Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Presiden Jokowi Lantik Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku
Last Updated on Apr 24 2019

Presiden Jokowi Lantik Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku

    JAKARTA,kORANRAKYAT.COM Presiden Joko Widodo melantik Murad Ismail dan Barnabas Orno masing-masing sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku. Pelantikan keduanya berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 24 April 2019.Keduanya dilantik berdasarkan Keputusan Presiden...
Dituding Buat Quick Count Palsu dan Terima Rp 450 Miliar , Burhanuddin Lapor Ke Bareskrim
Last Updated on Apr 24 2019

Dituding Buat Quick Count Palsu dan Terima Rp 450 Miliar , Burhanuddin Lapor Ke Bareskrim

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Merasa diserang akunnya oleh ribuan akunt dituding menjadi dalang quick count palsu ditayangkan di televisi-televisi dan menerima bayaran Rp 450 Miliar dalam rangka menjalankan operasi quick count dengan memakai strategi postrouf. Itu tidak benar alias Hoaks dan...
Polri Tegaskan Siap Investigasi Akun Penyebar Video Pembakaran Surat dan Kotak Suara di Papua
Last Updated on Apr 24 2019

Polri Tegaskan Siap Investigasi Akun Penyebar Video Pembakaran Surat dan Kotak Suara di Papua

    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM -Upaya untuk membuktikan berita hoaks yang disebarkan dalam video   pembakaran surat dan kotak suara pemilu di Distrik Tingginambut, Papua. Oleh karena itu ,menjadi tugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua               Kepala Biro...
Polri Tegaskan Beredar Kabar Kantor KPU di Palembang Dibakar Itu Hoaks
Last Updated on Apr 24 2019

Polri Tegaskan Beredar Kabar Kantor KPU di Palembang Dibakar Itu Hoaks

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Gonjang ganjing ada pembakaran di Sumatera Selatan, akhirya kini Polri memastikan kabar kantor Komisi Pemilihan Umum ( KPU) di Palembang, Sumatera Selatan, yang dibakar massa adalah hoaks.                 Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi...
Situasi Pilpres Serentak Cukup Kondusif
Last Updated on Apr 21 2019

Situasi Pilpres Serentak Cukup Kondusif

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Pelaksanaan Pemilihan umum Presiden, Pemilihan Legislatif, Pemilihan DPD dan DPRD yang berlangsung dari pagi diseluruh indonesia berlngsung secara umum  kondusif, namum ada beberapa daerah sempat menghadapi kendala menyangkut  penundaan Pemilu di Papua dan Kabupaten...

World Today

  •  
    Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi Akan Bertemu

    Riyadh ( KORANRAKYAT.COM) Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi  akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran

     

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Gonjang ganjing ada pembakaran di Sumatera Selatan, akhirya kini Polri memastikan kabar kantor Komisi Pemilihan Umum ( KPU) di Palembang, Sumatera Selatan, yang dibakar massa adalah hoaks. 

               Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jalan Tronojoyo No.3  Kebayoran Lama, Jakarta Selatan , Rabu (24/4)2019 mengatakan, kepastian itu setelah pihak dari kepolisian setempat dan KPU menuju lokasi yang dimaksud. "Yang jelas Kabid Humas sudah meluncur ke sana bersama KPU yaitu diluruskan yang ada di media sosial, itu tidak benar," ujarnya.

 

             Untuk itu, Dedi menjelaskan  akan menyampaikan jika terdapat perkembagan terbaru perihal kabar tersebut. Berikutnya, polisi akan mendalami akun-akun yang menyebarkan hoaks tersebut. " Penyebarnya dapat dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Apabila ada akun-akun yang menyebarkan berita-berita yang tidak sesuai dengan fakta, berita hoaks, itu sama, bisa dijerat UU ITE," jelasnya. (vk)

Sunday, 21 April 2019 00:02

Menjaga Pemungutan Suara 9 Anggota Polisi Tewas

Written by

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Sebanyak 9 anggota Polri tewas  saat melaksanakan tugas menjaga keamanan pemungutan suara Pemilu 2019.Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo  ditemui di Mabes Polri, Jalan Tronojoyo No. 3, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat (19/4)2019 mengatakan, sejumlah anggota Polri gugur saat melaksanakan pengamanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan pasca penghitungan suara." Para anggota Polri yang meninggal dunia saat bertugas mengawal Pemilu 2019," ujarnya. 

          Selanjutnya, Dedi menegaskan anggota Polri yang        mendinggal dalam tugas akan dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.  "Semua Almarhum dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi. Termasuk Brigjenpol Syaiful Zahri menjadi Irjenpol," tegasnya.

        Untuk itu, Dedi menjelaskan para anggota kepolisian yang gugur dalam tugas adalah: 1. Aiptu M. Saepudin, Bhabinkamtibmas Cilengkrang, Polsek Cileunyi. Gugur karena kelelahan setelah mengawal kotak suara. 2. Aiptu M. Supri, anggota Polresta Sidoarjo. Gugur saat melaksanakan pengamanan TPS 21 di Desa Bareng Krajan, Kecamatan Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. 3. AKP Suratno, Panit Subdit II Ekonomi Ditintelkam Polda Kaltim. Gugur dikarenakan sakit. 4. Brigadir Prima Leion Nurman Sasono, anggota Polsek Cerme, Polres Bondowoso. Gugur dalam kecelakaan menuju TPS," jelasnya. 

