Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Tema Kebijakan Fiskal 2020
Last Updated on Aug 18 2019

Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Tema Kebijakan Fiskal 2020

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga membacakan strategi kebijakan fiskal di tahun 2020 dalam pidato ketiga yang berlangsung di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8). "Dengan terus meningkatkan daya saing nasional, dengan bertumpu pada...
Pesan  Presiden  Pada 74 Tahun RI Kesatuan dan Keutuhan Negara Adalah hal Yang  Penting.
Last Updated on Aug 18 2019

Pesan Presiden Pada 74 Tahun RI Kesatuan dan Keutuhan Negara Adalah hal Yang Penting.

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) .Menjelang berlangsungnya upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan bagi bangsa Indonesia di usianya yang ke-74 tahun. Ia menegaskan bahwa kesatuan dan keutuhan...
Diperiksa Dugaan Korupsi Pembelian Batu Bara 400 Hektare
Last Updated on Jul 16 2019

Diperiksa Dugaan Korupsi Pembelian Batu Bara 400 Hektare

    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM- Pross pemeriksa kasus dugaan Tindak Pidana koruopsi pembelian lahan Batu Bara seluas 400 HA dan status ijinnya PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT. Indonesia Coal Resources anak perusah aan PT Antam,akhinrnya diperiksa dua saksi yiatu Ir Harry Andria Kepala...
Rapat Paripurna Istimewa HUT Ke- 11 Kabupaten Bengkulu Tengah.
Last Updated on Jul 16 2019

Rapat Paripurna Istimewa HUT Ke- 11 Kabupaten Bengkulu Tengah.

    BENGKULU TENGAH (KORANRAKYAT.COM) - Rapat Paripurna Istimewa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kabupaten Bengkulu Tengah. Dalam Rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Bengkulu Tengah yang ke-11 Tahun 2019.               Memperingati hari Ulang Tahun Kabupaten Bengkulu...
Presiden Jokowi Buka Pameran Karya Kreatif Indonesia 2019
Last Updated on Jul 12 2019

Presiden Jokowi Buka Pameran Karya Kreatif Indonesia 2019

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo membuka pameran bertajuk Karya Kreatif Indonesia 2019 di Hall A, Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 12 Juli 2019. Pameran yang menyuguhkan tema "Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui UMKM Go Export dan Go Digital" ini...

World Today

  •  
    Presiden Angkat Isu Rakhine State di

     

     

    BANGKOK(KORANRAKYAT.COM)  Presiden Jokowi kembali mengangkat isu Rakhine State dalam

     

 

SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) melalui Unit Usaha Syariah (UUS) siap menggenjot potensi Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Syariah. Bersama dengan PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF), bankjatim serius menggarap potensi yang terbuka lebar khususnya kebutuhan akan properti Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Jawa Timur. Keseriusan tersebut tertuang dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara bankjatim dengan PT SMF tentang Program Peningkatan Kapasitas Penyaluran Pembiayaan Pemilikan Rumah Syariah.Surabaya, 21 Mei 2019

                Bertempat di Hotel Garden Palace Surabaya (21/05), penandatanganan MoU tersebut dilakukan secara langsung oleh Pgs. Direktur Utama bankjatim Ferdian Timur Satyagraha dan Direktur Utama PT SMF  Ananta Wiyogo. MoU tersebut  dimaksudkan untuk menyusun rencana kerjasama yang bisa dilakukan oleh kedua belah pihak antara lain Penyedian sumber dana jangka menengah/panjang untuk PPR Syariah, Pemanfaatan Produk dan Jasa Keuangan Perbankan, dan lain sebagainya yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

              MoU ini merupakan kelanjutan dari kerjasama yang sudah terjadi sebelumnya yaitu tentang Pemberian Fasilitas Pembiayaan Mudharabah Mugayadah Dalam Rangka Penyaluran PPR Sejahtera FLPP. Ferdian Timur menyampaikan, sampai dengan saat ini PT SMF telah memberikan bantuan dana kepada bankjatim dalam penyaluran dana PPR Sejahtera Syariah FLPP sebesar Rp. 3,16 Milyar dengan komposisi dana PT SMF 25 % dari plafon pembiayaan.yang disalurkan.

                  Kebutuhan Rumah merupakan hak setiap warga, bankjatim sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Timur wajib memberikan kemudahan khususnya bagi MBR di Jawa Timur”, selain itu kemudahan tersebut merupakan komitmen bankjatim dalam mendukung konsep “Cetar” yang didengungkan oleh Bu Khofifah.”terang Ferdian

              Saya rasa potensi PPR di Jawa Timur sangat bagus. Target kita adalah penyaluran PPR FLPP Sejahtera yang menjadi salah satu penunjang Program Sejuta Rumah yang telah dicanangkan oleh pemerintah” imbuh Ferdian

Seperti kita ketahui dalam PPR Syariah, selain FLPP Sejahtera Syariah, bankjatim juga memiliki produk KPR iB Griya Barokah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan adanya MoU ini yang nantinya akan dilanjutkan dengan penandatanganan kerjasama, diharapkan mampu menggenjot pembiayaan syariah yang sampai dengan Triwulan I 2019 tercapai Rp. 1,21 triliun dengan penyaluran PPR Syariah sebesar Rp. 380,8 Miliar.(ard)

 

 

 

 

 

SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) Gubernur Jatim Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa berkomitmen untuk selalu memberikan ruang luas kepada awak media dalam hal pemberitaan. Komitmen tersebut disampaikan agar para insan pers ikut mengawal pembangunan di Jawa Timur.

           “Dalam menjalankan tugas, saya memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada media massa baik media cetak,  elektronik maupun online,” ujarnya saat menggelar silaturahmi dengan Para Pimpinan Media Massa Elektronik, Cetak dan Online, di Balkon Belakang Lantai II, Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (19/2/2019) malam.

           Lebih lanjut Gubernur Khofifah menegaskan, diberikannya ruang yang lebih luas tersebut karena dirinya menilai agar pelaksanaan program pembangunan yang dijalankan perlu disosialisasikan dan dapat diketahui oleh masyarakat. Dan media massa lah salah satu instrumen yang dapat membantu menyosialisasikan program pembangunan tersebut.

         Disamping itu, gubernur perempuan pertama di Provinsi Jatim ini juga ingin membangun keterbukaan informasi lewat media massa. Keinginan itu agar masyarakat semakin cerdas dalam memilih dan memilah informasi dengan benar. “Bekerja baik dan benar belum lah cukup, karena orang harus tahu kalau kita bekerja dengan baik dan benar. Dan lewat media massa lah orang dapat mengetahui bila kita telah bekerja dengan baik dan benar,” ungkapnya. 

             Gubernur Khofifah pun mengajak untuk selalu bergandengan tangan antara pemerintah dengan seluruh media massa demi terwujudnya percepatan pencapaian kemakmuran masyarakat. Dirinya sangat berharap agar di setiap media mempunyai space atau ruang khusus yang berfungsi untuk menginformasikan atau menyosialisasikan program pembangunan yang sedang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. “Salah satu contoh yang sedang dilakukan adalah menjaga kebersihan sungai di Jawa Timur. Untuk menjaga sungai telah dideklarasikan relawan Jogo Kali,” ungkapnya.

