Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Tema Kebijakan Fiskal 2020
Last Updated on Aug 18 2019

Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Tema Kebijakan Fiskal 2020

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga membacakan strategi kebijakan fiskal di tahun 2020 dalam pidato ketiga yang berlangsung di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8). "Dengan terus meningkatkan daya saing nasional, dengan bertumpu pada...
Pesan  Presiden  Pada 74 Tahun RI Kesatuan dan Keutuhan Negara Adalah hal Yang  Penting.
Last Updated on Aug 18 2019

Pesan Presiden Pada 74 Tahun RI Kesatuan dan Keutuhan Negara Adalah hal Yang Penting.

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) .Menjelang berlangsungnya upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan bagi bangsa Indonesia di usianya yang ke-74 tahun. Ia menegaskan bahwa kesatuan dan keutuhan...
Diperiksa Dugaan Korupsi Pembelian Batu Bara 400 Hektare
Last Updated on Jul 16 2019

Diperiksa Dugaan Korupsi Pembelian Batu Bara 400 Hektare

    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM- Pross pemeriksa kasus dugaan Tindak Pidana koruopsi pembelian lahan Batu Bara seluas 400 HA dan status ijinnya PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT. Indonesia Coal Resources anak perusah aan PT Antam,akhinrnya diperiksa dua saksi yiatu Ir Harry Andria Kepala...
Rapat Paripurna Istimewa HUT Ke- 11 Kabupaten Bengkulu Tengah.
Last Updated on Jul 16 2019

Rapat Paripurna Istimewa HUT Ke- 11 Kabupaten Bengkulu Tengah.

    BENGKULU TENGAH (KORANRAKYAT.COM) - Rapat Paripurna Istimewa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kabupaten Bengkulu Tengah. Dalam Rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Bengkulu Tengah yang ke-11 Tahun 2019.               Memperingati hari Ulang Tahun Kabupaten Bengkulu...
Presiden Jokowi Buka Pameran Karya Kreatif Indonesia 2019
Last Updated on Jul 12 2019

Presiden Jokowi Buka Pameran Karya Kreatif Indonesia 2019

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo membuka pameran bertajuk Karya Kreatif Indonesia 2019 di Hall A, Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 12 Juli 2019. Pameran yang menyuguhkan tema "Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui UMKM Go Export dan Go Digital" ini...

World Today

  •  
    Presiden Angkat Isu Rakhine State di

     

     

    BANGKOK(KORANRAKYAT.COM)  Presiden Jokowi kembali mengangkat isu Rakhine State dalam

     

 

   
   
 
       

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Bandung telah membacakan surat tuntutan terhadap terdakwa saudara Andi Winarto Dirut PT Hastuka Sarana Karya dengan pidana 15 tahun dengan denda Rp 1Miliar dan terdakwa Ali Nuridin mantan Direktur utama Bank Jawa Barat Syariah dengan penjara 7 tahun dan denda Rp 500 juta. Kemudian Hakim Tipikor memberikan waktu terdakwa mengajukan nota pembelaan sampai tangga; 8 Juli 2019.

                Kepala Pusat Penerangan dan Hukum  Kejaksaan Agung, Dr Mukri ditemui di Kejaksaan Agung Jalan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Selasa (2/7)2019 pada hari Senin(1/7)2019 Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Bandung (JPU) Kejari Kota Bandung telah membacakan surat tuntutan (requisitoir) terhadap terdakwa  Andi Winarto(Direktur Utama PT Hastuka Sarana Karya) dengan Pidana Penjara selama 15 tahun dan dengan denda sebesar Rp 1 Miliar subsidiair 6 bulan kurungan serta membayar uang pengganti Rp.631.551.488.584. "Subsidiair 7 tahun 6 bulan dan terdakwa Ali Nuridin ( Mantan Direktur Utama Bank Jawa Barat Banten Syariah( BJB Syariah) dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp 500 Juta Subsidiair 6 bulan kurungan serta membayar uang pengganti Rp 1.625.000.000 Subsidiair 3 tahun 6 bulan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Jawa Barat," ujarnya.

           Selanjutnya, Mukri menegaskan JPU Kejari Kota Bandung menyatakan para terdakwa terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi dalam pembiayaan Bank Jawa Barat Banten .Syariah(BJB Syariah) kepada PT Hastuka Sarana Karya tahun 2014 sampai dengan 2015 untuk pembelian kios oleh 161 End User pada Garut Super Blok dan pembiayaan BJB Syariah kepada CV Dwi Manunggal Abadi tahun 2016 yang dilakukan secara bersama-sama. "Sebagaimana diatur dalam pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah  dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP tegasnya.

           Mukri menjelaskan  setelah JPU Kejari Kota Bandung selesai membacakan surat tuntutan(requisitoir), kemudian Ketua Majelis  Hakim Pengadilan Tipikor  Bandung memberikan waktu kepada para terdakwa untuk mengajukan nota pembelaan (pledoi) dalam agenda sidang berikutnya, hari Senin 8 Juli 2019."Bahwa kasus tindak Pidana Korupsi ini terjadi,dimana terdakwa Andi Winarto selaku Direktur Utama PT Hastuka Sarana Karya ( Dirut PT HSK) dan pengguna tidak sah CV Dwi Manunggal Abadi( CV DMA) bersama-sama dengan Yocie Yusman selaku Direktur Pembiayaan BJB Syariah sudah terpidana dan sudah diputus terbukti dan berkekuatan hukum tetap ( Inkracht van gewisde) di Pengadilan Tipikor Bandung)," jelasnya.

         Lebih lanjut, Mukri merinci Dan terdakwa Ali Nuridin selaku Direktur Utama BJB Syariah( masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) dan bulan Juni tahun 2014 sampai dengan bulan Juli tahun 2016,telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum yaitu terdakwa Andi Winarto selaku Direktur PT HSK dalam mengajukan pembiayaan pembelian kios oleh 161 End User melalui  PT HSK pada Garut Super  Blok kepada BJB Syariah sebanyak empat kali. "Pada tahun 2014 sampai dengan 2015 sebesar Rp 566.448.200.000 sengaja memberikan anggunan berupa sertifikat tanah yang masih menjadi anggunan dan dikuasai oleh  Bank Muamalat Indonesia, menggunakan data end user yang tidak memiliki kemampuan dan tidak memenuhi persyaratan pembiayaan, melakukan tindakan yang menyimpang dari perjanjian kerjasama PT HSK dengan BJB Syariah namun dengan melanggar ketentuan-ketentuan pembiayaan yang berlaku pada BJB Syariah, Yovie Yusman dan terdakwa Ali Nuridin tetap menyetujui pemberian pembiayaan bahkan mendesak mempercepat proses pembiayaan kepada PT HSK," rincinya..