Dedi katakan   5. Bripka Ichwanul Muslimin, personel Polres Lombok Tengah, Polda NTB. Gugur karena kecelakaan menuju salah satu Polsek untuk apel kesiapan pengamanan TPS. 6. Aipda Stef Pekualu, anggota Polres Kupang, NTT. Gugur saat pengamanan Pemilu 2019. 7. Brigadir Arif Mustaqim, anggota Brimob Cikarang, Polda Metro Jaya. Gugur saat pengamanan Pemilu 2019. 8. Brigadir Slamet Dardiri, anggota Polsek Tosari, Polres Pasuruan. Gugur dalam kecelakaan saat pengamanan Pemilu 2019. 9. Brigjen Syaiful Zahri, Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri,"rincinya. (vk)

 

 

Sunday, 14 April 2019 09:44

Bareskrim Polri Ungkap 4 Jaringan Perdagangan Orang

Written by

 

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengungkap 4 jaringan besar dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan orang di  Maroko, Suriah, Turki dan di Arab Saudi. Para sidikat jaringan mampu meraup uang Rp 600 Juta hingga 1,5 Miliar berhasil menjual pekerja Migran Indonesia diperdagangan secara Ilegal.

            Biro Penerangan Masyarakat, Brigjend Pol Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (9/4)2019 mengatakan  Faksos  tentang tindak Pidana Perdagangan orang  ini adalah satu tim. Perlu disampaikan rekan-rekan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang( TPPO) yang diungkap  oleh Bareskrim ini adalah kasus yang terbesar yang pernah di ungkap Polri karena korbannya lebih dari seribu orang ." Ini juga merupakan kejatahan trans organisasi crime. Ada 4 negara tujuan , kasus ini nanti akan dikembangkan terus oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim," ujarnya.

                Selanjutnya, Dedi menegaskan tentunya kita juga bekerjasama dengan stecholder yang hadir pada siang hari ini nanti dari Dirtipidum akan menjelaskan secara detail bagaimana pengungkapan kasus tersebut dan langkah apa-apa saja sudah dilakukan. Rekan-rekan bisa bertanya kepada rekan-rekan stecholder terkait bekerjasama dalam rangka mengungkap kasus TPPO yang ada di Indonesia. "Kita juga cukup prihatin dengan kejadian seperti ini namun demikian Polri bersama stechlder terkait memberikan komitmen untuk tidak pernah berhenti dalam rangka menindak kasus-kasus TPPO," tegasnya. .

                    Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Umum, Brigjend Pol Herry Rudolf Bajak ditemui di Bareskrim, Jalan Tronojoyo No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Selasa(9/4)2019 mengatakan pada kesempatan ini kami akan menyampaikan informasi tentang perpekerrjakara Tindak Pidana Perdagangan Orang( TPPO) yang berhasil di ungkap Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri dalam beberapa waktu belakangan ini . "Kalau bisa dilihat ada tayangan disana yang kami sampaikan ini ada 4 laporan Polisi yang kita tangani dan nanti saya akan jelaskan satu persatu," ujarnya. 

                Herry menjelaskan pertama laporan Polisi 152 kita berhasil menangkap dua orang tersangka dalam jaringan Tindak Pidana Perdagangan Orang( TPPO) yang kita sebut jaringan pengiriman ke Maroko. "Tersangkanya namanya Mutiara binti Muhammad Abbas, kedua Farhan Bin Abuyarman. Dua tersangka ini rekornya sudah cukup  hebat  merekrut dan mengirimkan Pkerja Migran Indonesia ini yang dilakukan secara nonprosedural itu hingga saat ini tersangka Mutiara mengirimkan kurang lebih 300 orang. Kemudian saudara Farhan sudah mengirimkan kurang lebih 200 orang," jelasnya.

              Selanjutnya, Herry merinci dari 2 tersangka ini saja kurang lebih 500 orang diberangkatkan. Kasusnya adalah korban yang diambil kebanyakan dari NTB dan Sumbawa. Kemudian dari Sumbawa di bawa ke Lombok , dari Lombok ke Jakarta rutenya seperti itu dari Jakarta ditampung lagi di Batam, dari Batam menyebrang ke Malaysia, baru dari Malaysia di berangkatkan ke Maroko. Itu rutenya perjalanan dan disana berhubungan dengan Agen yang memesan dari Maroko. Itu jalur Maroko."Kemudian si tersangka Mutiara ini untuk menawarkan korban untuk bekerja di toko sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji Rp 3 juta sampai Rp 4 Juta perbulan. Kemudian setelah bekerja disana ternyata tidak dapat bekerja lanjut karena sering mengalami kekerasan," rincinya.

              Lebih lanjut, Herry  mengungkapkan Saya boleh katakan tenaga-tenaga kerja Migran Indonesia itu yang berangkat secara prosedural itu baru bisa terungkap bila korbannya mengalami persoalan. Misalnya mengalami kekerasan ,mengalami perkosaan atau disana engga dibayar gajinya. Itu baru kemudian menjadi persoalan karena tenaga kerja  untuk kabur kalau bisa dia kabur ke KBRI atau ke Konjen dan sebagainya baru kemudian dia menyampaikan atau persoalannya." Dari sana baru kita kemudian  bisa mengetahui  ada persoalan pengiriman pekerja Imigran  Itu non prosedural. Baru kemudian kita melakukan ungkapan. Itu biasanya dari situ. Itu ada laporan korban. Pasal-pasal dalam undang-undang negatif harus ada korban. Jadi yang saya sebut 200 itu dikirim Budi dengan Farhan itu kemungkinan besar mereka saat ini ada disana tidak mengalami masalah,:" ungkapnya.

              Diungkpakan  Hadi   namanya pekerja indonesia yang berangkat ke luar negeri tanpa prosedural atau non prosedural tapi karena tidak masalah begitulah disana mungkin kerjanya bagus saja atau gajinya cocok saja tidaj mengalami penganiayaa dan pemerkosaan . Atau setidak-tidaknya terkait disana ya engga laporan. Begitu laporan dan ketika masyarakat. "Ya seperti ini mengalami kekerasasan kemudian dia lari dari majikannya  ke KBRI atau Konjen dan disitulah mulai kita melakukan penyelidikan. Biasanya kami mendapat info masih dari Kementerian Luar Negeri konfirmasi ke Bareskrim kemudian melakukan penyelidikan sampai akhirnya menemukan para tersangka. Itu kira-kira modus operandinya," akunya..

