Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Sekitar 177 Ribu Petugas Dari TNI Dan Polri Dikerahkan Untuk Pengamanan Lebaran
Last Updated on Jun 08 2018

Sekitar 177 Ribu Petugas Dari TNI Dan Polri Dikerahkan Untuk Pengamanan Lebaran

  JAKARTA(KORANRAKYAT) Digelar operasi ketupat yang akan mengawal pengamanan arus mudik dan balik hari ini,Kamis(7/6) 2018  mulai dilakukan yang dilaksanakan 177 Ribu gabungan baik Polri, TNI dan instansi terkait baik ada dipusat dan diderah .Ini dilakukan dengan focus apda 10 Titik...
Presiden Buka Puasa Bersama Personel TNI dan Polri di Cilangkap
Last Updated on Jun 06 2018

Presiden Buka Puasa Bersama Personel TNI dan Polri di Cilangkap

      JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo hadir dalam acara buka puasa bersama dengan keluarga besar TNI, Polri, dan masyarakat di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, pada Selasa, 5 Juni 2018. Presiden hadir bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Selain itu tampak hadir juga Wakil...
Kapolri Siap Amankan Lebaran
Last Updated on Jun 06 2018

Kapolri Siap Amankan Lebaran

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Rapat koordinasi melalui vidio confrensi dengan pemerintah daerah TNI Polri sudah ditagetkan 4 pengamanan Operasi ketupat 2018 juga mengamankan mudik hingga pemberantasan terorisme. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian ketika memimpin apel pasukan Operasi Ketupat...
Presiden Jokowi Pesankan Kenaikan Pendapatan Operasional Babinsa 771 Persen
Last Updated on Jun 06 2018

Presiden Jokowi Pesankan Kenaikan Pendapatan Operasional Babinsa 771 Persen

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Presiden menghadiri acara buka puasa bersama di Lapangan Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (5/6/2018). Acara tersebut sekaligus silaturahim Jokowi dengan prajurit TNI, masyarakat, serta Polri. Tampak Presiden Joko Widodo memberikan pesan ada kenaikan...
TNI Bantu Polri Siapkan Personel dan Alutista untuk Pengamanan Lebaran
Last Updated on Jun 06 2018

TNI Bantu Polri Siapkan Personel dan Alutista untuk Pengamanan Lebaran

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Antisipasi keamanan selama arus mudik,  TNI ikut menurunkan  sejumlah personil yang akan dikerahkan selama  dibutuhkan  membantu kelancaran baik di Bandara, Pelabuhan dan terminal Bus. Ini dilakukan TNI Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto ditemui di Monas,...

World Today

 

JAKARTA(KORANRAKYAT) Digelar operasi ketupat yang akan mengawal pengamanan arus mudik dan balik hari ini,Kamis(7/6) 2018  mulai dilakukan yang dilaksanakan 177 Ribu gabungan baik Polri, TNI dan instansi terkait baik ada dipusat dan diderah .Ini dilakukan dengan focus apda 10 Titik hingga 760 KM di Surabaya.

 

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjend Pol Setyo Wasisto ditemui usai membuka diksusi FGD Mabes Polri, kamis(7/6) 2018 mengatakan mulai hari ini  Kamis (7/6)2018 sudah mulai operasi ketupat 2018 , dimana melibatkan 177 .000 lebih personil Polri, TNI maupun dinas terkait yang akan melaksanakan operasi pengamanan arus mudik dan  balik.”  Ada 10 titik yang diidentifikasi oleh Kakorlantas dan ini menjadi konsen pengamanan diantaranya ada eksit di Semarang, kalua kita tahu 2015 ada breksit yang sekarang sudah tol sudah sampai Semarang dan sekarang sudah tembus ke Surabaya 760 KM,” ujarnya.

 

Selanjutnya, Setyo menegaskan hanya berapa penggal masih menjadi di persiapkan kementerian PUPR. Disitu masih kemungkinan adanya untuk siang hari saja.” Kalau memang ini nanti hari Sabtu(9/6) saya dengan Asop Polri akan melakukan pemantauan melalui Udara ke Jawa tengan maupun Jawa Timur . Selain itu juga perlu pengamana terhadap kejahatan konvesional terutama  di rumah-rumah kososng dimana khusus Polda Metrojaya kita  tahu hampir 19 Juta pemudik sebagian besar dari Jakarta dan sekitarnya,” tegasnya.

 

Untuk itu, Setyo menjelaskan Oleh sebab itu pengamana terhadap rumah kosong dan pengamana terhadap kendaraan mereka yang ditinggalkan atau motor-motor disiapkan di tempatkan satu tempat apakah di Kelurahan , diKecamatan dan atau di Polsek itu kemudian dijaga oleh anggota. ‘Itu semoga mereka tidak melakukan mudik dengan melakukan motor yang diharapkan oleh pemerintah menggunakan angkutan Moda Transportasi massa seperti bus, kereta Api, atau mau mengunakan kapal lau yang sekarang menjadi alternative yang pentingjangan menggunakan  sepeda motor,” jelasnya.

 

Lebih jauh, Setyo menandaskan Karena dengan sepeda motor itu tidak dirancang perjalanan jauh dengan beban yang berlebihan ya. Kalau pun mau naik kapal sepeda motor dapat naik kapal itu yang lebih alternative menjanjikan karena dikampung  nanti jalan-jalan mau naik apa kalua bukan naik motor,” tandasnya..

 

Antisipasi para mudik menggunakan motor?  Kita sudah trkan terus dan moga-moga dan kita tidak bias menekan semakisimal mungkin. Artinya silakan naik motor dan motornya baik truk dan orangnya naik bis. Ada dua alternative lainnya naik krerta api dan orangnya naik bis dan lebih layak.

 

Antisipasi yang dilakukan menjaga keamana ancaman Teroris? Pak Kapolri sudah menyatakan kita siapkan sekarang setiap polda ada 1 tim antiterror,  dimana ini mengantisipasi terror dan mengawasi sel-sel yang kita ketahui. Ini yang harus kita antisipasi dan tentu kita tidak bekerja semdiri . Kita bekerjasama dengan semua stecholder baik TNI, BIN,Pemerintah Daerah Setempat.

