Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

PLT PSSI jokdri Ditetapkan Tersangka 5 berkas diserahkan kejaksaan
Last Updated on Feb 15 2019

PLT PSSI jokdri Ditetapkan Tersangka 5 berkas diserahkan kejaksaan

JAKARTA,KORANRAKYAT, COM- Terkait dengan penyerahan 5 berkas perkara Satgas Anti Mafia Bola kepada Kejaksaan Agung sudah diterima dan sudah di diteliiti oleh 5 Jaksa satu berkas masing-masing.Semesters Polisi menetapkan ply Kevin PSSi Jokdri  sebagai  tersangka Jaksa Agung, M Prasetyo  kertika...
Jokowi Resmi Buka Tanwir Muhammadiyah ke- 51 di Bumi Rafflesia
Last Updated on Feb 15 2019

Jokowi Resmi Buka Tanwir Muhammadiyah ke- 51 di Bumi Rafflesia

  BENGKULU. (KORANRAKYAT.COM) – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, tiba di Bumi Raflesia Bengkulu, Jumat (15/2/2019) pagi, dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan. Kedatangan Jokowi dalam rangka membuka Tanwir Muhammadiyah ke- 51. Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraannya mengatakan...
Presiden Jokowidodo Tiba Dibengkulu Buka Tanwir Muhammadiyah
Last Updated on Feb 15 2019

Presiden Jokowidodo Tiba Dibengkulu Buka Tanwir Muhammadiyah

Presiden RI Joko Widodo Tiba di Bengkulu   BENGKULU. (KORANRAKYAT.COM) – Menggunakan pesawat kepresidenan, Presiden RI Joko Widodo tiba di Bandara Fatmawati Soekarno, Bengkulu, Jumat, 15/02/2019. Kedatangan Jokowi disambut langsung Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, yang saat ini sudah berada...
Sambutan  Bupati Malang  Pada  Rapat  Paripurna  DPRD Kabupaten  Malang
Last Updated on Feb 14 2019

Sambutan Bupati Malang Pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang

MALANG(KORANRAKYAT.COM)   Berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda”, dimana telah ditindaklanjuti melalui Program Pembentukan Perda Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPRD Kabupaten Malang Nomor: 188.4/46/KPTS/35.07.040/2019 tentang Program Pembentukan...
Sektor Pariwisata Diprediksi Mampu Mendulang Devisa Terbesar
Last Updated on Feb 14 2019

Sektor Pariwisata Diprediksi Mampu Mendulang Devisa Terbesar

  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Badan koordinasi kepariwisataan, di ketuai Wapres RI Jusuf Kalla  dengan  Anggota seluruh menteri dan menko  terkait. Menteri Pariwisata Arif Yahya mengatakan kegiatan pertemuan diadakan    tiga bulan sekali  3 bulan  sekali. sementara  wapres minta  diadakan...

World Today



JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga mampu membawa masyarakt akan kesadaran berlalu lintas menjadi hal yang utama. Sehingga di usulkan 31 Maret menjadi hari keselamatan berlalu lintas. 

Kepala Korlantas Polri Irjen Refdi Andri ditemui di kantor NTMC, Selasa (12/2)2109 mengatakan dan mengusulkan 31 Maret untuk diperingati sebagai "Hari Keselamatan Berlalu Lintas". "Harus ada momen untuk membawa masyarakat sadar bahwa keselamatan adalah hal yang utama. Alangkah baiknya bila kami usulkan 31 Maret untuk menjadi Hari Keselamatan Berlalu Lintas," ujarnya.

Selanjutnya, Feldi menegaskan  usulan itu berawal dari kegiatan "Millennial Road Safety Festival" (MRSF) yang merupakan kampanye keselamatan berlalu lintas bagi kaum milenial. Kemudian pihaknya ingin agar program kampanye MRSF bisa menjadi budaya dan berkelanjutan dari tahun ke tahun sehingga akhirnya pihaknya mengusulkan 31 Maret 2019 untuk ditetapkan sebagai Hari Keselamatan Berlalu Lintas." Alasan pemilihan tanggal tersebut dan  hari tersebut bertepatan dengan puncak kegiatan Millennial Road Safety Festival. Tanggal 31 Maret 2019 adalah hari puncak pelaksanaan MRSF.  Ini momentum bagaimana program ini berkelanjutan dari tahun ke tahun," tegasnya. 

Jadi, Feldi menjelaskan untuk mewujudkan wacana pencanangan peringatan Hari Keselamatan Berlalu Lintas, Polri mengadakan serangkaian diskusi bersama perwakilan kementerian lembaga, pengamat transportasi, sejumlah ahli dan akademisi. "Kami minta masukan dari ahli, pengamat transportasi, kementerian lembaga sehingga ide pencanangan ini bisa benar-benar matang," jelasnya. 

