Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Presiden Jokowi Lantik Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku
Last Updated on Apr 24 2019

Presiden Jokowi Lantik Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku

    JAKARTA,kORANRAKYAT.COM Presiden Joko Widodo melantik Murad Ismail dan Barnabas Orno masing-masing sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku. Pelantikan keduanya berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 24 April 2019.Keduanya dilantik berdasarkan Keputusan Presiden...
Dituding Buat Quick Count Palsu dan Terima Rp 450 Miliar , Burhanuddin Lapor Ke Bareskrim
Last Updated on Apr 24 2019

Dituding Buat Quick Count Palsu dan Terima Rp 450 Miliar , Burhanuddin Lapor Ke Bareskrim

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Merasa diserang akunnya oleh ribuan akunt dituding menjadi dalang quick count palsu ditayangkan di televisi-televisi dan menerima bayaran Rp 450 Miliar dalam rangka menjalankan operasi quick count dengan memakai strategi postrouf. Itu tidak benar alias Hoaks dan...
Polri Tegaskan Siap Investigasi Akun Penyebar Video Pembakaran Surat dan Kotak Suara di Papua
Last Updated on Apr 24 2019

Polri Tegaskan Siap Investigasi Akun Penyebar Video Pembakaran Surat dan Kotak Suara di Papua

    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM -Upaya untuk membuktikan berita hoaks yang disebarkan dalam video   pembakaran surat dan kotak suara pemilu di Distrik Tingginambut, Papua. Oleh karena itu ,menjadi tugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua               Kepala Biro...
Polri Tegaskan Beredar Kabar Kantor KPU di Palembang Dibakar Itu Hoaks
Last Updated on Apr 24 2019

Polri Tegaskan Beredar Kabar Kantor KPU di Palembang Dibakar Itu Hoaks

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Gonjang ganjing ada pembakaran di Sumatera Selatan, akhirya kini Polri memastikan kabar kantor Komisi Pemilihan Umum ( KPU) di Palembang, Sumatera Selatan, yang dibakar massa adalah hoaks.                 Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi...
Situasi Pilpres Serentak Cukup Kondusif
Last Updated on Apr 21 2019

Situasi Pilpres Serentak Cukup Kondusif

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Pelaksanaan Pemilihan umum Presiden, Pemilihan Legislatif, Pemilihan DPD dan DPRD yang berlangsung dari pagi diseluruh indonesia berlngsung secara umum  kondusif, namum ada beberapa daerah sempat menghadapi kendala menyangkut  penundaan Pemilu di Papua dan Kabupaten...

World Today

  •  
    Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi Akan Bertemu

    Riyadh ( KORANRAKYAT.COM) Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi  akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran

     

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Kelanjutan proses pemeriksaan dilakukan Satgas Antimafia Bola, setelah perampungan berkas perkara Joko Driyono, kini  Satgas Antimafia Bola memanggil Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga ( Sesmenpora), Gatot S Dewa Broto, pada Selasa (2/4/2019). Gatot dipanggil sebagai saksi untuk tersangka mantan anggota Exco PSSI Hidayat dalam kasus dugaan pengaturan skor pada pertandingan antara Madura FC melawan PSS Sleman.

           Kepala Biro Penerangan Masyarakat,Brigjend Pol Dedi Prasetyo di temui di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa ( 2/4)2019 mengatakan selain Gatot, satgas juga memanggil beberapa saksi lainnya untuk kasus tersebut. "Yang pertama adalah Sesmenpora Pak Gatot Dewa Broto, kemudian Pak Sanusi, Kepala Biro Hukum Kemenpora, dan Pak Jacob Sarosa, Plt Bendahara Umum PSSI. Hari ini dimintai keterangan Satgas Antimafia Bola," ujarnya.

          Selanjutnya,  Dedi menjelasknan dalam kasus ini, Hidayat diduga berperan dalam memengaruhi manajer Madura United Januar Hermawan untuk mengatur skor pertandingan antara Madura FC melawan PSS Sleman." Dugaan pengaturan skor pada kompetisi Liga 2 antara Madura FC dan PSS Sleman mencuat setelah Manajer Madura FC Januar Herwanto berbicara di acara Mata Najwa edisi " PSSI Bisa Apa Jilid 1" jelasnya.

          Lebih lanjut, Dedi menandas kan Kala itu, Januar menyebut ada keanehan pada laga timnya kontra PS Sleman. Salah satu yang disebut Januar adalah soal "offside dua kilometer"." Kasus dugaan pengaturan itu sudah dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan pada Jumat (11/1)2019," tandasnya.( vk)

 

 

 

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM-  Mantan PLT  Ketum PSSI Joko Driyono  akhrnya di tahan, Joko dituding anti mafia Bola  telah menghilangkan barang bukti.Jokdri telah diperiksa sebanyak lima kali.

            Kasatgas Antimafia Bola, Brigjen Pol Hendro Pandowo, di temui di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (25/3)2019 mengatakan Joko Sriyono akhirnya ditahan setelah lima kali pemeriksaan sebagai tersangka kasus pengerusakan barang bukti."Pada hari ini 25 Maret 2019 saudara JD hadir dan tadi pukul 10.00 WIB dilakukan pemeriksaan dan dilakukan gelar perkara, dan pukul 14.00 WIB Satgas Antimafia Bola telah lakukan penahanan terhadap JD untuk proses penyidikan selanjutnya," ujarnya.