 

Titik mana saja keamanan aksi terror? Kita tidak menyebutkan spesifik , kita tahu semua Polda ada sel-sel dimana 34 Polda  ini sel kita antisipasi yang penting dia jangan samaoi bergerak itu saja yang kita antisipasi.

 

Upayaa mendeteksi dini? Deteksi dini untuk terorisme ,satgas Anti terror dibentuk  di supervise oleh Densus 88  teridiri dari satker-satker yang ada diPolda diminta oleh bapak Kapolri untuk mendeteksi dan mengantisipasi. Kalau pun sudah ada indikasi mereka akan melakukan aksi harus dicegahsupaya tidak timbul korban yang banyak.

 

Himbau kepada masyarakat?  Pertama tentunya kami dari Kepolisian menghimbau kepada masyarakat  dan para saudara-saudara  kita yang akan  mudik. Pertama tidak menggunakan motor.Kalau pun mau menggunakan motor , saya katakan tadi motor naik Kreta api atau naik di truk duluan, kemudian orangnya naik bus. Kalua nanti tanggal 11 Juni dan 12 Juni nanti boleh truk didapatkan, diangkut kreta api harus lewat, Kret api satu  mereka  naik kapal laut. Kedua , agar hati-hati jangan langsung perkara karena  ada dan agar tidak kendaraan .

Kemudain mendapat kan makanan dan minuman terhadap tetangga yang tidak pulang ada pada di daerah sembarangan yang itu berujung kepada kejahatan di Bius. Karena banyak kejadian dan belajar dari tahun lalu maka ini harus diantisipasi. Ketiga, ketika meninggalkan rumah ya dikunci dan kemudian dititpkan ke Pak RT atau warga yang tidak pulang  dan jangan lupa setelah meninggalkan rumah. Gas dimatikan, air  yang lain dimatikan listrik juga dimatikan secukupnya mereka tidak ada hal -hal yang tidak mau lakukan.(vk)

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Setelah menangkap  bandar Nazrkoba. BNN lakukan Pemusnahan sejumah barang bukti Sabu sebanyak 31,6 gram, ekstasi 5.576 butir dan katinon 67,94 Kg. yang dieroleh dari bulan Matet hingga April.Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Inspektur Jenderal Polisi Heru Winarko di BNN,Cawang Jakarta Timur,Rabu (30/5) 2018  mengatakan pihak BNN melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 31,6 gram, ekstasi 5.576 butir dan katinon 67,94 Kg. “Pemusnahan barang bukti tersebut dari empat kasus tindak pidana narkotika yang diungkap BNN pada Maret sampai Apr il 2018,” ujarnya.

 Heru menegaskan dari total barang bukti yang disita 31,7 gram shabu, 5961 butir ekstasi, dan 68 kg katinon telah disisihkan 85 gram shabu, 385 butir ekstasi, dan 60 gram katinon .”Ini dilakukan untuk kepentingan laboratorium dan pembuktian perkara,  Heru menjelaskan dari empat kasus narkotika yang diungkap, semuanya menggunakan modus operandi berupa paket.” Itu sesabnya dari sisa sejumlah barang bukti di musnakan, “ jelasnyaSementara itu, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) BNN Kombes (Pol) Sulis mengakui pemusnahan barang bukti narkotika oleh BNN dilakukan sebagai bentuk menjalankan amanah Undang-Undang Narkotika No.35 tahun 2009 yang tertuang dalam pasal 91 dan pasal 92. “Sebagai bentuk akuntabilitas barang bukti asli disita dari penyitaan sampai pemusnahan tidak berubah,” ujarnya.

 

Dalam pemusnahan itu, turut hadir perwakilan Kejaksaan Tinggi Jakarta Barat, beserta jajaran dalam proses pemusnahan barang bukti narkotika.  Seiring dengan itu dilakukan pengungakapan kasus ini, awalnya petugas mencurigai empat paket yang diduga berisi narkotika. Petugas kemudian memeriksa paket tersebut. Hasilnya, ditemukan tablet dalam masing-masing paket. Pada paket pertama ada 3.080 butir tablet, di paket kedua ditemukan 3.163 butir tablet, paket ketiga terdapat 2.993 tablet, dan paket keempat 3.268 tablet. Tablet tersebut setelah diuji di minilab Bea Cukai Soekarno Hatta positif ekstasi.

Paket-paket itu rencananya akan dikirimkan ke Cikarang, Bekasi; Bogor dan Bandung. BNN dan DJBC kemudian melakukan controlled delivery dua paket barang kiriman tersebut ke Bogor dan Cikarang. Untuk dua paket sisanya, DJBC dan BNN berkoordinasi dengan Bea Cukai Bandung. Pengembangan di Bogor dimulai pada 2 April 2018. Adapun dari hasil controlled delivery di Sukajadi, Bandung, petugas berhasil mengamankan seseorang yang mengambil paket tersebut berinisial TL pada 2 April 2018. Petugas juga mengamankan TL dan RWS. Mereka mengaku diperintah seseorang berinisial T alias JN untuk menitipkan barang di rumah LP dan RWS yang nanti akan diambil YH. YH sebelumnya ditangkap di Cikarang. T alias JN adalah orang yang sama yang memerintahkan YH ke Cikarang dan Bandung. Baru Melalui modus ini, mesin sinar-X akan melihat narkotika yang ditempelkan sebagai satu kesatuan dengan dinding kardus.Selain itu, petugas juga menemukan modus pengiriman ekstasi yang dimasukkan ke dalam tabung spiker sejumlah 997 butir. Para tersangka dijerat Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1), Pasal 112 ayat (2) Jo Padal 132 ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. (Vk)

 

 

Wednesday, 30 May 2018 20:21

Polri Kembali Mendata WNI Yang Pulang dari Turki

Written by

 

JAKARTA (KORANRAKYAT.COM) - Kepulangan warga negara Indonesia(WNI) dari sejumlah negara baik dari Turki dan lainnya meskipun Undang-undang Antitrroris sudah disahkan oleh DPR , Polri memiliki tugas untuk mendata WNI. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol M Iqbal ditemui di Mabes Polri, Rabu (30/5) 2018 mengatakan, kepolisian mendata warga negara Indonesia (WNI) yang pulang dari sejumlah negara pasca UU Antiterorisme disahkan oleh DPR. "Kemarin sudah ada yang kembali dari Turki kalau enggak salah, langsung didata," ujarnya.