          Mukri katakan terdakwa Andi Winarto pada tahun 2016 telah mengunakan secara tidak sah CV Dwi Manunggal Abadi (CV DMA) milik Lie Sution Wiladi yang tidak memiliki kemampuan dalam mengajukan pembiayaan kepada BJB Syariah untuk membeli tanah dan bangunan di Jalan Malabar No.31 Bandung milik Andi Winarto sebesar  Rp 85 Miliar, namun dengan melanggar ketentuan-ketentuan pembiayaan  yang berlaku yang berlaku pada BJB Syariah," Yocie Gusman tetap menyetujui pembiayaan bahkan meminta Pihak Divisi Pembiayaan BJB  Syariah untuk mempercepat proses pembiayaan kepada CV DMA," bebernya.

         Sesuai data, Mukri mengungkapkan  tindakan terdakwa  Andi Winarto bersama-sama Yoice Gusman dan terdakwa Ali Nuridin(khusus untuk pembiayaan kepada PT HSK bertentangan dengan ketentuan-ketentuan pemberian pembiayaan yang berlaku  dan mengikat BJB Syariah yaitu Undang-undang Perbankan, Undang-undang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, Surat Keputusan Direksi BJB Syariah serta perjanjian antara BJB Syariah dengan PT HSK maupun CV DMA. "Bahwa perbuatan terdakwa Andi Winarto bersama-sama Yovie Gusmawan dan terdakwa Ali Nuridin dalam pemberian pembiayaan pembelian Kios GSB kepada 161 end user melalui PT HSK tahun 2014 sampai dengan 2015 dan kemudian dana pencairan pembiayaan-pembiayaan kepada End user oleh BJB Syariah sudah dialihkan semua kepada rekening terdakwa Andi Winarto atau suatu korporasi PT HSK dan telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp 548.259.832.594," ungkapnya.

          Masih  Mukri katakan  berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigasi Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor :49/LPH/XXI/12/2007 mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 548.259.832.594,00 dalam pemberian  pembiayaan pembelian Kios pada Garut Super Blok kepada 161 End User melalui  PT Hastuka Sarana Karya tahun 2014 sampai dengan 2015. "Dan laporan hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa  Keuangan No.12/LHP/XXI/02/2018 mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 84.916.655.990 dalam pemberian pembiayaan kepada CV DWI Manunggal Abadi pada tahun 2016," tandasnya. (vk)

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Akibat  dugaan korupsi pengadaan High Speed Diesel (HSD) ditahun 2010 yang diungkap oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Sehingga  yang mengakibatkan kerugian negara sebanyak Rp 188,75 Miliar, ini sesuai dengan hasil ;alpran BPK Ri dengan   9/LHP/XXI/02/2018 tertanggal 2 Februari 2018.    

          Direktur Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri,Kombes Pol Djoko Poerwanto, saat ditemui di Mabes  Polri, di jalan Tronojoyo No.3 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan  Jumat (28/6/2019)mengatakan bahwa kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi pengadaan High Speed Diesel (HSD) atau solar tahun 2010 silam sebesar Rp 188,75 miliar. "Hasil itu berdasarkan laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dengan nomor 9/LHP/XXI/02/2018 tertanggal 2 Februari 2018," ujanrya.

         Selanjutnya, Djoko menegaska kasus itu turut melibatkan eks Direktur Energi Primer Perusahaan Listrik Negara (PLN) tahun 2010 sekaligus mantan Direktur Utama PT PLN thun 2012, Nur Pamudji, sebagai tersangka."Kerugian negara dalam perkara di atas sebesar Rp 188.745.051.310,72," tegasnya.

       Untuk itu ditempat yang sama,  Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo  menjelaskan  dari jumlah tersebut, polisi telah berhasil menyita uang tunai sebesar Rp 173 miliar. Tampak di belakang para aparat, tumpukan uang tunai yang disebutkan sebesar Rp 173 miliar di atas meja yang telah disiapkan."Untuk barang bukti dalam atau fresh money yang berhasil diselamatkan oleh jajaran penyidik Direktur Tipikor Bareskrim yang saat ini digelar sejumlah Rp 173 miliar," jelasnya.

Berdasarkan penyelidikan, Pamudji diduga kuat menyalahgunakan wewenangnya dengan menunjuk PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) sebagai pemasok HSD untuk operasional sejumlah gardu listrik di Indonesia.

         Polisi juga mengatakan bahwa dari empat tahun memasok HSD ke PLN sesuai kontrak, TPPI dapat memenuhi sebelas bulan saja.

Akibatnya, PLN mengalami kerugian karena harus membeli solar dari pihak lain dengan harga yang lebih mahal.

           Pamudji dikenakan Pasal 2 dan/atau Pasal 3 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Saat ini, berkas perkara kasus tersebut telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Kejaksaan Agung.(vk)

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM-  Terkait dengan kasus tindak Pdaina Korupsi  dalam pembangunan  kapal  Perikanan di Kementerian kelautan  dan perikanan RI, ada 4 saksi  yang periksa yaitu Nur Azizi, Harmoko Prasmasji,  Gaduh Nur Hidayat dan  Adiriansroob Vrenfky Manuputty. 

               Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung, Dr Mukri di temui di Kejagung di Jalan Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis(20/6)2019 mengatakan  pada hari ini , 20 Juni 2019 penyidik Pidsus Kejaksaan Agung telah melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan kapal perikanan di            

              Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. "Ada pun 4 orang saksi yang diperiksa  yaitu 1 Nur Arif Azizi ( inspektur II pada inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI). 2. Ir Harmoko Prasmasji ( Direktur Jenderal  Perikanan Tangkap  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan RI periode 2015-2016), 3. Gaduh Nur Hidayat ( Sekretaris Dirjen Perikanan Tangkap dan Sekretariat Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Perode  tahun 2016). 4. Adriansroob Vrenfky Manuputy( Direktur PT Kairos Anugrah Marina),"ujarnya.