           Selanjutnya, Hendro menegaskan Joko Driyono ditahan karena diduga sengaja merusak barang bukti yakni sejumlah dokumen yang berkaitandengan kasus pengaturan skor dan tengah diinvestigasi oleh Satgas Antimafia Bola Polri."Oleh karena itu, Joko Driyono diduga memiliki keterkaitan dengan kasus pengaturan skor, lantaran memerintahkan tiga orang untuk memusnahkan dan merusak barang bukti," tegasnya.

        Untuk Hendro menjelaskan yang bersangkutan diduga memerintahkan pengrusakan untuk mengaburkan informasi lain terkait kasus pengaturan skor."Untuk mengaburkan sehingga barbuk yang kita butuhkan tidak ada, sehingga kita tidak bisa gali lebih dalam pengaturan skor lain. Tapi sudah ada (penggalian informasi lebih dalam) dari enam penahanan tersangka yang lain sebelumnya," jelasnya.

            Lebih lanjut, Hendro merinci Joko Driyono  ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak hari ini atau tanggal 25 Maret 2019 hingga 13 April 2019 mendatang."Joko Driyono dikenakan Pasal 363 KUHP terkait pencurian dan pemberatan, Pasal 232 KUHP tentang perusakan pemberitahuan dan penyegelan, Pasal 233 KUHP tentang perusakan barang bukti, serta Pasal 221 jo 55 KUHP," rincinya.

 

          Jadi, Hendro menambahkan Joko Driyono  Ditahan di rutan Polda Metro Jaya, mulai 25 Maret sampai 13 April, 20 hari ke depan." Ancaman 7 tahun penjara, pencekalan 6 bulan dan belum habis, sehingga cukup lakukan penahanan," tambahnya.( vk) 

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera memeriksa Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam kasus dagang sapi  jual beli jabatan di Kementerian Agama. Lukman akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi yang menjerat Ketua Umum PPP, Romahurmuziy alias Romy yang menjadi tersangka suap jual beli jabatan.“Pasti akan dimintai klarifikasi,” kata Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif di Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Syarif mengatakan salah satu hal yang akan diklarifikasi dari Lukman adalah soal uang yang disita KPK dari ruang kerjanya di Kemenag.KPK menggeledah ruangan Lukman, serta ruang Sekretaris Jenderal Kemenag, M Nur Kholis Setiawan dan ruang Kepala Biro Kepegawaian Kemenag pada Senin (18/3/2019).Dari ruang kerja Lukman, penyidik menyita uang dalam bentuk rupiah sebanyak sekitar Rp 100 juta dan dalam bentuk dolar Amerika Serikat.

Syarif mengatakan belum tahu asal uang itu.“Saya belum tahu, tapi nanti itu salah satu yang diklarifikasi.”Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani mengatakan uang itu berasal dari honorarium Lukman dan bisa dipertanggungjawabkan.“Betul (begitu penjelasan beliau kepada saya),” kata Arsul.

         Tak cuma ruangan Menteri Agama, pada hari yang sama, KPK juga menggeledah kantor DPP PPP, Jakarta.KPK menggeledah ruangan Ketua Umum, bendahara umum dan ruangan lainnya. KPK menyita dokumen tentang posisi Romahurmuziy di PPP. Pada malam harinya, KPK juga menyita rumah Romy di Condet, Jakarta Timur dan menyita laptop.

          Dalam perkara ini, KPK menetapkan Romy dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi menjadi tersangka.KPK menyangka Romy menerima suap Rp 300 juta dari dua kepala kantor agama itu untuk mempengaruhi hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama.(as) 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM-   Terkait  kasus  penyalagunaan wewenang pemberian fasiltas pembiayaan yang di lakukan Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) periode tahun 2014-2016. Dalam pemeriksaan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan diminta keterangan di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri.. diduga rugikan negara 548 Millar terkait kredit fiktif di BJBS. 

               Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Brigjend Pol Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin(18/3)2019 mengatakan  terkait dengan masalah  Tindak Pidana penyalagunaan wewenang pemberian fasilitas pembiayaan oleh Bank Jabar Banten  Syariah atau BJBS periode  tahun 2014 -2016. "Yang terjadi di Bank Jabar Bank Jabar Banten Syariah Bandung ini karena pada saat beliau itu menjabat sebagai Gubernur secara otomatis Gubernur adalah salah satu pemegang saham terhadap bank tersebut 38 persen," ujarnya..

            Selanjutnya,Dedi menegaskan diminta keterangan juga terkait tekait pengangkatan dengan salah pejabat utama  YB dan YB ini diduga untuk melakukan perbuatan melawan hukum penyimpangan penyalagunaan fasilitas BJBS ." Karena peran gubernur salah satu pemegang saham dan gubernur juga mengetahui YB yang tadinya teman beliau saat kuliah salah satu Dirut pejabat utama di bank tersebut diminta keterangan terkait masalah yang dilakukan," tegasnya.

            Ketika ditanya kenapa baru sekarang HR baru dipanggil lagi, Dedi menjelaskan ini sudah panggilan kedua, yang  pertama tidak hadir karena beberapa kegiatan. Kedua, ini diundang karena sifatnya masih penyelidikan dan belum naik pada tahap penyidikan. Sekaligus beliau mengklarifikasi . Ya memang betul peristiwa tersebut masa jabatannya beliau. "Tentunya hal tersebut di dalami hasil-hasil dari OJK dan kita juga sudah bersifat tentang adanya penyimpangan fasilitas kredit yang dilakukan oleh saudara YB. Melibatkan direksi ,prosesnya tidak secepat mungkin tapi proses penyelidikan ini didahului analisa dan esesment dan barang bukti,dokument-dokument yang dimiliki oleh penyidik," tegasnya.

