Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik dan tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Bupati Sidoarjo Hari ini Penuhi Panggilan KPK
Last Updated on Feb 16 2024

Bupati Sidoarjo Hari ini Penuhi Panggilan KPK

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,-Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali hari ini (16/2), kooperatif hadir memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia dipanggil sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD)...
Catak Kinerja Positif,Bank Jatim Tebar Deviden Jumbo Rp 816 Miliar
Last Updated on Feb 07 2024

Catak Kinerja Positif,Bank Jatim Tebar Deviden Jumbo Rp 816 Miliar

  SURABAYA,KORANRAKYAT.COM, -PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2023. Acara tersebut dihelat di Ruang Bromo, bankjatim Kantor Pusat Surabaya pada hari Rabu (7/2). Hadir langsung dalam RUPS tersebut Gubernur...
Ketimpangan Terus Terjadi Di Indonesia, Inilah Komitmen Anies Baswedan!
Last Updated on Feb 04 2024

Ketimpangan Terus Terjadi Di Indonesia, Inilah Komitmen Anies Baswedan!

      JAKARTA,KORANRAKYATCOM - Ketimpangan di Indonesia masih menjadi masalah ekstrim yang sulit untuk diatasi, selain masalah tersebut ada juga masalah yang lain yaitu ketidakadilan dan kesetaraan. Mengenai permasalahan ini, berhasil menjadi sorotan dari Capres Nomor Urut 1 yaitu Anies...
Debat Capres Prabowo Sebut  Indonesia Kurang 140 Ribu Dokter
Last Updated on Feb 04 2024

Debat Capres Prabowo Sebut Indonesia Kurang 140 Ribu Dokter

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Calon Presiden (Cawapres) Prabowo Subianto sebut  Indonesia kekurangan sebanyak 140.000 dokter. Dia berjanji akan mengatasi persoalan ini jika terpilih menjadi Presiden terpilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.Hal ini disampaikan Prabowo dalam Debat...

World Today

  •  
    Indonesia-Tanzania Sepakat Tingkatkan Kerja



    BOGOR,KORANRAKYAT.COM, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik

     

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,- Pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk pengamanan jelang Natal dan tahun baru 2024 (nataru). Hal tersebut disampaikan oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dalam keterangannya usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, 11 Desember 2023.

“Polri tentunya melakukan beberapa kajian dan kemudian kita mempersiapkan langkah-langkah di lapangan yang juga sudah kita laksanakan rapat koordinasi bersama dengan kementerian terkait,” ujarnya di hadapan awak media.

Kapolri menjelaskan bahwa nantinya akan adanya pergerakan sekitar 107,6 juta masyarakat yang akan melaksanakan libur Natal dan tahun baru. Oleh karenanya, Kapolri menilai hal tersebut perlu dikelola dengan baik agar dapat berjalan aman dan lancar.

“Polri tentunya mempersiapkan operasi untuk melaksanakan kegiatan keamanan pengawalan terkait dengan rangkaian kegiatan Natal dan tahun baru dengan melaksanakan operasi lilin yang kita laksanakan mulai dari tanggal 22 Desember sampai dengan 2 Januari,” tuturnya.

Selain itu, terkait pengaturan lalu lintas, Kapolri juga menyebut bahwa jajarannya akan menerapkan sejumlah upaya rekayasa lalu lintas seperti pengaturan contra flow hingga sistem satu arah (one way).

“Tentunya kita sudah memiliki rumus terkait traffic counting yang kemarin sudah kita coba pada saat hari raya Idulfitri,” imbuhnya.

Sementara itu, terkait pelaksanaan kegiatan ibadah dalam perayaan Natal, Kapolri menuturkan bahwa jajarannya akan turut melakukan pengamanan dalam pelaksanaan ibadah baik pada tanggal 25 Desember maupun tanggal lainnya. Kapolri menjelaskan bahwa sejumlah personel Polri telah disiapkan untuk mengamankan sejumlah rumah ibadah.

“Dan juga tentunya memfasilitasi manakala di suatu tempat orang atau umat yang akan melaksanakan kegiatan ibadah terganggu karena tidak ada tempat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kapolri menekankan bahwa selain kegiatan keagamaan atau perayaan tahun baru, kegiatan politik dan penyaluran bantuan kepada masyarakat pun turut menjadi perhatian pemerintah. Kapolri menyebut bahwa jajarannya akan turut mengawal berjalannnya distribusi sembako hingga bahan bakar kepada masyarakat.

“Oleh karena itu operasi pemantauan harga-harga, operasi untuk mengawal distribusi sembako, untuk mengawal bbm khususnya bagi masyarakat yang berada di jalur-jalur yang macet kemudian harus ada bantuan terkait dengan distribusi bbm maka Polri bersama rekan-rekan dari Pertamina tentunya sudah membuat satgas khusus,” lanjutnya.

Selain itu, Kapolri menyebut jajarannya telah menyiapkan satuan tugas khusus untuk mengantisipasi bencana saat musim hujan di sejumlah wilayah. Kapolri menyebutkan bahwa jajaran pemerintah akan berkolaborasi untuk memberikan bantuan pertama kepada sejumlah wilayah yang dalam terdampak.

“Kita menyiapkan satgas kontijensi khusus untuk penanganan bencana sehingga TNI, Polri, BNPB, dan seluruh stakeholder yang ada siap untuk hadir dan memberikan bantuan pertama pada saat terjadi bencana di wiliayah-wilayah yang saat ini kita pantau terus dan kemungkinan akan berdampak,” tandasnya.(Eas)

 

