Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

PLT PSSI jokdri Ditetapkan Tersangka 5 berkas diserahkan kejaksaan
Last Updated on Feb 15 2019

PLT PSSI jokdri Ditetapkan Tersangka 5 berkas diserahkan kejaksaan

JAKARTA,KORANRAKYAT, COM- Terkait dengan penyerahan 5 berkas perkara Satgas Anti Mafia Bola kepada Kejaksaan Agung sudah diterima dan sudah di diteliiti oleh 5 Jaksa satu berkas masing-masing.Semesters Polisi menetapkan ply Kevin PSSi Jokdri  sebagai  tersangka Jaksa Agung, M Prasetyo  kertika...
Jokowi Resmi Buka Tanwir Muhammadiyah ke- 51 di Bumi Rafflesia
Last Updated on Feb 15 2019

Jokowi Resmi Buka Tanwir Muhammadiyah ke- 51 di Bumi Rafflesia

  BENGKULU. (KORANRAKYAT.COM) – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, tiba di Bumi Raflesia Bengkulu, Jumat (15/2/2019) pagi, dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan. Kedatangan Jokowi dalam rangka membuka Tanwir Muhammadiyah ke- 51. Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraannya mengatakan...
Presiden Jokowidodo Tiba Dibengkulu Buka Tanwir Muhammadiyah
Last Updated on Feb 15 2019

Presiden Jokowidodo Tiba Dibengkulu Buka Tanwir Muhammadiyah

Presiden RI Joko Widodo Tiba di Bengkulu   BENGKULU. (KORANRAKYAT.COM) – Menggunakan pesawat kepresidenan, Presiden RI Joko Widodo tiba di Bandara Fatmawati Soekarno, Bengkulu, Jumat, 15/02/2019. Kedatangan Jokowi disambut langsung Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, yang saat ini sudah berada...
Sambutan  Bupati Malang  Pada  Rapat  Paripurna  DPRD Kabupaten  Malang
Last Updated on Feb 14 2019

Sambutan Bupati Malang Pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang

MALANG(KORANRAKYAT.COM)   Berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda”, dimana telah ditindaklanjuti melalui Program Pembentukan Perda Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPRD Kabupaten Malang Nomor: 188.4/46/KPTS/35.07.040/2019 tentang Program Pembentukan...
Sektor Pariwisata Diprediksi Mampu Mendulang Devisa Terbesar
Last Updated on Feb 14 2019

Sektor Pariwisata Diprediksi Mampu Mendulang Devisa Terbesar

  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Badan koordinasi kepariwisataan, di ketuai Wapres RI Jusuf Kalla  dengan  Anggota seluruh menteri dan menko  terkait. Menteri Pariwisata Arif Yahya mengatakan kegiatan pertemuan diadakan    tiga bulan sekali  3 bulan  sekali. sementara  wapres minta  diadakan...

World Today

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi sebagai tersangka korupsi terkait pemberian izin tambang. KPK menyangka Supian telah memanfaatkan jabatannya untuk memberikan izin kepada 3 perusahaan tambang di wilayahnya selama periode 2010-2012.

          "Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, kami menemukan dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam pemberian izin tersebut," kata Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif di kantornya, Jakarta, Jumat, 1 Februari 2019.

         KPK menyangka Supian telah memberikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada PT Fajar Mentaya Abadi, PT Billy Indonesia dan PT Aries Iron Mining. Izin tersebut dia berikan padahal ketiga perusahaan belum memiliki dokumen pendukung, seperti dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

            Dari pemberian izin itu, Supian memperoleh mobil Toyota Land Cruiser senilai Rp 710 juta, mobil Hummer H3 senilai Rp 1,35 miliar dan uang Rp 500 juta. Selain itu, karena izin tambang yang diberikan Supian tanpa melalui prosedur yang benar, negara telah merugi senilai Rp 5,8 triliun dan USD 711 ribu. Kerugian negara dihitung dari hasil eksplorasi pertambangan bauksit dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan yang dilakukan tiga perusahaan.

             KPK menyatakan penetapan tersangka terhadap Supian adalah hasil penyelidikan dengan motede case building. Metode tersebut berbeda dari operasi tangkap tangan yang kerap dilakukan KPK sebelum menetapkan seseorang menjadi tersangka. (as)

Friday, 01 February 2019 07:11

Plt Kadinkes Kab Bengkulu Terkena OTT Kejaksaan

Written by
Bengkulu, (KORANRAKYAT.COM) — Setelah Oprasi Tangkap Tangan (OTT) Polda Bengkulu pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bengkulu Tengah terkait dugaan tindak pidana korupsi pemotongan dana Gabungan Usaha (GU) RSUD dan Dana Bantuan Oprasional Kesehatan (BOK) yang bersumber dari dana APBD 2018 dengan terdakwa FG selaku bendahara pengeluaran Dinkes Benteng dan telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati). Terbaru,Kamis (31/1) Kejati Bengkulu melalui tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait pengembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi pemotongan dana gabungan usaha (GU) RSUD Bengkulu Tengah dan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang bersumber dari dana APBD 2018 tersebut. Kasi Penkum Kejati Bengkulu, Marthin Luther, Jumat (1/2/2019) mengatakan pihaknya melalui tim JPU Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Bengkulu telah menerima SPDP tertanggal 25 Januari 2019 nomor B 27 dengan tersangka MW, selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Benteng. “Setelah menerima SPDP ini langkah yang akan dilakukan tim JPU yaitu melakukan penelitian berkas perkara selama 14 hari dan kemudian nanti dikembalikan ke tim penyidik untuk dilengkapi,”terang Marthin. “Perbuatan tersangka MW sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 e dan atau pasal 12 f undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP,” Imbuh Marthin. Seperti diketahui bersama OTT yang dilakukan tim saber pungli Polda Bengkulu terkait dana gabungan usaha (GU) RSUD Bengkulu Tengah dan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk puskesmas yang diduga ada pemotongan dana sebesar 10 persen setiap pencarian pertiga bulan sekali oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah dalam OTT tersebut diduga barang bukti yang diamankan uang sebesar Rp.117.085.992. (Ind)

