Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Sekitar 177 Ribu Petugas Dari TNI Dan Polri Dikerahkan Untuk Pengamanan Lebaran
Last Updated on Jun 08 2018

Sekitar 177 Ribu Petugas Dari TNI Dan Polri Dikerahkan Untuk Pengamanan Lebaran

  JAKARTA(KORANRAKYAT) Digelar operasi ketupat yang akan mengawal pengamanan arus mudik dan balik hari ini,Kamis(7/6) 2018  mulai dilakukan yang dilaksanakan 177 Ribu gabungan baik Polri, TNI dan instansi terkait baik ada dipusat dan diderah .Ini dilakukan dengan focus apda 10 Titik...
Presiden Buka Puasa Bersama Personel TNI dan Polri di Cilangkap
Last Updated on Jun 06 2018

Presiden Buka Puasa Bersama Personel TNI dan Polri di Cilangkap

      JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo hadir dalam acara buka puasa bersama dengan keluarga besar TNI, Polri, dan masyarakat di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, pada Selasa, 5 Juni 2018. Presiden hadir bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Selain itu tampak hadir juga Wakil...
Kapolri Siap Amankan Lebaran
Last Updated on Jun 06 2018

Kapolri Siap Amankan Lebaran

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Rapat koordinasi melalui vidio confrensi dengan pemerintah daerah TNI Polri sudah ditagetkan 4 pengamanan Operasi ketupat 2018 juga mengamankan mudik hingga pemberantasan terorisme. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian ketika memimpin apel pasukan Operasi Ketupat...
Presiden Jokowi Pesankan Kenaikan Pendapatan Operasional Babinsa 771 Persen
Last Updated on Jun 06 2018

Presiden Jokowi Pesankan Kenaikan Pendapatan Operasional Babinsa 771 Persen

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Presiden menghadiri acara buka puasa bersama di Lapangan Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (5/6/2018). Acara tersebut sekaligus silaturahim Jokowi dengan prajurit TNI, masyarakat, serta Polri. Tampak Presiden Joko Widodo memberikan pesan ada kenaikan...
TNI Bantu Polri Siapkan Personel dan Alutista untuk Pengamanan Lebaran
Last Updated on Jun 06 2018

TNI Bantu Polri Siapkan Personel dan Alutista untuk Pengamanan Lebaran

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Antisipasi keamanan selama arus mudik,  TNI ikut menurunkan  sejumlah personil yang akan dikerahkan selama  dibutuhkan  membantu kelancaran baik di Bandara, Pelabuhan dan terminal Bus. Ini dilakukan TNI Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto ditemui di Monas,...

World Today

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) -  Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri membongkar kasus distribusi bawang putih impor yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dari hasil laboratorium, diketahui bawang putih itu masih mengandung cacing nematoda.

Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Tipideksus) Baresksim Polri, Kombes Daniel Tahi Monang Silitonga di Bareskrim, Jakarta, Kamis (31/5)2018 mengatakan Bareskim sudah menetapkan 4 tersangka dengan 3 orang di antaranya yakni direktur perusahaan yang terkait dengan impor dan distribusi bawang putih impor tersebut. “Tersangka sudah kami lakukan pemanggilan dan akan segera kami lakukan tindakan kepolisian. Barang bukti kami sudah amankan sebanyak ratusan ton bawang putih.” Ujarnya.

Selanjutnya, Daniel menegaskan Keempat orang tersangka yakni TSK selaku Direktur PT TRS, MYI selaku Direktur Operasional PT PTI, TDJ selaku Direktur PT CGM dan PN selaku pengendali atas pembiayaan serta distribusi dan penetapan harga ditingkat pasar. “Para tersangka menjual dan memperdagangkan bibit bawang putih impor ke pasaran sebagai bawang konsumsi. Padahal, bibit bawang tersebut tidak sesuai dengan ketentuan atau standar bawang konsumsi,”tegasnya.

 Daniel menjelaskan berdasarkan penelitian laboratorium, bibit bawang putih masih mengandung cacing dan bakteri sehingga sangat berbeda dengan bawang konsumsi pada umumnya. “Selain itu, para tersangka juga melakukan importasi bawang putih dengan memberikan pernyataan tidak benar pada label sehingga merugikan konsumen,” jelasnya.

Lebih lanjut, Daniel merincinya kasus ini berawal saat PT PTI mendapatkan dari Kementerian Perdagangan untuk mengimpor bawang putih dari China dan Taiwan sebesar 30.000 ton. PT PTI lantas meleakukan kerja sama dengan PT CGM, PT FMT, dan PT ASJ untuk menyalurkan atau mendistribusikan bawang putih impor tersebut.” Namun saat barang dikirimkan, ada keterangan yang tidak benar. Label barang yang harsunya PT TPI justru tertulis PT CGM,” rincinya

Jadi, Daniel menandaskan sementara itu, PT TSR justru memperdagangkan bawang putih impor yang dipergunakan sebagai bibit bawang putih.” Hal ini tidak sesuai dengan persyaratan kesehatan bawang putih sebagaimana ketentuan UU Karantina,” tandasnya.(Vk)

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)-Rusuh bentrok di mako brimob 5 anggota brimob tewas, 1 teroris di tembak mati seorang polisi jadi sandera, teroris berhasil rebut senjata. Saat ini polisi sedang lakukan negosiasi seorang tawanan dari anggota polisi yang disandera tahanan teroris di mako Brimob.Kejadian di duga dipicu soal makanan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Kepolisian RI Brigadir Jenderal Mohammad Iqbal mengatakan, ada 130 tahanan teroris yang masih bertahan tak mau menyerah di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. 

Di Blok A, B, dan C mereka menguasai enam senjata rampasan dan seorang anggota Brimob yang disandera. “Jumlah sesuai dengan anggota yang disandera," kata Iqbal di Markas Komando atau Mako Brimob Kelapa Dua sore ini, Rabu, 9 Mei 2018.

Sebelumnya, tahanan menyandera enam anggota Brimob namun hanya satu yang masih hidup. Menurut seorang perwira Polri yang menolak dikutip namanya, lima polisi yang gugur adalah Brigadir Polisi Dua (Bripda) Wahyu Catur Pamungkas, Bripda Syukron Fadhli, Inspektur Polisi Dua (Ipda) Rospuji, Bripka Denny, serta Brigadir Polisi Satu (Briptu) Fandi.

Iqbal memastikan kondisi kesehatan Bripka Iwan Sarjana dalam keadaan baik dalam penyanderaan. “Satu jam lalu, (Iwan Sarjana) masih sehat."

Menurut Iqbal, polisi mengendepankan negosiasi walaupun lima anggota Brimob gugur ketika menanani kerusuhan tersebut. “Kami tidak ingin ada korban lebih banyak kami menghargai hak asasi manusia," ucapnya.

Kerusuhan Mako Brimob belum sepenuhnya bisa diatasi oleh Kepolisian sejak pecah pada Selasa malam, 8 Mei 2018, sekitar pukul 20.20 WIB. Kerusuhan dipicu pemeriksaan makanan dari luar untuk tahanan. 

Menurut Iqbal, mengingat yang dihadapi adalah narapidana perkara terorisme maka Polri menyiapkan strategi khusus untuk menormalkan kondisi. “Kami terus menyampaikan pendekatan persuasif kepada tahanan."

