Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Sekda Jatim Tinjau Exchange Center Jatim di Tianjin
Last Updated on Dec 09 2017

Sekda Jatim Tinjau Exchange Center Jatim di Tianjin

TIONGKOK(KORANRAKYAT.COM) Sekretaris Daerah Jawa Timur, Dr. H. Akhmad Soekardi membuka pusat promosi investasi, dagang, dan pariwasata Jawa Timur atau Exchange Center Jatim di European Trade Center, Tianjin (ECJT) Tiongkok. Pembukaan ini menandai ditempatinya lokasi baru ECJT Jawa Timur dari...
Jendral Hadi Tjahjanto Arek Malang  Jadi Panglima TNI
Last Updated on Dec 09 2017

Jendral Hadi Tjahjanto Arek Malang Jadi Panglima TNI

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo secara resmi melantik Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo. Pelantikan tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 8 Desember 2017 sekira pukul 17.00 WIB.   Hadi Tjahjanto dilantik...
Kapolres Banjar Adakan FGD Anti Radikalisme
Last Updated on Dec 09 2017

Kapolres Banjar Adakan FGD Anti Radikalisme

BANJAR, KORANRAKYAT.COM- Polres Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, mengadakan  Forum Group Discotion (FGD)  anti radikalisme. Kapolres Banjar, AKBP Pol Takdir Mattanete , Selasa (28/11) 2017 mengatakan  jadi Polres Banjar  baik kita ini yang  adalah kegiatan rutin yang kita lakukan baik...
Buntut Pemukulan Polisi Terhadap Wartawan di Timika Kasusnya Di Proses Propam
Last Updated on Dec 09 2017

Buntut Pemukulan Polisi Terhadap Wartawan di Timika Kasusnya Di Proses Propam

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Adanya pengeroyokan  pemukulan dan pemukulan terhadap Saldi Hermanto   salah satu wartawan di Timika yang diduga dilakukan 6  oknum anggota Sabhara . Kasusnya  diproses Propam dan dilimpahkan ke Bareskrim.Sedangkan  6 oknum itu juga laporkan wartawan terkait UU...
Di Banjar Polisi Urusi Pertanian
Last Updated on Dec 09 2017

Di Banjar Polisi Urusi Pertanian

  BANJAR,(KORANRAKYAT.COM)- .Babinkamtibmas  membuka lahan dengan menanam tanaman Hilikultura  Cabe, Semangka  diawali dengan setengah hektar hingga 8 Hektar dengan modal awal gaji sendiri selama 3 bulan. Kini sudah ada 5 Kelompok tani yang anggota 120 orang.           Kapolres...

Seputar Dunia

  •  
    Presiden Jokowi : ASEAN dan India Generator

     

    MANILA(KORANRAKYAT.COM) ASEAN dan India memiliki potensi yang sangat besar yakni pasar bersama

     
Friday, 01 December 2017 08:49

Bawahan Zumi Zola Ditangkap KPK

Written by

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Dugaan suap terkait pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Provinsi Jambi tahun 2018 melibatkan banyak orang dari pihak eksekutif maupun legislatif. Diduga, 'cawe-cawe uang ketok' tersebut diketahui Gubernur Jambi, Zumi Zola. Sebab dalam OTT yang digelar Selasa (28/11) malam, KPK menangkap Plt Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Erwan Malik yang notabene bawahan langsung Zumi Zola.

            Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan belum bisa memastikan apakah ada keterlibatan mantan kekasih artis Ayu Dewi tersebut. "Ini masih pengembangan apakah ada perintah khusus atau tidak. Kami enggak bisa pastikan atau buat keputusan karena masih pengembangan," ujarnya di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (29/11)..Sejauh ini, penyidik masih menggali informasi dari Asisten Daerah Bidang III Provinsi Jambi, Saipudin (SAI) dan Erwan Malik. "Ini untuk kepastian ada perintah atau enggak," ucap Basaria.

           Namun yang pasti, KPK akan mengeluarkan surat pencegahan ke luar negeri terhadap Zumi Zola. "Sesegera mungkin akan dilakukan tapi tim masih di lapangan. Jadi, perkembangan kasus kemungkinannya masih sangat banyak," tukas Basaria. Setidaknya ada 16 orang yang berhasil diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jambi kali ini. 12 orang di antaranya ditangkap di Jambi dan 4 orang di Jakarta.16 orang itu yakni, Anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Supriyono (SUP), Plt Kepala Dinas Provinsi Jambi Arfan (ARN), Asisten Daerah Bidang III Provinsi Jambi Saipudin (SAI), Anggota DPRD Jambi Nurhayati (NUR).

             Lalu Fauzi alias Atong (ATG) yang notabene anak buah SAI, Dheny Ivan (DHI) dan Wahyudi (WYD) selaku anak buah ARN, Geni Waseso Segoro (GWS) dari pihak swasta, staf di Dinas PUPR Provinsi Jambi Rinie (RNI), Surip (SRP) selaku sopir SUP, dan Otong (OTG) selaku sopir ARN. Kemudian, Wasis (WSS) Kepala UPDT Alat dan Perbekalan Provinsi Jambi, Plt Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik (EWM), Kepala Perwakllan Provinsi Jambi di Jakarta Amidy (AMD), Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Varial Adhi Putra (VRL), dan Asrul (ASR) dari pihak swasta.

 

             Dari OTT terkait "uang ketok" APBD Jambi 2018 itu, setidaknya tim KPKmengamankan Rp 4,7 miliar. Adapun uang tersebut dikumpulkan dari sejumlah tempat."Yang di dalam dua koper isinya 3 miliar. Yang di plastik hitam gabungan dari 400 juta ditemukan di lokasi di dekat restoran. Dan 1,3 ditemukan di rumah SAI (Saipudin, Asisten Daerah Bidang III Provinsi Jambi Saipudin )," beber Juru Bicara KPK Febri Diansyah.(as)

Friday, 01 December 2017 08:40

Sepuluh Pejabat Prov Jambi Terkena OTT

Written by

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan pihaknya melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Dalam operasi senyap yang dilakukan di wilayah Jambi dan Jakarta, total tim Satgas Penindakan KPK menangkap sebanyak 10 orang.“Informasinya sejauh ini 10 orang diamankan di Jambi dan di Jakarta. Di Jakarta 3 orang di Jambi 7 orang,” terang juru bicara KPK Febri Diansyah, di Jakarta Selasa (28/11) malam.

