Headline News

Dimusnahkan Barang Bukti  Sabu Sabu 121 Gram dan Ganja 200 Gram Oleh Kejari Bengkulu
Last Updated on Dec 18 2018

Dimusnahkan Barang Bukti Sabu Sabu 121 Gram dan Ganja 200 Gram Oleh Kejari Bengkulu

    BENGKULU, (KORANRAKYAT.COM) — Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bengkulu melaksanakan pemusnahan barang bukti hasil tindak pidana umum (Pidum) yang kasusnya telah berkekuatan hukum tetap atau Inkracht, di halaman Kejari Bengkulu, Senin (17/12/2018).             Kepala Kejaksaan...
Dimusnahkan Barang Bukti  Sabu Sabu 121 Gram dan Ganja 200 Gram Oleh Kejari Bengkulu
Last Updated on Dec 18 2018

Dimusnahkan Barang Bukti Sabu Sabu 121 Gram dan Ganja 200 Gram Oleh Kejari Bengkulu

    BENGKULU, (KORANRAKYAT.COM) — Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bengkulu melaksanakan pemusnahan barang bukti hasil tindak pidana umum (Pidum) yang kasusnya telah berkekuatan hukum tetap atau Inkracht, di halaman Kejari Bengkulu, Senin (17/12/2018).             Kepala Kejaksaan...
  Rohidin Mersyah Dilantik Jadi Gubernur Bengkulu Oleh Presiden Joko Widodo  Rohidin  Bertekad Kembangkan Pariwisata Bengkulu
Last Updated on Dec 14 2018

Rohidin Mersyah Dilantik Jadi Gubernur Bengkulu Oleh Presiden Joko Widodo Rohidin Bertekad...

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo secara resmi melantik Rohidin Mersyah sebagai Gubernur Bengkulu untuk sisa masa jabatan tahun 2016-2021.           Rohidin Mersyah dilantik menggantikan Gubernur Bengkulu sebelumnya, Ridwan Mukti, berdasarkan pada Surat Keputusan...
Kasus Pembantaian Nduga Papua Negara Tidak Boleh kalah
Last Updated on Dec 10 2018

Kasus Pembantaian Nduga Papua Negara Tidak Boleh kalah

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Penyelesaian kasus penembakan di Kabupaten Nduga ,Papua yang menelan korban para pekerja PT Astika saat melaksanakan tugas membuat jalan. Disini negara tak boleh kalah TNI Polri terus mengejar para pelaku.Kadiv  Humas Mabes Polri, Brigjend Pol Muhammad Iqbal mengatakan...
Jaksa Agung Tegaskan Menerima 2 Surat SPDP Habib Bahar Smith
Last Updated on Dec 10 2018

Jaksa Agung Tegaskan Menerima 2 Surat SPDP Habib Bahar Smith

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Proses pemeriksaan Habib Bahar Smith terus berproses. Kini kejaksaan Agung menerima dua surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). Jaksa Agung Muhammad Prasetyo ditemui di Kejaksaan Agung, Jumat(7/12)2018 mengatakan pihaknya telah menerima dua surat...

World Today

Friday, 07 September 2018 13:52

Presiden Jokowi Silaturahmi Ke Istri Gus Dur

Written by

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Presiden Joko Widodo sore ini, Jumat, 7 September 2018 bersilaturahmi ke kediaman Ibu Sinta Nuriyah Wahid istri Presiden RI keempat, almarhum K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan. Presiden didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Tiba sekira pukul 16.00 WIB, Presiden disambut oleh putri kedua Gus Dur, Yenny Wahid. Keduanya kemudian masuk rumah untuk bertemu dengan Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid.

Presiden mengaku bahwa ini bukan kali pertama berkunjung ke kediaman Gus Dur. Kunjungan Presiden ini juga bertepatan dengan hari lahir Gus Dur.

"Ya saya ke sini tidak sekali dua kali ini. Kalau tidak keliru seingat saya sudah yang keempat," kata Presiden seusai pertemuan.

Selain itu, Presiden juga ingin mengetahui kabar Ibu Sinta Nuriyah. Presiden pun sempat menyantap bubur merah putih yang disuguhkan.

"Juga ingin mengabarkan mengenai kesehatan beliau, alhamdulillah diberikan kesehatan yang baik dari Allah SWT," ungkapnya

Tak hanya itu, pada kesempatan ini Presiden juga bertemu dengan tokoh-tokoh dari Madura. Presiden menuturkan, mereka memberi masukan terkait keluhan mahalnya tarif jembatan di Suramadu.

"Dulu sebetulnya dari Rp30 ribu kita sudah potong jadi Rp15 ribu, yang sepeda motor sudah dibebaskan. Tapi memang itu dampak terhadap investasi dan ekonomi masih belum kelihatan sehingga beliau-beliau meminta itu untuk ditinjau kembali," ujarnya.

Ibu Sinta Nuriyah menyambut baik kedatangan Presiden ini. Menurutnya, Presiden Jokowi adalah sosok yang suka bersilaturahmi kepada tokoh masyarakat, kiai, dan sebagainya.

"Termasuk ke sini karena saya dianggap sebagai orang tua yang patut dikunjungi. Jadi saya sebagai orang tua pasti akan memberikan doa," kata Ibu Sinta Nuriyah.

Ibu Sinta pun memberikan pesan terkait amanah yang diemban seorang pemimpin. Ia pun menuturkan apa yang menurutnya diamalkan oleh Gus Dur.

"Sesuai apa yang ada dalam kaidah fikih, kebijakan seorang pemimpin itu harus berdasar pada kepentingan rakyatnya, bukan golongan," tutur Ibu Sinta Nuriyah.(eas)

Monday, 13 August 2018 23:40

Prabowo-Sandi Daftar Ke KPU Didampingi AHY

Written by

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pasangan capres-cawapres periode 2019-2024.

         Prabowo-Sandiaga didampingi oleh petinggi partai pendukung seperti Ketua Umum PKS Sohibul Iman, Komandan Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus H. Yudhohono, dan Ketua Dewan Pembina PAN Amien Rais.