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Penyidik Kejaksaan Negri Cimahi melakukan penyerahan tersangka M. Itoch Tohija (MIT)  bekas  Walikota Cimahi periode 2002-periode 2007 dengan baang bukti tahap 2 kepada penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi Kejari Cimahi tindak Pidana Korupsi penyalagunaan APBD Kota Cimahi. Kerugian Negara 37 Miliar lebih.

            Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung, Dr Mukri  di Kejaksaan Agung,Jumat (18/1)2019 mengatakan Penyidik Kejaksaan Negeri Cimahi melakukan penyerahan tersangka MIT pensiun pegawai Negeri Sipil/Mantan Walikota Cimahi Periode 2002- 2007 dan periode 2007-2012 " Saat menyerahkan. barang bukti tahap 2 kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi Kejari Cimahi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalagunaan APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2006-2007 dalam penyertaan modal Daerah Kota Cimahi pada perusahaan Daerah Jati Mandiri dan PT Lingga Buana Wisesa dalam rangka pembangunan pasar raya Cibeurem dan pembangunan sub Terminal Kota Cimahi kamis, 17 Januari 2019," ujarnya.

        Selanjutnya, Mukri menegaskan didalam kasus dugaan korupsi ini. Barang bukti yang telah diserahkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan berupa uang sebesar Rp 5.250.000.000 dan lahan tanah seluas 24.790 Meter persegi yang terletak di Cibeureum Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi."Penyerahan tersangka MIT  dengan didampingi penasehat hukum dan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik Kejari Cimahi setelah berkas perkara hasil penyidikannya dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum Kejeri Cimahi," tegasnya.

          Untuk itu,Mukri menjeaskan Tersangka MIT tidak dilakukan penahanan karena merupakan terpidana yang saat ini sedang menjalani penahanan di Rutan Sukamiskin Bandung dalam perkara Tindak Pidana Korupsi  yang ditangani oleh KPK. "Bahwa perbuatan tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp 3487.065.273  berdasarkan  perhitungan BPKP Provinsi Jawa Barat" jelasnya..

        Lebih lanjut, Mukri merinci Tersangka MIT dipersangkakan primer pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambahkan dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP. "Subsaidir Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP," rincinya..(vk)

 

 

JAKARTA,(KORANRAKYAT.COM)- Proses Pemeriksaan yang dilakukan Kejaksaan Agung terus berlanjut, kini akhirnya berhasil menahan mantan Jaksa bernama Ngalimun dan Chuck Suryosumpeno.

         Dari pantauan  yang ada  Ngalimun keluar dari Gedung Bundar Kejaksaan Agung, sebelum Chuck Suryosumpeno.Ngalimun keluar sekitar pukul 16.00 WIB dengan mengenakan rompi tahanan warna merah muda. Mantan jaksa Kejaksaan Agung itu tak banyak memberikan keterangan kepada awak media.

          Hal yang sama juga terjadi saat Chuck Suryosumpeno keluar usai diperiksa. Ia keluar dengan mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda hanya melempar senyum serta enggan memberikan keterangan kepada awak media.

      Sementara itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Adi Toegarisman ditemui di Gedung Bundar Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (14/11)2018) malam mengatakan penahanan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut proses penyidikan.“Tersangka Chuk Suryosumpeno sama Ngalimun kita lakukan penahanan sebagai tindak lanjut proses penyidikan atas usul pendapat dari tim untuk dilakukan penahanan. Kalau ditanya alasannya ada unsur subyektif dan obyektif terpenuhi, sehingga yang bersangkutan dilakukan penahanan,” ujarnya.

          Selanjutnya, Adi menegaskan  Kejagung sedianya memanggil 4 tersangka dalam kasus ini." Namun, dua orang tersangka atas nama Albertus Sugeng Mulyanto selaku pihak swasta dan Zainal Abidin selaku notaris berhalangan hadir  akan mengagendakan pemanggilan dalam waktu dekat.Kita panggil sebenarnya 4 orang, tapi hadir 2 orang sementara ini kita lakukan (penahanan) 2 orang kemudian akan kami panggil ulang sisanya,” tegasnya.

          Untuk itu, Adi menjelaskan dalam melakukan penahanan tersebut telah melalui prosedur dan untuk menegakkan hukum. Ini dilakukan penegakkan hukum dan siapa saja harus taat tunduk pada hukum. Jadi kami pun tidak boleh membedakan penegakannnya. Tolong agak dewasa sedikit jangan di dramatisir biasa aja deh,” jelasnya.

          Sementara itu Adi merincinya  untuk tersangka Chuck Suryosumpeno akan ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung." Sementara tersangka Ngalimun ditahan di Rutan Kejaksaan Tinggi Jakarta Selatan,"rincinya.

          Seperti diketahui, Tim Satgassus Kejaksaan Agung telah menyita barang rampasan berupa tiga bidang tanah di wilayah Jatinegara, Puri Kembangan dan Cisarua terkait perkara korupsi pengemplang BLBI berkaitan Bank Harapan Sentosa (BHS) dengan nama terpidana Hendra Rahardja.Penyitaan yang dilakukan Tim Satgassus Kejaksaan Agung tersebut dinilai tidak sesuai dengan Standar Operational Procedur (SOP).