          Sepuluh orang tersebut kata Febri, terdiri dari beberapa pihak. Diantaranya berasal dari unsur legislastif, ekesekutif, serta pihak swasta.“Unsur dari sepuluh orang itu ada yang merupakan unsur penyelenggara negara di daerah dalam hal ini anggota DPRD setempat, kemudian ada pejebat dan pegawai di Pemprov (Jambi), juga termasuk juga pihak swasta,’’ papar Febri.Febri menambahkan, selain menangkap 10 orang, tim juga mengamankan barang bukti uang suap senilai lebih dari Rp 1 miliar. “Sejauh ini  kita dapatkan informasi uang yang diamankan lebih dari Rp 1 miliar,”  ungkap Febri.

             Namun, berdasarkan informasi yang didapatkan wartawan  dari sumber internal KPK, uang suap tersebut sebesar Rp 1,7 miliar. ”Rp 8 miliar yang dijanjikan (pihak pemberi),” tandas sumber wartawan Terkait motif pemberian uang suap menurut Febri, pemberian uang senilai miliaran rupiah tersebut diberikan, karena akan digunakan untuk mempengaruhi kebijakan DPRD terkait APBD Pemprov Jambi 2018.“Diduga ada praktik pemberian dan penerimaan oleh penyelenggara setempat terkait dengan pembahasan dan proses APBD 2018 di Jambi,” jelas Febri.(as)

 

 

 

 

 

 

 

 

JAKARTA (KORANRAKYAT.COM) Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara kasus dugaan korupsi penjualan aset tanah milik Pertamina yang ditangani Direktorat Tipikor Bareskrim telah lengkap atau P-21. Meski demikian, tersangka dalam kasus ini yaitu Gathot Harsono masih buron.

"Kami akan melakukan pelimpahan tahap dua, namun terkendala karena tersangka Gathot masih DPO," ujar Kasubdit V Tipikor Bareskrim Polri, Kombes Indarto, Selasa 14 November 2017. Kepastian kasus tersebut telah dinyatakan lengkap dsetelah penyidik menerima surat dari jaksa yang terhitung sejak 10 November lalu. "Saya baru terima suratnya kemarin," tambah Indarto.

Indarto juga meminta Gathot menyerahkan diri. Masyarakat atau pihak keluarga yang mengetahui keberadaan mantan petinggi Pertamina itu juga diminta untuk memberi informasi kepada polisi.  Ia mengingatkan agar tidak ada yang berupaya menyembunyikan keberadaan Gathot. Polisi tak segan-segan melakukan tindakan jika terbukti ada yang membantu pelarian Gathot. 

"Siapapun yang terlibat dalam pelariannya, atau membantu menyembunyikan tersangka akan kami pidanakan," tegas Indarto.

Kasus ini bermula dari penjualan sebidang tanah milik Pertamina seluas 1.088 meter persegi di Simprug, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada tahun 2011 yang dilakukan oleh Gathot yang saat itu menjabat sebagai Senior Vice President, Asset Management Pertamina. Tanah tersebut dijual Gathot kepada seorang pengusaha yang juga purnawirawan TNI berpangkat Mayjen berinisial HS pada 12 Oktober 2011 dengan nilai jual Rp 1,16 miliar.

Harga penjualan itu dinilai tak wajar karena Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah tersebut sebesar Rp 9,65 miliar. Pada 27 Desember 2011, tanah tersebut ternyata dijual kembali kepada seorang berinisial LSS dengan harga Rp 10,49 miliar.

Badan Pemeriksa Keuangan yang melakukan audit dalam penjualan aset perusahaan plat merah tersebut menemukan adanya potensi kerugian negara sebesar Rp 40,9 miliar.

Modus korupsi yang dilakukan Gathot selaku pejabat yang mengatur manajemen pelepasan aset Pertamina adalah dengan menggunakan NJOP tahun 2008 untuk menentukan harga jual aset tanah milik Pertamina pada tahun 2011

Bareskrim Polri mulai menyelidiki kasus ini pada Desember 2016 dan menaikkan kasus tersebut ke penyidikan pada awal 2017. Penyidik telah memeriksa 25 orang saksi untuk dimintai keterangan termasuk dari Pertamina. 

Penggeledahan juga dilakukan di kantor Pertamina dan menyita sejumlah dokumen sebagai barang bukti termasuk menyita tanah seluas 1.088 meter persegi yang menjadi objek kasus ini.

Usai melakukan gelar perkara, penyidik Bareskrim Polri menetapkan Gathot sebagai tersangka pada 15 Juni 2017. Namun sejak saat itu Gathot menghilang tanpa jejak. Polisi kemudian memasukkan nama Gathot dalam Daftar Pencarian Orang. (AS)

 

 

 

 

 

 

MALANG(KORANRAKYAT.COM)  - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Malang, Jarot Edy Sulistyono(JES), Kamis (9/11/2017).

Penahanan terhadap Jarot dilakukan setelah pemeriksaan terhadap dirinya sebagai tersangka penyogok Arief Wicaksonosemasa menjabat Ketua DPRD Kota Malang. 

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha mengabarkan penahanan itu."Untuk kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi suap terkait pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015, pada hari ini (9/11) penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan upaya hukum penahanan terhadap tersangka JES," ujar Arsa, panggilan akrab Priharsa, kepada wartawan , Kamis (9/11/2017).

JES diperiksa sebagai tersangka ketika dirinya menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan Pemkot Malang tahun 2015. Menurut Arsa, penyidik menahan Jarot untuk 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK.

JES menjalani pemeriksaan sebagai tersangka sejak pagi di gedung KPK. Pada Agustus lalu, penyidik KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka perkara dugaan korupsi memberikan hadiah berupa uang tunai (suap) kepada mantan Ketua DPRD Kota Malang M Arief Wicaksono sebesar Rp 700 juta.

Suap itu diduga untuk meloloskan sejumlah program dalam pembahasan APBD-Perubahan 2015. Penyidik telah menahan Arief usai pemeriksaan pekan lalu.

Pekan lalu, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Jarot. Tetapi pekan lalu Jarot tidak memenuhi panggilan itu.