Selain itu, terlihat juga Koordinator Komando Daerah Pemilihan Pembinaan Pemilihan Partai Berkarya Titiek Soeharto.

      "Demokrasi menurut keyakinan kami semua adalah satu-satunya sistem pemerintahan yang terbaik," kata Prabowo di kantor KPU, Jumat (10/8/2018). Dia meminta pemilu pada tahun depan harus berlangsung bersih dan jujur.

 

"KPU harus menjaga keadilan, kejujuran, kebersihan daripada pemilu. Pemilihan melalui kotak suara adalah kedaulatan rakyat. Jangan sekali-kali kita mencurangi hak rakyat. Apapun keputusan rakyat, kami tunduk. Kami hormat, kami hanya ingin berkuasa dengan izin rakyat Indonesia," ujar dia.

Sementara itu, Sandiaga Uno menuturkan dia ingin membuka sebanyak-banyaknya lapangan kerja."Pembaharuan sistem ekonomi, membuka lapangan kerja. Kami juga ingin harga-harga terjangkau, kami ingin harga stabil," jelas Sandiaga (as)

Wednesday, 01 August 2018 13:23

Tito Tak Tertarik Dampingi Joko Widodo Sebagai Cawapres

Written by

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) -  Kapolri ,Jenderal Tito  Karnavian tidak tertarik jadi Cawapres Joko Widodo, walaupun ada survey yang menyebut namanya. Hal ini dibantah keras Polri dan Kapolri Tidak berminat berminat menjadi Wakil Presiden.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Brigjend Pol Muhammad Iqbal mengatakan Kapolri saya pernah bertanya dan mengatakan sama sekali tidak berminat menjadi Wapres. Kapolri sama sekali tidak berminat jadi Wakil Presiden. Begitu," ujarnya.

Kalau diminta Presiden, Iqbal menegaskan sebagai Kepala Biro Permas kan banyak sekali yang bertanya kepada saya. Saya bertanya langsung kepada Kapolri. "Saya tanya langsung karena banyak bertanya kepada  Kapolri, begitu juga media yang tanya dan negera rekan media bertanya. Langsung di jawab Kapolri saya tidak berminat," tegasnya.

Ketika disinggung  di minta oleh Parpol, Iqbal menjelaskanb Kapolri tidak berminat menjadi wakil Presiden, biar kan  Kapolri menjaga keamanan , ketertiban masyarakat ." Kan agenda Kantibmas masih kedepan banyak. Asian Games, IMF sampai dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Legislatif biar Kapolri menjadi  menjamin keamanan," jelasnya.

     Apa benar menolak ya , Iqbal katakan   Kapolri tidak berminat terjun ke Politik .Kalau diperintah  Jokowi. Kalau ada kelompok masyarakat meminta."Ya biarkan saja silakan kelompok masyarakat , ada beberapa media membuat foot dan lain-lain itu hak semua orang. Ya tidak ada masalah," rincinya.

Jadi, Iqbal menambahkan saya pernah bertanya sama  Kapolri? Ya beliau sekali lagi menyampaikan saya tidak berminat. "Pak Kapolri itu sama sekali tidak ingin berpolitik. Tidak ada minat terjun ke Politik. Beliau menjaga keamanan. Beliau banyak tugas-tugasnya menjamin semua kegiatan, Pilpres, Asian Games, IMF dan banyak," tambahnya. (vk)

 

 

MALANG(KORANRAKYAT.COM) Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo mengusulkan penggunaan belanja Alokasi Dana Desa (ADD) melalui kebijakan spesific grant. Langkah ini dilakukan agar usaha ekonomi produktif menjadi fokus utama dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di desa.

Hal itu disampaikannya saat menjawab pertanyaan wartawan di sela-sela mendampingi kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri/Mendagri, Tjahjo Kumolo ke kantor Pemkot Malang, Selasa (31/7).

Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Jatim ini menjemput Mendagri di Bandara Abdurrahman Saleh Malang sekitar pukul 09.15 WIB. Usai menjemput di bandara, gubernur beserta Mendagri menuju Pemkot Malang.

Usai disambut Plt. Walikota Malang, Drs. H. Sutiaji, Mendagri memasuki satu per satu ruangan di gedung Pemkot Malang. Diawali dari ruangan Sekda Kota Malang di lantai dua, Mendagri lantas meninjau beberapa ruangan di lantai yang sama seperti ruang kerja walikota dan ruang rapat Tumapel.

Usai meninjau ruangan di lantai dua, Mendagri lantas melihat ruangan Ngalam Command Center (NCC). Setelah itu, Mendagri melihat ruangan-ruangan yang ada di Badan Kepegawaian Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, serta Inspektorat Kota Malang. Dengan ramah, Mendagri menyapa para pegawai yang sedang bekerja.

Saat ditanya wartawan usai kunjungannya ke Kantor Pemkot, Mendagri mengatakan bahwa kunjungan ini sebagai rangkaian persiapan acara pertemuan kepala desa se-Jatim dengan Presiden RI esok hari di Malang.

"Kami mengecek persiapan lokasi, terus sekalian mampir kesini memberi semangat pada Plt. Walikota dalam melayani masyarakat," terang Tjahjo.

Menurutnya, acara yang digelar besok bertujuan agar aparatur desa memahami tata cara menyusun perencanaan pembangunan desa dan menyusun laporan pertanggungjawaban desa. Serta, bagaimana menggerakkan serta mengorganisir masyarakat desa dan fokus dalam bekerja.

"Dengan kumpulnya semua kades, mereka juga bisa saling berkomunikasi," jelas Mendagri.

Ditambahkannya, keluhan yg paling utama dilaporkan kepala desa adalah soal mekanisme laporan dana desa. Sebagian besar kepala desa meminta laporan lebih praktis dan ringkas. 

"Sesuai arahan Presiden beliau minta kades fokus di desa serta bagaimana masyarakat diswadayakan dan dilibatkan. Ini tinggal menyamakan visi dan misi saja," jelasnya.