             Hasil  pemeriksaan, Hery menandaskan Jaringan ke 2 adalah ke Turki, dengan Turki ini tersangkanya adalah Erna Rachmawati Binti Supeno alias Yolanda. Kedua, Saleha Binti Sahidun. Dari mereka berdua ini kurang lebih 220 orang yang diberangkatkan di tahun 2018 dan 2019. Ini juga kebanyakan dari Bima NTB. Kemudian jalur yang dipakai Jakarta ke Oman baru ke Istambul dan baru selanjutnya ke Turki."Yang ini korban di janjikan dengan gaji Rp 7 Juta perbulan , bekerja 1 minggu tidak di gaji karena sakit kemudian terjadi pelecehan seksual. Nanti ada korban kita siap  kan bisa wawancara dengan korban agar lebih jelas. Kenapa itu terjadi pada dirinya, Kemudian korban kabur ke Konjen di Istambul kemudian dilaporkan. Seperti saya katakan tadi kalau sudah mengalami masalah pasti mereka melaporkan ke Konjen atau KBRI," tandasnya.

              Seiring  dengan itu, Herry membeberkan  jaringan berikutnya Suriah. Ini jaringan Suriah pelakunya ini Abdul Halim , korbannya kurang lebih 300 orang. Kalau di jumlah berapa sekitar 1000 lebih. Ini tersangkanya dan jalurnya dari Jakarta ke Surabaya dulu, dari Surabaya terbang ke Malaysia untuk mendapatkan kemudahan ke luar negeri. Karena kita ketahui rekan-rekan sekalian sampai saat ke Timur Tengah ini masih moratorium. "Tidak ada pengiriman pekerja Migran Indonesia ke Timur Tengah sampai saat ini. Jadi kalau ada pekerja indonesia masuk ke sana mesti ilegal. Kalau ke Timur Tengah pasti pekerja Migran Indonesia pasti Ilegal oleh pemerintah selama ini dihentikan pengirimannya. Yang Legalpun di hentikan. Ini jalurnya Jakarta ke Surabaya baru ke Malaysia ke Dubai Turki baru Sudan dan ke Suriah," bebernya.

           , Heri   sampaikan kasusnya bisa digali dari si korban Endang Heriyati. Ini dia mau ngomong. Rekan-rekan sekalian ada modus Operandi yang dilakukan oleh agen-agen yang takut kasus pekerja Imigran yang dia perintahkan dan dibawa ke luar negeri datang kesini dan kemudian melapor karena sudah terjadi sesuatu kemudian melapor. "Untuk mengantisipasi itu biasanya apa bila ada pengiriman dari luar negeri kembali ke Indonesia bagi tenaga kerja yang sudah bemasalah ini. Kini Agen supaya engga kasus dia proaktif mengambil sendiri nih orang tujuannya supaya orang ini langsung dibujuk si korban dikasih duit sedemikian rupa supaya tidak membuat laporan ke Polisi atau menganggap masalah sudah selesai. Istilahnya diajak damai. Jadi pekerja Imigran Indonesia yang sudah keluar kemudian bermasalah lapor ke KBRI kemudian oleh KBRI dibawa ke Indonesia dan disini diambil oleh mereka seolah-olah damai, setelah damai atau orang ini tidak melapor . Ini ada modus seperti itu yang terjadi terhadap si Endang  Heriyanto," akunya.

Lebih jauh, Herry menuturkan Nanti teman-teman bisa bongkar karena dia sudah balik ke Indonesia dan dia diberangkatkan lagi oleh agen yang sama. Ini sudah dua kali kena. Nama Lengkap Endang Heriyanto bahkan sudah di perkosa . "Ini sampai dua kali kejadian dan ini juga kejadian yang baru selama kita menangani kasus tindak Pidana Perdagangan Orang baru ini. Sudah berangkat mengalamo kasus dan balik lagi disini di jemput sama agennya di berangkat lagi. Kenapa diberangkatkan lagi karena agen ini sudah mengeluarkan duit untuk perdamaian dan sebagainya supaya bisa kembali duitnya di berangkatkan lagi dengan ketentuan-ketentuan baru yang mereka berikan kepada si korban.Ini modusnya, bahkan sudah 3 kali di periksa," tuturnya.

Jadi, Herry menambahkan kemudian jaringan Arab Saudi, rekan ada spesifik dari sini karena pelaku ini adalah warga negara Asing Etopia kelahiran Ryad namanya Faizal Husein dan Abdala Ibrahim alias Abdullah. Yang seru dari Faizal ini adalah sebetulnya pengungsi yang dulu diamankan disini karena terlibat kasus PS Smalding. Jadi ada orang kesini dan  transit area atau transit country ini rekan-rekan paham ya. Dari berbagai daerah dissition countrinya adalah Australia atau New zealand ,jadi indonesia adalah transit country. Ini kaitan dengan itu kapal yang dibawa mau berangkat kesana singgah disini tetap otoritas indonesia oleh Imigrasi atau Polri kemudian dia masuk lah sebagai pengungsi yang dilindungi oleh UNCR." Sehingga dia bebas untuk tidak di reportase karena statusnya pengungsi. Nah dalam status pengungsi ini dia menjadi agen TPPO . Ini lah remaja Faizal dan Abdallah. Dia juga agak sedikit berbeda menampung korban tidak ditempat-tempat tapi di apartemen di tampungnya.Kemudian karyawannya dia merekrut beberapa orang asing. Itu kira-kira yang lain tersangka Faizal dan Abdalla ini. Yang diberangkatkan kurang lebih 200 orang. Kalau ditotal sudah 1.200 orang.Routenya Lombok ke Jakarta baru ke Arah Saudi," tambahnya..