      Pasalnya, penyitaan lahan di wilayah Jatinegara yang di atasnya berdiri sejumlah rumah mewah dilakukan tanpa melalui pembentukan tim, bahkan Tim Satgassus langsung melelang aset tersebut tanpa sepengetahuan dari Kejaksaan Agung.Kemudian, hasil dari penyitaan aset berupa tanah di wilayah Jatinegara, Cisarua dan Puri Kembangan itu, negara juga tidak mendapatkan pemasukan yang maksimal. Aset di wilayah Jatinegara hanya dijual Rp 25 miliar dan itu pun tidak sesuai ketentuan.

Sesuai prosedur, barang rampasan berupa tanah itu seharusnya disita terlebih dulu, baru kemudian bisa dilelang. Dari uang muka Rp 6 miliar, Tim Satgassus hanya menyetorkan Rp 2 miliar ke Kejaksaan Agung dari hasil penyitaan dan lelang tersebut.

Sebelumnya mantan Jaksa bernama Ngalimun bersama Albertus Sugeng Mulyanto selaku pihak swasta dan Zainal Abidin selaku notaris juga telah ditetapkan tersangka pada perkara yang sama.(vk)

Thursday, 08 November 2018 07:10

Diduga Dapat Fee 10% Bendahara RSUD Bengkulu Terjaring OTT

Written by

 

 

BENGKULU(KORANRAKYAT.COM) - Bendahara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bengkulu Tengah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu terkati dugaan adanya fee 10% dana Gabungan Usaha (GU) dan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk Puskesmas, Rabu (7/11).

OTT ini sendiri dipimpin langsung AKBP Adi Arisandi Kasubdit beserta Kanit Tipikor Kompol Imam Wijananta. Saat dikonfirmasi via jejaring Whatsapp, Kepala bagian Hubungan Masyarakat ( Kabid Humas) Mapolda Bengkulu, AKBP Sudarno mengatakan rilis kegiatan OTT tersebut menunggu gelar perkara.

"rilisnya tunggu gelar perkara ya," ujar Sudarno, Kamis (8/11).

Terkait adanya OTT yang dilakukan Polda Bengkulu, Wakil Bupati Bengkulu Tengah mengaku belum mengetahui secara pasti seperti apa kasusnya dan siapa yang terjaring kedalam operasi tersebut.

"Ini kebetulan saya baru pulang dari DL dan belum sampai ke Bengkulu Tengah, kalaupun itu benar terjadi OTT yang melibatkan oknum ASN di Bengkulu tengah tersebut, maka untuk kasus ini tidak ada ampun," tegasnya

Septi juga menyerahkan kasus ini berjalan sesuai dengan proses hukum yang ada, dan aparat diminta melaksanakan tugasnya dengan baik. 

"Kita jauh-jauh hari sudah mengingatkan kepada seluruh ASN bahwa setiap kegiatan jangan sampai ada penyimpangan, tapi kalau ada staf kita terlibat melakukan itu silahkan aparat penegak hukum memproses itu secara bijak," harapnya.(in)

 

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM- Tiga kali di panggil Kejaksaan Agung mangkir, mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Chuck Suryosumpeno akhirnya memenuhi panggilan tim penyidik Kejaksaan Agung, hari ini Rabu  (7/11/2018).

         HM  Prasetyo Jaksa  Agung RI ditemui usai penandatangan  MOU di Kejaksaan Agung, Rabu(7/11)2018 mengatakan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Chuck Suryosumpeno akhirnya memenuhi panggilan tim penyidik Kejaksaan Agung, hari ini.
"Chuck dipanggil sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelesaian barang rampasan dan barang eksekusi. Saya dengar laporannya hadir. Setelah ketiga kalinya dipanggil baru hadir. Sebelum ini dipanggil berulangkali tidak hadir. Sekarang baru hadir," ujarnya.

         Selanjutnya, Prasetyo menegaskan Chuck Suryosumpeno sempat menjabat Ketua Tim Satgasus Barang Rampasan dan Barang Sita Eksekusi Kejaksaan Agung."Tim Satgassus Kejaksaan Agung telah menyita barang rampasan berupa tiga bidang tanah di wilayah Jatinegara, Puri Kembangan dan Cisarua terkait perkara korupsi pengemplang BLBI berkaitan Bank Harapan Sentosa (BHS) dengan nama terpidana Hendra Rahardja," tegasnya.

        Penyitaan yang dilakukan Tim Satgassus Kejaksaan Agung tersebut dinilai tidak sesuai dengan Standar Operational Procedur (SOP).Pasalnya, penyitaan lahan di wilayah Jatinegara yang di atasnya berdiri sejumlah rumah mewah dilakukan tanpa melalui pembentukan tim, bahkan Tim Satgassus langsung melelang aset tersebut tanpa sepengetahuan dari Kejaksaan Agung.

         Kemudian, hasil dari penyitaan aset berupa tanah di wilayah Jatinegara, Cisarua dan Puri Kembangan itu, negara juga tidak mendapatkan pemasukan yang maksimal. Aset di wilayah Jatinegara hanya dijual Rp 25 miliar dan itu pun tidak sesuai ketentuan.Sesuai prosedur, barang rampasan berupa tanah itu seharusnya disita terlebih dulu, baru kemudian bisa dilelang. Dari uang muka Rp 6 miliar, Tim Satgassus hanya menyetorkan Rp 2 miliar ke Kejaksaan Agung dari hasil penyitaan dan lelang tersebut.Sebelumnya mantan Jaksa bernama Ngalimun bersama Albertus Sugeng Mulyanto selaku pihak swasta dan Zainal Abidin selaku notaris juga telah ditetapkan tersangka pada perkara yang sama.(vk)

 

   
   
 
       

 

 

    

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM- Proses pemeriksaan terus berlanjut akhirnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Jaksa Chuck Suryosumpeno sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi penyelesaian barang rampasan dan barang eksekusi.Hasil pemeriksaan diketahui, Chuck Suryosumpeno sebelumnya menjabat Ketua Tim Satgasus Barang Rampasan dan Barang Sita Eksekusi Kejaksaan Agung.

          Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Jamidsus) Kejaksaan Agung  Warih Sadono ditemui di Kejagung, Senin (5/11)2018 mengatakan dan membenarkan penetapan tersangka terhadap mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku itu."Memang benar, Pak Chuck (Suryosumpeno) sudah kita tetapkan sebagai tersangka," ujarnya.

          Selanjutnya, Warih menegaskan tim penyidik Kejaksaan Agung berencana memanggil Chuck Suryosumpeno sebagai tersangka pada Rabu (7/11/2018)."Saya  yakin Chuck akan kooperatif dan memenuhi panggilan tersebut. Apalagi Chuck pernah menjadi Jaksa di Kejaksaan Agung.Kami sudah buat surat panggilan untuk memeriksa dia pada Rabu (7/11/2018) ini. Saya yakin dengan pengalaman beliau, beliau akan hadir,"tegasnya.

Hingga kini seperti diketahui, Tim Satgassus Kejaksaan Agung telah menyita barang rampasan berupa tiga bidang tanah di wilayah Jatinegara, Puri Kembangan dan Cisarua terkait perkara korupsi pengemplang BLBI berkaitan Bank Harapan Sentosa (BHS) dengan nama terpidana Hendra Rahardja.

         Penyitaan yang dilakukan Tim Satgassus Kejaksaan Agung tersebut dinilai tidak sesuai dengan Standar Operational Procedur (SOP).Pasalnya, penyitaan lahan di wilayah Jatinegara yang di atasnya berdiri sejumlah rumah mewah dilakukan tanpa melalui pembentukan tim, bahkan Tim Satgassus langsung melelang aset tersebut tanpa sepengetahuan dari Kejaksaan Agung.

           Kemudian, hasil dari penyitaan aset berupa tanah di wilayah Jatinegara, Cisarua dan Puri Kembangan itu, negara juga tidak mendapatkan pemasukan yang maksimal. Aset di wilayah Jatinegara hanya dijual Rp 25 miliar dan itu pun tidak sesuai ketentuan.

Sesuai prosedur, barang rampasan berupa tanah itu seharusnya disita terlebih dulu, baru kemudian bisa dilelang. Dari uang muka Rp 6 miliar, Tim Satgassus hanya menyetorkan Rp 2 miliar ke Kejaksaan Agung dari hasil penyitaan dan lelang tersebut.Sebelumnya mantan Jaksa bernama Ngalimun bersama Albertus Sugeng Mulyanto selaku pihak swasta dan Zainal Abidin selaku notaris juga telah ditetapkan tersangka pada perkara yang sama.(vk)

Friday, 02 November 2018 15:19

Taufik Kurniawan Politisi PAN Resmi Di Tahan KPK

Written by

 

 JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Penahanan Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjadi pukulan tersendiri bagi Partai Amanat Nasional (PAN) di tahun politik, jelang Pemilu 2019. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, meyakini isu penahanan Taufik Kurniawan akan makin menggerus elektabilitas PAN di Pileg 2019.

"Isu ini, pasti akan berpengaruh ke elektabilitas PAN," ujar pendiri lembaga survei KedaiKOPI ini kepada  wartawan, Jumat (2/11/2018).

Hendri Satrio menilai dampak negatif terhadap elektoral pasti terjadi. Meskipun PAN akan mengambil sikap standar layaknya Partai lainnya ketika kadernya berurusan hukum dengan KPK, yakni memberhentikan Taufik Kurniawan.

         Hanya saja, dia mengingatkan, masih relatif lama rentang waktu menuju hari "H" pencoblosan, pada April 2019 mendatang.Jadi, kata dia, masih ada waktu yang cukup pula bagi PAN untuk memperbaiki citranya di mata publik."Masih ada waktu supaya mereka reborn. Supaya mereka bisa memperbaiki elektabilitas mereka," jelasnya.

        Dia menyarankan agar elite PAN menyikapi bijak penahanan Taufik Kurniawan oleh KPK. Artinya, PAN tidak perlu terlalu bereaksi keras.Karena bila itu yang terjadi, menurut dia, malah akan makin membuat persepsi publik negatif ke PAN."Langsung dilegowokan saja,itu bagus. Artinya biarkan proses hukum bekerja," pesannya.

       "Siapkan saja penggantinya. Segera dilantik dan rakyat akan segera melupakannya," jelasnya.Taufik Kurniawan, baru saja ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (2/11/2018).Sebelumnya, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap oleh KPK, Selasa (30/10/2018).Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menjadi tersangka terkait dengan kasus pembahasan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk Kabupaten Kebumen.Dalam panggilan ketiga kali, Jumat (2/11/2018), Taufik Kurniawan baru memenuhi panggilan dan diperiksa selama sembilannya, sebelum akhirnya ditahan KPK.

      Sebelum ini, Taufik Kurniawan tak penuhi panggilan KPK pada 1 November dan 25 Oktober lalu.Juru Bicara KPK Febri Diansyah, mengatakan Taufik akan menjalani penahanan pertama selama 20 hari kedepan. "TK (Taufik Kurniawan) ditahan 20 hari pertama di rutan cabang KPK di Kantor KPK Kav. C-1," kata Febri.Usai diperiksandari pukul 09.30 WIB-18.30 WIB, Taufik Kurniawan keluar mengenakan rompi orange.