Selanjutnya, Mukri menegaskan pada saksi diperiksa terkait dengan dugaan tindak Pidana Korupsi, dimana pada tahun Anggaran 2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan  RI melakukan pengadaan bantuan kapal dengan Pagu anggaran sebesar Rp 477.958.245.000 dengan realisasi  angaran pembangunan kapal perikanan adalah sebesar Rp 209.767.095.831. "Berdasarkan ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak pembangunan  kapal perikanam, pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Turn Key yaitu pembayaran dilakukan apa bila satuan unit kapal telah sampai di lokasi," tegasnya 

                Untuk itu, Mukri menjelaskan namun sampai dengan akhir tahun 2016 dan 754 unit kapal , baru selesai 57 unit kapal sehingga sesuai syarat-syarat khusus kontrak pembangunan  Kapal Perikanan , maka yang seharusnya dibayarkan hanya untuk 57  unit kapal senilai Rp 15.969.517.536. " Sedangkan untuk 697 unit kapal yang tidak selesai seharusnya tidak dapat dibayarkan, akan tetapi pada akhir tahun anggaran adanya perubahan (addendum) ketentuan mengenai cara pembayaran dan yang semula dengan cara Turn Key, menjadi sesuai Progress dengan tujuan agar meskipun kapal belum selesai dikerjakan," jelasnya. pembayaran dapat dilakukan,." jelasnya. 

 

Jadi, Mukri merinci untuk 697 unit kapal yang belum selesai dikerjakan tersebut , akhirnya dibayarkan sesuai nilai kontrak atau secara keseluruhan sebesar Rp 193.797.578.295." Dan untuk sisa pekerjaan yang belum selesai di jamin dengan garansi bank," rincinya. (vk)

 

 

 

JAKARTA KORANRAKYAT.COM-  Terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit PT Bank Mandiri(Tbk) kepada PT Central Stall Indonesia. Pidsus Kejaksan Agung memeriksaa Saksi itu Rudy F Simanjuntak Special Assets Management (SAM) Bank Mandiri Pusat,

            Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung, Dr Mukri di temui di Kejagung di Jalan Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis(20/6)2019 mengatakan pada hari ini Kamis(20/6)2019 penyidik Pidsus Kejaksaan Agung telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit dari PT Bank Mandiri ( Tbk) kepada PT Central Stall Indonesia." Adapun saksi yang diperiksa yaitu Rudy F Simanjuntak( Special Assets Management( SAM) Bank Mandiri Pusat)," ujarnya..

              Selanjutnya, Mukri menegaskan bahwa sebelumnya penyidik telah menetapkan  7 orang tersangka inisial AP( Relationship Manager Bank Mandiri Solo),.MAEP( Mantan Team Leader Bank Mandiri CBC Solo) selaku pengusulan kredit kepada PT Central Stall Indonesia HA( Mantan Senior Credit Risk Manager RRM VII Semarang-Floor Solo) selaku pengusul Kredit Kepada PT Sentral Stell Indonesia, ED(CBC Manager PT Bank Mandiri Solo) selaku Komite Kredit Tingkat I, MSHM( PKMK-RRN VII Semarang Floor Solo) selaku Komite Kredit Tingkat ." SBR( GH Regional Commercial Sales 2) selaku Komite Kredit Tingkat II dan MSP ( PKMK- Commercial Risk) selaku Komite Kredit Tingkat II serta Korporasi PT Central Stall Indonesia dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi ini, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai  Rp 201.176.328.414," tegasnya.

 

          Untuk itu, Mukri menjelaskan bahwa kasus ini merupakan pengembangan dan pengungkapan kasus tindak pidana korupsi yang sama, dimana Penyidik telah menetapkan 2 orang tersangka Mulyadi Supardi alias Gua Ping atau Apung( Karyawan Swasta)dan Erika W Liong( Direktur Utama PT Central Stall Indonesia). "Dan keduanya telah disidangkan dan diputus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri ,Jakarta Pusat," jelasnya. (vk)

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Upaya pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang kuat dan solit, dalam pembentukannya Pansel KPK meminta masukan dan dukungan Kejagung, Polri, Mahkamah Agung bahkan Pemred untuk menjamin transparan.

                   Ketua Panitya Seleksi (Pansel) Komisi Pemberantas Korupsi (KPK),  Yenti Ganarsih ditemui di Mabes Polri di Jalan Tronojoyo No.3 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan , Kamis (13/6) 2019 mengatakan  memang memberitahukannya untuk menjaga transparansi apapun yang Pansel lakukan pada hari ini tahapannya adalah meneruskan audiensi yang kemarin yaitu KPK dan Jaksa Agung. " Sekarang Kapolri , nanti sore kita akan dengan Pemred , Minggu depan kita dengan Ketua Mahkamah Agung," ujarnya. 

                Selanjutnya, Yenti menegaskan jadi memang dalam program kami disini seperti kepada KPK maupun kepada  Jaksa Agung kami sampaikan bahwa pertama kami akan meminta bantu doktreking , yang kedua kami meminta masukan dari Kapolri, Jaksa Agung ,dan karena apa karena KPK itu dirikan juga dengan maksud untuk triker meganisme untuk membangun korelasi dan supervisi. "  Sehingga  kami menanyakan sejauh ini bagaimana hubungan diantara lembaga penegak hukum terhadap tindak Pidana Korupsi itu sendiri antara lain," tegasnya. 

                  Untuk itu, Yenti menjelaskan kemudian kita juga yang terakhir mengundang calon-calon dari Polisi untuk mendaftarkan . Begini saya sampaikan bahwa dalam undang-undang jelas disampaikan  bahwa komisioner KPK terdiri dari unsur Pemerintah dan unsur masyarakat , unsur Pemerintah diantaranya adalah Penegak hukum ." KPK adalah Lembaga Penegakan hukum dan pencegahkn korupsi . Jadi oleh karenanya kami mengundang dan memohon kepada Bapak Kapolri untuk Pak kapolri mengirimkan calon-calonnya untuk mendaftarkan  sebagai calon komisioner KPK. Sejauh ini pembahsaan kami lebih dari dua jam kita sudah melakukan hal-hal yang sangat positif," jelasnya. 

              Sementara  itu, Kapolri, Jenderal Pol  Muhammad Tito Karnavian mengatakan kami dari Polri terima kasih banyak kepada Pansel KPK yang dipimpin oleh ibu Yenti Ganarsih tadi kita diskusi dan beliau memberikan masukan sekaligus perkenalan tentang Pansel yang ada ini , memang ada dua anggota Pansel yang tidak sempat hadir  karena ada kegiatan lain Pak Hendardi dan Prof Indriyanto Seno Aji ." Kemudian dalam diskusi itu salah satu yang disampaikan adalah mengenai calon dari Polri. Karena dari undang-unndang KPK itu tadi  saya sampaikan, Komisioner dari unsur Pemerintah itu diantaranya adalah Penegak Hukum kepolisian. Kita juga memang ada dari awal sudah ada beberapa orang yang telah menjadi Komisioner diantaranya Pak Taufik Ruki, Ibu Basara Panjaitan disaat ini, Pak Bibit Waluyo sudah pernah ada," ujarnya.

