Headline News

Aneh,Roro Duta Anti Narkoba Malah Pesan Narkoba
Last Updated on Feb 16 2018

Aneh,Roro Duta Anti Narkoba Malah Pesan Narkoba

JAKARTA(KORANMRAKYAT,COM) Disayangkan duta anti Narkoba malah terjerat narkoba. Artis Roro Fitria yang masuk dalam daftar selebriti Tanah Air yang diduga terjerat kasus narkoba,padahal Roro dikenal sebagai duta anti Narkoba, kenapa dengan barang haram itu justru tidak dijahui malah didekati....
Onglay Penyelundup Narkoba Ditangkap Disita Rp.2,7 M dan BB 242 Kg Sabu 30 Ribu Ekstasi
Last Updated on Feb 16 2018

Onglay Penyelundup Narkoba Ditangkap Disita Rp.2,7 M dan BB 242 Kg Sabu 30 Ribu Ekstasi

  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) -  Aksi kejahatahan  penyeludupan narkoba  yang dilakukan sudah ke enam kali yang didalangi  Lim Toh Hing Alias Onglay dan kali ini berhasil ditangkap  sebanyak  242 kg Sabu , 30 Ribu Ekstasi dan berhasil disita bersama uang sebanyak Rp 2,7 Miliar. Saat itu warga...
Presiden Tegaskan Perlunya Deregulasi dan Debirokratisasi untuk Dukung Perguruan Tinggi
Last Updated on Feb 16 2018

Presiden Tegaskan Perlunya Deregulasi dan Debirokratisasi untuk Dukung Perguruan Tinggi

  MAKASAR(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo mengingatkan agar dalam bekerja harus fokus dan memiliki prioritas apa yang ingin dikerjakan. Jangan lagi anggaran dibagi rata ke berbagai kegiatan yang tanpa fokus. “Bertahun-tahun dilakukan, hasilnya tiap tahun  enggak berasa. Kontrolnya secara...
Penangkapan Pejabat Lampung Tengah  Menambah Panjang Pejabat Terkena OTT KPK
Last Updated on Feb 15 2018

Penangkapan Pejabat Lampung Tengah Menambah Panjang Pejabat Terkena OTT KPK

  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Penangkapan  Pejabat Lampung Tengah menambah panjang sederetan  sepekan Bupati serta Walikota maupun Gubernur yang terkena OTT (operasi Tangkap  Tangan (OTT) KPK , sebelumnya Gubernur  Jambi Zomi Zola, Bupati Jombang  Nyono Suherli, Bupati Ngada Marianus, ,Bupati...
Presiden Serahkan 4.500 Sertifikat Di Maluku Tengah
Last Updated on Feb 15 2018

Presiden Serahkan 4.500 Sertifikat Di Maluku Tengah

    MALUKU(KORANRAKYAT.COM) Mengakhiri kegiatan kunjungan kerjanya di Provinsi Maluku, Presiden Joko Widodo menyerahkan 4.500 sertifikat hak atas tanah untuk rakyat Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah.Didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Kepala Negara menyerahkan sertifikat tersebut di...

Seputar Dunia

  •  
    Hubungan Baik RI-Kamboja Perlu Ditingkatkan

     

     

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Hubungan baik Idonesia-Kamboja telah terjalin cukup lama hal ini

     

SURABAYA(KRJ.COM) Genderang Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Timur mulai memanas, pada saat pengundian nomor di hotel Mercure yang diselenggarakan KPU Jawa Timur, keliatan masing masing Cagub membawah massa dan slogan kreatifitas tim Chofifah – Emil dengan membentang slogan spanduk sebagai ajang pemanasan Pilkada Jatim diantaranya “ MBiyen Pakde Saiki Bude” dibentangkan di sekitar hotel Mercure tempat pengundian Nomor urut. Sementara pasangan Gus Ipul – Puti juga tak kalah dengan kreatifitasnya datang, pendukungnya dengan meneriakkan yel-yel 'Kabeh sedulur Jatim makmur', sehingga suasana semakin hangat,namun tak sampai ada persoalan karena ratusan petugas Polrestabes berjaga jaga di areal tempat pengundian nomor di hotel Mercure Surabaya Selasa (13/2) .
       Pasangan Gus Ipul-Puti datang terlebih dahulu dengan naik angkot dari Gayungsari. Sedangkan pasangan Khofifah-Emil bersama pendukungnya berjalan kaki dari posko pemenangan tim di Jalan Progo dekat Taman Bungkul. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur (Jatim) menggelar rapat pleno terbuka pengundian dan pengumuman nomor urut peserta Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2018.
      Dua pasangan Calon Gubernur-Calon Wakil Gubernur (Cagub-Cawagub) Jatim hadir dalam acara pengundian nomor urut. Adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak dan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno.Acara pengundian nomor urut diawali dengan pengambilan nomor antrean. Emil mendapatkan angka 9. Sementara Puti mendapatkan angka 7. Berdasarkan aturan, angka tertinggi akan mengambil nomor urut terlebih dahulu.
Selanjutnya, Khofifah mendapat kesempatan pertama mengambil terlebih dahulu nomor undian. Kemudian dilanjutkan Saifullah Yusuf. Dengan disaksikan seluruh komisioner KPU Jatim dan Bawaslu Jatim, Khofifah-Emil dan Saifullah Yusuf-puti membuka secara bersama-sama nomor urut tersebut. Hasilnya, pasangan Khofifah-Emil mendapat nomor urut 1. Sementara pasangan Gus Ipul-Puti mendapat nomor urut 2. Hingga kini, proses penetapan nomor urut Cagub-Cawagub Jatim masih berlangsung.(mt)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)-  Setelah penutupan pendaftaran  calon Gubernur maupun Bupati serta Walikota di KPU,  Polri terus mulai memetahkan  potensi kerawanan disetiap derah mempersiapkan kekuatan bersama aparat hukum  dengan beberapa strategi.

 Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian di temui di Mabes Polri,Jumat (12/1)2018 mengatakan dengan adannya pasangan calon yang sudah mendaftar pada tanggal 8 januari sampai 10 Januari 2018  maka minggu ini kami sudah bisa memetahkan  potensi kerawanannya , dari latar belakang politiknya  pasangan calon dan latar belakang yang lainnya  maka tentu yang kami waspadai betul adalah  isu-isu yang kira-kira sensitif dan masalah sara yang kita jaga betul.” Kalau dinamika pilihan dan polarisasi , pilihan-pilihan masyarakat kepada pasangan calon itu biasa dan itu arti demokrasi yang diiberikan kepada masyarakat untuk memilih calon pimpinannya yang terbaik,” ujarnya.