            Selanjutnya, Iqbal menegaskan dengan disahkannya UU Antiterorisme, Polri kini bisa melakukan upaya paksa untuk mendata WNI yang pulang dari luar negeri.”Sementara untuk penangkapan terduga teroris, Polri baru akan melakukannya bila sudah memiliki bukti yang cukup,” tegasnya.

 Iqbal menjelaskan tentu bukti tersebut terkait dengan keterkaitan WNI tersebut dengan organisasi terorisme.Kalau bukti sudah jelas, kami lakukan upaya proses hukum. “BNPT ada tugasnya, Polri juga ada tugasnya, TNI juga.Tetapi nanti diatur siapa paling depan, siapa melakukan proses hukum, dan melalukan penindakan. Tapi kalau pencegahan semua stakeholders yang ada termasuk masyarakat agar tidak ada ruang aksi terorisme," jelasnya.

            Sebelumnya, Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Pol Tito Karnavian langsung memberikan peringatan kepada organisasi teroris pasca disahkannya RUU Antiterorisme menjadi undang-undang. Undang-undang Antiterorisme yang baru memberikan ruang kepada pemerintah untuk dapat mengajukan suatu organisasi sebagai organisasi teroris ke pengadilan."Organisasi ini tidak hanya korporasi badan hukum tetapi juga yang tidak berbadan hukum, artinya civil society," ujarnya.

            Disamping itu, Tito menandaskan nanti kita ajukan JAD (Jamaah Ansharut Daulah), JI (Jemaah Islamiyah), yang kita anggap selama ini organisasi teroris," Setelah ada keputusan pengadilan, Polri tidak harus menunggu anggota organisasi itu melakukan teror untuk menangkapnya,” tandasnya.Sepanjang seseorang menjadi jaringan kelompok organisasi teroris yang sudah ditetapkan pengadilan, maka Polri bisa melakukan proses hukum pidana.(Vk)

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Ada surat berlogo  Organisasi Masyarakat yang meminta Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pengusaha , asal tak memaksa dan lakukan kekerasan tidak ada masalah. Karena perusahaan memiliki CSR yang harus diberikan pada masyarakat.

Kepala Biro Perangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen M Iqbalditemui di Mabes Polri, Senin(28/5 ) 2018 mengatakan dan memastikan, Polri akan menindak tegas ormas yang memeras masyarakat untuk meminta jatah tunjangan hari raya (THR)."Tidak boleh ormas meminta sesuatu dengan paksa, misalnya kalau tidak (dikasih) dipecahkan kacanya, kami akan menindak itu," ujarnya

Selanjutnya, Iqbal menegaskan  polisi telah menerima laporan dari masyarakat terkait adanya permintaan THR oleh salah satu ormas. Namun permintaan itu tak ada unsur paksaan..”Untuk mengantisipasi adanya permintaan paksa yang meresahkan masyarakat, Tentu kepolisian di wilayah akan merangkul ormas,” tegasnya.Untuk itu, Iqbal menjelaskan tjuannya, memastikan ormas tidak memeras masyarakat atau pihak lain.

"Maka dari itu kami mendorong kepolisian setempat merangkul mengimbau agar tidak ada hal-hal yang bersifat memaksa. Kami akan memproses kalau memaksa apalagi ada perbuatan kekerasan di situ,"jelasnya. Dari pantauan yang ada sebelumnya, beredar surat mengatasnamakan ormas FBR Jakarta Barat memohon untuk bisa mendapatkan THR Idul Fitri kepada perusahaan-perusahaan. Dalam surat tersebut disebutkan edaran telah dilakukan setiap tahunnya.

            Sementara itu, Ketua Koordinator Wilayah Forum Betawi Rempug (FBR) Jakarta Barat, H. Mudjamil, mengatakan surat edaran permohonan Tunjangan Hari Raya (THR) yang beredar atas nama wilayahnya tidak benar. "Enggak benar. Oknum itu. Saya tidak pernah menyuruh organisasi untuk anggota seperti itu," ujarnyaMudjamil menegaskan dalam sistem kerja organisasi FBR tidak ada perintah memohon bantuan THR setiap tahunnya. “ Hal tersebut hanya dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan FBR,”tegasnya (vk)

 

 

JAKARTA( KORANRAKYAT.COM) - Antisipasi aksi teroris yang terus mengacam dan juga mengancam  Polri, diharapkan kembali kegiatan wajib lapor di tingkat RT bisa diaktifkan lagi. Hal ini dinilai penting untuk membantu Polri melakukan deteksi dini keberadaan para teroris.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto ditemui di Mabes Polri, Rabu(23/502018 mengatakan, pemberantasan terorisme harus melibatkan stakeholder di luar polisi, termasuk para ketua RT di masyarakat. "Contoh salah satunya adalah yang sudah tidak kita lakukan adalah kewajiban wajib lapor di tingkat RT," ujarnya.

     Selanjutnya, Setyo menegaskan  Itu sekarang sudah banyak tidak kita lakukan sehingga ini menyulitkan bagi petugas untuk melakukan deteksi dini.” Polri yakin bila wajib lapor itu kembali diaktifkan dan peran ketua RT ditingkatkan, maka hal itu akan sangat membantu Polri,”tegasnya..

    Untuk itu, Setyo menjelaskan bila ada warga tak dikenal dan tak melapor, ketua RT bisa langsung melapor ke polisi. "Coba kalau RT semua tahu bahwa ada orang yang nginep di sini, satu malem namanya ini, ini, ini, pasti kami akan deteksi lebih baik lagi," jelasnya.