                  Selanjutnya, Tito menandaskan ini dengan adanya pembukaan baru penggantian Komisioner Bulan Desember kemudian dilakukan pembukaan pendaftaran tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan 4 Juli 2019 tentunya dari polri juga akan berusaha mengirimkan perwira-perwira terbaik, khususnya perwira tinggi yang terbaik. "Salah satu kriterianya yang penting adalah Track recordnya baik, kemudian memiliki kemampuan bidang reserse terutama dalam penangnan kasus-kasus korupsi , sehat jasmani rohani dan nanti akan mengikuti asesment dan juga test dari panelis Pansel pemakalah dan lain-lain.oleh karena itu kami tentu berusaha memberikan calon-calon yang terbaik berapa jumlahnya tidak ada pembatasan," tandasnya. 

           Untuk itu, Tito menjelaskan kami sekarang sudah memiliki beberapa orang tapi kita membuka secara internal, sehingga prinsipnya nanti tentunya kami akan mengirim dan kita menyerahkan sepenuhnya kepada Pansel untuk menilainya. Mudah-mudahan dari Polri ada terpilih. "Kenapa kalau seandainya dari Polri terpilih akan mempermudah sinergi Kepolisian, karena Kepoliisian polri ini juga memiliki jaringan nasional dan juga ada elemen-elemen penanganan kasus korupsi  Dirtipikor Mabes Polri, di Polda-polda juga ada , Kasi Tipikor, di polres ada Satipikor ini bisa dimanfaatkan oleh KPK untuk menjadi mesin bersama-sama memberantas , KPK memberatas kasus Korupsi, mencegah Korupsi  yang sebesar ada di Indonesia itu tidak mudah," jelasnya.

Lebih lanjut, Tito merinci sinergi ini lah mudah-mudahan bisa di bangun ketika ada siapa tahu terpilih komisioner salah satu ada Polri akan mempermudah kerja sama sinergi ini . Itulah kira -kira harapan kita .Sekali lagi kita akan mengirimkan kader-kader terbaik untuk ikut dalam seleksi ini. "Dan prinsip dari pada Polri akan berusaha maksimal bekerjasama dengan KPK dalam rangka pemberantasan korupsi," rincinya.  

               Ketika ditanya apa dari Pansel apakah sudah mengantongi anggota Polri, Yenti mengakui belum mengantongi  dan yang diam-diam belum ada juga, jadi tidak ada apa-apa dikantong." diharapkan yang ingin mendaftar segera mendaftarkan,  Pembukaan belum dan yang diam -dian belum ada juga tidak ada apa-apa di kantong," akunya.

              Lebih lanjut, Yenti membeberkan Pertama kita akan ke BIN  dan juga akan ke BNPT adalah sesuatu yang baru karena eranya seperti ini sehingga kita jujadiga tidak mau kecolongan jangan sampai terpapr  radilkalisme, kita juga akan ke BNPT selain ke BIN. "Kita selala kita lakukan traking untuk itu. Kemudian nanti malam kita akan ada pertemuan dengan Pemred menyampaikan ada transparan   ikut komlain dan ananti malam kita akan jan 19.00. hingga  jam 22.00 kita akan mendengarkan diskusi dan mendengarkan masukan-masukan dari Pemred terkait karena permaslahan Korupsi itu per. Setiap pimpinan KPK itumasalahan kita semua menimbulkan permasalahan penegak hukum semata. apa lagi masalah KPK termasuk permasalahan dari media. Dimana Media juga harus andil untuk membongkar korupsi dan juga menjaga agar marwah penegak hukum penindak korupsi tetap bagus," bebernya. 

Ditempat yang sama, Wakil Ketua Pansel KPK, Harkristuti Harkriswono mengatakan kalau mengenai syarat-syarat administratif saya kira sudah ada undang-undangnya tidak perlu sampaikan, pada dasarnya kami  mencari pimpinan KPK yang pertama yang memiliki integirtas. kedua  adalah kopetensi, karena integritas karena kopetensi adalah sangat banyak kendalanya. "Kami juga berharap orang punya pengalaman organisasi jangan memimpin karena kita tahu bahwa di KPK ada masalah di dalam jadi calon ini harus bisa menghadapi  dan merangkul semua pihak yang ada didalam organisasi." ungkapnya.

               Harkristuti menandaskan Kami juga tentu berharap dan saya agak tidak sepakat  kita cari setengah dewa tapi yang bisa mengharapkan tetapi bisa menghadapi venjer , punya keberanian, akan tetapi dasarnya adalah hal-hal yang tergantung kepada penegak hukum tinggal kita sangat berharap orang -orang yang kita pilih  itu adalah punya kebijaksanaan tetapi bukan bijak sana bisa sini tetapi waydan bisa mengayomi organisai dan jangan lupa ini jika ada satu lembaga ada kolektif weidar ship  setiap pimpinan KPK itu bisa bersama-sama mengirim utusan tidak hanya satu atau dua dan  kita tidak berharap." Dalam keputusan harus dengan voting.. Karena kita organisasi penggempur, pengambilan keputusan diambil atas dasar hukum bukan voting. ini yang kita harapkan kedepannya, "tandasnya.   

Sesuai perkembangan, Tito mengungkapkan begitu juga udah ada beberapa nama yang sudah menyampaikan keinginan-keinginan nya untuk maju di  AS SDM  ada 8 tetapi masih terbuka kesempatan dan nantinya pembukaannya tanggal 17 Juni sampai 4 Juli." Jadi masih ada waktu,saya juga dalam forum ini sebagai rekan-rekan terutama Perwira Tinggi ,saya harapkan yang ingin mendaftar segera mendaftar, tolong cek betul track record masing-masing kemudian HKPN masing-masing ada atau tidak karena itu menentukan,  disamping tentunya kopetensi  pengelaman pernah di reserse pernah menanngani kasus korupsi lebih bagus tentu ada yang lain seperti tes kesehatan, fisik maupun phisikis," ungkapnya .