Dia pun meminta masyarakat tenang. Iqbal mengklaim situasi sudah dapat dikendalikan. Namun, Polri terus melakukan soft approach dan upaya-upaya lainnya terhadap para tahanan teroris di Mako Brimob.(as)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Bocornya pembicaraan Menteri BUMN Rini Sumarno dengan Dirut PLN Sofyan Basir , ternyata sudah dilaporkan ke Bareskrim. Oleh Karena itu, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri memastikan akan segera menindak lanjuti kasus itu,

Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto ditemui di Bareskrim,Rabu (2/5) 2018 mengatakan bahwa pihaknya sudah menerima laporan dari Menteri Rini terkait kasus tersebarnya rekaman percakapan itu."Ada laporan kami terima. Kami  laksanakan penyelidikan," ujarnya.Selanjutnya, Ari  menegaskan  laporannya sudah ada dan disampaikan oleh pengacaranya. “Semua itu kan ada dipenyidik, itu nanti akan diprosesnya,” tegasnya.

       Seperti data yang ada,  Rini Soemarno mengaku sudah melaporkan penyebaran pembicaraannya dengan Sofyan Basir yang diduga diedit untuk menampilkan adanya bagi-bagi saham BUMN. “Jadi kemarin saya berikan kuasa untuk pengaduan dan pelaporan kepada polisi. Jadi sekarang sudah diserahkan kepada polisi prosesnya, kita menunggu aja secara hukum hasil dari penyidikan dari polisi,” ujarnya.

          Seperti diketahui, rekaman percakapan antara Menteri Rini dan Direktur Utama PLN Sofyan Basir tersebar di media sosial. Percakapan itu menjadi sorotan lantaran disebut-sebut membahas soal bagi-bagi saham di BUMN. Dalam percakapan mengenai saham, Rini sempet menyebut dua perusahaan BUMN yakni Pertamina dan PLN. Sementara Sofyan menilai bagi-bagi saham masih terlalu kecil.

        Sofyan juga sempat menyebut nama Ari. Namun tidak jelas siapa Ari dimaksud. Hanya dalam percakapan itu, ia bercerita kepada Rini kalau dia bertemu dengan Ari dan meminta agar masalah pembagian saham dibicarakan lagi.Namun lagi-lagi tak jelas untuk apa Sofyan atau PLN memperebutkan saham perusahaan yang diperbincangkan tersebut.Kementerian BUMN melalui Sekretaris Kementerian BUMN, Imam Apriyanto Putro langsung membantah bahwa rekaman tersebut bicara soal bagi-bagi saham.Menurut dia rekaman itu sengaja diedit sedemikian rupa dengan tujuan memberikan informasi yang salah dan menyesatkan. (vk)

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Sesuai program kerja Promotor( professional,modern dan terpercaya.red) terus dilakukan perombakan system penerimaan anggota polri dari tamtaman hingga Akpol sehingga mendapatkan tenaga yang memiliki kemampuan yang professional menjawab kebutihan polisi yang modern. Itu diterapkan sisten seleksi yang diperketat.

            Asisten Sumber Daya Manusia Kapolri Irjen Arief Sulistyanto kepada wartawan di Mabes Polri, Rabu(18/4) 2018 mengatakan, sejak dirinya menjabat posisinya saat ini, ia menerapkan sistem untuk memperketat seleksi anggota Polri. Itu lah sistem ini telah ia terapkan dua kali, yakni seleksi 2017 dan 2018. “Sebelum proses seleksi, para panitia, pengawas dan peserta disumpah untuk menjalani seleksi dengan jujur, objektif dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Ada juga pakta integritas yang perlu ditandatangani secara serentak di seluruh Indonesia," ujarnya..

           Selanjutnya, Arief menegaskan tak hanya itu, para orangtua peserta seleksi juga membuat surat pernyataan untuk tidak meminta bantuan pada pihak manapun untuk meloloskan. Untuk panitia seleksi, dilakukan ikrar di Tugu Pahlawan, Surabaya, yang diikuti panitia dari tingkat Mabes Polri hingga Polda se-Indonesia. "Harapan kami, kalau panitianya tidak menyimpang, diharapkan keluar tidak ada oknum yang mencari keuntungan," tegasnya.
    

        Untuk itu, Arief menjelaskan selain itu, peserta seleksi juga diwajibkan menandatangani surat pernyataan berisi empat poin. Pertama, pernyataan bahwa peserta akan mengikuti seleksi dengan jujur dan berdasarkan kemampuan sendiri. Kedua, tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme yang merusak nilai kejujuran. “Ketiga, berkomitmen tidak akan meminta bantuan kepada siapapun dalam bentuk sponsorship atau titipan yang memengaruhi panitia untuk membantu meluluskan. Ada juga pernyataan, apabila saya melanggar maka bersedia namanya diumumkan di depan para peserta seleksi," jelasnya.        

           Lebih lanjut, Arief merinci harus dilakukan karena ingin betul-betul memilih calon anggota Polri yang berintegritas dan memiliki kemampuan. Dengan pola tersebut, yang diutamakan adalah kemampuan dan kualitas dari peserta seleksi. Oleh karena itu, Polri memberi kesempatan seluas-luasnya pada pemuda di Indonesia untuk ikut seleksi tanpa memandang latar belakangnya. Hal ini terbukti dari hasil.seleksi tahun lalu.” Di semester pertama, siswa didik yang menempuh pendidikan nilainya bagus-bagus dan tidak ada satupun yang mengulang. Ini bukti seleksi tersebut berhasil mendapat calon anggota polisi yang berkualitas, baik dari aspek kesehatan, intelektual, kekuatan fisik, maupun kecerdasannya,” rincinya.

           Oleh karena itu, arief menambahkan empat aspek ini yang kami nilai, sekaligus membantah rumor bahwa masuk sekolah Kepolisian harus menyediakan uang supaya lolos. Menurut dia, dengan cara-cara yang disebutkan itu, panitia seleksi bisa lebih kebal disuap karena telah disumpah.” Bahkan, aturan tahun ini lebih ketat dari tahun lalu. Dengan proses seleksi yang berkualitas, maka akan menghasilkan siswa didik yang berkualitas. Nantinya mereka akan melaksanakan tugas ke masyarakat dengan baik juga," tambahnya (vk)

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo menunggu, hingga  Kapolri akan tangan, terkait dengan lemotnya penanganan penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel  Baswedan. Hingga saat ini sudah setahun belum ada titik terang” Kalau Kapolri sudah akan tangan kami, akan mengambil langka berikutnya,” ujar Presiden pada wartawan belum lama ini.

Kepala Biro Penerangan  Masyarakat, Brigjend Pol Muhammad Iqbal ketika ditemui di Mabes Kompleks Polri, Senin ( 9/4) mengatakan terkait Novel dan presiden menunggu, Kapolri angkat tangan,  Igbal beralasan   kasus yang kami tangani  sering ada yang terungkapnya cepat.  “Sering, Seperti kasus di Pulomas kalau Soal perampokan dan Pembunuhan keluarga. Heboh itu. Sekeluarga di sekap dan meninggal. Tapi Alhamdulillah penyidik bergerak cepat. Bukti-bukti petunjuk di dapat, keterangan dengan alibi cocok, ilmiah, scientific, terungkap cepat,”. Ujarnya.