              Apakah ini pengembangan dari kasus nya, Dedi merinci  ini masih perlu pendalaman lebih lanjut dan kita akan periksa kembali baik bersama OJK. Dimana OJK sebagai saksi ahli, bagaimana proses kredit macet ,karena ada fasilitas kredit yang sudah macet tapi itu tidak dilaporkan. Itu kejadian antara tahun 2014 hingga 2016. Itu baru ketahuan pada tahun 2017. "Tahun 2018 beri esesment lagi, itu juga oleh OJK jadi itu kemudian itu tidak dilaporkan oleh Gubernur.Dimana gubernur sudah melakukan peneguran secara lisan kepada Dirut maupun direksi kalau tertulisnya belum tapi ini didalami lagi oleh penyidik akibatnya merugikan uang negara," rincinya.

           Disinggung apakah ini dilalukan oleh dalam, Dedi mengungkapkan Ini tergantung Direksi yang akan dilaksanakan minggu ini sampai minggu depan. Jadi untuk mendapatkan tersangka barunya kira-kira masih akan ditingkatkan dahulu statusnya dari penyelidikan ke penyidikan." Setelah penyidikan baru didalami kembali dari hasil keterangan para saksi,keterangan ahli dan kerja saat ini," ungkapnya.

         Saat di sorot dirangkaikan keterangan saksi dan dari YB ini berkembang lagi, Dedi menandaskanYa tidak menutup kemungkinan dan tentunya akan di teliti dan digelar kembali kalau ada kesesuai sama bukti , dokument dan keterangan berapa               

saksi. Apakah ada laporan ada pemanggilan HR sehingga Polisi melakukan pemeriksaan kembali, Ya kan ada laporan dan OJK sudah menyampaikan." Kalau disini saya melihat dari tahun 2018 terkait dengan fasilitas itu dan penyalagunaan, pemberian fasilitas pembiayaan itu kredit yang diberikan oleh Bank Jabar Banten Sairah," tandasnya.

             Berapa besar yang disebutkan, Dedi menambahkan ya nanti,kita akan sampaikan.bila status sudah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Itu masih berproses melalui mekanisme gelar perkara, " Ya minggu depan," tambhanya.

          Sementara Aher merasa tidak tahu menahu soal kredit fiktif BJBS senilai 548 M , kendati saat itu menjadi salah satu pemegang saham (vk/im)

Friday, 15 March 2019 05:55

Romy Ketum PPP Diperiksa Di Polda Jatim Oleh KPK

Written by

 

SURABAYA(KORANRAKYAT.COM)  Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuzy diperiksa di Polda Jatim, setelah dilakukan tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Belum diketahui kasusnya, sehingga Romy digelandang ke Mapolda Jatim hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan.

        Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Timur Komisaris Besar Frans Barung Mangera membenarkan pada wartawan menmbenarkan adanya OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di wilayahnya.

         Barung menjelaskan, salah seorang ketua umum partai politik itu ditangkap dan kini menjalani pemeriksaan di Markas Polda Jawa Timur "Info itu benar, tapi tanya ke KPK ya," kata dia saat dihubungi, Jumat (15/3/2019).

         Diperoleh keterangan  Romy ditangkap KPK sekitar pukul 09.00 win di kantor Wilayah ( Kanwil) Kementerian agama di Sidoarjo Jawa Timur. Sementara dari kementerian  Agama RI hingga saat ini  masih belum memberikan keterangan, terkait tertangkapnya Romy dikantor Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur di Sidoarjo.

          Pemeriksaan yang dilakukan KPK di Markas Polda Jawa Timur seusai penangkapan itu akan menentukan apakah pihak-pihak yang diamankan dalam OTT, bakal ditetapkan menjadi tersangka atau dilepas.KPK memiliki waktu 1 x 24 jam usai penangkapan untuk memastikan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam OTT. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka biasanya akan langsung menjalani penahanan.Sementara  Ketua KPK Agus Raharjo membenarkan OTT terhadap Romy, namun ia menyampaikan hingga saat ini masih diperiksa di Polda Jatim yang bersangkutan dengan sejumlah pihak yang terkait.(mt/as)

 

 

 

   
 

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Direktorat Cyber Crime  Bareskrim Mabes Polri kerja bareng dengan kedutaan Meksiko menangkap dua Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga melakukan tindak pidana penipuan online (website fraud) terkait penjualan alat-alat kesehatan. Kedua tersangka AR dan JG, yang ditangkap sekitar dua pekan lalu. AR ditangkap di Jakarta,  JG ditangkap di Batam. 

 

           Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Cyber Crime Bareskrim Mabes Polri, Kombes Rickynaldo Chairu ditemui di Mabes Polri, Jakara Selatan,Jumat (8/3)2019  mengatakan para tersangka menipu seorang Warga Negara Meksiko berinisial AM. "Penipuan ini penipuan yang ada di website. Website yang memperdagangkan atau memperjualbelikan alat-alat kesehatan. Website-nya itu www.bastmed.com," ujarnya.