 

          Tito menambahkan Kemudain komitmen of interes, Selama ini sudah banyak anggota  Polisi yang sudah ada berada di KPK dan jalan salah , KPK awal berdiri sudah banyak anggota pendahulu polisi yang masuk sebagai Ketua,Sebagai Deputi, sebagai pak Erwin Narko, sebagai direktor penyidikan , sebagai penyidik banyak sekali. "Sebagian besar mereka profesional dan  mereka selesai dalam prestasi yang baik tidak membuat masalah. Sepanjang mereka sudah masuk dalam KPK sudah terikat dalam segala peraturan KPK meskipun mereka anggota Polri. Kitapun tidak banyak ikut campur tentang operasionalnya yang mungkin kalau maasakahapembinaan karirnya mereka sudah selesai perlu kembaki ke Polri kesempatan mereka sekolah kesempatan mereka untuk dipromosi, dan yang lain-lain. Kala terkait karena itu bagus dipromosi kalau engga bagus ya engga promosi. Operasional kalau sudah masuk ke KPK yasilakan ikuti aturan KPK," tambahnya.( vk))

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) -  Kejaksaan  melakukan penangkapan terhadap terpidana Ir Prayitno Hidayat ( Pensiunan PNS Badan Pertanahan Kota Manado) di kompleks pertokoan Mebel Samsuri Jalan Oerip Sumoharjo No.57 Kabupaten Ponorogo Jawa Timur.

        Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung, Dr Mukri SH MH ditemui di Kejaksaan Agung mengatakan pada  Kamis,(2/5 ) Mei 2019 pada pukul 15.28 Wib, tim Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara bersama-sama dengan Tim Kejaksaan Negeri Manado,Tim Kejaksaan Negeri Sleman dan intelejen Kejaksaan Negeri Ponorogo  berhasil menangkap  terpidana Ir Prayitno Hidayat . " Pensiunan PNS Badan Pertanahan Kota Manado) di kompleks pertokoan Mebel Samsuri Jalan Oerip Sumoharjo No.57 Kabupaten Ponorogo Jawa Timur," ujarnya.

         Selanjutnya,Mukri menegaskan terpidana Ir Prayitno Hidayat ditangkap dalam rangka Eksekusi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1030 K/Pid/2012 tanggal 22 Januari 2013 yang menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pemalsuan surat(sertifikat ) atas sebidang tanah seluas 3.056 M2 yang terletak di Kelurahan Malendeng Kecamatan Tikala Kota Manado Manado. "Ini, miliknya saksi korban Sitty Sugihartaty sebagaimana melanggar pasal 263 ayat 1 KUHP dan dijatuhkan pidana penjara selama 10 bulan," ujarnya.

        Selanjutnya, Mukri menegaskan  bahwa akibat perbuatan pidana,saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp 1,7 Miliar," Setelah dilakukan penangkapan, terpidana langsung dibawa dengan menggunakan pesawat menuju Manado Sulawesi Utara untuk di eksekusi oleh Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Manado. " Dengan dimasukan ke dalam Klas I-B Malendeng Manado Sulawesi untuk untuk menjalani hukuman,"  tegasnya.(vk)

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan kasus dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau. Sofyan Basir diketahui memiliki jumlah harta kekayaan senilai Rp 119.962.588.941. Informasi ini berdasarkan dokumen digital laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Sofyan Basir yang diunduh dari situs https://elhkpn.kpk.go.id, Rabu (24/4/2019).

       Sofyan tercatat melaporkan jumlah harta kekayaannya selama tahun 2017 pada 31 Juli 2018. Pertama, Sofyan tercatat memiliki 16 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Bogor, Tangerang Selatan, Bekasi dan Jakarta Pusat. Nilainya mencapai Rp 37.166.351.231. Kedua, Sofyan mempunyai 5 jenis mobil, yaitu Toyota Alphard, Toyota Avanza, Honda Civic, BMW, Land Rover Range Rover. Nilai total aset mobil itu sebesar Rp 6.330.596.000. Ketiga, Sofyan memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 10, 276 miliar. Kemudian, surat berharga senilai Rp 10,313 miliar.

       Kas dan setara kas yang dimiliki Sofyan sebesar Rp 55.876.641.710. KPK sudah menjerat mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, mantan Sekjen Golkar Idrus Marham, dan Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited. Pada pengembangan sebelumnya, KPK juga sudah menetapkan pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal, Samin Tan, sebagai tersangka.

        Sofyan diduga bersama-sama membantu Eni dan kawan-kawan menerima hadiah atau janji dari Kotjo untuk kepentingan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1. Ia diduga secara aktif menghadiri sejumlah pertemuan dengan Eni, Idrus, dan Kotjo. Hingga Juni 2018, diduga telah terjadi pertemuan antara Sofyan, Eni, dan Kotjo serta pihak lainnya di sejumlah tempat, seperti hotel, restoran, kantor PLN dan rumah Sofyan.

        8 Fakta Sidang Seputar Keterlibatan Dirut PLN Sofyan Basir dalam Dugaan Suap KPK memandang pertemuan antara Sofyan, Eni, Idrus dan atau Kotjo sudah berulang kali dan cukup intensif membahas kepentingan proyek PLTU Riau-1. Dalam sejumlah pertemuan itu membahas sejumlah hal terkait proyek pembangunan PLTU Riau-1. Beberapa di antaranya, terkait Sofyan menunjuk perusahaan Kotjo untuk mengerjakan proyek, lalu menginstruksikan salah satu direktur di PT PLN untuk berhubungan dengan Eni dan Kotjo. Kemudian, Sofyan juga diduga menginstruksikan seorang direktur PT PLN untuk menangani keluhan Kotjo.

          Kotjo mengeluh karena lamanya penentuan proyek PLTU Riau-1 tersebut. Sofyan juga membahas bentuk dan lama kontrak dengan perusahaan-perusahaan konsorsium(as)

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Kelanjutan proses pemeriksaan dilakukan Satgas Antimafia Bola, setelah perampungan berkas perkara Joko Driyono, kini  Satgas Antimafia Bola memanggil Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga ( Sesmenpora), Gatot S Dewa Broto, pada Selasa (2/4/2019). Gatot dipanggil sebagai saksi untuk tersangka mantan anggota Exco PSSI Hidayat dalam kasus dugaan pengaturan skor pada pertandingan antara Madura FC melawan PSS Sleman.

           Kepala Biro Penerangan Masyarakat,Brigjend Pol Dedi Prasetyo di temui di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa ( 2/4)2019 mengatakan selain Gatot, satgas juga memanggil beberapa saksi lainnya untuk kasus tersebut. "Yang pertama adalah Sesmenpora Pak Gatot Dewa Broto, kemudian Pak Sanusi, Kepala Biro Hukum Kemenpora, dan Pak Jacob Sarosa, Plt Bendahara Umum PSSI. Hari ini dimintai keterangan Satgas Antimafia Bola," ujarnya.

