Jakarta,koranrakyat.com- Pembakaran Mushalla di Papua, Polri kwatirkan memicu gerakan radikal di  Indonesia, akibat adanya insiden pembakaran kios dan Mushala di Tolikora,Papua. Jumat (17/7)2015.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia(Kapolri),  Jenderal Pol Badrodin Haiti di temui di Mabes Polri , Sabtu(18/7) 2015 mengatakan dan  berpesan kepada umat Islam di seluruh Indonesia tak terpancing atas insiden itu. Ia meminta masyarakat mempercayakan pengusutan insiden itu ke Polisi. "Kedua, kita 'sounding' ke Polda-Polda seluruh Indonesia untuk bergerak ke ulama-ulama di wilayah masing-masing, berkomunikasi agar mereka pun tidak terpancing," ujarnya

Selain itu, Badrodin juga menegaskan para kepala satuan wilayah (Kasatwil) di seluruh Indonesia untuk meningkatkan pengamanan di titik-titik rawan. "Ia pun meminta masyarakat waspada terhadap lingkungan sekitar,". Tegasnya.

Selanjutnya, Badrodin menjelaskan jajarannnya bakal membuktikan keseriusan mengusut kasus ini dengan menghukum para pelaku pembakaran dan perusakan kios serta mushala. "Siapa yang salah, pasti kita tindak," jelasnya.

Kini, Polda Papua telah memulai penyelidikan untuk mengusut pelaku. Polisi memeriksa sejumlah saksi dari pihak yang diserang dan pihak yang diduga menyerang dan merusak.

Seiring dengan penyelidikan, Kasatwil Polri di Papua diperintahkan untuk mencegah supaya insiden itu tidak meluas ke daerah lain. Demi mencapai hal ini, kepolisian kerjasama dengan stakeholder lain, mulai dari TNI, tokoh agama dan adat di Papua.

Diberitakan sebelumnya, sekelompok orang yang diduga adalah jemaat Gereja Injili di Indonesia (GIDI) menyerang mushala Baitul Mutaqin di Tolikara, Papua, tepat saat umat Islam setempat melaksanakan shalat ied, Jumat pagi.

Polisi Siap Tanggung Jawab

Sejak terjadi kasus kerusuhan di Kecamatan Karubaga,Kabupaten Tolikara, Polri punya tugas berat dan itu menjadi tanggung jawab atas kejadian itu. Pasalnya ada 1 korban dan 10 luka-luka akibat tembakan.

Kepala Polri Jenderal Badrodi Haiti ditemui di  Mabes Polri , Selasa (21/7) 2015 mengatakan Polri bertanggung jawab atas korban dalam insiden kerusuhan di Kecamatan Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, Jumat (17/7/2015). Ada seorang korban tewas dan 10 orang mengalami luka-luka akibat tertembak dalam kejadian itu.

"Pokoknya yang bertanggung jawab itu aparat keamanan, polisi," ujarnya

Selanjutnya, Badrodin menegaskan bahwa penembakan ke arah kelompok warga yang melempari jemaah dengan batu dan membakar kios hingga merembet ke mushala sudah sesuai prosedur." Numun hingga kini belum diketahui siapa penbaknya " tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Polda Papua Irjen Yotje Mende mengatakan, personelnya di lapangan tidak ada yang mengaku menembak warga. Polisi hanya melepaskan tembakan ke udara sebagai peringatan supaya massa membubarkan diri.

"Anggota polisi di lapangan belum ada yang mengakui menembak datar atau terbidik saat itu," ujar Yotje.

Yotje memastikan, personel Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Papua terus memeriksa 10 personel kepolisian yang berada di lokasi kejadian untuk mengungkap orang yang menembak korban.

"Sama seperti maling saja, sudah tertangkap tangan pun kadang-kadang dia tidak berkata jujur mengakui perbuatannya. Artinya, pelaku penembakan ini masih diselidiki," ujar Yotje.