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, lima anggota Polri yang menjadi calo penerimaan anggota polisi diberi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Pemecatan itu dilakukan setelah Polda Jawa Tengah melaporkan dugaan tindakan pencaloan yang dilakukan oleh lima anggota tersebut. "Lima calo penerimaan anggota Polri, kami sampaikan bahwa, telah disampaikan oleh Polda Jawa Tengah bahwa lima anggota yang diduga menjanjikan masuk pada penerimaan anggota Polri dapat diproses PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat)," ujar Ramadhan saat ditemui di Bareskrim Polri, Senin (20/3/2023).
     Sanksi pemecatan itu, kata Ramadhan, agar memberikan efek jera kepada para pelaku. Juga menjadi pembelajaran kepada seluruh anggota Polri yang mungkin ingin coba-coba dengan pekerjaan calo penerimaan anggota. Dia menambahkan, upaya pemecatan ini sejalan dengan komitmen Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang meminta agar rekrutmen personel kepolisian harus bersih dan transparan. "Hal ini tentu sesuai dengan komitmen Bapak Kapolri pada saat Rakernas SDM bahwa pelaksanaan rekrutmen personel Polri memiliki prinsip BETAH, bersih, transparan, akuntabel dan humanis," ucap dia.
     Ramadhan juga menyebut, Kapolri berpesan agar peristiwa pencaloan itu tak terulang di kepolisian daerah lainnya. "Secara umum disampaikan juga kepada seluruh Kapolda dan Karo SDM agar menindak tegas anggota-anggota yang bermain pada pelaksanaan rekrutmen penerimaan anggota Polri," imbuh dia. Adapun pemecatan itu juga telah diumumkan oleh Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol M Iqbal Alqudusy. "Sudah diputus PTDH hari ini," katanya.
     Dia mengatakan, lima oknum anggota tersebut, diduga kuat melakukan pelanggaran pidana pada proses rekrutmen Bintara Polri 2022. "Kompol AR, Kompol KN, AKP CS, Bripka Z, dan Brigadir EW diperiksa tim Ditreskrimsus, prosesnya sudah berjalan," kata Iqbal. Saat ini penyidik juga mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk kasus KKN yang melibatkan lima oknum polisi tersebut. "Penyidik menangani masalah ini dengan profesional, pengumpulan alat-alat bukti dilakukan secara cermat dan hati-hati," imbuh dia.
    Hal ini sesuai yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP. Alat-alat bukti itu yang saat ini dikumpulkan dan diperkuat oleh penyidik. "Proses penyidikan terhadap kelima pelaku KKN rekrutmen terus berjalan secara proporsional," kata dia. Menurutnya, ada beberapa aspek seperti psikologis dan yuridis yang membuat Kapolda Jateng menjatuhkan hukum PTDH kepada lima anggota Polda Jateng tersebut. "Kemudian yang bersangkutan sedang dilakukan proses pidana," imbuh dia.
    Total uang yang terkumpul dari kasus suap penerimaan Bintara Polri Polda Jateng tahun 2022/2023 nilainya mencapai Rp 9 miliar. Jumlah itu didapat dari puluhan peserta yang dimintai oleh para pelaku.“Nominal keseluruhan ada sekitar 9 miliar, secara keseluruhan ya. Jadi perlu saya sampaikan kalau kemarin ada isu 2,5 miliar itu kumpulan dari semua uang. Ada yang 250 juta ada yang 300 juta,” ungkap Kabidhumas Polda Jateng, Kombes Pol M Iqbal Alqudusy, pada Senin (20/3/2023).
    Sebelumnya kelima orang oknum anggota Polri yang melakukan aksi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam rekrutmen Bintara Polri tahun 2022 resmi dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Kelima oknum polisi itu adalah Kompol AR, Kompol KN, AKP CS, Bripka Z, dan Brigadir EW. Kombes Pol M Iqbal Alqudusy menyampaikan jika PTDH terhadap 5 anggotanya itu dilakukan setelah Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfhi melakukan peninjauan kembali (PK) atas hasil putusan sidang komisi kode etik polri (KKEP) beberapa waktu lalu.“Kapolda telah menyampaikan melalui proses PK terhadap yang bersangkutan, bahwa hari ini dilaksanakan PTDH terhadap 5 orang terduga yang sudah diputus oleh sidang KKEP,” ungkap Kombes Pol M Iqbal Alqudusy.Menurut Iqbal, keputusan pemecatan dari institusi kepolisian itu diambil setelah Kapolda Jateng melihat sejumlah aspek atas kasus KKN rekrutmen Bintara Polri itu.“Beberapa aspek diajukan Kapolda kepada Kapolri. Seperti aspek sosiologis dan aspek yurudis, sebagai bahan Kapolda mengajukan PK terhadap Kapolri. Kapolri juga sudah menyampaikan yang bersangkutan dilakukan PTDH dan pidana,” jelasnya.
    Selain dilakukan pemecatan, kelima oknum anggota kepolisian itu juga saat ini tengah menjalani proses pidana. “Yang bersangkutan juga sudah dilakukan dan masih dalam proses pidana. Penyidik kami berupaya melengkapi alat bukti dalam pasal 184 KUHP dan yang bersangkutan juga sudah dilakukan patsus (ditahan) oleh propram,” tambah Iqbal.Tak hanya kelima anggota kepolisian yang dilakukan pemecatan, namun juga dua pelaku lain yaitu seorang dokter dan ASN (aparatur sipil negara) di lingkungan Polri juga akan dilakukan PTDH. “Sama tapi yang bersangkutan melalui proses. Jadi tetap dilakukan PTDH terhadap yang bersangkutan, tapi melalui proses sidang etik juga,” tutup Iqbal.Sebelum dilakukan PTDH, 7 pelaku kasus KKN tes masuk Bintara Polri tahun 2022/2023 di Polda Jateng dalam sidang KKEP diputuskan untuk diberikan sangksi yaitu masing-masing yaitu 3 orang anggota, yang terdiri dari 2 anggota dengan pangkat kompol dan 1 orang berpangkat AKP, diberikan sanksi hukuman administrasi bersifat demosi selama 2 tahun.Kemudian 2 anggota lainnya, yaitu Bripka Z dan Bripka D (dulu disebutkan Brigadir EW), mendapatkan hukuman administrasi berupa patsus atau tahanan tempat khusus selama 21 hari dan 30 hari. (as)


Sunday, 08 January 2023 21:56

Oknum Polisi Narkoba Kembali Ketangkap

Written by

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,- Institusi Polri kembali tercemar oleh ulah oknum nakalnya. Kali ini Kombes YBK ditangkap karena diduga terlibat penyalahgunaan narkoba.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan, Kombes YBK saat ini berstatus sebagai perwira menengah yang bertugas di Baharkam Polri. Namun, saat ditangkap YBK dipastikan tidak dalam kepentingan dinas.

“Saya membenarkan bahwa itu hasil penindakan dari Serse Narkoba Polda Metro Jaya. Yang bersangkutan (dinas) di Baharkam,” kata Zulpan saat dihubungi, Sabtu (7/1).

Zulpan tak merinci lebih jauh mengenai latar belakang YBK. Namun, YBK juga pernah menduduki beberapa jabatan penting. Salah satunya yakni Direktur Polisi Air (Dirpolair) Polda Papua.

“Mantan Dirpolair Polda Papua, sekarang di Baharkam,” jelasnya.