     Jadi, Setyo menambahkan seperti diketahui berbagai aksi teror belakangan ini dilakukan oleh sekelompok orang yang dinilai tertutup dengan masyarakat sekitar.” Di sanalah peran masyarakat menjadi penting untuk melaporkan orang-orang yang memiliki aktivitas mencurigakan di lingkungan tersebut,”tambahnya. (vk)

Sunday, 27 May 2018 13:25

Dua Tour Travel Kembali Ditelisik Bareskrim

Written by

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim)  menggali  kasus dua travel umroh, yakni PT Azizi Travel and Tour dan Abu Tours. Keduanya dilaporkan ke pihak kepolisian lantaran gagal memberangkatkan para jamaah, yang jumlahnya hingga ribuan.

       Wakil Direktur Tindak PIdana Umum(Wadirtipidum) Bareskrim,Kombes Pol Panca ditemui di Bareskrim Polri, Jumat ( 25/5)2018 mengatakan Azizi lagi proses, yang di Makassar (Abu Tours) masih terus dalam proses.” Keduanya dilaporkan ke kepolisian lantaran gagal memberangkatkan para Jamaah yang jumlahnya ribuan,” ujarnya

        Selanjutnya, Panca menegaskan berkaca dari kasus First Travel, kepolisian langsung cepat menindak kasus-kasus serupa. Sebab, kasus ini menelantarkan para jemaah yang sudah susah payah mengumpulkan uang untuk beribadah, namun gagal diberangkatkan. "Saya pribadi, direktur, pimpinan melihat itu menyentuh langsung masyarakat. Orang susah mengumpulkan uang, niatnya mau ibadah," “ tegasnya.

       Panca menjelaskan mengungkapkan, pihaknya langsung mengambil tindakan begitu kasus tersebut dilaporkan, bahkan jika ada kasus serupa yang kembali muncul.” Ini dilakukan sehingga segera dapat diketahui sesuai dengan laporan yang ada,’ jelasnya.

     Hingga kini, Polda Sulawesi Selatan telah menetapkan CEO PT Amanah Bersama Ummat (Abu Tours) Hamzah Mamba sebagai tersangka dalam penipuan dan penggelapan dana 86.720 jemaah umrah Abu Tours senilai Rp 1,8 triliun. Kemudian, aparat juga menetapkan mantan Manager Keuangan Abu Tours berinisial MKS (40) sebagai tersangka.

       Adapun Azizi Tour gagal memberangkatkan sekitar 2.000 jemaah selama periode Oktober 2016-Januari 2017. Perusahaan yang berkantor pusat di Medan itu mematok biaya perjalanan dengan harga standar.Namun, tetap saja perusahaan itu tak kunjung memberangkatkan jemaah.

 Pada 2016 lalu, HJ Cut Mega Putri, pemilik Azizi Tour dan Travel, menyatakan penundaan keberangkatan calon jamaah umrah yang mempercayakan perjalanan pada agennya disebabkan oleh masalah pada sistem visa prabayar di Jakarta. (vk)

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Ada tudingan miring terhadap  serangkaian aksi teror di Tanah air ada ledakan bom di Surabaya yang terjadi di tiga lokasi di Gereja menimbulkan prokontra yang menyebutkan ini rekayasa. Oleh karena itu Polri meminta bukti kepada siapapun yang menuduh bahwa serangkaian aksi teror di Tanah Air belakangan ini, adalah rekayasa. Polisi akan menindak siapapun yang melontarkan tuduhan tersebut.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjend Po Muhammad Iqbal di Mabes Polri, Jakarta Senin(21/5)2018 mengatakan Kalau ada yang bilang rekayasa, sutradara sehebat apapun dari Hollywood, tidak bisa merekayasa kasus (kerusuhan) Mako Brimob, (kasus bom bunuh diri) Surabaya, Sidoarjo, Riau. "Polri minta bukti siapapun yang menyampaikan bahwa itu (kasus teror) rekayasa. Mana buktinya?" ujarnnya.

          Selanjutnya, Muhammad Iqbal menegaskan beberapa netizen telah ditangkap oleh polisi karena menuliskan ujaran kebencian dan fitnah di media sosial terkait peristiwa bom bunuh diri yang terjadi dalam sepekan terakhir. “Polri menyesalkan pihaknya dituduh merekayasa sejumlah kasus teror di Indonesia. "Kebebasan mengemukakan pendapat berbeda dengan menyatakan 'hatespeech' (ujaran kebencian). Polri tidak nyaman dengan cap rekayasa. Siapapun yang menyebutkan rekayasa, kami tunggu buktinya," tegasnya.

           Untuk itu, Muhammad Iqbal menjelaskan sejumlah pihak, terutama di media sosial, menuduh adanya rekayasa dalam serangkaian aksi teror belakangan ini. “Polisi akhirnya menangkap dan menetapkan tersangka beberapa orang,” jelasnya.

        Lebih jauh, Iqbal merincinya pada Minggu (13/5/2018) pagi, tiga gereja di Surabaya diserang oleh teroris dengan cara meledakkan diri dengan menggunakan bom. “Akibat kejadian itu, belasan orang meninggal dunia dan puluhan orang mengalami luka-luka,”rincinya.

 

          Oleh karena itu,Muhammad Iqbal menandaskan Kemudian, terjadi penyerangan kelompok teroris di Mapolda Riau pada Rabu (16/5/2018) pagi. “Polisi berhasil menembak mati empat teroris yang terlibat dalam penyerangan itu. Namun, seorang polisi anggota Polda Riau, Ipda Auzar gugur akibat ditabrak mobil pelaku,” tandasnya.(vk)

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) –Polri Memberikan perhatian bagi Keluarga anggota  yang gugur dalam kerusuhan di Mako Brimob, Kelapa Dua. Sebanyak enam orang perwakilan keluarga menerima bantuan yang secara simbolis diserahkan oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.

            Dalam Sambutan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian , Jumat 18/5)2018 mengatakan bantuan tersebut merupakan tali asih kepada keluarga anggota Polri yang gugur dalam tugas. "Kita tahu dalam beberapa waktu ini banyak anggota kita yang gugur dalam tugas," uajrnya.