          Selanjutnya,  Dedi menjelasknan dalam kasus ini, Hidayat diduga berperan dalam memengaruhi manajer Madura United Januar Hermawan untuk mengatur skor pertandingan antara Madura FC melawan PSS Sleman." Dugaan pengaturan skor pada kompetisi Liga 2 antara Madura FC dan PSS Sleman mencuat setelah Manajer Madura FC Januar Herwanto berbicara di acara Mata Najwa edisi " PSSI Bisa Apa Jilid 1" jelasnya.

          Lebih lanjut, Dedi menandas kan Kala itu, Januar menyebut ada keanehan pada laga timnya kontra PS Sleman. Salah satu yang disebut Januar adalah soal "offside dua kilometer"." Kasus dugaan pengaturan itu sudah dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan pada Jumat (11/1)2019," tandasnya.( vk)

 

 

 

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM-  Mantan PLT  Ketum PSSI Joko Driyono  akhrnya di tahan, Joko dituding anti mafia Bola  telah menghilangkan barang bukti.Jokdri telah diperiksa sebanyak lima kali.

            Kasatgas Antimafia Bola, Brigjen Pol Hendro Pandowo, di temui di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (25/3)2019 mengatakan Joko Sriyono akhirnya ditahan setelah lima kali pemeriksaan sebagai tersangka kasus pengerusakan barang bukti."Pada hari ini 25 Maret 2019 saudara JD hadir dan tadi pukul 10.00 WIB dilakukan pemeriksaan dan dilakukan gelar perkara, dan pukul 14.00 WIB Satgas Antimafia Bola telah lakukan penahanan terhadap JD untuk proses penyidikan selanjutnya," ujarnya.

           Selanjutnya, Hendro menegaskan Joko Driyono ditahan karena diduga sengaja merusak barang bukti yakni sejumlah dokumen yang berkaitandengan kasus pengaturan skor dan tengah diinvestigasi oleh Satgas Antimafia Bola Polri."Oleh karena itu, Joko Driyono diduga memiliki keterkaitan dengan kasus pengaturan skor, lantaran memerintahkan tiga orang untuk memusnahkan dan merusak barang bukti," tegasnya.

        Untuk Hendro menjelaskan yang bersangkutan diduga memerintahkan pengrusakan untuk mengaburkan informasi lain terkait kasus pengaturan skor."Untuk mengaburkan sehingga barbuk yang kita butuhkan tidak ada, sehingga kita tidak bisa gali lebih dalam pengaturan skor lain. Tapi sudah ada (penggalian informasi lebih dalam) dari enam penahanan tersangka yang lain sebelumnya," jelasnya.

            Lebih lanjut, Hendro merinci Joko Driyono  ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak hari ini atau tanggal 25 Maret 2019 hingga 13 April 2019 mendatang."Joko Driyono dikenakan Pasal 363 KUHP terkait pencurian dan pemberatan, Pasal 232 KUHP tentang perusakan pemberitahuan dan penyegelan, Pasal 233 KUHP tentang perusakan barang bukti, serta Pasal 221 jo 55 KUHP," rincinya.

 

          Jadi, Hendro menambahkan Joko Driyono  Ditahan di rutan Polda Metro Jaya, mulai 25 Maret sampai 13 April, 20 hari ke depan." Ancaman 7 tahun penjara, pencekalan 6 bulan dan belum habis, sehingga cukup lakukan penahanan," tambahnya.( vk) 

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera memeriksa Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam kasus dagang sapi  jual beli jabatan di Kementerian Agama. Lukman akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi yang menjerat Ketua Umum PPP, Romahurmuziy alias Romy yang menjadi tersangka suap jual beli jabatan.“Pasti akan dimintai klarifikasi,” kata Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif di Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Syarif mengatakan salah satu hal yang akan diklarifikasi dari Lukman adalah soal uang yang disita KPK dari ruang kerjanya di Kemenag.KPK menggeledah ruangan Lukman, serta ruang Sekretaris Jenderal Kemenag, M Nur Kholis Setiawan dan ruang Kepala Biro Kepegawaian Kemenag pada Senin (18/3/2019).Dari ruang kerja Lukman, penyidik menyita uang dalam bentuk rupiah sebanyak sekitar Rp 100 juta dan dalam bentuk dolar Amerika Serikat.

Syarif mengatakan belum tahu asal uang itu.“Saya belum tahu, tapi nanti itu salah satu yang diklarifikasi.”Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani mengatakan uang itu berasal dari honorarium Lukman dan bisa dipertanggungjawabkan.“Betul (begitu penjelasan beliau kepada saya),” kata Arsul.

         Tak cuma ruangan Menteri Agama, pada hari yang sama, KPK juga menggeledah kantor DPP PPP, Jakarta.KPK menggeledah ruangan Ketua Umum, bendahara umum dan ruangan lainnya. KPK menyita dokumen tentang posisi Romahurmuziy di PPP. Pada malam harinya, KPK juga menyita rumah Romy di Condet, Jakarta Timur dan menyita laptop.

          Dalam perkara ini, KPK menetapkan Romy dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi menjadi tersangka.KPK menyangka Romy menerima suap Rp 300 juta dari dua kepala kantor agama itu untuk mempengaruhi hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama.(as) 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM-   Terkait  kasus  penyalagunaan wewenang pemberian fasiltas pembiayaan yang di lakukan Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) periode tahun 2014-2016. Dalam pemeriksaan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan diminta keterangan di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri.. diduga rugikan negara 548 Millar terkait kredit fiktif di BJBS. 

               Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Brigjend Pol Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin(18/3)2019 mengatakan  terkait dengan masalah  Tindak Pidana penyalagunaan wewenang pemberian fasilitas pembiayaan oleh Bank Jabar Banten  Syariah atau BJBS periode  tahun 2014 -2016. "Yang terjadi di Bank Jabar Bank Jabar Banten Syariah Bandung ini karena pada saat beliau itu menjabat sebagai Gubernur secara otomatis Gubernur adalah salah satu pemegang saham terhadap bank tersebut 38 persen," ujarnya..

            Selanjutnya,Dedi menegaskan diminta keterangan juga terkait tekait pengangkatan dengan salah pejabat utama  YB dan YB ini diduga untuk melakukan perbuatan melawan hukum penyimpangan penyalagunaan fasilitas BJBS ." Karena peran gubernur salah satu pemegang saham dan gubernur juga mengetahui YB yang tadinya teman beliau saat kuliah salah satu Dirut pejabat utama di bank tersebut diminta keterangan terkait masalah yang dilakukan," tegasnya.

