Headline News

Presiden Jokowi Lantik Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku
Last Updated on Apr 24 2019

Presiden Jokowi Lantik Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku

    JAKARTA,kORANRAKYAT.COM Presiden Joko Widodo melantik Murad Ismail dan Barnabas Orno masing-masing sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku. Pelantikan keduanya berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 24 April 2019.Keduanya dilantik berdasarkan Keputusan Presiden...
Dituding Buat Quick Count Palsu dan Terima Rp 450 Miliar , Burhanuddin Lapor Ke Bareskrim
Last Updated on Apr 24 2019

Dituding Buat Quick Count Palsu dan Terima Rp 450 Miliar , Burhanuddin Lapor Ke Bareskrim

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Merasa diserang akunnya oleh ribuan akunt dituding menjadi dalang quick count palsu ditayangkan di televisi-televisi dan menerima bayaran Rp 450 Miliar dalam rangka menjalankan operasi quick count dengan memakai strategi postrouf. Itu tidak benar alias Hoaks dan...
Polri Tegaskan Siap Investigasi Akun Penyebar Video Pembakaran Surat dan Kotak Suara di Papua
Last Updated on Apr 24 2019

Polri Tegaskan Siap Investigasi Akun Penyebar Video Pembakaran Surat dan Kotak Suara di Papua

    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM -Upaya untuk membuktikan berita hoaks yang disebarkan dalam video   pembakaran surat dan kotak suara pemilu di Distrik Tingginambut, Papua. Oleh karena itu ,menjadi tugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua               Kepala Biro...
Polri Tegaskan Beredar Kabar Kantor KPU di Palembang Dibakar Itu Hoaks
Last Updated on Apr 24 2019

Polri Tegaskan Beredar Kabar Kantor KPU di Palembang Dibakar Itu Hoaks

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Gonjang ganjing ada pembakaran di Sumatera Selatan, akhirya kini Polri memastikan kabar kantor Komisi Pemilihan Umum ( KPU) di Palembang, Sumatera Selatan, yang dibakar massa adalah hoaks.                 Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi...
Situasi Pilpres Serentak Cukup Kondusif
Last Updated on Apr 21 2019

Situasi Pilpres Serentak Cukup Kondusif

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Pelaksanaan Pemilihan umum Presiden, Pemilihan Legislatif, Pemilihan DPD dan DPRD yang berlangsung dari pagi diseluruh indonesia berlngsung secara umum  kondusif, namum ada beberapa daerah sempat menghadapi kendala menyangkut  penundaan Pemilu di Papua dan Kabupaten...

World Today

  •  
    Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi Akan Bertemu

    Riyadh ( KORANRAKYAT.COM) Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi  akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran

     

 

 

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM -Upaya untuk membuktikan berita hoaks yang disebarkan dalam video   pembakaran surat dan kotak suara pemilu di Distrik Tingginambut, Papua. Oleh karena itu ,menjadi tugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua 

             Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Mabes Polri,Jalan Tronojoyo No.3,Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (24/4) 2019 mengatakan. dari hasil pendalaman juga dari Polda Papua khususnya dari Direktur Kriminal Khusus akan melakukan investigasi terhadap akun yang menyebarkan informasi tersebut dan menambah lagi narasi-narasinya," Logistik Pemilu 2019 yang dibakar tersebut merupakan sisa logistik yang tidak terpakai," ujarnya.

                  Selanjutnya,Dedi menegaskan  hal itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan surat dan kotak suara yang tak digunakan. "Langkah tersebut merupakan keputusan petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Pembakaran tersebut juga sudah dimuat dalam berita acara," tegasnya.

                    Untuk itu, Dedi menjelaskan para pemilik akun yang ikut menyebarkan hoaks tersebut, kata Dedi, dapat dijerat dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).  "Itu bisa dijerat UU ITE kepada pemilik akun yang menyebarkan berita hoaks yang tidak sesuai fakta sebenarnya," jelasnya.

                    Lebih lanjut, Dedi merinci beredar rekaman video pembakaran surat dan kotak suara di Papua. Video berdurasi lima menit itu ramai diperbincangkan di media sosial. Orang yang merekam kejadian ini menyebut, logistik dibakar lantaran kecewa pada pelaksanaan pemungutan suara. "Sebab, warga hanya mendapat surat suara pemilu legislatif dan tak mendapat surat suara pilpres,"rincinya

                          Dedi menandaskan pemungutan suara pilpres di wilayah itu menggunakan sistem noken atau ikat. Warga merasa sistem ini tidak adil. Untuk diketahui, KPU menerapkan sistem noken di 12 kabupaten di Papua. " Penetapan penggunaan sistem noken/ikat ini tertuang dalam PKPU Nomor 810 Tahun 2019 tertanggal 5 April 2019. Sebanyak 12 kabupaten ini yaitu Tolikara, Puncak Jaya, Puncak, Jayawijaya, Nduga, Paniai, Deiyai, Lanny Jaya, Yahukimo, Mambramo Tengah, Intan Jaya dan Dogiyai," tandasnya.(VK)

 

 

Sunday, 07 April 2019 15:00

Prabowo - Sandi Kampanye di GBK

Written by

 

 

JAKARTA  (KORANRAKYAT.COM)  Calon presiden nomor  urut  02 Prabowo Subianto menyebut 1 juta pendukungnya hadir dalam kampanye akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Minggu (7/4/2019).Para pendukung yang sebagian besar memakai pakaian serba putih itu memenuhi lapangan stadion dan bangku di bagian tribun.