Sebelumnya, anggota polisi terjerat narkoba kembali terulang. Kali ini seorang perwira berpangkat Komisaris Besar (Kombes) berinisial YBK diamankan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.

“Iya benar diamankan,” kata Dirnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Mukti Juharsa saat dihubungi, Sabtu (7/1).

Mukti menuturkan, YBK ditangkap pada Jumat (6/1) di sebuah kamar hotel. “Ditangkap di hotel waktunya hari Jumat tanggal 6 kemarin jam 15.36 WIB di Kelapa Gading,” jelasnya.

Polda Metro Jaya menegaskan akan mengusut tuntas kasus dugaan penyalahgunaan narkotika oleh perwira menengah Polri berpangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) berinisial YBK.

“Perintah dari Kapolda juga kasus ini akan dituntaskan,” kata Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Mukti Juharsa saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Mukti juga memastikan penangkapan Kombes YBK tidak ada kaitannya dengan perkara dugaan penyalahgunaan narkotika yang melibatkan mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa (TM).

“Enggak ada hubungannya sama TM ya. Ini berdiri sendiri,” ujarnya.

Penangkapan terhadap Kombes YBK dilakukan pada Jumat (6/1) sore di salah satu hotel di Jakarta Utara. Dalam penangkapan tersebut, petugas turut mengamankan barang bukti berupa dua klip sabu-sabu.

“Barang bukti 0,5 gram sama O,6 gram (sabu). Jadi ada dua barbuk,” kata Mukti.

Saat ditangkap YBK, berada di kamar hotel dengan seorang seorang wanita. Keduanya kemudian diamankan ke Mako Polda Metro Jaya untuk diperiksa.

Mukti mengatakan, penyidik mempunyai waktu 72 jam untuk menentukan status Kombes YBK.
“Sudah di Polda. Kita lakukan upaya penangkapan dan tentukan 3×24 jam,” katanya.(as)

 

BLITAR,KORANRAKYAT.COM,- Perampok mengambil uang sekitar Rp 400 juta dari rumah dinas (rumdin) Wali Kota Blitar Santoso. Menurut Santoso, uang itu seharusnya digunakan untuk membayar utang kampanye Pilkada 2020."Jujur saja saya kan masih punya tanggungan pada waktu kampanye yang harus saya selesaikan," terang Santoso, seperti dilansir wartawan , Selasa (13/12/2022).

                Uang yang diambil oleh perampok merupakan uang yang dikumpulkan oleh Santoso. Dia sengaja menyisihkan sebagian honor untuk membayar utang pilkada tersebut."Jadi utang saya belum lunas, mau saya cicil. Saya kan mengumpulkan honor kalau membuka kegiatan dan sebagainya, tapi akhirnya keduluan (dirampok)," jelasnya.

Wali kota yang diusung PDI Perjuangan itu tak menyebut nominal pasti utang kampanye tersebut."Kalau jumlah utangnya tidak perlu saya jelaskan, yang penting sampeyan tahu uang saya yang diambil kisaran (Rp 400 juta) itu," ujarnya.

                Diberitakan sebelumnya, kawanan perampok menyatroni rumdin Wali Kota Blitar, Senin (12/12). Mereka menyekap 5 orang, yakni wali kota, istri wali kota, dan 3 petugas Satpol PP penjaga pos.(nyo)

 

JAKARTA,KORANRAKYATC OM,-Presiden Joko Widodo menerima laporan hasil investigasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 14 Oktober 2022. Tim yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md tersebut diterima Presiden sekitar pukul 13.30 WIB.

Dalam laporannya, TGIPF menyebut bahwa semua pemangku kepentingan saling menghindar dari tanggung jawab dan semuanya berlindung di bawah aturan serta kontrak yang secara formal sah. Oleh sebab itu, TGIPF menyampaikan catatan dalam laporannya bahwa pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) harus bertanggung jawab.

"Di dalam catatan dan rekomendasi kami juga sebut jika kita selalu mendasarkan diri pada norma formal, maka semuanya menjadi tidak ada yang salah karena yang satu mengatakan 'aturannya sudah begini kami laksanakan,' yang satu bilang 'saya sudah kontrak, saya sudah sesuai dengan statuta FIFA,' sehingga di dalam catatan kami disampaikan bahwa pengurus PSSI harus bertanggung jawab dan sub-sub organisasinya," tegas Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan bahwa tanggung jawab tersebut meliputi tanggung jawab hukum yang berdasar pada aturan-aturan resmi dan tanggung jawab moral. Menurutnya, hukum sebagai norma sering kali tidak jelas atau dimanipulasi, sehingga tanggung jawab asas hukum yang harus diutamakan.

"Tanggung jawab asas hukum itu apa? _Solus populi suprema lex_, keselamatan rakyat itu adalah hukum yang lebih tinggi dari hukum yang ada dan ini sudah terjadi, keselamatan rakyat, publik terinjak-injak. Lalu, ada tanggung jawab moral di atas itu," jelasnya.

Dalam laporannya, TGIPF juga memberikan catatan akhir--yang juga digarisbawahi oleh Presiden Joko Widodo--yakni agar Polri meneruskan penyelidikan tindak pidana terhadap orang-orang lain yang juga diduga kuat terlibat dan harus bertanggung jawab secara pidana dalam kasus ini.

"TGIPF punya banyak temuan-temuan indikasi untuk bisa didalami oleh Polri. Ini tadi tanggung jawab hukum. Adapun tanggung jawab moral dipersilakan masing-masing melakukan langkah-langkah yang diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban manusia Indonesia yang berkeadaban," ungkapnya.

Mahfud juga menyampaikan bahwa TGIPF menyampaikan laporan secara independen. Nantinya, laporan dari TGIPF tersebut akan diolah oleh Presiden Jokowi untuk menjadi bahan pertimbangan terkait kebijakan keolahragaan nasional.

"Kami menyampaikan laporan betul-betul secara independen sebagai laporan. Nanti hasil laporan itu akan diolah oleh Bapak Presiden untuk kebijakan keolahragaan nasional dengan melibatkan _stakeholders_ tentu saja yang ada menurut peraturan perundang-undangan," tandasnya.(eas)

 

 

Saturday, 27 August 2022 22:35

Erick Thohir Laporkan Faizal Assegaf Ke Bareskrim

Written by


 
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM  -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melaporkan Faizal Assegaf ke Mabes Polri pada Jumat (26/8) sore. Laporan itu disampaikan oleh Ifdhal Kasim SH, Mahmuddin SH, dan Jamalul Kamal Farza SH, yang telah ditunjuk sebagai penerima kuasa dari Erick.
 