            Selanjutnya,Tito menegaskan sebanyak enam polisi yang gugur di Mako Brimob telah menerima kenaikan pangkat luar biasa. Akan tetapi, imbuh dia, keluarga yang ditinggalkan pun harus dipikirkan. “Adapun bantuan rumah kepada keluarga anggota Polri yang gugur di Mako Brimob tersebut adalah bantuan dari donatur. Tak menyebutkan identitas donatur lantaran alasan keamanan.

"Rumah ini dari donatur yang peduli dan simpati kepada anggota Polri yang gugur. Banyak yang ingin bantu, tapi tidak disebutkan namanya karena terkait keamanannya," tegasnya.

Untuk itu, Tito menjelaskan banyak pihak yang ingin membantu keluarga anggota Polri yang gugur dalam tugas, baik berupa perumahan, biaya hidup, dan bantuan lainnya. Sampai sekarang Polri sedang mengumpulkan bantuan-bantuan untuk kemudian disalurkan. Bantuan juga akan mengalir kepada anggota Polri yang mengalami luka-luka dalam peristiwa teror beberapa waktu terakhir.

Bantuan ini diberikan kepada perorangan anggota karena simpati dan berterima kasih kepada anggota Polri yang telah berani mempertaruhkan diri kepada negara dan bangsa. "Bantuan akan diserahkan ke keluarga," jelasnya.

Lebih lanjut, Tito menandaskan adapun keluarga yang menerima bantuan rumah adalah keluarga dari Iptu Luar Biasa Anumerta Yudi Respuji Siswanto, Aipda Luar Biasa Anumerta Benny Setiadi, Brigadir Polisi Luar Biasa Anumerta Sandi Setyo Nugroho, Briptu Luar Biasa Anumerta Syukron Fadhli, dan Iptu Luar Biasa Anumerta Wahyu Catur Pamungkas.”Selain itu, keluarga Aipda Luar Biasa Anumerta Marhum Prencje yang menjadi korban penikaman teroris di sekitar Mako Brimob juga menerima bantuan rumah,” tandasnya. (vk)

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Usaha menyamakan presepsi didalam internal Polri digelar apel Satuan Wilayah (Kasatwil) itu bertujuan menyamakan fungsi mengatasi agenda-agenda kedepan seperti Menghadapi hari raya Nasional seperti  bulan Ramadhan ,Lebaran ini menjadi tugas Kapolda dan Kapolres memantau langsung  berkerjasama denga stechoder lain sehingga berjalan lancar. Seiring itu penting juga di kawal ada kegiatan Pilkada, Asian Games jangan sampai ada konflik-konfkik social yang menjadi penghambat semua kegiatan pembangunan yang ada

         (Kadiv Humas Mabes Polri, Irjjend Pol Setyo Wasisto :di temui di PTIK, Jakarta Selatan (3/5) 2018 mengatakan setelah dibuka apel kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) Polri dimana dihadiri seluruh Kapolda, Kapolres para perwira tinggi dan Pamen yang bertugas diluar struktur dan pejabat utama Mabes Polri. “Tujuan dari Apel Kasatwil adalah untuk menyamakan fungsi  mengadapi agenda-agenda kedepan ini yang paling dekat adalah menghadapi hari besar ke agamaan nasional karena sebentar lagi kota akan menghadapi bulan puasa, lebaran tentunya ada tugas-tugas dari Kasatwil terkait demgan pengamanan mudik dimana tadi ditekankan oleh bapak Kapolri untuk pengamanan mudik ini diharapkan semua Kasatwil turun tangan bisa menangani yang diharapkan bisa seperti tahun lalu,” ujanya.

                          Selanjutnya, Setyo menegaskan seperti kita ketahui bahwa ada perubahan dimana  tol  tidak sampai di Surabaya diperkirakan akan kepadatan di pintu tol di Semarang.” Oleh karena itu bukan hanya Kapolda Jawa Tengah tapi seluruh Kapolda dan Kapolres yang mempunya wilayah arus mudik atau jalur mudik ini diminta untuk persiapan,” tegasnya

         Untuk itu, Setyo menjelaskan terkait dengan bulan puasa dan lebaran tugas dari Satgas Pangan Polri di Pusat sampai dengan tingkat Polres. “ Satgas Pangan Polri bertugas untuk ikut berupaya menstabilkan harga bersama dengan tentunya bersama stecholer yang lain pemangku kepentingan Karena terkait dengan harga ini tidak bisa lepas dari ketersedian stock maupun produksi  bahan pangan itu sendiri,” jelasnya.

         Lebih jauh, Setyo ungkapkan   tugas satgas pangan dititik beratkan kepada masalah Retribusi. Kita harapkan retribusi bisa berjalan lancar tidak ada penyimpangan-penyimpangan dan harga sampai di tingkat konsumen bisa dibeli oleh masyarakat dengan harga yang terjangkau.” Filosofinya adalah  produsen senyum ,para pemain retail juga tersenyum masyarakat mampu membeli dengan harga terjangkau,” rincinya.

       Disamping itu, Setyo menandaskan kemudian agenda berikutnya adalah agenda Pilkada. Kita ketahui Pilkada tanggal 27 Juni dan sekarang ini sedang berlangsung separuh jalan untuk kampanye . Alhamdulilah hasil evaluasi kita sejauh ini masih kondusif dan kita harapkan ada hal-hal yang menonjol oleh sebab itu ini harus diperkuat dan harus ditingakatkan lagi pengamanannya sampai tingkatan nanti Paskah Pilkada itu sendiri. “Dimana 171 Gubernur, di kabupaten kota akan melaksanakan Pilkada,” tandasnya.

     Selainitu ,Setyo membeberkan  agenda lain adalah adalah Agenda Asian Games yang akan berlangsung tanggal 18 Agustus sampai 2 September 2018 adalah mengamankan ini adalah perintah Kapolri. Jadi di Jakarta, Palembang dan Jawa Barat  serta Banten Yang menjadi lokasi Asian Games tapi seluruh Kapolda untuk diminta melakukan gerakan perimbangan. “Gerakan pengimbangan artiya  menjaga situasinya betul-betul kondusif, betul-betul aman  sehingga secara keseluruhan di Indonesia ini  selama Asian Games aman terkendali. Tidak boleh ada kejadian yang menonjol yang mejadi atensi dari masyarakat ataunpun para peserta menjadi bom di Bali,” bebernya.