 

      Selanjutnya, Rickynaldo menegaskan kasus tersebut bermula dari laporan korban kepada Direktorat Siber milik Kepolisian Meksiko. Setelah ditelusuri, diketahui bahwa pelaku berdomisili di Indonesia. Polisi pun menemukan kediaman kedua tersangka. Dimana peran AR adalah berkomunikasi dengan korban melalui surat elektronik dan mencari rekening untuk menampung uang hasil penipuannya. Sementara itu, JG merupakan pemilik daripada rekening yang digunakan untuk menampung hasil penipuan. Polisi mencatat, kerugian yang dialami korban AM sebesar 8.400 dollar Amerika atau sekitar Rp 118 juta. "Kemudian para korban ini mengirimkan atau mentransfer uang ke rekening penampung. Total kerugian yang sudah dikirimkan uang ke rekening penampungan melalui jual beli www.bastmed.com ini alat kesehatan atau alat medis sebesar 8.400 dollar. Polisi menduga, masih banyak korban lainnya, dilihat dari transaksi pada rekening penampungan tersebut.," tegasnya. 

 

Untuk itu, Rickynaldo  menjelaskan Total kerugian para korban, mencapai miliaran rupiah. Polisi menilai, laman website yang bagus dan rapi serta harga produk yang ditawarkan menjadi daya pikat sehingga korbannya tertipu. Saat ini, polisi masih memburu seorang tersangka berinisial JD yang telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). "Dari dua tersangka tersebut, polisi menyita sebuah smartphone, sebuah laptop, kartu identitas tersangka, kartu ATM, dan buku rekening," jelasnya. 

 

Sesuai data yang ada, atas tindakannya, para pelaku akan disangkakan Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 45 atas 2 jo Pasal 28 ayat 1 dan/atau Pasal 51 ayat 1 dan ayat 2 jo Pasal 35 dan/atau Pasal 36 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian, tersangka juga dikenakan Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ancaman maksimal dari tindak pidana yang dilakukan mereka adalah 20 tahun. (vk)

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Mantan Staf KBRI Ditengarai terlibat suap, dilaporkan pada  1 januari 2019  terkait   ansuransi perlindungan pekerja migran Indonesia di Singapura tahun 2018. 

          Akhinya,Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri menangani kasus korupsi suap dan gratifikasi diduga dilakukan oleh staf KBRI inisal ARM yang ada di Singapura.  ARM diduga menerima 300.000 Dolar Singapura dan kini  belum ditahan. 

          Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Brigjend Pol Dedi Prasetyo di Mabes Polri ,Rabu (27/202019 mengatakan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri  yang menangani perkara laporan polisi  dari Bareskrim tanggal 1 Januari 2019 ." Telah dilakukan proses pemeriksaan dan pedalaman dari berbagai saksi, kemudian  dari berbagai bukti-bukti yang dimiliki terkait menyangkut masalah Pidana korupsi penyuapan atau gratifikasi dan atau pencucian uang yang dilakukan oleh salah satu  staf KBRI yang ada di Singapura," ujarnya .

         Dedi katakan menegaskan ini  terkait  masalah skema ansuransi perlindungan pekerja migran Indonesia di Singapura. tahun 2018. Kemudian yang bersangkutan di jerat pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 ,kemudain pasal 12 a dan pasal 12 b Undang-undang  No 31  tahun 1999 sebagaimana di rubah Undang-undang no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi.  ".Pasal 3 undang-undang no. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak Pidana Pencucian uang. Junto pasal No.55 ayat 1itu KUHP," tegasnya.

         Dedi jelaskan tersangka tersebut atas nama  saudara ARM selaku mantan atase tenaga kerja KBRI di Singapura . Yang bersangkutan diduga menerima suap dan gratifikasi saat ini senilai 300.000 Dollar Singapura. "Kemudian rencana tindak lanjut nanti akan koordinasi dengan PPATK  terkait menyangkut masalah pembuktian tindak pidana pencucian uang nya," jelasnya. 

           Dedi katakan akan memanggil  berapa saksi dari staf KBRI dan nanti akan melakukan penyitaan beberapa dokument terkait menyangkut masalah tindak pidana korupsi tersebut dan juga akan berkoordinas dengan otoritas Singapura dan akan memeriksa beberapa saksi negara Singapura dalam hal ini untuk penguatan tersangka tersebut." Untuk langkah-langkah yang kami lakukan Direktorat Bareskrim Polri telah menetapkan saudara ARM mantan atase tenaga kerja Singapura sebagai tersangka," rincinya,

       Ketika ditanya modusnya Dedi membeberkan ini masalah skema asuransi perlindungan pekerja migran Indonesia yang ada di Singapura tahun 2018." Nanti akan diperiksa dahulu beberapa staf KBRI kemudian dari pihak otoritas Singapura termasuk dengan warga Singapura yang terkait dengan dalam peristiwa tersebut," bebernya.

 

     Disinggung apakah tersangka sudah ditahan, Dedi mengakui  belum ditetapkan dari hasil gelar perkara dahulu tanggal 21 Febuari 2019.." ya, sekarang sudah tidak di KBRI lagi dan sudah dialih tugaskan. karena ada indikasi korupsi dialihkan tugaskan," akunya.( vk)

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi sebagai tersangka korupsi terkait pemberian izin tambang. KPK menyangka Supian telah memanfaatkan jabatannya untuk memberikan izin kepada 3 perusahaan tambang di wilayahnya selama periode 2010-2012.

