Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Sekitar 177 Ribu Petugas Dari TNI Dan Polri Dikerahkan Untuk Pengamanan Lebaran
Last Updated on Jun 08 2018

Sekitar 177 Ribu Petugas Dari TNI Dan Polri Dikerahkan Untuk Pengamanan Lebaran

  JAKARTA(KORANRAKYAT) Digelar operasi ketupat yang akan mengawal pengamanan arus mudik dan balik hari ini,Kamis(7/6) 2018  mulai dilakukan yang dilaksanakan 177 Ribu gabungan baik Polri, TNI dan instansi terkait baik ada dipusat dan diderah .Ini dilakukan dengan focus apda 10 Titik...
Presiden Buka Puasa Bersama Personel TNI dan Polri di Cilangkap
Last Updated on Jun 06 2018

Presiden Buka Puasa Bersama Personel TNI dan Polri di Cilangkap

      JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo hadir dalam acara buka puasa bersama dengan keluarga besar TNI, Polri, dan masyarakat di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, pada Selasa, 5 Juni 2018. Presiden hadir bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Selain itu tampak hadir juga Wakil...
Kapolri Siap Amankan Lebaran
Last Updated on Jun 06 2018

Kapolri Siap Amankan Lebaran

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Rapat koordinasi melalui vidio confrensi dengan pemerintah daerah TNI Polri sudah ditagetkan 4 pengamanan Operasi ketupat 2018 juga mengamankan mudik hingga pemberantasan terorisme. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian ketika memimpin apel pasukan Operasi Ketupat...
Presiden Jokowi Pesankan Kenaikan Pendapatan Operasional Babinsa 771 Persen
Last Updated on Jun 06 2018

Presiden Jokowi Pesankan Kenaikan Pendapatan Operasional Babinsa 771 Persen

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Presiden menghadiri acara buka puasa bersama di Lapangan Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (5/6/2018). Acara tersebut sekaligus silaturahim Jokowi dengan prajurit TNI, masyarakat, serta Polri. Tampak Presiden Joko Widodo memberikan pesan ada kenaikan...
TNI Bantu Polri Siapkan Personel dan Alutista untuk Pengamanan Lebaran
Last Updated on Jun 06 2018

TNI Bantu Polri Siapkan Personel dan Alutista untuk Pengamanan Lebaran

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Antisipasi keamanan selama arus mudik,  TNI ikut menurunkan  sejumlah personil yang akan dikerahkan selama  dibutuhkan  membantu kelancaran baik di Bandara, Pelabuhan dan terminal Bus. Ini dilakukan TNI Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto ditemui di Monas,...

World Today

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Lambanya penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawa, kejagung klaim  terus berproses setelah ditetapkan tersangka dalam dugaan korupsi investasi perusahaan di Blok Basker Manta Gummy (BGM).  Terus didalami keteralibatan pihak-pihak lain.

            Jaksa Agung Muhammad Prasetyo ditemui di Kejaksaan Agung, Jumat (18/5) 2018 mengatakan, kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan tetap jalan terus. Karen Agustiawan sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi investasi perusahaan di Blok Basker Manta Gummy (BGM) Australia tahun 2009. "Masih jalan terus," ujarnya.

            Selanjutnya, Prasetyo menegaskan kini terus  tengah mendalami keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus yang diduga merugikan negara hingga Rp 568 miliar tersebut. "Kami dalami yang lain dulu. Kan banyak itu tidak sendirian, “ Sejumlah nama yang tengah didalami keterlibatannya itu. "Kami sedang kumpulkan bukti-bukti, banyak ya," tegasnya.

            Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Muhammad Rum menyatakan, penetapan Karen sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penetapan tersangka Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tanggal 22 Maret 2018. “Kejaksaan juga menetapkan Chief Legal Councel and Compliance PT Pertamina Genades Panjaitan sebagai tersangka. Tersangka lain, yakni mantan Direktur Keuangan PT Pertamina Frederik Siahaan,” ujanya.

 

Untuk itu, M.Rum menegaskan Kejaksaan menjerat mereka menggunakan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.”Meskipu begitu.juga  menetapkan BK, mantan Manager Merger & Acquisition Direktorat Hulu PT Pertamina sebagai tersangka,” tegasnya.

            Dari data yang ada, Kasus itu berawal pada 2009, ketika PT Pertamina (Persero) melakukan akuisisi (Investasi Non-Rutin) berupa pembelian sebagian aset milik ROC Oil Company Ltd di lapangan Basker Manta Gummy (BMG) Australia berdasarkan Agreement for Sale and Purchase-BMG Project tanggal 27 Mei 2009.

            Dalam pelaksanaanya, ada dugaan penyimpangan dalam pengusulan investasi yang tidak sesuai dengan pedoman investasi dalam pengambilan keputusan investasi tanpa adanya studi kelayakan berupa kajian secara lengkap atau Final Due Dilligence dan tanpa adanya persetujuan dari Dewan

            Komisaris. Akibatnya, peruntukan dan penggunaan dana sejumlah 31.492.851 dollar AS serta biaya-biaya yang timbul lainnya sejumlah 26.808.244 dolar AS tidak memberikan manfaat ataupun keuntungan kepada PT Pertamina (Persero) dalam rangka penambahan cadangan dan produksi minyak nasional.