Selanjutnya,  Tito menegaskan Kemudian para pimpinan dan calon pimpinan kepala daerah lain ini tentu mereka juga berusaha semaksimal mungkin mensosialisasikan diri mengkampanyekan program mereka untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Yang perlu kita jaga jangan sampai kemudian terjadi mobilisasi yang membawa isu-isu yang bisa berkonflik ,itu yang kita jaga. “Ini bisa terbaca dari sekali lagi pasangan calon pendukung kemudian dari latar belakang dari para  pendukung, untuk itu minggu ini kami segera dan saya perintahkan kepada Jajaran  semua tingkat di tingkat Mabes Polri dipimpin oleh Kepala BIK ditingkat Polda, Polres masing-masing memberikan laporan kepada Mabes Polri untuk menjelaskan potensi daerah yang dianggap rawan konflik kemudian sangat rawan ,rawan dan kurang kerawanan,” tegasnya.

Untuk itu, Tito menjelaskan  Kurang rawan misalnya contoh pasangan calon itu otomastis mungkin ada tetap kerawanan kecil sekali . Saya perintahkan selesaikan peta kerawanan ini paling lambat sampai minggu dan hari ini hari kamis sampai hari mingg 4 hari lagi.  “Setelah itu senen kita sudah membuat rencana yang lebih akurat . Itu operasi bersama Intelejen oleh Polda-Polda dan Polres mereka membuat operasi masing-masing didaerahnya yang memiliki Komplektasi dan itu harus dikirim ke Mabes Polri dan mereka bisa membuat tabel, daerah mana yang rawan seusai fungtuasi  upaya mendinginkan suasana kita hadirkan langkah-langkah proaktif sekaligus juga mengantisipasi kekuatan Pasukan Polri, TNI dan Linmas,” jelasnya.

Lebih lanjut, Tito merincinya  Kemudian didaerah yang kita kira kurang itu kita gunakan selain pengamanan  dan kita persiapkan tambal pasukan sangat rawan sambil pasukan di Polda ada yang stand by. Oleh karena itu saya minta Polda, Polres dengan pasukan jumlah pasukan disesuaikan dengan tingkat kerawanan setelah pendaftaran berakhir tanggal 10 Januari kemarin. “Kedua  yang paling penting adalah kegiatan-kegiatan proaktif untuk mengaktifkan poling system ,system pendingian yaitu tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh agama yang peduli , kelompok elemen masyarakat yang peduli untuk Pilkada damai nah ini bersuara agar mereka berkampannye untuk mendinginkan suasana. Ini bukan dalam rangka  dan ini dipastikan akan sangat hangat dan mendinginkan,” rincinya.

 

Menyinggung Money Politik, Tito menandaskan  tanya detailnya kepada kabareskrim dan saya memerintahkan Kabareskrim  membuat Satgas ini target utamanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) . “Target  utamanya OTT misalnya kalau ada yang bayar ke KPU, bayar ke Panwaslu dan kemudian pejabat-pejabat yang masih menjawab misalnya pegawai negeri tetapi dia melakukan sawer kesana-sini ini akan kita selediki  sumber keuangannya. Satgas ini kan kordinasi sekali lagi kalau sudah terbentuk dan nanti kita akan kumpulkan diberikan arahan juga kita akan undang dari KPK untuk bersama-sama karena KPK kan melakukan pengawasan juga. Ada kriteria penyelenggara Negara yang bisa dilakukan tindakan oleh KPK , ada juga yang tidak.  Nah ini  kita bisa kerjasama ada kan kekosongan-kekosongan ini kita bisa saling isi,” tandasnya. (vk)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Kapolri tegaskan tak ada kriminalisi terhadap  Walikota  Samarinda Syaharie Jaang dalam perkara yang ditangani kepolisian.Jaang diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan dan pencucian uang dengan terdakwa Ketua Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu (PDIB), Hery Susanto Gun alias Abun, dan Manajer Lapangan KSU PDIB, Noor Asriansyah alias Elly.terperiksa sebagai saksi dan sebagai tersangka di Bareskrim . Pemeriksaan tersebut dianggap janggal karena dilakukan menjelang Pilkada Serentak 2018, di mana Jaang akan mencalonkan diri sebagai Gubernur Kalimantan Timur Tidak ada aturan yang mengatur larangan pada penegak hukum melakukan proses hukum . Disini kita mengedepankan  hak kesamaan dimuka hukum dan itu tidak ada preoses Kriminalisasi. Kriminaliasasi itu  kalau ada perbuatan  yang bukan tindak pidana kemudian dipaksakan jadi tindak Pidana .

 Kapolri, Jenderal Pol  Tito Karnavian ditemui di  kompleks Mabes Polri, Jumat (5/1) 2018 mengatakan  Seperti rekan-rekan ketahui kemarin mungkin ada isu mengenai ada dinamika yang terjadi di Kalimantan Timur adanya seseorang kader Partai walikota yang kemudian diminta keterangannya sebagai saksi di Bareskrim . Rekan-rekan berkaitan dengan masalah itu sekali lagi ya, ini memang sudah memasuki tahapan Pemilu tanggal 8 Febuari mulai ada penetapan dan calon-calon lain tapi tidak ada aturan yang mengatur larangan-larangan pada penegak hukum termasuk polri untuk melakukan proses hukum pada siapapun yang diduga terlibat dalam proses hokum baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka. “Kita mengedepankan azas Iquality be the Ruul artinya kesamaan dimuka hukum . Tidak ada proses kriminalisasi. Kriminaliasasi itu kalau ada perbuatan yang bukan tindak pidana kemudian dipaksakan seolah-olah tindak pidana itu namanya Kriminalasasi. Tapi kalau ada proses yang dilakukan dugaan tindak pidana apalagi kasusnya sudah hampir 1 tahun diprosesnya dan proses itu dilanjutkan itu namanya penegakan hukum. Jadi tolong Bahasa kriminalisasi hati-hati betul kita mengunakannya, kriminalisasi itu terjadi bila kasus yang bukan tindak Pidana kemudian dipaksakan untuk menjadi tindak pidana, itu namanya Kriminalisasi,”ujarnya.

 Selanjutnya, Tito menegakan kemudian  berkaitan dengan hal itu upaya menghidari terjadi nya proses apa hukum ditengah-tengah sekarang ini konteksasi politik dan mengindari apparat hukum melaksanakan proses hukum nanti bisa berdampak pada ekstasi politik .” Saya selaku kapolri mengajak dan menghimbau kepada para penegak hukum lainnya Kejaksaan, KPK, Koordinasi dengan Bawaslu mari kita sama-sama kalau sudah ada penetapan pasangan calon tanggal 12 Febuari kalau sudah ada penetapan calon jangan diganggu dengan pemanggilan-pemanggilan proses hukum  karena dengan pemanggilan itu bisa mempengaruhi proses semokrasi , porses kontekstasi yang mungkin bisa jadi tidak fair karena akan mempengaruhi opini public,” tegasnya .