            Prabowo juga mengatakan, sekitar ratusan ribu pendukung berada di luar area stadion, tidak bisa masuk karena keterbatasan tempat."Panitia, berapa yang sudah hadir di sekitar Senayan? 1 juta lebih," ujar Prabowo di sela-sela kampanyenya.Terkait dengan  jumlah peserta  tersebut, berapa sesungguhnya kapasitas Stadion Utama GBK, dan arena di luarnya? Direktur Utama Pusat Pengelola Kompleks Gelora Bung Karno (PPK GBK) Winarto menuturkan, Stadion Utama GBK memiliki daya tampung mencapai 78.000 kursi.

 

     “Kapasitasnya 78.000 kursi. Itu total untuk semua kelas penonton,” ujar Winarto ketika dihubungi wartawan , Minggu (7/4/2019)Di samping itu, area di dalam stadion yang bisa digunakan untuk menampung orang jika ada perhelatan di luar olahraga yaitu lapangan sepak bola dan trek atletik. Winarto mengungkapkan, secara keseluruhan, lapangan sepak bola dan lintasan atletik dirancang seluas 13.000 meter persegi.(as) 

Wednesday, 20 March 2019 23:35

Kampanye Akbar Polisi Akan Gelar Pengamanan

Written by

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM- Gelar operasi pengamanan khusus untuk memastikan bahwa kampanye akbar yang berlangsung dari 24 Maret hingga 13 April 2019 yang dilakukan personil Brimob di Papua agar berjalan  lancar. Akhirnya terjadi penembakan yang menewaskan peronil Brimob.

          Kepala Divisi Humas Polri Irjen Muhammad Iqbal di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (20/3)2019 mengatakan pihaknya akan menggelar pengamanan khusus untuk mengamankan kampanye akbar yang berlangsung dari 24 Maret hingga 13 April 2019 di Papua. "Setelah tragedi penembakan yang menewaskan personil Brimob di Papua," ujarnya

           Selanjutnya, iqbal menegaskan langkah tersebutS diambil untuk memastikan bahwa kampanye akbar. Ya jelas kita lakukan pengamanan khusus karena di situ kan daerah rawan. Sehingga jangan sampai pesta demokrasi ini diwarnai aksi-aksi itu " Salah satu cara,  Polri akan menambah jumlah personilnya untuk mengamankan Papua sepanjang masa kampanye akbar," tegasnya

            Untuk itu, Iqbal menjelaskan selain itu, Polri bersama TNI telah menyiapkan perencanaan strategis untuk mengamankan jalannya kampanye akbar di Papua. "Polri di-back up TNI sudah melakukan perencanaan pengaman strategis di daerah itu. Berbeda dengan daerah lain. (jumlah personil) Lebih banyak, saya tidak bisa sebutkan detail," lanjut Iqbal.

           Dari info yang dihimpun, seorang anggota Brimob gugur dan dua anggota lainnya terluka saat baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Nduga, Papua, Rabu (20/3/2019).

           Kapolda Papua Irjen Pol Martuani Sormin Siregar ketika di hubungi mengatakan dan   membenarkan adanya kontak senjata yang terjadi di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Rabu pagi.  “Ya benar, kontak senjata itu mengakibatkan satu anggota kami gugur,” ujarnya. (vk)

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menanggapi lembaga survei yang mengukur sikap politik para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pilpres 2019. Ia pun tak mempermasalahkan survei tersebut. Bahkan Tjahjo menghormati pilihan politik semua anak buahnya. 

          "Apapun lembaga survei kita menghargai dan menghormati. Tapi soal hari H. Tidak ada yang tahu. Itu rahasia pribadi masing-masing," kata Tjahjo di Jakarta Pusat, Kamis (17/2/2019). Meski menghormati pilihan politik para ASN, Tjahjo menegaskan bahwa sikap politik mereka tidak boleh ditunjukkan di depan publik. Misalnya semua ASN dilarang ikut kegiatan kampanye. "Menurut saya, sebagai ASN harus netral. Masing-masing punya pilihan politik. Itu hak mereka," tutup Tjahjo.

 

Survei Dukungan Politik PNS

          Sebelumnya Charta Politika melakukan survei terhadap dukungan PNS hingga perangkat desa kepada calon presiden 2019. Hasilnya, PNS pendukung Jokowi mencapai 40,4 persen. Jumlah itu lebih kecil dibanding PNS yang mendukung Prabowo-Sandiaga yakni 44,4 persen. Masih ada 14,9 persen PNS yang belum memberikan dukungan suara untuk kedua calon.

            Sementara di lingkungan pegawai desa atau kelurahan, pemilih Jokowi-Ma'ruf hanya 30,8 persen. Sedangkan pegawai desa atau kelurahan yang memilih Prabowo-Sandi mencapai 53,8 persen. Masih ada 15,4 persen pegawai desa dan kelurahan yang belum menentukan sikap politiknya di Pilpres 2019.

           Survei Charta Politika ini dilakukan pada periode 22 Desember 2018 hingga 2 Januari 2019. Melalui wawancara 2.000 responden di 34 provinsi. Survei ini menggunakan metode survei acak bertingkat atau multistage random sampling dengan margin of error 2,91 persen. Tingkat kepercayaan 95 persen.(fad)

 

 

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Kesigapan yang dilakukan Penyidik Tim Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri segera melimpahkan berkas perkara tersangka BBP soal kasus berita bohong atau hoaks tujuh kontainer berisi surat suara tercoblos di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, kepada Kejaksaan. 

            Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Mabes Polri , Jakarta Selatan, Selasa (15/1) 2019 mengatakan, polisi juga telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung terkait rencana pelimpahan berkas tersangka BBP. "Secepat mungkin (pelimpahan berkas), hari ini sesegera mungkin dituntaskan untuk pemberkasan-pemberkasan. Literasinya segera dicukupi. Makanya tim koordinasi proaktif dengan Kejagung,” ujarnya

            Selanjutnya, Dedi menegaskan selain fokus menyelesaikan pemberkasan tersangka BBP, polisi tengah mendalami auktor intelektual soal hoaks tersebut. "Untuk dugaan tersangka lain masih kita dalami dari analisa rekam jejak digitalnya," tegasnya.