              Hal tersebut dinilai mendesak untuk dilakukan mengingat saat ini kondisi sungai telah tercemar dengan pembuangan diapers (popok bayi). Dampaknya sangat luar biasa, karena ikan-ikan yang ada telah memakannya dan di dalam tubuhnya mengandung gel-gel yang bisa merubah sifat ikan dari ikan laki-laki menjadi ikan perempuan dan begitu sebaliknya. “Jadi jangan heran apabila saat ini banyak sekali anak laki-laki yang berkelakuan sebagaimana perempuan dan begitu pula sebaliknya,” paparnya.

 “Hal tersebut dapat terjadi salah satu penyebabnya karena mereka mengonsumsi ikan yang telah tercemar gel dari diapers. Di ruang khusus itulah program prioritas pemerintah dapat tersosialisasikan kepada masayarakat,” imbuhnya.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Gubernur Khofifah menyampaikan, bahwa para jurnalis bisa melakukan audit di setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk mewujudkan pemerintahan yang CETTAR (Cepat, Efektif, Tanggap, Transparan dan Responsip). 

Ikut hadir dalam silaturahmi tersebut Setdaprov Jatim Heru Tjahjono, Kadis Kominfo Ardo Sahak, Kepala BPKAD Djumadi, Kepala Biro Umum Ashari Abubakar, dan Kepala Biro Humas & Protokol Aries Agung Paewai. (mt/dil/ humas Prov Jatim).

MALANG(KORANRAKYAT.COM)   Berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda”, dimana telah ditindaklanjuti melalui Program Pembentukan Perda Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPRD Kabupaten Malang Nomor: 188.4/46/KPTS/35.07.040/2019 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019, yang diantaranya Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang: 1. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa; 2. Penyelenggaraan Parkir; 3. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; dan 4. Ketentraman dan Ketertiban Umum.hal itu disampaikan  Wabub Sanusi dalam rapat Paripurna  DPRD Kabupaten Malang pada Kamis (14/2) 2019 dalam membahas empat rancangan Perda Kab Malang.
          Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, Pada kesempatan yang baik ini, Selanjutnya disampaikan penjelasan terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang, sebagai berikut: 1. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2016 dan diundangkan pada tanggal 4 Mei 2016, sehingga terdapat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru yang belum diakomodir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, diantaranya:
          Disampaikan Sanusi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; dan 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Dengan dilakukannnya perubahan Peraturan Daerah ini, bertujuan agar seluruh stakeholder dapat mengetahui dan memahami, tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sehingga dapat terlaksana secara optimal dan berjalan secara tertib, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun beberapa hal yang perlu diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, diantaranya adalah, Pengaturan tentang Badan
           Lebih jauh dikatakan Sanusi  Permusyawaratan Desa, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Pengaturan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Pengaturan Badan Usaha Milik Desa. Diharapkan setelah Raperda ini terbentuk, dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 2. Raperda tentang Penyelenggaraan Parkir. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Tempat Parkir sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan perkembangan kondisi daerah, sehingga pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Malang mengusulkan Raperda tentang Penyelenggaraan Parkir. Diharapkan dengan adanya Raperda ini akan mewujudkan kepastian hukum, dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat serta sebagai wujud akuntabilitas manajemen pengelolaan perparkiran di Kabupaten Malang. Adapun secara garis besar, isi dari Raperda tentang penyelenggaraan parkir diantaranya: 1. Memperbarui Perda Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Tempat Parkir; 2. Memperbaiki manajemen perparkiran di Kabupaten Malang.
             Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang perubahan  atas  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, dalam hal ini Izin Gangguan masih sangat diperlukan penerapannya di Kabupaten Malang, sebagai alat atau sarana pengawasan dan pengendalian kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dan/atau Badan Usaha, yang berdampak penting terhadap ancaman bahaya kerugian, dan/atau gangguan ketertiban, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan sekaligus merupakan legalitas bagi dunia usaha. Dalam Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu terdapat beberapa tarif perizinan yang masih  berlaku. Dalam perubahan Raperda ini dimaksudkan untuk menghapus tarif retribusi Izin Gangguan (HO) saja. Dengan adanya perubahan Raperda ini, diharapkan  akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurus Izin Gangguan (HO) yang tidak lagi dipungut biaya dalam pengurusannya.
               Ketentraman dan Ketertiban Umum. Kondisi Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat daerah yang terjaga dengan baik merupakan suatu kebutuhan mendasar, bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Pemerintah Daerah bertanggung jawab sepenuhnya, untuk menciptakan dan memelihara kondisi tersebut, dengan melibatkan peran serta seluruh masyarakat. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ini, merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk menyelenggarakan urusan wajib tersebut, Pemerintah Kabupaten Malang memandang perlu menyusun regulasi, sebagai pedoman untuk mengkondisikan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat. Dibentuknya Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, atas Penyelenggaraan Ketertiban Umum di Kabupaten Malang, dan sebagai upaya memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, di samping itu juga sebagai
           Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengawasi, mencegah dan menindak, setiap kegiatan yang mengganggu ketertiban umum. Sedangkan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah agar terwujud ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Malang, serta tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban, ketentraman, keteraturan dan kelestarian lingkungan. Upaya memelihara Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat menjadi sangat penting, bagi Pemerintah Kabupaten Malang dalam rangka menunjang dan mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Malang. Oleh karena itu, terpeliharanya Penyelenggaraan Ketertiban Umum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku disiplin dan tertib, sebagai budaya masyarakat menjadi sangat penting. Budaya tertib yang sudah terbangun di masyarakat, selanjutnya akan mendorong lahirnya kepercayaan masyarakat dan membawa iklim yang kondusif bagi tumbuh kembangnya berbagai sektor pembangunan. Namun demikian, dalam penyelenggaraan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Malang bukan tanpa kendala dan tantangan, tiap tahun selalu ada pelanggaran terhadap Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati serta gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, tetapi dengan komitmen tinggi aparatur Pemerintah Daerah, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja dapat menyelesaikan dan mengatasi persoalan tersebut di lapangan sesuai dengan target yang ditetapkan.(adv/an)

             

Tuesday, 12 February 2019 02:15

Presiden Batalkan Remisi Terpidana Pembunuhan Jurnalis

Written by
 
 
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo secara resmi telah membatalkan Keputusan Presiden tentang pemberian remisi bagi terpidana penjara seumur hidup dalam kasus pembunuhan jurnalis Radar Bali.
 
           Pembatalan pemberian remisi tersebut dilakukan dengan memperhatikan masukan-masukan yang diperoleh dari masyarakat, khususnya kelompok jurnalis sendiri. Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Negara selepas menghadiri Festival Terampil Tahun 2019 di Kota Kasablanka, Jakarta, Sabtu, 9 Februari 2019.
"Setelah mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat, dari kelompok-kelompok masyarakat, juga dari jurnalis, saya perintahkan kepada Dirjen Lapas dan Menkumham untuk menelaah dan mengkaji mengenai pemberian remisi itu," ujarnya.
 
               Keputusan Presiden tentang pembatalan pemberian remisi tersebut telah ditandatangani Kepala Negara pada Jumat, 8 Februari 2019.
 
"Sudah saya tanda tangani untuk dibatalkan karena ini menyangkut rasa keadilan di masyarakat," tandasnya.(eas)

 

Sunday, 06 January 2019 03:20

Kerja Keras BPN Penuhi Target Penerbitan Sertifikat

Written by

 
 
 
PONOROGO(KORANRAKYAT.COM) Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, pada Jumat, 4 Januari 2019, Presiden Joko Widodo menyerahkan 2.500 sertifikat kepada masyarakat setempat. Keseluruhan sertifikat itu mencakup tanah masyarakat seluas 2.012.142 meter persegi yang tersebar di enam kecamatan.
 