 Untuk itu, Tito menjelaskan Itu harus Fair kecuali kalau terjadi Operasi Tertangkap tangan (OTT) misalnya dugaan penyuapan oleh pasangan calon kepada apa atau kapasitas dia sebagai misalnya Kepala Daerah ketangkap tangan melakukan pelanggaran tindak pidana korupsi dan lain-lain.” Kecuali itu, tetapi kalau proses-proses pemanggilan  saksi, tersangka dan saya berpendapat supaya lembaga-lembaga penegak hukum nanti dimanfaatkan dalam konteksi politik dalam rangka melakukan karakter asonitaion (pembunuhan karakter) black campation menjatuhkan orang tertentu kita fair tidak usah dilakukan proses hokum dulu artinya ditunda sampai pilkada selesai,” jelasnya.

 Lebih lanjut, Tito menandaskan Pilkada sudah selesai dan terpilih halnya proses hukum terpilih proses hukum dilanjutkan  sekali lagi pesan yang dulunya.” Jadi pesan pentung dari saya yang mungkin bias dicatat Kapolri mengajak lembaga-lembaga penegak hokum lainnya baik dari Kejaksaan,KPK, pajak mungkin atau Bawaslu  dan saya ingin melakukan lobby dan mengundang bersama-sama buat Mou  untuk menjaga netralitas kita sebagai alat politik begitu dan kita  berMOu supaya proses hukum para pasangan yang sudah ditetapkan ikut ditunda samapai pemilu yang sedia selesai,” tandasnya. (vk)          

Tuesday, 26 December 2017 16:21

Deddy Mizwar Terancam Terdepak PAN dan PKS Ngikut Prabowo

Written by

BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Peta politik pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa barat 2019 makin dinamis setelah Golkar meninggalkan Ridwan Kamil dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendepak Deddy Mizwar.  Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago memprediksi PKS dan Partai Amanat Nasional (PAN) akan mengikuti Gerindra sebagai pengusung Mayjen (Purn) Sudrajat pada Pilgub Jabar 2018. Pasalnya, kedua partai itu sudah menjalin kesepakatan koalisi dengan Gerindra pada Pilgub Jabar.

Namun, yang jadi pertanyaan saat ini adalah calon pendamping Sudradjat. Pangi menduga Sudradjat akan diduetkan dengan kader PKS yang sudah memiliki akar atau basis cukup kuat di Jabar. Menurut Pangi, saat ini ada dua kader PKS yang berpeluang mendampingi Sudrajat. Yakni Ahmad Syaikhu dan Netty Heryawan.

“Sekarang posisinya kan cuma PKS yang masih menggantung, belum clear apakah mengusung Netty atau Syaikhu," ujar Pangi kepada wartawan , Senin (25/12).Diketahui, Syaikhu merupakan wakil Wali Kota Bekasi. Sementara Netty adalah istri Gubernur Jabar Ahmad Heryawan.Sebelumnya, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Presiden PKS Sohibul Iman menandatangani kesepakatan kerja sama pada pilkada di lima provinsi termasuk Jabar. 

        Menurut Pangi, kerja sama itu jelas tidak menguntungkan bagi Deddy Mizwar yang sebelumnya digadang-gadang PKS dan PAN.Dengan demikian, kata Direktur Voxpol Center itu, bila poros koalisi yang dibangun Gerindra itu tak berubah, maka Sudrajat akan berduet dengan kader PKS untuk Pilgub Jabar. “Sangat mungkin akan terbentuk poros baru Sudrajat-Syaikhu atau Sudrajat-Netty," pungkas Pangi.(im)

 

 

 

Monday, 25 December 2017 17:14

Prabowo Bicarakan Dengan Koalisinya Terkait Pilgub

Written by

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan, kadernya yang juga anggota DPR, Moreno Suprapto belum dipastikan maju di Pilkada Jawa Timur 2018 mendatang."Moreno belum," kata Prabowo di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupan, Jakarta Selatan, Minggu (24/12/2017) malam.

         Menurut dia, Moreno sendiri belum pernah mengatakan kepadanya bahwa ingin maju di Pilkada Jatim. Sejauh ini, kata dia, Moreno hanya diusulkan oleh generasi muda di internal partainya."Itu ya gagasan anak-anak muda. Moreno sendiri belum menyatakan ingin maju," ujar Prabowo.Kedatangan Prabowo Subianto ke DPP PKS dalam rangka membahas beberapa agenda Pilakda serentak 2018. Selain, Prabowo, hadir juga Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Suparno. Eddy datang 20 menit setelah kedatangan Prabowo. Keduanya disambut langsung oleh Presiden PKS Sohibul Iman.

Bahas Calon Gubernur

                Ketua Majelis Syuro DPP PKS Salim Assegaf Al Jufri, Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto saat deklarasi Anies dan Sandiaga sebagai Cagub dan Cawagub DKI Jakarta 2017 di Jakarta, Jumat (23/9). (Liputan6.com/Yoppy Renato)

Prabowo Subianto mendatangi Kantor DPP Partai Keadilan Sehahtera (PKS), dalam rangka konsolidasi Pilkada serentak 2018. Mengenakan baju cokelat lengan pendek dipadu celana dan sepatu pantofel hitam, Prabowo turun dari mobilnya, Lexus putih B 17 GRD. Mantan Danjen Kopassus ini langsung disambut Presiden PKS Sohibul Iman yang mengenakan batik nuansa abu-abu hitam cokelat. "Untuk membahas beberapa masalah. Ini kan sudah mendekati pendaftaran calon gubernur, ya kita harus selesaikan. Kita bisa kerja sama PKS dan PAN," kata Prabowo di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu malam. Prabowo tiba di Kantor DPP PKS sekitar pukul 19.45 tanpa didampingi elite partainya.

Umumkan Pasangan Calon

 

                Prabowo dan Sohibul Iman Pada kesempatan itu, Prabowo menyampaikan kemungkinan besar pihaknya akan mengumumkan pasangan calon untuk Pilkada Jawa Barat dan Jawa Tengah 2018 malam ini. "Ya ini malam ini. Insyaallah kita putuskan," kata Prabowo. Namun saat ditegaskan lebih lanjut, mantan Danjen Kopassus ini justru menjawab dengan kelakar khasnya dibarengi suara tawa. Prabowo juga menyebut kedatangannya ke DPP PKS bukan bentuk koalisi. "Hahaha, enggak saya kira ini pertemuan. Bukan, bukan, ini bukan koalisi, ini persaudaraan," kelakar Prabowo.(as)

Monday, 25 December 2017 17:02

Dedi Siap Buat Poros Baru Untuk Pilkada Jabar

Written by

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan, partai beringin akan mengumumkan mitra koalisi yang akan membentuk poros baru di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat dalam tiga hari kedepan atau pada Kamis 28 Desember 2017.

"Kita lihat dalam dua atau tiga hari ke depan (kita umumkan) siapa yang diminati dan diinginkan oleh publik," kata Dedi pada wartawan di , Jakarta Pusat, Senin (25/12/2017).