Dikatakan , Iqbal  Tetapi ada juga kasus yang seperti di Depok, Axena. Sampai saat ini udah lebih dari dua tahun belum terungkap.” Kami sudah melakukan upaya investigasi yang effortnya sangat keras, bahkan kami menyelam untuk itu, sampai sekarang belum terungkap,” tegasnya.

Seiring dengan itu, Iqbal menjelaskan ada juga kasus internasional. “Masih ingat engga pesawat MAS, Sampai sekarang belum terungkap. Intelijen dari seluruh dunia dan lain-lain belum terungkap. Begitu juga di Paris ingat engga ada Kedubes Indonesia dibom molotov. Sampai saat ini belum terungkap,” jelasnya.

Lebih lanjut, Iqbal katakana  setiap kasus mempunyai kriteria kesulitan masing-masing. Nah, tetapi yang perlu dicatat adalah teman-teman Metro Jaya itu sudah bergerak sangat maju ke depan. Progresnya luar biasa. “Puluhan saksi sudah diperiksa. Semua upaya-upaya agar masyarakat juga membantu kami. Hotline isinya sudah banyak, “ rincinya.

Untuk itu, Iqbal mengakui bahkan , beberapa bulan yang lalu kami sudah dibantu KPK untuk memberikan informasi terkait. Jadi ada beberapa penyidik handal dari KPK yang sudah ditugaskan untuk membantu kasus ini. ‘Artinya kami tidak main-main. Kami kerja keras untuk ini. Polri ingin kasus ini terungkap cepat. Tetapi tadi, jangan disamaratakan, setiap kasus punya kriteria masing-masing dan tingkat kesulitan. Banyak, kasus pembunuhan di Jakarta Barat itu, udah lima tahun belum terungkap,” akunya.

Jadi, Iqbal menandaskan sampai hari ini saya belum berdiskusi dengan penyidik. Yang jelas, hari demi hari tim yang dibentuk itu sudah bekerja. Doakan saja cepat terungkap dan kami bekerja keras.” Tolong dicatat kami sangat bekerja keras untuk menuntaskan kasus ini dan  mohon doanya,” tandasnya. (vk)

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)   Polisi akan lakukan  usut kasus Sukmawati Soekarno Putri adanya dugaan penistaan agama secara  profesional. Pemeriksaan itu terkait dengan puisi Sukma yang telah menyinggung agama  Islam yang merupakan agama mayororitas terbesar di Indonesia, hungga berdampak demo belum lama ini. Beberapa laporan terkait kasus Sukma, ada yang di  Mapolda Jatim dilakukan oleh Banser, Bareskrim Maves Polri dan Polda Metro Jaya, tentunya sudah menjadi kewajiban polisi untuk memeriksa secara professional, sehingga kasus serupa tak terulang,  

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto dintemui di Mabes Polri, Sabtu (7/4) 2018 mengatakan dan memastikan, penanganan laporan terhadap Sukmawati Soekarnoputri akan ditangani secara profesional.  Tentu dari tu ,Polisi telah menerima belasan laporan polisi yang dilaporkan ke Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya.Pelaporan ini terkait puisi yang dibacakan Sukmawati beberapa waktu lalu. Yang menyinggung umat islam, kami akan tangani  Secara profesional kami  akan mencari keterangan semua yang terkait dengan fakta yang dia lakukan," ujarnya.

            Setyo katakana   Polisi akan mulai dengan meminta keterangan saksi, para ahli, termasuk pelapor dan terlapor. Dari keterangan tersebut, akan dilihat apakah puisi yang dibacakan Sukmawati memenuhi unsur pidana atau tidak. “Meski demikian, selama proses penyelidikan, terbuka ruang untuk restorative justice atau penyelesaian perkara di luar pengadilan. "Beliau ada upaya proaktif dengan meminta maaf. Jadi kita tunggu saja pemeriksaannya," tegasnya.

Untuk itu, Setyo menjelaskan jika tak ada titik temu untuk restorative justice, proses hukum akan diteruskan.” Itu sebabnya kita tunggu saja proses itu berjalan dan saya tetap akan mengawalnya,” jelasnyaDari pantaian awal, Pelaporan ke polisi Sebelumnya, Sukmawati Soekarnoputri dilaporkan atas tuduhan penistaan agama. Di Polda Metro Jaya, ia dilaporkan pengacara bernama Denny AK dan Ketua DPP Partai Hanura Amron Asyhari serta di Jatim Dilakukan Banser.

       Sesuai laporan, Ketua DPP Partai Hanura Amron Asyahari mengatakan laporan beberapa waktu lalu dalam acara peringatan 29 tahun Anne Avantie Berkarya. "Saat itu dia berkata bahwa syariat Islam disandingkan dengan sari konde, itu kan jelas menurut kami enggak bisa bisa disandingkan. Lalu, nyanyian Ibu Pertiwi lebih indah daripada adzanmu. Kalau bicara begitu, dia meremehkan Sang Kuasa dong," ujarnya.

     Sesuai informasi , Denny dan Amron menegaskan, apa yang diucapkan Sukmawati sangat tidak pantas. Sukmawati dianggap telah menghina dan melecehkan umat Islam dengan membawa-bawa kata "cadar" dan "adzan". "Kami maafkan jika beliau meminta maaf. Namun, pada kenyataannya sampai saat ini belum ada permintaan maaf dari dia, yang ada hanya klarifikasi," tegasnya. (vk)

 

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)   Wakil Kapolres Lombok Tengah Kompol Fahrizal  menembak adik iparnya, Jumingan alias Iwan (34), dengan senjata api hingga tewas.  Kini oknum polisi itu  diperiksa intensif  oleh Propam.Adanya Perwira memiliki jabatan yang strategis, namun tak mampu kendalikan diri, sehingga perlu dipertanyakan bagaimana sistem penerimaannya hingga seleksinya dan pemberian  jabatan strategis yang perlu dipertanyakan, sehingga banyak polisi bringas, bahkan ibunya sendiri ditodong pistol dan menembak adik iparnya.

 Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto ditemui di Kompleks Mabes Polri,Jakarta,Jumat (6/4) 2018 mengatakan, Divisi Profesi dan Pengamanan Polri tengah mendalami motif Fahrizal melepaskan tembakan. "Sekarang Propam melakukan penelitian, pendalaman. Karena semua anggota Polri yang bawa senjata dinas ada prosedurnya," ujarnya.

Selanjutnya, Setyo menegaskan  ada dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Fahrizal.” Sebab, ia menggunakan senjata tersebut saat tidak sedang berdinas,”tegasnya.

Untuk itu, Setyo menjelaskan  saat kejadian Fahrizal tengah menjenguk ibunya di Medan. "Cuti tidak boleh bawa senjata api. Senjata api hanya dibawa untuk dinas," jelasnya.

            Setyo katakan  peritiwa diawali dengan cekcok antara Fahrizal dengan ibunya.” Tidak diketahui sebab keributan tersebut. Fahrizal kemudian mencabut senjata dan menodongkan ke arah ibunya,” rincinya.Lebih lanjut, Setyo menuturkan Iwan kemudian datang menghampiri dan mencoba menghalangi Fahrizal. Kemudian moncong senjata mengarah ke Iwan dan keluar beberapa tembakan. Peluru menembus kepala dan perut korban,” tururnya.