Presiden saat memberikan sambutan meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk merampungkan target penerbitan bagi 80 juta bidang tanah yang belum bersertifikat. Kepala Negara juga ingin agar masyarakat di Ponorogo dan di seluruh Indonesia dapat segera memiliki sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah yang dimiliki.
 
"Tadi Pak Menteri sampaikan di Ponorogo ini akan selesai di 2023. Yang janji Pak Menteri bukan saya. Pak Menteri itu nanti juga ngomong ke kantor BPN di bawahnya," ujarnya di alun-alun Kabupaten Ponorogo.
 
Sejumlah target sebelumnya memang telah ditetapkan Presiden untuk mengejar hal itu. Bahkan, pada tahun awal pelaksanaan program, Kepala Negara langsung melipatgandakan output tahunan BPN hingga 10 kali lipat dari biasanya, yakni mencapai 5 juta sertifikat per tahun.
 
Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden mencari tahu bagaimana cara kantor BPN mengupayakan hal itu. Sebelum acara berlangsung, BPMI menemui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo, Sugeng Muliosantoso, di lokasi acara.
 
"Yang jelas kaget. Sebelumnya enggak pernah kita dapat target sebanyak itu," ucapnya soal target pertama yang ditetapkan Presiden.
 
Ponorogo memiliki luas wilayah sekira 1.300 kilometer persegi. Dengan 21 kecamatan dan 307 desa yang ada di Kota Reog tersebut, BPN setempat melakukan pelayanan pertanahan bagi 636.487 bidang tanah yang ada.
 
Sugeng mengatakan, BPN Kabupaten Ponorogo biasanya hanya menerbitkan sertifikat bagi warganya sebanyak 200 hingga 300 per tahun. Tahun 2018 kemarin, daerahnya ditargetkan untuk dapat menerbitkan sertifikat bagi setidaknya 50.000 bidang tanah.
 
"Selama ini kita dapat paling 200-300 bidang. Tapi alhamdulillah dengan didukung SDM dan dukungan pemerintah daerah akhirnya bisa kita laksanakan," ucapnya.
 
Target tersebut nyatanya bisa direalisasikan BPN Ponorogo hingga sebanyak 54.000 sertifikat pada tahun lalu. Hal tersebut hanya dapat dicapai dengan pembenahan di banyak sisi.
 
BPN setempat mencoba untuk memanfaatkan perkembangan teknologi dalam pelayanannya. Otomatisasi input ribuan data yuridis pemegang hak yang sangat memudahkan para pegawai BPN dapat terwujud dengan penerapan teknologi.
 
"Kita pakai GhostMouse, aplikasi yang bisa membantu memasukkan data subjek hak untuk dimasukkan di data fisik. Jadi begitu data sudah masuk kita klik sudah langsung terhubung dengan data-data fisik (tanah). Karena prinsipnya data fisik dan yuridis harus dihubungkan," ujar Sugeng.
 
Namun, yang paling penting dalam upaya mereka mencapai target yang telah ditetapkan ialah dalam hal pola kerja kantor pertanahan. Secara garis besar, Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berupa percepatan penerbitan sertifikat tanah kepada masyarakat telah mengubah pola kerja BPN dalam melayani masyarakat di seluruh Indonesia.
 
"Kalau dulu sebelum PTSL masyarakat yang aktif (mengurus sertifikat), jadi kita hanya menunggu. Bedanya sekarang ini kita yang jemput bola," tuturnya.
 
BPN membentuk kelompok masyarakat (pokmas) yang terdiri atas elemen pemerintahan desa dan petugas BPN yang akan mengoordinasikan pendaftaran program tersebut secara massal di tiap kelurahan atau unit wilayah lainnya. Cara tersebut terasa lebih mudah dibanding bila warga yang dahulu harus mendatangi sendiri kantor BPN.
 
"Kalau masyarakat (dulu) enggak datang ya lama. Makanya dulu untuk 200 bidang tanah saja bisa lama (tercapainya)," ujarnya.
 
Untuk diketahui, target nasional yang ditetapkan Presiden Joko Widodo tiap tahunnya selalu meningkat. Namun, target-target tersebut berhasil terlampaui.
 
Tahun 2018 kemarin, target sebanyak 7 juta sertifikat bahkan jauh terlampaui hingga mencapai hampir 9,4 juta sertifikat yang telah terbit, tepatnya 9.315.006 sertifikat.
 
"Sembilan juta lembar sertifikat tanah terbit sepanjang tahun 2018 kemarin. Jumlah tepatnya 9.315.006 sertifikat! Ini jauh di atas target yang saya patok, tujuh juta sertifikat. Alhamdulillah," tulis Presiden dalam akun Instagramnya pada Jumat, 4 Januari 2019.
 
Sertifikat hak atas tanah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dengan begitu, di tahun-tahun mendatang, permasalahan soal sengketa tanah kian berkurang atau kita harapkan dapat menghilang sama sekali.
t*
 
PONOROGO(KORANRAKYAT.COM) Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, pada Jumat, 4 Januari 2019, Presiden Joko Widodo menyerahkan 2.500 sertifikat kepada masyarakat setempat. Keseluruhan sertifikat itu mencakup tanah masyarakat seluas 2.012.142 meter persegi yang tersebar di enam kecamatan.
 
Presiden saat memberikan sambutan meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk merampungkan target penerbitan bagi 80 juta bidang tanah yang belum bersertifikat. Kepala Negara juga ingin agar masyarakat di Ponorogo dan di seluruh Indonesia dapat segera memiliki sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah yang dimiliki.
 
"Tadi Pak Menteri sampaikan di Ponorogo ini akan selesai di 2023. Yang janji Pak Menteri bukan saya. Pak Menteri itu nanti juga ngomong ke kantor BPN di bawahnya," ujarnya di alun-alun Kabupaten Ponorogo.
 
Sejumlah target sebelumnya memang telah ditetapkan Presiden untuk mengejar hal itu. Bahkan, pada tahun awal pelaksanaan program, Kepala Negara langsung melipatgandakan output tahunan BPN hingga 10 kali lipat dari biasanya, yakni mencapai 5 juta sertifikat per tahun.
 
Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden mencari tahu bagaimana cara kantor BPN mengupayakan hal itu. Sebelum acara berlangsung, BPMI menemui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo, Sugeng Muliosantoso, di lokasi acara.
 
"Yang jelas kaget. Sebelumnya enggak pernah kita dapat target sebanyak itu," ucapnya soal target pertama yang ditetapkan Presiden.
 
Ponorogo memiliki luas wilayah sekira 1.300 kilometer persegi. Dengan 21 kecamatan dan 307 desa yang ada di Kota Reog tersebut, BPN setempat melakukan pelayanan pertanahan bagi 636.487 bidang tanah yang ada.
 
Sugeng mengatakan, BPN Kabupaten Ponorogo biasanya hanya menerbitkan sertifikat bagi warganya sebanyak 200 hingga 300 per tahun. Tahun 2018 kemarin, daerahnya ditargetkan untuk dapat menerbitkan sertifikat bagi setidaknya 50.000 bidang tanah.
 
"Selama ini kita dapat paling 200-300 bidang. Tapi alhamdulillah dengan didukung SDM dan dukungan pemerintah daerah akhirnya bisa kita laksanakan," ucapnya.
 
Target tersebut nyatanya bisa direalisasikan BPN Ponorogo hingga sebanyak 54.000 sertifikat pada tahun lalu. Hal tersebut hanya dapat dicapai dengan pembenahan di banyak sisi.
 