Dedi menilai, penetapan pencalonan di KPUD Jawa Barat pada 9 Januari 2018 masih relatif sangat lama bagi partai politik untuk menentukan sikap dalam kontestasi Pilgub Jabar. Menurut dia, para calon di Tanah Pasundan harus memiliki strategi yang baik guna terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dalam Pilkada serentak 2018 yang dilakukan di 171 daerah Indonesia.

‎       "Saya sih tidak memiliki kriteria apapun dalam koalisi Partai Golkar yang penting orang yang diusung dapat diterima pasar. Ada 11 juta diperkotaan dan 22 desa dan (calon) harus ada menggambarkan keragaman itu," jelasnya.

Dedi menjelaskan, masalah yang ada di Jawa Barat‎ adalah telah hilangnya indentitas dari satu daerah ke daerah yang lain. Sebab itu, ia berharap sosok Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat ke depan harus mampu mengembalikan image antar-wilayah.

"Karena itu penting bagi pembangunan wilayah karena menghasilkan produk dan kalau kita bicara hari ini apa sih brand kita?" sambungnya.

"Banjir yang tidak selesai, longsor, pantai sudah tidak indah karena pasirnya dikeruk dan hutan terbabat padahal ini ongkosnya tinggi dari pemerintah. Perkembangan ekonomi dan kesenjangan itu harus diselesaikan. Ini harus segera dituntaskan," tukas Dedi.(as)

 

 

BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) DPP Partai Golkar mencabut dukungan terhadap Ridwan Kamil-Daniel Mutaqien sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD Golkar Jawa Barat MQ Iswara mengatakan pihaknya telah menerima surat pencabutan dukungan Ridwan-Daniel dari Wasekjen Partai Golkar Ratu Diah Hatifah sore tadi.

          Dalam surat itu disebutkan DPP mencabut dukungan dari Emil sapaan Ridwan dan Daniel karena tidak kunjung menentukan Wakil Gubernur sampai batas waktu 25 November 2017.
Iswara menuturkan, alasan lain Golkar mencabut dukungan dari Emil karena tidak berkomunikasi dengan Bappilu Jawa Barat soal pendampingnya seperti diamanatkan pengurus DPP."Namun yang tersurat seperti itu, karena tidak ada komunikasi. Ketua Bappilu Jawa Barat. Tri dari Wakil Ketua Bappilu Golkar Jabar," kata Iswara di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (18/12).

         Padahal, Bappilu Jabar menunggu kabar terkait keputusan soal calon wakil gubernur dari Emil. Bahkan, pihaknya telah menyurati Emil agar segera menyerahkan nama cawagub pada 23 November 2017. Tujuannya agar kader di tingkat bawah bisa bergerak melakukan konsolidasi dalam rangka memenangkan Emil di Pilgub Jabar.

          "Makanya kita bersurat 23 November, kader menunggu siapa cawagub, untuk cepat memenangkan Pilkada hari ini tidak ada. Padahal tinggal 18 hari lagi. Ke pendaftaran," tegasnya.
Setelah dukungan ke Emil-Daniel dicabut, Bappilu Jabar menyerahkan keputusan soal sosok yang akan didukung selanjutnya kepada DPP Partai Golkar. Namun, menurut hasil petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta aspirasi pengurus DPD, calon pengganti Emil mengerucut kepada Ketua DPD Jawa Barat Dedi Mulyadi.

          "Kalau DPD sudah membuka pendaftaran, kemudian meminta pendapat dari DPD Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, menyampaikan ke DPP. Itu tahapannya seperti itu, diatur juklak. Hasilnya mengerucut, bahwa dukungannya kepada ketua DPD," tukasnya. Pencabutan dukungan itu tertulis melalui surat yang dikeluarkan DPP Partai Golkar pada Minggu (17/12), dengan nomor R-552/Golkar/XII/2017. Surat itu diteken oleh Ketum dan Sekjen Partai Golkar pada (17/12)..

         Dalam surat itu tertulis, bahwa DPP Golkar Jabar telah menindaklanjuti keputusan DPP Partai Golkar tentang pengesahan pasangan calon kepala daerah Provinsi Jawa Barat di poin pertama, dengan mengirimkan surat kepada Ridwan Kamil untuk segera menetapkan pasangan calon wakilnya dalam Pilkada Provinsi Jawa Barat, yaitu Daniel Mutaqien dengan batas waktu 25 November 2017.

         Namun, sampai dengan batas waktu yang ditentukan, yaitu tanggal 25 November 2017 (bahkan sampai saat ini), Ridwan Kamil belum memutuskan calon wakil kepala daerah sebagaimana surat nomor :R-485/Golkar/X/2017, maka dalam rangka menjaga kehormatan dan marwah partai serta kepentingan partai Golkar, DPP Partai Golkar memutuskan untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku surat DPP Partai Golkar nomor R-485/Golkar/X/2017 tertanggal 24 Oktober 2017 (as)

 

 

 

 

 

 

BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Genderang Pilkada Jabar  kini semakin memanas semua Cagub berusaha menggandeng Cawagub sebagai pendamping dalam  Pilkada serentak 2018, tak terkecuali Ridwan Kamil (RK) yang namanya sudah cukup popular di Jabar., karena peranya sebagai walikota Bandung.Namun tidak bisa sendiri RK  memimpin Jabar, harus ada pasangan yang serasi bisa mendampingi sebagai Calon Wakil Gubernur  (Cawagub)  sehingga bisa melengkapi Gaya kepemimpinan RK  yang visionir dan sistematis.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) KH. Maman Imanulhaq yang disebut  cukup santer mendanpingi  Ridwan Kamil sebagai Calon Wakil Gubernur Jabar. Politisi lahir dari kalangan kyai muda dan pesantren ini, sangat cocok   melengkapi RK dalam memimpin Jabar. pada era millinum  ini ” Saya siap damping Ridwan Kamil ( RK) sebagai wakil Gubernur Jabar,” tandas KH. Maman Imanulhaq saat berbincang dengan koranrakyat.com Minggui (19/11) di salah satu Mall  Pasteur kota Bandung.

Dikatakan KH. Maman yang kerap dipanggil dengan Kang Maman ,  bahwa dirinya telah melakukan komunikasi dengan Ridwan Kamil, tentunya akan kita lanjuti dengan melakukan deklarasi nantinya setelah ada kesepakatan  kedua pasangan. “ Ya, kita tunggu dalam waktu yang secepatnya, kalau  bisa diawali dengan panen duren di pondok saya ” ujar pimpinan Ponpes Al – Mizan jatiwangi  Majalengka  Jabar. 

Kang Maman akan siap berbagi tugas  dengan RK bila disepakati sebagai wakilnya. Kang Maman yang berlatar belakang pesantren  merasa  terpanggil  ikut berpartisipasi dalam pembangunan manusia di Jawa Barat. Telah kita ketahui Jabar memiliki potensi besar khususnya anak mudanya dalam  dunia kreatif  cukup terkenal di tanah air maupun mancanegara. Namun Bagaimana dengan  anak muda yang lahir di pesantren anak muda di desa bisa menjadi penyumbang potensi dan  kesejahteraan di Jabar. 