Sesuai data, Herry  menandaskan Untuk tindak Pidana TPPO, undang yang dipersangkakan dan pasal yang dipersangkakan adalah pasal 4 Undang-undang RI No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ( PTPPO). Kemudian pasal 10 Undang-undang RI tahun 2007 , lalu pasal 81 Undang-undang RI No. 18 tahun 2017 tentang  Perlindungan Pekerja Migran  Indonesia ( PMI) pasal 81 kemudian pasal 86 huruf b itu pasal yang dilanggar. "Ancaman hukuman adalah disana maksimalnya 15 tahun untuk Undang-undang PTPPO, kemudian maksimal  5 tahun untuk Undang-undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Tandasnya.(vk).

 

 

Wednesday, 06 March 2019 03:49

Tim satgas Tinombala Tembak Mati Anggota MIT

Written by

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM-  Tim Satgas Tinombala tembak  1 anggota Muhajidin IndonesianTimur  dan satu anggota ditangkap hidup  polisi   menyita beberapa barang bukti  seperti alat komunikasi, potongan baju dan perlengkapan masak. 

        Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (5/3)2019 mengatakan  Satgas Tinombala menyita beberapa barang bukti terkait pengejaran kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Desa Padopi, Poso Pesisir Selatan, Poso, Sulawesi Tengah. "Dari hasil pengejaran, kemudian penjajakan yang dilakukan oleh Satgas Tinombala, ada beberapa barang bukti terkait dengan kelompok MIT," ujarnya.. 

        Selanjutnya, Dedi menegaskan  barang bukti yang berhasil disita satgas antara lain beberapa alat komunikasi, potongan baju, perlengkapan masak, peluru, dan material untuk dijadikan bom.  "Amunisi juga berhasil disita oleh satgas, termasuk bom lontong yang dimodifikasi oleh mereka, itu berbahaya. Selain itu, ada juga senjata laras panjang sebanyak satu buah dan senjata laras pendek ada dua,"  tegasnya. 

Untuk itu, Dedi menjelaskan  Satgas Tinombala juga menyita beberapa dokumen yang dinilai cukup penting dan kini sedang diselidiki oleh satgas. "Dengan demikian, Satgas diyakini mampu menangkap anggota MIT yang belum tertangkap dalam waktu dekat. Sebelumnya, berdasarkan perkembangan terkini pengejaran anggota MIT, Satgas Tinombola baru saja menembak mati seorang terduga teroris bernama Ba'asyir alias Romzi dalam kontak tembak di desa Padopi, Poso Pesisir Selatan, Poso, Sulawesi Tengah, Minggu (3/3)2019," jelasnya.. 

        Nama tersebut diketahui merupakan anggota kelompok MIT pimpinan Ali Kalora di Poso. Selain Ba'asyir, Satgas juga menangkap anggota kelompok MIT lainnya, yaitu Aditya. Aditya kini sedang diperiksa di Mapolda Sulteng oleh satgas. Ada pun, Ali Kalora saat ini masih belum tertangkap dan tetap berada dalam kelompok MIT. (vk)

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM-Direktorat Tindak Pidana Narkoba( Dirtipinarkoba) Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus penyelundupan 30 kilogram sabu yang diselundupkan dalam lampu downolihgt dari Malaysia ke Indonesia.

           Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri,Kombes Pol Krisno Siregar ditemui  di Dirtipinarkoba Bareskrim , Cawang ,Jakarta Timur, Rabu (20/2)2019  mengatakan kasus ini terungkap pada 24 Januari 2019 saat Dirtipinarkoba berkoordinasi dengan Bea Cukai Bandara Soekarno- Hatta." Setelah berkoordinasi dengan Bea Cukai Bandara Soekarno- Hatta didapatkan data tentang sebuah paket lampu downlight sebanyak 22 Koli dari Malaysia dengan tujuan Surabaya," ujarnya.

              Selanjutnya, Krisno menegaskan setelah di cek menggunakan x-ray diketahui benar ada narkotika jenis.sabu di dalam lampu downlight tersebut. "Kemudian melalui conrolled delvery,pihak kepolisian menangkap tersangka sesuai alamat yang tertera di paket yakni di kompleks Ruko Gunung Anjar Jaya Nomor 52 Surabaya," tegasnya.

Untuk itu,Krisno menjelaskan dapat ditangkap tersangka Herman Sutjitno alias Liang pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019. "Dari penangkapan tersebut dapat disita barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 30,041 gram yang disembunyikan di dalam lampu Downlight," jelasnya.

        Lebih lanjut, Krisno merinci berdasarkan intrograsi,Liang diperintahkan Bobo yang sekarang DPO untuk membongkar lampu dan mengambil sabu dan di bawa ke Jakarta." Untuk hak tersebut tersangka Liang di janjikan Bobi uang sebesar Rp 20 Juta dimana uang tersebut akan diberikan setelah shabu diterima Hobi," rincinya.

       Pelaku dipersangkakan dengan Pasal 114 ayat 2 subsider Pasal 112 ayat 2 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terancam hukuman pidana mati,pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun.(vk)

 



JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga mampu membawa masyarakt akan kesadaran berlalu lintas menjadi hal yang utama. Sehingga di usulkan 31 Maret menjadi hari keselamatan berlalu lintas. 

Kepala Korlantas Polri Irjen Refdi Andri ditemui di kantor NTMC, Selasa (12/2)2109 mengatakan dan mengusulkan 31 Maret untuk diperingati sebagai "Hari Keselamatan Berlalu Lintas". "Harus ada momen untuk membawa masyarakat sadar bahwa keselamatan adalah hal yang utama. Alangkah baiknya bila kami usulkan 31 Maret untuk menjadi Hari Keselamatan Berlalu Lintas," ujarnya.