Lebih lanjut, Refdi menandaskan  pencanangan Hari Keselamatan Berlalu Lintas dinilainya penting, sebagai salah satu upaya agar jumlah kecelakaan dan jumlah korban kecelakaan lalu lintas menurun. Targetnya, keselamatan menjadi hal yang utama, korban kecelakaan menurun sehingga pada 2035, tidak ada lagi laka lantas alias 'zero accident'," tandsanya.(vk)



 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Proses pemeriksaan dilakukan oleh Satgas Anti Mafia Bola terus berlanjut, setelah pengeledahan  ada perusakan alat bukti kasus pengaturan skor dan akhir di tetapkan tiga  tersangka.  

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Syahar Diantono ditemui di Mabes Polri, Jakarta Selatan,Senin (11/3) mengatakan penyidik Satgas Anti Mafia Bola telah menetapkan tiga tersangka perusakan alat bukti kasus pengaturan skor."Ketiga tersangka itu adalah Muhammad Mardani Mogot, Musmuliadi, dan Abdul Gofur OB di PSSI," ujarnya.

Selanjutnya, Syahar menegaskan persangkaan tindak pidana bersama-sama melakukan pencurian dengan pemberatan dan atau memasuki dengan cara membongkar, merusak, atau menghancurkan barang bukti yang telah dipasang police line.," Terkait peran ketiganya, seperti diungkapkan Syahar, Musmuliadi bersama dengan Mardani memasuki kantor Komdis PSSI, Jalan Taman Rasuna Timur, Menteng, Jakarta Selatan yang sudah diberi garis polisi," tegasnya.

Untuk itu, Syahar menejaskan p engaturan Skor Kepada ketiganya polisi menyangkakan Pasal 363 dan atau Pasal 235 KUHP dan atau Pasal 233 KUHP dan atau Pasal 232 KUHP dan atau Pasal 221 KUHP jo Pasal 55 KUHP.   "Karena para tersangka kooperatif dalam menjalani pemeriksaan, polisi tidak menahan ketiganya. Dia menambahkan, penyidik pun sudah menyiapkan surat perintah pelepasan tersangka beserta berita acara pelepasannya," jelasnya. (vk)

 

 

 

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Pemeriksan Slamet Maarif terus dilaksanakan, pemriksaan hari ini dilakukan di Polda Jawa Tengah bekerjasama dengan Polres Surakarta meminta klarifikasi dan semua itu dilakukan oleh Gakumdu didalamnya ada Polisi, Kejaksaan dan Bawaslu.

Kepala Biro Penerangan Masyaraat, Brigjend Pol Dedi Prasetyo di temui di Mabes Polri,Jakarta Selatan, Senin (11/2)2019 mengatakan  jadi hari ini kemarin sudah dilayang kan untuk pemeriksaan yang bersangkutan ,rencana akan dilakukan pemeriksaan  di Polda Jawa Tengah oleh tim gabungan antara Polres Surakarta dengan Polda Jawa Tengah. " "Baru tahap pemanggilan dan meminta klarifikasi peristiwa tersebut," ujarya.

 Selanjutnya, Dedi menegaskan tentunya Polri disini tidak bekerja sendiri ya kita trus berkoordinasi dengan Bawaslu karena disitu ada Gakumdu disitu ada Polri, Kejaksaan dan Bawaslu." Perkara ini menyangkut Pemilu maka yang melakukan asesment dan melakukan analisa konstruksi Pidana Pemilu karena Polri tidak bekerja sendiri dengan tim Gakumdu," tegasnya.

 Ketika ditannya berkaitan di tetapkan sebagai tersangka, Dedi menjelaskan  ya panggial sesuai surat panggilan itu, sisa di Polres Surakarta diperiksa di Polda Jawa Tengah. Semua dilakukan proses hukum    ya kita tetap mengedepankan setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dideapn hukum." Dan kita juga  mengedepankan asas tidak bersalah . Setiap warga negara berhak secara konstisional  menyampaikan keberatan-keberatannya silakan asal dalam koridor hukum. ya hukum harus kita junjung tegakan bersama dan salah satu ciri negara demokrasi supermasi hukum," jelasnya.. 

  Dari data yang ada hasil kajian dan pemeriksaan menunjukan bahwa dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan Slamet Ma'arif memenuhi syarat. "Pasal yang disangkakan yaitu Pasal 521 juncto Pasal 280 ayat 1 huruf c, d, f dan Pasal 492 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu) terkait kampanye di luar jadwal.Slamet diduga melakukan kampanye di luar jadwal berupa kampanye metode rapat umum. Rapat umum adalah metode kampanye yang dilakukan di tempat terbuka dan bisa dihadiri massa yang terbatas. Metode kampanye ini baru boleh dilakukan 21 hari jelang akhir masa kampanye, yaitu 24 Maret-13 April 2019. (vk)

 

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Terkait dengan penganiayaan yang dialami dua pegawai KPK di Hotel Borobudur Jakarta,beberapa waktu lalu. Kini Polisi terus mendalami dengan melakukan pemeriksaan terhadap 3 saksi dan menyita CCTV.

         Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Pol Syahar Diantono ditemui di Mabes Polri,Jakarta Selatan, Rabu(6/2)2019  mengatakan pihaknya telah memeriksa 3 orang saksi dalam peristiwa tersebut. Pihaknya pun sudah menyita CCTV ditempat kejadian perkara dan akan dikirim ke laboratorium forensik(Labfor)." Soal penganiyaan pegawai KPK, melakukan pemeriksaan saksi 3 orang dan sudah menyita CCTV selanjutnya dikirim ke labfor," ujarnya.

      Selanjutnya, Syahar menegaskan pihaknya telah membuat rencana penyidikan kepada keamanan hotel di lokasi kejadian." Penyidik juga sudah membuat rencana penyidikan security hotel," tegasnya.

 

     Seperti diketahui,pihak KPK melaporkan dugaan penganiayaan yang dilakukan terhadap dua pegawai KPK ke Polda Metro Jaya, Minggu(3/2)2019 sore. Tidak hanya dianiaya,dua petugas KPK tersebut juga mengalami perampasan barang-barang.(vk) 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Ditetapkan sampai 29 Januari 2019 untuk  kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora Cs tidak menyerahkan diri, tim gabungan TNI-Polri yang akan melakukan tindakan represif. 

       Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di temui di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (21/1)2019 mengatakan Tindakan-tindakan preventif ini secara optimal kita laksanakan sampai batas waktu 29 (jika) tidak ada respon baru subsatgas penegakan hukum gabungan TNI-Polri melakukan upaya-upaya represif. ".Polri hingga kini masih memiliki waktu 8 hari untuk memaksimalkan tugasnya," ujarnya.

            Selanjutnya,Dedi menegaskan  saat ini satgas penegakan hukum Operasi Tinombala sedang melokalisasi titik-titik atau jalur-jalur logistik dan komunikasi dari kelompok Ali Kalora. Hal itu dilakukan untuk mempersempit ruang gerak kelompok Ali Kalora Cs. “Jadi jalur-jalur logistik, kemudian jalur komunikasi, jalur-jalur yang tidak menutup kemungkinan kelompok tersebut akan turun dari hutan ke perbatasan, di desa-desa semua sudah dilokalisir oleh satgas penegakan hukum,” tegasnya. 

        Untuk itu, Dedi menjelaskan Satgas penegakan hukum, kata Dedi, belum melakukan gerakan berupa penangkapan kelompok Ali Kalora.  Alasannya, karena masih menunggu upaya-upaya subsatgas preventif melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif ke masyarakat hingga tanggal 29 Januari 2019. 

" Satgas Tinombala juga telah menyebarkan pamflet agar kelompok Ali Kalora menyerahkan diri. “Penyebaran foto, penyebaran DPO (Daftar Pencarian Orang) disebarkan oleh seluruh Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta Subsatgas Preventif, baik melalui udara maupun darat,” jelasnya. 

        Dedi katakan Jadi ada anggota dari subsatgas preventif yang langsung bersentuhan dengan keluarga-keluarga kelompok Ali Kalora cs,” sambung Dedi. "Kelompok MIT dipimpin oleh Ali Kalora setelah tewasnya Santoso pada 2016 lalu ketika Operasi Tinombala digelar secara gabungan antara polisi dan tentara. Diketahui ada penambahan empat anggota yang bergabung dengan Kelompok MIT pimpinan Ali Kalora.

         Sehingga total jumlah kelompok ini menjadi 14 anggota.  Empat orang tersebut teridentifikasi berasal dari Banten dan Makassar. Mereka semua telah ditetapkan sebagai buronan (DPO). Keempat orang tersebut adalah Alvin asal Banten, Jaka (Banten), Ramadan (Banten), Alqindi Mutaqien (Banten), serta Andi Muhamad (Makasar)," rincinya. (vk)

 

Sunday, 20 January 2019 12:45

Pembuat Berita Hoax Soal Ijasah Jokowi Ditangkap

Written by

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Aksi pembuat berita bohong tentang Ijasah Presiden Jokowi atau Jokowi palsu akhirnya terhendus juga bernama Umar Kholid Harahap(28) diduga menyebarkan berita bohong. Kini sudah berhasil ditangkap di Bekasi.