 

Negara cq. PT. Pertamina (Persero) dirugikan sebesar 31.492.851 dollar AS dan 26.808.244 dollar Australia atau setara dengan Rp 568.066.000.000 menurut perhitungan Akuntan Publik.(vk)

 

 

 

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan lima anggota DPRD Kota Malang setelah memeriksa kelimanya sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap pembahasan Perubahan APBD Kota Malang 2015, Jumat (6/4/2018).

 

            Kelima orang yang ditahan adalah Abdul Hakim, Imam Fauzi, Syaiful Rusdi, Sulik Lestyowati, dan Tri Yudiani.Hakim merupakan Ketua DPRD Kota Malang hasil pergantian antar waktu (PAW).

Dia menggantikan M Arief Wicaksono yang ditahan bulan Agustus 2017 lalu, atau hampir sembilan bulan lalu.Penahanan kepada lima orang ini dibenarkan oleh Ketua Tim Penasehat Hukum anggota dewan itu, Solehoddin kepada WARTAWAN.

"Ditahan semua," ujar Soleh. Penyidik menahan mereka dengan alasan untuk mempermudah pemeriksaan lanjutan.Seperti diberitakan, kelima orang tersangka itu diperiksa di gedung KPK Jakarta.

Setelah menjalani pemeriksaan beberapa jam, kelima orang ini menyusul teman-teman mereka yang telah ditahan sebelumnya.Dengan penahanan kelima orang ini, maka 18 anggota DPRD Kota Malang yang aktif telah ditahan oleh penyidik KPK.(as)



 

 

 

JAKARTA (KRJ.COM) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan dua calon wali kota Malang, H Moch Anton alias Abah Anton dan Dr Yaqud Ananda Gudban. Selasa (27/3/2018), Anton dan enam anggota DPRD Kota Malang diperiksa sebagai tersangka suap APBD Perubahan Kota Malang tahun anggaran 2015.
       Usai pemeriksaan, mereka langsung ditahan. Selain Anton dan Nanda, juga mantan anggota DPRD Kota Malang Heri Pudji Utami, Abd Rachman, Hery Subiantono, dan Rahayu Sugiarti, Sukarno. Para mantan legislator Kota Malang itu diduga telah menerima suap dari Anton. Anton tampak keluar dari Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, sekitar pukul 17.30 WIB. Rompi oranye sudah melekat di tubuhnya. “Ya kita ikuti saja,” ujar wali kota mualaf itu pasrah.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, KPK menahan Abah Anton untuk kepentingan penyidikan kasus. Dia ditahan di rumah tahanan Pomdam Jaya Guntur, Jakarta. “Di Rutan Guntur,” kata Febri saat dikonfirmasi. Febri mengatakan, Anton dan tujuh mantan anggota DPRD Kota Malang itu ditahan 20 hari pertama. “Penahan 20 hari pertama,” tandasnya. Sampai saat ini komisi antirasuah telah menetapkan 22 orang sebagai tersangka dugaan kasus korupsi massal APBD Perubahan Kota Malang 2015. Wali Kota nonaktif Malang Abah Anton dan 18 anggota DPRD Kota Malang adalah tersangka baru.
        Sedangkan tiga lainnya yang lebih dulu jadi tersangka adalah Hendarwan Maruszaman selaku rekanan. Ketua DPRD Kota Malang saat itu M Arif Wicaksono dan Jarot Edy Sulistyono selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemkot Malang saat itu.
KPK menduga Anton selaku wali kota Malang memberi hadiah atau janji kepada anggota DPRD Kota Malang terkait dengan pembahasan APBD-P Pemkot Malang. Sementara, 18 anggota DPRD Malang sebagai pihak penerima.
         Atas perbuatannya, Anton disangka melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Sedangkan, 18 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Lawan KPK Dengan Praperadilan

Calon wali kota (Cawalkot) Ananda Yaqud Gudban resmi ditahan KPK. Tim paslon nomor urut 1 di Pilwali Malang 2018 itu, berencana melawan KPK dengan cara mengajukan praperadilan.Juru bicara paslon Ananda Yaqud Gudban-Ahmad Wanedi, Dito Arief mengakui, adanya langkah praperadilan atas penetapan tersangka disusul penahanan Ketua DPC Partai Hanura Kota Malang itu. "Ada rencana kami (tim paslon Nanda-Wanedi) ajukan pra peradilan," ungkap Dito kepada detikcom, Rabu (28/3/2018).

Tapi Dito menjelaskan, rencana pengajuan praperadilan tengah dalam kajian tim, termasuk partai koalisi pengusung Nanda, panggilan akrab cawali Malang.

         Opsi itu muncul ketika rapat partai koalisi menyikapi penahanan Nanda."Masih dikaji lagi dan dimatangkan soal rencana itu (praperadilan), tunggu 2 sampai 3 hari kedepan," terang politisi PAN ini. Dikatakan, rapat tim diikuti parpol koalisi (PDIP, Hanura, PAN, PPP, dan NasDem) digelar di Posko Pemenangan pasca penahanan Nanda berakhir hingga dini hari tadi. "Kemarin rapat sampai pukul 2 pagi, menyikapi penanahan Mbak Nanda oleh KPK," sebutnya.Dia menegaskan, jika tim menghormati proses hukum yang saat ini sedang berjalan di KPK.