"Faizal Assegaf telah melakukan fitnah keji atas klien kami Menteri BUMN Erick Thohir. Di akun Instagram, Faizal mengunggah video ucapan dari pengacara Kamaruddin H. Simanjuntak SH yang berisi tudingan terhadap Dirut Taspen yang menurutnya mengelola dana Capres Rp 300 triliun," ujar Ifdhal di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (26/8/2022).
 
Ifdhal mengatakan unggahan atau postingan Faizal Assegaf di akun miliknya di Instagram, telah secara spesifik membuat tuduhan yang sangat serius terhadap Erick, yaitu pertama, Erick Tohir memiliki istri banyak, semuanya dinikahi secara ghoib. Kedua, anak dari isteri pertama Erick Thohir sampai sekarang biaya sekolahnya belum dibayar. “Ini fitnah yang sangat jahanam,” kata Ifdhal.
 
Ifdhal menyampaikan dalam video tersebut, Kamaruddin tidak menyebutkan nama Erick Thohir, namun Faizal menambahi narasi di video itu dengan tulisan berisi fitnah keji dan kabar bohong yang sangat jahat kepada Erick. “Pak Erick Thohir sangat terganggu dan terhina dengan postingan di media sosial milik Faizal Assegaf, yang telah dengan sengaja melakukan suatu tindakan menyerang integritas pribadi, kehormatan atau nama baik atau aanranding of goede naam”, ujar Ifdhal menambahkan.
 
Tak hanya itu, lanjut Ifdhal, Faizal juga menuduh dengan keji bahwa Erick memiliki banyak istri yang dinikahi secara ghaib. Tuduhan itu, kata Ifdhal, sangat menyakiti hati Erick dan keluarga. Sosok Erick, Ifdhal katakan, merupakan seorang ayah yang baik dan bertanggungjawab dan sangat perhatian kepada istri dan anak-anaknya. Ifdhal menambahkan, Erick selama ini sangat menjaga rumah tangganya, dan menjalani rumah tangga yang harmonis bersama istri, serta dua putra dan dua putrinya.
 
"Dia membina rumah tangga dengan baik dan terpuji, dan sama sekali tak punya catatan kawin-cerai seperti yang dituduhkan dengan keji di kalimat video yang diunggah Faizal," lanjut dia.
 
Ifdhal menyampaikan Erick selama ini fokus bekerja sebagai Menteri BUMN, meskipun banyak pihak memintanya agar bersedia menjadi salah satu kandidat pimpinan nasional di 2024. "Namun Pak Erick sampai hari ini belum membuat keputusan politik apapun dan lebih fokus bekerja membenahi BUMN dan membuat BUMN menjadi perusahaan negara yang bisa diandalkan serta bermanfaat buat negara dan rakyat," ungkapnya.
 
Sebagai Menteri BUMN, kata Ifdhal, Erick telah menerapkan good corporate government di seluruh perusahaan milik negara itu. “Banyak perubahan di tubuh BUMN sebagai hasil kerja keras Pak Erick. Dari perusahaan yang terus merugi dan selalu dibantu subsidi dari negara, kini berubah menjadi perusahaan yang baik dan menguntungkan. Erick bahkan membuka diri terhadap penegakan hukum dalam menangkap orang BUMN jika terbukti korupsi dan bersalah,” ujar Ifdhal.
 
Ifdhal mengatakan melaporkan Faizal terkait pencemaran nama baik serta tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA, seperti dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dan pasal 28 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
 
Erick Thohir, kata Ifdhal, sangat menjunjung tinggi kebebasan berbicara sebagai esensi dari demokrasi. Namun, kebebasan yang disalahgunakan dan merugikan orang lain, kata Ifdhal, tentu tak bisa dibiarkan dan justru akan mencederai demokrasi. Apa yang dilakukan oleh Faizal Assegaf itu, kata Ifdhal, bukanlah bentuk kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh UU dan Konstitusi, tetapi sangat jelas itu melanggar hukum pidana dan UU ITE.

“Laporan ini juga menjadi komitmen serius dari Pak Erick dalam memberantas isu hoaks, berita bohong, bahkan menjurus fitnah yang amat keji," kata Ifdhal, yang juga mantan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).(as)

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM Sekitar, 97 Anggota Polri Diperiksa Terkait Kasus Pembunuhan Yosua Kapolri Jenderal Sigit Sulistyo RDP dengan Komisi III DPR, Rabu (24/8) Kapolri Jenderal Sigit Sulistyo RDP dengan Komisi III DPR, Rabu (24/8).

 – Personel Polri yang diperiksa terkait kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J terus bertambah. Terkini, sebanyak 97 anggota Polri telah diperiksa dan 35 personel di antaranya diduga melakukan pelanggaran kode etik profesi.

            “Pemeriksaan internal kami kembangkan. Kami sudah memeriksa 97 personel,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dalam rapat dengan pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8).

Mantan ajudan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini mengungkapkan, dari puluhan anggota Korps Bhayangkara yang telah diperiksa, terdapat 35 personel Polri yang diduga melanggar kode etik.

            “35 orang diduga melanggar kode etik profesi. Dengan rincian berdasarkan pangkat, Irjen pol satu, Brigjen pol tiga, Kombes 6, AKBP 7, Kompol 4, AKP 5, iptu 2, IPDA 1, Bripka 1, brigadir 1, Briptu 2, Bharada 2,” ungkap Listyo.

Menurut Listyo, dari 35 personel yang diduga melanggar kode etik, terdapat 18 anggota Polri yang ditempatkan di penempatan khusus. Sementara sisanya masih berporses.

Bertambah, 97 Anggota Polri Diperiksa Terkait Kasus Pembunuhan

Kapolri Jenderal Sigit Sulistyo RDP dengan Komisi III DPR, Rabu (24/8)

Kapolri Jenderal Sigit Sulistyo RDP dengan Komisi III DPR, Rabu (24/8)

 – Personel Polri yang diperiksa terkait kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J terus bertambah. Terkini, sebanyak 97 anggota Polri telah diperiksa dan 35 personel di antaranya diduga melakukan pelanggaran kode etik profesi.

“Pemeriksaan internal kami kembangkan. Kami sudah memeriksa 97 personel,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dalam rapat dengan pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8).