            Ketika ditanya kenapa baru sekarang HR baru dipanggil lagi, Dedi menjelaskan ini sudah panggilan kedua, yang  pertama tidak hadir karena beberapa kegiatan. Kedua, ini diundang karena sifatnya masih penyelidikan dan belum naik pada tahap penyidikan. Sekaligus beliau mengklarifikasi . Ya memang betul peristiwa tersebut masa jabatannya beliau. "Tentunya hal tersebut di dalami hasil-hasil dari OJK dan kita juga sudah bersifat tentang adanya penyimpangan fasilitas kredit yang dilakukan oleh saudara YB. Melibatkan direksi ,prosesnya tidak secepat mungkin tapi proses penyelidikan ini didahului analisa dan esesment dan barang bukti,dokument-dokument yang dimiliki oleh penyidik," tegasnya.

              Apakah ini pengembangan dari kasus nya, Dedi merinci  ini masih perlu pendalaman lebih lanjut dan kita akan periksa kembali baik bersama OJK. Dimana OJK sebagai saksi ahli, bagaimana proses kredit macet ,karena ada fasilitas kredit yang sudah macet tapi itu tidak dilaporkan. Itu kejadian antara tahun 2014 hingga 2016. Itu baru ketahuan pada tahun 2017. "Tahun 2018 beri esesment lagi, itu juga oleh OJK jadi itu kemudian itu tidak dilaporkan oleh Gubernur.Dimana gubernur sudah melakukan peneguran secara lisan kepada Dirut maupun direksi kalau tertulisnya belum tapi ini didalami lagi oleh penyidik akibatnya merugikan uang negara," rincinya.

           Disinggung apakah ini dilalukan oleh dalam, Dedi mengungkapkan Ini tergantung Direksi yang akan dilaksanakan minggu ini sampai minggu depan. Jadi untuk mendapatkan tersangka barunya kira-kira masih akan ditingkatkan dahulu statusnya dari penyelidikan ke penyidikan." Setelah penyidikan baru didalami kembali dari hasil keterangan para saksi,keterangan ahli dan kerja saat ini," ungkapnya.

         Saat di sorot dirangkaikan keterangan saksi dan dari YB ini berkembang lagi, Dedi menandaskanYa tidak menutup kemungkinan dan tentunya akan di teliti dan digelar kembali kalau ada kesesuai sama bukti , dokument dan keterangan berapa               

saksi. Apakah ada laporan ada pemanggilan HR sehingga Polisi melakukan pemeriksaan kembali, Ya kan ada laporan dan OJK sudah menyampaikan." Kalau disini saya melihat dari tahun 2018 terkait dengan fasilitas itu dan penyalagunaan, pemberian fasilitas pembiayaan itu kredit yang diberikan oleh Bank Jabar Banten Sairah," tandasnya.

             Berapa besar yang disebutkan, Dedi menambahkan ya nanti,kita akan sampaikan.bila status sudah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Itu masih berproses melalui mekanisme gelar perkara, " Ya minggu depan," tambhanya.

          Sementara Aher merasa tidak tahu menahu soal kredit fiktif BJBS senilai 548 M , kendati saat itu menjadi salah satu pemegang saham (vk/im)

Friday, 15 March 2019 05:55

Romy Ketum PPP Diperiksa Di Polda Jatim Oleh KPK

Written by

 

SURABAYA(KORANRAKYAT.COM)  Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuzy diperiksa di Polda Jatim, setelah dilakukan tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Belum diketahui kasusnya, sehingga Romy digelandang ke Mapolda Jatim hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan.

        Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Timur Komisaris Besar Frans Barung Mangera membenarkan pada wartawan menmbenarkan adanya OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di wilayahnya.

         Barung menjelaskan, salah seorang ketua umum partai politik itu ditangkap dan kini menjalani pemeriksaan di Markas Polda Jawa Timur "Info itu benar, tapi tanya ke KPK ya," kata dia saat dihubungi, Jumat (15/3/2019).

         Diperoleh keterangan  Romy ditangkap KPK sekitar pukul 09.00 win di kantor Wilayah ( Kanwil) Kementerian agama di Sidoarjo Jawa Timur. Sementara dari kementerian  Agama RI hingga saat ini  masih belum memberikan keterangan, terkait tertangkapnya Romy dikantor Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur di Sidoarjo.

          Pemeriksaan yang dilakukan KPK di Markas Polda Jawa Timur seusai penangkapan itu akan menentukan apakah pihak-pihak yang diamankan dalam OTT, bakal ditetapkan menjadi tersangka atau dilepas.KPK memiliki waktu 1 x 24 jam usai penangkapan untuk memastikan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam OTT. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka biasanya akan langsung menjalani penahanan.Sementara  Ketua KPK Agus Raharjo membenarkan OTT terhadap Romy, namun ia menyampaikan hingga saat ini masih diperiksa di Polda Jatim yang bersangkutan dengan sejumlah pihak yang terkait.(mt/as)

 

 

 

   
 

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Direktorat Cyber Crime  Bareskrim Mabes Polri kerja bareng dengan kedutaan Meksiko menangkap dua Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga melakukan tindak pidana penipuan online (website fraud) terkait penjualan alat-alat kesehatan. Kedua tersangka AR dan JG, yang ditangkap sekitar dua pekan lalu. AR ditangkap di Jakarta,  JG ditangkap di Batam. 

 

           Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Cyber Crime Bareskrim Mabes Polri, Kombes Rickynaldo Chairu ditemui di Mabes Polri, Jakara Selatan,Jumat (8/3)2019  mengatakan para tersangka menipu seorang Warga Negara Meksiko berinisial AM. "Penipuan ini penipuan yang ada di website. Website yang memperdagangkan atau memperjualbelikan alat-alat kesehatan. Website-nya itu www.bastmed.com," ujarnya.

 

      Selanjutnya, Rickynaldo menegaskan kasus tersebut bermula dari laporan korban kepada Direktorat Siber milik Kepolisian Meksiko. Setelah ditelusuri, diketahui bahwa pelaku berdomisili di Indonesia. Polisi pun menemukan kediaman kedua tersangka. Dimana peran AR adalah berkomunikasi dengan korban melalui surat elektronik dan mencari rekening untuk menampung uang hasil penipuannya. Sementara itu, JG merupakan pemilik daripada rekening yang digunakan untuk menampung hasil penipuan. Polisi mencatat, kerugian yang dialami korban AM sebesar 8.400 dollar Amerika atau sekitar Rp 118 juta. "Kemudian para korban ini mengirimkan atau mentransfer uang ke rekening penampung. Total kerugian yang sudah dikirimkan uang ke rekening penampungan melalui jual beli www.bastmed.com ini alat kesehatan atau alat medis sebesar 8.400 dollar. Polisi menduga, masih banyak korban lainnya, dilihat dari transaksi pada rekening penampungan tersebut.," tegasnya. 