Hari ini penyidik anti rasuah kembali memanggil Jarot. Jarot memenuhi panggilan itu dan setelahnya penyidik juga menahan Jarot.Selama penyidikan perkara ini, KPK memeriksa puluhan saksi yang terdiri atas anggota DPRD Kota Malang dan pejabat Pemkot Malang. (as)

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Terkait dengan kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan dana pensiun (dapen) PT Pertmina(Persero) Pertamina(Persero) Tahun anggaran  2014 – 2015 akhirnya, penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung telah menetapkan Direktur Ortus Holding, Edward Seky Soeryadjaya, sebagai tersangka.

Jaksa Agung M Prasetyo ketika ditemui di Kompleks Jaksa Agung , Jumat (3/11)2017 mengatakan ia dijerat dalam kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan dana pensiun (dapen) PT Pertamina (Persero) Tahun Anggaran 2014-2015, khususnya pada penempatan investasi saham PT Sugih Energy.Diketahui, Ortus Holding, Ltd merupakan pemegang saham mayoritas PT Sugih Energy."Di situ ada kaitan hubungan yang sangat jelas antara investasi oleh Dapen Pertamina oleh Lubis ke PT Sugih dan itu ada prosesnya tidak benar,Muhammad Helmi Kamal Lubis merupakan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina yang telah dijadikan tersangka dalam kasus ini,” ujarnya.

           Selanjutnya, Prasetyo menegaska penetapan Edward sebagai tersangka merupakan pengembangan dari kasus Helmi. Pihak lain yang menjadi bagian dari perkara juga harus diproses hukum."Sudah jelas saham tidak bagus dan setelah itu raib dan dapen milik anggota Pertamina jumlahnya Rp 500 miliar lebih untuk membeli saham PT Sugih," tegasnya. Prasetyo menjelaskan bersamaan dengan penetapan tersangka, Kejaksaan Agung juga mengajukan permintaan cegah kepada pihak imigrasi. Pasalnya pencegahan dilakukan sejak 10 Oktober 2017 lalu. "Begitu sudah dicegah bahkan jadi yang bersangkutan tak bisa meninggalkan Indonesia. Supaya proses penanganan perkara lebih lancar,"jelasnya.

            Lebih jauh, Prasetyo merinci dalam kasus ini, Edward menginisiasi Helmi untuk membeli saham PT Sugih Energy dengan total 2 miliar lembar saham senilai Rp 601 miliar melalui PT Millenium Danatama Sekuritas.”Perbuatan Helmi dalam pembelian saham PT Sugih Energy tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 599.426.883.540 dan pengitungan kerugiannya Pertamina oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” rincinya.

 

         Jadi, Prasetyu menandaskan tersangka diduga melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .” Itu lah yang harus diterimanya, “ tandasnya.(vk)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Nganjuk Taufiqqurahman sebagai tersangka jual beli jabatan bagi sejumlah pegawai negeri sipil di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2017. Ia ditangkap, sehari setelah bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan pada Selasa, 24 Oktober 2017.

 "Yang bersangkutan (Taufiqqurahman) hadir dalam pertemuan di Istana," ucap Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 26 Oktober 2017.

Pada Selasa 24 Oktober 2017 lalu, Presiden Joko Widodo mengumpulkan para bupati, wali kota, dan gubernur seluruh Indonesia di Istana Kepresidenan untuk memberikan arahan. Dalam salah satu isi arahannya, Jokowi sempat menyinggung masalah OTTM "Ini pada takut semua sama OTT enggak? Pada takut? Ya, jangan beri ruang," ujar Jokowi saat itu.

 

Penyidik KPK semula mengetahui Taufiqqurahman dan ajudannya menginap di Hotel Borobudur Jakarta Pusat pada Selasa tersebut. Malamnya, istri Taufiqqurahman yaitu Ita Triwibawati dan ajudannya menyusul dan menginap di hotel yang sama.

Selasa tengah malam, tiga orang lainnya juga datang ke Jakarta dan menginap di sebuah hotel di daerah Gambir, Jakarta Pusat. Ketiganya yaitu Ibnu Hajar, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk, Suwandi, Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Ngroggot, Nganjuk, dan B, seorang wartawan media online.

Rabu 25 Oktober 2017, Ibnu, Suwandi, dan B, bergerak menuju Hotel Borobudur. Menyusul kemudian tiga orang lainnya yang juga baru sampai di Jakarta yaitu SA, Lurah di Kabupaten Nganjuk yang rencananya akan menjadi calon bupati mendampingi Ita dalam Pilkada Nganjuk 2018, S, mantan kepala desa dan J, sekretaris camat Tanjunganom, Nganjuk.

Sepuluh orang tersebut kemudian bertemu di sebuah restoran di Hotel Borobudur. Saat itu, terjadi penyerahan uang sebesar Rp 298.020.000 dari Ibnu dan Suwandi yang dimasukkan dalam dua tas hitam. Rabu pukul 11.30 WIB, Taufiqqurahman, Ita, B, dan dua ajudan meninggalkan hotel. Tas berisi uang dititipkan sementara pada Ibnu.

Penyidik KPK kemudian menangkap Bupati Nganjuk Taufiqqurahman dan rombongan yang ingin meninggalkan hotel. Lima orang lainnya yang masih di hotel juga ikut ditangkap. Disaat yang bersamaan, dua orang lainnya ditangkap di Jakarta dan delapan lain di Nganjuk. Sehigga total yang ditangkap KPK berjumlah 20 orang.

Kamis sore, 26 Oktober 2017, KPK menetapkan lima dari 20 orang sebagai tersangka. Tiga orang sebagai tersangka penerima suap yaitu Taufiqqurahman, Ibnu Hajar, Suwandi. Dua orang lain ditetapkan sebagai pemberi suap yaitu Mokhammad Bisri, Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk dan Harjanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk. Bisri juga ditangkap di Jakarta saat menghadiri acara lain, sedangkan Harjanto ditangkap di Nganjuk.

Basaria menyebut pemberian uang kepada Taufiqqurahman dilakukan melalui beberapa orang kepercayaan bupati. Salah satu orang tersebut adalah Suwandi.

Uang diberikan terkait perekrutan dan pengelolaan pegawai negeri sipil atau jual beli jabatan di Kabupaten Nganjuk tahun 2017. Basaria Panjaitan menuturkan jabatan yang diperjualbelikan. Jabatan tersebut yaitu
kepala Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Kepala Dinas, hingga Kepala Bagian lainnya. "Untuk mendudukinya, orang harus beri uang pada pejabat setempat," ujarnya.