Selanjutnya, Feldi menegaskan  usulan itu berawal dari kegiatan "Millennial Road Safety Festival" (MRSF) yang merupakan kampanye keselamatan berlalu lintas bagi kaum milenial. Kemudian pihaknya ingin agar program kampanye MRSF bisa menjadi budaya dan berkelanjutan dari tahun ke tahun sehingga akhirnya pihaknya mengusulkan 31 Maret 2019 untuk ditetapkan sebagai Hari Keselamatan Berlalu Lintas." Alasan pemilihan tanggal tersebut dan  hari tersebut bertepatan dengan puncak kegiatan Millennial Road Safety Festival. Tanggal 31 Maret 2019 adalah hari puncak pelaksanaan MRSF.  Ini momentum bagaimana program ini berkelanjutan dari tahun ke tahun," tegasnya. 

Jadi, Feldi menjelaskan untuk mewujudkan wacana pencanangan peringatan Hari Keselamatan Berlalu Lintas, Polri mengadakan serangkaian diskusi bersama perwakilan kementerian lembaga, pengamat transportasi, sejumlah ahli dan akademisi. "Kami minta masukan dari ahli, pengamat transportasi, kementerian lembaga sehingga ide pencanangan ini bisa benar-benar matang," jelasnya. 

Lebih lanjut, Refdi menandaskan  pencanangan Hari Keselamatan Berlalu Lintas dinilainya penting, sebagai salah satu upaya agar jumlah kecelakaan dan jumlah korban kecelakaan lalu lintas menurun. Targetnya, keselamatan menjadi hal yang utama, korban kecelakaan menurun sehingga pada 2035, tidak ada lagi laka lantas alias 'zero accident'," tandsanya.(vk)



 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Proses pemeriksaan dilakukan oleh Satgas Anti Mafia Bola terus berlanjut, setelah pengeledahan  ada perusakan alat bukti kasus pengaturan skor dan akhir di tetapkan tiga  tersangka.  

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Syahar Diantono ditemui di Mabes Polri, Jakarta Selatan,Senin (11/3) mengatakan penyidik Satgas Anti Mafia Bola telah menetapkan tiga tersangka perusakan alat bukti kasus pengaturan skor."Ketiga tersangka itu adalah Muhammad Mardani Mogot, Musmuliadi, dan Abdul Gofur OB di PSSI," ujarnya.

Selanjutnya, Syahar menegaskan persangkaan tindak pidana bersama-sama melakukan pencurian dengan pemberatan dan atau memasuki dengan cara membongkar, merusak, atau menghancurkan barang bukti yang telah dipasang police line.," Terkait peran ketiganya, seperti diungkapkan Syahar, Musmuliadi bersama dengan Mardani memasuki kantor Komdis PSSI, Jalan Taman Rasuna Timur, Menteng, Jakarta Selatan yang sudah diberi garis polisi," tegasnya.

Untuk itu, Syahar menejaskan p engaturan Skor Kepada ketiganya polisi menyangkakan Pasal 363 dan atau Pasal 235 KUHP dan atau Pasal 233 KUHP dan atau Pasal 232 KUHP dan atau Pasal 221 KUHP jo Pasal 55 KUHP.   "Karena para tersangka kooperatif dalam menjalani pemeriksaan, polisi tidak menahan ketiganya. Dia menambahkan, penyidik pun sudah menyiapkan surat perintah pelepasan tersangka beserta berita acara pelepasannya," jelasnya. (vk)

 

 

 

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Pemeriksan Slamet Maarif terus dilaksanakan, pemriksaan hari ini dilakukan di Polda Jawa Tengah bekerjasama dengan Polres Surakarta meminta klarifikasi dan semua itu dilakukan oleh Gakumdu didalamnya ada Polisi, Kejaksaan dan Bawaslu.

Kepala Biro Penerangan Masyaraat, Brigjend Pol Dedi Prasetyo di temui di Mabes Polri,Jakarta Selatan, Senin (11/2)2019 mengatakan  jadi hari ini kemarin sudah dilayang kan untuk pemeriksaan yang bersangkutan ,rencana akan dilakukan pemeriksaan  di Polda Jawa Tengah oleh tim gabungan antara Polres Surakarta dengan Polda Jawa Tengah. " "Baru tahap pemanggilan dan meminta klarifikasi peristiwa tersebut," ujarya.

 Selanjutnya, Dedi menegaskan tentunya Polri disini tidak bekerja sendiri ya kita trus berkoordinasi dengan Bawaslu karena disitu ada Gakumdu disitu ada Polri, Kejaksaan dan Bawaslu." Perkara ini menyangkut Pemilu maka yang melakukan asesment dan melakukan analisa konstruksi Pidana Pemilu karena Polri tidak bekerja sendiri dengan tim Gakumdu," tegasnya.

 Ketika ditannya berkaitan di tetapkan sebagai tersangka, Dedi menjelaskan  ya panggial sesuai surat panggilan itu, sisa di Polres Surakarta diperiksa di Polda Jawa Tengah. Semua dilakukan proses hukum    ya kita tetap mengedepankan setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dideapn hukum." Dan kita juga  mengedepankan asas tidak bersalah . Setiap warga negara berhak secara konstisional  menyampaikan keberatan-keberatannya silakan asal dalam koridor hukum. ya hukum harus kita junjung tegakan bersama dan salah satu ciri negara demokrasi supermasi hukum," jelasnya.. 

  Dari data yang ada hasil kajian dan pemeriksaan menunjukan bahwa dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan Slamet Ma'arif memenuhi syarat. "Pasal yang disangkakan yaitu Pasal 521 juncto Pasal 280 ayat 1 huruf c, d, f dan Pasal 492 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu) terkait kampanye di luar jadwal.Slamet diduga melakukan kampanye di luar jadwal berupa kampanye metode rapat umum. Rapat umum adalah metode kampanye yang dilakukan di tempat terbuka dan bisa dihadiri massa yang terbatas. Metode kampanye ini baru boleh dilakukan 21 hari jelang akhir masa kampanye, yaitu 24 Maret-13 April 2019. (vk)

 

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Terkait dengan penganiayaan yang dialami dua pegawai KPK di Hotel Borobudur Jakarta,beberapa waktu lalu. Kini Polisi terus mendalami dengan melakukan pemeriksaan terhadap 3 saksi dan menyita CCTV.

         Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Pol Syahar Diantono ditemui di Mabes Polri,Jakarta Selatan, Rabu(6/2)2019  mengatakan pihaknya telah memeriksa 3 orang saksi dalam peristiwa tersebut. Pihaknya pun sudah menyita CCTV ditempat kejadian perkara dan akan dikirim ke laboratorium forensik(Labfor)." Soal penganiyaan pegawai KPK, melakukan pemeriksaan saksi 3 orang dan sudah menyita CCTV selanjutnya dikirim ke labfor," ujarnya.

      Selanjutnya, Syahar menegaskan pihaknya telah membuat rencana penyidikan kepada keamanan hotel di lokasi kejadian." Penyidik juga sudah membuat rencana penyidikan security hotel," tegasnya.

 

     Seperti diketahui,pihak KPK melaporkan dugaan penganiayaan yang dilakukan terhadap dua pegawai KPK ke Polda Metro Jaya, Minggu(3/2)2019 sore. Tidak hanya dianiaya,dua petugas KPK tersebut juga mengalami perampasan barang-barang.(vk) 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Ditetapkan sampai 29 Januari 2019 untuk  kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora Cs tidak menyerahkan diri, tim gabungan TNI-Polri yang akan melakukan tindakan represif. 

       Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di temui di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (21/1)2019 mengatakan Tindakan-tindakan preventif ini secara optimal kita laksanakan sampai batas waktu 29 (jika) tidak ada respon baru subsatgas penegakan hukum gabungan TNI-Polri melakukan upaya-upaya represif. ".Polri hingga kini masih memiliki waktu 8 hari untuk memaksimalkan tugasnya," ujarnya.

            Selanjutnya,Dedi menegaskan  saat ini satgas penegakan hukum Operasi Tinombala sedang melokalisasi titik-titik atau jalur-jalur logistik dan komunikasi dari kelompok Ali Kalora. Hal itu dilakukan untuk mempersempit ruang gerak kelompok Ali Kalora Cs. “Jadi jalur-jalur logistik, kemudian jalur komunikasi, jalur-jalur yang tidak menutup kemungkinan kelompok tersebut akan turun dari hutan ke perbatasan, di desa-desa semua sudah dilokalisir oleh satgas penegakan hukum,” tegasnya. 

        Untuk itu, Dedi menjelaskan Satgas penegakan hukum, kata Dedi, belum melakukan gerakan berupa penangkapan kelompok Ali Kalora.  Alasannya, karena masih menunggu upaya-upaya subsatgas preventif melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif ke masyarakat hingga tanggal 29 Januari 2019. 

" Satgas Tinombala juga telah menyebarkan pamflet agar kelompok Ali Kalora menyerahkan diri. “Penyebaran foto, penyebaran DPO (Daftar Pencarian Orang) disebarkan oleh seluruh Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta Subsatgas Preventif, baik melalui udara maupun darat,” jelasnya. 

        Dedi katakan Jadi ada anggota dari subsatgas preventif yang langsung bersentuhan dengan keluarga-keluarga kelompok Ali Kalora cs,” sambung Dedi. "Kelompok MIT dipimpin oleh Ali Kalora setelah tewasnya Santoso pada 2016 lalu ketika Operasi Tinombala digelar secara gabungan antara polisi dan tentara. Diketahui ada penambahan empat anggota yang bergabung dengan Kelompok MIT pimpinan Ali Kalora.

         Sehingga total jumlah kelompok ini menjadi 14 anggota.  Empat orang tersebut teridentifikasi berasal dari Banten dan Makassar. Mereka semua telah ditetapkan sebagai buronan (DPO). Keempat orang tersebut adalah Alvin asal Banten, Jaka (Banten), Ramadan (Banten), Alqindi Mutaqien (Banten), serta Andi Muhamad (Makasar)," rincinya. (vk)

 

Sunday, 20 January 2019 12:45

Pembuat Berita Hoax Soal Ijasah Jokowi Ditangkap

Written by

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Aksi pembuat berita bohong tentang Ijasah Presiden Jokowi atau Jokowi palsu akhirnya terhendus juga bernama Umar Kholid Harahap(28) diduga menyebarkan berita bohong. Kini sudah berhasil ditangkap di Bekasi.

 

          Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo, saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (19/1)2019 saat dikonfirmasi mengatakan.Polri menangkap pria bernama Umar Kholid Harahap (28) setelah diduga menyebarkan berita bohong atau hoaks soal ijazah Presiden Joko Widodo atau Jokowi palsu."Tersangka ditangkap di Bekasi," ujarnya

 

          Selanjutnya, Dedi menegaskan Umar ditangkap dini hari tadi sekira pukul 00.30 WIB.Dari tangan pelaku, polisi menyita satu unit telepon genggam, dua buah sim card, satu  buah akun Facebook dan satu buah email."Pelaku hingga kini masih diperiksa intensif," tegasnya.

 

         Untuk itu, Dedi menjelaskan selucky Ngelo)mnya, di media sosial viral informasi menyebut ijazah SMA tegasnyaJokowi palsu. Jokowi disebut bukan lulusan SMA Negeri 6 Solo seperti yang selama ini diketahui. "Ijasah Jokowi SMA dianggap palsu karna lulus pada tahun 1980. Kemudian diviralkan  menyebutkan SMA  6 Surakarta  tempat  Jokowi bersekolah baru berdiri pada tahun 1986, " jelasnya.