BPN setempat mencoba untuk memanfaatkan perkembangan teknologi dalam pelayanannya. Otomatisasi input ribuan data yuridis pemegang hak yang sangat memudahkan para pegawai BPN dapat terwujud dengan penerapan teknologi.
 
"Kita pakai GhostMouse, aplikasi yang bisa membantu memasukkan data subjek hak untuk dimasukkan di data fisik. Jadi begitu data sudah masuk kita klik sudah langsung terhubung dengan data-data fisik (tanah). Karena prinsipnya data fisik dan yuridis harus dihubungkan," ujar Sugeng.
 
Namun, yang paling penting dalam upaya mereka mencapai target yang telah ditetapkan ialah dalam hal pola kerja kantor pertanahan. Secara garis besar, Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berupa percepatan penerbitan sertifikat tanah kepada masyarakat telah mengubah pola kerja BPN dalam melayani masyarakat di seluruh Indonesia.
 
"Kalau dulu sebelum PTSL masyarakat yang aktif (mengurus sertifikat), jadi kita hanya menunggu. Bedanya sekarang ini kita yang jemput bola," tuturnya.
 
BPN membentuk kelompok masyarakat (pokmas) yang terdiri atas elemen pemerintahan desa dan petugas BPN yang akan mengoordinasikan pendaftaran program tersebut secara massal di tiap kelurahan atau unit wilayah lainnya. Cara tersebut terasa lebih mudah dibanding bila warga yang dahulu harus mendatangi sendiri kantor BPN.
 
"Kalau masyarakat (dulu) enggak datang ya lama. Makanya dulu untuk 200 bidang tanah saja bisa lama (tercapainya)," ujarnya.
 
Untuk diketahui, target nasional yang ditetapkan Presiden Joko Widodo tiap tahunnya selalu meningkat. Namun, target-target tersebut berhasil terlampaui.
 
Tahun 2018 kemarin, target sebanyak 7 juta sertifikat bahkan jauh terlampaui hingga mencapai hampir 9,4 juta sertifikat yang telah terbit, tepatnya 9.315.006 sertifikat.
 
"Sembilan juta lembar sertifikat tanah terbit sepanjang tahun 2018 kemarin. Jumlah tepatnya 9.315.006 sertifikat! Ini jauh di atas target yang saya patok, tujuh juta sertifikat. Alhamdulillah," tulis Presiden dalam akun Instagramnya pada Jumat, 4 Januari 2019.
 
Sertifikat hak atas tanah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dengan begitu, di tahun-tahun mendatang, permasalahan soal sengketa tanah kian berkurang atau kita harapkan dapat menghilang sama sekali.(sul/eas)

 

 
JOMBANG(KORANRAKYAT.COM)Presiden Joko Widodo meresmikan Museum Islam Indonesia K.H. Hasyim Asy'ari dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, pada Selasa, 18 Desember 2018. Lokasi museum tersebut berada berdekatan dengan Pondok Pesantren Tebuireng yang didirikan oleh K.H. Hasyim Asy'ari pada 1899 silam.
 
Museum yang di dalamnya terdapat banyak benda-benda bersejarah mengenai masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia serta karya-karya para ulama tersebut diharapkan dapat menjadi bahan rujukan tentang Islam di Indonesia.
 
"Kita diingatkan bahwa Islam masuk ke Nusantara dengan proses yang sangat damai. Islam berkembang di Indonesia dengan dialog, dengan menggunakan media budaya lokal, seperti syair, wayang, gurindam, kasidah, dan lainnya," ujar Presiden dalam sambutannya di lokasi peresmian.
 
Selain itu, khazanah museum tersebut juga mengingatkan masyarakat akan kejayaan kerajaan-kerajaan Islam dari Aceh sampai Maluku yang akhirnya turut menghantarkan Indonesia pada kemajuan bangsa di masa kini. Dari sumber yang sama, bangsa Indonesia juga diingatkan bahwa pesantren-pesantren sejak lama sudah turut aktif mencerdaskan manusia-manusia Indonesia.
 
"Saya juga ingin mengingatkan bahwa Indonesia yang kita miliki sekarang dengan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan berlandaskan ideologi Pancasila, sejatinya turut dibentuk oleh para ulama, santri, umat Islam, bersama-sama dengan elemen bangsa Indonesia lainnya," ucap Presiden.
 
Dalam sambutannya, Kepala Negara mengungkapkan bahwa saat menandatangani Keputusan Presiden yang menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional pada 2015 lalu, dirinya mencoba menapaktilasi perjuangan K.H. Hasyim Asy'ari dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang menjadi cikal bakal ditetapkannya Hari Santri Nasional.
 
"Begitu besarnya rasa cinta beliau beserta para ulama pada tanah air kita Indonesia sehingga K.H. Hasyim Asy'ari bersama dengan para ulama lainnya dengan berani, dengan keteguhan hati, mendeklarasikan perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia sebagai perang jihad _fisabilillah_," tuturnya.
 
Kini, Presiden melanjutkan, K.H. Salahuddin Wahid atau yang dikenal dengan Gus Solah sebagai cucu dari K.H. Hasyim Asy'ari beserta seluruh keluarga besar Tebuireng terus melanjutkan perjuangan K.H. Hasyim Asy'ari menjaga Indonesia. Menjaga kemerdekaannya yang sudah diperjuangkan oleh para ulama, santri, dan para pejuang. Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Gus Solah dan keluarga besar Tebuireng atas perjuangan itu.
 
"Selaku Presiden Republik Indonesia, selaku bagian dari umat Islam di Indonesia, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gus Solah beserta seluruh keluarga besar Tebuireng yang telah banyak memberikan kontribusi yang luar biasa bagi umat Islam di Indonesia. Kontribusi yang luar biasa kepada Indonesia yang kita cintai bersama," tandasnya.
 
Sementara itu, Gus Solah menjelaskan bahwa di dalam Museum Islam Indonesia K.H. Hasyim Asy'ari ini terdapat paparan yang menjelaskan proses bagaimana kelompok-kelompok Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) menerima Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.
 
"Sekarang kita harus memberikan informasi pada masyarakat, supaya masyarakat paham bahwa negara kita perpaduan keindonesiaan dan keislaman sebagai bentuk dalam budaya, dalam hukum. Banyak sekali hukum kita (Islam) yang masuk Undang-Undang kita," ujar Gus Solah.
 
Untuk diketahui, museum yang berdiri di atas lahan seluas 4,9 hektare tersebut dibangun dengan menggunakan anggaran pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai bentuk penghormatan kepada ulama yang berjasa bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia.
 
Sebelum meresmikan museum, Presiden Joko Widodo bersilaturahmi dengan Keluarga Besar Pondok Pesantren Tebuireng dan berziarah ke makam K.H. Hasyim Asy'ari dan K.H. Abdurrahman Wahid.(eas)

SURABAYA(KORANRAKYAT.COM)  - Kinerja keuangan Bank Jatim menunjukkan performa yang bagus dan tumbuh dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy) di triwulan III ini. "Aset Bank Jatim tercatat mengalami pertumbuhan 17,81 persen atau sebesar Rp 63,43 triliun. Kemudian laba bersih tercatat Rp 1,06 triliun atau tumbuh 4,54 persen (yoy)," ujar H. Soeroso Dirut Bank Jatim saat memaparkan kinerja Bank Jatim triwulan III 2018 di Kantor Pusat Bank Jatim, Surabaya, Rabu (31/10/2018).