            Untuk itu, Dedi menjelaskan diketahui, tersangka BBP ditangkap di Sragen, Jawa Tengah, pada 7 Januari 2019. Atas perbuatannya, tersangka BBP dijerat Pasal 14 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana lantaran sengaja menyiarkan berita bohong." Ia terancam dihukum maksimal 10 tahun penjara. Selain BBP, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim telah menetapkan tiga tersangka penyebar konten hoaks itu,". jelasnya.

 

             Lebih lanjut, Dedi merinci Mereka adalah LS, HY, dan J yang masing-masing ditangkap secara terpisah di Balikpapan, Kalimantan Timur; Bogor, Jawa Barat; dan Brebes, Jawa Tengah." Hoaks mengenai tujuh kontainer surat suara pemilu yang sudah tercoblos tersebar melalui sejumlah platform, seperti YouTube dan WhatsApp. Salah satunya tersebar melalui rekaman suara seorang lelaki. Setelah KPU dan Bawaslu melakukan pengecekan bersama pihak Bea Cukai, dipastikan bahwa informasi tujuh kontainer surat suara pemilu yang sudah tercoblos adalah hoaks," rincinya. (vk))

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Ada 7 Kontainer berisikan kertas suara masuk melalui Pelabuhan Tanjung Priok ,Rabu (2/1)2109 itu ternyata berita hoax yang diviralkan oleh sekelompok orang. Ketika di Cek 7 kontaier tidak ada dan kertas suara saja tidak ada.  Berita Hoax akan dilaporkan ke Bareskrim.

          Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Brigjend Pol  Dedi Prasetyo  di Mabes Polri, Kamis(3/1) 2019 mengatalan  7 kontainer sempat diviralkan oleh akunt tertentu dan   tadi saya rapat di Sekneg salah satunya membahas isu tersebut dimana isu tersebut  sudah Isu itu sudah diklarifikasi itu adalah berita Hoax." Rencana hari ini Ketua KPU akan melaporkan ke Bareskrim dengan membawa data-data pendukung terkait dengan menyangkut   isu Hoax tersebut," ujarnya.

         Selanjutnya, Dedi menegaskan pada masyarakat bahwa sangat rawan  berita-berita Hoax ,sudah menjadi tren karena sebaran berita Hoax bisa mengalahkan logika masyarakat ."kenapa demikian bisa mengalahkan  semakin banyaknya berita Hoax yang ada di  media sosial bahkan itu sudah diklarifikasi  Wa  group membuat masyarakat menjadi enggan klarifikasi cek sumber yang  kredibel atau tidak , mereka langsung dengan istilahnya mengunakan  logika sindkat langsung mencoba untuk mempercayai berita-berita  yang jelas-jelas sumbernya itu tidak bisa diklarifikasi dan tidak bisa dikonfirmasi," tegasnya

          Dedi menjelaskan Kita berharap pada masyarakat untuk betul-betul semakin cerdas di dalam menerima informasi baik itu berupa visual baik itu berupa naras ataupun melalui foto dan gambar. Apa bila sumbernya tidak kredibel,sumbernya juga tidak bisa klarifikasi dan dikonfirmasi itu 100 persen adalah Hoax."Kalau masih ragu-ragu silakan bertanya pada aparat kepolisian terdekat nanti aparat kepolisian mencoba sumber tersebut mengklarifikasi dan mengkonfimasi," jelasnya

          Lebih jauh, Dedi merinci Apabila ada berita Hoax ,tadi  dari Kementerian Kominfo sudah menyampaikan dalam rapat tadi untuk segera kementerian terkait yang mengetahui sumber berita itu berita Hoax   langsung memberikan stempel Hoax  dengan tanda  Hoax warna merah. Nanti dari Kementerian Kominfo akan melakukan tak down terhadap akunt yang menyebarkan berita Hoax tersebut,' rincinya.

          Seiring dengan itu, Dedi  membeberkan dan apabila suatu peristiwa pelanggaran hukum nanti dari Direktorat Cyber  Bareskrim akan melakukan upaya penegakan hukum.  Apabila berita-berita tersebut membuat gaduh baik di Media Sosial dan di Masyarakat."Kita akan menerapkan Undang-undang No. 1 tahun 1946 pasal 14 dan 15 ancaman hukuman 3 tahun dan bisa juga kita terapkan bahwa barang siapa yang mengtransmisikan baik itu berupa tulisan atau narasi , foto atau video yang tidak sesuai fakta maka  kita kenakan Undang-undang ITE. Ancaman hukuman 5 tahun dapat didenda Rp 1 Miliar," bebernya.

        Dedi mengungkapkan Itu tidak menutup kemungkinan dari laporan Ketua KPU dan data-data nanti yang akan diikutkan  dalam laporan tersebut ya nanti penyidik nanti akan menganalisa mengasesment kalau itu merupaka fakta hukum pijakan kita adalah dari fakta hukum  untuk membangun konstruksi hukumnya .Akan diterapkan pasal apa dia nanti."Ya dalam penegakan hukum penyidik Polri selaku menerapkan asas cuality the  Low artinya setiap warga negara memilki persamaan hak dimuka hukum, " ungkapnya.