         "Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kami dari Tim Paslon Menawan (Menangkan Nanda - Wanedi) dan Mbak Nanda secara pribadi sangat menghormati proses hukum yang berjalan dan mari kita kedepankan azas praduga tak bersalah," ucapnya.Dito Arief turut mengklarifikasi adanya isu bahwa Nanda telah menerima suap hingga sebesar Rp 700 juta adalah tidak benar.Termasuk telah menerima suap Rp 15 juta seperti yang disangka, itupun masih belum terbukti sebagai fakta di persidangan. Informasi yang salah itu, kata Dito, sengaja disebarkan oleh beberapa oknum tak bertanggung jawab, dengan tujuan ingin mengacaukan pesta demokrasi yakni perhelatan Pilwali Malang 2018. (as/dil)

MALANG(KORANRAKYA.COM) Pejabat yang bertugas di Kota Malang kembali terlibat tindak rasuah. Kali ini, Kejaksaan Agung (Kejagung) membidik mantan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Malang, Sugeng Apriyanto dan kurator perusahaan PT Sido Bangun Plastic Factory atas korupsi bernilai puluhan miliar rupiah.

Diperoleh keterangan bermula dari permintaan Anggota Komisi III DPR RI Taufiqul Hadi yang meminta Kejagung mengusut tuntas kasus korupsi yang diduga melibatkan Sugeng Apriyanto. Menurut Taufiqul Hadi, Sugeng merupakan aktor intelektual dibalik penggembosan penerimaan negara hingga Rp 22,7 miliar pada kasus korupsi tersebut.

Hal itu terungkap dalam Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Print-71/F.2/Fd.1/09/2017 yang diterbitkan pada 29 September 2017 dan ditandangani oleh Jaksa Utama Madya, Warih Sadono. Dalam Surat Perintah Penyelidikan tersebut, Kejagung menuding Sugeng dan sang kurator bersekongkol melakukan pembobolan penerimaan kas negara sebesar Rp 22,7 miliar dengan cara memanipulasi pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) PT Sido Bangun Plastic Factory.

Sugeng Apriyanto menjabat sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Malang pada 13 Juli 2011 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No: 408/KM.1/UP.11/2011. Dia menggantikan pejabar sebelumnya, Parjiya. Di halaman beacukaimalang.com disebutkan bahwa Sugeng merupakan putra daerah alias asli Malang. Dia juga merupakan alumnus SMAN 3 Kota Malang tahun 1988.(fd)

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Penangkapan  Pejabat Lampung Tengah menambah panjang sederetan  sepekan Bupati serta Walikota maupun Gubernur yang terkena OTT (operasi Tangkap  Tangan (OTT) KPK , sebelumnya Gubernur  Jambi Zomi Zola, Bupati Jombang  Nyono Suherli, Bupati Ngada Marianus, ,Bupati Subang,  Aryuningsih, dan kini  Bupati lampung tengah  Mustafa juga digelandang ke KPK, namun belum tersangka statusnya  setelah hingga malam juga ikut diperiksa  KPK .

            Dalam OTT , KPK mengamankan 19 orang, yang terdiri atas anggota DPRD, pejabat di Pemkab Lampung Tengah, dan pihak swasta. Bupati Lampung Tengah Mustafa juga ditangkap KPK.KPK menyita uang Rp 1 miliar dan Rp 160 juta dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait pinjaman daerah APBD Lampung Tengah. Ada tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu, termasuk Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga.Tim juga mengamankan uang sejumlah Rp 160 juta," ucap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (15/2/2018).
           
Uang Rp 160 juta itu diamankan dari seorang PNS Pemkab Lampung Tengah berinisial SNW. Selain itu, KPK mengamankan Rp 1 miliar."(Tim KPK mengamankan) ADK (swasta) di rumahnya, tim juga mengamankan Rp 1 miliar dalam kardus di mobil CR-V hitam milik ADK," ujar Syarif.KPK menduga uang Rp 1 miliar itu merupakan uang yang dikumpulkan pejabat Pemkab Lampung Tengah untuk kemudian diberikan ke DPRD. KPK pun menetapkan tiga orang tersangka, yaitu Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga, anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto, dan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman. Natalis dan Rusliyanto diduga menerima uang dari Taufik.
         Taufik diduga memberikan uang kepada Natalis dan Rusliyanto terkait persetujuan pinjaman daerah kepada PT SMI sebesar Rp 300 miliar, yang direncanakan untuk digunakan pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan Dinas PUPR Lampung Tengah. Anggota Dewan diduga meminta Rp 1 miliar untuk memuluskan persetujuan itu.
"Untuk mendapatkan pinjaman tersebut, dibutuhkan surat pernyataan yang disetujui atau ditandatangani bersama dengan DPRD Lampung Tengah sebagai persyaratan MoU dengan PT  sarana Multi  Infrastruktur PT SMI," ucap Syarif."Untuk memberikan persetujuan atau tanda tangan surat pernyataan tersebut diduga terdapat permintaan dana sebesar Rp 1 miliar," imbuh Syarif.(as)

 

 

Saturday, 10 February 2018 00:35

Ex Dirut Pertamina Karen Diperiksa Kejaksaan Agung

Written by

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung memeriksa mantan Direktur Utama PT Pertamina Persero Galaila Karen Agustiawan, Jumat (9/2) 2018. Pemeriksaan itu terkait dugaan korupsi Penyalahgunaan Investasi pada PT. Pertamina (Persero) di Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia Tahun 2009\

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Muhammad Rum ketika ditemui di Kejagung  Jumat (9/2) 2018 mengatakan, dalam pemeriksaan, Karen diminta menjelaskan soal awal mula proyek tersebut bisa terlaksana."Karen Agustiawan menerangkan mengenai proses keputusan terkait proyek untuk lapangan minyak Blok BMG Australia," ujarnya.