 

         Lebih lanjut, Setyo mengakui tugas kasatwil   tentunya ada arahan-arahan lain terkait dengan tugas pokok para Kasatwil .  Demikia saudara dan apel Kasatwil akan berakhir karena hari ini ada panel yang  dihadiri oleh Bapak Mendagri ,Bawaslu dan KPU  serta  dari mahkamah Konstitusi. “ Nanti siang  dan ada Inasgo kemuidan dari gubernur DKI dan Gubenur Sumatera Selatan serta Bapak kapolri sebagag demasien pimpinan rombonga atlit Indonesia. Nanti malam ada panel yang akan hadir menteri Pertanian, Perdagangan dan Bulog setelah magrib. Besok pagidiharapkan bapak Presiden atau Wakil Presiden Hadir yang memberikan arahan dan beberapa selesai Solat Jumat  akan ditutup,” ujarnya

 

    Disinggung soal konflik  Sosial ,upaya apa yang dilakukan menegah itu, Setyo mengungkapkan dari hasil penelitian kerusuhan Sosial  itu paling besar 40 persen adalah social budaya. “Oleh sebab itu pak kapolri sudah menyampaikan agar para Kasatwil melakukan preventif lebih mendekati masyarakat bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait dengan masalah nasional  soal budaya ini. Ini dihaarapkan suaoay tidak ada konflik  semuanya bias diselesai dengan baik,” ungkapnya.(vk)

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) -Meledak sumur minyak di Desa pasi Putij,Kecamamtan Peureulak, di Kabupaten Aceh timur yang  menewaskan 18 Pekerja dan 14 Luka para.Polisi akan  mencarikan pasal sehingga pengelolah bisa terkena pidana, karena korbanya cukupo banyak.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto ditemui di  Mabes Polri, Kamis (26/4)2018 mengatakan, diduga ada unsur kelalaian atas meledaknya sumur minyak di Desa Pasi Putih, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur. “Polri mencari tahu sumber yang menyebabkan semburan api di sana. "Dari situ, baru kita bisa menyatakan apakah ini delik pidana atau bukan," ujarnya.

Slanjutnya, Setyo menegaskan Sumur tersebut dibuat sendiri oleh warga sekitar sehingga dianggap ilegal. Sumur minyak resmi hanya dibuat oleh PT Pertamina. Penggalian sumur minyak secara ilegal melanggar undang-undang. Apalagi, hanya dikelola masyarakat tanpa pengawasan dari pihak yang memahami soal sumber minyak. Polri masih mencari tahu siapa yang harus bertanggung jawab dalam peristiwa ini. "Ini masih dalam penyelidikan. Nantinya ada sanksi," tegasnya. untuk itu, Setyo menjelaskan tapi kalau yang disanksi nanti sudah meninggal, ya gugur kasusnya, Sumur sejenis tak hanya ditemui di Aceh, tapi juga beberapa daerah di Indonesia. "Ini tentunya merupakan momen yang tepat untuk membenahi pengelolaan sumur-sumur ilegal tadi," jelasnya.

Lebih lanjut, Setyo mericinya puluhan warga dilaporkan tewas dalam kebakaran sumur minyak di Desa Pasi Putih, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Rabu (25/4/2018) sekitar pukul 01.30. “Informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Timur, peristiwa itu berawal saat sebuah sumur minyak di lahan Zainabah meledak. Peristiwa ini diduga karena ada sekelompok pencari minyak mentah ingin mengambil minyak yang tidak tertampung” rincinya.Dari data yang dihimpun sebelumnya, PT Pertamina (Persero) menyebutkan, ledakan sumur minyak tersebut akibat pengeboran ilegal (illegal driling). Vice President Communication and Relation PT Pertamina (Persero) Adiatma Sarjito mengatakan, Pertamina EP, membantu penanganan kebakaran dan ledakan di lokasi illegal drilling tersebut. "Illegal drilling dilakukan di lapangan yang dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD). Kegiatan illegal drilling yang tidak memenuhi standard operation proceduredalam kegiatan pengeboran minyak sangat berisiko tinggi.(vk)

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Polisi sifatnya hanya   membantu tugas Dirjen Imigrasi dalam melakukan pengawasan orang asing, karena telah  diatur dalam Undang-undang kemigrasian No.6 Tahun 2011 dan itu sudah diambi alih sejak udang-udang itu diberlakukan. Meskipi  Begitu Intelkam hanya membantu bila ditemukan adanya tindak pidana oleh orang asing dengam berkorodinasi dengan imigrasi.

Kepala Devisi Humas Mabes Polri, Irjend Pol Setyo Wasisto ditemui wartawan di kompleks Mabes Polri,Jumat (27/4)2018 mengatakan pengawasan tenaga asing itu dibantu Baintelkam  Polri. Kalau dulu sebelum ada Undang-undang Imigrasi No.6  Tahun 2011, di Baintelkan ada pengawasan Orang Asing.,” Dimana pergrakan orang asing harus melaporkan ke Polisi. Setelah ada ada Undang-undang No. 6 tahun 2011 semua diambil alih oleh Imigrasi,” ujarnya.

Selanjutnya, Setyo menegaskan Polri hanya melakukan pemamntauan. Kita mengunakan Undang-udang No. 2 tahun 2002. Kalau ada orang yang mencurigakan baru kita berhentikan dan kita tanya identitasnya ,kalau dia tidak ada identitas yang jelas baru kita tangkap.” Kalau orang asing baru kita serahkan kepada Imigrasi. Pengawasan secara langsung kan Polri tidak hanya membantu Imigrasi,” tegasnya.