 

           Apakah menunggu laporan dulu baru memanggil, Dedi mengakui  dari itu lebih konkritnya menunggu laporan karena didukung oleh fakta dan data  dan KPU mengikut sertakan itu fakta dan data-data di miliki oleh KPU. KPU sudah menjelaskan bahwa sampai dengan hari ini KPU belum melakukan proses pencetakan Surat Suara. Jadi tidak sangat logis apabila isu tersebut disebarkan media sosial seolah-olah sudah ada cetakan surat suara yang dilakukan oleh KPU. Pada hal itu belum dilakukan oleh KPU. KPU akan mengklarifikasi itu  tersebut dengan data dan fakta yang di miliki oleh KPU."Nah KPU sudah memiliki data-data ini.dan fakta-fakta ini bahwa progresnya ada time line. Bulan ini apa targetnya  Bulan depan apa tergetnya,.Pendistribusian logistik kapan dilakukan, sangat jelas tahapan sesuai dengan pentahap pemilu yang sudah dibuat oleh KPU," akunya.

             Apakah dari laporan KPU akan mendatangi TKP tersbut di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, Dedi menandaskan tidak ada, itu tidak ada. Seperti  kontener-kontener biasa tetapi tidak ada . Dari bagian yang menerima dan bagian bertanggung jawab gudang  di kontener tidak ada menyebutkan. " Jangan sampai fakta-fakta diputar balikan yang sebenar tidak ada kemudian dibuat satu fakta baru  seolah-olah itu ada ternyata itu Hoax semuanya. Ini sangat mengganggu logika berfikir masyarakat,  " tandasnya.

 

               Kalau untuk masyarakat mau memastikan sebuah tulisan,atau gambar, Dedi menambahkam Boleh itu bisa bertanya Divisi  Humas  24 jam, ya untuk melayani setiap pertanyaan masyarak"at, Makanya Divisi Humas maupun melalui face book , Twiter, Istagram akan melayani pengaduan masyarakat  kita akan terus memberikan riterasi-riterasi secara digital dan pencerahan edukasi kepada masyarakat sebuah peristiwa dan sebuah informasi yang membuat masyarakat ragu-ragu  Silakan," tambahnya.(vk) 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Turun gunungnya Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk memenangkan pasangan Prabowo-Sandi dianggap tidak akan efektif. Bahkan diduga akan menggerus elektabilitas partai SBY. Hal lain justru dikemukakan oleh Pengamat Politik Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti. Menurutnya, dengan turun gunungnya SBY akan menyumbang elektoral kepada pasangan 02. Hanya saja, dia mengaku, tidak bisa memprediksi berapa persen sumbangan elektoralnya.

"Tentu ada ya (efek elektoralnya, Red).  Berapa persen tentu kita lihat perkembangan setelah itu. Tentu ada efeknya kalau (SBY, Red) turun langsung," ujar Ray saat dihubungi wartawan, Rabu (26/12). Ia pun menolak anggapan jika suara Partai Demokrat akan tergerus jika SBY all out mengampanyekan Prabowo-Sandi. Menurut Ray, Demokrat tetap akan menjadi prioritas juga untuk SBY.

          Oleh sebab itu, Ray menilai bahwa teknis turun gunung SBY menjadi yang paling penting untuk dikelola oleh Demokrat supaya tidak terjadi timpang tindih elektabilitas partai dengan pasangan capres-cawapres yang diusungnya. "Saya pikir tidak seekstrem itu (elektabilitas Demokrat akan tergerus, Red). Ini kan turun gunungnya secara teknis, kita belum tahu seperti apa," tukas Ray.

        "Secara awal kita harus mengatakan bahwa yang dinamakan turun gunung itu bukan berarti mereka meninggalkan Demokrat. Menurut saya teknisnya itu yang sangat menentukan," tandasnya.

           Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengatakan, sebagai mitra koalisi memang perlu membantu kemenangan capres-cawapres yang diusungnya. Namun menurut Karding, turun gunungnya SBY ini malah membuat elektabilitas Partai Demokrat menjadi anjlok. "‎Jadi yang saya khawatir memang kemudian adalah maksudnya bekerja keras itu agar elektabilitasnya naik tetapi justru semakin tergerus‎," ujar Karding (as)

 

 

Friday, 07 September 2018 13:52

Presiden Jokowi Silaturahmi Ke Istri Gus Dur

Written by

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Presiden Joko Widodo sore ini, Jumat, 7 September 2018 bersilaturahmi ke kediaman Ibu Sinta Nuriyah Wahid istri Presiden RI keempat, almarhum K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan. Presiden didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Tiba sekira pukul 16.00 WIB, Presiden disambut oleh putri kedua Gus Dur, Yenny Wahid. Keduanya kemudian masuk rumah untuk bertemu dengan Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid.

Presiden mengaku bahwa ini bukan kali pertama berkunjung ke kediaman Gus Dur. Kunjungan Presiden ini juga bertepatan dengan hari lahir Gus Dur.

"Ya saya ke sini tidak sekali dua kali ini. Kalau tidak keliru seingat saya sudah yang keempat," kata Presiden seusai pertemuan.

Selain itu, Presiden juga ingin mengetahui kabar Ibu Sinta Nuriyah. Presiden pun sempat menyantap bubur merah putih yang disuguhkan.

"Juga ingin mengabarkan mengenai kesehatan beliau, alhamdulillah diberikan kesehatan yang baik dari Allah SWT," ungkapnya

Tak hanya itu, pada kesempatan ini Presiden juga bertemu dengan tokoh-tokoh dari Madura. Presiden menuturkan, mereka memberi masukan terkait keluhan mahalnya tarif jembatan di Suramadu.

"Dulu sebetulnya dari Rp30 ribu kita sudah potong jadi Rp15 ribu, yang sepeda motor sudah dibebaskan. Tapi memang itu dampak terhadap investasi dan ekonomi masih belum kelihatan sehingga beliau-beliau meminta itu untuk ditinjau kembali," ujarnya.

Ibu Sinta Nuriyah menyambut baik kedatangan Presiden ini. Menurutnya, Presiden Jokowi adalah sosok yang suka bersilaturahmi kepada tokoh masyarakat, kiai, dan sebagainya.