Selanjutnya, Rum  menegaskan untuk status Karen dalam kasus ini masih sebagai saksi. Selain Karen, penyidik juga memeriksa Asisten Manager Corporate PT Pertamina Dini Nurhayati dan Manager Legal Bisnis Development PT Pertamina Cornelius Simanjuntak.”Dalam pemeriksaan tersebut, Dini menerangkan ulasan atas usulan dari Direktorat Hulu dalam proyek Blok BMG Australia. Sementara Cornelius menerangkan soal ulasan atas kontrak kerja (self purchase agreement) antara PT Pertamina dengan pihak penjual minyak,” tegasnya.

Untuk itu, Rum menjelaskan kasus ini bermula dari kegiatan akuisisi oleh PT Pertamina berupa pembelian sebagian asset (Interest Participating/ IP) milik ROC Oil Company Ltd di lapangan Basker Manta Gummy (BMG) Australia pada 2009. Nilainya sekitar 31.917.228 dollar AS.”Dalam pelaksanaanya, ditemui dugaan penyimpangan dalam pengusulan Investasi yang tidak sesuai dengan Pedoman Investasi dalam pengambilan keputusan investasi. Sebab, tidak dilakukannya Feasibility Study (kajian kelayakan) berupa kajian secara lengkap atau Final Due Dilligence dan tanpa adanya persetujuan dari Dewan Komisaris,” jelasnya.

Lebih jauh, Rum merincinya hal ini mengakibatkan peruntukan dan penggunaan dana sejumlah 31.492.851 dollar AS serta biaya-biaya yang timbul lainnya sejumlah 26.808.244 dollar Australia tidak memberikan manfaat ataupun keuntungan kepada PT. Pertamina untuk penambahan cadangan dan produksi minyak nasional.”Justru hal ini berdampak pada kerugian keuangan negara, khususnya PT Pertamina sebesar 31.492.851 dollar AS dan 26.808.244 dollar Australia. Jika dikonversi ke rupiah setara Rp 568,066 miliar,” rincinya.

Hingga kini, Rum menandaskan dalam kasus ini, penyidik telah menetapkan mantan Manager Merger & Acquisition (M&A) Direktorat Hulu PT. Pertamina berinisial BK sebagai tersangka.” Tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” tandasnya. (vk)

 

 

Saturday, 03 February 2018 15:40

Bupati Jombang Nyono Suharli Dicokok Terkena OTT KPK

Written by

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Bupati Jombang Nyono Suharli terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Tim di lapangan tiba di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (3/2/2018) sekitar pukul 21.20 WIB. Saat tiba, ada 2 orang yang diamankan. Nyono yang menggunakan sweater biru tua sempat berkata ini bukan penangkapan."Ini bukan penangkapan," kata dia.

        Namun, saat ditanya kembali, dia tidak menjawab apa pun. Dia langsung diarahkan masuk ke KPK kemudian naik ke ruang pemeriksaan.Di belakangnya ada seorang lelaki memakai baju coklat yang juga diarahkan masuk. Dia tampak membawa ransel hitam. Sebelumnya KPK sempat memberi konfirmasi adanya OTT terhadap kepala daerah di Jawa Timur."Ya benar, ada kegiatan tim di lapangan sore dan malam ini. Kami amankan unsur kepala daerah di Jawa Timur," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Sabtu (3/2/2018).Dari OTT itu KPK menduga ada penerimaan uang. Namun, belum diketahui apakah ada uang yang turut diamankan dalam operasi senyap itu."Ada dugaan penerimaan sejumlah uang," imbuh FebrI KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap salah satu bupati di Jawa Timur. Pasca OTT tersebut, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko tampak tiba di kantor KPK.Pantauan wartawan Nyono tiba di Kantor KPK di Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Sabtu (3/2/2018) sekitar pukul 21.15 WIB. Nyono yang mengenakan kemeja biru langsung diarahkan penyidik KPK ke lantai 2 gedung KPK.

        Nyono dibawa menggunakan mobil tahanan KPK dan dikawal satu mobil berwarna hitam. Selain itu penyidik KPK juga membawa 2 koper.Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang kepala daerah di Jawa Timur. "Iya. Tadi ada info kepala daerah yang diamankan," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada detikcom, Sabtu (3/2/2018 {as}

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang dalam bentuk mata uang dollar AS dan rupiah dari penggeledahan yang dilakukan di tempat tinggal Gubernur Jambi Zumi Zola dan saksi. Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengatakan, uang dollar AS dan rupiah itu disita dalam penggeledahan dari Rumah Dinas Gubernur Jambi Zumi Zola, Villa Zumi Zola, di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan rumah seorang saksi di Jambi. Setelah dilakukan penggeledahan rumahnya Gubernur Jambi dijadikan tersangka pada Jumat  keramat  (2/2) 2018

        Penggeledahan dilakukan pada Rabu (31/1/2018) hingga Kamis (1/2/2018) dini hari. Selain uang, KPK juga turut menyita dokumen."Tim penyidik menyita sejumlah dokumen dan uang dalam bentuk dolar Amerika dalam penggeledahan di tiga lokasi," kata Basaria, dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (2/2/2018).Jumlah uang yang disita belum dapat diumumkan oleh KPK. Basaria mengatakan, penyidik KPK masih melakukan pengembangan kasus ini.