 

          Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo, saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (19/1)2019 saat dikonfirmasi mengatakan.Polri menangkap pria bernama Umar Kholid Harahap (28) setelah diduga menyebarkan berita bohong atau hoaks soal ijazah Presiden Joko Widodo atau Jokowi palsu."Tersangka ditangkap di Bekasi," ujarnya

 

          Selanjutnya, Dedi menegaskan Umar ditangkap dini hari tadi sekira pukul 00.30 WIB.Dari tangan pelaku, polisi menyita satu unit telepon genggam, dua buah sim card, satu  buah akun Facebook dan satu buah email."Pelaku hingga kini masih diperiksa intensif," tegasnya.

 

         Untuk itu, Dedi menjelaskan selucky Ngelo)mnya, di media sosial viral informasi menyebut ijazah SMA tegasnyaJokowi palsu. Jokowi disebut bukan lulusan SMA Negeri 6 Solo seperti yang selama ini diketahui. "Ijasah Jokowi SMA dianggap palsu karna lulus pada tahun 1980. Kemudian diviralkan  menyebutkan SMA  6 Surakarta  tempat  Jokowi bersekolah baru berdiri pada tahun 1986, " jelasnya.

        

       SMPP ialah Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan, yang merupakan cikal bakal SMAN 6 Surakarta. Jokowi saat itu merupakan murid SMPP."SMPP berganti nama menjadi SMAN 6 Surakarta pada tahun 1985, bukan 1986 seperti yang di medsos. Tapi kami tetap memakai tahun berdirinya SMPP sebagai tahun berdirinya SMAN 6 Surakarta, yaitu tahun 1975," ujarnya.

          Sebelumnya, seorang warganet menuding ijazah SMA Presiden Joko Widodo palsu. Dia yakin Jokowi bukan lulusan SMA Negeri 6 Solo seperti yang selama ini diketahui. Hal itu kemudian ramai diperbincangkan di media sosial.

Ijazah Jokowi SMA dianggap palsu karena lulus pada 1980. Padahal, kata warganet, SMAN 6 Surakarta tempat Jokowi bersekolah baru berdiri pada 1986. Kepala SMAN 6 Surakarta, Agung Wijayanto, memastikan ijazah Jokowi tersebut asli.

"Iya benar ijazahnya asli. Cuma memang capnya berbeda, tulisannya SMPP (SMA 6)," kata Agung saat ditemui wartawan  di SMAN 6 Surakarta, Kamis (17/1).(vk) 

 
Tuesday, 15 January 2019 03:16

Terancam Hukuman Mati,Tersangka Pembunuh Satu Keluarga

Written by

 

 

 

 

BENGKULU, (KORANRAKYAT.COM) — Jamhari Muslim alias Ari, tersangka kasus pembunuhan sadis satu keluarga yang menimpa Almarhumah Hasnatul Laili (35)  bersama dua orang putrinya Melan Miranda (16) dan Cika Ramadani (10) Warga Kelurahan Cawang Baru Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, Sabtu (12/1/2019) lalu terancam penjara seumur hidup hingga hukuman mati.

Kapolda Bengkulu Brigjen Pol Coki Manurung dalam Pers Rilis di Mapolda Bengkulu, Senin (14/1/2019) mengatakan pelaku merupakan suami ketiga dari korban. Pelaku dijerat pasal berlapis yakni 340, pasal 338, pasal 365 sanksinya bisa hukuman mati.

“Sanksi yang diberikan dalam kasus ini bisa hingga hukuman mati. Tersangka sempat lari ke Bengkulu menggunakan travel, karena mungkin merasa dikejar Polisi kemudian tersangka pergi ke Bengkulu Selatan dan di situlah tersangka ditangkap disalah satu hotel ketika sedang istirahat,” terang Kapolda.

Kasus ini, kata Kapolda, merupakan pembunuhan berencana. Pasalnya tersangka telah menyiapkan dari pukul 03.00 WIB untuk melakukan pembunuhan kepada korban lantaran diduga sakit hati.

“Kita masih mencari alat bukti lain untuk rangkaian pasal yang dikenakan nanti. Sementara untuk keterlibatan orang lain sementara belum ada dan kita masih dalami kasus ini,” kata Kapolda.

Seperti dilansir sebelumnya, dalam melakukan tindakan sadis tersebut pelaku mengaku nekat menghabisi nyawa Korban dan anak anaknya hanya karena merasa sakit hati saat Korban menolak untuk diajak pelaku rujuk kembali setelah sempat bercerai.

Naasnya, Kedua anak Korban ikut menjadi pelampiasan emosi pelaku lantaran secara tidak sengaja menyaksikan perbuatan pelaku saat menghabisi nyawa Korban di kediaman Korban saat itu.

Tanpa rasa kasihan, pelaku mengaku membunuh ketiga korban dengan cara memukul kepala para korban menggunakan balok kayu dan mencekit leher para korban menggunakan kabel hingga tidak bernyawa lagi.