          "Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, kami menemukan dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam pemberian izin tersebut," kata Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif di kantornya, Jakarta, Jumat, 1 Februari 2019.

         KPK menyangka Supian telah memberikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada PT Fajar Mentaya Abadi, PT Billy Indonesia dan PT Aries Iron Mining. Izin tersebut dia berikan padahal ketiga perusahaan belum memiliki dokumen pendukung, seperti dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

            Dari pemberian izin itu, Supian memperoleh mobil Toyota Land Cruiser senilai Rp 710 juta, mobil Hummer H3 senilai Rp 1,35 miliar dan uang Rp 500 juta. Selain itu, karena izin tambang yang diberikan Supian tanpa melalui prosedur yang benar, negara telah merugi senilai Rp 5,8 triliun dan USD 711 ribu. Kerugian negara dihitung dari hasil eksplorasi pertambangan bauksit dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan yang dilakukan tiga perusahaan.

             KPK menyatakan penetapan tersangka terhadap Supian adalah hasil penyelidikan dengan motede case building. Metode tersebut berbeda dari operasi tangkap tangan yang kerap dilakukan KPK sebelum menetapkan seseorang menjadi tersangka. (as)

Friday, 01 February 2019 07:11

Plt Kadinkes Kab Bengkulu Terkena OTT Kejaksaan

Written by
Bengkulu, (KORANRAKYAT.COM) — Setelah Oprasi Tangkap Tangan (OTT) Polda Bengkulu pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bengkulu Tengah terkait dugaan tindak pidana korupsi pemotongan dana Gabungan Usaha (GU) RSUD dan Dana Bantuan Oprasional Kesehatan (BOK) yang bersumber dari dana APBD 2018 dengan terdakwa FG selaku bendahara pengeluaran Dinkes Benteng dan telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati). Terbaru,Kamis (31/1) Kejati Bengkulu melalui tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait pengembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi pemotongan dana gabungan usaha (GU) RSUD Bengkulu Tengah dan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang bersumber dari dana APBD 2018 tersebut. Kasi Penkum Kejati Bengkulu, Marthin Luther, Jumat (1/2/2019) mengatakan pihaknya melalui tim JPU Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Bengkulu telah menerima SPDP tertanggal 25 Januari 2019 nomor B 27 dengan tersangka MW, selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Benteng. “Setelah menerima SPDP ini langkah yang akan dilakukan tim JPU yaitu melakukan penelitian berkas perkara selama 14 hari dan kemudian nanti dikembalikan ke tim penyidik untuk dilengkapi,”terang Marthin. “Perbuatan tersangka MW sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 e dan atau pasal 12 f undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP,” Imbuh Marthin. Seperti diketahui bersama OTT yang dilakukan tim saber pungli Polda Bengkulu terkait dana gabungan usaha (GU) RSUD Bengkulu Tengah dan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk puskesmas yang diduga ada pemotongan dana sebesar 10 persen setiap pencarian pertiga bulan sekali oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah dalam OTT tersebut diduga barang bukti yang diamankan uang sebesar Rp.117.085.992. (Ind)

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Penyidik Kejaksaan Negri Cimahi melakukan penyerahan tersangka M. Itoch Tohija (MIT)  bekas  Walikota Cimahi periode 2002-periode 2007 dengan baang bukti tahap 2 kepada penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi Kejari Cimahi tindak Pidana Korupsi penyalagunaan APBD Kota Cimahi. Kerugian Negara 37 Miliar lebih.

            Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung, Dr Mukri  di Kejaksaan Agung,Jumat (18/1)2019 mengatakan Penyidik Kejaksaan Negeri Cimahi melakukan penyerahan tersangka MIT pensiun pegawai Negeri Sipil/Mantan Walikota Cimahi Periode 2002- 2007 dan periode 2007-2012 " Saat menyerahkan. barang bukti tahap 2 kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi Kejari Cimahi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalagunaan APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2006-2007 dalam penyertaan modal Daerah Kota Cimahi pada perusahaan Daerah Jati Mandiri dan PT Lingga Buana Wisesa dalam rangka pembangunan pasar raya Cibeurem dan pembangunan sub Terminal Kota Cimahi kamis, 17 Januari 2019," ujarnya.

        Selanjutnya, Mukri menegaskan didalam kasus dugaan korupsi ini. Barang bukti yang telah diserahkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan berupa uang sebesar Rp 5.250.000.000 dan lahan tanah seluas 24.790 Meter persegi yang terletak di Cibeureum Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi."Penyerahan tersangka MIT  dengan didampingi penasehat hukum dan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik Kejari Cimahi setelah berkas perkara hasil penyidikannya dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum Kejeri Cimahi," tegasnya.

          Untuk itu,Mukri menjeaskan Tersangka MIT tidak dilakukan penahanan karena merupakan terpidana yang saat ini sedang menjalani penahanan di Rutan Sukamiskin Bandung dalam perkara Tindak Pidana Korupsi  yang ditangani oleh KPK. "Bahwa perbuatan tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp 3487.065.273  berdasarkan  perhitungan BPKP Provinsi Jawa Barat" jelasnya..