      Sebelumnya, KPK menetapkan Zumi Zola dan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Arfan sebagai tersangka kasus ini. Suap yang diduga diterima Zumi Zola dan Arfan senilai Rp 6 miliar. Suap itu diduga terkait proyek-proyek di Provinsi Jambi.Perkara yang melibatkan kedua tersangka merupakan pengembangan perkara kasus suap pengesahan RAPBD Jambi 2018.

       Keduanya disangkakan melanggarkan Pasal 12B atah pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 jo 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menetapkan Gubernur Jambi Zumi Zola sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2018. Penetapan tersangka diumumkan KPK pada hari ini, Jumat (2/2/2018). Sebelum terjun ke dunia politik, Zumi Zola dikenal sebagai aktor yang membintangi sejumlah film dan sinetron, di antaranya film "Merah Putih", "Culunnya Pacarku", dan lain-lain.

         Pada 12 Februari 2016, Zumi Zola bersama pasangannya, Fachrori Umar, dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi di Istana Negara, setelah memenangi Pilkada Serentak 2015.Pasangan ini diusung oleh Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional (PAN), Golkar, Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Bulan Bintang (PBB).  

         Sebelum menjadi gubernur, pria kelahiran 31 Maret 1980 itu mengawali karier politiknya sebagai Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 2011-2016.Saat itu, dia berpasangan dengan Ambo Tang sebagai wakil bupati.Politisi PAN itu mewarisi karier politik ayahnya, Zulkifli Nurdin, politisi PAN yang pernah menjabat sebagai Gubernur Jambi pada periode 1999-2004 dan 2005-2010.

        Dalam kasus ini, KPK menetapkan Zumi Zola dan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Arfan sebagai tersangka terkait dugaan suap proyek-proyek di Provinsi Jambi. Suap yang diduga diterima Zumi Zola dan Arfan senilai Rp 6 miliar. Perkara yang melibatkan kedua tersangka merupakan pengembangan perkara kasus suap pengesahan RAPBD Jambi 2018. Keduanya disangkakan melanggar Pasal 12B atah pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 jo 55 ayat 1 ke 1 KUHP.(as)

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Cukup banyak Keluhan masyarakat  terhadap  kinerja kejaksaan khususnya dalam pengawalan   dan pengamanan dan Pembangunan(TP4). Hal itu terungkap dari  ketua Komisi III DPR RI dalam rapat kerja, bahkan  Jaksa Agung  Praseyo  mengamini banyak Jaksa didaerah   gemar menyalagunakan kewenangan  dalam mendampingi  TP4 di daerah

Jaksa Agung , Muhammad Prasetyo ditemui Kejaksaan Agung ,Jakarta Selatan, Kamis (1/2) 2018 mengatakan,  masih   banyak keluhan masyarakat terkait kinerja Pengawalan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4).Hal itu diketahui Prasetyo begitu mendapat aduan dari Komisi III dalam rapat kerja."Tentang adanya sikap oknum jaksa yang masih gemar menyalahgunakan kewenangannya dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan TP4 di daerah-daerah," ujarnya.

Selanjutnya, Prasetyo menegaskan dan mengingatkan para jaksa agar jangan melakukan hal menyimpang yang merugikan citra kejaksaan. Sebab, tugas TP4 pada dasarnya adalah mengawal program atau proyek suatu instansi agar tidak ada penyimpangan. Ironis bila tim pengawas  sendiri yang melakukan penyimpangan. Siapa yang melakukan bahwa sanksi tegas menunggu anggotanya yang terbukti melanggar etik, profesi, maupun pidana."Akan diberikan pada siapapun yang memanfaatkan program TP4 untuk mengejar kepentingan pribadi," tegasnya.

Untuk itu, Prasetyo menjelaskan penegakan hukum tergantung pada perilaku manusia. Baik atau buruknya penerapan hukum tergantung pada manusia sebagai pelaksana aturan hukum.Proses hukum akan baik jika dijalankan oleh penegak hukum yang baik."Sebaliknya, hukum yang baik sekalipun akan rusak dan membawa petaka bila berada di tangan penegakan hukum yang buruk," jelasnya.

Seiring dengan itu, Prasetyo menandaskan mengapresiasi kiprah anggota Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) yang berkontribusi dalam menjaga marwah kejaksaan selama ini.Banyak program kejaksaan yang berlangsung dengan cukup baik. Oleh karena itu, kata Prasetyo, Musyawarah Nasional PJI dianggap momentum tepat untuk mengevaluasi dan mencermati kekurangan yang masih ada."Sehingga perlu pembenahan dan penertiban dalam menyatukan visi dan target yang hendak dicapai," tandasnya.(vk)

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Direktur PT Hidro Tekno Indonesia Hendarwan Maruszaman.Dia adalah pihak yang diduga memberi suap kepada mantan Ketua DPRD Kota Malang Moh Arief Wicaksono."HM (Hendarwan Maruszaman), Direktur PT Hidro Tekno Indonesia ditahan di Rutan Polres Jakpus. Ditahan untuk 20 hari pertama," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Senin (22/1/2018).