Uang sebesar Rp 289 juta yang diamankan KPK saat OTT pun berasal dari dua sumber. Pertama dari Ibnu sebesar Rp 149,12 juta, kedua dari Suwandi sebesar Rp 148,9 juta.


          Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku, kaget mengetahui Bupati Nganjuk Taufiqurrahman dan belasan pejabat Pemkab Nganjuk terjaring Operasi Tangkap Tangam (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya kaget juga, karena saya kenal dia (Taufiqurrahman) dan dia teman baik saya, dia pun Bupati sukses karena dua kali menjabat," kata Tjahjo, saat memberikan kuliah Umum para ratusan mahasiswa S2 Universitas Pertahanan (Unhan) Sentul Bogor, Kamis 26 Oktober 2017.

         Dia mengatakan, ditangkapnya Bupati Nganjuk oleh KPK ini sangat disayangkan karena beberapa jam sebelumnya Presiden RI Joko Widodo memberikan pengarahan makin banyaknya kepala daerah terjerat korupsi di Istana Merdeka. "Jam tiga sorenya dia ikut juga tapi malamnya dia tetap saja menerima dan ditangkap KPK," kata dia.

Dia mengatakan saat ini sistem pencegahan dan pemberantasan korupsi di kalangan pejabat kepala daerah itu sudah ada, akan tetapi kenyataan di lapangan pejabat yang melakukan korupsi semakin besar. "Saya heran apakah yang salah sistemnya? saya kira tidak. Ya, kita kembalikan kepada masing-masing individu yang ada," kata dia.

Menurut Tjahjo, Bupati Nganjuk menjadi salah satu contoh makin besarnya kasus korupsi, padahal sebelumnya sempat terjerat kasus korupsi dan ditangkap oleh KPK. "Dia itu sudah pernah kena OTT KPK, kemudian menang (praperadilan) di pengadilan," kata Tjahjo.

        Sebagian besar kepala daerah yang terjaring oleh KPK ini, dalam pandangan Tjahjo adalah sosok pejabat sukses dan menjabat dua kali menjadi Kepala Daerah. "Yang kena nih rata-rata orang (kepala daerah) yang sukses loh. Selain, Nganjuk contohnya Bupati Batu Bara (yang ditangkap KPK 14 September) itu independen bukan dari partai," ucapnya.

Menyikapi masalah tersebut, pihaknya sudah menjalin kerjasama dengan berbagai kementerian dan instansi lain serta berkoordinasi dengan KPK dengan membentuk lembaga pengawas gabungan, guna memetakan daerah rawan korupsi. "Kami bekerjasama dan berkoordinasi dengan semua pihak baik polisi, kejaksaan, pengadilan, Kementerian Keuangan, dan BPK agar mendapat pengawasan dari KPK," kata dia.(eas)

 



JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Putusan hakim tunggal Cepi Iskandar terhadap praperadilan yang diajukan tersangka korupsi e-KTP Setya Novanto dikecewakan banyak pihak. Terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadi termohon dalam gugatan tersebut.

Kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, putusan Hakim Cepi membuat penanganan kasus korupsi yang merugikan masyarakat dan negara sebesar Rp. 2,3 trilium itu menjadi terkendala. "KPK kecewa dengan putusan praperadilan yang dibacakan sore ini, karena upaya penanganan kasus KTP elektronik menjadi terkendala," ujarnya kepada wartawan, Jumat (29/9).

Namun secara institusional pihaknya tetap menghormati institusi peradilan dan pelaksanaan tugas yang dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Terkait dengan pertimbangan hakim yang kesimpulannya menetapkan tersangka Novanto tidak sah, KPK katanya akan mempelajari terlebih dahulu dan segera menentukan sikap setelah putusan tersebut.

Namun yang pasti, komitmen KPK dalam hal menangani kasus korupsi e-KTP tidak akan berhenti. Apalagi, diduga bnyak pihak yang terlibat, telah menikmati indikasi aliran dana dari proyek dengan total nilai Rp 5,9 triliun itu. "Ini tentu tidak adil jika dibiarkan bebas tanpa pertanggungjawaban secara hukum," tegas dia.

Nyatanya, sudah ada dua orang yang divonis bersalah. Yakni, pejabat di Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto."Terutama karena KPK sangat meyakini adanya indikasi korupsi dalam pengadaan KTP elektronik ini, yang bahkan untuk dua orang terdakwa telah dijatuhi vonis bersalah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi," pungkas Laode. 

KY Akan Pelajari Proses Persidangan

Komisi Yudisial (KY) yang bertugas memantau jalannya sidang pun langsung merespons putusan praperadilan tersebut. Juru Bicara KY Farid Wajdi mengatakan, pihaknya segera menindaklanjuti hasil pemantauan sidang yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Kami masih berupaya memproses apapun hasil pemantauan terhadap kasus ini dan belum dapat memberikan tanggapan lebih jauh," kata Farid kepada , Jumat (29/9).Farid mengimbau kepada seluruh pihak untuk memahami putusan hakim praperadilan. "Jika terdapat upaya untuk mempertanyakannya, maka lakukanlah sesuai jalurnya, tidak di luar jalur hukum," tegasnya.

Sebelumnya, KY menyatakan akan fokus memantau etika hakim dalam mengelola perkara praperadilan Novanto. Baik perilaku on bench conduct (perilaku di dalam sidang) maupun off bench conduct (perilaku di luar sidang). Hakim Cepi Iskandar menerima sebagian gugatan praperadilan yang diajukan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto. Dalam putusannya, penetapan tersangka Novanto oleh KPK dianggap tidak sah.

Putusan dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (29/9) pukul 17.30 WIB. "Menyatakan penetapan pemohon Setya Novanto sebagai tersangka dinyatakan tidak sah," ujar hakim Cepi. Menurut hakim Cepi, KPK harus menghentikan penyidikan kasus Novanto. Dengan kata lain, Novanto memenangkan gugatan praperadilan atas status tersangka korupsi e-KTP dari KPK.(as)

 

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari sebagai tersangka. "Ibu Rita ditetapkan sebagai tersangka betul, tetapi bukan OTT. Itu aja dulu," kata Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif di sela-sela rapat dengar pendapat dengan Komisi Hukum DPR RI di kompleks Senayan, Jakarta, Selasa, 26 September 2017.