        

       SMPP ialah Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan, yang merupakan cikal bakal SMAN 6 Surakarta. Jokowi saat itu merupakan murid SMPP."SMPP berganti nama menjadi SMAN 6 Surakarta pada tahun 1985, bukan 1986 seperti yang di medsos. Tapi kami tetap memakai tahun berdirinya SMPP sebagai tahun berdirinya SMAN 6 Surakarta, yaitu tahun 1975," ujarnya.

          Sebelumnya, seorang warganet menuding ijazah SMA Presiden Joko Widodo palsu. Dia yakin Jokowi bukan lulusan SMA Negeri 6 Solo seperti yang selama ini diketahui. Hal itu kemudian ramai diperbincangkan di media sosial.

Ijazah Jokowi SMA dianggap palsu karena lulus pada 1980. Padahal, kata warganet, SMAN 6 Surakarta tempat Jokowi bersekolah baru berdiri pada 1986. Kepala SMAN 6 Surakarta, Agung Wijayanto, memastikan ijazah Jokowi tersebut asli.

"Iya benar ijazahnya asli. Cuma memang capnya berbeda, tulisannya SMPP (SMA 6)," kata Agung saat ditemui wartawan  di SMAN 6 Surakarta, Kamis (17/1).(vk) 

 
Tuesday, 15 January 2019 03:16

Terancam Hukuman Mati,Tersangka Pembunuh Satu Keluarga

Written by

 

 

 

 

BENGKULU, (KORANRAKYAT.COM) — Jamhari Muslim alias Ari, tersangka kasus pembunuhan sadis satu keluarga yang menimpa Almarhumah Hasnatul Laili (35)  bersama dua orang putrinya Melan Miranda (16) dan Cika Ramadani (10) Warga Kelurahan Cawang Baru Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, Sabtu (12/1/2019) lalu terancam penjara seumur hidup hingga hukuman mati.

Kapolda Bengkulu Brigjen Pol Coki Manurung dalam Pers Rilis di Mapolda Bengkulu, Senin (14/1/2019) mengatakan pelaku merupakan suami ketiga dari korban. Pelaku dijerat pasal berlapis yakni 340, pasal 338, pasal 365 sanksinya bisa hukuman mati.

“Sanksi yang diberikan dalam kasus ini bisa hingga hukuman mati. Tersangka sempat lari ke Bengkulu menggunakan travel, karena mungkin merasa dikejar Polisi kemudian tersangka pergi ke Bengkulu Selatan dan di situlah tersangka ditangkap disalah satu hotel ketika sedang istirahat,” terang Kapolda.

Kasus ini, kata Kapolda, merupakan pembunuhan berencana. Pasalnya tersangka telah menyiapkan dari pukul 03.00 WIB untuk melakukan pembunuhan kepada korban lantaran diduga sakit hati.

“Kita masih mencari alat bukti lain untuk rangkaian pasal yang dikenakan nanti. Sementara untuk keterlibatan orang lain sementara belum ada dan kita masih dalami kasus ini,” kata Kapolda.

Seperti dilansir sebelumnya, dalam melakukan tindakan sadis tersebut pelaku mengaku nekat menghabisi nyawa Korban dan anak anaknya hanya karena merasa sakit hati saat Korban menolak untuk diajak pelaku rujuk kembali setelah sempat bercerai.

Naasnya, Kedua anak Korban ikut menjadi pelampiasan emosi pelaku lantaran secara tidak sengaja menyaksikan perbuatan pelaku saat menghabisi nyawa Korban di kediaman Korban saat itu.

Tanpa rasa kasihan, pelaku mengaku membunuh ketiga korban dengan cara memukul kepala para korban menggunakan balok kayu dan mencekit leher para korban menggunakan kabel hingga tidak bernyawa lagi.

Sebelumnya, Warga jalan Ahmad Yani Kelurahan Cawang Baru Kecamatan Curup Timur, Sabtu (12/1) sore mendadak heboh. Kehebohan terjadi setelah salah satu Warga setempat menemukan jasad Lili (45) beserta kedua anaknya yang bernama Miranda dan Cika tewas bersimbah darah di dalam kamar tidur dengan kondisi tertutup selimut.

Ketiga korban meninggal dunia akibat dipukul menggunkan benda tumpul berulang kali hingga tewas.(1nd)

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM —Kesigapan dalam menelusuri aktor intelektual terkait  berita bohong atau hoaks kontainer berisi surat suara tercoblos di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.Hingga kini Tim Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tengah menelusurinya.

         Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Mabes Polri. Kamis(10/1)2019  mengatakan, pelacakan atau penelusuran dalang hoaks melalui pemeriksaan lanjutan tersangka BBP yang diduga membuat konten berita bohong atau hoaks. “Masih dituntaskan dulu pemeriksaan tersangka BBP dan penguatan alat bukti dulu, baru apabila sudah cukup kuat tidak menutup kemungkinan akan ditetapkan Tersangkanya,” ujarnya.

            Selanjutnya,  Dedi menegaskan terus mendalami dan menelusuri jejak digital dari SIM card atau kartu ponsel milik tersangka BBP yang telah dibuang bersama ponselnya. “HP yang sudah dibuang (tersangka BBP) dan HP lain, jadi ada dua HP yang disita,” tegasnya.

Untuk itu, Dedi menjelaskan diketahui, tersangka BBP ditangkap di Sragen, Jawa Tengah, pada 7 Januari 2019. "Atas perbuatannya, tersangka BBP dijerat Pasal 14 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana lantaran sengaja menyiarkan berita bohong."BBP terancam dihukum maksimal 10 tahun penjara,"jelasnya.