"Termasuk ke sini karena saya dianggap sebagai orang tua yang patut dikunjungi. Jadi saya sebagai orang tua pasti akan memberikan doa," kata Ibu Sinta Nuriyah.

Ibu Sinta pun memberikan pesan terkait amanah yang diemban seorang pemimpin. Ia pun menuturkan apa yang menurutnya diamalkan oleh Gus Dur.

"Sesuai apa yang ada dalam kaidah fikih, kebijakan seorang pemimpin itu harus berdasar pada kepentingan rakyatnya, bukan golongan," tutur Ibu Sinta Nuriyah.(eas)

Monday, 13 August 2018 23:40

Prabowo-Sandi Daftar Ke KPU Didampingi AHY

Written by

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pasangan capres-cawapres periode 2019-2024.

         Prabowo-Sandiaga didampingi oleh petinggi partai pendukung seperti Ketua Umum PKS Sohibul Iman, Komandan Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus H. Yudhohono, dan Ketua Dewan Pembina PAN Amien Rais.

Selain itu, terlihat juga Koordinator Komando Daerah Pemilihan Pembinaan Pemilihan Partai Berkarya Titiek Soeharto.

      "Demokrasi menurut keyakinan kami semua adalah satu-satunya sistem pemerintahan yang terbaik," kata Prabowo di kantor KPU, Jumat (10/8/2018). Dia meminta pemilu pada tahun depan harus berlangsung bersih dan jujur.

 

"KPU harus menjaga keadilan, kejujuran, kebersihan daripada pemilu. Pemilihan melalui kotak suara adalah kedaulatan rakyat. Jangan sekali-kali kita mencurangi hak rakyat. Apapun keputusan rakyat, kami tunduk. Kami hormat, kami hanya ingin berkuasa dengan izin rakyat Indonesia," ujar dia.

Sementara itu, Sandiaga Uno menuturkan dia ingin membuka sebanyak-banyaknya lapangan kerja."Pembaharuan sistem ekonomi, membuka lapangan kerja. Kami juga ingin harga-harga terjangkau, kami ingin harga stabil," jelas Sandiaga (as)

Wednesday, 01 August 2018 13:23

Tito Tak Tertarik Dampingi Joko Widodo Sebagai Cawapres

Written by

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) -  Kapolri ,Jenderal Tito  Karnavian tidak tertarik jadi Cawapres Joko Widodo, walaupun ada survey yang menyebut namanya. Hal ini dibantah keras Polri dan Kapolri Tidak berminat berminat menjadi Wakil Presiden.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Brigjend Pol Muhammad Iqbal mengatakan Kapolri saya pernah bertanya dan mengatakan sama sekali tidak berminat menjadi Wapres. Kapolri sama sekali tidak berminat jadi Wakil Presiden. Begitu," ujarnya.

Kalau diminta Presiden, Iqbal menegaskan sebagai Kepala Biro Permas kan banyak sekali yang bertanya kepada saya. Saya bertanya langsung kepada Kapolri. "Saya tanya langsung karena banyak bertanya kepada  Kapolri, begitu juga media yang tanya dan negera rekan media bertanya. Langsung di jawab Kapolri saya tidak berminat," tegasnya.

Ketika disinggung  di minta oleh Parpol, Iqbal menjelaskanb Kapolri tidak berminat menjadi wakil Presiden, biar kan  Kapolri menjaga keamanan , ketertiban masyarakat ." Kan agenda Kantibmas masih kedepan banyak. Asian Games, IMF sampai dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Legislatif biar Kapolri menjadi  menjamin keamanan," jelasnya.

     Apa benar menolak ya , Iqbal katakan   Kapolri tidak berminat terjun ke Politik .Kalau diperintah  Jokowi. Kalau ada kelompok masyarakat meminta."Ya biarkan saja silakan kelompok masyarakat , ada beberapa media membuat foot dan lain-lain itu hak semua orang. Ya tidak ada masalah," rincinya.

Jadi, Iqbal menambahkan saya pernah bertanya sama  Kapolri? Ya beliau sekali lagi menyampaikan saya tidak berminat. "Pak Kapolri itu sama sekali tidak ingin berpolitik. Tidak ada minat terjun ke Politik. Beliau menjaga keamanan. Beliau banyak tugas-tugasnya menjamin semua kegiatan, Pilpres, Asian Games, IMF dan banyak," tambahnya. (vk)

 

 

MALANG(KORANRAKYAT.COM) Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo mengusulkan penggunaan belanja Alokasi Dana Desa (ADD) melalui kebijakan spesific grant. Langkah ini dilakukan agar usaha ekonomi produktif menjadi fokus utama dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di desa.

Hal itu disampaikannya saat menjawab pertanyaan wartawan di sela-sela mendampingi kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri/Mendagri, Tjahjo Kumolo ke kantor Pemkot Malang, Selasa (31/7).

Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Jatim ini menjemput Mendagri di Bandara Abdurrahman Saleh Malang sekitar pukul 09.15 WIB. Usai menjemput di bandara, gubernur beserta Mendagri menuju Pemkot Malang.

Usai disambut Plt. Walikota Malang, Drs. H. Sutiaji, Mendagri memasuki satu per satu ruangan di gedung Pemkot Malang. Diawali dari ruangan Sekda Kota Malang di lantai dua, Mendagri lantas meninjau beberapa ruangan di lantai yang sama seperti ruang kerja walikota dan ruang rapat Tumapel.

Usai meninjau ruangan di lantai dua, Mendagri lantas melihat ruangan Ngalam Command Center (NCC). Setelah itu, Mendagri melihat ruangan-ruangan yang ada di Badan Kepegawaian Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, serta Inspektorat Kota Malang. Dengan ramah, Mendagri menyapa para pegawai yang sedang bekerja.