Usai berkunjung ke Balaikota Malang, Mendagri berkunjung ke kantor Balai Besar Pemerintahan Desa Malang dan meninjau kesiapan lokasi di GOR Ken Arok, Malang.

Turut hadir mendampingi Mendagri dalam kunjungan ini adalah Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo dan Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Nata Irawan. Serta mendampingi gubernur, Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Setdaprov Jatim, Drs. Benny Sampirwanto, M.Si dan Kepala Satpol PP Prov. Jatim, Drs. Budi Santoso.(fd) 

Sunday, 18 March 2018 11:42

Kenapakah Elektebalitas Gus Ipul -Puti Merosot

Written by

 SURABAYA(KORANRAKYAT.COM)  - Survei Poltracking Indonesia menunjukan elektabilitas pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak kini unggul dibanding pasangan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno dalam Pilkada Jawa Timur 2018. Survei dilakukan dua kali oleh Poltracking, yakni pada Januari 2018 dan 6-11 Maret 2018.

           Elektabilitas Khofifah-Emil pada bulan Maret 2018 mencapai 42,4 persen. Sedangkan Saifullah (Gus Ipul)-Puti berada pada angka 35,8 persen, dengan undecided voters sebesar 21,8 persen. Bahkan, elektabilitas Khofifah pada bulan Maret, lebih tinggi daripada Gus Ipul saat disimulasikan pemilihan tanpa disertai calon wakil gubernur masing-masing.  Elektabilitas Khofifah dan Gus Ipul Hanya Selisih 0,5 Persen) "Khofifah 42,6 persen.

         Lebih unggul dari Gus Ipul yang 39,6 persen dalam pertanyaan kandidat tunggal, yakni simulasi pemilihan dengan pilihan kandidat calon gubernur," kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda saat merilis hasil survei di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Minggu (18/3/2018). Adapun ketika simulasi kandidat tunggal yang hanya diikuti calon wakil gubernur, elektabilitas Emil lebih tinggi, yakni 35,2 persen dan Puti 27,7 persen. Advertisment Hanta mengatakan, pada Januari 2018, elektabilitas Khofifah-Emil masih kalah daripada Gus Ipul-Puti. Saat itu, elektabilitas Gus Ipul-Puti sebesar 39,9 persen, sedangkan Khofifah-Emil 38,5 persen. Demikian pula elektabilitas Gus Ipul dalam simulasi pemilihan tanpa disertai calon wakil gubernur, pada bulan Januari masih lebih tinggi daripada Khofifah. Gus Ipul saat itu elektabilitasnya 43,3 persen, sedangkan Khofifah 37,1 persen.

      Pilkada Jatim, Gus Ipul Unggul atas Khofifah) Survei yang dilakukan Poltracking Indonesia ini menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan jumlah responden 1.200 dan margin of error 2,83 persen serta tingkat kepercayaan 95 persen. Survei dilakukan di 29 kabupaten dan 9 kota di Jawa Timur. Ikuti perkembangan berita ini dalam topik: Pilkada Jawa Timur 2018. (fd)

 

SURABAYA(KRJ.COM) Genderang Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Timur mulai memanas, pada saat pengundian nomor di hotel Mercure yang diselenggarakan KPU Jawa Timur, keliatan masing masing Cagub membawah massa dan slogan kreatifitas tim Chofifah – Emil dengan membentang slogan spanduk sebagai ajang pemanasan Pilkada Jatim diantaranya “ MBiyen Pakde Saiki Bude” dibentangkan di sekitar hotel Mercure tempat pengundian Nomor urut. Sementara pasangan Gus Ipul – Puti juga tak kalah dengan kreatifitasnya datang, pendukungnya dengan meneriakkan yel-yel 'Kabeh sedulur Jatim makmur', sehingga suasana semakin hangat,namun tak sampai ada persoalan karena ratusan petugas Polrestabes berjaga jaga di areal tempat pengundian nomor di hotel Mercure Surabaya Selasa (13/2) .
       Pasangan Gus Ipul-Puti datang terlebih dahulu dengan naik angkot dari Gayungsari. Sedangkan pasangan Khofifah-Emil bersama pendukungnya berjalan kaki dari posko pemenangan tim di Jalan Progo dekat Taman Bungkul. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur (Jatim) menggelar rapat pleno terbuka pengundian dan pengumuman nomor urut peserta Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2018.
      Dua pasangan Calon Gubernur-Calon Wakil Gubernur (Cagub-Cawagub) Jatim hadir dalam acara pengundian nomor urut. Adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak dan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno.Acara pengundian nomor urut diawali dengan pengambilan nomor antrean. Emil mendapatkan angka 9. Sementara Puti mendapatkan angka 7. Berdasarkan aturan, angka tertinggi akan mengambil nomor urut terlebih dahulu.
Selanjutnya, Khofifah mendapat kesempatan pertama mengambil terlebih dahulu nomor undian. Kemudian dilanjutkan Saifullah Yusuf. Dengan disaksikan seluruh komisioner KPU Jatim dan Bawaslu Jatim, Khofifah-Emil dan Saifullah Yusuf-puti membuka secara bersama-sama nomor urut tersebut. Hasilnya, pasangan Khofifah-Emil mendapat nomor urut 1. Sementara pasangan Gus Ipul-Puti mendapat nomor urut 2. Hingga kini, proses penetapan nomor urut Cagub-Cawagub Jatim masih berlangsung.(mt)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)-  Setelah penutupan pendaftaran  calon Gubernur maupun Bupati serta Walikota di KPU,  Polri terus mulai memetahkan  potensi kerawanan disetiap derah mempersiapkan kekuatan bersama aparat hukum  dengan beberapa strategi.

 Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian di temui di Mabes Polri,Jumat (12/1)2018 mengatakan dengan adannya pasangan calon yang sudah mendaftar pada tanggal 8 januari sampai 10 Januari 2018  maka minggu ini kami sudah bisa memetahkan  potensi kerawanannya , dari latar belakang politiknya  pasangan calon dan latar belakang yang lainnya  maka tentu yang kami waspadai betul adalah  isu-isu yang kira-kira sensitif dan masalah sara yang kita jaga betul.” Kalau dinamika pilihan dan polarisasi , pilihan-pilihan masyarakat kepada pasangan calon itu biasa dan itu arti demokrasi yang diiberikan kepada masyarakat untuk memilih calon pimpinannya yang terbaik,” ujarnya.

Selanjutnya,  Tito menegaskan Kemudian para pimpinan dan calon pimpinan kepala daerah lain ini tentu mereka juga berusaha semaksimal mungkin mensosialisasikan diri mengkampanyekan program mereka untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Yang perlu kita jaga jangan sampai kemudian terjadi mobilisasi yang membawa isu-isu yang bisa berkonflik ,itu yang kita jaga. “Ini bisa terbaca dari sekali lagi pasangan calon pendukung kemudian dari latar belakang dari para  pendukung, untuk itu minggu ini kami segera dan saya perintahkan kepada Jajaran  semua tingkat di tingkat Mabes Polri dipimpin oleh Kepala BIK ditingkat Polda, Polres masing-masing memberikan laporan kepada Mabes Polri untuk menjelaskan potensi daerah yang dianggap rawan konflik kemudian sangat rawan ,rawan dan kurang kerawanan,” tegasnya.

Untuk itu, Tito menjelaskan  Kurang rawan misalnya contoh pasangan calon itu otomastis mungkin ada tetap kerawanan kecil sekali . Saya perintahkan selesaikan peta kerawanan ini paling lambat sampai minggu dan hari ini hari kamis sampai hari mingg 4 hari lagi.  “Setelah itu senen kita sudah membuat rencana yang lebih akurat . Itu operasi bersama Intelejen oleh Polda-Polda dan Polres mereka membuat operasi masing-masing didaerahnya yang memiliki Komplektasi dan itu harus dikirim ke Mabes Polri dan mereka bisa membuat tabel, daerah mana yang rawan seusai fungtuasi  upaya mendinginkan suasana kita hadirkan langkah-langkah proaktif sekaligus juga mengantisipasi kekuatan Pasukan Polri, TNI dan Linmas,” jelasnya.

Lebih lanjut, Tito merincinya  Kemudian didaerah yang kita kira kurang itu kita gunakan selain pengamanan  dan kita persiapkan tambal pasukan sangat rawan sambil pasukan di Polda ada yang stand by. Oleh karena itu saya minta Polda, Polres dengan pasukan jumlah pasukan disesuaikan dengan tingkat kerawanan setelah pendaftaran berakhir tanggal 10 Januari kemarin. “Kedua  yang paling penting adalah kegiatan-kegiatan proaktif untuk mengaktifkan poling system ,system pendingian yaitu tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh agama yang peduli , kelompok elemen masyarakat yang peduli untuk Pilkada damai nah ini bersuara agar mereka berkampannye untuk mendinginkan suasana. Ini bukan dalam rangka  dan ini dipastikan akan sangat hangat dan mendinginkan,” rincinya.

 

Menyinggung Money Politik, Tito menandaskan  tanya detailnya kepada kabareskrim dan saya memerintahkan Kabareskrim  membuat Satgas ini target utamanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) . “Target  utamanya OTT misalnya kalau ada yang bayar ke KPU, bayar ke Panwaslu dan kemudian pejabat-pejabat yang masih menjawab misalnya pegawai negeri tetapi dia melakukan sawer kesana-sini ini akan kita selediki  sumber keuangannya. Satgas ini kan kordinasi sekali lagi kalau sudah terbentuk dan nanti kita akan kumpulkan diberikan arahan juga kita akan undang dari KPK untuk bersama-sama karena KPK kan melakukan pengawasan juga. Ada kriteria penyelenggara Negara yang bisa dilakukan tindakan oleh KPK , ada juga yang tidak.  Nah ini  kita bisa kerjasama ada kan kekosongan-kekosongan ini kita bisa saling isi,” tandasnya. (vk)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Kapolri tegaskan tak ada kriminalisi terhadap  Walikota  Samarinda Syaharie Jaang dalam perkara yang ditangani kepolisian.Jaang diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan dan pencucian uang dengan terdakwa Ketua Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu (PDIB), Hery Susanto Gun alias Abun, dan Manajer Lapangan KSU PDIB, Noor Asriansyah alias Elly.terperiksa sebagai saksi dan sebagai tersangka di Bareskrim . Pemeriksaan tersebut dianggap janggal karena dilakukan menjelang Pilkada Serentak 2018, di mana Jaang akan mencalonkan diri sebagai Gubernur Kalimantan Timur Tidak ada aturan yang mengatur larangan pada penegak hukum melakukan proses hukum . Disini kita mengedepankan  hak kesamaan dimuka hukum dan itu tidak ada preoses Kriminalisasi. Kriminaliasasi itu  kalau ada perbuatan  yang bukan tindak pidana kemudian dipaksakan jadi tindak Pidana .

 Kapolri, Jenderal Pol  Tito Karnavian ditemui di  kompleks Mabes Polri, Jumat (5/1) 2018 mengatakan  Seperti rekan-rekan ketahui kemarin mungkin ada isu mengenai ada dinamika yang terjadi di Kalimantan Timur adanya seseorang kader Partai walikota yang kemudian diminta keterangannya sebagai saksi di Bareskrim . Rekan-rekan berkaitan dengan masalah itu sekali lagi ya, ini memang sudah memasuki tahapan Pemilu tanggal 8 Febuari mulai ada penetapan dan calon-calon lain tapi tidak ada aturan yang mengatur larangan-larangan pada penegak hukum termasuk polri untuk melakukan proses hukum pada siapapun yang diduga terlibat dalam proses hokum baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka. “Kita mengedepankan azas Iquality be the Ruul artinya kesamaan dimuka hukum . Tidak ada proses kriminalisasi. Kriminaliasasi itu kalau ada perbuatan yang bukan tindak pidana kemudian dipaksakan seolah-olah tindak pidana itu namanya Kriminalasasi. Tapi kalau ada proses yang dilakukan dugaan tindak pidana apalagi kasusnya sudah hampir 1 tahun diprosesnya dan proses itu dilanjutkan itu namanya penegakan hukum. Jadi tolong Bahasa kriminalisasi hati-hati betul kita mengunakannya, kriminalisasi itu terjadi bila kasus yang bukan tindak Pidana kemudian dipaksakan untuk menjadi tindak pidana, itu namanya Kriminalisasi,”ujarnya.