          Laode mengatakan hari ini ada penggeledahan di Sekretariat Bupati Kutai Kartanegara di Jalan Woltermongonsidi, Tenggarong, Kalimantan Timur. Dia mengatakan perkara yang disangkakan kepada Rita merupakan pengembangan dari perkara yang sudah ada sebelumnya. Namun, Laode tak merinci kasus apa yang dikembangkan dalam penangkapan Rita tersebut.

           Sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha membenarkan adanya penindakan tim KPK terhadap Rita. "Benar bahwa ada kegiatan dari tim penindakan di sana," kata Priharsa.

Tim penyidik KPK hingga sore tadi masih menggeledah kantor Sekretariat Bupati Kutai Kartanegara. Sejumlah pegawai negeri sipil di kantor Bupati Kukar bidang pembangunan, kesra, sumber daya alam dan pegawai asisten dua Pemkab Kukar tetap berada di sekitar kantor mereka.

Puluhan pegawai nampak tengah bersantai di depan pintu masuk Gedung Asisten II, sembari menunggu perintah atasan. "Kami belum boleh pulang oleh atasan, hingga pemeriksaan yang dilakukan KPK berakhir," kata Dimas, pegawai Pemkab Kukar.

          Ia mengakui bahwa hari biasanya PNS Kukar pulang kerja pada pukul 16.00 wita. "Saya tidak tahu juga ini sampai jam berapa, tapi saya sudah memberi kabar di rumah untuk tidak usah khawatir," katanya.

Dikabarkan tim KPK juga telah melakukan pemeriksaan di titik lainnya, yakni Rumah Jabatan Bupati Kukar Rita Widya Sari, dan perumahan pribadi di jalan Mangkurawang, Tenggarong, sebelum meluncur ke kantor Bupati.

 

Hal senada juga dikatakan Ketua KPK Agus Raharjo bahwa   Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasarididuga menerima gratifikasi terkait jabatannya. Atas dugaan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkannya sebagai tersangka."Ya benar tersangka," .Rita disangka melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.KPK menduga Rita menerima gratifikasi sejak menjabat Bupati Kukarpada periode 2010-2015 dan pada periode 2016-2021.

              Meski demikian, KPK belum menjelaskan secara rinci mengenai bentuk penerimaan gratifikasi tersebut.Pada Selasa siang, penyidik KPK menggeledah Kantor Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Salah satunya, ruangan sekretariat di Kantor Bupati.

Sebelumnya, secara terpisah, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, KPK akan mempertimbangkan tuntutan hukuman berat terhadap politisi Partai Golkar tersebut. KPK telah berulang kali membuat program pencegahan korupsi di banyak daerah. Bahkan, program tersebut diikuti oleh banyak kepala daerah, mulai dari bupati, wali kota hingga gubernur.

 

Menurut Saut, program serupa telah sering diikuti oleh Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari."Ini akan KPK jadikan unsur yang memberatkan. Bila perlu diberi label, sudah berapa kali program pencegahan yang bersangkutan hadir. Seingat saya KPK punya datanya," ujar Saut (as)

 JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) General Manager PT Jasa Marga (Persero) cabang Purbaleunyi, Setia Budi, diduga menyuap Auditor Madya pada Sub Auditorat VII B2 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Sigit Yugoharto. Suap yang diberikan Setia kepada Sigit diduga berupa satu unit sepeda motor Harley Davidson Sportster 883. "Hadiah yang diberikan berupa satu unit motor Harley Davidson Sportster 883 seharga Rp 115 juta," kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Febri Diansyah dalam jumpa pers di kantor KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (22/9/2017).

          Suap terkait dugaan korupsi dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) oleh tim BPK RI terhadap kantor cabang PT Jasa Marga (Persero) Purbaleunyi pada tahun 2017.Dalam temuan PDTT, pada tahun 2015 dan 2016 diindikasikan terdapat kelebihan pembayaran terkait pekerjaan pemeliharaan periodik, rekonstruksi jalan, dan pengecatan marka jalan yang tidak sesuai dan tidak dapat diyakini kebenarannya.Setia diduga memberikan suap motor Harley Davidson itu terkait posisi Sigit yang menjadi ketua tim pemeriksa BPK."Diduga pemberian hadiah tersebut terkait pelaksanaan tugas pemeriksaan yang dilakukan oleh tim BPK yang diketuai oleh SGY terhadap kantor cabang PT Jasa Marga (Persero) Purbaleunyi," ujar Febri.

Dalam kasus ini, sebagai pihak yang diduga menerima, Sigit disangkakan dengan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sementara Setia, sebagai pihak yang diduga pemberi disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.(as)

 

 

 

 

Saturday, 23 September 2017 15:09

Lagi, Walikota Di Celegon Terjaring OTT

Written by

CILEGON(KORANRAKYAT.COM)  Tim Satgas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  kembali melakukan operasi tangkap tangan(OTT) Jumat(22/9) malam. Kali ini dalam operasi senyap yang digelar di wilayah Banten, tim Satgas Penindakan KPK berhasil membekuk seorang kepala daerah di wilayah Provinsi Banten dan beberapa pihak lain yang diduga sebagai pihak penyuapnya.

              Berdasarkan informasi yang dihimpun wartawan , pihak kepala daerah yang diciduk lembaga antirasuah tersebut adalah Wali Kota Cilegon berinisial IA." Ya Wali Kota Cilegon yang ditangkap," tutur sumber  di KPK, Sabtu(23/9) pagi.

Usai ditangkap, IA bersama pihak lain yang diciduk telah dibawa ke kantor KPK di Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan intensif." Sampai di KPK sekitar pukul 23.00 an (Wali Kota dan pihak lain yang ditangkap)," imbuh sumber lainnya.

Dikonfirmasi secara terpisah, terkait adanya kegiatan OTT tersebut, juru bicara KPK Febri Diansyah membenarkannya.  Menurut dia, dalam OTT tersebut, pihaknya menangkap sekitar 10 orang yang terdiri dari pihak pemberi suap, penerima suap serta para saksi yang diduga mengetahui dugaan tindak pidana suap menyuap tersebut.