Saat ditanya wartawan usai kunjungannya ke Kantor Pemkot, Mendagri mengatakan bahwa kunjungan ini sebagai rangkaian persiapan acara pertemuan kepala desa se-Jatim dengan Presiden RI esok hari di Malang.

"Kami mengecek persiapan lokasi, terus sekalian mampir kesini memberi semangat pada Plt. Walikota dalam melayani masyarakat," terang Tjahjo.

Menurutnya, acara yang digelar besok bertujuan agar aparatur desa memahami tata cara menyusun perencanaan pembangunan desa dan menyusun laporan pertanggungjawaban desa. Serta, bagaimana menggerakkan serta mengorganisir masyarakat desa dan fokus dalam bekerja.

"Dengan kumpulnya semua kades, mereka juga bisa saling berkomunikasi," jelas Mendagri.

Ditambahkannya, keluhan yg paling utama dilaporkan kepala desa adalah soal mekanisme laporan dana desa. Sebagian besar kepala desa meminta laporan lebih praktis dan ringkas. 

"Sesuai arahan Presiden beliau minta kades fokus di desa serta bagaimana masyarakat diswadayakan dan dilibatkan. Ini tinggal menyamakan visi dan misi saja," jelasnya.

Usai berkunjung ke Balaikota Malang, Mendagri berkunjung ke kantor Balai Besar Pemerintahan Desa Malang dan meninjau kesiapan lokasi di GOR Ken Arok, Malang.

Turut hadir mendampingi Mendagri dalam kunjungan ini adalah Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo dan Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Nata Irawan. Serta mendampingi gubernur, Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Setdaprov Jatim, Drs. Benny Sampirwanto, M.Si dan Kepala Satpol PP Prov. Jatim, Drs. Budi Santoso.(fd) 

Sunday, 18 March 2018 11:42

Kenapakah Elektebalitas Gus Ipul -Puti Merosot

Written by

 SURABAYA(KORANRAKYAT.COM)  - Survei Poltracking Indonesia menunjukan elektabilitas pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak kini unggul dibanding pasangan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno dalam Pilkada Jawa Timur 2018. Survei dilakukan dua kali oleh Poltracking, yakni pada Januari 2018 dan 6-11 Maret 2018.

           Elektabilitas Khofifah-Emil pada bulan Maret 2018 mencapai 42,4 persen. Sedangkan Saifullah (Gus Ipul)-Puti berada pada angka 35,8 persen, dengan undecided voters sebesar 21,8 persen. Bahkan, elektabilitas Khofifah pada bulan Maret, lebih tinggi daripada Gus Ipul saat disimulasikan pemilihan tanpa disertai calon wakil gubernur masing-masing.  Elektabilitas Khofifah dan Gus Ipul Hanya Selisih 0,5 Persen) "Khofifah 42,6 persen.

         Lebih unggul dari Gus Ipul yang 39,6 persen dalam pertanyaan kandidat tunggal, yakni simulasi pemilihan dengan pilihan kandidat calon gubernur," kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda saat merilis hasil survei di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Minggu (18/3/2018). Adapun ketika simulasi kandidat tunggal yang hanya diikuti calon wakil gubernur, elektabilitas Emil lebih tinggi, yakni 35,2 persen dan Puti 27,7 persen. Advertisment Hanta mengatakan, pada Januari 2018, elektabilitas Khofifah-Emil masih kalah daripada Gus Ipul-Puti. Saat itu, elektabilitas Gus Ipul-Puti sebesar 39,9 persen, sedangkan Khofifah-Emil 38,5 persen. Demikian pula elektabilitas Gus Ipul dalam simulasi pemilihan tanpa disertai calon wakil gubernur, pada bulan Januari masih lebih tinggi daripada Khofifah. Gus Ipul saat itu elektabilitasnya 43,3 persen, sedangkan Khofifah 37,1 persen.

      Pilkada Jatim, Gus Ipul Unggul atas Khofifah) Survei yang dilakukan Poltracking Indonesia ini menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan jumlah responden 1.200 dan margin of error 2,83 persen serta tingkat kepercayaan 95 persen. Survei dilakukan di 29 kabupaten dan 9 kota di Jawa Timur. Ikuti perkembangan berita ini dalam topik: Pilkada Jawa Timur 2018. (fd)

 

SURABAYA(KRJ.COM) Genderang Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Timur mulai memanas, pada saat pengundian nomor di hotel Mercure yang diselenggarakan KPU Jawa Timur, keliatan masing masing Cagub membawah massa dan slogan kreatifitas tim Chofifah – Emil dengan membentang slogan spanduk sebagai ajang pemanasan Pilkada Jatim diantaranya “ MBiyen Pakde Saiki Bude” dibentangkan di sekitar hotel Mercure tempat pengundian Nomor urut. Sementara pasangan Gus Ipul – Puti juga tak kalah dengan kreatifitasnya datang, pendukungnya dengan meneriakkan yel-yel 'Kabeh sedulur Jatim makmur', sehingga suasana semakin hangat,namun tak sampai ada persoalan karena ratusan petugas Polrestabes berjaga jaga di areal tempat pengundian nomor di hotel Mercure Surabaya Selasa (13/2) .
       Pasangan Gus Ipul-Puti datang terlebih dahulu dengan naik angkot dari Gayungsari. Sedangkan pasangan Khofifah-Emil bersama pendukungnya berjalan kaki dari posko pemenangan tim di Jalan Progo dekat Taman Bungkul. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur (Jatim) menggelar rapat pleno terbuka pengundian dan pengumuman nomor urut peserta Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2018.
      Dua pasangan Calon Gubernur-Calon Wakil Gubernur (Cagub-Cawagub) Jatim hadir dalam acara pengundian nomor urut. Adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak dan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno.Acara pengundian nomor urut diawali dengan pengambilan nomor antrean. Emil mendapatkan angka 9. Sementara Puti mendapatkan angka 7. Berdasarkan aturan, angka tertinggi akan mengambil nomor urut terlebih dahulu.
Selanjutnya, Khofifah mendapat kesempatan pertama mengambil terlebih dahulu nomor undian. Kemudian dilanjutkan Saifullah Yusuf. Dengan disaksikan seluruh komisioner KPU Jatim dan Bawaslu Jatim, Khofifah-Emil dan Saifullah Yusuf-puti membuka secara bersama-sama nomor urut tersebut. Hasilnya, pasangan Khofifah-Emil mendapat nomor urut 1. Sementara pasangan Gus Ipul-Puti mendapat nomor urut 2. Hingga kini, proses penetapan nomor urut Cagub-Cawagub Jatim masih berlangsung.(mt)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)-  Setelah penutupan pendaftaran  calon Gubernur maupun Bupati serta Walikota di KPU,  Polri terus mulai memetahkan  potensi kerawanan disetiap derah mempersiapkan kekuatan bersama aparat hukum  dengan beberapa strategi.

 Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian di temui di Mabes Polri,Jumat (12/1)2018 mengatakan dengan adannya pasangan calon yang sudah mendaftar pada tanggal 8 januari sampai 10 Januari 2018  maka minggu ini kami sudah bisa memetahkan  potensi kerawanannya , dari latar belakang politiknya  pasangan calon dan latar belakang yang lainnya  maka tentu yang kami waspadai betul adalah  isu-isu yang kira-kira sensitif dan masalah sara yang kita jaga betul.” Kalau dinamika pilihan dan polarisasi , pilihan-pilihan masyarakat kepada pasangan calon itu biasa dan itu arti demokrasi yang diiberikan kepada masyarakat untuk memilih calon pimpinannya yang terbaik,” ujarnya.

Selanjutnya,  Tito menegaskan Kemudian para pimpinan dan calon pimpinan kepala daerah lain ini tentu mereka juga berusaha semaksimal mungkin mensosialisasikan diri mengkampanyekan program mereka untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Yang perlu kita jaga jangan sampai kemudian terjadi mobilisasi yang membawa isu-isu yang bisa berkonflik ,itu yang kita jaga. “Ini bisa terbaca dari sekali lagi pasangan calon pendukung kemudian dari latar belakang dari para  pendukung, untuk itu minggu ini kami segera dan saya perintahkan kepada Jajaran  semua tingkat di tingkat Mabes Polri dipimpin oleh Kepala BIK ditingkat Polda, Polres masing-masing memberikan laporan kepada Mabes Polri untuk menjelaskan potensi daerah yang dianggap rawan konflik kemudian sangat rawan ,rawan dan kurang kerawanan,” tegasnya.

Untuk itu, Tito menjelaskan  Kurang rawan misalnya contoh pasangan calon itu otomastis mungkin ada tetap kerawanan kecil sekali . Saya perintahkan selesaikan peta kerawanan ini paling lambat sampai minggu dan hari ini hari kamis sampai hari mingg 4 hari lagi.  “Setelah itu senen kita sudah membuat rencana yang lebih akurat . Itu operasi bersama Intelejen oleh Polda-Polda dan Polres mereka membuat operasi masing-masing didaerahnya yang memiliki Komplektasi dan itu harus dikirim ke Mabes Polri dan mereka bisa membuat tabel, daerah mana yang rawan seusai fungtuasi  upaya mendinginkan suasana kita hadirkan langkah-langkah proaktif sekaligus juga mengantisipasi kekuatan Pasukan Polri, TNI dan Linmas,” jelasnya.

Lebih lanjut, Tito merincinya  Kemudian didaerah yang kita kira kurang itu kita gunakan selain pengamanan  dan kita persiapkan tambal pasukan sangat rawan sambil pasukan di Polda ada yang stand by. Oleh karena itu saya minta Polda, Polres dengan pasukan jumlah pasukan disesuaikan dengan tingkat kerawanan setelah pendaftaran berakhir tanggal 10 Januari kemarin. “Kedua  yang paling penting adalah kegiatan-kegiatan proaktif untuk mengaktifkan poling system ,system pendingian yaitu tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh agama yang peduli , kelompok elemen masyarakat yang peduli untuk Pilkada damai nah ini bersuara agar mereka berkampannye untuk mendinginkan suasana. Ini bukan dalam rangka  dan ini dipastikan akan sangat hangat dan mendinginkan,” rincinya.

 

Menyinggung Money Politik, Tito menandaskan  tanya detailnya kepada kabareskrim dan saya memerintahkan Kabareskrim  membuat Satgas ini target utamanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) . “Target  utamanya OTT misalnya kalau ada yang bayar ke KPU, bayar ke Panwaslu dan kemudian pejabat-pejabat yang masih menjawab misalnya pegawai negeri tetapi dia melakukan sawer kesana-sini ini akan kita selediki  sumber keuangannya. Satgas ini kan kordinasi sekali lagi kalau sudah terbentuk dan nanti kita akan kumpulkan diberikan arahan juga kita akan undang dari KPK untuk bersama-sama karena KPK kan melakukan pengawasan juga. Ada kriteria penyelenggara Negara yang bisa dilakukan tindakan oleh KPK , ada juga yang tidak.  Nah ini  kita bisa kerjasama ada kan kekosongan-kekosongan ini kita bisa saling isi,” tandasnya. (vk)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Kapolri tegaskan tak ada kriminalisi terhadap  Walikota  Samarinda Syaharie Jaang dalam perkara yang ditangani kepolisian.Jaang diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan dan pencucian uang dengan terdakwa Ketua Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu (PDIB), Hery Susanto Gun alias Abun, dan Manajer Lapangan KSU PDIB, Noor Asriansyah alias Elly.terperiksa sebagai saksi dan sebagai tersangka di Bareskrim . Pemeriksaan tersebut dianggap janggal karena dilakukan menjelang Pilkada Serentak 2018, di mana Jaang akan mencalonkan diri sebagai Gubernur Kalimantan Timur Tidak ada aturan yang mengatur larangan pada penegak hukum melakukan proses hukum . Disini kita mengedepankan  hak kesamaan dimuka hukum dan itu tidak ada preoses Kriminalisasi. Kriminaliasasi itu  kalau ada perbuatan  yang bukan tindak pidana kemudian dipaksakan jadi tindak Pidana .