 Mantan ajudan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini mengungkapkan, dari puluhan anggota Korps Bhayangkara yang telah diperiksa, terdapat 35 personel Polri yang diduga melanggar kode etik.

 “35 orang diduga melanggar kode etik profesi. Dengan rincian berdasarkan pangkat, Irjen pol satu, Brigjen pol tiga, Kombes 6, AKBP 7, Kompol 4, AKP 5, iptu 2, IPDA 1, Bripka 1, brigadir 1, Briptu 2, Bharada 2,” ungkap Listyo.

 Menurut Listyo, dari 35 personel yang diduga melanggar kode etik, terdapat 18 anggota Polri yang ditempatkan di penempatan khusus. Sementara sisanya masih berporses.

“Dari 35 personel itu, 18 saat ini ditempatkan khusus. Yang lain masih berproses. Dua saat ini telah ditetapkan tersangka terkait dengan laporan di Bareskrim sehingga tinggal 16 yang di pansus, sisanya mejad tahanan terkait laporan di Bareskrim,” beber Listyo.

Selain itu, Listyo menekankan pihaknya memiliki komitmen untuk menyelesaikan proses sidang etik dalam 30 hari ke depan. “Ini juga untuk memberi kepastian hukum terhadap para terduga pelanggar,” tegas Listyo.

Sebagaimana diketahui, Polri telah menetapkan lima orang tersangka dalam insiden pembunuhan Brigadir J. Tiga di antaranya merupakan anggota Polri, yakni Irjen Ferdy Sambo, Bharada Richard Eliezer atau Bharada E, Bripka Ricky Rizal.

Sementara dua pihak lainnya adalah istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi dan seorang asisten rumah tangga, Kuat Maruf. Dalam kasus ini, Ferdy Sambo dan istrinya Putri Candrawathi dijerat dengan Pasal 340 subsider 338 juncto 55 dan 56 KUHP.(as)

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Pihak keluarga Brigadir J atau Nofriansyah Yoshua Hutabarat mengapresiasi kerja tim khusus yang telah menetapkan istri mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi (PC) sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana. Kuasa hukum Brigadir J, Johnson Panjaitan berharap, motif pembunuhan anak kliennya itu semakin terbuka. "Harapannya dengan ditetapkannya PC sebagai tersangka akan membuat terang perkara dan akan terbuka mengenai motif dari peristiwa pembunuhan Brigadir J," kata Johnson saat dikonfirmasi, Jumat (19/8/2022).

            Kejagung Teliti Berkas Perkara Irjen Ferdy Sambo dan 3 Tersangka Lain dalam Kasus Brigadir J Adapun Putri Candrawathi ditetapkan sebagai tersangka baru kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Hingga kini, polisi belum menahan Putri lantaran istri Ferdy Sambo itu tengah sakit. Putri menjadi tersangka setelah polisi mengantongi dua alat bukti yang menunjukkan keterlibatannya dalam rencana pembunuhan terhadap Yosua di rumah dinas Ferdy Sambo di Duren Tiga, Jakarta Selatan, Jumat (8/7/2022).

            Alat bukti pertama yakni keterangan para saksi. Kemudian, bukti elektronik berupa kamera CCTV, baik yang ada di lokasi rumah di kawasan Jalan Saguling maupun yang ada di dekat rumah dinas di Duren Tiga. "Jadi pasal yang kami persangkakan terhadap saudari PC Pasal 340 subsider 338 juncto Pasal 55 Pasal 56 KUHP," ujar Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (19/8/2022).

            Dengan ditetapkannya Putri sebagai tersangka baru, total ada lima tersangka kasus penembakan Brigadir J. Empat tersangka sebelumnya yakni Irjen Ferdy Sambo, Bharada Richard Eliezer atau Bharada E, Bripka Ricky Rizal, dan seorang ART Sambo bernama Kuat Ma'ruf. Brigadir J tewas setelah diduga ditembak Bharada E di rumah dinas Sambo di Duren Tiga, Jakarta Selatan. Menurut keterangan polisi, Bharada E menembak Brigadir J atas perintah Ferdy Sambo.(as)


 

 

JAKARTA,KRJATIM.COM  Kapolri Jenderal Lityo Sigit Prabowo menyampaikan perkembangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J alias Nopryansah Yosua Hutabarat di Mabes Polri, Selasa, 9 Agustus 2022. Selain mengumumkan status Ferdy Sambo sebagai tersangka, Listyo Sigit juga mengungkapkan adanya penambahan jumlah personel Polri yang kini menjalani ditahan dalam hal pelanggaran kode etik atau penempatan khusus. 

       Listyo Sigit Pramono menyatakan bahwa hingga saat ini tim khusus yang dikomandoi oleh Wakapolri Gatot Eddy Pramono telah memeriksa total 31 personel Polri dalam kasus ini. Jumlah itu bertambah dari sebelumnya, sebanyak 25 orang. Dari jumlah itu, menurut Listyo, 11 orang sudah ditahan dan masih mungkin bertambah.

       “Kemarin, ada 25 personel yang kami periksa dan sekarang bertambah menjadi 31 personil”, ujar Kapolri dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa 9 Agustus 2022. “11 personel penempatan khusus dan masih ada kemungkinan bertambah.”

       Listyo Sigit tak memperinci nama-nama anak buahnya yang menjalani penahanan itu. Hanya saja, dia menyatakan bahwa mereka diduga kuat tidak profesional dalam penanganan awal kasus ini. Salah satu yang menjalani penempatan khusus itu adalah Ferdy Sambo. Dia saat ini ditahan di Markas Korps Brigade Mobil (Mako Brimob) Kelapa Dua, Depok. 

       “Pada saat pendalaman dan olah TKP ditemukan ada hal-hal yang menghambat penyidikan. Dan kejanggalan-kejanggalan yang kita dapatkan seperti hilangnya CCTV dan hal-hal lain sehingga muncul dugaan adanya hal yang ditutupi dan direkayasa,” kata Listyo Sigit. 

       Kapolri juga menyatakan tim khusus telah menetapkan Ferdy Sambo sebagai tersangka dalam kasus ini. Penetapan itu dilakukan setelah mereka melakukan gelar perkara pada Selasa pagi tadi. 

       Dalam gelar perkara itu ditemukan fakta bahwa tidak terjadi tembak menembak antara Brigadir J dengan Bharada E alias Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Kapolri menyatakan bahwa yang terjadi adalah Richard diperintah oleh Ferdy Sambo untuk menembak Yosua.

       “Tadi pagi dilakukan gelar perkara dan timsus memutuskan saudara FS sebagai tersangka,” kata Kapolri. 