Selain itu juga dari sisi religiusitas dan kebudayaan yang belum bisa optimal , bagaimana pesantren  majelis taklim dan para Dai yang harus di optimalkan.Tentunya potensi mereka harus diupayakan bisa optimal dan Negara bisa hadir. Tentunya dengan melalui program yang tepat sasaran, teruji sehingga bisa  meningkatkan potensi mereka, serta  mampu meningkatkan kesejahteraan dan sumber daya mereka.

Selain itu juga persoalan budaya bisa di optimalkan, karena akan bisa menyumbangkan dalam bidang pariwisata, karena  pariwisata saat ini bisa sebagai merupakan penyumbang terbesar kalau dibanding Migas maupun Kelapa Sawit. Disinggung juga  soal  TKI di Jabar ini cukup banyak , harapanya bisa terkurangi dan lebih cenderung bekerja di Negara sendiri“ Apalagi Kita kan cukup tahu bahwa warga Jabar cukup kreatif  yang terkenal dengan mandiri punya kepercayaan dan Mandiri ( Binangkit red) yang harus dibangkitkan,” ujar  anggota DPR RI dari Fraksi PKB kelahiran  Sumedang ini.

                Selain itu dikatakan juga oleh Kang Maman yang juga pimpinan Ponpes Al Mizan, Jatiwangi Majalalengka , secara tinjauan NKRI Jabar merupakan salah satu propinsi terbesar di Indonesia dan bisa sebagai penyokong Jakarta. sebagai putra daerah  yang berasal dari Jabar saya sangat terpanggil untuk  bisa ikut menyumbangkan pikiran bagaimana memajukan Jabar, khususnya beberapa daerah yang ada dikawasan pantura maupun Jabar Selatan,” ujar

Dikatakan juga seluruh  infrastruktur yang ada  di Jabar harus dioptimalkan sebagai   penguat  pembangunan sumberdaya manusia  diantara Bandara  Kertajati  dan pelabuhan di Katimban Subang  serta  perlu dikembangkan kebeberapa daerah lain ,yang bisa untuk menguatkan sumber daya manusia. Sementara Disampaikan juga persoalan MCK yang telah menjadi program riilnya bila nanti jadi Cawagub Jabar akan dijadikan program  riil di pemerintahanya termasuk dalam bidang Kesehatan dan Pendidikan.(eas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERANG,(KORANRAKYAT.COM) , Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen IKP Kemkominfo) Rosarita Niken Widiastuti mengimbau untuk seluruh masyarakat menggunakan media sosial (Medsos) secara bijak dan benar.

Dalam dialog interaktif melalui kepada Media di pertunjukan rakyat Wayang Golek di Lapangan bola Kalumpang, Ds. Padarincang, Kec.Padarincang, Kab Serang, Sabtu (21/10/2017) malam, Niken mengajak masyarakat memilih dan memilah informasi serta melakukan verifikasi terhadap informasi di medsos, mengingat banyak konten mengandung ujaran kebencian, hoax, fitnah, menghasut, provokasi yang berpotensi memecah belah dan mengadu domba bangsa.

Acara ini adalah bagian dari kegiatan literasi dan edukasi bermedsos oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo untuk mencerahkan masyarakat dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

           Untuk melawan hoax, Dirjen IKP Kemkominfo mengajak masyarakat memproduksi konten informasi yang positif. Selain itu, Niken juga mengimbau masyarakat berpedoman kepada Fatwa Medsosiah Majelis Ulama Indonesia (MUI). “Masyarakat yang berinteraksi melalui medsos harus memperkokoh kerukunan baik internal umat beragama, antara umat beragama, maupun antara umat beragama dengan pemeritah,” ujar Niken. Nenghadapi hoax, Dirjen IKP meminta masyarakat tidak menyebarkan informasi bersifat memprovokasi dan mengadu domba. “Informasi yang tidak benar berpotensi merusak semangat kebinekaan,” tegas Niken.

Sementara, anggota Komisi I DPR RI Yayat Y. Biaro mengajak masyarakat bijak menggunakan media sosial dan mengedepankan semangat bergotong royong serta memelihara suasana yang harmonis dalam kebidupan bermasyarakat. Kemkominfo telah melakukan literasi media sosial bekerja sama dengan Komisi I DPR RI, MUI, KWI, PGI, Walubi, PHDI dan perguruan tinggi di berbagai kota-kota di Indonesia

 

 

 

 

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) –Menjelang Pilkada serentak 2018, Kapolri Jendral  Tito Karnavian mengingatkan  pejabat Polri  yang nyalonkan  Gubernur atau walikota serta bupati untuk mengundurkan diri dari Polisi. Agar tidak terjadi konflik kepentingan di Internal Polisi.  

Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian  ditemui di Mabes Polri, Jumat (20/10)2017 mengatakan dan meminta agar anggotanya yang ingin menjadi calon kepala daerah pada Pemilihan Kepala Daerah 2018 segera mengundurkan diri dari kepolisian.Sejumlah perwira Polri mencalonkan diri sebagai peserta Pilkada 2018. Sesuai prosedur yang berlaku di internal Polri, maka anggota tersebut harus melepas atributnya sebagai polisi."Saya berharap kepada teman-teman yang mendaftar sebaiknya kalau sudah positip  mau mendaftar, secepat mungkin mengundurkan diri supaya tidak terjadi conflict of interest," ujarnya.

Selanjutnya,  Tito  menegaskan  ada khawatir jabatan sebagai anggota Polri akan dimanfaatkan calon tersebut untuk memikat publik. Padahal, polisi kedudukannya netral dalam berpolitik."Tapi aturan itu (segera mundur) belum ada. Sekali lagi, ini imbauan saya," tegasnya.

Untuk itu, Tito menjelaskan saya telah mendapat laporan dari sejumlah anggotanya yang akan berpolitik.Salah satu perwira tinggi Polri yang sudah resmi mencalonkan diri adalah Komandan Korps Brimob Irjen Murad Ismail. “Murad diusung oleh Partai Nasdem sebagai calon gubernur Maluku,” jelasnya.

Jadi, Tito menandaskan dan meminta agar para perwira tidak lagi menjadi anggota Polri pada awal Februari 2018."Kalau sudah penetapan pasangan calon, otomatis harus bukan lagi anggota polisi," tandasnya. (vk)

 

 

Wednesday, 18 October 2017 03:49

UMM Gelar Festifal Kebangsaan

Written by

MALANG(KORANRAKYAT.COM) , Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI)  kerja  bareng dengan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) serta Universitas Ma Chung pertemukan UMKM dan Investor dalam helatan festifal Kebangsaan kegiatan berlangsung selama dua hari (17-18/10) 2017 berlangsung di UMM Kota Malang.