Suap yang diduga diberikan Hendarwan kepada Arief, yakni terkait proyek pembangunan Jembatan Kedungkandang dalam APBD Pemkot Malang Tahun Anggaran 2016 pada Tahun 2015.Nilai proyek pembangunan jembatan tersebut, yakni Rp 98 miliar, yang dikerjakan secara multiyears tahun 2016 sampai 2018.

Pada perkara suap pengganggaran kembali Jembatan Kendung Kandang, Arief diduga menerima Rp 250 juta.Selain menjadi tersangka pada proyek jembatan itu, Arief juga berstatus tersangka penerima suap dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) Jarot Edy Sulistyono.Suap tersebut disebut terkait pembahasan APBD Perubahan Kota Malang Tahun Anggaran 2015. Jarot sudah ditetapkan sebagai tersangka.Dalam kasus ini, Arief diduga menerima suap Rp 700 juta untuk pembahasan APBD Perubahan Kota Malang dari Jarot.(as)

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan tim Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang BNN akhirnya mengamankan Kepala Rutan Kelas II B Purworejo Jateng Inisial Cahyo Adi Satrianto (CAS) Senin(15/1)2018 terlibat kasus TPPU dari hasil jaringan Christian Jaya Kusuma alias Cancai.
Kepala Badan Narkotika Nasional ( BNN), Komjen Pol Budi Waseso ketika ditemui di BNN , Cawang Jakarta Timur, Rabu(17/1)2018 mengatakan Tim BNNP Jawa Tengah bersama dengan Tim Direktorat TPPU BNN mengamankan Kepala Rutan Kelas II B Purworejo Jateng berinisial CAS pada hari Senin 15 Januari 2018. "Sekitar pukul 12.50 WIB di Rutan Kelas II Purworejo karena terlibat kasus Tindak Pidana Pencucian Uang( TPPU) dari hasil bisnis narkotika jaringan Christian Jaya Kusuma alias Sancai ( Napi LP Pekalongan terkait kasus Narkotika 800 gram). Sancai ditangkap BNNP Jateng tanggal 8 November 2017 di Semarang," ujarnya.
            Budi Waseso menegaskan dalam proses penyidikan ditemukan fakta adanya aliran sejumlah dana dari Sanda kepada Kepala Rutan Kelas II B Purworejo Jateng dengan modus menggunakan rekening orang lain yaitu atas nama SUH(Wonosobo) dan SUN( Cilacap)."Adapun aliran dana yang diterima oleh Kepala Rutan Purworejo dari Randai secara berkala sebanyak 18 kali transaksi yang mencapai Rp 313.500.000.," tegasnya.
Untuk itu, Budi Waseso menjelaskan jumlah tersebut diduga juga berasal dari napi kasus narkotika lainnya yang masih di dalami oleh Tim BNN. "Pada hari yang sama Tim BNNP Jateng dan Direktorat TPPU BNN juga menangkap SUH di Wonosobo dan SUN di Cilacap serta menyita sejumlah barang bukti," jelasnya.
          Lebih jauh, Budi Waseso merincinya uang yang diperoleh Kepala Rutan Purworejo dipergunakan antara lain untuk diberikan kepada keluarga, pembelian tiket pesawat, pembayaran hotel/penginapan, menjamu tamu di restoran, membeli TV untuk Rutan Purworejo, membeli sepatu dengan merk terkenal, membeli kalung kesehatan serta untuk membiayai keperluan pribadi lainnya."Sementara modus yang digunakan oleh Santai dalam melakukan tindak pidana TPPU Narkotika ini adalah dengan menyuruh CC untuk membuka rekening guna menampung uang dari hasil bisnis narkotika ," rincinya.
Sesuai data, Budi Waseso menandaskan CC dan SA sudah ditangkap di Banjarmasin, Kalsel pada tanggal 11 Januari 2018 dengan barang bukti 2 emas batangan 1.350 gram ( 500 gram dan 850 gram) dan uang tunai Rp 400.000.000 yang disimpan disaster box Bank Panin Banjarmasin."Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan pasal 3,4,5 dan 10 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ( TPPU) dan pasal 137 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara," tandasnya.( vk)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  - Penyanyi pop Istiningdiah Sugianto atau Iis Sugianto memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa terkait kasus dugaan suap pengadaan mesin Rolls-Royce untuk pesawat Airbus milik PT Garuda lndonesia (Persero) Tbk.

Iis diperiksa sebagai saksi untuk Emirsyah Satar, mantan Direktur Utama Garuda Indonesia, yang menjadi tersangka kasus tersebut. Dia tiba di KPK, Senin (15/1/2018), sekitar pukul 10.30 WIB.Mengenakan jaket dan kacamata hitam, kemeja putih, serta celana panjang dan syal biru, Iis terlihat didampingi sejumlah orang ketika tiba di Gedung KPK.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Iis Sugianto akan diperiksa sebagai saksi kasus ini."Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ESA," kata Febri, saat dikonfirmasi.Belum diketahui kaitan penyanyi yang tenar era 1980-an itu dalam kasus dugaan suap pengadaan mesin pesawat Garuda. Selain Istiningdiah, KPK juga memeriksa Soetikno Soedarjo, yang merupakan Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi.