Seiring dengan pemeriksaan itu, lanjut Yotje, penyidik juga meneliti penembakan itu secara laboratoris. Penelitian dilakukan berdasarkan data dari rekonstruksi kejadian, proyektil yang berada di tubuh korban, serta selongsong peluru yang ditemukan di lokasi. Yotje tidak dapat memastikan kapan penelitian itu rampung.

Kerusuhan di Tolikara mengakibatkan puluhan bangunan rumah dan kios dibakar, termasuk mushala. Saat itu, ada dua acara yang dilaksanakan secara berdekatan. Selain perayaan Lebaran yang ditandai dengan shalat Idul Fitri, ada pula pertemuan pemuka gereja.(vk)

.

Jakarta, koranrakyat.com- Akibat adanya tindakan anarkis dalam kasus kerusuhan di Karubaga, Kabupaten Tolikora yang  pada Jumat(17/7)2025. Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk membentuk tim investigasi .

 Ketua Persekutuan Geteja-gereja di Indonesia (PGI),Henriette T Hutabatat Lebang di gedung PGI, Sabtu(18/7)2015 mengatakan hari ini kami meminta komnas HAM membantu pihak aparat hukum dalam mengusut kersuhan yang terjadi  Kabupaten Tolikara.

"PGI meminta Komnas HAM untuk segera membentuk tim investigasi agar penyelesaian dilakukan secara transparan," ujarnya.

 Dalam pernyataan sikapnya, PGI menyesalkan terjadinya insiden tersebut. Peristiwa yang terjadi saat umat Muslim sedang menjalankan ibadah shalat Idul Fitri tersebut dinilai telah menodai hari raya umat Muslim, dan tidak mencerminkan kerukunan umat beragama.

 Selain itu, PGI juga meminta agar pemerintah mengadakan dialog dengan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama. Pemerintah sebaiknya melakukan pendekatan sosio-kultural, tidak dengan cara-cara yang bertentangan dengan hak asasi manusia."PGI meminta agar tidak ada lagi pihak-pihak yang hanya memperkeruh masalah," katanya.(vk)

Jakarta,koranrakyat.com- Akibat adanya pembatasan beribadah oleh suatu kelompok beragama terhadap kelompok beragama lain ini tidak dapat dibenarkan.

Ketua Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Henriette T Hutabarat Lebang saat menggelar konfrensi Pres di kantor PGI Sabtu (18/7)2015 mengatakan pembatasan beribadah oleh suatu kelompok beragama terhadap kelompok beragama lain tidak dapat dibenarkan. "Indonesia adalah negara hukum. Tidak ada satu kelompok berdasarkan latar belakang apa pun yang dapat 'mengkavling' satu daerah tertentu sebagai daerahnya," ujarnya.

Sebelumnya, Persekutuan Gereja dan Lembaga Injil di Indonesia (PGLII) yang membawahkan kelompok Gereja Injil di Indonesia (GIDI) membenarkan adanya surat berisi larangan bagi umat Muslim di Tolikara, Papua, untuk menjalankan shalat Idul Fitri.

Dalam surat tersebut, bahkan GIDI melarang kelompok mana pun, termasuk gereja lainnya untuk membangun tempat ibadah. Menurut Eri, setiap warga negara Indonesia dari latar belakang apa pun mempunyai hak yang sama untuk hidup di wilayah mana pun, termasuk untuk menjalankan ibadah.

Selanjutnya, Eri menegaskan pelarangan tersebut tidak mencerminkan semangat kerukunan umat beragama. "Tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh gereja karena tidak mencerminkan sikap mengasihi semua orang, seperti yang diajarkan Yesus Kristus,"tegasnya

Sesuai perkembangan, Eri mengakui dan menghimbau  kepada masyarakat agar menahan diri dan tidak terpancing dengan provokasi yang dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. " Jangan melakukan sesuatu sehingga tidak menimbulkan kegaduhan," akunya.