"Saya akan ikuti dan hormati proses hukum di KPK. Secanggih-canggihnya rekayasa manusia, rekayasa milik Allah lah yang paling sempurna," ucap Taufik singkat sebelum menaikki mobil tahanan KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (2/11/2018).

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, menerangkan lembaganya menduga peran Taufik Kurniawan dalam alokasi DAK untuk Kabupaten Kebumen.Taufik diduga menerima fee sebesar 5 persen dari alokasi DAK untuk Kabupaten Kebumen.(as)

KPK menduga peran Taufik Kurniawan dalam kasus pembahasan DAK fisik tahun anggaran 2016 dirinci melalui pedekatan atau pertemuan yang dilakukan dengan Bupati Kebumen, Mohammad Yahya Fuad.

“Setelah dilantik, MYF (Mohammad Yahya Fuad) melakukan pendekatan pada sejumlah pihak termasuk anggota DPR, salah satunya TK (Taufik Kurniawan) selaku wakil ketua DPR periode 2014-2019,” terang Basaria di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (30/10/2018).(as)




Saturday, 25 August 2018 10:38

Penahanan Mantan Dirut Pertamina Diperpanjang

Written by

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Kasus Korupsi investasi perusahaan di Blok Basker,Kejaksaan Agung memperpanjang masa pencegahan ke luar negeri terhadap tiga tersangka .

 

Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Warih Sadono di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (24/8)2018 mengatakan ketiga orang tersangka yang diperpanjang masa pencegahannya selama 6 bulan ke depan sejak bulan Juli 2018 yakni mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan, Chief Legal Councel and Compliance PT Pertamina Genades Panjaitan dan Direktur Keuangan Pertamina Frederik Siahaan."Pencekalan sudah kami perpanjang 6 bulan ke depan. Tujuan pencegahan itu agar  tersangka tidak melarikan diri ke luar negeri," ujarnya.

 

Selanjutnya, Warih menegaskan perpanjangan tersebut juga untuk mempermudah tim penyidik dalam menangani kasus tersebut, pencegahan bepergian ke luar negeri ini merupakan pencegahan kedua yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Agung."Pencegahan pertama, lanjut Warih telah dilakukan sejak mantan Direktur Utama PT Pertamina itu ditetapkan sebagai tersangka pada 22 Maret 2018. Ini pencegahan yang kedua, kemarin itu pertama kali kita cegah agar tidak bepergian ke luar negeri. Nah, kali ini kami perpanjang masa pencegahannya," tegasnya.

Diketahui, Mantan Direktur Utama PT Pertamina Galaila Karen Agustiawan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Kejaksaan Agung sejak 22 Maret 2018. Namun, sejak ditetapkan sebagai tersangka, Karen tidak pernah diperiksa kembali sebagai tersangka oleh tim penyidik.

Pada perkara dugaan tindak pidana korupsi investasi perusahaan di Blok Basker Manta Gummy Australia tahun 2009 itu, tim penyidik Kejaksaan Agung juga menetapkan Chief Legal Councel and Compliance PT Pertamina Genades Panjaitan dan Direktur Keuangan Pertamina Frederik Siahaan.

Karen Agustiawan dan dua tersangka lainnya itu sudah dikenakan status pencegahan bepergian ke luar negeri pada 22 Maret 2018.

Sementara Mantan Manager Merger dan Investasi (MNA) pada Direktorat Hulu PT Pertamina (Persero) Bayu Kristanto sudah ditetapkan sebagai tersangka lebih dulu dan langsung ditahan selama 20 hari oleh tim penyidik.

Sebagai informasi, kasus ini terjadi pada 2009, dimana Pertamina melalui anak peru­sahaannya, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) melakukan akui­sisi saham sebesar 10% terhadap ROC Oil Ltd, untuk menggarap Blok BMG.

Perjanjian dengan ROC Oil atau Agreement for Sale and Purchase -BMG Project diteken pada 27 Mei 2009. Nilai transak­sinya mencapai US$31 juta.

Akibat akuisisi itu, Pertamina harus menanggung biayabiaya yang timbul lainnya (cash call) dari Blok BMG sebesar US$26 juta.

Melalui dana yang sudah dikeluarkan setara Rp 568 miliar itu, Pertamina berharap Blok BMG bisa memproduksi minyak hingga sebanyak 812 barrel per hari.

Ternyata Blok BMG hanya dapat bisa menghasilkan minyak mentah untuk PHE Australia Pte Ltd rata-rata sebe­sar 252 barel per hari.

Pada 5 November 2010, Blok BMG ditutup, setelah ROC Oil me­mutuskan penghentian produksi minyak mentah. Alasannya, blok ini tidak ekonomis jika diteruskan produksi.

Investasi yang sudah dilakukan Pertamina akhirnya tidak memberikan manfaat maupun keuntungan dalam menambah cadangan dan produksi minyak nasional.

Hasil penyidikan Kejagung menemukan dugaan penyim­pangan dalam proses pengusulan investasi di Blok BMG.

Pengambilan keputusan investasi tanpa didukung feasibility study atau kajian kelayakan hingga tahap final due dilligence atau kajian lengkap mutakhir. Diduga direksi mengambil keputusan tanpa persetujuan Dewan Komisaris.