 Selanjutnya, Tito menegakan kemudian  berkaitan dengan hal itu upaya menghidari terjadi nya proses apa hukum ditengah-tengah sekarang ini konteksasi politik dan mengindari apparat hukum melaksanakan proses hukum nanti bisa berdampak pada ekstasi politik .” Saya selaku kapolri mengajak dan menghimbau kepada para penegak hukum lainnya Kejaksaan, KPK, Koordinasi dengan Bawaslu mari kita sama-sama kalau sudah ada penetapan pasangan calon tanggal 12 Febuari kalau sudah ada penetapan calon jangan diganggu dengan pemanggilan-pemanggilan proses hukum  karena dengan pemanggilan itu bisa mempengaruhi proses semokrasi , porses kontekstasi yang mungkin bisa jadi tidak fair karena akan mempengaruhi opini public,” tegasnya .

 Untuk itu, Tito menjelaskan Itu harus Fair kecuali kalau terjadi Operasi Tertangkap tangan (OTT) misalnya dugaan penyuapan oleh pasangan calon kepada apa atau kapasitas dia sebagai misalnya Kepala Daerah ketangkap tangan melakukan pelanggaran tindak pidana korupsi dan lain-lain.” Kecuali itu, tetapi kalau proses-proses pemanggilan  saksi, tersangka dan saya berpendapat supaya lembaga-lembaga penegak hukum nanti dimanfaatkan dalam konteksi politik dalam rangka melakukan karakter asonitaion (pembunuhan karakter) black campation menjatuhkan orang tertentu kita fair tidak usah dilakukan proses hokum dulu artinya ditunda sampai pilkada selesai,” jelasnya.

 Lebih lanjut, Tito menandaskan Pilkada sudah selesai dan terpilih halnya proses hukum terpilih proses hukum dilanjutkan  sekali lagi pesan yang dulunya.” Jadi pesan pentung dari saya yang mungkin bias dicatat Kapolri mengajak lembaga-lembaga penegak hokum lainnya baik dari Kejaksaan,KPK, pajak mungkin atau Bawaslu  dan saya ingin melakukan lobby dan mengundang bersama-sama buat Mou  untuk menjaga netralitas kita sebagai alat politik begitu dan kita  berMOu supaya proses hukum para pasangan yang sudah ditetapkan ikut ditunda samapai pemilu yang sedia selesai,” tandasnya. (vk)          

Tuesday, 26 December 2017 16:21

Deddy Mizwar Terancam Terdepak PAN dan PKS Ngikut Prabowo

Written by

BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Peta politik pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa barat 2019 makin dinamis setelah Golkar meninggalkan Ridwan Kamil dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendepak Deddy Mizwar.  Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago memprediksi PKS dan Partai Amanat Nasional (PAN) akan mengikuti Gerindra sebagai pengusung Mayjen (Purn) Sudrajat pada Pilgub Jabar 2018. Pasalnya, kedua partai itu sudah menjalin kesepakatan koalisi dengan Gerindra pada Pilgub Jabar.

Namun, yang jadi pertanyaan saat ini adalah calon pendamping Sudradjat. Pangi menduga Sudradjat akan diduetkan dengan kader PKS yang sudah memiliki akar atau basis cukup kuat di Jabar. Menurut Pangi, saat ini ada dua kader PKS yang berpeluang mendampingi Sudrajat. Yakni Ahmad Syaikhu dan Netty Heryawan.

“Sekarang posisinya kan cuma PKS yang masih menggantung, belum clear apakah mengusung Netty atau Syaikhu," ujar Pangi kepada wartawan , Senin (25/12).Diketahui, Syaikhu merupakan wakil Wali Kota Bekasi. Sementara Netty adalah istri Gubernur Jabar Ahmad Heryawan.Sebelumnya, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Presiden PKS Sohibul Iman menandatangani kesepakatan kerja sama pada pilkada di lima provinsi termasuk Jabar. 

        Menurut Pangi, kerja sama itu jelas tidak menguntungkan bagi Deddy Mizwar yang sebelumnya digadang-gadang PKS dan PAN.Dengan demikian, kata Direktur Voxpol Center itu, bila poros koalisi yang dibangun Gerindra itu tak berubah, maka Sudrajat akan berduet dengan kader PKS untuk Pilgub Jabar. “Sangat mungkin akan terbentuk poros baru Sudrajat-Syaikhu atau Sudrajat-Netty," pungkas Pangi.(im)

 

 

 

Monday, 25 December 2017 17:14

Prabowo Bicarakan Dengan Koalisinya Terkait Pilgub

Written by

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan, kadernya yang juga anggota DPR, Moreno Suprapto belum dipastikan maju di Pilkada Jawa Timur 2018 mendatang."Moreno belum," kata Prabowo di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupan, Jakarta Selatan, Minggu (24/12/2017) malam.

         Menurut dia, Moreno sendiri belum pernah mengatakan kepadanya bahwa ingin maju di Pilkada Jatim. Sejauh ini, kata dia, Moreno hanya diusulkan oleh generasi muda di internal partainya."Itu ya gagasan anak-anak muda. Moreno sendiri belum menyatakan ingin maju," ujar Prabowo.Kedatangan Prabowo Subianto ke DPP PKS dalam rangka membahas beberapa agenda Pilakda serentak 2018. Selain, Prabowo, hadir juga Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Suparno. Eddy datang 20 menit setelah kedatangan Prabowo. Keduanya disambut langsung oleh Presiden PKS Sohibul Iman.