           Lebih jauh, Dedi merinci selain BBP, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim telah menetapkan tiga tersangka penyebar konten hoaks itu. Mereka adalah LS, HY, dan J yang masing-masing ditangkap secara terpisah di Balikpapan, Kalimantan Timur; Bogor, Jawa Barat; dan Brebes, Jawa Tengah." Hoaks mengenai tujuh kontainer surat suara pemilu yang sudah tercoblos tersebar melalui sejumlah platform, seperti YouTube dan WhatsApp," rincinya 

 

              Jadi, Dedi menadaskan salah satunya tersebar melalui rekaman suara seorang lelaki. " Setelah KPU dan Bawaslu melakukan pengecekan bersama pihak Bea Cukai, dipastikan bahwa informasi tujuh kontainer surat suara pemilu yang sudah tercoblos adalah hoaks," tandasnya.(vk)

Monday, 14 January 2019 01:36

Polisi Ikut Awasi dana Bansos Kerjasama Dengan Mensos

Written by

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM-- Upaya meningkatkan kinerja, akhirnya Kepolisian akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk membantu pengamanan Bantuan Sosial (Bansos) yang disalurkan Kementerian Sosial. 

         Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian disaat  konferensi pers di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (11/1)2019)mengatakan  Polri akan membentuk satgas (Satuan Tugas) dukungan pengamanan bantuan sosial oleh Kemensos. Pri keseriusan pemerintah untuk menjalankan program bantuan sosial. “Kita melihat kesungguhan dari Bapak Presiden untuk memerhatikan masyarakat kurang mampu dari tahun ke tahun meningkat. Tahun lalu (anggaran bantuan sosial) lebih kurang Rp 39 triliun, tahun ini naik menjadi Rp 54,3 triliun angka yang besar,” ujarnya. 

          Selanjutnya, Tito menegaskan Satgas Polri akan dipimpin oleh Koordinator Staf Ahli Kapolri Irjen Pol Muktiono. Ke depannya, satgas akan dibentuk di setiap kepolisian daerah. “Saya minta Beliau paralel partner dengan Pak Irjen Kemensos yang ditunjuk oleh Bapak Mensos untuk bicara teknis anggaran Rp 54 triliun paket program ke mana saja. Setelah itu distribusinya bagaimana karena ini melibatkan network yang luas sampai ke jutaan masyarakat,”tegasnya.

           Untuk itu, Tito menjelaskan Satgas bertugas melakukan supervisi terhadap sasaran-sasaran program bantuan sosial ." Ini dilakukan agar tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan," jelasnya.. 

 

          Sesuai dengan pemiberitaan sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) soal pengamanan program bantuan sosial. Adapun, ruang lingkup nota kesepahaman tersebut yaitu mencakup pertukaran data dan informasi, bantuan pengamanan, penegakan hukum, dan kerja sama lain yang disepakati. (Vk)

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM — Terkait dengan viralnya penyebaran berita bohong atau hoax tentangan tujuh kontainer surat suara tercoblos masuk pelabuhan Rabu(3/1)2019  ternyata polsi terus menalami dan melelusurinya dan berhasi mengamankan dua orang HY dimanakna di Bogor dan LS diamankan di Balikpapan.    

          Kepala Biro Penerangan Masyrakat Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (4/1)2019 mengatakan kepolisian telah mengamankan dua orang yang diduga membuat viral penyebaran berita bohong atau hoaks tujuh kontainer surat suara tercoblos. Satu orang diamankan di Bogor dengan inisial HY dan satu diamankan lagi di Balikpapan inisial LS. “Saat ini sudah diamankan dua orangmlau, yaitu di Bogor sama di Balikpapan,” ujarnya  

           Selanjutnya, Dedi menegaskan HY dan LS berperan menerima konten kemudian ikut memviralkan hoaks itu. “Dua orang ini yang ter-mapping oleh tim siber yang aktif memviralkan, baik ke media sosial maupun ke WA grup. WA grup ini salah satunya juga ada bukti yang diserahkan oleh ketua KPU,” tegasnya. 

       Untuk itu, Dedi  menjelaskan  terhadap keduanya belum dilakukan penahanan. Pasalnya  Penyidik masih mendalami sejumlah keterangan dari mereka.  

“Kepada dua orang tersebut dari penyidik siber Bareskrim (Polri) tidak dilakukan penahanan, tapi dilakukan pendalaman terhadap keterangan-keterangan yang disampaikan kepada penyidik,” jelasnya. 

        Seiring dengan itu,  kata Dedi merinci penyidik sudah melakukan identifikasi siapa yang pertama kali memuat hoaks soal tujuh kontainer surat suara di media sosial. “Ini yang sedang dikerjakan dan didalami oleh penyidik,” rincinya. 

        Lebih lanjut,  Dedi menandsakan dalam waktu dekat penyidik juga akan memanggil saksi ahli. Saksi ahli itu yakni saksi ahli hukum pidana, ahli bahasa, dan ahli Informasi dan Teknologi (ITE). “(Pemanggilan saksi ahli) biar lebih mengerucut konstruksi hukumnya dalam rangka untuk menentukan siapa tersangka yang membuat kemudian memviralkan ke media sosial. Itu yang akan dikejar penyidik,” tandasnya.(vk)  

   

 

Page 1 of 12

Ekonomi Makro

  •  

     

     

    JAKARTA (KORANRAKYAT.COM) Maskapai penerbangan Garuda Indonesia telah menghentikan

     
  •  

     

     

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo hari ini, Selasa, 12 Maret 2019, membuka Rapat

     
  •  



      JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Badan koordinasi kepariwisataan, di ketuai Wapres RI Jusuf Kalla 

     
  •  

Malang Raya

Rumah Kepala PU Kab Malang

 

MALANG(KORANRAKYAT.COM)- Selain menggarap sejumlah pihak

Read more

Privalensi Stunting Di Kota

 

 

MALANG (KORANRAKYAT.COM) Prevalensi balita stunting

Read more

Rendra Bupati Malang Ditahan