Akibatnya, muncul kerugian keuangan negara dari Pertamina sebesar US$31 juta dan US$ 26 juta atau setara Rp568 miliar.( vk)

Sunday, 15 July 2018 11:07

KPK Geledah Rumah Dirut PLN Sofyan Basyir

Written by

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Hanya berselang sehari pasca politikus Golkar  ditetapkan tersangka, KPK langsung menggeledah rumah pribadi Dirut PLN Sofyan Basir di Jalan Taman Bendungan Jatiluhur, Minggu (15/7/2018). Saat ini, proses penggeledahan sementara berlangsung."Iya. Rumah pribadi," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Minggu (15/7/2018). 

     Namun, Febri belum bisa berbicara lebih jauh mengenai detail penggeledahan dan apa kaitan Sofyan dalam perkara ini."Hari ini penggeledahan dilakukan sebagai tindak lanjut dari penyidikan kasus dugaan suap terkait pembangunan PLTU Riau-1," ujar Febri. 

     Febri juga belum bisa menjawab apakah penggeledahan tersebut dilakukan berdasarkan keterangan Eni Saragih atau bukan. Menurutnya, banyak hal yang bisa menjadi dasar penggeledahan.Tidak menutup kemungkinan berdasarkan keterangan Eni yang dijemput di rumah dinas Menteri Sosial Idrus Marham, bisa juga berdasarkan data dokumen yang diperoleh KPK.

     Apakah rumah dinas dirut PLN juga akan digeledah? Febri juga belum bisa memastikannya. Menurutnya, semuanya akan ditentukan data dan keterangan yang diperoleh penyidik.Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan ke rumah dinas Direktur Utama PLN Sofyan Basir. Penggeledahan dilakukan untuk pengembangan kasus dugaan korupsi pembangunan proyek PLTU Riau-1 yang sedang ditangani saat ini. 

 

     Juru Bicara KPK Febri Diansyah membenarkan hal tersebut. Tim penyidik KPK telah melakukan penggeledahan sejak pagi tadi. "Penggeledahan di rumah Dirut PLN yang dilakukan sejak pagi ini oleh tim KPK dalam penyidikan kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1," ujar Febri . Febri mengaku masih butuh waktu lagi untuk menjelaskan mengenai kasus ini. Sebab, proses penyelidikan masih berlangsung. (as)

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Lambanya penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawa, kejagung klaim  terus berproses setelah ditetapkan tersangka dalam dugaan korupsi investasi perusahaan di Blok Basker Manta Gummy (BGM).  Terus didalami keteralibatan pihak-pihak lain.

            Jaksa Agung Muhammad Prasetyo ditemui di Kejaksaan Agung, Jumat (18/5) 2018 mengatakan, kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan tetap jalan terus. Karen Agustiawan sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi investasi perusahaan di Blok Basker Manta Gummy (BGM) Australia tahun 2009. "Masih jalan terus," ujarnya.

            Selanjutnya, Prasetyo menegaskan kini terus  tengah mendalami keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus yang diduga merugikan negara hingga Rp 568 miliar tersebut. "Kami dalami yang lain dulu. Kan banyak itu tidak sendirian, “ Sejumlah nama yang tengah didalami keterlibatannya itu. "Kami sedang kumpulkan bukti-bukti, banyak ya," tegasnya.

            Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Muhammad Rum menyatakan, penetapan Karen sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penetapan tersangka Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tanggal 22 Maret 2018. “Kejaksaan juga menetapkan Chief Legal Councel and Compliance PT Pertamina Genades Panjaitan sebagai tersangka. Tersangka lain, yakni mantan Direktur Keuangan PT Pertamina Frederik Siahaan,” ujanya.

 

Untuk itu, M.Rum menegaskan Kejaksaan menjerat mereka menggunakan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.”Meskipu begitu.juga  menetapkan BK, mantan Manager Merger & Acquisition Direktorat Hulu PT Pertamina sebagai tersangka,” tegasnya.

            Dari data yang ada, Kasus itu berawal pada 2009, ketika PT Pertamina (Persero) melakukan akuisisi (Investasi Non-Rutin) berupa pembelian sebagian aset milik ROC Oil Company Ltd di lapangan Basker Manta Gummy (BMG) Australia berdasarkan Agreement for Sale and Purchase-BMG Project tanggal 27 Mei 2009.

            Dalam pelaksanaanya, ada dugaan penyimpangan dalam pengusulan investasi yang tidak sesuai dengan pedoman investasi dalam pengambilan keputusan investasi tanpa adanya studi kelayakan berupa kajian secara lengkap atau Final Due Dilligence dan tanpa adanya persetujuan dari Dewan

            Komisaris. Akibatnya, peruntukan dan penggunaan dana sejumlah 31.492.851 dollar AS serta biaya-biaya yang timbul lainnya sejumlah 26.808.244 dolar AS tidak memberikan manfaat ataupun keuntungan kepada PT Pertamina (Persero) dalam rangka penambahan cadangan dan produksi minyak nasional.

 

Negara cq. PT. Pertamina (Persero) dirugikan sebesar 31.492.851 dollar AS dan 26.808.244 dollar Australia atau setara dengan Rp 568.066.000.000 menurut perhitungan Akuntan Publik.(vk)

 

 

 

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan lima anggota DPRD Kota Malang setelah memeriksa kelimanya sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap pembahasan Perubahan APBD Kota Malang 2015, Jumat (6/4/2018).

 

            Kelima orang yang ditahan adalah Abdul Hakim, Imam Fauzi, Syaiful Rusdi, Sulik Lestyowati, dan Tri Yudiani.Hakim merupakan Ketua DPRD Kota Malang hasil pergantian antar waktu (PAW).