Ditempat yang sama, Ketua PGLII Roni Mandang, dalam forum yang sama, menjelaskan kronologi sementara mengenai kericuhan yang menyebabkan terbakarnya mushala di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, yang terjadi pada Jumat (17/7/2015) pagi.   "Pada pada awalnya, pihak GIDI melarang umat Muslim untuk menjalankan shalat Idul Fitri lantaran pihak GIDI akan mengadakan Seminar Kebaktian Kebangunan Rohani, yang waktunya bertepatan dengan pelaksanaan shalat Id," jelasnya.

Lebih lanjut, Roni  menegaskan

Pihak GIDI merasa terganggu dengan pengeras suara yang digunakan mushala. "Berdasarkan informasi yang diperoleh anggota GIDI di Papua, sebut Roni, sejumlah anggota GIDI yang merasa terganggu dengan suara dari mushala kemudian mendatangi mushala dan melontarkan protes," tegasnya.

Namun, pada saat bersamaan terjadi penembakan yang dilepaskan ke arah anggota GIDI." Tembakan tersebut ternyata menewaskan satu anggota GIDI dan melukai 11 anggota lainnya. Belum diketahui secara pasti pelaku penembakan tersebut," rincinya.(

Jakarta,koranrakyat.com – Polisi memburu pelaku  pembakaran mushallah dan sejumlah kios  Kepolisian terus melakukan penyelidikan di Kabupaten Tolikara.  Polisi mengincar pelakunya  dalam insiden tersebut.Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri  Kombes Suharsono dihubungi koranrakyat.com ,Sabtu(18/7)2015 mengatakan polisi menduga kuat adanya tiga tindak pidana dalam insiden itu. Pertama,dugaan penganiayaan, dugaan perusakan fasilitas umum dan dugaan pelarangan kebebasan beribadah.

"Kita serahkan saja kepada penyidik di Polda Papua, soal apa saja tindak pidana yang akan diselidiki. Yang jelas, pelakunya harus dicari," ujarnya. Selanjutnya, Suharsono menegaskan hingga kini aparat kepolisian telah memeriksa lima saksi dari seorang yang telah menjalankan ibadah  shalat ied." Bersamaan dengan itu, Polisi juga tengah memeriksa saksi dari yang diduga menjadi kelompok penyerang," tegasnya.

 Suharsono menjelaskan   Polisi selain mengusut kasus ini juga menciptakan situasi yang aman, kondusif dan memungkinkan masyarakat tetap beraktifitas seperti biasa. " situasi di sekitar lokasi saat ini telah kondusif. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) juga telah berbincang demi menyelesaikan persoalan ini,"jelasnya.

 Sesuai perkembangan, Suharsoni  mengatakan  Anggota Forkopimda, yakni Kapolda Papua, Bupati Tolikara, tokoh agama serta tokoh adat setempat. "Semoga keputusan forum itu menenangkan masyarat setempat sehingga kepolisian bisa menyelidiki kasus ini dengan baik," akunya. Diberitakan sebelumnya, sebuah mushala di Kabupaten Tolikara, Papua, Jumat pagi, dibakar oleh sekelompok orang. Saat itu, jemaah di dalam mushala tengah bersiap mengumandangkan takbir dalam salat ied. Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti menyebut, penyebab pembakaran itu adalah ada kelompok yang keberatan dengan kerasnya suara dari speaker mushala. (vk)

Jakarta,koranrakyat.com - Sesuai pemeriksan terhadap  Honggo Wendratmo sebagai saksi dari tersangka Raden Priyo dari dugaan penjualan kondesat yang dilakukan penyidik. Nampak keterangan itu memberatkan tersangka lainnya seperti Randen Priyono. 