Bahas Calon Gubernur

                Ketua Majelis Syuro DPP PKS Salim Assegaf Al Jufri, Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto saat deklarasi Anies dan Sandiaga sebagai Cagub dan Cawagub DKI Jakarta 2017 di Jakarta, Jumat (23/9). (Liputan6.com/Yoppy Renato)

Prabowo Subianto mendatangi Kantor DPP Partai Keadilan Sehahtera (PKS), dalam rangka konsolidasi Pilkada serentak 2018. Mengenakan baju cokelat lengan pendek dipadu celana dan sepatu pantofel hitam, Prabowo turun dari mobilnya, Lexus putih B 17 GRD. Mantan Danjen Kopassus ini langsung disambut Presiden PKS Sohibul Iman yang mengenakan batik nuansa abu-abu hitam cokelat. "Untuk membahas beberapa masalah. Ini kan sudah mendekati pendaftaran calon gubernur, ya kita harus selesaikan. Kita bisa kerja sama PKS dan PAN," kata Prabowo di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu malam. Prabowo tiba di Kantor DPP PKS sekitar pukul 19.45 tanpa didampingi elite partainya.

Umumkan Pasangan Calon

 

                Prabowo dan Sohibul Iman Pada kesempatan itu, Prabowo menyampaikan kemungkinan besar pihaknya akan mengumumkan pasangan calon untuk Pilkada Jawa Barat dan Jawa Tengah 2018 malam ini. "Ya ini malam ini. Insyaallah kita putuskan," kata Prabowo. Namun saat ditegaskan lebih lanjut, mantan Danjen Kopassus ini justru menjawab dengan kelakar khasnya dibarengi suara tawa. Prabowo juga menyebut kedatangannya ke DPP PKS bukan bentuk koalisi. "Hahaha, enggak saya kira ini pertemuan. Bukan, bukan, ini bukan koalisi, ini persaudaraan," kelakar Prabowo.(as)

Monday, 25 December 2017 17:02

Dedi Siap Buat Poros Baru Untuk Pilkada Jabar

Written by

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan, partai beringin akan mengumumkan mitra koalisi yang akan membentuk poros baru di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat dalam tiga hari kedepan atau pada Kamis 28 Desember 2017.

"Kita lihat dalam dua atau tiga hari ke depan (kita umumkan) siapa yang diminati dan diinginkan oleh publik," kata Dedi pada wartawan di , Jakarta Pusat, Senin (25/12/2017).

Dedi menilai, penetapan pencalonan di KPUD Jawa Barat pada 9 Januari 2018 masih relatif sangat lama bagi partai politik untuk menentukan sikap dalam kontestasi Pilgub Jabar. Menurut dia, para calon di Tanah Pasundan harus memiliki strategi yang baik guna terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dalam Pilkada serentak 2018 yang dilakukan di 171 daerah Indonesia.

‎       "Saya sih tidak memiliki kriteria apapun dalam koalisi Partai Golkar yang penting orang yang diusung dapat diterima pasar. Ada 11 juta diperkotaan dan 22 desa dan (calon) harus ada menggambarkan keragaman itu," jelasnya.

Dedi menjelaskan, masalah yang ada di Jawa Barat‎ adalah telah hilangnya indentitas dari satu daerah ke daerah yang lain. Sebab itu, ia berharap sosok Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat ke depan harus mampu mengembalikan image antar-wilayah.

"Karena itu penting bagi pembangunan wilayah karena menghasilkan produk dan kalau kita bicara hari ini apa sih brand kita?" sambungnya.

"Banjir yang tidak selesai, longsor, pantai sudah tidak indah karena pasirnya dikeruk dan hutan terbabat padahal ini ongkosnya tinggi dari pemerintah. Perkembangan ekonomi dan kesenjangan itu harus diselesaikan. Ini harus segera dituntaskan," tukas Dedi.(as)

 

 

BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) DPP Partai Golkar mencabut dukungan terhadap Ridwan Kamil-Daniel Mutaqien sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD Golkar Jawa Barat MQ Iswara mengatakan pihaknya telah menerima surat pencabutan dukungan Ridwan-Daniel dari Wasekjen Partai Golkar Ratu Diah Hatifah sore tadi.

          Dalam surat itu disebutkan DPP mencabut dukungan dari Emil sapaan Ridwan dan Daniel karena tidak kunjung menentukan Wakil Gubernur sampai batas waktu 25 November 2017.
Iswara menuturkan, alasan lain Golkar mencabut dukungan dari Emil karena tidak berkomunikasi dengan Bappilu Jawa Barat soal pendampingnya seperti diamanatkan pengurus DPP."Namun yang tersurat seperti itu, karena tidak ada komunikasi. Ketua Bappilu Jawa Barat. Tri dari Wakil Ketua Bappilu Golkar Jabar," kata Iswara di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (18/12).

         Padahal, Bappilu Jabar menunggu kabar terkait keputusan soal calon wakil gubernur dari Emil. Bahkan, pihaknya telah menyurati Emil agar segera menyerahkan nama cawagub pada 23 November 2017. Tujuannya agar kader di tingkat bawah bisa bergerak melakukan konsolidasi dalam rangka memenangkan Emil di Pilgub Jabar.

          "Makanya kita bersurat 23 November, kader menunggu siapa cawagub, untuk cepat memenangkan Pilkada hari ini tidak ada. Padahal tinggal 18 hari lagi. Ke pendaftaran," tegasnya.
Setelah dukungan ke Emil-Daniel dicabut, Bappilu Jabar menyerahkan keputusan soal sosok yang akan didukung selanjutnya kepada DPP Partai Golkar. Namun, menurut hasil petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta aspirasi pengurus DPD, calon pengganti Emil mengerucut kepada Ketua DPD Jawa Barat Dedi Mulyadi.