Dia menggantikan M Arief Wicaksono yang ditahan bulan Agustus 2017 lalu, atau hampir sembilan bulan lalu.Penahanan kepada lima orang ini dibenarkan oleh Ketua Tim Penasehat Hukum anggota dewan itu, Solehoddin kepada WARTAWAN.

"Ditahan semua," ujar Soleh. Penyidik menahan mereka dengan alasan untuk mempermudah pemeriksaan lanjutan.Seperti diberitakan, kelima orang tersangka itu diperiksa di gedung KPK Jakarta.

Setelah menjalani pemeriksaan beberapa jam, kelima orang ini menyusul teman-teman mereka yang telah ditahan sebelumnya.Dengan penahanan kelima orang ini, maka 18 anggota DPRD Kota Malang yang aktif telah ditahan oleh penyidik KPK.(as)



 

 

 

JAKARTA (KRJ.COM) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan dua calon wali kota Malang, H Moch Anton alias Abah Anton dan Dr Yaqud Ananda Gudban. Selasa (27/3/2018), Anton dan enam anggota DPRD Kota Malang diperiksa sebagai tersangka suap APBD Perubahan Kota Malang tahun anggaran 2015.
       Usai pemeriksaan, mereka langsung ditahan. Selain Anton dan Nanda, juga mantan anggota DPRD Kota Malang Heri Pudji Utami, Abd Rachman, Hery Subiantono, dan Rahayu Sugiarti, Sukarno. Para mantan legislator Kota Malang itu diduga telah menerima suap dari Anton. Anton tampak keluar dari Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, sekitar pukul 17.30 WIB. Rompi oranye sudah melekat di tubuhnya. “Ya kita ikuti saja,” ujar wali kota mualaf itu pasrah.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, KPK menahan Abah Anton untuk kepentingan penyidikan kasus. Dia ditahan di rumah tahanan Pomdam Jaya Guntur, Jakarta. “Di Rutan Guntur,” kata Febri saat dikonfirmasi. Febri mengatakan, Anton dan tujuh mantan anggota DPRD Kota Malang itu ditahan 20 hari pertama. “Penahan 20 hari pertama,” tandasnya. Sampai saat ini komisi antirasuah telah menetapkan 22 orang sebagai tersangka dugaan kasus korupsi massal APBD Perubahan Kota Malang 2015. Wali Kota nonaktif Malang Abah Anton dan 18 anggota DPRD Kota Malang adalah tersangka baru.
        Sedangkan tiga lainnya yang lebih dulu jadi tersangka adalah Hendarwan Maruszaman selaku rekanan. Ketua DPRD Kota Malang saat itu M Arif Wicaksono dan Jarot Edy Sulistyono selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemkot Malang saat itu.
KPK menduga Anton selaku wali kota Malang memberi hadiah atau janji kepada anggota DPRD Kota Malang terkait dengan pembahasan APBD-P Pemkot Malang. Sementara, 18 anggota DPRD Malang sebagai pihak penerima.
         Atas perbuatannya, Anton disangka melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Sedangkan, 18 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Lawan KPK Dengan Praperadilan

Calon wali kota (Cawalkot) Ananda Yaqud Gudban resmi ditahan KPK. Tim paslon nomor urut 1 di Pilwali Malang 2018 itu, berencana melawan KPK dengan cara mengajukan praperadilan.Juru bicara paslon Ananda Yaqud Gudban-Ahmad Wanedi, Dito Arief mengakui, adanya langkah praperadilan atas penetapan tersangka disusul penahanan Ketua DPC Partai Hanura Kota Malang itu. "Ada rencana kami (tim paslon Nanda-Wanedi) ajukan pra peradilan," ungkap Dito kepada detikcom, Rabu (28/3/2018).

Tapi Dito menjelaskan, rencana pengajuan praperadilan tengah dalam kajian tim, termasuk partai koalisi pengusung Nanda, panggilan akrab cawali Malang.

         Opsi itu muncul ketika rapat partai koalisi menyikapi penahanan Nanda."Masih dikaji lagi dan dimatangkan soal rencana itu (praperadilan), tunggu 2 sampai 3 hari kedepan," terang politisi PAN ini. Dikatakan, rapat tim diikuti parpol koalisi (PDIP, Hanura, PAN, PPP, dan NasDem) digelar di Posko Pemenangan pasca penahanan Nanda berakhir hingga dini hari tadi. "Kemarin rapat sampai pukul 2 pagi, menyikapi penanahan Mbak Nanda oleh KPK," sebutnya.Dia menegaskan, jika tim menghormati proses hukum yang saat ini sedang berjalan di KPK.

         "Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kami dari Tim Paslon Menawan (Menangkan Nanda - Wanedi) dan Mbak Nanda secara pribadi sangat menghormati proses hukum yang berjalan dan mari kita kedepankan azas praduga tak bersalah," ucapnya.Dito Arief turut mengklarifikasi adanya isu bahwa Nanda telah menerima suap hingga sebesar Rp 700 juta adalah tidak benar.Termasuk telah menerima suap Rp 15 juta seperti yang disangka, itupun masih belum terbukti sebagai fakta di persidangan. Informasi yang salah itu, kata Dito, sengaja disebarkan oleh beberapa oknum tak bertanggung jawab, dengan tujuan ingin mengacaukan pesta demokrasi yakni perhelatan Pilwali Malang 2018. (as/dil)

MALANG(KORANRAKYA.COM) Pejabat yang bertugas di Kota Malang kembali terlibat tindak rasuah. Kali ini, Kejaksaan Agung (Kejagung) membidik mantan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Malang, Sugeng Apriyanto dan kurator perusahaan PT Sido Bangun Plastic Factory atas korupsi bernilai puluhan miliar rupiah.