"Diantaranya kepala daerah, pejabat dinas dan swasta," terang Febri ketika dikonfirmasi Sabtu(23/9) pagi Terkait motif OTT tersebut, Febri menjelaskan jika kegiatan penindakan yang dilakukan untuk kesekian kalinya tersebut, diindikasikan ada transaksi terkait dengan proses perizinan kawasan industri di salah satu kabupaten/kota di Banten." Ada uang ratusan juta yang diamankan sebagai barang bukti," paparnya. 

           Saat ini kata Febri, para pihak yang ditangkap sudah di kantor KPK dan tengah menjalani pemeriksaan intensif dalam waktu 1x24 jam untuk ditentukan status hukumnya." Dalam waktu maksmal 24 jam akan kami sampaikan hasil OTT ini melalui konferensi pers hari ini di KPK," pungkasnya.(as)

 

 

MALANG(KORANRAKYAT.COM) Wali Kota Batu, Jawa Timur, Eddy Rumpoko mempertanyakan alasan KPK menangkapnya siang tadi. Hal itu ia katakan usai menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Timur, Sabtu (16/9). Saya di rumah lagi mandi, tahu-tahu digedor, katanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK," kata Eddy usai menjalani pemeriksaan di Mapolda Jatim Surabaya, Sabtu (16/9), seperti dilansir Antara.

         Wali Kota asal PDIP tersebut diamankan bersama empat orang lainnya, termasuk Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Batu. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, Eddy diduga menerima suap sebesar Rp 300 juta. Uang yang dia terima sebesar Rp 200 uta, sedangkan sisanya sebesar Rp 100 juta akan diberikan untuk Kepala ULP. Suap tersebut diduga terkait pengadaan barang dan jasa di Kantor Wali Kota Batu. Kantor Wali Kota Batu memang sedang menjalankan proyek pengadaan barang dan jasa, salah satunya pengadaan mebel dengan nilai proyek mencapai Rp 5 miliar. Eddy menerima suap dari

pengusaha mebel yang memenangkan tender. Eddy pun membantah tudingan tersebut. "Uangnya tidak tahu. Terima juga tidak tahu," ujarnya. Eddy kini sudah diterbangkan ke Jakarta. Dia akan diperiksa lebih lanjut di Gedung KPK dalam kurun maksimal 1x24 jam. Menggunakan pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT-595, Eddy dan rombongan berangkat pukul 21.30 WIB. Usai turun dari bus,

 Eddy langsung dikawal saat akan masuk ke dalam ruang check in Terminal I Bandara Internasional Juanda Surabaya  Eddy, adalah Wali Kota Batu dua periode yang diusung PDIP. Masa jabatannya akan habis pada Desember 2017. Di periode berikutnya, jabatan Wali Kota Batu akan berpindah ke genggaman orang terdekat Eddy Rumpoko, yang tak lain adalah istrinya sendiri, Dewanti. Dewanti--yang juga diusung PDIP seperti sang suami--memenangkan Pilkada Kota Batu tahun ini. Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi suap terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Batu Tahun 2017.

           Dua orang lagi yang ditetapkan sebagai tersangka yakni Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkot Batu Edi Setyawan dan pengusaha Filipus Djap. "Setelah melakukan pemeriksaan 1 X 24 jam yang dilanjutkan gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi suap, KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan tiga orang tersangka," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Minggu.

Eddy Rumpoko dan Edi Setyawan diduga sebagai pihak yang menerima suap. Sementara Filipus Djap sebagai pemberi. Dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Sabtu (16/9), tim KPK mengamankan total uang sebesar Rp300 juta. Uang tersebut diduga berkaitan dengan fee 10 persen untuk Wali Kota dari proyek belanja modal dan mesin pengadaan mebeler di Pemkot Batu Tahun Anggaran 2017 yang dimenangkan PT Dailbana Prima dengan nilai proyek Rp5,26 miliar.

"Diduga diperuntukkan pada Wali Kota uang tunai Rp200 juta dari total fee Rp500 juta. Sedangkan Rp300 juta dipotong FHL (Filipus Djap) untuk melunasi pembayaran mobil Toyota Aplhard milik Wali Kota," kata Syarif.

Sedangkan, Rp100 juta diduga diberikan Filipus Djap kepada Edi Setyawan sebagai fee untuk panitia pengadaan.

Untuk kepentingan penyidikan, tim KPK juga menyegel sejumlah ruangan di beberapa lokasi, antara lain ruang kerja Wali Kota Batu, Ruang ULP, ruangan Kepala Badan Kerja Sama Antar-Daerah (BKAD) dan ruangan lainnya di Pemkot Batu serta beberapa ruangan di kantor milik Filipus Djap.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Filipus Djap disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP.

Pasal itu yang mengatur mengenai memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima, Eddy Rumpoko dan Edi Setyawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.(as)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Menggunakan kursi roda Bupati Batu BaraOK Arya Zulkarnain ditahan bersamaan , Juga Tahan 4 Tersangka lainya. Dugaan suap proyek infrastruktur  di Batubara

         Dalam kasus suap ini, KPK menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah Bupati Batubara, OK Arya Zulkarnain, Kepala Dinas PUPR Pemkab Batubara Helman Herdady, dan pihak swasta Sujendi Tarsono alias Ayen. Dua orang tersangka lainnya adalah pemberi suap yaitu Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar. Keduanya merupakan kontraktor.

       Situasi  di Gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (14/9) jelang tengah malam, Sujendi Tarsono yang pertama kali keluar dari lobby Gedung KPK dengan mengenakan rompi oranye. Kemudian disusul OK Arya dan Syaiful Azhar.

        Setelah itu, Helman Hendardy dan Maringan Situmorang keluar dari Gedung KPK dengan mengenakan kursi roda. Kelima tersangka bungkam dan tak memberikan komentar sedikit pun.

        Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan OK Arya ditahan di Mapolres Jakarta Timur dan Sujendi ditempatkan rumah tahanan di Rutan KPK. Sedangkan, Helman ditahan di Rutan Salemba dan Maringan Situmorang dibawa ke Rutan Cipinang serta Syaiful ditahan di Mapolres Jakarta Pusat.