          "Kalau DPD sudah membuka pendaftaran, kemudian meminta pendapat dari DPD Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, menyampaikan ke DPP. Itu tahapannya seperti itu, diatur juklak. Hasilnya mengerucut, bahwa dukungannya kepada ketua DPD," tukasnya. Pencabutan dukungan itu tertulis melalui surat yang dikeluarkan DPP Partai Golkar pada Minggu (17/12), dengan nomor R-552/Golkar/XII/2017. Surat itu diteken oleh Ketum dan Sekjen Partai Golkar pada (17/12)..

         Dalam surat itu tertulis, bahwa DPP Golkar Jabar telah menindaklanjuti keputusan DPP Partai Golkar tentang pengesahan pasangan calon kepala daerah Provinsi Jawa Barat di poin pertama, dengan mengirimkan surat kepada Ridwan Kamil untuk segera menetapkan pasangan calon wakilnya dalam Pilkada Provinsi Jawa Barat, yaitu Daniel Mutaqien dengan batas waktu 25 November 2017.

         Namun, sampai dengan batas waktu yang ditentukan, yaitu tanggal 25 November 2017 (bahkan sampai saat ini), Ridwan Kamil belum memutuskan calon wakil kepala daerah sebagaimana surat nomor :R-485/Golkar/X/2017, maka dalam rangka menjaga kehormatan dan marwah partai serta kepentingan partai Golkar, DPP Partai Golkar memutuskan untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku surat DPP Partai Golkar nomor R-485/Golkar/X/2017 tertanggal 24 Oktober 2017 (as)

 

 

 

 

 

 

BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Genderang Pilkada Jabar  kini semakin memanas semua Cagub berusaha menggandeng Cawagub sebagai pendamping dalam  Pilkada serentak 2018, tak terkecuali Ridwan Kamil (RK) yang namanya sudah cukup popular di Jabar., karena peranya sebagai walikota Bandung.Namun tidak bisa sendiri RK  memimpin Jabar, harus ada pasangan yang serasi bisa mendampingi sebagai Calon Wakil Gubernur  (Cawagub)  sehingga bisa melengkapi Gaya kepemimpinan RK  yang visionir dan sistematis.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) KH. Maman Imanulhaq yang disebut  cukup santer mendanpingi  Ridwan Kamil sebagai Calon Wakil Gubernur Jabar. Politisi lahir dari kalangan kyai muda dan pesantren ini, sangat cocok   melengkapi RK dalam memimpin Jabar. pada era millinum  ini ” Saya siap damping Ridwan Kamil ( RK) sebagai wakil Gubernur Jabar,” tandas KH. Maman Imanulhaq saat berbincang dengan koranrakyat.com Minggui (19/11) di salah satu Mall  Pasteur kota Bandung.

Dikatakan KH. Maman yang kerap dipanggil dengan Kang Maman ,  bahwa dirinya telah melakukan komunikasi dengan Ridwan Kamil, tentunya akan kita lanjuti dengan melakukan deklarasi nantinya setelah ada kesepakatan  kedua pasangan. “ Ya, kita tunggu dalam waktu yang secepatnya, kalau  bisa diawali dengan panen duren di pondok saya ” ujar pimpinan Ponpes Al – Mizan jatiwangi  Majalengka  Jabar. 

Kang Maman akan siap berbagi tugas  dengan RK bila disepakati sebagai wakilnya. Kang Maman yang berlatar belakang pesantren  merasa  terpanggil  ikut berpartisipasi dalam pembangunan manusia di Jawa Barat. Telah kita ketahui Jabar memiliki potensi besar khususnya anak mudanya dalam  dunia kreatif  cukup terkenal di tanah air maupun mancanegara. Namun Bagaimana dengan  anak muda yang lahir di pesantren anak muda di desa bisa menjadi penyumbang potensi dan  kesejahteraan di Jabar. 

Selain itu juga dari sisi religiusitas dan kebudayaan yang belum bisa optimal , bagaimana pesantren  majelis taklim dan para Dai yang harus di optimalkan.Tentunya potensi mereka harus diupayakan bisa optimal dan Negara bisa hadir. Tentunya dengan melalui program yang tepat sasaran, teruji sehingga bisa  meningkatkan potensi mereka, serta  mampu meningkatkan kesejahteraan dan sumber daya mereka.

Selain itu juga persoalan budaya bisa di optimalkan, karena akan bisa menyumbangkan dalam bidang pariwisata, karena  pariwisata saat ini bisa sebagai merupakan penyumbang terbesar kalau dibanding Migas maupun Kelapa Sawit. Disinggung juga  soal  TKI di Jabar ini cukup banyak , harapanya bisa terkurangi dan lebih cenderung bekerja di Negara sendiri“ Apalagi Kita kan cukup tahu bahwa warga Jabar cukup kreatif  yang terkenal dengan mandiri punya kepercayaan dan Mandiri ( Binangkit red) yang harus dibangkitkan,” ujar  anggota DPR RI dari Fraksi PKB kelahiran  Sumedang ini.

                Selain itu dikatakan juga oleh Kang Maman yang juga pimpinan Ponpes Al Mizan, Jatiwangi Majalalengka , secara tinjauan NKRI Jabar merupakan salah satu propinsi terbesar di Indonesia dan bisa sebagai penyokong Jakarta. sebagai putra daerah  yang berasal dari Jabar saya sangat terpanggil untuk  bisa ikut menyumbangkan pikiran bagaimana memajukan Jabar, khususnya beberapa daerah yang ada dikawasan pantura maupun Jabar Selatan,” ujar

Dikatakan juga seluruh  infrastruktur yang ada  di Jabar harus dioptimalkan sebagai   penguat  pembangunan sumberdaya manusia  diantara Bandara  Kertajati  dan pelabuhan di Katimban Subang  serta  perlu dikembangkan kebeberapa daerah lain ,yang bisa untuk menguatkan sumber daya manusia. Sementara Disampaikan juga persoalan MCK yang telah menjadi program riilnya bila nanti jadi Cawagub Jabar akan dijadikan program  riil di pemerintahanya termasuk dalam bidang Kesehatan dan Pendidikan.(eas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERANG,(KORANRAKYAT.COM) , Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen IKP Kemkominfo) Rosarita Niken Widiastuti mengimbau untuk seluruh masyarakat menggunakan media sosial (Medsos) secara bijak dan benar.