Rektor UMM Fauzan mengatakan , semangat yang diusung dalam Festival Kebangsaan tersebut untuk mengangkat rasa nasionalisme yang kokoh. "Semangat yang kami usung dalam festival ini untuk mengembalikan trah dan nasionalisme di tengah krisis identias yang sedang melanda bangsa Indonesia," ujarnya..
           Festival Kebangsaan yang digelar selama dua hari dengan   mengambil tema "Inovasi-Hilirisasi Hasil Riset dan Pengabdian Masyarakat Menuju Indonesia Berkemajuan" tersebut, juga digelar produk UMKM serta inovasi dan hasil riset mahasiswa maupun peneliti dari Tanah Air.

Kegiatan tahunan yang diprakarsai Direktorat Penelitian an Pengabdian pada Masyarakat (DPPM) tersebut, diikuti sekitar 190 peneliti dari berbagai bidang keilmuan dari seluruh Indonesia.

Ketua Panitia Festival Kebangsaan M Irfan menambahkan Festival Kebangsaan tersebut juga membuka ruang antara pengusaha UMKM dari kalangan mahasiswa maupun masyarakat umum dengan para investor melalui ajang gelar produksi dan inovasi.

Menurut dia, Festival Kebangsaan yang juga diikuti dengan Seminar Nasional tersebut juga membuka ruang dan kesempatan emas bagi kedua belah pihak, bahkan pengusaha UMKM bisa menimba ilmu dan memperdalam pengetahuan terkait inovasi terkini yang bisa dikembangkan untuk menambah nilai jual produknya.

"Ajang ini merupakan kesempatan emas bagi UMKM dan pengusaha yang terlibat. Bagi UMKM, mereka dapat memamerkan inovasinya, sedangkan bagi para pengusaha (investor) dapat mencari UMKM untuk digandeng mengembangkan dananya dalam berinvestasi," ujarnya.

Selain diikuti sekitar 190 peneliti, Festival Kebangsaan dan gelar produk itu juga diikuti lebih dari 50 produk UMKM milik masyarakat umum maupun mahasiswa.

Selain pameran (gelar produk), Festival Kebangsaan ang dipusatkan di hall UMM Dome itu juga diisi dengan parallel season bagi para peserta seminar yang mengundang mengundang beberapa pembicara pakar di bidangnya, antara lain Dr  Jumain Appe (Dirjen Penguatan Inovasi-Kemenristek Dikti) dan Dr Indra Wahidin (Wakil Ketua Perhimpunan INTI).

Selain itu juga ada Dr Bayu Prawira, Hie (Executive Director Intellectual Bussiness Community), Jhon Hardi (Konseptor dan Pendiri Forum CSR Jawa Timur), Prof Dr Rahayu Hartini,  (Guru Besar Hukum Bisnis UMM), Hero Wijayadi (Meme Florist Go Digital), Andy Djojo Budiman (Integrated Retail Application/ IREAP), Djoko Kurniawan (Bisnis Konsultan) dan Abraham Lembong (Investor Advisor).(an)

 

 

 

 

 

 

MALANG(KORANRAKYAT.COM)  Masyarakat pengidap penyakit  HIV/ AIDS tak perlu harus takut atau malu  untuk berobat.Karena bila terlambat berobat maka ajal yang akan menjemput. Karena penderita penyakit HIV/ AIDS tak ada pelanggaran hukum seperti kasus narkoba.  Hasil  temuan di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang  penyakit yang virus ganas itu justru  banyak diidap oleh ibu rumah tangga dan kalangan Pegawai Negeri Sipil ( PNS), baik TNI maupun Polri termasuk lumayan tinggi.”  Kalau bisa kita terdeteksi secara dini akan lebih mudah dipantau dan di obati, “ tandas Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang  Dr. dr. ASIH TRI RACHMI NUSWANTARI, MM pada wartawan koranrakyat Jumat (6/10)

Dikatakan  dr. Asih penyakit  HIV/AIDS bisa seperti gunung es, kalau  suaminya terkena penyakit bisa menular ke anak dan istrinya dan tidak selalu melakukan hubungan sexsual, penularan bisa juga dengan melalui jarum suntik  bagi pecandu narkoba.” Yah kalau penggunaan jarum suntik secara bergantian, maka tak menutup kemungkinan akan tertular.Oleh, karenanya dengan terdeteksi dini maka penderita akan bisa meningkat kualitas hidupnya.

Hingga Juni 2017, tercatat ada 219 penderita HIV/AIDS wajah baru yang ditemukan. Rinciannya, Januari ada 42 kasus, Februari  34 kasus, Maret 34 kasus, April 40 kasus, Mei 42 kasus, dan Juni 27 kasus. Dari jumlah tersebut sebesar 63,9 persen atau 140 orang penderita melakukan pemeriksaan secara sukarela. Sedang 79 orang lainnya melakukan pemeriksaan atas inisiasi petugas Dinkes. Tingginya angka penderita yang terdeteksi itu menempatkan Kota Malang menjadi nomor dua tertinggi di Provinsi Jawa Timur setelah Kota Surabaya.  Data  penderita  HIV/ AIDS  terbaru dari unsur   Ibu Rumah Tangga 236 ,Karyawan Swasta 191, Siswa/Mahasiswa 104, Tenaga Non Profesional/Karyawan 101, Wiraswasta/Usaha Sendiri   90, Anggota TNI/Polri  53, Buruh Kasar 43, Bekerja 42, , WPS 2S sopir/Kernet 25 Narapidana, Petanian/Pertenakan/Pelayaran 21  Pegawai Negeri Sipil 20 Tenaga Profesional Non Media     12

Diungkapkan juga oleh Asih  sebagaimana data dari Dinkes Kota Malang, dari total 3.858 penderita HIV/AIDS di Kota Malang sejak awal 2005 hingga pertengahan 2017, terdapat 3.421 orang yang terjangkit virus HIV/AIDS. Mereka mengemban berbagai profesi, mulai lelaki dan perempuan pekerja swasta, buruh, petani, wiraswasta, pengusaha, PNS atau ASN, TNI/Polri, siswa/mahasiswa, guru, dosen serta pekerja seks komersial (PSK), ibu rumah tangga hingga anak-anak. Yang menyedihkan, jumlah penderita HIV/AIDS warga masyarakat umum justru lebih banyak dari perempuan PSK.

Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), seharusnya para PNS menjadi suri tauladan bagi masyarakat luas agar memerangi virus mematikan HIV/AIDS yang ditularkan melalui hubungan seks, penggunaan jarum suntik (narkoba) secara bergiliran dan transfusi darah yang tidak steril karena terjangkit virus tersebut. Penyebaran penyakit HIV/AIDS yang diidap sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, kini menjadi sorotan. Sesuai data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, jumlah akumulatif  PNS di Pemkot Malang yang terjangkit virus HIV/AIDS mencapai 20 orang. Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), seharusnya para PNS menjadi suri tauladan bagi masyarakat luas agar memerangi virus mematikan HIV/AIDS yang ditularkan melalui hubungan seks, penggunaan jarum suntik (narkoba) secara bergiliran dan transfusi darah yang tidak steril karena terjangkit virus tersebut.