     "Demi kepentingan penyidikan, kelimanya ditahan untuk 20 hari ke depan," kata Febri kepada wartawan, Kamis (14/9/2017). KPK menahan lima orang tersangka ini dari hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT). OK Arya diduga menerima suap sebesar Rp 4,4 miliar terkait pengerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara tahun 2017. Uang tersebut merupakan pemberian fee terkait tiga proyek

            Uang Rp 4,4 miliar itu disebut berasal dari 2 pemberi suap yang merupakan kontraktor yakni dari Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar, dengan rincian sebagai berikut:

1. Rp 4 miliar dari Maringan terkait 2 proyek yaitu pembangunan jembatan Sentan senilai Rp 32 miliar yang dimenangkan PT GMJ dan proyek pembangunan jembatan Seimagung senilai Rp 12 miliar yang dimenangkan PT T.

2. Rp 400 juta dari Syaiful terkait proyek betonisasi jalan Kecamatan Talawi senilai Rp 3,2 miliar

Namun dalam OTT itu, KPK hanya mengamankan uang sebesar Rp 346 juta. Uang itu merupakan bagian dari pemberian Maringan yang totalnya Rp 4 miliar. Uang Rp 346 juta itu terdiri dari Rp 250 juta dan Rp 96 juta.

 

 

           Uang 250 juta didapatkan dari tangan Kadis PUPR Pemkab Batubara Helman Herdady, sedangkan Rp 96 juta dari tangan sopir istri Arya. Arya pun disebut menerima fee dari banyak pihak.(as)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Kunjungan China Law Society bertujuan menukar informasi dan sharing pengalaman Hukum, terlebih fokus penanganan Narkotika dan penanganan Korupsi.Jaksa Agung, M. Prasetyo  di temui usai pertemuan di Kejagung, Kamis (14/9)2017 mengatakan China Law  Society, Komunitas Hukum Tiongkok  yang datang kesini ingin saling sharing pengalaman dan sharing informasi juga penjajakan kerjasama hukum antara Kejaksaan Republik indonesia dengan China nanti. "Mereka adalah asosiasihukum Tiongkok yang memiliki jaringan sangat luas didirikan tahun 1949 dan mereka terdiri dari pakar hukum profesor-profesor, para pratisi dan beliau Mrs Bao  Shaokun ini pernah menjabat sebagai Jaksa agung di Fijian," ujarnya.

            Selanjutnya, M. Prasetyo menegaskan beliau memiliki pengalaman yang begitu besar  datang kemari  untuk menjajaki kerja sama  hukum antara Kejaksaan Indonesia dengan mereka. "Saya juga di undang bulan Desember untuk mengatakan dan menghadiri di Naning China. Saya akan pertimbangkan untuk menghadiri disana karena banyak sekali manfaatnya," tegasnya.Untuk itu, M.Prasetyo menjelaskan Kita tau dengan semakin masifnya kejahatan lintas negara yang tentunya perlu penanganan untuk hal tertentu rasanya ini sangat-sangat diperlukan. "Kita sangat banyak mendapatkan masukan dan  banyak hal yang kita diskusikan tentunya harapan kita apa yang di kita bahas tadi nanti membantu bagaimana mencairkan hubungan mencari solusi kira ada dikerjakan bersama khususnya lintas negara," jelasnya.

         Lebih lanjut, M. Prasetyo mengakui Saya sampaikan juga kepada beliau secara terbuka betapa marak dan banyaknya masuknya zat ediktif narkotika dari China pelaku China yang ada di Indonesia. "Saya berharap dengan pertemuan ini kita semua memiliki suatu perhatian khusus dan konsent yang begitu tinggi terhadap penanganan narkotika ini," akunya. Saat ditanya Salah satu fokus yang dibahas itu apa, M. Prasetyo mrincinya banyak hal yang kita bicarakan masalah korupsi , masalah kejahatan  negara itu masalah kejahatan lingkungan , masalah tindak pidana pencucian uang, masalah narkotika terutama." Mereka juga menyadari bersama kita dalam memberantas narkotika ini. Saya jelaskan betapa banyaknya korban selama anak muda indonesia yang menjadi korban narkotika karena saya prihatin pula mengalami hal sama," rincinya.

           Disinggung dengan ada perjanjian, M.Prasetyo mengungkapkan  Kita juga bikin perjanjian dan kita kerjakan bersama. Saling memberikan informasi,saling membagi pengalaman dan memberikan bantuan sekiranya memerlukan. "Ada kalah China perlu bantuan dari kita,sebaliknya kita perlu bantuan dari mereka. Untuk kegiatan direncanakan disini tapi dilakukan ditempat lain. Atau kita bawa kesana semua tentunya hal-hal yang kita harapkan nanti kedepan bisa saling membantu kita samakan," ungkapkan.Kerja sama seperti apa, M.Prasetyo menandaskan ialah kira.Saya katakan bahwa ini pendukung utama KPK, begitu banyak jaksa-jaksa kita kirim ke KPK dalam melaksanakan  tugas mereka. "Ya itu kita lakukan, kita dukung KPK meskipun kita butuh banyak Jaksa,tapi karena KPK perlu Jaksa kita kirimkan Jaksa. Tidak ada hal-hal yang dipersoalkan dengan KPK," tandasnyaKalau dari Tiongkok,  pengaruhnya, M. Prasetyo menambahkan Justru nanti akan kita bahas bersama ,kita akan melakukan kunjungan  lanjutan. ;Insyah Allah Desember saya pergi ke Cina," tambahnya.( vk)

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Konflik di lembaga antiraswa KPK berimbas ke Kejaksaan Agung, dalam pertemuan dengar pendapat dengan DPRD sepertinya Kejagung mengamini bila Penuntutan dikembalikan Ke Kejaksaan, sesuai keinginan dari kelompok pansus KPK. Kejagung memberikan contoh bahwa KPK di Malaysia  dan Singapura tidak punya wewenang untuk melakukan penuntutan. Dampaknya bila dikembalikan, akan bisa melemahkan KPK. “ Tudingan adanya Kejaksaan Agung meminta rencana penuntutan hal itu tidak benar dan apa lagi akan melemahkan KPK. Ini sepenuhnya kebijakan politik negara. “ Kalau tudingan itu ada hanya orang tak mengerti masalah, ujar Kejagung M. Prasetyo saat ditemui di gedung bundar Kejaksaan Agung, Kamis (14/9)2017