Dalam dialog interaktif melalui kepada Media di pertunjukan rakyat Wayang Golek di Lapangan bola Kalumpang, Ds. Padarincang, Kec.Padarincang, Kab Serang, Sabtu (21/10/2017) malam, Niken mengajak masyarakat memilih dan memilah informasi serta melakukan verifikasi terhadap informasi di medsos, mengingat banyak konten mengandung ujaran kebencian, hoax, fitnah, menghasut, provokasi yang berpotensi memecah belah dan mengadu domba bangsa.

Acara ini adalah bagian dari kegiatan literasi dan edukasi bermedsos oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo untuk mencerahkan masyarakat dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

           Untuk melawan hoax, Dirjen IKP Kemkominfo mengajak masyarakat memproduksi konten informasi yang positif. Selain itu, Niken juga mengimbau masyarakat berpedoman kepada Fatwa Medsosiah Majelis Ulama Indonesia (MUI). “Masyarakat yang berinteraksi melalui medsos harus memperkokoh kerukunan baik internal umat beragama, antara umat beragama, maupun antara umat beragama dengan pemeritah,” ujar Niken. Nenghadapi hoax, Dirjen IKP meminta masyarakat tidak menyebarkan informasi bersifat memprovokasi dan mengadu domba. “Informasi yang tidak benar berpotensi merusak semangat kebinekaan,” tegas Niken.

Sementara, anggota Komisi I DPR RI Yayat Y. Biaro mengajak masyarakat bijak menggunakan media sosial dan mengedepankan semangat bergotong royong serta memelihara suasana yang harmonis dalam kebidupan bermasyarakat. Kemkominfo telah melakukan literasi media sosial bekerja sama dengan Komisi I DPR RI, MUI, KWI, PGI, Walubi, PHDI dan perguruan tinggi di berbagai kota-kota di Indonesia

 

 

 

 

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) –Menjelang Pilkada serentak 2018, Kapolri Jendral  Tito Karnavian mengingatkan  pejabat Polri  yang nyalonkan  Gubernur atau walikota serta bupati untuk mengundurkan diri dari Polisi. Agar tidak terjadi konflik kepentingan di Internal Polisi.  

Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian  ditemui di Mabes Polri, Jumat (20/10)2017 mengatakan dan meminta agar anggotanya yang ingin menjadi calon kepala daerah pada Pemilihan Kepala Daerah 2018 segera mengundurkan diri dari kepolisian.Sejumlah perwira Polri mencalonkan diri sebagai peserta Pilkada 2018. Sesuai prosedur yang berlaku di internal Polri, maka anggota tersebut harus melepas atributnya sebagai polisi."Saya berharap kepada teman-teman yang mendaftar sebaiknya kalau sudah positip  mau mendaftar, secepat mungkin mengundurkan diri supaya tidak terjadi conflict of interest," ujarnya.

Selanjutnya,  Tito  menegaskan  ada khawatir jabatan sebagai anggota Polri akan dimanfaatkan calon tersebut untuk memikat publik. Padahal, polisi kedudukannya netral dalam berpolitik."Tapi aturan itu (segera mundur) belum ada. Sekali lagi, ini imbauan saya," tegasnya.

Untuk itu, Tito menjelaskan saya telah mendapat laporan dari sejumlah anggotanya yang akan berpolitik.Salah satu perwira tinggi Polri yang sudah resmi mencalonkan diri adalah Komandan Korps Brimob Irjen Murad Ismail. “Murad diusung oleh Partai Nasdem sebagai calon gubernur Maluku,” jelasnya.

Jadi, Tito menandaskan dan meminta agar para perwira tidak lagi menjadi anggota Polri pada awal Februari 2018."Kalau sudah penetapan pasangan calon, otomatis harus bukan lagi anggota polisi," tandasnya. (vk)

 

 

  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  Next 
  •  End 
Page 1 of 5

Entertaiment

Face Book Galleries

    BENGKULU, (KORANRAKYAT.COM) — Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bengkulu melaksanakan pemusnahan barang bukti...
    BENGKULU, (KORANRAKYAT.COM) — Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bengkulu melaksanakan pemusnahan barang bukti...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo secara resmi melantik Rohidin Mersyah sebagai Gubernur Bengkulu...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Penyelesaian kasus penembakan di Kabupaten Nduga ,Papua yang menelan korban para pekerja...
    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Proses pemeriksaan Habib Bahar Smith terus berproses. Kini kejaksaan Agung menerima...
    BOGOR(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo ikut bersenam pagi pada Hari Ulang Tahun ke-33 Senam Tera...
.   JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus aktif meluhuri dan...
    Bengkulu, (KORANRAKYAT.COM) - Setelah sekian lama belum ada kejelasan kapan Pelaksana Tugas Gubernur Bengkulu...
    BOGOR(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo dan keluarga mengapresiasi peran media yang menurutnya telah ikut...
    BOGOR(KORANRAKYAT.COM) Selepas jalan pagi bersama keluarga, Presiden Joko Widodo berbincang santai dengan...

Ekonomi Makro

  •  

    .

     

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasinya atas kinerja Bank

     
  •  

     

     
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Dalam empat tahun ini, pemerintah telah bekerja keras untuk
     
  •  

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Presiden Joko Widodo bersama dengan jajaran terkait hari ini menggelar

     
  •  

     

    BALI(KORANRAKYAT.COM)Indonesia dan Singapura telah bersepakat untuk meningkatkan kerja sama di

     

Malang Raya

Rumah Kepala PU Kab Malang

 

MALANG(KORANRAKYAT.COM)- Selain menggarap sejumlah pihak

Read more

Privalensi Stunting Di Kota

 

 

MALANG (KORANRAKYAT.COM) Prevalensi balita stunting

Read more

Rendra Bupati Malang Ditahan