 

         Dikatakan  PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau Bank Jatim di tahun 2018 ini menargetkan pertumbuhan aset sebesar 8,5 persen. Kemudian pertumbuhan kredit sebesar 10,65 persen dan pertumbuhan DPK (Dana Pihak Ketiga) sebesar 10 persen, serta laba tumbuh 5 persen.

 

Pertumbuhan deposito tersebut menurutnya sebagai penegasan kepercayaan masyarakat kepada Bank Jatim yang terus meningkat. Selain itu, kredit juga mampu mencatatkan pertumbuhan sebesar Rp 33,07 triliun atau tumbuh 7,74 persen (yoy) lebih lanjut dikatakan   kredit di sektor konsumsi menjadi penyumbang tertinggi dengan kontribusi sebesar Rp 21,02 triliun atau tumbuh 10,52 persen (yoy). Bahkan DPK sudah mencatatkan pertumbuhan sebasar 20,13 persen (yoy), yaitu sebesar Rp 52,84 triliun.Menurutnya, pertumbuhan DPK didominasi oleh deposito di angka Rp 17,38 triliun atau tumbuh sebesar 23,05 persen.

 

           "Sektor penyaluran Kredit Bankit KKPA (Kredit kepada Koperasi untuk Anggotanya) juga memberikan sumbangsih cukup signifikan dengan pertumbuhan 21,08 persen (yoy)," ujar Soeroso. Rasio keuangan Bank Jatim posisi September 2018 menunjukkan tren positif.

 

Antara lain, Return on Equity (ROE) sebesar 20,20 persen, Net Interest Margin (NIM) sebesar 6,38 persen, Return On Asset (ROA) 3,38 persen, Biaya Operasional dibanding Pendapatan Operasional (BOPO) tetap terjaga sebesar 64,86 persen, serta CASA rasio Bank Jatim sebesar 67,11 persen yang selama lebih dari 15 tahun berada diatas 65 persen.

 

Untuk  memantapkan capaian target, Bank Jatim akan menerapkan beberapa strategi pada triwulan IV 2018. Di antaranya peningkatan status jaringan dari Kantor Kas menjadi Kantor Cabang Pembantu, yang bertujuan meningkatkan peluang penyaluran kredit dan optimalisasi layanan.Selain itu penetrasi pasar terhadap penyaluran kredit. Tujuannya untuk memperoleh lebih banyak informasi serta data pelaku usaha atau UMKM melalui dinas terkait.Bank Jatim juga akan meningkatkan penyaluran kredit kepada koperasi melalui skema kredit Bankit KKPA.Peningkatan fee based income juga menjadi perhatian utama Bank Jatim untuk pencapaian target akhir tahun.

 

Hingga  akhir tahun ini, Bank Jatim lebih mengoptimalkan transaksi tresuri dan bancassurance."Kami juga akan meningkatkan layanan basis teknologi informasi melalui layanan e-samsat, SP2D online, mobile banking, SMS banking, dan internet banking," tandas Soeroso.(ard)

 

 

Wednesday, 18 July 2018 13:46

Pakde Karwo Lantik Jumadi Sebagai Pj. Sekdaprov Jatim

Written by

 

            SURABAYA (KORANRAKYAT.COM) Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo melantik Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jatim, Dr. Ir. Jumadi, M.MT sebagai Penjabat (Pj) Sekdaprov Jatim. Pelantikan yang didasarkan SK Gubernur Jatim nomor 821.2/1066/204/2018 tanggal 17 Juli 2018 ini dilaksanakan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (18/7).

Dalam sambutannya, Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo ini mengatakan, pelantikan Pj. Sekdaprov Jatim ini sudah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait pengisian kekosongan jabatan. Apalagi, saat ini merupakan masa-masa yang mendesak dalam pelaksanaan anggaran, ditambah gubernur tidak bisa merangkap jabatan sebagai tim anggaran.

“Kenapa Pj bukan Plt, karena Pj ini seperti sekda definitif sehingga bisa mengambil keputusan terutama terkait anggaran,” katanya. Seperti diketahui, Sekdaprov Jatim sebelumnya, Dr. H. Akhmad Sukardi, MM telah berakhir masa jabatannya, dan dilantik oleh Gubernur Jatim sebagai widyaiswara utama pada 12 Juli lalu.

Ditambahkan, saat ini merupakan waktu mendesak untuk melakukan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) dan sudah dalam posisi penyampaian anggaran murni kepada DPRD, tinggal mengisi KUA-PPAS. Dalam KUA-PPAS ini nantinya sudah harus mencantumkan subyek dan obyeknya dengan jumlah dan besaran program tersebut. Apalagi, di Jatim sudah dilaksanakan e-new budgeting.

Dilantiknya Dr. Ir. Jumadi M. MT sebagai Pj. Sekdaprov Jatim ini, lanjut Pakde Karwo, karena yang bersangkutan dinilai bisa melaksanakan tugas sebagai Pj. Sekda yang tugasnya sama dengan sekda definitif, diantaranya sebagai penanggungjawab perumusan kebijakan pembangunan bersama DPRD, sampai dengan sekda yang baru terpilih. Syarat lainnya, yang bersangkutan selama satu tahun ke depan tidak dalam masa pensiun.

InsyaAllah sebelum tanggal 12 Agustus besok Sekda yang baru sudah harus dilantik, sebagai batas 6 bulan sebelum saya berhenti menjadi gubernur,” kata orang nomor satu di Jatim ini.

Dalam kesempatan sama, Pakde Karwo juga mengingatkan segi pelayanan publik Jatim yang dianggap dalam posisi baik dimana tidak ada pungli di dalamnya. Namun yang justru mengkhawatirkan, lanjutnya, adalah soal suap dan pemerasan di dalam pemerintahan itu sendiri.

“Saya minta hati-hati betul, karena di Jatim sebagian besar soal kasus ini, kecuali yang terjadi di Nganjuk dan Jombang,” katanya.

Untuk itu, ia mengingatkan kembali kepada para pejabat dan ASN untuk memiliki integritas kuat. Apalagi, tekanan semakin kuat menjelang pemilihan presiden, pemilu dan pemilihan legislatif April 2019 mendatang.

“Intensitas tinggi ini membutuhkan integritas yang kuat. Integritas merupakan ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan perundangsn dan ketakutan terhadap permasalahan yang melanggar peraturan perundangan,” katanya.

Di akhir sambutannya, Pakde Karwo meminta kepads pars Kepala OPD untuk menyampaikan kepada stafnya bahwa tidak ada proses mutasi tanpa penilaian atau assessment, apalagi menggunakan uang. Bila ketahuan, dirinya tak segan untuk memberikan penalti. 

“Kecolongan pertempuran biasanya terjadi saat peralihan jaga, sore menjelang maghrib atau pagi menjelang subuh. Birokrasi itu normatif sesuat peraturan perundangan dan struktural,” tegasnya.

Hadir dalam pelantikan Pj. Sekdaprov Jatim ini para Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim.(ea) 

Wednesday, 27 June 2018 16:04

Bank Jatim Siap Salurkan KUR

Written by

SURABAYA(KRJ.COM) PT Bank Pembanguan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa pada Selasa (26/06) 2018. Dalam RUPS Luar Biasa terungkap bahwa Bank Jatim melalui   Kementerian Koperasi dan UKM, siap menjadi lembaga penyalur KUR , yakni mendukung ekonomi daerah, khususnya Jawa Timur," kata  Direktur Utama Bank Jatim Soeroso di Surabaya, Selasa (26/6).