Sebelumnya, Warga jalan Ahmad Yani Kelurahan Cawang Baru Kecamatan Curup Timur, Sabtu (12/1) sore mendadak heboh. Kehebohan terjadi setelah salah satu Warga setempat menemukan jasad Lili (45) beserta kedua anaknya yang bernama Miranda dan Cika tewas bersimbah darah di dalam kamar tidur dengan kondisi tertutup selimut.

Ketiga korban meninggal dunia akibat dipukul menggunkan benda tumpul berulang kali hingga tewas.(1nd)

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM —Kesigapan dalam menelusuri aktor intelektual terkait  berita bohong atau hoaks kontainer berisi surat suara tercoblos di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.Hingga kini Tim Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tengah menelusurinya.

         Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Mabes Polri. Kamis(10/1)2019  mengatakan, pelacakan atau penelusuran dalang hoaks melalui pemeriksaan lanjutan tersangka BBP yang diduga membuat konten berita bohong atau hoaks. “Masih dituntaskan dulu pemeriksaan tersangka BBP dan penguatan alat bukti dulu, baru apabila sudah cukup kuat tidak menutup kemungkinan akan ditetapkan Tersangkanya,” ujarnya.

            Selanjutnya,  Dedi menegaskan terus mendalami dan menelusuri jejak digital dari SIM card atau kartu ponsel milik tersangka BBP yang telah dibuang bersama ponselnya. “HP yang sudah dibuang (tersangka BBP) dan HP lain, jadi ada dua HP yang disita,” tegasnya.

Untuk itu, Dedi menjelaskan diketahui, tersangka BBP ditangkap di Sragen, Jawa Tengah, pada 7 Januari 2019. "Atas perbuatannya, tersangka BBP dijerat Pasal 14 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana lantaran sengaja menyiarkan berita bohong."BBP terancam dihukum maksimal 10 tahun penjara,"jelasnya.

           Lebih jauh, Dedi merinci selain BBP, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim telah menetapkan tiga tersangka penyebar konten hoaks itu. Mereka adalah LS, HY, dan J yang masing-masing ditangkap secara terpisah di Balikpapan, Kalimantan Timur; Bogor, Jawa Barat; dan Brebes, Jawa Tengah." Hoaks mengenai tujuh kontainer surat suara pemilu yang sudah tercoblos tersebar melalui sejumlah platform, seperti YouTube dan WhatsApp," rincinya 

 

              Jadi, Dedi menadaskan salah satunya tersebar melalui rekaman suara seorang lelaki. " Setelah KPU dan Bawaslu melakukan pengecekan bersama pihak Bea Cukai, dipastikan bahwa informasi tujuh kontainer surat suara pemilu yang sudah tercoblos adalah hoaks," tandasnya.(vk)

Monday, 14 January 2019 01:36

Polisi Ikut Awasi dana Bansos Kerjasama Dengan Mensos

Written by

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM-- Upaya meningkatkan kinerja, akhirnya Kepolisian akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk membantu pengamanan Bantuan Sosial (Bansos) yang disalurkan Kementerian Sosial. 

         Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian disaat  konferensi pers di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (11/1)2019)mengatakan  Polri akan membentuk satgas (Satuan Tugas) dukungan pengamanan bantuan sosial oleh Kemensos. Pri keseriusan pemerintah untuk menjalankan program bantuan sosial. “Kita melihat kesungguhan dari Bapak Presiden untuk memerhatikan masyarakat kurang mampu dari tahun ke tahun meningkat. Tahun lalu (anggaran bantuan sosial) lebih kurang Rp 39 triliun, tahun ini naik menjadi Rp 54,3 triliun angka yang besar,” ujarnya. 

          Selanjutnya, Tito menegaskan Satgas Polri akan dipimpin oleh Koordinator Staf Ahli Kapolri Irjen Pol Muktiono. Ke depannya, satgas akan dibentuk di setiap kepolisian daerah. “Saya minta Beliau paralel partner dengan Pak Irjen Kemensos yang ditunjuk oleh Bapak Mensos untuk bicara teknis anggaran Rp 54 triliun paket program ke mana saja. Setelah itu distribusinya bagaimana karena ini melibatkan network yang luas sampai ke jutaan masyarakat,”tegasnya.

           Untuk itu, Tito menjelaskan Satgas bertugas melakukan supervisi terhadap sasaran-sasaran program bantuan sosial ." Ini dilakukan agar tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan," jelasnya.. 

 

          Sesuai dengan pemiberitaan sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) soal pengamanan program bantuan sosial. Adapun, ruang lingkup nota kesepahaman tersebut yaitu mencakup pertukaran data dan informasi, bantuan pengamanan, penegakan hukum, dan kerja sama lain yang disepakati. (Vk)

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM — Terkait dengan viralnya penyebaran berita bohong atau hoax tentangan tujuh kontainer surat suara tercoblos masuk pelabuhan Rabu(3/1)2019  ternyata polsi terus menalami dan melelusurinya dan berhasi mengamankan dua orang HY dimanakna di Bogor dan LS diamankan di Balikpapan.    