 Maraknya terjadi kesalahan penggunaan senjata api, oleh karena itu kembali diingatkan bagi para anggota Polr yang memenuhi  syarat senjata api  dan  senjata api itu untuk bertugas melindungi diri.

 

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto  mengatakan, para  anggota Polri yang memenuhi syarat memang dilengkapi dengan senjata api untuk bertugas dan melindungi diri. “ itu sebannya pengunaan itu harus digunakan dengan  baik.

 

        Selanjutnya, Setyo menegaskan namun, penggunaan senjata tersebut tidak bisa sembarangan. Setiap butir peluru yang keluar harus dipertanggungjawabkan. Bahkan, anggota tersebut harus lolos tes kejiwaan untuk menilai apakah dia layak membawa senjata. "Orang yang tidak emosional, tidak temperamental. Bukan yang trigger happy, suka menarik pelatuk. Tidak boleh sembarangan, ke mana-mana maunya menonjolkan senjata," tegasnya.

 

 

      Untuk itu, Setyo menjelaskan setidaknya ada tiga kemampuan yang harus dimiliki polisi untuk menggunakan senjata. “Pertama, kecakapan membawa senjata sehingga tahu tempat dan kondisi di mana dan kapan dia harus membawa senjata. Kemudian, kemampuan untuk menyimpan di tempat-temi, pat yang aman dan jauh dari jangkauan anak-anak,” jelasnya.

 

          Lebih lanjut, rincinya Ketiga, kemampuan menggunakan senjata disesuaikan dengan tempat dan kondisi. "Kecuali dia ditugaskan di suatu daerah, penangkapan, tugas ke daerah konflik, memang dilengkapi senjata," rincinya

 

      Baru-baru ini, muncul kasus penembakan yang dilakukan Wakil Kapolres Lombok Tengah Kompol Fahrizal. Ia menembak adik iparnya di Medan, Sumatera Utara, hingga tewas (vk)

 

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Sukmawati dilaporkan di Mabes Polri dan Polda Metro Jaya,  dan di Polda Jatim, Sukma dilaporkan oleh Banser Jawa Timur terkait puisinya yang menyinggung umat islam. kini Polri  mendalami berbagai alat bukti yang ada . “Tentunya dilakukan penyelidikan karena laporannya ada di beberapa  tempat ,” ujar Irjen Setyo Wasisto Kadiv Humas Mabes Polri Rabu (4/4) 2018

Dikatakan , polisi akan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait kasus  Sukmawati Soekarnoputri.. Sejauh ini,  pihaknya menerima dua laporan, yakni di Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri. Laporan tersebut dilanjutkan dengan tindakan penyelidikan. "Kewajiban kami adalah melakukan penyelidikan. Artinya, kami kumpulkan barang bukti dulu kemudian kami tindaklanjuti," ujarnya

 Masih dikatakan Setyo dalam tahap penyelidikan, polisi mengumpulkan alat bukti dan meminta keterangan sejumlah pihak. "Kalau memenuhi unsur, baru meningkat jadi proses selanjutnya," tegasnya. Untuk itu, Setyo menjelaskan Polri juga akan melihat perkembangan penyelidikan apakah memungkinkan dilakukan restorative justice. Dengan demikian, perkara bisa diselesaikan di luar pengadilan. Namun, polisi juga bisa membawanya ke jalur hukum jika jalan tersebut tidak bisa ditempuh. "Kalau memang harus di pengadilan, kami proses sesuai aturan yang berlaku," jelasnya..

Sebelumnya, Sukmawati Soekarnoputri dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas tuduhan melakukan penistaan agama. Laporan itu dilakukan dua pihak sekaligus, yakni seorang pengacara bernama Denny AK dan Ketua DPP Partai Hanura Amron Asyhari.Sesuai perkembangan, Setyo merinci  Laporan itu dilakukan untuk menanggapi puisi yang dibacakan Sukmawati Soekarnoputri di JCC Senayan beberapa waktu lalu dalam acara peringatan 29 tahun Anne Avantie Berkarya. "Saat itu dia berkata bahwa syariat Islam disandingkan dengan sari konde, itu kan jelas menurut kami enggak bisa bisa disandingkan. Lalu, nyanyian Ibu Pertiwi lebih indah daripada azanmu. Kalau bicara begitu, dia meremehkan Sang Kuasa dong," rincinya.

Jadi, ada informasi, Setyo menandaskan  laporan dari Denny dan Amron, apa yang diucapkan Sukmawati sangat tidak pantas. Sukmawati dianggap telah menghina dan melecehkan umat Islam dengan membawa-bawa kata "cadar” dan "adzan". "Kami maafkan jika beliau meminta maaf. Namun, pada kenyataannya sampai saat ini belum ada permintaan maaf dari dia, yang ada hanya klarifikasi," tandasnya.

Pengurus Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur melaporkan Sukmawati Soekarnoputri ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya pada Selasa sore, 3 April 2018.Ansor berharap, polisi mengusut polemik puisi Sukmawati agar tidak menimbulkan kegaduhan sosial dan menjadi isu liar.

Ditemani beberapa pengurus dan personel Barisan Ansor Serbaguna atau Banser, laporan disampaikan langsung oleh Ketua Ansor Jatim, Rudi Tri Wahid. Di dalam ruangan, polisi yang menemui segera menanyakan sekaligus meminta keterangan terkait apa yang dilaporkan.Rudi mengatakan, laporan yang dilakukannya lebih pada upaya mengantisipasi kegaduhan sosial imbas dari polemik puisi Sukmawati yang dinilai mengandung unsur SARA. "Kita lebih pada mengantisipasi keributan yang ada di masyarakat," ujarnya.

Soal ada atau tidaknya unsur pidana terkandung dalam puisi Sukmawati, Rudi menyerahkan itu kepada polisi. "Perkara itu kategori pidana apa, kita serahkan ke Kepolisian. Yang jelas tidak boleh ada keributan dan kegaduhan di masyarakat, khususnya di Jawa Timur. Makanya kami meminta agar Kepolisian menangani itu," katanya.

Menurut Rudi, puisi Sukmawati telah menimbulkan keributan di tengah masyarakat. "Negara ini adalah negara hukum, maka harus diselesaikan secara hukum agar tidak terjadi disharmoni di tengah masyarakat," ujar alumnus Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya itu. 

Ansor melapor atas perintah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jatim, yang ikut menyesalkan puisi kontroversial Sukmawati itu. Tujuannya agar masyarakat tenang dan tidak terprovokasi isu liar dari viralnya puisi itu. "PW NU Jatim memerintahkan badan otonom, yakni Ansor, untuk menyampaikan surat aduan ke Polda Jatim," kata Ketua NU Jatim, Hasan Mutawakkil Alallah.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jatim, Komisaris Besar Polisi Frans Barung Mangera, memastikan aparatnya menindaklanjuti laporan yang disampaikan Ansor. "Setiap laporan masyarakat pasti kami tindak lanjuti," katanya.