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Brigjend Pol Victor Edison Simanjuntak ditemui di Mabes Polri ,Senin (13/7) 2015 mengataka keterangan Honggo Wendratmo, salah seorang tersangka korupsi dugaan penjualan kondensat kepada penyidik  itu memberatkan tersangka lainnya, terutama Raden Priyono "HW kan diperiksa sebagai saksi. Keterangan dia sangat telak bagi dua tersangka lainnya, khususnya RP," ujarnya.

Selanjutnya, Victor menegaskan salah satu keterangan yang dimaksud adalah, Honggo sebagai pimpinan PT TPPI pernah memaparkan kondisi finansial perusahaannya kepada BP Migas pada tahun 2008. Raden adalah Kepala BP Migas saat itu. Honggo menyebut perusahaannya sedang kesulitan finansial."Namun, pihak BP Migas entah mengapa tetap menunjuk langsung PT TPPI melakukan lifting kondensat dari 2009 sampai 2011. Jelas, ini melanggar," tegasnya.

Sesuai data, Victor mengakui proses lifting usai empat bulan pertama sempat dihentikan lantaran PT TPPI menunggak pembayaran kondensat. "Namun, BP Migas malah kembali melanjutkan proses kerja sama dengan perusahaan petrochemical tersebut,"akunya.

Ketika ditanya apakah polisi juga menyelidiki motif mengapa Raden Priyono ngotot tetap bekerjasama dengan PT TPPI, Victor menjelaskan bahwa penyidik tidak sampai ke tahap tersebut. Unsur korupsi dan penyalahgunaan wewenang sudah terpenuhi dari penyelidikan dan penyidikan selama ini. "Penyidik memeriksa Honggo Kamis 9 Juli 2015 di Singapura. Honggo diperiksa sebagai saksi," jelasnya.

Rencananya, penyidik akan melanjutkan pemeriksaan Honggo sebagai tersangka pada Sabtu 11 Juli 2015, namun Honggo jatuh di toilet pada Jumat 10 Juli 2015 sehingga kondisi kesehatannya menurun.

Honggo adalah mantan pemilik PT TPPI. Perusahaan yang bergerak di bidang petrochemical itu diduga melakukan korupsi dalam penjualan kondensat bagian negara tahun 2009 hingga 2011. Korupsi itu juga diduga melibatkan BP Migas dan Kementerian ESDM.

Hingga saat ini penyidik sudah memeriksa 45 saksi, baik dari pihak BP Migas, PT TPPI dan Kementerian ESDM. Penyidik menetapkan tiga orang tersangka, yakni Djoko Harsono, Raden Priyono dan Honggo Wendratmo.(vk)

Jakarta,koranrakyat.com—Proses pemeriksaan terhadap Bupati Baru, Sulawesi Selatan akhirnya Bareskrim menetapkan Andi Idris Syukur diduga tersangka Pemerasan dan Pencucian Uang

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Brigjend Pol Victor Edison Simanjuntak ditemui di Mabes Polri, Senin(13/7)2015 mengatakan pemeriksaan Bupati Barru,Sulawesi Selatan Andi Idris Syukur sebagai tersangka pemerasan dan tindak pidana pencucian uang.

 Penyidik dari Tindak Pidana Ekonomi Khusus"Betul. Penetapan tersangka itu didasarkan pada gelar perkara hari Rabu 9 Juli 2015," ujarnya.

Sesuai penyelidikan, victor menegaskan Andi diduga kuat memeras sejumlah perusahaan yang memakai fasilitas Pelabuhan Garongkong, Kabupaten Barru. "Uang hasil pemerasan tersebut, sebut dipakai untuk memperkaya diri sendiri.,"tegasnya.

Untuk itu, victor menjelaskan selain itu Andi juga diduga kuat menerima gratifikasi atas pencairan dana pembangunan rumah toko dan pasar. Gratifikasi itu berupa satu mobil Toyota Alphard hitam dengan nomor polisi DD 61 AS."Sebagai kelanjutan penyidikan perkara tindak pidana pencucian uangnya, ada barang yang pasti kami sita," jelasnya.