 Kapolri, Jenderal Pol  Tito Karnavian ditemui di  kompleks Mabes Polri, Jumat (5/1) 2018 mengatakan  Seperti rekan-rekan ketahui kemarin mungkin ada isu mengenai ada dinamika yang terjadi di Kalimantan Timur adanya seseorang kader Partai walikota yang kemudian diminta keterangannya sebagai saksi di Bareskrim . Rekan-rekan berkaitan dengan masalah itu sekali lagi ya, ini memang sudah memasuki tahapan Pemilu tanggal 8 Febuari mulai ada penetapan dan calon-calon lain tapi tidak ada aturan yang mengatur larangan-larangan pada penegak hukum termasuk polri untuk melakukan proses hukum pada siapapun yang diduga terlibat dalam proses hokum baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka. “Kita mengedepankan azas Iquality be the Ruul artinya kesamaan dimuka hukum . Tidak ada proses kriminalisasi. Kriminaliasasi itu kalau ada perbuatan yang bukan tindak pidana kemudian dipaksakan seolah-olah tindak pidana itu namanya Kriminalasasi. Tapi kalau ada proses yang dilakukan dugaan tindak pidana apalagi kasusnya sudah hampir 1 tahun diprosesnya dan proses itu dilanjutkan itu namanya penegakan hukum. Jadi tolong Bahasa kriminalisasi hati-hati betul kita mengunakannya, kriminalisasi itu terjadi bila kasus yang bukan tindak Pidana kemudian dipaksakan untuk menjadi tindak pidana, itu namanya Kriminalisasi,”ujarnya.

 Selanjutnya, Tito menegakan kemudian  berkaitan dengan hal itu upaya menghidari terjadi nya proses apa hukum ditengah-tengah sekarang ini konteksasi politik dan mengindari apparat hukum melaksanakan proses hukum nanti bisa berdampak pada ekstasi politik .” Saya selaku kapolri mengajak dan menghimbau kepada para penegak hukum lainnya Kejaksaan, KPK, Koordinasi dengan Bawaslu mari kita sama-sama kalau sudah ada penetapan pasangan calon tanggal 12 Febuari kalau sudah ada penetapan calon jangan diganggu dengan pemanggilan-pemanggilan proses hukum  karena dengan pemanggilan itu bisa mempengaruhi proses semokrasi , porses kontekstasi yang mungkin bisa jadi tidak fair karena akan mempengaruhi opini public,” tegasnya .

 Untuk itu, Tito menjelaskan Itu harus Fair kecuali kalau terjadi Operasi Tertangkap tangan (OTT) misalnya dugaan penyuapan oleh pasangan calon kepada apa atau kapasitas dia sebagai misalnya Kepala Daerah ketangkap tangan melakukan pelanggaran tindak pidana korupsi dan lain-lain.” Kecuali itu, tetapi kalau proses-proses pemanggilan  saksi, tersangka dan saya berpendapat supaya lembaga-lembaga penegak hukum nanti dimanfaatkan dalam konteksi politik dalam rangka melakukan karakter asonitaion (pembunuhan karakter) black campation menjatuhkan orang tertentu kita fair tidak usah dilakukan proses hokum dulu artinya ditunda sampai pilkada selesai,” jelasnya.

 Lebih lanjut, Tito menandaskan Pilkada sudah selesai dan terpilih halnya proses hukum terpilih proses hukum dilanjutkan  sekali lagi pesan yang dulunya.” Jadi pesan pentung dari saya yang mungkin bias dicatat Kapolri mengajak lembaga-lembaga penegak hokum lainnya baik dari Kejaksaan,KPK, pajak mungkin atau Bawaslu  dan saya ingin melakukan lobby dan mengundang bersama-sama buat Mou  untuk menjaga netralitas kita sebagai alat politik begitu dan kita  berMOu supaya proses hukum para pasangan yang sudah ditetapkan ikut ditunda samapai pemilu yang sedia selesai,” tandasnya. (vk)          

  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  Next 
  •  End 
Page 1 of 5

Ekonomi Makro

  •  

     

     

    JAKARTA (KORANRAKYAT.COM) Maskapai penerbangan Garuda Indonesia telah menghentikan

     
  •  

     

     

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo hari ini, Selasa, 12 Maret 2019, membuka Rapat

     
  •  



      JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Badan koordinasi kepariwisataan, di ketuai Wapres RI Jusuf Kalla 

     
  •  

Malang Raya

Privalensi Stunting Di Kota

 

 

MALANG (KORANRAKYAT.COM) Prevalensi balita stunting

Read more

Wabub Sanusi Sampaikan LKPJ

 

 

 

 

MALANG(KORANRAKYAT.COM)   Wakil  Bupati Malang

Read more

Rumah Kepala PU Kab Malang

 

MALANG(KORANRAKYAT.COM)- Selain menggarap sejumlah pihak

Read more

Rendra Bupati Malang Ditahan