          Kepala Biro Penerangan Masyrakat Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (4/1)2019 mengatakan kepolisian telah mengamankan dua orang yang diduga membuat viral penyebaran berita bohong atau hoaks tujuh kontainer surat suara tercoblos. Satu orang diamankan di Bogor dengan inisial HY dan satu diamankan lagi di Balikpapan inisial LS. “Saat ini sudah diamankan dua orangmlau, yaitu di Bogor sama di Balikpapan,” ujarnya  

           Selanjutnya, Dedi menegaskan HY dan LS berperan menerima konten kemudian ikut memviralkan hoaks itu. “Dua orang ini yang ter-mapping oleh tim siber yang aktif memviralkan, baik ke media sosial maupun ke WA grup. WA grup ini salah satunya juga ada bukti yang diserahkan oleh ketua KPU,” tegasnya. 

       Untuk itu, Dedi  menjelaskan  terhadap keduanya belum dilakukan penahanan. Pasalnya  Penyidik masih mendalami sejumlah keterangan dari mereka.  

“Kepada dua orang tersebut dari penyidik siber Bareskrim (Polri) tidak dilakukan penahanan, tapi dilakukan pendalaman terhadap keterangan-keterangan yang disampaikan kepada penyidik,” jelasnya. 

        Seiring dengan itu,  kata Dedi merinci penyidik sudah melakukan identifikasi siapa yang pertama kali memuat hoaks soal tujuh kontainer surat suara di media sosial. “Ini yang sedang dikerjakan dan didalami oleh penyidik,” rincinya. 

        Lebih lanjut,  Dedi menandsakan dalam waktu dekat penyidik juga akan memanggil saksi ahli. Saksi ahli itu yakni saksi ahli hukum pidana, ahli bahasa, dan ahli Informasi dan Teknologi (ITE). “(Pemanggilan saksi ahli) biar lebih mengerucut konstruksi hukumnya dalam rangka untuk menentukan siapa tersangka yang membuat kemudian memviralkan ke media sosial. Itu yang akan dikejar penyidik,” tandasnya.(vk)  

   

 

Tuesday, 01 January 2019 00:35

Dibengkulu Aleksis X Disegel

Written by
BENGKULU (KORANRAKYAT.COM) – Menindaklajuti surat peringatan penutupan Aleksis’X yang dikeluarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu melalui Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, Sabtu (29/12/2018) pukul 23.05 WIB, Pemkot bersama Polres Bengkulu dan Satpol PP Kota, menyegel salah satu tempat hiburan malam dekat Makan Pahlawan di Pagar Dewa tersebut.
 
Penyegelan Aleksis’X dipimpin langsung Wakil Walikota Bengkulu, Dedy Wahyudi. “Malam ini kita segel. Jadi setelah penyegelan ini, tidak ada lagi aktivitas di sini (Aleksis’X, red),” tegas Dedy.
 
Lanjut Dedy, Senin (31/12/2018) depan, izin Aleksis’X secara resmi dicabut. Secara tegas Dedy menyatakan semua tempat hiburan yang menyalahi aturan, akan ditutup.
 
saat tim Pemkot, Polres dan Satpol PP datang, kondisi Aleksis’X dalam keadaan tutup. Tak ada aktivitas terpantau di tempat hiburan tersebut.
 
Disampaikan Dedy, Pemkot Bengkulu meminta kepada perangkat RT, RW dan tokoh adat setempat, untuk ikut serta memantau kegiatan yang melanggar norma agama, “Juga yang melanggar norma adat dan undang-undang yang berlaku,” harap Dedy. (1n)
Wednesday, 26 December 2018 12:08

Polisi Jamin Keamanan Natal dan Tahun Baru

Written by
 
 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM
- Kunjungan  Kapolri  Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI,Marsekal Hadi Tjahjanto ke beberapa
gereja GPIB Paulus Jalan Sudah Kelapa Jakarta Pusat, Gereja Reformasi Injii Indonesia(GRII) Kemayoran dan Gereja Katederal .
Dari Kunjungan ini ingin memastikankan dan dalam menjalankan  ibadah  karena setiap warga negara sesuai konstitusi memiliki dan
mendapatkan hak dan jaminan  dari negara untuk ibadahnya sesuai agama dan keperayaan msaing-masing.
 