Dalam kasus ini, Soetikno adalah pihak yang diduga sebagai perantara yang memberi suap untuk Emirsyah Satar.Soetikno juga diperiksa sebagai saksi untuk kasus Emir.  Emirsyah Satar diduga menerima suap terkait pengadaan mesin Rolls-Royce PLC untuk pesawat Airbus SAS milik Garuda. Suap itu diperkirakan terjadi dalam rentang tahun 2005-2014 saat Garuda membeli pesawat Airbus.Saat peristiwa itu terjadi, Garuda Indonesia melakukan pengadaan 50 pesawat Airbus. Untuk mesinnya, Emirsyah memilih mesin buatan Rolls-Royce.Pilihan Emir itu diduga tak lepas dari iming-iming komisi yang diberikan perusahaan asal Inggris itu. KPK menyebutkan Emir menerima suap dari Rolls-Royce berupa uang dan barang yang nilainya lebih dari Rp 20 miliar.

 

Rinciannya adalah uang 1,2 juta euro dan 180.000 dollar AS atau senilai Rp 20 miliar dan barang senilai 2 juta dollar AS yang tersebar di Singapura dan Indonesia.(as)

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi. Fredrich bersama petugas KPK tiba di gedung merah putih KPK, Kuningan, Jakarta, Sabtu (13/1/2018) pukul 00.10 WIB. Sementara dr. Bimanesh Sutarjo dokter Setyanovanto lebih dulu dijadikan tersangka dan ditahan, keduanya dianggap menghalang halangi pemeriksaan Setyonovanto yang  kerap disebut dengan”  Obstruction Of justice”  

Berkaos hitam, celana jins, dan memakai sendal, Fredrich yang turun dari mobil berjalan didampingi petugas KPK masuk menuju lobi gedung KPK. Dia terlihat hanya menenteng kertas di tangannya. Saat ditanya soal penangkapan oleh KPK ini, Fredrich menolak berkomenter."Ndak, ndak ada komentar," kata dia sembari masuk ke dalam gedung KPK.Fredrich sebelumnya tidak memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka, Jumat (12/1/2018).

Dia bersama dokter RS Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo sedianya hendak diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan menghalangi dan merintangi penyidikan kasus e-KTP dengan tersangka Setya Novanto.Namun, hanya Bimanesh yang memenuhi panggilan. Pada Jumat pukul 22.43 WIB tadi, KPK resmi menahan Bimanesh.

Pihak pengacara Fredrich sebelumnya meminta penundaan pemeriksaan kepada KPK. Alasannya karena mereka sedang mengajukan sidang kode etik profesi atas Fredrich.

Sebelumnya diberitakan, KPK mengungkapkan adanya dugaan persekongkolan antara Bimanesh dengan mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi.Dalam kasus ini, Fredrich dan Bimanesh sudah ditetapkan sebagai tersangka.Kasus ini bermula saat Novanto berkali-kali mangkir dari panggilan KPK, baik sebagai saksi maupun tersangka.

Pada 15 November 2017 malam, tim KPK mendatangi rumah Novanto di Jalan Wijaya, Kebayoran Baru untuk melakukan penangkapan. Namun, tim tidak menemukan Novanto. Pada 16 November 2017, KPK memasukkan Novanto dalam daftar pencarian orang (DPO).Novanto kemudian muncul dalam wawancara via telepon di sebuah televisi swasta dan mengaku akan datang ke KPK. Tak berselang lama, Novanto mengalami kecelakaan dan dibawa ke RS Medika Permata Hijau.

 

Menurut KPK, Novanto langsung masuk ke ruang rawat inap kelas VIP dan bukan ke unit gawat darurat. Sebelum kecelakaan, Yunadi diduga sudah datang lebih dahulu untuk berkoordinasi dengan pihak rumah sakit. Salah satu dokter di RS tersebut juga mengaku ditelepon seseorang yang diduga pengacara Novanto yang bermaksud perlu menyewa satu lantai RS. Padahal, saat itu belum diketahui Novanto akan dirawat karena sakit apa.(as)

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)   Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono.tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), ia diduga disuap oleh Aditya Anugerah Moha anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Golkar, kini Aditya juga dijadikan tersangka KPK.   

Juru bicara KPK, Ferbri Diansyah saat dikonfirmasi,Selasa (2/1 ) 2018 mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi mengagendakan pemeriksaan terhadap anggota DPR Aditya Anugerah Moha dalam kasus suap terhadap Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono. Aditya, diperiksa KPK sebagai tersangka kasus tersebut."AAM diperiksa sebagai tersangka," ujarnya.

Selanjutnya, Febri menegaskan pemeriksa Aditya, KPK juga memeriksa Sudiwardono. Dia juga hendak diperiksa KPK sebagai tersangka dalam kasus ini. “Dalam kasus ini, Aditya diduga memberikan suap 64.000 dollar Singapura kepada Sudiwardono untuk memengaruhi putusan banding terhadap terdakwa Marlina Moha Siahaan, “ tegasnya.

Untuk itu, Febri menjelaskan Marlina yang menjabat sebagai Bupati Boolang Mongondow dua periode, 2001-2006 dan 2006-2011, merupakan Ibu Aditya. “Marlina sudah divonis 5 tahun penjara di Pengadilan Negeri Manado. Atas vonis itu, Marlina mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Manado,”jelasnya.

Lebih lanjut, Febri merincinya setelah melakukan operasi penangkapan dan pemeriksaan, KPK telah menetapkan Aditya Moha dan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono sebagai tersangka.”Pasal yang disangkakan kepada Aditya sebagai pihak yang diduga pemberi suap adalah Pasal 6 Ayat 1 Huruf a atau Pasal 5 Ayat 1 Huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,“ .rincinya.