        Lebih lanjut, Mukri merinci Tersangka MIT dipersangkakan primer pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambahkan dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP. "Subsaidir Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP," rincinya..(vk)

 

 

JAKARTA,(KORANRAKYAT.COM)- Proses Pemeriksaan yang dilakukan Kejaksaan Agung terus berlanjut, kini akhirnya berhasil menahan mantan Jaksa bernama Ngalimun dan Chuck Suryosumpeno.

         Dari pantauan  yang ada  Ngalimun keluar dari Gedung Bundar Kejaksaan Agung, sebelum Chuck Suryosumpeno.Ngalimun keluar sekitar pukul 16.00 WIB dengan mengenakan rompi tahanan warna merah muda. Mantan jaksa Kejaksaan Agung itu tak banyak memberikan keterangan kepada awak media.

          Hal yang sama juga terjadi saat Chuck Suryosumpeno keluar usai diperiksa. Ia keluar dengan mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda hanya melempar senyum serta enggan memberikan keterangan kepada awak media.

      Sementara itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Adi Toegarisman ditemui di Gedung Bundar Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (14/11)2018) malam mengatakan penahanan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut proses penyidikan.“Tersangka Chuk Suryosumpeno sama Ngalimun kita lakukan penahanan sebagai tindak lanjut proses penyidikan atas usul pendapat dari tim untuk dilakukan penahanan. Kalau ditanya alasannya ada unsur subyektif dan obyektif terpenuhi, sehingga yang bersangkutan dilakukan penahanan,” ujarnya.

          Selanjutnya, Adi menegaskan  Kejagung sedianya memanggil 4 tersangka dalam kasus ini." Namun, dua orang tersangka atas nama Albertus Sugeng Mulyanto selaku pihak swasta dan Zainal Abidin selaku notaris berhalangan hadir  akan mengagendakan pemanggilan dalam waktu dekat.Kita panggil sebenarnya 4 orang, tapi hadir 2 orang sementara ini kita lakukan (penahanan) 2 orang kemudian akan kami panggil ulang sisanya,” tegasnya.

          Untuk itu, Adi menjelaskan dalam melakukan penahanan tersebut telah melalui prosedur dan untuk menegakkan hukum. Ini dilakukan penegakkan hukum dan siapa saja harus taat tunduk pada hukum. Jadi kami pun tidak boleh membedakan penegakannnya. Tolong agak dewasa sedikit jangan di dramatisir biasa aja deh,” jelasnya.

          Sementara itu Adi merincinya  untuk tersangka Chuck Suryosumpeno akan ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung." Sementara tersangka Ngalimun ditahan di Rutan Kejaksaan Tinggi Jakarta Selatan,"rincinya.

          Seperti diketahui, Tim Satgassus Kejaksaan Agung telah menyita barang rampasan berupa tiga bidang tanah di wilayah Jatinegara, Puri Kembangan dan Cisarua terkait perkara korupsi pengemplang BLBI berkaitan Bank Harapan Sentosa (BHS) dengan nama terpidana Hendra Rahardja.Penyitaan yang dilakukan Tim Satgassus Kejaksaan Agung tersebut dinilai tidak sesuai dengan Standar Operational Procedur (SOP).

      Pasalnya, penyitaan lahan di wilayah Jatinegara yang di atasnya berdiri sejumlah rumah mewah dilakukan tanpa melalui pembentukan tim, bahkan Tim Satgassus langsung melelang aset tersebut tanpa sepengetahuan dari Kejaksaan Agung.Kemudian, hasil dari penyitaan aset berupa tanah di wilayah Jatinegara, Cisarua dan Puri Kembangan itu, negara juga tidak mendapatkan pemasukan yang maksimal. Aset di wilayah Jatinegara hanya dijual Rp 25 miliar dan itu pun tidak sesuai ketentuan.

Sesuai prosedur, barang rampasan berupa tanah itu seharusnya disita terlebih dulu, baru kemudian bisa dilelang. Dari uang muka Rp 6 miliar, Tim Satgassus hanya menyetorkan Rp 2 miliar ke Kejaksaan Agung dari hasil penyitaan dan lelang tersebut.

Sebelumnya mantan Jaksa bernama Ngalimun bersama Albertus Sugeng Mulyanto selaku pihak swasta dan Zainal Abidin selaku notaris juga telah ditetapkan tersangka pada perkara yang sama.(vk)

Thursday, 08 November 2018 07:10

Diduga Dapat Fee 10% Bendahara RSUD Bengkulu Terjaring OTT

Written by

 

 

BENGKULU(KORANRAKYAT.COM) - Bendahara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bengkulu Tengah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu terkati dugaan adanya fee 10% dana Gabungan Usaha (GU) dan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk Puskesmas, Rabu (7/11).

OTT ini sendiri dipimpin langsung AKBP Adi Arisandi Kasubdit beserta Kanit Tipikor Kompol Imam Wijananta. Saat dikonfirmasi via jejaring Whatsapp, Kepala bagian Hubungan Masyarakat ( Kabid Humas) Mapolda Bengkulu, AKBP Sudarno mengatakan rilis kegiatan OTT tersebut menunggu gelar perkara.

"rilisnya tunggu gelar perkara ya," ujar Sudarno, Kamis (8/11).

Terkait adanya OTT yang dilakukan Polda Bengkulu, Wakil Bupati Bengkulu Tengah mengaku belum mengetahui secara pasti seperti apa kasusnya dan siapa yang terjaring kedalam operasi tersebut.