 
Kapolri,Jenderal Pol Tito Karnavian  saat memberikna sambutan di Gereja Reformasi Injili Indonesia, Senin(24/12)2018 mengatakan 
Saya sudah pernah datang  ke gereja dan yang kedua ditahun 2016 dengan  Panglima TNI  kesini." Saya datang  dalam rangka
menjamin keamanan, dimana tahun sebelumnya  ke Bandung di Gedegadai  Pdt Stephen Tong sedang  misa sehingga pindah tak
disini sehingga saat itu saya turun langsung dan  katakan ke Kepolisian disana bahwa tugas Kepolisian untuk menjaga dan
menjamin bahwa setiap warga negara sesuai konstitusi memiliki dan mendapatkan hak dan  jaminan dari negara untuk menjalankan ibadahnya
sesuai agama dan kepercayaan masing-masing," ujarnya. 
 
Selanjutnya, Tito menegasjkan sehingga saat itu saya sampaikan  Kapolda yang pada saat itu dan Kapolres Kota Bandung saya sampaikan tolong  bantu panitia buat lagi ibadah dan bikin lagi lebih besar dan saya menjamin.  Kita datang ke tempat ini pada saat Misa dipimpin Pdt Dr Stephen Tong melaksanakan kegiatan kita hadir. untuk memberikan jaminan tidak ada lagi gangguan seperti tahun lalu," tegasnya.(vk)
 
Wednesday, 19 December 2018 23:51

Kasus Bahar Mabes Polri Anggap Sebagai Kriminal Murni

Written by

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Terkait dengan terungkapnya kasus penganiayaan terhadap anak-anak ke Polres Bogor dan sudah suka muka penahanan terhadap Bahar Smith pada  Polisi resmi menahan , Selasa (18/12/2018) malam dan ini kriminal murni.

Kepala Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Muhammad Iqbal ditemui di Mabes Polri, Rabu(19/12)2018 mengatakan  penahanan Bahar murni kasus hukum dan tidak ada maksud dan tujuan lain.“Ditahan itu murni kewenangan penyidik, ketika penyidik menetapkan (tersangka) harus ditahan, karena mungkin untuk proses penyidikan. Sekali lagi ini murni kasus hukum, kita menghormati asas equality before the law,” ujarnya.

Selanjutnya, Iqbal menandaskan Polri sangat menghormati keberadaan para pemuka agama. Namun, penahanan Bahar bin Smith tak ada kaitannya dengan unsur-unsur kriminalisasi ulama.
“Polri sering didoakan bahkan sering minta doa (ke Habaib) agar segala daya upaya Polri se-nusantara diberi kemudahan oleh Allah SWT lewat doa dan tindakan-tindakan habaib yang mengajak masyarakat untuk betul-betul menjaga keamanan,” tandasnya

Untuk itu, Iqbal menjelaskan Bahar dilaporkan ke Polres Bogor atas dugaan secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau penganiayaan dan/atau melakukan kekerasan terhadap anak, dengan nomor laporan LP/B/1125/XI/I/2018/JBR/Res Bgr tertanggal 5 Desember 2018. "Penganiayaan dilakukan terhadap terduga korban berinisial MHU (17) dan Ja (8), diduga terjadi di sebuah pesantren di Kampung Kemang, Bogor, pada Sabtu, 1 Desember pukul 11.00 WIB," jelasnya.

Jadi, Iqbal merincinya Tersangka BS ini murni kasus hukum, kegiatan Polda Jabar bekerja tidak ada apapun." Sekali lagi proses penyelidikan dan penyidikan terkait dengan perbuatan melawan hukum,” rincinya.

Oleh kareba itu, Iqbal mengakui pada kesempatan itu, tidak benar penahan terhadap terhadap Bahaf bentuk kriminalisasi ulama.“Silakan semua orang dapat berinterpretasi masing-masing, saksinya lengkap, bukti sangat lengkap, bahkan ada bukti digital,” akunya..

Sesuai perkembangan, Iqbal mengungkapkan Polda Jabar sedang merampungkan dan melengkapi berkas perkara kasus Bahar untuk diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum(JPU)." Lihat saja proses hukumnya,"  ungkapnya.

Terpisah, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo  menandaskan Bahar bin Smith merupakan aktor intelektual dalam tindakan penganiayaan atau kekerasan terhadap anak.“Karena dia (BS) aktor intelektual di peristiwa itu (penganiayaan). Dan korban dia ini anak-anak lho. Ini soalnya pasal yang dikenakan, bukan KUHP saja, tetapi juga pasal-pasal perlindungan anak,” tandasnya.

Seperti diketahui, hingga saat ini polisi telah menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan di sebuah pondok pesantren di Kampung Kemang, Bogor, pada Sabtu (1/12/2018) lalu.