Seirng dengan itu, Febry menambahkan sebagai tersangka penerima suap, Sudiwardono disangkakan Pasal 12 Huruf a atau b atau c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Itu kelanjutannya pasal yang dipersangkakan kepada Ketua Pengadilan Manado, “ tambahnya. (vk)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuesday, 26 December 2017 04:25

PPATK Siap Telusuri Aliran Dana Ke Pas Pampres

Written by

Jakarta  (KORANRAKYAT.COM) - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan kesiapannya untuk menelusuri pengakuan mantan Dirjen Hubla Antonius Tonny Budiono soal aliran dana ke Paspampres. Namun, hal itu tergantung dari permintaan KPK.

 "Iya siap, jadi nanti kalau misalnya ada urgensi dari aparat penegak hukum untuk melakukan penelitian itu tentu kita akan telusuri," kata Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae di kantor PPATK, Jalan Ir Djuanda, Jakarta, Selasa (19/12/2017). Menurut Rae, tim analisis PPATK perlu menyelidiki sumber aliran dana milik Tonny. Sejauh ini, KPK baru mengungkap seorang pemberi suap yaitu Direktur PT Adhi Guna Keruktama (AGK) Adi Putra Kurniawan. "Kita lihat bagaimana yang bersangkutan itu menumpuk uang cash misalnya kan di satu tempat kemudian dibagi-bagi kan susah. Kemudian benar atau tidak siapa yang dikasih tanda terima perlu ditelusuri," ucap Rae.Pengakuan Tonny itu disampaikan ketika menjadi saksi dalam persidangan terdakwa Adi Putra di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Senin (18/12) kemarin.

      Awalnya, Tonny menyebut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak memiliki dana operasional untuk Paspampres bila Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan atau peresmian terkait Kemenhub.Akhirnya, Tonny mengeluarkan uangnya untuk urusan itu. Uang itu disebut Tonny dititipkan lewat Direktur Kepelabuhan dan Pengerukan Dirjen Hubla Mauritz HM Sibarani untuk diteruskan ke Paspampres.Uang itu berkisar antara Rp 100 juta hingga Rp 150 juta dan berasal dari setoran kontraktor yang disimpan di ransel di rumahnya. Uang-uang itu sudah disita KPK."Iya, itu tadi saya katakan itu tidak ada dana operasionalnya (dari Kementerian Perhubungan), termasuk untuk Paspampres setiap peresmian oleh Presiden wajib dikawal dan kita wajib menyediakan dana operasional Paspampres," kata Tonny dalam persidangan saat itu.

    Namun, hal itu dibantah Kapuspen TNI Mayjen M Sabrar Fadhilah. Menurutnya, dana operasional untuk Paspampres ditanggung oleh negara."Terkait pengakuan (eks) Dirjen Hubla, bapak ATB yang sedang menjalani pemeriksaan. Pada dasarnya tidak ada biaya operasional yang dibebankan kepada institusi atau kelompok atau apapun pada acara-acara yang melibatkan Paspampres. Semua kegiatan sudah ditanggung oleh negara," tegas Fadhilah.Sedangkan, aturan tentang pendanaan Paspampres dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah nomor 59 tahun 2013 tentang pengamanan presiden, wakil presiden, mantan presiden dan mantan wakil presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintah. Pendanaan tersebut terdapat dalam Pasal 29.Berikut bunyi aturan itu:  (1) Segala pendanaan Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.(2) Pendanaan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui anggaran Kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya.Melalui Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal TNI MS Fadhilah, dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Senin (18/12), menyatakan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto telah memerintahkan Pusat Polisi Militer (Puspom) dan Inspektorat Jenderal (Irjen) TNI untuk segera menindaklanjuti dan menemukan oknum-oknum yang terlibat dalam pemberian uang kepada pasukan pengamanan presiden (Paspampres) oleh mantan direktur jenderal Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono (ATB)

  . "Pengakuan Pak ATB perlu ditindak lanjuti lebih jauh dalam penyelidikan untuk mendapatkan penguatan dengan bukti-bukti. Panglima TNI memerintahkan Puspom dan Irjen TNI berkoordinasi dengan pihak terkait. Tentu, bila ditemukan kesalahan yang dilakukan oleh oknum prajurit, maka akan ditindaklanjuti sesuai proses hukum yang berlaku," tegas Fadhilah.(as)

Page 1 of 24

Gaya

Face Book Galleries

  JAKARTA(KORANRAKYAT) Digelar operasi ketupat yang akan mengawal pengamanan arus mudik dan balik hari...
      JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo hadir dalam acara buka puasa bersama dengan keluarga besar...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Rapat koordinasi melalui vidio confrensi dengan pemerintah daerah TNI Polri sudah...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Presiden menghadiri acara buka puasa bersama di Lapangan Mabes TNI, Cilangkap,...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Antisipasi keamanan selama arus mudik,  TNI ikut menurunkan  sejumlah personil...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo pagi ini bertindak sebagai inspektur upacara dalam Peringatan...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo pagi ini bertindak sebagai inspektur upacara dalam Peringatan...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) -  Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri membongkar kasus...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Kunjungan resmi Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menghasilkan...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri India Narendra Modi bermain layangan...