"Ini kebetulan saya baru pulang dari DL dan belum sampai ke Bengkulu Tengah, kalaupun itu benar terjadi OTT yang melibatkan oknum ASN di Bengkulu tengah tersebut, maka untuk kasus ini tidak ada ampun," tegasnya

Septi juga menyerahkan kasus ini berjalan sesuai dengan proses hukum yang ada, dan aparat diminta melaksanakan tugasnya dengan baik. 

"Kita jauh-jauh hari sudah mengingatkan kepada seluruh ASN bahwa setiap kegiatan jangan sampai ada penyimpangan, tapi kalau ada staf kita terlibat melakukan itu silahkan aparat penegak hukum memproses itu secara bijak," harapnya.(in)

 

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM- Tiga kali di panggil Kejaksaan Agung mangkir, mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Chuck Suryosumpeno akhirnya memenuhi panggilan tim penyidik Kejaksaan Agung, hari ini Rabu  (7/11/2018).

         HM  Prasetyo Jaksa  Agung RI ditemui usai penandatangan  MOU di Kejaksaan Agung, Rabu(7/11)2018 mengatakan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Chuck Suryosumpeno akhirnya memenuhi panggilan tim penyidik Kejaksaan Agung, hari ini.
"Chuck dipanggil sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelesaian barang rampasan dan barang eksekusi. Saya dengar laporannya hadir. Setelah ketiga kalinya dipanggil baru hadir. Sebelum ini dipanggil berulangkali tidak hadir. Sekarang baru hadir," ujarnya.

         Selanjutnya, Prasetyo menegaskan Chuck Suryosumpeno sempat menjabat Ketua Tim Satgasus Barang Rampasan dan Barang Sita Eksekusi Kejaksaan Agung."Tim Satgassus Kejaksaan Agung telah menyita barang rampasan berupa tiga bidang tanah di wilayah Jatinegara, Puri Kembangan dan Cisarua terkait perkara korupsi pengemplang BLBI berkaitan Bank Harapan Sentosa (BHS) dengan nama terpidana Hendra Rahardja," tegasnya.

        Penyitaan yang dilakukan Tim Satgassus Kejaksaan Agung tersebut dinilai tidak sesuai dengan Standar Operational Procedur (SOP).Pasalnya, penyitaan lahan di wilayah Jatinegara yang di atasnya berdiri sejumlah rumah mewah dilakukan tanpa melalui pembentukan tim, bahkan Tim Satgassus langsung melelang aset tersebut tanpa sepengetahuan dari Kejaksaan Agung.

         Kemudian, hasil dari penyitaan aset berupa tanah di wilayah Jatinegara, Cisarua dan Puri Kembangan itu, negara juga tidak mendapatkan pemasukan yang maksimal. Aset di wilayah Jatinegara hanya dijual Rp 25 miliar dan itu pun tidak sesuai ketentuan.Sesuai prosedur, barang rampasan berupa tanah itu seharusnya disita terlebih dulu, baru kemudian bisa dilelang. Dari uang muka Rp 6 miliar, Tim Satgassus hanya menyetorkan Rp 2 miliar ke Kejaksaan Agung dari hasil penyitaan dan lelang tersebut.Sebelumnya mantan Jaksa bernama Ngalimun bersama Albertus Sugeng Mulyanto selaku pihak swasta dan Zainal Abidin selaku notaris juga telah ditetapkan tersangka pada perkara yang sama.(vk)

 

   
   
 
       

 

 

    

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM- Proses pemeriksaan terus berlanjut akhirnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Jaksa Chuck Suryosumpeno sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi penyelesaian barang rampasan dan barang eksekusi.Hasil pemeriksaan diketahui, Chuck Suryosumpeno sebelumnya menjabat Ketua Tim Satgasus Barang Rampasan dan Barang Sita Eksekusi Kejaksaan Agung.

          Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Jamidsus) Kejaksaan Agung  Warih Sadono ditemui di Kejagung, Senin (5/11)2018 mengatakan dan membenarkan penetapan tersangka terhadap mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku itu."Memang benar, Pak Chuck (Suryosumpeno) sudah kita tetapkan sebagai tersangka," ujarnya.

          Selanjutnya, Warih menegaskan tim penyidik Kejaksaan Agung berencana memanggil Chuck Suryosumpeno sebagai tersangka pada Rabu (7/11/2018)."Saya  yakin Chuck akan kooperatif dan memenuhi panggilan tersebut. Apalagi Chuck pernah menjadi Jaksa di Kejaksaan Agung.Kami sudah buat surat panggilan untuk memeriksa dia pada Rabu (7/11/2018) ini. Saya yakin dengan pengalaman beliau, beliau akan hadir,"tegasnya.

Hingga kini seperti diketahui, Tim Satgassus Kejaksaan Agung telah menyita barang rampasan berupa tiga bidang tanah di wilayah Jatinegara, Puri Kembangan dan Cisarua terkait perkara korupsi pengemplang BLBI berkaitan Bank Harapan Sentosa (BHS) dengan nama terpidana Hendra Rahardja.

         Penyitaan yang dilakukan Tim Satgassus Kejaksaan Agung tersebut dinilai tidak sesuai dengan Standar Operational Procedur (SOP).Pasalnya, penyitaan lahan di wilayah Jatinegara yang di atasnya berdiri sejumlah rumah mewah dilakukan tanpa melalui pembentukan tim, bahkan Tim Satgassus langsung melelang aset tersebut tanpa sepengetahuan dari Kejaksaan Agung.