Sukmawati membacakan puisi 'Ibu Indonesia' dalam acara 29 Tahun Anne Avantie Indonesia Fasion Week di Jakarta beberapa waktu lalu. Puisinya menjadi polemik karena terdapat kalimat yang dinilai menyinggung Islam, yakni membandingkan kidung dengan azan.(vk/dl)

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.CON)- Keiginan masyarakat membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) sebagai  tim independen karena lambanya penanganan  kasus Novel Baswedan  direspon baik oleh Polri. Meskipun begitu pada prinsipnya kami bekerja keras untuk mengungkapkan kasus ini dan di harapkan juga pemantauan ini tidak tidak masuk dalam urusan teknis penyidikan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Brigjen Pol Muhammad Iqbal ketika ditemui di Mabes Polri, Jumat (23/3) 2018 mengatakan “ Ya kita siap bekerjasama gak ada masalah.” Tapi  juga harus dihormati kami harus bekerja keras. Prinsipnya kami bekerja keras mengungkap kasus ini,” ujarnya. 

Selanjutnya, Iqbal menegaskan kami hormati beberapa lembaga yang mengawasi kita seperti kompolnas dan ombudsman.” Bahkan Polda Metro Jaya sudah bekerjasama dengan tim Komisi pmberantas Korupsi (KPK) untuk saling tukar informasi dalam menyelesaikan kasus ini,” tegasnya. 

Untuk itu, Iqbal menjelaskan  permasalahan Komnas Hak Asasi Manusian(HAM)  membentuk pemantau ya silahkan. Tapi tim pemantauan itu ingat loh tidak masuk urusan teknis penyidikan ya tidak bisa. Kalau mereka ada informasi ya silahkan. Siapa saja sebenarnya. “ Tentnya Kerjasama dalam apa, Ya dalam tukar menukar informasi silahkan tapi bukan pada teknis penyidikan,” jelasnya.

Itu Sebabnya, Iqbal menandaskan  kita siap saja bekerjasama dalam tukar menukar info.” Tapi ingat tim Komnas HAM tidak menyentuh teknis penyidikan, agar lebih jelas proses ini kan nanti akan diproses lebih lanjut,” tandasnya.(vk)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Kabar gembira bagi pencari kerja untuk mendapatkan SKCK sekarang harus bayar Rp.30 Ribu, sementara alasan Polisi until Tingkatkan pelayanan bagi masyarakat Badan Intel dan keamanan Mabes Polri melakukan sinergi kerja dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan menghadirkan pembuatan SKCK Online melalui Polsek dan Polres  dan pembayaran biaya Rp 30 Ribu melalui BRI baik bisa dilakukan transfer melalui banking BRI dan langsung ke BRI. Ini membantu sehingga pelayanan dapat dirasakan data-datanya bias di kirim ke wabsit.e SKCK Polri.co.id

Kabaintelkam Polri, Komjen Pol Lutfi Lubihanto ketika ditemui disela-sela acara pendandatangan MOU Baintelkam dengan BRI di Kawasan Gatot Subroto, Kamis (22/3) 2018 mengatakan   rekan -rekan sekalian yang disampaikan telah melakukan langkah-llaluiangkah untuk memberikan akses kemudahan dan kecepatan didalam beberapa titik pelayanan Polri. “Artinya di pelayanan polri di bidang pelayanan masyarakat untuk masuk jajaran Direktorat Polda-Polda dan Polres yang menyelangarakan pelayanan SKCK,”ujarnya. 

Selanjutnya, Lutfi meneagskan Juga di Polsek-polsek uhtuk memberikan kecepatan pelayanan akses kemudahan bagi masyarakat yang mmerlukan surat dan keteangan kepolisian maka langkah yang kita tempuh adalah memberikan akses melaui online atau SKCK Online. “Sehingga masyakat bisa memproses lebih awal sejak dibutuhkan untuk itu dengan apapun berada karena online,’ tegasnya.

Untuk itu, Lutfi menjelaskan Kemudian mengatasi keberadaan ruang dan waktu termasuk juga proses administrasi pembayaran kewajiban unikut tuk itu langksung ke ATM banking. Adapun kerjasama dengan BRI Pusat dan berada diberbagai daerah warga masyarakat dilayani.Tidak ada tujuan lains selain memberikan akses kemudahan.”  Dengan dengan louncing ini masyarakat dapat akses kemudahan itu memberikan pelayanan kepada publik. Dengan Web site SKCK Polri co.id dengan demikian bias mengisi klik di enter disitu. Otomastis data pribadinya akan kelihatan semuanya,” jelasnya

Sementara itu, Direktur H ubungan Kelembagaan BRI, Sis Apik Wijayanto mengatakan dengan Web site SKCK Polri co.idi dengan demikian bias mengisi klik di enter disitu. Otomastis data pribadinya akan kelihatan semuanya .” Setelah itu setuju data yang ada maka keluar nomor Briva ini dan ini yang digunakan untuk melakukan pembayaran melalui BRI Mobile Banking dengan ATM BRI, IDC BRI bahkan dengan teller BRI dan ini juga bukan canel BRI tetapi bisa akses dI Canel bank-bank lain juga dengan menu transfer menggunakan produk bank BRI OO2 Kode Brivanya ya 15 Digit  yang bisa langusung akses ke SKCK on line,” ujarnya .

Sesuai perkembangan, Sis menjelaskan dengan demikian ssetelah itu maka pembayaran langsung dating ke Polsek atau Pores setempat maka diterbitkan surat SK secara Fisiknya ketikan maka demikian mudah sekali maka hanya menemukan seperti situasinya kurang 2 menit  selesai. “Misalnya kalau mau daftar di depan Polres ,Polsek sudah ikut pelayanan itu langsung saja buka Website nya SKCK surat Keterangan Kepolisian maka langsung pengisihannya maka itu b, ijiayar ke BRI langsung bisa urus SKCK secara fisik. Mudah simple dan transparent bagi pelayanan masyarakat,”jelasnya.

Ketika ditanya apakah Kita kan perlu sidik jari di kantor polisi, Sas menegaskan  Sekarang dengan menggunakan itu semua datanya sudah ada  itu sudah ada sidik jari , identitas sudah ada semua.

“itu yang terdekat . Biayanya Itu Rp 30 Ribu. Langsung di bayar kan ke BRI , Baintelkam tidak ada sentuhan dengan uang. Ini salah satu inovasi Polri didalam rangka pelayanan seperti ITE, ini salah satu dan ada yang lain. Kakorlatas dan di Satker lain juga melaksanakan.  Moga-moga apa yang disampaikan oleh Baintelkam tadi menjadi masyarakat lebih cept dan biaya untuk ongkos  ke kantor Polisi bolak balik itu tentunya tetap menolong akan keamanamn security terhadap kita dengan baik,” tegasnya.

Menyingu Ada investasinya, Sas menandaskan Kita menggunaka fasilitas yang sudah ada BRI dan sekarang sudah selesai. Peralatan sudah ada . “ kebetulan kita salah satu mitra Polri dalam rangkamemberikan pelayana bagi masyarakat dan yang kami inginkan masyarakat dengan BRI lebih mudah memberikan pelayanan dimana saja dan BRI  tidak membenbankan biaya bagi masyarakat .(vk)

 

Jakarta,Koranrakyat.com - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo belum menegaskan kapan eksekusi mati jilid IV akan dilakukan. Sebab, pada 2017 isu eksekusi mati kuat berembus, namun Kejaksaan Agung tak juga melakukan eksekusi.