       Atas perannya tersebut, Ferdy Sambo diancam dengan Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dengan hukuman pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, dan 20 tahun perjara. 

       Pasal yang dikenakan kepada Ferdy sama seperti yang dikenakan terhadap Brigadir Ricky Rizal, ajudan istrinya, Putri Candrawathi, yang telah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya. Sementara Bharada E dikenakan Pasal 338 juncto Pasal 55 dan 56 KUHP. Satu tersangka lainnya yang ikut terjerat kasus pembunuhan Brigadir J ini adalah Kuat, supir Ferdy Sambo.(as)

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM Irjen Ferdy Sambo  setelah dicopot dari jabatannya kini di tahan di Mako Brimob untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara istri Sambo belum diperkenankan menjenguk suaminya Minggu (7/8) kemarin.

          Sementara  Perkembangan  mutakhir kasus terbunuhnya Brigadir J di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo pelan-pelan mulai memperlihatkan titik terang yang diharapkan akan sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

          Narasi awal yang sempat dihadirkan ke ruang publik pelan-pelan mulai terbantahkan. Beberapa perwira menengah yang semula berada pada lingkaran kasus dalam balutan profesionalismenya masing-masing ternyata satu per satu mulai dilepas dari jabatannya.

          Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo telah memutasi 25 polisi, termasuk mencopot Irjen Ferdy Sambo dari jabatan Kadiv Propam. Polri pun telah menetapkan Bharada Richard Eliezer atau Bharada E sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J. Bharada E disebutkan terlibat baku tembak hingga menyebabkan tewasnya Brigadir J. Polri menegaskan Bharada E jadi tersangka kasus pembunuhan Brigadir J adalah bagian dari komitmen Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam pengusutan kasus ini.

          Polri menegaskan kasus tersebut akan diungkap terang benderang. "Ini menunjukkan komitmen Kapolri untuk mengungkap secara terang-benderang terkait kasus tersebut," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (3/8). Di sisi lain, penanganan kasus pelan-pelan beringsut naik ke tingkatan yang lebih tinggi, dari Polres Jakarta Selatan ke Polda Metro Jaya, dan berakhir di Bareskrim Polri.

          Dan yang patut diapresiasi, setelah dicopot dari jabatannya sebagai Kadiv Propam Polri, akhirnya Irjen Ferdy Sambo diamankan oleh Bareskrim Polri agar investigasi lebih lanjut bisa lebih fokus. Terlepas dari dinamika dialektis di dalam proses penanganan kasus, reputasi Kapolri secara personal dan Polri secara institusional nampaknya memang sedang dipertaruhkan. Jadi tidak heran jika kemudian banyak yang berasumsi bahwa Polri berada pada dua pilihan dilematis antara mengutamakan reputasi institusi atau membela anak buah secara personal.

          Namun, asumsi semacam itu nampaknya sangat menyesatkan karena terkesan Kapolri secara personal diasumsikan memahami apa sebenarnya yang terjadi sedari awal sehingga harus memilih di antara dua pilihan. Padahal belum tentu demikian. Apalagi belakangan diketahui bahwa terdapat beberapa pihak yang berusaha menghalangi-halangi investigasi kasus. Konon termasuk mantan Kepala Divisi Propam sendiri, Irjen Ferdy Sambo, yang kemudian harus diamankan. Artinya, informasi yang sampai ke meja Kapolri sedari awal memang cenderung tak utuh sehingga beliau benar-benar harus membersihkan proses investigasi terlebih dahulu dari pihak-pihak yang ingin memengaruhi hasil investigasi, sebelum masuk kepada substansi kasus. Dengan kata lain, Kapolri secara pribadi nampaknya memang tak berpretensi dan tidak menunjukkan preferensi untuk membela anak buah jika anak buahnya ternyata melakukan kesalahan.

          Pengungkapan kasus dalam Institusi sebesar Polri yang birokratis dan hirarkis memang tidak semudah berasumsi di media sosial. Dan saya kira, Kapolri sangat memahami hal tersebut. Karena itu, dibutuhkan upaya ekstra untuk mengamankan proses investigasi di berbagai tingkatan, agar tidak ada yang mencoba-coba untuk memengaruhi proses investigasi, sekecil apapun pengaruh tersebut. Nah, dalam rentetan proses itulah upaya Kapolri saat ini. Satu per satu batu penghalang di sepanjang jalan menuju "fakta" otentik sedang dibersihkan.

          Tentu langkah itu butuh waktu. Dalam rentang waktu itu, di satu sisi publik harus bersabar menunggu sembari menghentikan semua asumsi-asumsi dan rumor-rumor tak berdasar. Tapi di sisi lain, publik harus tetap mengawal proses investigasi kasus ini, memberikan masukan-masukan positif untuk menjaga konsistensi investigasi. Dan yang terpenting, dukungan moral kepada Kapolri untuk tetap berdiri pada landasan kejujuran dan kebenaran harus tetap terus diberikan. Dengan kapasitas dan wewenangnya yang sangat besar di dalam institusi Polri, komitmen dan konsistensi Kapolri atas kebenaran sangatlah dibutuhkan. Dari perspektif reformasi institusi Polri, peristiwa ini ibarat setetes nila yang berpotensi merusak susu sebelanga. It may bring the reformation back to square one! Jika hal itu hilang, maka narasi-narasi lain yang jauh dari substansi persoalan bisa saja dijustifikasi secara terorganisasir, lalu dikembangkan secara sistematis di ruang publik, dan akhirnya dipercaya oleh publik.

           Singkatnya, kejujuran dan komitmen atas kebenaran dari seorang Kapolri sangatlah vital sifatnya. Oleh karena itu, apa yang telah ditunjukkan oleh Kapolri, sampai perkembangan terbaru atas kasus ini, sangat layak diacungi jempol.

          Kapolri terlihat sangat serius ingin mengungkap kebenaran kasus kematian Brigadir J di satu sisi dan sangat hati-hati dalam prosesnya di sisi lain. Mark Twain mengatakan, "I am different from George Washington; I have a higher, grander standard of principle. Washington could not lie. I can lie, but I won't." Dengan kata lain, di sisi saya ingin mengatakan bahwa publik semestinya tidak hanya harus mengapresiasi Kapolri atas keberaniannya mencari kebenaran atas kasus ini, tapi juga keberaniannya untuk tidak berbohong, meskipun kapasitasnya di dalam institusi Polri memungkinkan untuk itu.