        Untuk itu, Setyo menjelaskan sekarang polri tidak ada lagi , kalau dulu ada di Mabes Polri,di Polda-Polda namaya SatPoa  Satuan pengawasan orang asing ,sehingga sekarang ini tidak ada lagi sejak tahun 2011.  “Kalau ada pelanggaran hukum , Ya, ada pelanggaran hukum kita proses dengan dasarnya KUHP. Pasal 1 mengatakan semua kejahatan yang terjadi diwilayah Indonesia di proses di Indonesia,” jelasnya.

Menyingung data-data jumlah pekerja asing, Setyo merincinya, saya tidak tahu karena itu tidak di Banitelkam , karena datanya d kementerian tenaga kerja. “ Data ada di kementerian tenaga kerja lebih kompeten menjawabnya,”rincinya.

          Jadi, Setyo mengakui hingga kini setahu saya tidak punya data tenaga kerja.”Kan Polri masuk dalam tim pengawasan.” Ada di daerah-daerah dibentuk tim Pora menurut saya kurang maksimal. Karena kita tidak ada anggaran. Kalau Polri tim Pora itu kan tanpa anggaran,” akunya.(vk)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Sesuai hasil pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang disampaik sebagai usul agar Kementerian Agama melakukan moratorium sementara pendaftaran ibadah umrah ke Tanah Suci perlu mendapat perhatian yang jelas dan ada tindak lanjutnya.

Anggota Ombudsman RI Ahmad Suaedy di teui di Ombusman, Jakarta, Selasa (17/4)2018 mengatakan.Moratorium tersebut diusulkan dilakukan selama kurang lebih dua bulan, sembari dilakukan audit terhadap seluruh Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang ada. "Selama moratorium pendaftaran, Kemenag harus memastikan seluruh jamaah yang telah terdaftar di semua PPIU dijamin dapat berangkat," ujarnya.

Selanjutnya, Ahmad menegaskan Ombudsman RI juga usul agar Kepolisian secara aktif melakukan penyelidikan atas dugaan adanya keterlibatan terhadap oknum-oknum di Kemenag. “Pasanya Ombudsman RI menemukan empat maladministrasi yang dilakukan oleh Kemenag RI dalam kasus dugaan penipuan oleh PT Amanah Bersama Umat Tours (Abu Tours). “Pertama, Kemenag tidak kompeten dalam penyelenggaraan ibadah umrah, di mana pengawasan yang dilakukan terhadap kinerja PPIU tidak efektif. "Sehingga banyak jamaah umrah yang gagal berangkat dan tidak dapat memperoleh penggantian biaya dari PPIU," tegasnya  

Untuk itu, Ahmad merincinya Kedua, Kemenag melakukan pengabaian kewajiban hukum. "Kemenag lambat dalam memberikan sanksi terhadap PPIU yang gagal memberangkatkan jamaah, penipuan dan penggelapan dana jamaah, Ketiga, Kemenag melakukan penyimpangan prosedur. "Membiarkan transaksi antarcalon jamaah dengan PPIU tanpa kontrak tertulis yang dapat merugikan calon jemaah umrah. “Keempat, Kemenag melakukan penyalahgunaan wewenang, dengan tetap memberikan izin kepada Abu Tours untuk memberangkatkan calon jamaah. "Memberangkatkan jamaah umrah secara ilegal setelah izinnya dicabut dengan penambahan biaya bagi calon jamaah umrah," rincinya,

 

Kementerian Agama RI sebelumnya melakukan moratorium sementara penerbitan izin penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) atau biro penyelenggara perjalanan umrah baru. Kemenag RI beralasan, total 906 PPIU yang ada saat ini sudah cukup memadai untuk melayani umat Islam yang ingin melaksanakan ibadah umrah ke Tanah Suci. (vk)

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Gojang ganjing hilangnya sejumlah  data pribadi yang dimiliki oleh pengguna , hingga kini terus ditelusuri dan Polri terus mengumpulkan data secara cermat. Melengkapi tugasnya Bareskrim Polri sedang mengumpulkan data yang diperlukan, sementara facebook Indonesia belum bisa memenuhi panggilan Bareskrim.

 

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto ditemui di Mabes Polri, Kamis (12/4)2018 mengatakan, pihak Facebook Indonesia belum bisa memenuhi undangan Bareskrim Polri pekan ini. Pihak Facebook beralasan masih menghimpun data yang diperlukan untuk pemeriksaan tersebut. "Facebook Indonesia minta waktu untuk mengumpulkan data-data," ujarnya.

Selanjutnya, Setyo menegaskan, kemungkinan pekan depan panggilan itu bisa dipenuhi. Namun, ia belum mengetahui pasti kapan waktunya. Facebook Indonesia juga belum dapat memenuhi panggilan DPR. "Kemarin mereka juga masih minta waktu masih kumpulkan data," tegasnya.

Lebih lanjut, Setyo menjelaskan s”ebelumnya, sebanyak satu juta data pengguna Indonesia masuk dalam total 87 juta data pengguna Facebook global yang dipegang Cambridge Analytica. “ Ini akan dibantu Menteri Komunikasi dan Informatika, jelasnya.

Sementerara itu, Menkominfo Rudiantara menjelaskan telah memanggil perwakilan Facebook Indonesia.” Pemanggilan menyusul laporan terbaru Facebook terkait jumlah data pribadi pengguna yang dicuri firma Cambridge Analytica,” jelasnya .

Jadi, Rudiantara mengakui dari pertemuan tersebut, Menkominfo mengutarakan permintaan kepada Facebook untuk ditindaklanjuti terkait antisipasi kebocoran data pengguna di Indonesia. "Kami juga minta Facebook sesegera mungkin untuk melakukan shutdown atas aplikasi yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, terutama kuis-kuis personality test yang model Cambridge Analytica. Itu dimatikan dulu di Indonesia," kata akunya.(vk)

Friday, 13 April 2018 16:30

Lagi, Bos Abu Tour Dilaporkan Bareskrim

Written by

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) , Bos perusahaan travel umrah Abu Tours, Hamzah Mamba sudah sebagai tersangka ,kini kembali dilaporkan ke polisi oleh Ristiawan warga Cinere Depok.Korbanya di klaim ratusan orang.