Namun, kali ini Jaksa Agung memberi sinyal bahwa eksekusi akan digelar tahun ini. "Ya Insya Allah (tahun ini). Insya Allah ya," ujar Prasetyo di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (1/3/2018). Di era Prasetyo, eksekusi mati sudah dilakukan tiga kali.

Prasetyo mengatakan, pihaknya sempat menahan pelaksanaan eksekusi mati bukan akibat desakan dari dalam maupun luar negeri. Prasetyo memastikan bahwa pelaksanaan eksekusi tetap ada selama masih diatur dalam undang-undang. "Jangan dipikir kami tidak akan melaksanakan. Untuk putusan hukuman mati yang sudah inkrah dan urusan telah terpenuhi, kami laksanakan," kata Prasetyo. "Teming-nya kami sedang timbang-timbang, kapan saat yang tepat untuk melaksanakan eksekusi," ujar

Hanya saja, kata dia, Kejaksaan Agung menelaskan menghadapi regulasi yang mempersulit pelaksanaannya. Pertama, adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 107/PUU-XII/2015, yang menyatakan permohonan grasi merupakan hak prerogatif presiden yang tidak dibatasi waktu pengajuannya karena menghilangkan hak konstitusional terpidana.

Selain itu, terpidana juga kerap beralasan belum mengajukan Peninjauan Kembali untuk menghindari eksekusi mati. Pengajuan PK menjadi penting bagi terpidana hukuman mati karena bisa saja lolos dari maut jika ada bukti baru yang diterima pengadilan. "Sekarang mereka itu masih memanfatkan bahwa grasi tidak dibatasi, bisa ajukan PK lebih sekali. Itu persoalan karena hukuman mati khusus. Tidak seperti hukuman lain," jelasnya.(vk)

 

 

 

BATAM(KORANRAKYAT.COM) Indonesia Darurat  Narkoba, setelah TNI AL berhasil  menggagalkan rencana penyelundupan sabu ke  Indonesia dengan melalui Batam dengan mendapatkan barang bukti sabu 1 ton, kini giliran Mabes Polri gagalkan   KRI dari Komando Armada RI Kawasan Barat TNI Angkatan Laut, KRI Sigurot-864 menggagalkan penyelundupan narkotika.Barang bukti yang berhasil diamankan yaitu Narkoba berjenis sabu-sabu seberat lebih dari satu ton. Narkoba tersebut dibawa oleh Kapal MV Sunrise Glory dimana disamarkan diantara tumpukan karung beras. Akhirnya beruntun terbongkar ternyata ada penyelundupan Sabu via laut, Bea cukai dan polisi bongkar 1,6 Ton Sabu, selanjutnya 3 Ton yang diduga sabu sekarang sedang diselidiki dari kapal   Win Long BH 2998 dengan kewargaan Taiwan yang membawa ikan , 29 ABK saat ini dalam pemeriksaan di Batam.   

                 Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya Achmad Taufiqoerrochman, mengatakan mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh personel KRI SGR-864 & GBKA, Pangarmabar TNI AL, BNN, dan Tim Analisis Satgas 115 atas keberhasilanny Mabes Polri Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengecek lokasi dan barang bukti 1,6 ton sabu di Pelabuhan Sekupang, Batam, Kepri. Mereka didampingi Kabareskrim Komjen Ari Dono, Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi beserta jajaran pejabat Polri dan Bea Cukai.
Sebelum mengecek langsung barang bukti, Tito dan Sri Mulyani menyampaikan keterangan pers kepada para wartawan.
              "Kehadiran kami berdua ke sini menyampaikan ucapan selamat, selain melihat langsung. Ucapan selamat kepada tim gabungan ini dan juga untuk memberikan motivasi kepada anggota-anggota agar lebih bersemangat lagi dalam rangka menyelamatkan generasi muda Indonesia dari jaringan narkoba internasional," kata Tito di Pelabuhan Sekupang, Batam, Kepri, Jumat (23/2/2018).

 

                Tito lalu mengucapkan terima kasih kepada jajaran Bea Cukai yang telah bersinergi dengan Polri, bersama-sama menangkal masuknya barang haram ke wilayah Indonesia. "Saya selaku Kapolri menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran Kemenkeu, khususnya Bea Cukai, kepada Ibu Menteri yang selama ini telah bekerja sama sangat berat," ujar Tito. Sementara itu Sri Mulyani mengungkapkan keprihatinan terhadap 'serbuan' mafia narkoba ke Indonesia."Sebetulnya merasa sangat sedih kalau melihat begitu besarnya jumlah penyelundupan terutama barang berbahaya, metafetamin atau sabu ke Indonesia," ungkap Sri. (as)

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) -  Aksi kejahatahan  penyeludupan narkoba  yang dilakukan sudah ke enam kali yang didalangi  Lim Toh Hing Alias Onglay dan kali ini berhasil ditangkap  sebanyak  242 kg Sabu , 30 Ribu Ekstasi dan berhasil disita bersama uang sebanyak Rp 2,7 Miliar. Saat itu warga Negara Malaysia Lim Toh Hing alias Onglay dibantu  Indrawan Alias Halim warga Indonesia  dan dua warga lainya Andi alias Aket , Joni alias Marvin Tandioni. Karena  melawan akhirnya  Ia ditembak hingga tewas ditempat.

          Kapolri,Jenderal Pol Tito Karnavian  ketika di temui , Rabu(14/2) 2018 mengatakan  pengungkapan kasus narkotika jenis sabu dan ekstasi yang dilaksanakan gabungan tugas khusus  Mabes Polri yang dikomadani oleh Kabareskrim dan Polda Metro Jaya . Jadi gabungan Polda Metro Jaya dengan Mabes Polri karena kita buat Satgas Khusus untuk menangani narkotika yang kita anggap masalah yang sangat penting bagi bangsa ini. “ Alhamdulilah  pada siang ini tim ini setelah beberapa bulan melakukan kegiatan penyelidikan dilapangan sekaligus kerja sama dengan Kepolisian Malaysia juga dari Bea cukai dan lain-lain sehingga Satgas ini mampu pada tanggal 8 Febuari 2018 upaya paksa memindakan yang  pertama di gudang Dadap Jaya No 36 Kosambi mungkin lihat disini alat lengkapnya,” ujarnya.

          Selanjutnya, Tito menegaskan setelah ditangkap tersangka nama nya Jonny berikut dengan 12 Belas mesin Cuci yang digunakan untuk menyimpan 12 Plastik berisi sabu dan membungkus plastik berisi ekstasi .Jadi ini pengungkapannya kita percaya cukup baik bukan hanya sabu ternyata jaringan ini juga peredaran ekstasi ini  modus baru karena menggunakan modus baru.” Biasanya menggunakan tas kalau ini menggunakan mesin cuci dan kita juga pernah mengungkap menggunakan semacam Piston untuk menutupi agar supaya tidak muda diteksi dan kelihatan,”tegasnya .