           Kapolri tak perlu jauh-jauh menemukan referensi konsistensi penegakan hukum dan kebenaran. Institusi Polri pernah punya Jenderal luar biasa, yakni Jenderal Polisi Drs Hoegeng Iman Santoso. Beliau membela siapa pun dari kaum mana pun. Termasuk saat ia dengan berani menegakkan kebenaran terkait kasus pemerkosaan seorang penjual telur bernama Sumarijem di Yogyakarta. Dalam kasus itu, dikabarkan bahwa anak seorang pejabat dan seorang anak pahlawan revolusi terduga ikut menjadi pelakunya.

          Hoegeng menyadari, jalannya pengadilan dipenuhi rekayasa. Sumarijem yang seharusnya menjadi korban, malah beralih jadi tersangka. Karena itu, Hoegeng yang merupakan Kapolri kelima sejak institusi Polri berdiri itu bertekad mengusut tuntas kasus tersebut dan menindak tegas para pelakunya, walau dibekingi pejabat. "Perlu diketahui bahwa kita tidak gentar menghadapi orang-orang gede siapa pun. Kita hanya takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau salah tetap kita tindak," tegas Hoegeng,

          Seperti dikutip dalam buku 'Hoegeng: Oase Menyejukkan Di Tengah Perilaku Koruptif Para Pemimpin Bangsa'. Tak segan-segan, ia sampai membentuk tim khusus untuk menanganinya. Ia memberi nama 'Tim Pemeriksa Sum Kuning, di Januari 1971'. Kasusnya kian membesar bak bola salju menggelinding. Sejumlah pejabat dan polisi Yogyakarta yang anaknya disebut terlibat, membantah lewat media massa.

          Belakangan Presiden Soeharto akhirnya turun tangan menghentikan kasus Sum Kuning. Pertemuan di Istana, Soeharto memerintahkan kasus itu tak lagi ditangani Hoegeng. Melainkan oleh Tim pemeriksa Pusat Kopkamtib. Hoegeng sadar, ada kekuatan besar untuk membuat kasus menjadi bias. Usai 3 tahun menjabat, tanggal 2 Oktober 1971 Hoegeng dipensiunkan dari jabatan sebagai Kapolri.

          Beberapa pihak menilai ia sengaja dipensiunkan guna menutup kasus ini. Tapi keberaniannya untuk berdiri di posisi yang benar adalah inspirasi nyata bagi Kapolri hari ini, terutama dalam kasus terbunuhnya Brigadir J. (AS)


Jakarta(Koranrakyat.com)  - Polisi menangkap tiga orang pembunuh hakim Pengadilan Negeri Medan, Jamaluddin (55). Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Argo Yuwono ditemui di Audiotorium PTIK di Jalan Tirtayasa Raya No.6 Kebayoran Lama ,Jakarta Selatan, Selasa (7/1) 2020 mengatakan  "Ada tiga pelaku, yang pertama istri korban, sama 2 orang suruhannya. Istri korban inisial ZH, suruhannya JB dan R," ujarnya

              Selanjutnya,  Argo menjelaskan  bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah polisi melakukan penyidikan dengan metoe deduktif dan induktif. "Setelah dilakukan penyidikan dan penyelidikan dengan metode deduktif dan induktif, induktif itu mulai dari TKP di rumah maupun tempat pembuangan mobil, kemudian dengan deduktif itu adalah berkaitan dengan pekerjaan," jelasnya.

       

Kendati demikian, ia belum merinci lebih lanjut mengenai tempat dan waktu penangkapan serta motif pelaku. Menurut Argo, informasi lebih lengkap akan dirilis oleh Polda Sumatera Utara yang menangani kasus tersebut. Diberitakan sebelumnya, Jamaluddin (55) ditemukan tewas di area kebun sawit di Desa Suka Rame, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang pada Jumat (29/11/2019)  Saat ditemukan, jenazah Jamaluddin berada di kursi belakang sopir.  Ketua PN Medan Sutio Jumagi Akhirno mengatakan, pada Jumat pagi, almarhum Jamaluddin sempat datang ke kantor. Seorang anggotanya di PN Medan, menurut dia, mengaku sempat melihatnya. PN Medan bersama dengan pihak keluarga berharap agar kasus kematian hakim PN Medan itu diusut tuntas.(vk)

 

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM -  Setelah berlarut larut akhirnya  Kepolisian RI ( Polri)  menangkap pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan. Pelakunya diduga oknum anggota Polri aktif.

Kepala Bareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo  dalam  jumpa pers di Polda Metro Jaya, Jumat (27/12) 2019 mengatakan pelaku ditangkap oleh polisi pada Kamis (26/12/2019) malam. "Tadi malam (Kamis malam), tim teknis bekerja sama dengan Brimob, mengamankan pelaku yang diduga melakukan penyeraman kepada saudara NB," ujarnya

 

Selanjutnya,  Listyo menjelaskan dua oknum polisi berinisial  RM dan RB. Mereka polisi aktif. Pelaku penyerangan dan teror terhadap Novel Baswedan baru berhasil diungkap Polri setelah kasus itu terjadi lebih dari 2,5 tahun. " Novel diserang pada 11 April 2017 saat berjalan menuju rumahnya, setelah menunaikan ibadah shalat Subuh di Masjid Al Ihsan, Kelapa Gading, Jakarta Utara,"  jelasnya.

 Listyo  katakana  akibat penyiraman air keras ini, kedua mata Novel terluka parah." Dia sempat menjalani operasi mata di Singapura. Berbagai upaya telah dilakukan sebelumnya, namun polisi mengaku kesulitan menangkap pelaku atau dalang penyerangan terhadap Novel Baswedan," ujarnya.

 Listyo membeberkan Polisi bahkan telah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta pada tahun ini. "Namun, hingga masa kerja tim itu berakhir, pelaku saat itu tidak berhasil ditangkap. Presiden Joko Widodo juga sempat memberi target ke Kapolri terdahulu, Jenderal Pol Tito Karnavian, untuk mengungkap kasus Novel dalam tiga bulan," bebernya.

Target  diberikan Jokowi pada 19 Juli, setelah tim gabungan pencari fakta yang dibentuk Tito gagal mengungkap kasus tersebut. Namun hingga tenggat waktu yang diberikan berakhir, kasus Novel belum juga terungkap. Jokowi justru mengangkat Tito Karnavian menjadi menteri dalam negeri.(vk)

Sunday, 15 September 2019 03:28

Meledak Gudang Di Mako Brimob Semarang Diselidiki

Written by

 

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM - Untuk memastikan penyebab terjadi ledakan  itu sebabnya Polisi masih menyelidiki penyebab ledakan di Markas Korps Brimob, Srondol, Semarang, Jawa Tengah yang terjadi pada Sabtu (14/9/2019) pagi. 