Dikatakan , Ristiawan ditemui di Bareskrim, Jakarta Pusat,Kamis (12/4) 201 ia  melaporkan dugaan penipuan oleh Abu Tours karena tidak kunjung memberangkatkan calon jemaah yang sudah melunasi kewajibannya. "Hari ini kami melapor untuk penipuan yang dialami oleh jemaah di Jabodetabek yang mendaftar di beberapa cabang Abu Tours," ujarnya.

Selanjutnya, Ristiawan katakana  dirinya mendaftarkan kedua orangtuanya pada Januari 2017. Harga paket yang dia bayar sebesar Rp 19,5 juta perorang ditambah Rp 500.000 untuk asuransi. “Semestinya kedua orangtuanya pada Januari 2018,” ujarnya.

 Masih dikatakan Ristiawan  ternyata juga terjadi pada ratusan jamaah lain yang mendaftar di cabang Cinere. Mereka merasa mulai ada yang tidak beres dengan Abu Tours karena berkali-kali keberangkatannya ditunda. Bahkan, calon jamaah diminta membayar uang tambahan supaya bisa berangkat.  "Misal saya harus menambah sebesar Rp 15 juta per pax. Jadi bayangkan 19.500 tambah Rp 15 juta lagi. Kita mau berangkat dibebankan biaya Rp 34 juta sekian. Menurut kami, oke, ini adalah penipuan," jelasnya.

 

Lebih lanjut, Ristiawan katakan  Calon jemaah juga meminta klarifikasi Abu Tours soal alasan penjadwalan ulang keberangkatan. Saat itu, kata Ristiawan, alasan perusahaan karena ada perubahan Pajak Pertambahan Nilai dan adanya regulasi pemerintah yang mengatur batas minimum biaya umrah. Namun, menurut Ristiawan dan calon jamaah lain, alasan itu tidak masuk akal. "Itu alasan yang dicari-cari. Buktinya masih banyak travel lain yang harganya di bawah Rp 19,5 juta masih bisa memberangkatkan jamaah,"rincinya..

Kelanjutnya dari laporannya diterima dengan laporan polisi nomor LP/496/IV/2018/Bareskrim. Ristiawan berharap laporannya segera ditindaklanjuti kepolisian. Apalagi pemilik Abu Tours sudah ditetapkan tersangka di Polda Sulawesi Selatan. (vk)

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Sekitar 52 orang korban miras oplosan, polisi melakukan tindakan terhadap penjual oplosan yang tidak berlebel BPOM,serta melakukan penyitaan miras illegal.

Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Kombes Pol Daniel Ginting ketika ditemui di Mabes Polri,Rabu (11/4) 2018 mengatakan polisi tindak penjulan miras illegal. Dijual tak sesuai standar dan berlebel BPOM, penjualan miras oplosan biasanya dijual oleh pengoplosnya berada di  home industry. melak “penjual  tidak memiliki takaran-takaran khusus serta  penelitian sesuai  dengan BPOM,  seharusnya dijual sesuai dengan dasar  undang-undang yang berlaku,” ujarnya.

Akibat miras oplosan sekitar  52 orang tewas, Apakah akan ditelisik dari para penjual, Daniel menegaskan itu sudah dilakukan karena dari mereka masih berduka. “Nanti akan dilakukan penelitian dan jelas ini menjadi pengalaman berharga bagi kita semua dan bagi anak-anak muda berspekulasi untuk melakukan minuman campur segala macam tidak puas dengan standar beberapa persen karena kalau dicampur kimia A dicampur kimia B hasilnya dengan C belum tentu pasti berbeda,” tegasnya.

        Daniel menjelaskan oleh karena itu  menjadi pelajaran penting bagi kita semua ini tidak secara bebas secara semaunya sendiri melakukan campuran.” Menang mungkin mereka melakukan tidak puas dengan standar yang ada. Itu mereka melakukan ini dan menjadi pukulan berat , kami turut berduka 51 orang anak-anak muda meregang nyawa,” jelasnya .

Masih dikatakan  Daniel  Secara struktur Kabareskrim  sudah melakukan instruksi baik tertulis dan secara lisan dilakukan video concerns kepada Polda-polda agar aktif sehingga melakukan razia melakukan aktivasi ,reserse dan segala macam memantau keadaan sehingga tidak berkembang.” Kalaupun yang terjadi saat ini memang kita tetap evaluasi,”rincinya .

 

Jadi, Daniel menandaskan Ya, meskinya tidak ada hubungan. Karena yang menjadi  aturan dan kemarin beberapa waktu lalu memang dilakukan penindakan-penindakan terhadap minuman keras yang tidak berizin dan masuk ilegal ke Indonesia. “ Ini memang tujuan kita yang aktif dan untuk menunjuk ke aktif di sektor pajak yang harusnya masuk secara resmi ini kan legal meningkatkan pajak tentu pendapatan negara itu . Fokusnya seperti itu dan sekarang harga miras mahal ya seharusnya begitu karena harus bayar pajak . Kita menegakan yang seharusnya ada dan yang beredarnya tidak resmi kita tangkap,” tandasnya.(vk)

  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  7 
  •  8 
  •  9 
  •  Next 
  •  End 
Page 1 of 9

Gaya

Face Book Galleries

  JAKARTA(KORANRAKYAT) Digelar operasi ketupat yang akan mengawal pengamanan arus mudik dan balik hari...
      JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo hadir dalam acara buka puasa bersama dengan keluarga besar...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Rapat koordinasi melalui vidio confrensi dengan pemerintah daerah TNI Polri sudah...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Presiden menghadiri acara buka puasa bersama di Lapangan Mabes TNI, Cilangkap,...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Antisipasi keamanan selama arus mudik,  TNI ikut menurunkan  sejumlah personil...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo pagi ini bertindak sebagai inspektur upacara dalam Peringatan...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo pagi ini bertindak sebagai inspektur upacara dalam Peringatan...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) -  Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri membongkar kasus...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Kunjungan resmi Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menghasilkan...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri India Narendra Modi bermain layangan...