         Untuk itu, Tito menjelaskan berlanjut dari pengungkapan dilaksanakan jam 09.00 beberapa waktu lagi ditangkap lagi didaerah Dadap Kosambi Tanggerang ini saudara Andi . Besok kita kembangkan lagi setelah diintrograsi hari Jumat 9 Febuari 2018  jam 00.20 diterminal 3 Bandara Soekarno Hatta ditangkap tersangka bernama Lim Toh Ing alias Onglay alias Mono  warga Negara Malaysia .”Tanggal 10  yang lalu Lim Toh Hing alias Onglay ini waktu dikembangkan berupaya kabur melawan dan diitindak tegas dan tewas dengan  tembakan dalam perjalan menuju rumah sakit. Jadi memang kita tidak akan segan-segan  untuk melakukan tindakan tegas dari ada pelaku bandar narkotika  apal lagi jaringan yang besar apa lagi dari luar negeri yang berusaha bermain-main dan kita tindak tegas lakukan kalau dia melawan,” jelasnya. 

          Lebih  jauh, Tito merincinya yang meninggal ini saudara Lim Toh Hing Alias Onglay ini adalah pelaku utama otaknya yang dibantu  oleh seorang tersangka yang masih menjadi narapidana disalah satu Lapas di Jakarta namanya Indrawan Alias Halim .  “Dari pemeriksaan mereka sudah melakukan 6 kali menyelundupkan narkotika dari Malaysa ke Jakarta dari Oktober 2016 , Kemudian Januari 2017 dikirimnya ke daerah Bekasi, 3 Maret 2017 dan ini dilakukan  sejak  dari  Oktober 2016 sudah mulai main,” rincinya. 

               Tito menandaskan kemudian 28 November 2017  di Bogor ini diuangkap oleh Polres Bogor pada Utara Saat itu, 2 januari 2018 ini juga  berhasil diungkap oleh Polres Jakarta Utara , tapi tidak terlalu banyak jadi ini  pecahan-pecahan saja. Ini masuk dan setelah itu dikirim ke Medan yang diungkap di Utara , kemudian 7 Febuari 2018 ini berhasil diuangkap di daerah sudah 6 kali memasukan. “Tersangka ada 4 , tiga warga Negara Indonesia ,1 warga Negara Malaysia yang tertembak mati . Kemudian barang bukti yang disita selain 12 mesin cuci didalam terdalam terdapat 241 ,783 kg Sabu hampir 242 Kg sabu yang nilai cukup tinggi dan cukup mahal,” tandasnya .

            Tito sampaikan  Jajaran Polda Metro Jaya termasuk salah satu yang besar meski bukan yang terbesar,  yang besar tahun kemarin menggunakan kapal monderlast di tangkap di daerah Cilegon. Bantuanr sebanyak 1 Ton.  Dan kemudian dikirim juga 30.000 butir Ekstasi.  Uang Tunai Rp 2,7 Miliar dan ini Jaringa akan kita ungkap berkat koordinasi dengan kerjas sama dengan Polisi kerajaan Malaysia dan juga dari Bea Cukai kerja sama kita saya menyampaikan aspirasi yang tinggi ini tim gabungan Mabes Polri dan Polda Metro jaya ini.” Pengungkapan ini disamping keberhasilan  kita mengungkap menunjukan  bahwa Indonesia menjadi Market  Distination bukan lagi transit membesarnya kelas menengah Indonesia dan mungkin mekarnya wilayah  kita  mereka bisa masuk dari laut , memalui  udara sehingga barang-barang ini  bisa masuk ke Indonesia,” akunya.

Jadi, Tito membeberkan  disatu sisi kita menyampaikan aspirasi tim yang mengungkap disisi lain kita juga pr[hatin  kita menjadi daerah tujuan  dan ini bisa membahayakan bagi generasi muda kita bagi bangsa kita.  Untuk itu terus menintesifkan upaya memberantas narkoba secara komperhensif bersama-sama semua stecholder  BNN, TNI saya sampaikan penghargaan yang tinggi terutama kepada TNI AL Pangamabar jajaran,  sebelumnya  juga mengungkap dengan jumlah yang cukup besar untuk menunjukan sesuatu yang efektifitas oleh TNI. “ Khusus TNI AL yang akan menjaga daerah laut kita itu juga sangat luar biasa dan tentunya Polri sangat bergembira hasil-hasil itu dan disamping itu juga aperlu kegiatan rehabilitasi  agar para pencandu  mereka tidak menjadi lagi sebagai buyer . itulah kita upaya kita lakukan sekali lagi kita masih banyak kekurangan tetapin yang jelas kita terus berusaha dan terus mengintensifkan kegaiatan-kegaiatn kita uhtuk menekan suplay  penindakan-penindakan sekaligus  rehabilitasi pencegahan,” ujarnya.(vk)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIDOARJO(KORANRAKYAT.COM) Proyek Tol Sumo Kendati sudah diresmikan Presiden Jokowi masih timbulkan masalah. Sengketa kepemilikan tanah tol Surabaya- Mojokerto (Sumo) seluas 6440 M2 milik yayasan yatim piatu dan orang jompo Darma Krida (DK)  Jl. Ketintang dengan Pemkab Sidoarjo hingga saat ini masih belum ada titik temu, Bupati Sidoarjo Saifulilah tetap bersikukuh mengatakan bahwa tanah yang berada di kelurahan Sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dengan nomer bidang 36 dan 86 itu dianggap fasum dan Pemda berhak untuk menerima ganti untung dari proyek Sumo dengan nilai Rp. 2.975.700.000,-.” Tanah dikelurahan sepanjang itu adalah tanah fasum, bila yayasan Darma Krida,ingin gugat silakan dan kita akan siap hadapi,” tandas Saifulilah saat dikonfermasi koranrakyatjatim.com Selasa (6/2) 2018 di Kabupaten Sidoarjo.Sementara Penasehat hukum melaporkan kasusnya ke  Tipikor Bareskrim Mabes Polri.
            Pernyataan Saiful ilah dihadapan seluruh Dinas terkait mulai bagian Dr. Heri Susanto, SH, MH Asisten yang juga bagian hukum Pemkab Sidoarjo, Sri staf Kominfo, Kejaksaan Negeri Sidoarjo , Polresta Sidoarjo, Emi Kepala BPKAD Sidoarjo, dan Sigit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang , BPN dan beberapa dinas terkait. Dalam dialog diforum tersebut Bupati sempat menghitung ganti untung lahan seluas 6440 M2 milik yayasan Darma Krida, kalkulasi hitungan permeter pembelian dari tol Sumo, dari total 6440 M2 yang harus dibayar Rp. 4.186.000.000, sehingga saat bupati menghitung ketemunya 650 Ribu/ Meter2. Sedangkan uang yang telah diterima Yayasan Krida Sebesar Rp.1.210.300.000, jadi kekuranganya sekitar Rp.2.975.700.000,
            Setelah melakukan perhitungan bupati menanyakan pada Dra. Noer Rochmawati, Msi selaku kepala Dinas BPKAD . “ Uang sisanya itu kemana bu Ima, Bupati, kemudian Ima menjawab bahwa uang itu telah kita terima dan dimasukan dalam kas daerah, sebagai ganti untung dari pembayaran fasum,” ujarnya.
Selanjutnya Saiful ilah menjelaskan bahwa lahan yang terkena pembesan tol sumo itu lahan fasum, “ karena oleh Yayasan Krida telah dikapling dan secara otomatis disitu ada hak Pemkab Sidoarjo,” ujarnya. Oh ya saya baru ingat tanah di kelurahan sepanjang itu merupakan fasum , bahkan Bupati sempat cerita kalau ada seorang kyai sempat mengingatkan, bahwa saya dianggap makan uang anak yatim, ya saya diam , memang yang makan uang anak yatim siapa wong uang itu masuk kas Pemda semua,” tandasnya.
           Selain itu juga Bupati sempat menanyakan pada Heri Susanto Asisten yang juga kuasa hukum soal perjanjian dengan pemilik, mengatakan sudah beres, padahal hingga saat ini kuasa hukum Yayasan maupun ketua Yayasan tak pernah melakukan tanda tangan, sehingga Bupati sedikit panik. “ Masa mengeluarkan uang tak ada perjanjian, ya tidak benar,” tandasnya. Selanjutnya Bupati menelpun kepala PN Kota Sidoarjo dengan di spiker, kepala PN menjelaskan sudah tidak ada masalah, Katanya. “ Lah, sampean kan dengar sendiri,” ujar Bupati.
            Saparudin Penanggung Jawab Tol Surabaya – Mojokerto ketika diminta konfermasi terkait pembayaran pihak tol terhadap pemilik lahan seluas 6.440 M2 diminta untuk menanyakan ke Pemkab Sidoarjo, karena pihak tol telah melakukan pembayaran, sesuai dengan perintah konsiyasi yang dikeluarkan oleh PN Surabaya dan pembayaranya melalui PN Sidoarjo, karena lokasi di wilayah Sidoarjo. Sedangkan hingga saat ini PN Sidoarjo juga belum memberikan data ataupun sertifikat dari lahan tersebut, kendati dibayar." Saya sudah menanyakan ke PN, bahkan memberikan surat namun belum ada jawaban," ujarnya.
           Sementara Kuasa Hukum Yayasan Darma Krida M. Djajadi, SH. CN, MH membantah yang disampaikan Bupati bahwa lahan bidang no 36 dan 86 itu merupakan fasum, dasarnya apa Pemda mengatakan fasum, karena selama ini Yayasan tidak pernah mengajukan Sateplan Kapling, selain itu juga kapling itu belum terjadi, karena lahan seluas 6440 M2 itu lebih dahulu ditrabas oleh Tol Sumo.Kalau memang Pemda memiliki bukti kepemilikan apa, bahkan klien kita disodori draf diminta ditanda tangani yah kita tolak wong pembayaran belum komplit kok mau tanda tangan. Selain itu juga Jayadi menyayangkan adanya telpun langsung Kepala Pengadilan Negeri Sidoarjo, sebetulnya tidak etis bahwa Bupati telpun secara langsung Yang mulia Kepala PN Sidoarjo, sangat kecewa dan kami sayangkan. tegas Jayadi.