Andi dikenakan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Victor memastikan, penyidik akan memanggil Andi untuk dimintai keterangan sebagai tersangka setelah hari raya Idul Fitri 1436 H.(vk)

Jakarta, koranrakyat.com- Menjelang berakhirnya Bulan  Ramadhan dan selang berapa hari lagi untk menyambut Hari Raya Idul Fitri 1436 H  Polri sudah siap untuk menyambutnya. Diharapkan warga masyarakat yang akan pulang Mudik dalam perjalanan agar berhati hati, agar jalan jangan ngebut alias cepat untuk cepat sampai dikampung halaman. Barhati-hati agar dapat selamat dan dapat merayakan lebaran di kampung.

Kepala Kepolisan negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Pol Badrodin Haiti di sela-sela pengungakapan penangkapan pengguan sabu-sabu di Mapolda Metro Jaya, Rabu (15/7) 2015 mengatakan pengaman siap personil juga siap semuanya sampai strukturnya siap  tinggal kapan puncaknya hari ini, apa besok kita persiapkan segala kemungkinan. "Kalau disini macet apa yang akan dilakukan  yang sebelah mana macet apa yang dilakukan  sudah kita siap kan semua," ujarnya.

Selanjutnya, Badrodin menegaskan dalam kecelakaan yang kemarin itu bukan di Cipali di Tol kanci, tentu himbauan saya masyarakat yang mudik pertama harus dipersiapkan  kendaraanya, semua komponen-komponen biasanya mempengaruhi kenyamanan. "Didalam  kendaraan supaya dicek betul kesiapan berkendaranya baik ban, remnya semua termasuk lampu semua harus dicek," tegasnya . 

Untuk itu Badrodin menjelaskan kemudian kedua taati aturan lantas, kemajuan yang ketiga kalau memang sudah merasa lelah usahakan istirahat pada tempat-tempat istirahat yang diopersiapkan. "Kalau motor ada cek point re area disama nyaman ada tempat buntuk mandi ada unsuk shalat musholah ada BBM juga tersdedia sisasna kemduian juga bengkel cek kendaraanya tempat istrirahat," .jelasnya

Jadi, Badrodin menambahkan oleh karena itu jangan memaksakan pingin cepat sampai ketempat tujuan tanpa memperhatikan ketahan fisiknya." Dengan berhati-hati tentu kita dapat menikmati perjalan dan dapat tiba dengan baik sehingga dapat berlebara dengan keluarga," tambahnya. (vk)

Jakarta, koranrakyat.com-  Keseriusan untuk memenerangi peredaran narkotika terus dilakukan. Buktinya Direktorat IV Narkoba dan Kejahatan Teroganisir  Polri bekerja sama dengan kepolisian Tiongkok untuk menangkap warga negara(WN) Tiongkok bernama Medis pemilik 2,5kg  shabu jaringan narkoba internasional Indonesia-Tiongkok.

Direktur IV Narkoba dan Kejahatan Terorganisir, Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol Anjan Pramuka Putra ditemui di Mapolda Metro Jaya, Rabu (15/7)2015 mengatakakan aparat Direktorat IV Narkoba dan Kejahatan Teroganisir  Polri bekerja sama dengan kepolisian Tiongkok untuk menangkap warga negara(WN) Tiongkok bernama Medis pemilik 2,5kg  shabu jaringan narkoba internasional Indonesia-Tiongkok."Kita masih memburu pemilik 2,5 kg shabu tersebut," ujarnya.

Selanjutnya, Anjan menegaskan  penyidik gabungan dari Polres Temanggung dan Direktorat IV Narkoba Polri menangkap seorang kurir narkoba bernama Nunung di Jawa Tengah, pada Kamis(2/7) sekitar pukul 23.00 WIB. Dari tangan Nunung penyidik menyita barang bukti 2,5 kg shabu."Shabu tersebut rencananya akan diedarkan di Jakarta," tegasnya.