“Penyakit itu kan tidak berdampak ke hak-hak ASN sebagai PNS. Jika mereka para pegawai pemerintahan masih dapat menjalankan tugas dan fungsi sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, maka kita tidak boleh melakukan diskriminasi tugas terhadap seluruh ASN,” ujar Drs Wasto SH, MH., Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang menanggapi siaran pers dari Dinkes Kota Malang

            Namun demikian, ia mengaku prihatin karena angka akumulatifnya relatif cukup tinggi. Sebab, jika sekarang ada 20 orang PNS, maka praktis suami atau isterinya juga terjangkit karena melakukan hubungan intim sebagai pasangan suami-isteri (pasutri). Jika si penderita mengumbar nafsu bejatnya dengan orang lain, maka orang lain itu juga dipastikan akan tertular. “Itu masuk teori gunung es. Yang nampak 20 bisa jadi yang mengidap minimal dua kali lipat karena ada pasangannya,” ujar Wasto.

 Ia berjanji secepatnya melakukan koordinasi dengan Dinkes guna melokalisir ancaman virus tersebut. Ini sesuai hasil rapat koordinasi (Rakor) Dinkes pekan lalu dengan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS. Pastinya Pemkot Malang konsern terhadap peningkatan kesehatan masyarakat, termasuk dengan HIV/AIDS, tandasnya.

HIV/Aids selama ini menjadi penyakit yang menjelma seperti busur panah, tak pandang bulu menyasar berbagai kalangan, baik itu masyarakat umum, Pegawai Negeri Sipil (PNS) pegawai swasta, bahkan juga aparat penegak hukum Polri maupun TNI di berbagai daerah, termasuk juga Kota Malang. Di Kota Malang data yang dihimpun dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang ada 53 anggota Polri dan TNI mengidap penyakit mematikan yang menggerogoti daya ketahanan tubuh tersebut.Angka 53 pengidap dari kalangan aparat penegak hukum ini tak disangka bisa menempati posisi ketiga dari semua profesi yang juga terdapat dalam daftar penderita HIV/Aids.

                Menanggapi hal itu, Kapolres Malang Kota AKBP Dr.Hoirudin Hassibuan.SH.Mh mengatakan, bahwa ia  merasa kaget dengan adanya data tersebut, sebab jajaran anggota polisi di bawahnya termasuk dalam daftar penderita. Selama ini, dijelaskannya, dari Institusi Kepolisian tak pernah lelah selalu menegaskan kepada anggota untuk selalu menjauhi hal-hal yang bisa menyebabkan penyakit mematikan tersebut seperti narkoba, seks bebas."Selama ini, pencegahan setiap waktu, setiap pagi selalu kita berikan imbauan agar para anggota tidak sembarangan dan menjauhi hal-hal tersebut, tidak main-main sama pemicu-pemicu penyakit itu, ngeri itu, bahaya sekali," ungkap Mantan Pamen Densus 88 itu.

Selama karirnya menjadi seorang polisi dan memimpin di satu tempat, perwira polisi pemilik dua melati di pundaknya ini, belum pernah menjumpai dimana terdapat anggotanya mengidap penyakit mematikan tersebut. "Saya juga belum tahu datanya itu, baru tahu ini. Selama ini, pengalaman saya juga belum pernah menjumpai anggota sakit HIV/Aids. Nanti akan kami cek dulu data dari Dinkes," tandasnya.(an)

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Pemerintah akan selalu memegang teguh TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 dengan tidak memberi ruang kepada Partai Komunis Indonesia (PKI). “Artinya apa? Komitmen kita, komitmen saya, komitmen pemerintah jelas karena di TAP MPRS Nomor 25 Tahun 66 jelas bahwa PKI dilarang. Jelas sekali,” ucap Presiden kepada jurnalis setelah memimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2017 di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya Jakarta Timur pada hari Minggu 1 Oktober 2017.

         Oleh karenanya Presiden mengingatkan semua lapisan masyarakat untuk memegang teguh Pancasila serta menjaga persatuan dan kesatuan. “Jangan sampai sejarah kelam kekejaman PKI itu terulang lagi. Jangan beri ruang kepada ideologi-ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila,” ujarnya. 

      Lebih lanjut Presiden mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersinergi membangun bangsa. “Saya mengajak seluruh komponen bangsa dan saya perintahkan kepada TNI, Polri serta seluruh lembaga-lembaga pemerintah untuk bersama-sama bersinergi membangun bangsa, membuat rakyat tenang dan tenteram dan bersatu padu menghadapi persaingan kompetisi global,” tutur Kepala Negara. 

 *Pimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2017*

 Pagi itu, tepat pukul 08.00 WIB Presiden Joko Widodo memimpin upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2017 di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya Jakarta Timur. 

         Presiden yang tiba di Halaman Monumen Pancasila Sakti pada pukul 07.45 disambut oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dan langsung menuju ruang tunggu utama. Di ruang tunggu utama telah hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla.

       Tak lama setelah itu, Presiden dan Wapres berjalan menuju tempat upacara dengan berjalan kaki dan Presiden langsung menuju mimbar upacara. Sementara itu di lapangan upacara telah tampak berbaris rapi pasukan upacara.

         Dalam upacara itu, Naskah Pancasila dibacakan oleh Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibacakan oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah membaca dan menandatangani Naskah Ikrar dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin membacakan doa yang menjadi penutup rangkaian acara.

       Sebelum meninggalkan tempat upacara, Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo beserta Wapres dan Ibu Mufidah Jusuf Kalla mengunjungi rumah penyiksaan dan sumur maut. Setelah itu, beramah tamah dengan Keluarga Pahlawan Revolusi dan mendengarkan persembahan lagu-lagu perjuangan oleh Aubade.(eas)

 

 

     MALANG(KORANRAKYAT.COM)  International  confrence on education &training (3rd ICET)  dengan  tema  Global and Local Based  Education And Training  akan diselenggarakan oleh  Fakultas ilmu pendidikan Universitas Negeri Malang  akan berlangsung selama dua hari pada tanggal 30 Sampai  1 Oktober 2017 bertempatdi  Royald Orchid Garden Hotel seperti disampaikan Dekan Fakultas Ulmu Pendidikan  Prof. Dr. Bambang  Budi Wiyono , MPd  pada koranrakyat.com di ruang kerjanya Kamis (28/9).  

            Dikatakan  Prof  Bambang bahwa  International  conference  education & training ini  diselenggarakan setiap tahun dan sekarang merupakan tahun ke tiga.  Tujuan  kegiatan untuk  menelah,  mengupas serta mengkaji  sistem pendidikan secara global maupun lokal.