 

Untuk itu, Rickynaldo  menjelaskan Total kerugian para korban, mencapai miliaran rupiah. Polisi menilai, laman website yang bagus dan rapi serta harga produk yang ditawarkan menjadi daya pikat sehingga korbannya tertipu. Saat ini, polisi masih memburu seorang tersangka berinisial JD yang telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). "Dari dua tersangka tersebut, polisi menyita sebuah smartphone, sebuah laptop, kartu identitas tersangka, kartu ATM, dan buku rekening," jelasnya. 

 

Sesuai data yang ada, atas tindakannya, para pelaku akan disangkakan Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 45 atas 2 jo Pasal 28 ayat 1 dan/atau Pasal 51 ayat 1 dan ayat 2 jo Pasal 35 dan/atau Pasal 36 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian, tersangka juga dikenakan Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ancaman maksimal dari tindak pidana yang dilakukan mereka adalah 20 tahun. (vk)

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Mantan Staf KBRI Ditengarai terlibat suap, dilaporkan pada  1 januari 2019  terkait   ansuransi perlindungan pekerja migran Indonesia di Singapura tahun 2018. 

          Akhinya,Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri menangani kasus korupsi suap dan gratifikasi diduga dilakukan oleh staf KBRI inisal ARM yang ada di Singapura.  ARM diduga menerima 300.000 Dolar Singapura dan kini  belum ditahan. 

          Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Brigjend Pol Dedi Prasetyo di Mabes Polri ,Rabu (27/202019 mengatakan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri  yang menangani perkara laporan polisi  dari Bareskrim tanggal 1 Januari 2019 ." Telah dilakukan proses pemeriksaan dan pedalaman dari berbagai saksi, kemudian  dari berbagai bukti-bukti yang dimiliki terkait menyangkut masalah Pidana korupsi penyuapan atau gratifikasi dan atau pencucian uang yang dilakukan oleh salah satu  staf KBRI yang ada di Singapura," ujarnya .

         Dedi katakan menegaskan ini  terkait  masalah skema ansuransi perlindungan pekerja migran Indonesia di Singapura. tahun 2018. Kemudian yang bersangkutan di jerat pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 ,kemudain pasal 12 a dan pasal 12 b Undang-undang  No 31  tahun 1999 sebagaimana di rubah Undang-undang no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi.  ".Pasal 3 undang-undang no. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak Pidana Pencucian uang. Junto pasal No.55 ayat 1itu KUHP," tegasnya.

         Dedi jelaskan tersangka tersebut atas nama  saudara ARM selaku mantan atase tenaga kerja KBRI di Singapura . Yang bersangkutan diduga menerima suap dan gratifikasi saat ini senilai 300.000 Dollar Singapura. "Kemudian rencana tindak lanjut nanti akan koordinasi dengan PPATK  terkait menyangkut masalah pembuktian tindak pidana pencucian uang nya," jelasnya. 

           Dedi katakan akan memanggil  berapa saksi dari staf KBRI dan nanti akan melakukan penyitaan beberapa dokument terkait menyangkut masalah tindak pidana korupsi tersebut dan juga akan berkoordinas dengan otoritas Singapura dan akan memeriksa beberapa saksi negara Singapura dalam hal ini untuk penguatan tersangka tersebut." Untuk langkah-langkah yang kami lakukan Direktorat Bareskrim Polri telah menetapkan saudara ARM mantan atase tenaga kerja Singapura sebagai tersangka," rincinya,

       Ketika ditanya modusnya Dedi membeberkan ini masalah skema asuransi perlindungan pekerja migran Indonesia yang ada di Singapura tahun 2018." Nanti akan diperiksa dahulu beberapa staf KBRI kemudian dari pihak otoritas Singapura termasuk dengan warga Singapura yang terkait dengan dalam peristiwa tersebut," bebernya.

 

     Disinggung apakah tersangka sudah ditahan, Dedi mengakui  belum ditetapkan dari hasil gelar perkara dahulu tanggal 21 Febuari 2019.." ya, sekarang sudah tidak di KBRI lagi dan sudah dialih tugaskan. karena ada indikasi korupsi dialihkan tugaskan," akunya.( vk)

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi sebagai tersangka korupsi terkait pemberian izin tambang. KPK menyangka Supian telah memanfaatkan jabatannya untuk memberikan izin kepada 3 perusahaan tambang di wilayahnya selama periode 2010-2012.

          "Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, kami menemukan dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam pemberian izin tersebut," kata Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif di kantornya, Jakarta, Jumat, 1 Februari 2019.

         KPK menyangka Supian telah memberikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada PT Fajar Mentaya Abadi, PT Billy Indonesia dan PT Aries Iron Mining. Izin tersebut dia berikan padahal ketiga perusahaan belum memiliki dokumen pendukung, seperti dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

            Dari pemberian izin itu, Supian memperoleh mobil Toyota Land Cruiser senilai Rp 710 juta, mobil Hummer H3 senilai Rp 1,35 miliar dan uang Rp 500 juta. Selain itu, karena izin tambang yang diberikan Supian tanpa melalui prosedur yang benar, negara telah merugi senilai Rp 5,8 triliun dan USD 711 ribu. Kerugian negara dihitung dari hasil eksplorasi pertambangan bauksit dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan yang dilakukan tiga perusahaan.

             KPK menyatakan penetapan tersangka terhadap Supian adalah hasil penyelidikan dengan motede case building. Metode tersebut berbeda dari operasi tangkap tangan yang kerap dilakukan KPK sebelum menetapkan seseorang menjadi tersangka. (as)

Page 1 of 25

Ekonomi Makro

  •  

     

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) ,  Bertempat di Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Dirjen

     
  •  

     

     

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Jelang  bulan Ramdhan dan lebaran Satgas Pangan  melakukan berbagai

     
  •  

     

     

    JAKARTA (KORANRAKYAT.COM) Maskapai penerbangan Garuda Indonesia telah menghentikan

     
  •  

     

     

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo hari ini, Selasa, 12 Maret 2019, membuka Rapat

     

Malang Raya

Rendra Bupati Malang Ditahan