Soeroso dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Bank Jatim di Surabaya mengaku telah beberakali diundang Kementerian Koperasi dan UKM untuk membahas terkait persoalan itu, sehingga diharapkan bisa segera menjadi lembaga penyalur KUR, sesuai dengan visi misi bank Jatim, yakni sebagai bank yang mendikung kemajuan ekonomi rakyat Jatim.

Dikatakannya, Bank Jatim juga telah memiliki mitigasi risiko pembiayaan dalam penyaluran KUR nanti, yakni dengan mengkaver sejumlah pengusaha atau pelaku UMKM yang berpengalaman dan sudah berjalan baik.

Direktur Keuangan PT Bank Jatim Tbk, Ferdian Timur Satyagraha mengatakan jika proses pengajuan tersebut disetujui, maka Bank Jatim bisa menjadi lembaga resmi penyalur KUR pada 2019. "Kalau pengajuan itu diterima, nanti pada 2019 Bank Jatim bisa menjadi salah satu lembaga resmi penyalur KUR 2019 dari beberapa lembaga yang sama mengajukan ke Kementerian Koperasi dan UKM," katanya.

 Diungkapkan juga oleh  R. Soeroso tercatat sampai dengan bulan Mei 2018 laba bersih bankjatim mencapai Rp. 612,10 Miliar. Pencapaian laba tersebut diikuti oleh performa kinerja keuangan lainnya yang tumbuh bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (Year on Year/ YoY). Berdasarkan Iaporan kinerja bulan Mei 2018 (unaudited).

     Aset bankjatim tercatat Rp. 59,82 triliun atau tumbuh 10,10 % (YoY), Dana Pihak Ketiga (DPK) bankjatim mampu tumbuh sebesar 9,69 % (YoY) atau sebesar Rp. 49,52 triliun. Pertumbuhan kredit sampai dengan bulan Mei 2018 tercatat mengalami pertumbuhan 6.73 °/o tepatnya sebesar Rp. 32,14 Triliun. 

     Pertumbuhan peforma kinerja keuangan bankjatim yang cukup bagus tersebut, mampu menjaga rasio keuangan bankjatim posisi Mei 2018 di tingkat yang wajar, diantaranya: Retum on Equity (ROE) sebesar 21 ,19%, Net Interest Margin (NIM) sebesar 6.45%, Return On Asset (ROA) 3,65%, BOPO 62.00%, CAR 22,91 %

               Posisi rasio keuangan tersebut menunjukkan bahwa rasio profitabilitas bankjatim (3.65%) diatas rata-rata rasio profItabilitas Bank Umum Konvensional (2,40%). Hal tersebut diikuti dengan eflsiensi bankjatim yang jauh dibawah rasio BOPO Bank Umum Konvensional yang berada di posisi 79.59% serta posisi NIM yang masih diatas ratarata Bank Umum Konvensional sebesar 5,07%. Dari sisi ketahanan modal. rasio CAR bankjatim   menunjukkan kecukupan modal yang lebih baik dibandingkan dengan rasio CAR Bank Umum Konvensional sebesar 22,25. Jika dibandingkan dengan kinerja rasio keuangan.BPD.Konvensional, posisi rasio keuangan bankjatim masih diatas rata-rata dlllhat darn posusi ROA, CAR, NIM, dan BOPO yang masing-masing berada diPOSiSi 2,45 %, 20,31 %, 6,02 %, 75.72 % (ard)

 

 

 SURABAYA (KORANRAKYAT.COM) Setelah mendapat laporan mengenai aksi teror bom bunuh diri di Surabaya, Presiden memutuskan untuk meninjau langsung lokasi kejadian pada Minggu, 13 Mei 2018.Tepat pukul 14.30 WIB, Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang membawa Presiden Joko Widodo dan rombongan mendarat di Bandara Internasional Juanda, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.Dalam penerbangan tersebut Presiden didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Di Surabaya, Presiden disambut oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Tampak juga di bandara, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Kepala BIN Budi Gunawan serta Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang telah terlebih dahulu berada di Surabaya.Setibanya di Surabaya, Presiden langsung menuju lokasi aksi teror bom di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Jalan Diponegoro, Surabaya dan di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS) Jalan Arjuno, Surabaya. Di sini, Presiden sempat mendengarkan laporan dari Kapolda Jatim Irjen Machfud Arifin dan berbincang dengan Walikota Surabaya Tri Rismaharini.Sebelum kembali ke Jakarta, Presiden menjenguk korban luka di RS Bhayangkara Surabaya dan juga memberikan keterangan pers.

Presiden: Tindakan Terorisme Ini Biadab dan Di Luar Batas Kemanusiaan

               Presiden Joko Widodo mengecam keras aksi terorisme di Surabaya yang terjadi pada Minggu, 13 Mei 2018. Menurut Presiden, tindakan terorisme ini sungguh biadab dan di luar batas kemanusiaan, karena menimbulkan korban jiwa dari berbagai kalangan, termasuk anak-anak yang tidak berdosa.“Termasuk pelaku yang menggunakan 2 anak berumur kurang lebih 10 tahun. Yang digunakan juga untuk melakukan bom bunuh diri,” ucap Presiden Jokowi saat menyampaikan keterangan pers di RS Bhayangkara, Surabaya.Presiden juga menyatakan bahwa terorisne merupakan kejahatan kemanusiaan yang tidak ada kaitannya dengan agama apapun. “Semua ajaran agama menolak terorisme, apapun alasannya,” ujar Presiden Jokowi.\

         Untuk itu, Presiden telah memerintahkan Kapolri, agar mengusut tuntas dan membongkar jaringan aksi teror ini, sampai ke akar-akarnya.Lebih lanjut, Presiden menekankan agar aparat negara tidak memberikan toleransi terhadap tindakan pengecut semacam ini, dan mengajak seluruh anggota masyarakat untuk bersama-sama memerangi terorisme, radikalisme yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai luhur Indonesia, yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan dan kebinekaan. “Saya juga menghimbau kepada seluruh rakyat di seluruh pelosok Tanah Air agar semuanya tetap tenang, menjaga persatuan, dan waspada. Hanya dengan upaya bersama seluruh bangsa, terorisme dapat kita berantas. Kita harus bersatu melawan terorisme,” tutur Presiden.Tidak ketinggalan, Presiden menyampaikan ungkapan duka yang mendalam. “Tak ada kata yang dapat menggambarkan betapa dalam rasa duka cita kita semuanya  atas jatuhnya korban akibat serangan bom bunuh diri di Surabaya ini,” ucapnya.(eas)

Saturday, 03 February 2018 07:54

Presiden Hadiri Haul Majemuk Masyayikh Di Situbondo

Written by

SITUBONDO(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo hari ini, Sabtu, 3 Februari 2018, bertolak menuju Provinsi Jawa Timur.Didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Kepala Negara akan menghadiri Dzikir dan Doa untuk Bangsa dalam Rangka Peringatan Haul Majemuk Masyayikh di Pondok Pesantren Salafiyah Safi'iyah Sukorejo.
Presiden langsung menuju Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, usai meresmikan hasil renovasi Lapangan Tenis Terbuka dan Tertutup di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta.
Dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1, Presiden beserta rombongan lepas landas sekira pukul 11.10 WIB.Tiba di Bandara Internasional Juanda, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur pukul 12.20 WIB, Presiden dan Ibu Iriana beserta rombongan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, dengan menggunakan Helikopter Super Puma TNI AU.
Tiba di Kabupaten Situbondo pukul 13.30 WIB, Presiden dan Ibu Iriana menuju tempat berlangsungnya acara, yakni Pondok Pesantren Salafiyah Safi'iyah Sukorejo, Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih.Petang harinya, Presiden dan Ibu Iriana beserta rombongan dijadwalkan langsung bertolak kembali menuju Jakarta.
Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Provinsi Jawa Timur adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Staf Khusus Presiden Diaz Hendropriyono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Trisno Hendradi, Komandan Paspampres Mayjen TNI (Mar) Suhartono dan Ketua Umum PPP Romahurmuziy.(ros)