Bahar disangkakan Pasal 170 junctoPasal 351 juncto Pasal 333 juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Pasal juncto Pasal 80 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.( vk)

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Proses pemeriksaan Habib Bahar Smith terus berproses. Kini kejaksaan Agung menerima dua surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). Jaksa Agung Muhammad Prasetyo ditemui di Kejaksaan Agung, Jumat(7/12)2018 mengatakan pihaknya telah menerima dua surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) terkait kasus yang menjerat Bahar bin Smith.
"SPDP diterima kejaksaan dari Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya. SPDP sudah kita terima bahkan penyebutan tersangka sudah. Kita tinggal tunggu proses penyidikan oleh pihak penyidik Polri, karena ada dua SPDP disini, SPDP dari Bareskrim Mabes Polri dan dari Polda (Polda Metro Jaya),” ujarnya.

Selanjutnya, Prasetyo menegaskan nantinya SPDP yang diterbitkan Bareskrim Polri akan diserahkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum (Jampidum).Sementara, SPDP yang diterima dari Polda Metro Jaya akan diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
“Nanti teknisnya seperti apa, apakah limpahan ke pengadilan digabungkan karena waktunya berdekatan atau seperti apa," tegasnya.

Untuk itu, Prasetyo menjelaskan, SPDP yang diterbitkan Polda Metro Jaya juga terkait kasus dugaan ujaran kebencian yang dilakukan Bahar."Melakukan hate speech ujaran kebencian kepada presiden dan harus segera dituntaskan," jelasnya.

Sementara Bareskrim Polri telah menetapkan Bahar sebagai tersangka terkait kasus dugaan diskriminasi ras dan etnis.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa Bahar pada Kamis (6/11/2018).Video ceramah Bahar dilaporkan oleh ormas Cyber Indonesia dengan sangkaan mengandung ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo.

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Bahar belum ditahan. Penyidik hanya meminta Imigrasi mencegah Bahar bepergian ke luar negeri.

 

Bahar dijerat dengan sangkaan berlapis, yaitu Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf b angka 1 Undang-Undang 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2008 tentang ITE, serta Pasal 207 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP.( vk)

Friday, 07 December 2018 10:36

Polri Akan Tindak Penjualan Blangko E-KTP Secara Online

Written by

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM - Mabes Polri siap memproses terkait kasus  blangko  Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) yang diduga dijual secara Online,   bila diketemukan  ada unsur pidananya.Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo dihubungi, Kamis (6/12) 2018 mengatakan bila ditemukan penjualan EKTP,Kepolisian RI akan menindak tegas apabila ditemukan pelanggaran hukum dalam penjualan blanko kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP).“Kalau ada pelanggaran hukumnya pasti akan akan kita tindak,” ujarnya.

 Dedi menegaskan diketahui, blanko E-KTP dicuri anak mantan kepala dinas tersebut dan dijual melalui platform jual beli online Tokopedia."Saat ini, kasus tersebut sudah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyelidikan," tegasnya.(vk)

Dikatakan Dedi  sesuai dengan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, perbuatan tersebut merupakan tindakan pidana. "Ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling lama 10 Tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.Peristiwa hukumnya dilihat dulu, kalau ada peristiwa hukumnya pasti ditangani,”tegasnya.

         Ditempat terpisah,Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan Kementerian Dalam Negeri(Kemendagri) menyerahkan sepenuhnya kasus penjualan blanko E-KTP ke kepolisian."Termasuk dugaan keterlibatan mantan kepala dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Tulangbawang, Lampung," ujarnya.

          Selanjutnya Arief menegaskan Diketahui, blanko E-KTP dicuri anak mantan kepala dinas tersebut dan dijual melalui platform jual beli online Tokopedia."Ya aparat penegak hukum yang melakukan investigasi," tegasnya. ( vk)

Page 1 of 12

Entertaiment

Face Book Galleries

JAKARTA,KORANRAKYAT, COM- Terkait dengan penyerahan 5 berkas perkara Satgas Anti Mafia Bola kepada Kejaksaan Agung...
  BENGKULU. (KORANRAKYAT.COM) – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, tiba di Bumi Raflesia Bengkulu, Jumat...
Presiden RI Joko Widodo Tiba di Bengkulu   BENGKULU. (KORANRAKYAT.COM) – Menggunakan pesawat kepresidenan,...
MALANG(KORANRAKYAT.COM)   Berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda”, dimana telah ditindaklanjuti...
  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Badan koordinasi kepariwisataan, di ketuai Wapres RI Jusuf Kalla  dengan  Anggota seluruh...
  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo melantik Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak sebagai...
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga mampu membawa masyarakt akan kesadaran...
  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo dalam acara pembukaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Tahun...
  JAKARTA (KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap pertama...
            JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Tiga hal utama yang harus dimiliki generasi muda sekarang ini adalah...

Ekonomi Makro

  •  



      JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Badan koordinasi kepariwisataan, di ketuai Wapres RI Jusuf Kalla 

     
  •  

Malang Raya

Rumah Kepala PU Kab Malang

 

MALANG(KORANRAKYAT.COM)- Selain menggarap sejumlah pihak

Read more

Rendra Bupati Malang Ditahan