         Sedangkan  persoalan yang banyak  diperbincangkan diantaranya sistem pendidikan  yang berkarakter , penguatan pendidikan serta managemen pendidikan. Selain itu juga akan ditelaah  persoalan pendidikan di Indonesia kedepan  harapanya   bisa munculkan gagasan  bagaimana sistem pendidikan yang baik serta bisa mencari solusinya, termasuk  pengelolah pendidikan kedepan  dan  penggunaan teknologinya  juga jadi bahasan dengan harapan  bisa pas dan mampu meningkatkan   kualitas pendidikan.

         Dalam sub domain dikupas  soal  pendidikan anak usia dini , pendidikan dasar  dan pendidikan khusus dan pendidikan non formal dan program bimbingan dan konseling. Sedang nara sumber dari Canada, Autralia, Malaysia dan Korea  Selatan dan Indonesia. Dengan adanya nara sumber dari beberapa Negara itu diharapkan bisa shering  hasil riset dimana saat ini sudah ada 57 hasil riset dari empat  Negara yang siap untuk di sheringkan.

            Secara terpisah  DR. Suharyanto , MM. Mpd Ketua pan penyelenggara dari International  conrence on education & training (3rd ICET) mengatakan pematerinya diantaranya  Prof. Drs H. M Nasir, Msi, Akt, Phd (Ministry of Researc , Tecnology and Heagher education of The  Republik Indonesia) ,  Professor Shabaz Khan ( University Of Camberra, Australia Director  Office Unisco Jakarta – Regional Bureau for asia and the Pasific),  Dr.Miroslava  Majtanova ( Senior  Lecturer of Bchelor  Degree Program  at University Putra Malaysia) , Professor Kim Hui Lim (Hankuk University Of Foreign  Studies- Seoul, Korea),Christopher Allen  Woodrich ( chief administrative coordinator , International , Indonesia forum , Canada)  

Sedangkan jumlah peserta yang bakal hadir  sekitar 124 orang dari 4 negara Termasuk 57 orang dari peneliti yang  telah menyerahkan hasil risetnya. Sementara  peserta lain dari unsur dinas pendidikan,Pengawas, Pemerhati dan LSM.(an)

 

 

 

   
MALANG(KORANRAKYAT.COM)  Sejumlah  kalangan intelektual sepakat adanya usulan agar film Gerakan 30 September diputar kembali. Tujuan diputarnya film itu tidak lain bagaimana memberikan informasi dari senior ke yuniornya., dari generasi tua ke generasi muda, sehingga akan mengerti sejarah Gerakan 30 September,  ". tandas Rektor Universitas  Negeri Malang Prof Dr. AH Rofiuddin  MPd pada koranrakyat.com  Selasa (26/9)  di kantor  Rektor Universitas Negeri Malang.

            Dikatakan  Rektor  informasi tentang sejarah memang sangat diperlukan bagi generasi muda  ataupun bangsa Indonesia, Karena dengan tahu sejarah  akan bisa berfikir kedepan, Disinggung perlu adanya pelurusan  dalam film sejarah G 30 September.” Apa memang ada yang bengkok, kok perlu diluruskan”, ujarnya.

            Kalau memang ada pelurusan tak ada masalah, namun jangan sampai menyimpang  dari substansi yang ada . Tentunya harus dikumpulkan para ahli sejarah, yang memiliki contain tersebut. “ Yah tentunya tidak mudah untuk meluruskan, sejarah harus ada penelitian para pakar sejarah,” ujarnya.

               Sementara sebelumnya Prof. Dr. Din Syamsuddin Ketua PP Muhammadiyah   mengatakan persoalan Gerakan 30 September merupakan sejarah kelam yang tidak mungkin dilupakan atay dihilangkan.. Apalagi pemberontakan G30 S tidak hanya sekali dalam perjalanan bangsa ini.  Di  katakan menonton film G 30 S sangat penting dan perlu., sehingga kita tak akan melupakan sejarah bahwa PKI itu pernah  mellakukan pemberontakan termasuk  di Madiun pada trahun 1948 dan banyak dibeberapa daerah di Jatim dan beberapa daerah lain.  

              Masih dikatakan Din nonton film G30S  PKI bagian dari upaya penyadaran pada generasi muda bahwa peristiwa kejam itu pernah terjadi. Din Mengajak siapapun untuk tidak menutup nutupi, apalagi menghilangkan" karenanya penyadaran bangsa terutama generasi baru dan generasi penerus, bahwa perna terjadi peristiwa kelam dikehidupan bangsa ini.Oleh karenaya jangan ditutup tutupi, karena ini fakta sejarah.tandasnya.  

             Din menilai aneh dan bertanya-tanya, jika muncul sebagian pihak yang keberatan dengan ajakan nonton film tersebut. Padahal sejarah bagian dari pelajaran yang tidak boleh dilupakan, agar tidak kembali terjadi. "Saya justru bertanya kalau ada orang yang tidak setuju. Kenapa tidak setuju, kepada generasi penerus yang ingin mengetahui fakta sejarah yang perlu menjadi pelajaran bagi kita ke depan," urainya.

          Sementara adanya beberapa pihak mempunyai keinginan untuk membuat versi baru film Gerakan 30 September Din,tidak mempersoalkan namun Din  mengingatka jangan merombak subtasinya.Jangan sampai revisi itu dijadikan seperti film Pop, yang akan menghilankan substasi yang sebenarnya.” Yah jangan sampai dirubah subtasinya menjadi film Pop, karena sebetulnya film yang ada sebetulnya sudah diperhalus,kalau dibanding kejadian yang sebenarnya akan lebih keras, “ujar Din. (an)     

 

 

 

 .

  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  Next 
  •  End 
Page 1 of 5

Gaya

Face Book Galleries

JAKARTA(KORANMRAKYAT,COM) Disayangkan duta anti Narkoba malah terjerat narkoba. Artis Roro Fitria yang masuk dalam...
  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) -  Aksi kejahatahan  penyeludupan narkoba  yang dilakukan sudah ke enam kali yang...
  MAKASAR(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo mengingatkan agar dalam bekerja harus fokus dan memiliki prioritas...
  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Penangkapan  Pejabat Lampung Tengah menambah panjang sederetan  sepekan Bupati serta...
    MALUKU(KORANRAKYAT.COM) Mengakhiri kegiatan kunjungan kerjanya di Provinsi Maluku, Presiden Joko Widodo...
  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Komitmen Freeport membangun smelter di Gresik belum Direalisasikan . Oleh karena itu,...
SURABAYA(KRJ.COM) Genderang Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Timur mulai memanas, pada saat pengundian nomor di hotel...
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) -,Kendati dalam rapat ditemukan banyak oknum jaksa yang  menyalagunakan wewenang, seperti...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung memeriksa mantan Direktur Utama...
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Bea Cukai dan Badan Nasional Narkotika (BNN) mengamankan 110,8 kg Sabu dan 18.300  butir...