                Dikatakan di  Malaysia itu tidak mungkin, menyimpang apa yang sebenarnya.Bukan berarti bahwa kita menuntut tuntutan diserahkan pada kejaksaan. "Sepenuhnya adalah kebijakan politik negara ini. Jadi saya tak perlu menanggapi itu.   Biarlah orang menanggapi sendiri ," ujarnya. Ketika ditanya apa benar dapat teguran dari Wiranto , M. Prasetyo menegaskan Kata siapa. Saya tidak mengatakan seperti itu atau tidak. DPR RI kan.yang menjawab sendiri. Ini yang bicara seperti itu tidak tau bicara,kita tentunya yang hindarkan. Ketahui dulu masalah itu, tau dulu masalahnya apa tau baru komentar. Jangan komentar tanpa tau permasalahannya. Ya itu menyesatkan. "Semua Kejaksaan adalah pendukung utama,sama ini kan kebanyakan Jaksa kita dikirim kesana jangan dikirim semua, Kejaksaan sendiripun masih membutuhkan tenaga mereka. Kalau undang-undang menyatakan KPK serahkan pada Kejaksaan Agung serahkan lah banyak hal yang kita lakukan," tegasnya

             M.Prasetyo menjelaskan Sering kali saya katakan bahwa membubarkan melemahkan tidak , persis kegiatan korupsi itu masif harus ditangani bersama-sama. Itu lah saling bersinergi. "Pendapat yang kiri kanan berlian engga itu. Itu akan mengadu domba. Saya tidak tau itu dan siapa yang menulis itu. Saya tidak tau itu siapa? Kita cari yang menulis itu," jelasnya.Disinggung dukungan KPK itu seperti apa, M.Prasetyo merincinya Semua kita lakukan , kita latihan bersama mengirimkan jaksa-jaksa. Kalau disana Jaksanya  engga ada. Itu kita kirimkan , kita kirimkan tenaga jaksa pilihan. Mereka.yang melakukan  penuntutan di KPK. Tulislah yang benar. "Saya tidak katakan itu , akhirnya menimbulkan viral dan ada komentar-komentar yang melenceng dan menyesatkan..Saya minta mereka memberikan komentar pelajari dahulu," rincinya.(vk)

  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Komisi Pemberantas Korupsi  (KPK)  kembali bongkar  kasus dugaan korupsi, Tim Satgas KPK lakukan   operasi tangkap tangan (OTT), Rabu (13/9). Dalam OTT kali ini, Tim Satgas KPK disebut menangkap sejumlah pihak yang disebut merupakan Bupati Batubara, Sumatera Utara berinisial OAZ.

Ketua KPK, Agus Rahardjo membenarkan OTT ini. Namun, Agus masih enggan membeberkan pihak-pihak yang diciduk dan tindak pidana yang diduga dilakukan para pihak tersebut. Agus berjanji akan menyampaikan informasi lengkap mengenai OTT ini dalam konferensi pers, Kamis (14/9) pagi.

"Benar tunggu konpers besok pagi. Di Kabupaten Batubara," kata Agus saat dikonfirmasi.

Berdasar informasi, selain Bupati Batubara berinisial OAZ, dalam OTT ini tim Satgas KPK juga menangkap enam orang lainnya. Keenam orang yang berasal dari unsur pejabat daerah seperti kepala dinas dan dari unsur swasta itu ditangkap usai bertransaksi suap terkait pengurusan sejumlah proyek di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Selain menangkap Bupati Batubara, dan enam orang lainnya, tim Satgas juga menyita sejumlah uang tunai yang diduga merupakan barang bukti penyuapan.

Saat ini para pihak yang ditangkap sedang diperiksa intensif di Mapolda Sumatera Utara. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak tersebut. Hal senada juga disampaikan   Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (13/9) memembenarkan ada OTT . Bisa dibilang, banyak yang terlibat dalam OTT tersebut. Terkhusus kepala daerah. "Ada unsur penyelenggara di sana. Ada unsur pejabat daerah seperti kepala dinas dan ada unsur swasta juga," jelas Febri.

           Sejauh ini mereka masih dalam tahap pemeriksaan awal di Polda Sumut. Namun dari OTT tersebut, tim satgas KPK berhasil mengamankan sejumlah uang.Pundi-pundi uang tersebut diindikasikan sebagai penerimaan hadiah atau janji terkait fee pengurusan sejumlah proyek di daerah tersebut. Namun, Febri belum bisa membeberkan total jumlah uang yang diamankan dan terkait proyek apa saja. 

            Selanjutnya, setelah tahap pemeriksaan awal, tujuh orang yang tertangkap tangan itu akan dibawa ke Gedung KPK untuk tindakan lebih lanjut."Kami punya waktu sekitar 24 jam tentu saja sampai status dari pihak-pihak yang diamankan itu disimpulkan melalui proses hukum yang berlaku," jelasnya.Informasi lebih rinci kata Febri, akan disampaikan dalam konferensi pers pimpinan KPK yang digelar besok. 

             "Kita akan sampaikan juga persisnya siapa yang ditetapkan sebagai tersangka, atau siapa yang statusnya sebagai saksi, dan kasusnya terkait dengan apa," pungkas dia. Sebelumnya,diterima  kabar adanya OTT di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Adapun salah satu yang diamankan yakni Bupati Kabupaten Batubara Orang Kaya Arya Zulkarnaen. (as)

 

 

Page 1 of 22

Face Book Galleries

TIONGKOK(KORANRAKYAT.COM) Sekretaris Daerah Jawa Timur, Dr. H. Akhmad Soekardi membuka pusat promosi investasi, dagang,...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo secara resmi melantik Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima...
BANJAR, KORANRAKYAT.COM- Polres Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, mengadakan  Forum Group Discotion (FGD)  anti...
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Adanya pengeroyokan  pemukulan dan pemukulan terhadap Saldi Hermanto   salah satu...
  BANJAR,(KORANRAKYAT.COM)- .Babinkamtibmas  membuka lahan dengan menanam tanaman Hilikultura  Cabe, Semangka...
SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau Bank Jatim berencana membeli kembali...
Jakarta,Koranrakyat.com- Upaya menyelesaikan dan membahas kasus Ketua Fraksi Partai Nasdem Victor Laiskodat nampaknya...
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Adanya dugaan  aliran radikalisme dan aksi teroris yang mengancam keamanan tetap menjadi...
BOGOR (KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan perubahan yang saat ini sedang terjadi dengan begitu...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Dugaan suap terkait pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Provinsi...