        Dikatakan Jayadi, pengajuan pembayaran tanah di sepanjang itu dilakukan oleh Yayasan  ke PN Sidoarjo pada 14 September 2016, dengan nilai Rp. 4.186.000.000, - dan ajuan itu telah disetujui dengan melalui proses konsinyasi, anehnya, setelah cair kenapa kok tidak  dikasihkan yayasan , tapi hanya di kasih Rp.1.210.300.000, malah sisanya dikasihkan Pemkab Sidoarjo, loh ada apa ? Tanya   Jayadi.

         Karena  banyak kejanggalan  tanah di sepanjang  yang ditrabas tol Sumo ini  maka penasehat hukum Yayasan DK akan  laporkan kasus ini ke Tipikor Bareskrim Mabes Polri, kita akan siapkan seluruh bukti kepemilikan dari Yayasan Dharma Krida, dan kita sampaikan kejanggalan yang ada " tandasnya . (mt)

 

Wednesday, 31 January 2018 12:51

Diduga pidato Kapolri Ada Yang Dipotong berakibat Gaduh

Written by

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Adanya tudingan video Pidato Kapolri  Jenderal Pol Tito Karnavian yang diviralkan itu tidak benar dan itu video Kapolri yang diviralkan ormas islam yang sudah dipotong-potong dari 26 Menit menjadi 2 menit yang disampaikan di Pondok Pesantren Annawawi,Serang Banten.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Mochammad Iqbal ditetemui di rumah Dinas Kapolri, Rabu (31/1)2018 mengatakan video pidato Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian soal ormas Islam yang viral sudah terpotong-potong.Pidato dalam video tersebut disampaikan di Pondok Pesantren Annawawi, Serang, Banten, 8 Februari 2017.Durasi aslinya selama 26 menit. Sementara video yang beredar hanya berdurasi sekitar 2 menit."Itu sudah dipotong-potong jadi kalimat tidak utuh. Bagaimana kalimat tidak utuh berarti pesan tidak utuh juga," ujarnya.

Selanjutnya, Iqbal menegaskan potongan video itu menyebabkan beberapa pihak menginterpretasikan sendiri maksudnya.Bahkan, tidak sedikit yang menyalahkan Kapolri atas pernyataan yang dianggap mengesampingkan ormas Islam selain Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.”Kapolri telah bertemu dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin selaku pemilik pondok pesantren di mana Tito berpidato. Selain itu, ormas Syarikat Islam yang dipimpin Hamdan Zoelva juga telah menemui Kapolri dan meminta klarifikasi soal video itu.Setelah adanya silaturahmi ini semua terbuka bahwa maksud pak Kapolri didalam video itu berbeda sekali. Tidak ada maksud menyudutkan pihak-pihak tertentu," tegasnya.

Selanjutnya, Iqbal menjelaskan pidato itu disampaikan saat Pilkada serentak tengah hangat-hangatnya. Kapolri saat itu memotivasi dan menyampaikan ke seluruh jajaran kepolisian untuk memperkuat silaturahim dengan ormas islam."Ingat, semua (ormas islam) kecuali ada kelompok yang ingin merongrong NKRI," jelasnya.

Seirng dengan itu, Iqbal menambahkan meski begitu, Polri belum akan mengusut siapa orang yang menyebarkan video yang tidak utuh itu. Yang terpenting, kata Iqbal, publik mengetahui bahwa tak ada maksud Kapolri untuk mengesampingkan ormas islam selain NU dan Muhammadiyah."Kita kan sedang mempersiapkan pengamanan pesta demokrasi. Jangan sampai hal ini menjadi senjata kelompok ingin mengacaukan," tambahnya. ( vk)

 

 

Page 1 of 21

Gaya

Face Book Galleries

  JAKARTA(KORANRAKYAT) Digelar operasi ketupat yang akan mengawal pengamanan arus mudik dan balik hari...
      JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo hadir dalam acara buka puasa bersama dengan keluarga besar...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Rapat koordinasi melalui vidio confrensi dengan pemerintah daerah TNI Polri sudah...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Presiden menghadiri acara buka puasa bersama di Lapangan Mabes TNI, Cilangkap,...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Antisipasi keamanan selama arus mudik,  TNI ikut menurunkan  sejumlah personil...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo pagi ini bertindak sebagai inspektur upacara dalam Peringatan...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo pagi ini bertindak sebagai inspektur upacara dalam Peringatan...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) -  Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri membongkar kasus...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Kunjungan resmi Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menghasilkan...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri India Narendra Modi bermain layangan...