           Kemudian, hasil dari penyitaan aset berupa tanah di wilayah Jatinegara, Cisarua dan Puri Kembangan itu, negara juga tidak mendapatkan pemasukan yang maksimal. Aset di wilayah Jatinegara hanya dijual Rp 25 miliar dan itu pun tidak sesuai ketentuan.

Sesuai prosedur, barang rampasan berupa tanah itu seharusnya disita terlebih dulu, baru kemudian bisa dilelang. Dari uang muka Rp 6 miliar, Tim Satgassus hanya menyetorkan Rp 2 miliar ke Kejaksaan Agung dari hasil penyitaan dan lelang tersebut.Sebelumnya mantan Jaksa bernama Ngalimun bersama Albertus Sugeng Mulyanto selaku pihak swasta dan Zainal Abidin selaku notaris juga telah ditetapkan tersangka pada perkara yang sama.(vk)

Friday, 02 November 2018 15:19

Taufik Kurniawan Politisi PAN Resmi Di Tahan KPK

Written by

 

 JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Penahanan Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjadi pukulan tersendiri bagi Partai Amanat Nasional (PAN) di tahun politik, jelang Pemilu 2019. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, meyakini isu penahanan Taufik Kurniawan akan makin menggerus elektabilitas PAN di Pileg 2019.

"Isu ini, pasti akan berpengaruh ke elektabilitas PAN," ujar pendiri lembaga survei KedaiKOPI ini kepada  wartawan, Jumat (2/11/2018).

Hendri Satrio menilai dampak negatif terhadap elektoral pasti terjadi. Meskipun PAN akan mengambil sikap standar layaknya Partai lainnya ketika kadernya berurusan hukum dengan KPK, yakni memberhentikan Taufik Kurniawan.

         Hanya saja, dia mengingatkan, masih relatif lama rentang waktu menuju hari "H" pencoblosan, pada April 2019 mendatang.Jadi, kata dia, masih ada waktu yang cukup pula bagi PAN untuk memperbaiki citranya di mata publik."Masih ada waktu supaya mereka reborn. Supaya mereka bisa memperbaiki elektabilitas mereka," jelasnya.

        Dia menyarankan agar elite PAN menyikapi bijak penahanan Taufik Kurniawan oleh KPK. Artinya, PAN tidak perlu terlalu bereaksi keras.Karena bila itu yang terjadi, menurut dia, malah akan makin membuat persepsi publik negatif ke PAN."Langsung dilegowokan saja,itu bagus. Artinya biarkan proses hukum bekerja," pesannya.

       "Siapkan saja penggantinya. Segera dilantik dan rakyat akan segera melupakannya," jelasnya.Taufik Kurniawan, baru saja ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (2/11/2018).Sebelumnya, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap oleh KPK, Selasa (30/10/2018).Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menjadi tersangka terkait dengan kasus pembahasan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk Kabupaten Kebumen.Dalam panggilan ketiga kali, Jumat (2/11/2018), Taufik Kurniawan baru memenuhi panggilan dan diperiksa selama sembilannya, sebelum akhirnya ditahan KPK.

      Sebelum ini, Taufik Kurniawan tak penuhi panggilan KPK pada 1 November dan 25 Oktober lalu.Juru Bicara KPK Febri Diansyah, mengatakan Taufik akan menjalani penahanan pertama selama 20 hari kedepan. "TK (Taufik Kurniawan) ditahan 20 hari pertama di rutan cabang KPK di Kantor KPK Kav. C-1," kata Febri.Usai diperiksandari pukul 09.30 WIB-18.30 WIB, Taufik Kurniawan keluar mengenakan rompi orange.

"Saya akan ikuti dan hormati proses hukum di KPK. Secanggih-canggihnya rekayasa manusia, rekayasa milik Allah lah yang paling sempurna," ucap Taufik singkat sebelum menaikki mobil tahanan KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (2/11/2018).

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, menerangkan lembaganya menduga peran Taufik Kurniawan dalam alokasi DAK untuk Kabupaten Kebumen.Taufik diduga menerima fee sebesar 5 persen dari alokasi DAK untuk Kabupaten Kebumen.(as)

KPK menduga peran Taufik Kurniawan dalam kasus pembahasan DAK fisik tahun anggaran 2016 dirinci melalui pedekatan atau pertemuan yang dilakukan dengan Bupati Kebumen, Mohammad Yahya Fuad.

“Setelah dilantik, MYF (Mohammad Yahya Fuad) melakukan pendekatan pada sejumlah pihak termasuk anggota DPR, salah satunya TK (Taufik Kurniawan) selaku wakil ketua DPR periode 2014-2019,” terang Basaria di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (30/10/2018).(as)




Page 1 of 24

Ekonomi Makro

  •  

     

     

    JAKARTA (KORANRAKYAT.COM) Maskapai penerbangan Garuda Indonesia telah menghentikan

     
  •  

     

     

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo hari ini, Selasa, 12 Maret 2019, membuka Rapat

     
  •  



      JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Badan koordinasi kepariwisataan, di ketuai Wapres RI Jusuf Kalla 

     
  •  

Malang Raya

Wabub Sanusi Sampaikan LKPJ

 

 

 

 

MALANG(KORANRAKYAT.COM)   Wakil  Bupati Malang

Read more

Rendra Bupati Malang Ditahan