Diperoleh keterangan bermula dari permintaan Anggota Komisi III DPR RI Taufiqul Hadi yang meminta Kejagung mengusut tuntas kasus korupsi yang diduga melibatkan Sugeng Apriyanto. Menurut Taufiqul Hadi, Sugeng merupakan aktor intelektual dibalik penggembosan penerimaan negara hingga Rp 22,7 miliar pada kasus korupsi tersebut.

Hal itu terungkap dalam Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Print-71/F.2/Fd.1/09/2017 yang diterbitkan pada 29 September 2017 dan ditandangani oleh Jaksa Utama Madya, Warih Sadono. Dalam Surat Perintah Penyelidikan tersebut, Kejagung menuding Sugeng dan sang kurator bersekongkol melakukan pembobolan penerimaan kas negara sebesar Rp 22,7 miliar dengan cara memanipulasi pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) PT Sido Bangun Plastic Factory.

Sugeng Apriyanto menjabat sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Malang pada 13 Juli 2011 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No: 408/KM.1/UP.11/2011. Dia menggantikan pejabar sebelumnya, Parjiya. Di halaman beacukaimalang.com disebutkan bahwa Sugeng merupakan putra daerah alias asli Malang. Dia juga merupakan alumnus SMAN 3 Kota Malang tahun 1988.(fd)

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Penangkapan  Pejabat Lampung Tengah menambah panjang sederetan  sepekan Bupati serta Walikota maupun Gubernur yang terkena OTT (operasi Tangkap  Tangan (OTT) KPK , sebelumnya Gubernur  Jambi Zomi Zola, Bupati Jombang  Nyono Suherli, Bupati Ngada Marianus, ,Bupati Subang,  Aryuningsih, dan kini  Bupati lampung tengah  Mustafa juga digelandang ke KPK, namun belum tersangka statusnya  setelah hingga malam juga ikut diperiksa  KPK .

            Dalam OTT , KPK mengamankan 19 orang, yang terdiri atas anggota DPRD, pejabat di Pemkab Lampung Tengah, dan pihak swasta. Bupati Lampung Tengah Mustafa juga ditangkap KPK.KPK menyita uang Rp 1 miliar dan Rp 160 juta dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait pinjaman daerah APBD Lampung Tengah. Ada tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu, termasuk Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga.Tim juga mengamankan uang sejumlah Rp 160 juta," ucap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (15/2/2018).
           
Uang Rp 160 juta itu diamankan dari seorang PNS Pemkab Lampung Tengah berinisial SNW. Selain itu, KPK mengamankan Rp 1 miliar."(Tim KPK mengamankan) ADK (swasta) di rumahnya, tim juga mengamankan Rp 1 miliar dalam kardus di mobil CR-V hitam milik ADK," ujar Syarif.KPK menduga uang Rp 1 miliar itu merupakan uang yang dikumpulkan pejabat Pemkab Lampung Tengah untuk kemudian diberikan ke DPRD. KPK pun menetapkan tiga orang tersangka, yaitu Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga, anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto, dan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman. Natalis dan Rusliyanto diduga menerima uang dari Taufik.
         Taufik diduga memberikan uang kepada Natalis dan Rusliyanto terkait persetujuan pinjaman daerah kepada PT SMI sebesar Rp 300 miliar, yang direncanakan untuk digunakan pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan Dinas PUPR Lampung Tengah. Anggota Dewan diduga meminta Rp 1 miliar untuk memuluskan persetujuan itu.
"Untuk mendapatkan pinjaman tersebut, dibutuhkan surat pernyataan yang disetujui atau ditandatangani bersama dengan DPRD Lampung Tengah sebagai persyaratan MoU dengan PT  sarana Multi  Infrastruktur PT SMI," ucap Syarif."Untuk memberikan persetujuan atau tanda tangan surat pernyataan tersebut diduga terdapat permintaan dana sebesar Rp 1 miliar," imbuh Syarif.(as)

 

 

Page 1 of 24

Entertaiment

Face Book Galleries

JAKARTA,KORANRAKYAT, COM- Terkait dengan penyerahan 5 berkas perkara Satgas Anti Mafia Bola kepada Kejaksaan Agung...
  BENGKULU. (KORANRAKYAT.COM) – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, tiba di Bumi Raflesia Bengkulu, Jumat...
Presiden RI Joko Widodo Tiba di Bengkulu   BENGKULU. (KORANRAKYAT.COM) – Menggunakan pesawat kepresidenan,...
MALANG(KORANRAKYAT.COM)   Berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda”, dimana telah ditindaklanjuti...
  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Badan koordinasi kepariwisataan, di ketuai Wapres RI Jusuf Kalla  dengan  Anggota seluruh...
  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo melantik Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak sebagai...
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga mampu membawa masyarakt akan kesadaran...
  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo dalam acara pembukaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Tahun...
  JAKARTA (KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap pertama...
            JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Tiga hal utama yang harus dimiliki generasi muda sekarang ini adalah...

Ekonomi Makro

  •  



      JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Badan koordinasi kepariwisataan, di ketuai Wapres RI Jusuf Kalla 

     
  •  

Malang Raya

Rumah Kepala PU Kab Malang

 

MALANG(KORANRAKYAT.COM)- Selain menggarap sejumlah pihak

Read more

Sambutan Bupati Malang Pada

MALANG(KORANRAKYAT.COM)   Berdasarkan skala prioritas

Read more

Privalensi Stunting Di Kota

 

 

MALANG (KORANRAKYAT.COM) Prevalensi balita stunting

Read more

Rendra Bupati Malang Ditahan