 

SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) Secara umum Industri perbankan masih belum membaik. Tapi kami harus tetap optimistis bahwa Bank Jatim akan mencatat pertumbuhan kinerja yang baik," kata Direktur Utama Bank Jatim R Soeroso, Sabtu  (27/1/2018).
          PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM) berharap kinerja perusahaan dari sisi penyaluran kredit maupun penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) bisa tumbuh dobel digit atau minimal 10 persen. Data Bank Jatim menunjukkan, selama 2017 DPK mencapai Rp39,84 triliun tumbuh 21,48% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp39,84 triliun. Sementara penyaluran kredit mencapai Rp31,75 triliun atau tumbuh 7,01% dibanding tahun sebelumnya. Untuk aset, selama 2017 mencapai Rp51,52 triliun dan tahun ini diharapkan tumbuh menjadi Rp55 triliun. 
       Untuk perolehan laba, Bank Jatim selama 2017 membukukan laba bersih mencapai Rp1,15 triliun, tumbuh 12,76 persen dari tahun sebelumnya yang tercatat Rp1,03 triliun. Pertumbuhan laba ini menunjukkan performa kinerja bank yang mayoritas sahamnya dimiliki pemerintah daerah Jatim tersebut cukup baik di 2017. 
        “Tahun 2017 memang tidak mudah bagi bisnis perbankan. Dampak perlambatan ekonomi masih sangat terasa, sikap hati-hati masyarakat dalam berinvestasi maupun berbisnis mengakibatkan dampak yang cukup signifikan bagi seluruh bisnis perbankan," imbuh Soeroso. Dari sisi penyaluran kredit, penyumbang tertinggi penyaluran kredit Bank Jatim adalah kredit konsumer yang penyalurannya mencapai Rp22,29 triliun atau menyumbang porsi sekitar 70,2 persen dari total kredit Bank Jatim. Selain mencatatkan rasio kinerja yang positif, Bank Jatim juga mencatatkan rasio keuangan yang cukup baik di 2017 di antaranya Return on Equity (ROE) sebesar 17,43 persen, Net Interest Margin (NIM) sebesar 6,68 persen, Retum on Asset (ROA) sebesar 3,12 persen, dan Biaya Operasional dibandingkan Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar 68,63 persen..

              Soeroso menambahkan, selama 2017, Bank Jatim juga gencar membuka beberapa kantor cabang dan jaringan layanan lainnya sehingga jumlah jaringan bank yang IPO sejak 2012 itu telah mencapai 1.608 titik layanan. Jaringan ini terdiri dari satu kantor pusat, 48 kantor cabang, 166 cabang pembantu, 199 kantor kas, 191 kantor layanan syariah, 190 payment point, 88 kas mobil, 723 ATM dan dua CDM (cash deposit machine).  Terkait rencana spin off (pemisahan) Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Badan Usaha Syariah (BUS), Bank Jatim masih menunggu izin prinsip dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank Jatim telah menyetor modal sebesar Rp502 miliar untuk mendirikan Bank Jatim Syariah.  Namun, OJK menginginkan setoran modal awal sebesar Rp1 triliun agar Bank Jatim Syariah bisa masuk Bank Umum Kategori Usaha (BUKU) 2. "Kami akan tetap berupaya memenuhi apa yang dipersyaratkan oleh OJK," tandas Soeroso.

              Direktur Keuangan Bank Jatim Ferdian Timur Satyagraha menambahkan, hingga akhir Desember 2017 pembiayaan UUS Bank Jatim tercatat sebesar Rp941 miliar atau sebesar 2,56 persen dari total kredit di Bank Jatim. Rasio pembiayaan bermasalah (Non Performing Finance/NPF) tercatat sebesar 2,5 persen. "UUS Bank Jatim telah mencatatkan laba sebesar Rp1,5 miliar per Desember 2017," tuturnya. 
Bankjatim di 2017 juga mencacatkan sejarah dengan membukukan harga saham tertinggi sejak IPO 2012 tetap di bulan April 2017 harga saham saham BJTM mencapai 17,60% yang tertutup pada level Rp710/Lembar saham di penghujung tahun 2017.

          Peristiwa penting bankjatim 2017 diataranya Pembukaan kantor cabang batam, Penambahan 2 (DUA) direktorat baru dalam jajaran top manajemen bankjatim. Direktur keuangan dan direktur manajemen risiko  Inovasi Produk dan meningkatkan layanan  Bancassurance,berkerjasama dengan Pt.Jiwasaraya dan MSIG Sinarmas,   BankJatim kartu flazz,hasil bundling dengan BCA untuk mendukungGNNT  Bank Indonesia yang dapat digunakan di seruluh Indonesia, Penyaluan kredit loan agreement pemprov Jatim untuk pembiyaan sektor primer dan sekunder,  Penyaluran CSR dengan Total Sebesar RP. 12.133.694.779 dengan 91   program yang merata diseruluh Jawa Timur, Peningkatan benefit jatim prioritas,executive louge di jawa timur (Kupang dan Ambon ) Tabungan Siklus Prioritas utuk melengkapi bisnis juga benifit lainya,  Jumlah Jaringan bankjatim telah mencapai 1.608 titik layan terdiri dari 1 kantor pusat 48 kantor cabang 166cabang pembantu 199 kantor kas 191 kantor layan syarih 190 payment point 88 kas mobil 723 ATM dan 2 CDM, Dengan pencapaian membanggakan di 2017 bankjatim percaya diri dan siap menghadapi 2018 secara garis besar rencana bisnis bankjatim di 2018 diantaranya.

           Layana e-Kredit sebuah Layanan untuk memberikan kemudahan informasi dan pelayanan kepada pelaku UMKM dan masyarakat Jawa timur.Peningkatan penyaluran kredit-Kredit program pemerintahan (loan agreement perprov Jatim,KPR FLPP,DLL).Peningkatan DPK dengan program tabungan seperti Siklus Bunga Plus, Giro Plus Layan  Virtual account dll.Peningkatan branchless banking ( agen Laku pandai ) Peningkatan fee based income dari transaksi bancassurance maupun electronic banking.(men)

 

 

 

SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo akan memanggil dan memberikan arahan kepada bupati maupun walikota yang tidak hadir pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Prov Jatim Tahun Anggaran 2018. Ketegasan itu dilakukan orang nomor satu di Pemprov. Jatim itu semata-mata agar pemanfaatan keuangan negara nantinya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar.

“Uang negara harus dipertanggung jawabkan dengan baik. Sebagai wakil pemerintah pusat, Saya harus melakukan pembinaan dan pengawasan kepada bupati dan walikota dengan baik,” tegas Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo saat menyampaikan sambutan pada acara Penyerahan DIPA dan DPA Provinsi Jatim yang dilaksanakan di Gedung Negara Grahadi, Jumat (15/12) siang.