Untuk itu,  Anjan menjelaskan penyidik melakukan pengembangan, dan menangkap  tersangka Andri Saputro di Jalan Barokah RT003/06, Karet Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan."Dari tangan tersangka Andri Saputro kita menyita barang bukti berupa 2,30 kg shabu yang tersimpan didalam 69 tas wanita  berikut 11 buah senpi gas dan  5 botol tabung gas," jelasnya.

.Selain itu, Anjan menambahkan dari keterangan Andri Saputro diketahui kalau barang haram tersebut adalah milik tersangka Medis WN Tiongkok.

"Tersangka Pasal 114 ayat 2 junto Pasal 132 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman mati," tambahnya. (vk)

Jakarta, koranrakyat.com- Peng ungkapan dan penangkapan terhadap kasus narkoba terus dilakukan di Indonesia. Namun kalau dicermati, baru 10 Persen yang dapat ungkap secara cermat diungkapkan.

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti ditemui di Mapolda Metro Jaya, Rabu (15/7)2015 mengatakan,  hingga kini intensitas masuknya narkobah semakin terus meningkat. "Namun begitu, berarti pengkapanny terus naik dan sebagai tandanya ini sebagai  tingginya kasus narkoba di Indonesia,dari jumlah itu  aparat Kepolisian hanya baru dapat mengungkap sekitar 10 persennya," ujarnya.. 

Melihat hal itu, Badrodin menegaskan disisi lain, keterbatasan jumlah anggota Polri dilapangan tidak mampu menangani kasus narkoba yang semakin hari semakin meningkat." Tidak hanya mengandalkan polisi saja perlu kerjasama dengan pabean, BNN dan juga kepedulian dari nelayan kita termasuk pekerja pelabuhan, dan bandara serta pengawasan perlu juga ditingkatkan," tegasnya.

Selanjutnya, Badrodin Haiti mengakui banyaknya 'pelabuhan tikus' membuat mudahnya narkoba bisa masuk ke Tanah Air." Semua wilayah rawan penyelundupan narkoba," ungkapnya.(vk)

Jakarta,koranrakyat.com,-Penangkapan dilakukan KPK terkait operasi tangkap tangan itu sudah menjadi suatu wujud bukti bahwa antar sesama penegak hakum itu terjadi sinergisitas.Jaksa Agung, M Presetyo di temui di Kejagung, Selasa (14/7)2015 mengatakan
Jadi begini ya, begitu KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT), memang mereka menginformasikan kepada saya, pada telepon waktu itu menyatakan bahwa berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani kejaksaan yang digugat oleh si calon tersangka melalui pengacaranya itu ternyata kita dikalahkan." dan di baliknya lagi ternyata ada isu lain yang akhirnya dibuktikan KPK dengan OTT tadi.

Kita memberikan apresiasi dan saya menyampaikan itu kepada Ketua KPK yang waktu itu menelepon saya. Saya memberikan apresiasi ini suatu wujud dan bukti bahwa antar sesama penegak hukum itu terjadi sinergisitas " ujarnya Selanjutnya, Prasetyo menegaskan kejaksaan dalam melaksanakan kegiatan waktu masih penyelidikan ternyata sudah dikawal oleh KPK." Yang saya sendiri pun tadinya tidak tahu, hanya kita hargai. " tegaskan

Sesuai perkembangan, Prasetyo menjelaskan Kita harapkan kita semua ini tentunya akan berlanjut terus, di mana kita saling memberi dan menerima. "KPK memiliki kelebihan dari sisi kewenangan melakukan penyadapan sementara tentunya dengan kelebihan kewenangan itu dipergunakan antara lain untuk mem-back up penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum lain selain mereka sendiri," jelasnya.(vk)