Oleh karena itu, lanjutnya, dirinya tidak menyerahkan DIPA dan DPA Provinsi Jatim tahun Anggaran 2018 sampai bupati/walikotanya hadir. Daerah yang bupati/walikota atau wakil bupati/wakil walikota tidak hadir, yakni Kota Probolinggo, Kabupaten Tulungagung, Kota Mojokerto, Kabupaten Pamekasan, Kota Blitar, Kota Batu dan Kabupaten Jombang.

Ditegaskan, DIPA dan DPA yang diserahkannya tidak bisa diberikan kepada staf, karena penyerahan DIPA tidak sekedar dapat uang dan hak, tetapi memiliki kewajiban yang luar biasa. Apalagi DIPA Provinsi Jatim tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi Rp. 119 trilyun, dibanding tahun 2017 sebesar Rp 115 trilyun. Rincian DIPA dan DPA Jatim tahun 2018 yakni dana pemerintah pusat sebesar Rp 44,3 trilyun dan dana transfer ke daerah sebesar Rp 75 trilyun. Sedangkan untuk APBD Provinsi Jatim tahun 2018 sebesar Rp 30,762 trilyun.

Dalam.kesempatan sama, Pakde Karwo menegaskan keharusan pemanfaatan DIPA dan DPA Provinsi Jatim tahun 2018 ini yang harus sesuai dengan program prioritas pemerintah pusat, khusunya pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan, serta pembangunan infrastruktur. Setelah penyerahan DIPA, Pakde Karwo berharap agar segera diberikan kepada OPD dan satker untuk segera dilakukan lelang barang dan jasa.

Awal Proses APBN

Penyerahan DIPA ini merupakan awal dari rangkaian proses pelaksanaan APBN Tahun 2018. Berbagai rencana strategis dan kebijakan umum yang ditetapkan dalam APBN tahun 2018 wajib dituangkan dalam DIPA. Diharapkan penyerahan DIPA tersebut dilaksanakan lebih awal, agar proses pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran dapat berlangsung lebih tepat waktu, yaitu awal Januari 2018.

Dalam laporannya, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, R Wiwin Istanti SE, AK, M Laws menjelaskan DIPA Jatim dengan total mencapai Rp. 119,8 trilyun tsb terbagi dua kelompok besar, yaitu Rp 44,8 trilyun untuk instansi kementerian / lembaga, dan Rp. 75 trilyun untuk transfer ke daerah. “Itu termasuk penyaluran dana fisik dan dana desa,” jelasnya.

 

Ia meminta kepada seluruh Satker dan OPD agar usai penyerahan DIPA agar telah disiapkan lelang, walaupun pelaksanaan fisiknyasendiri baru bisa dilakukan dimulai 1 Januai 2018. Dengan demikian, belanja tidak menumpuk di triwulan keempat. Perilaku belanja satker agar diubah, sehingga tidak landai di awal tahun dan kemudia kemudian melonjak di akhir tahun.(fd)

Saturday, 09 December 2017 09:19

Sekda Jatim Tinjau Exchange Center Jatim di Tianjin

Written by

TIONGKOK(KORANRAKYAT.COM) Sekretaris Daerah Jawa Timur, Dr. H. Akhmad Soekardi membuka pusat promosi investasi, dagang, dan pariwasata Jawa Timur atau Exchange Center Jatim di European Trade Center, Tianjin (ECJT) Tiongkok. Pembukaan ini menandai ditempatinya lokasi baru ECJT Jawa Timur dari sebelumnya berlokasi di Italian Village.

"Kita berharap dengan lokasi baru ini, produk-produk Jawa Timur lebih banyak lagi bisa penetrasi di Tiongkok," ujar Sekda Akhmad Sukardi, Sabtu (9/12).

Salah satu strategi yang diterapkan Pemprov Jatim untuk mencapai langkah tsb, lanjut Sekda Jatim ini, diantaranya penggunaan strategi komparatif, bukan kompetitif, yakni optimalisasi penetrasi produk-produk yang tidak ada di China seperti buah-buahan tropis dan berbagai produk seperti furniture.

Peegembangan Ekonomi Mitra Kerjasama

Pemindahan lokasi ECJT ke European Center sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kota Tianjin yang menempatkan kantor-kantor perwakilan mitra kerjasamanya di satu tempat strategis guna lebih menunjang pengembangan ekonomi mitra-mitra kerjasama Tianjin, termasuk Jawa Timur.

European Trade Center merupakan supermall di Tianjin yang mengkhususkan produk-produk impor seluruh dunia. Dengan pemusatan produk impor ini, memudahkan bagi masyarakat Tiongkok di wilayah utara seperti Kota Tianjin dan wilayah sekitarnya seperti Provinsi Hubei untuk mendapatkan produk-produk impor.

Rumah Makan Jatim di Tianjin

Selain ECJT, di Tianjin juga terdapat rumah makan Jawa Timur, yakni "Resto Batik". Resto yang bediri sejak dua tahun lalu berlokasi di No. 17, Huan Hu Zhong Lu, Hexi District, Tianjin.

Menurut Direktur Eksekutif ECJT, Mr. Jasper Ho, resto tsb mampu bertahan karena cita rasanya dapat diterima masyarakat Tianjin. Berbagai menu disajikan dalam resto ini, diantaranya gulai kambing, oseng-oseng tahu, oseng-oseng buncis, gurami asam manis. Tidak ketinggalan beberapa jenis krupuk Jawa Timur.(fd)

Tuesday, 28 November 2017 09:57

Tanah Longsor Dan Banjir Melanda Pacitan

Written by

PACITAN (KORANRAKYAT.COM) Banjir besar dan tanah longsor melanda Pacitan, Jawa Timur. Hal ini lantaran

hujan deras yang melanda seharian akibat dampak Siklon Tropis Cempaka."Berdasarkan analisis BMKG pada

pukul 07.00 WIB, posisi Siklon Tropis Cempaka berada di sekitar 8,5 lintang selatan dan 111,2 bujur timur

atau sekitar 32 kilometer sebelah selatan-tenggara Pacitan, Jawa Timur," kata Kepala Kelompok Teknisi Stasiun

Meteorologi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Teguh Wardoyo dikutip Antara, Selasa

(28/11).

     Dari berbagai foto yang dibagikan di media sosial terlihat banyak perumahan warga terendam banjir. Jalur

transportasi ada yang tertimbun tanah longsor. Beberapa warga menggunakan kapal kecil untuk mengungsi ke

tempat yang aman. Nah, berikut foto-foto kondisi terkini bencana banjir di Pacitan dihimpun dari berbagai

sumber. Siklon Tropis Cempaka membuat jalan terputus, rumah, dan sawah terendam banjir di wilayah

Kecamatan Kebonagung, Pacitan, dan Arjosari (an)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  Next 
  •  End 
Page 1 of 6

Ekonomi Makro

  •  

     

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) ,  Bertempat di Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Dirjen

     
  •  

     

     

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Jelang  bulan Ramdhan dan lebaran Satgas Pangan  melakukan berbagai

     
  •  

     

     

    JAKARTA (KORANRAKYAT.COM) Maskapai penerbangan Garuda Indonesia telah menghentikan

     
  •  

     

     

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo hari ini, Selasa, 12 Maret 2019, membuka Rapat

     

Malang Raya

Privalensi Stunting Di Kota

 

 

MALANG (KORANRAKYAT.COM) Prevalensi balita stunting

Read more

Wabub Sanusi Sampaikan LKPJ

 

 

 

 

MALANG(KORANRAKYAT.COM)   Wakil  Bupati Malang

Read more

Peraturan Daerah Tentang