          Kepala Divisi Humas Polri Irjen Muhammad Iqbal keika dihubungi  wartawan, Sabtu (14/9)2019 mengatakan  Kapolda Jawa Tengah Irjen Rycko Amelza Dahniel saat ini sudah berada di lokasi untuk penyelidikan. "Kapolda sudah di TKP dan sedang dilidik apakah kecelakaan, kelalaian atau ada unsur lain," ujarnya  

      Selanjutnya, Iqbal menjelaskan  untuk sementara diketahui ledakan berasal dari gudang penyimpanan barang bukti. Dalam gudang itu terdapat sejumlah bahan peledak temuan masyarakat, termasuk amunisi lama. "Nanti kita tunggu hasilnya," jelasnya. 

         Seiring dengan itu, Kapolda Jawa Tengah Irjen Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel saat dihubungi   mengatakan, akibat ledakan di Mako Brimob itu satu anggota Brimob terluka. "  Hingga saat ini belum ada laporan warga masyarakat yang terluka akibat ledakan," ujarnya. (vk)

 

 

 

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM- Pross pemeriksa kasus dugaan Tindak Pidana koruopsi pembelian lahan Batu Bara seluas 400 HA dan status ijinnya PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT. Indonesia Coal Resources anak perusah aan PT Antam,akhinrnya diperiksa dua saksi yiatu Ir Harry Andria Kepala Dinas dan.Sumber Daya Mineral dan Pangaloan Siahaan ST Kantor Jasa Penilaian Publik,

               Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung, Dr. Mukri ditemui di Kejaksaan Agung di Jalan Hasanuddin No.1 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Senin(15/7)2019 mengatakan pada hari Rabu(10/7)2019 Penyidik Pidsus Kejaksaan Agung telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang saksi dalam kasus tindak pidana korupsi pembelian lahan seluas 400 Ha dengan cara membeli saham pemilik tambang PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT. Indonesia Coal Resources anak perusahaan PT Antam. "Adapun 2 orang saksi yang diperiksa yaitu 1 Ir. Harry Andria sebagai Kepala Dinas dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi diperiksa terkait dengan status ijin lahan batubara seluas 400 Ha yang dibeli oleh PT indonesia Coal Resources anak perusahaan PT. Antam dari PT Citra Tobindo Sukses Perkara. 2. Pangloan Siahaan, ST Kantor Jasa Penilaian Publik , Pangaloan diperiksa terkait penilaian aset lahan batubara PT Indonesia Coal Resources anak perusahaan BPT Antam," ujarnya.

              Selanjutnya, Mukri menegaskan bahwa sebelumnya Penyidik telah menetapkan 6 orang tersangka inisial BM, MT, ATY, AL, HW dan MH pada tanggal 4 Januari 2019 dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembelian lahan batubara seluas 400 Ha ini yang mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp 91.500.000.000. "Kasus Dugaan tindak pidana korupsi ini berawal dari Direktur Utama PT Indonesia Coal Resou rces PT ICR bekerjasama dengan PT Tamarona Mas Internasional ( PT TMI telah menerima Penawaran penjualan/pengambil alihan izin usaha Pertambangan Operasi Produksi( IUP OP) batubara  atas nama PT Tamarona  Mas internasional seluas 400 Ha di Kabupaten Sarolangun Jambi yang terdiri dari IUP OP seluas 199 Ha dan IUP OP seluas 201 Ha," tegasnya. 

 

             Untuk itu, Mukri menjelaskan kemudian diajukan permohonan persetujuan pengambilalihan IUP OP seluas 400 Ha(199 Ha dan 201 Ha kepada  Komisaris Utama  PT. ICR melaui surat  Nomor : 190/EXT-PD /XI/2010 tanggal 18 November 2018 kepada Komisaris perihal rencana Akusisi PT TMI dan disetujui dengan surat  Nomor : 034/Komisaris/XI/2010 tanggal 18 November 2010 perihal Rencana Akusisi PT TMI."Dalam kenyataannya PT TMI mengalihkan IUP OP seluas 199 Ha dan IUP Eksplorasi seluas 201 Ha sesuai surat Nomor : TMI - 0035 -01210 tanggal 16 Desember 2010 perihal permohonan Perubahan Kepemiikan IUP Eksplorasi seluas 201 Ha dari PT TMI kepada PT Citra Tobindo Sukses Perkasa ( PT CTSP), merupakan tindakan yang bertentangan dengan  persetujuan rencana akusisi PT TMI yang diberikan oleh Komisaris Utama PT ICR adakah asset property PT TMI yang menjadi objek akusisi adalah IUP yang sudah ditingkatkan menjadi operasi produksi sesuai dengan surat Nomor : 034/ Komisaris/XI/XI/2010 tanggal 18 November 2010 perihal rencana Akusisi PT TMI,b. Laporan Penilaian Properti/ Aset Nomor File : KJPP-PS/Val/XII/2010/057 tanggal 30 Desember 2010. C. Laporan Legal/ Due Deligence dalam rangka Akusisi tanggal 21 Desember 2010," jelasnya.( vk)

 

     

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM-  Densus 88 bulan Mei meringkus 29 terduga dari 68 terduga pelaku terorisme terhendus adanya upaya melakukan tindakan negatatip  di 22 Mei 2019 jelang perhitungan suara di KPU.  

          Kepala Divisi Humas Polri, Irjend Pol Muhammad Iqbal di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo No.3 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat (17/5) 2019 mengatakan  pada bulan  Mei  29 terduga teroris ditangkap oleh  Densus 88 antiteror. Penangkapan di Bandung , di Medan secara detail."Terhadap 29 tersangka yang dilakukan penangkapan yaitu berafiliasi  pada kelompok jamaah Ansurat Daulah( JAD) yaitu diambil dengan rincian sebagai berikut . 1 . Tersangka tersangka yang ditangkap yaitu 18 orang 18 orang tersangka ditangkap di Jakarta , Bekasi ,Karawang Tegal Nganjuk dan Bitung Sulawesi Utara,"ujannya.

         Iqbal menjelaskan membeberkan ini adalah proses pengembangan panjang Oleh karena itu temen-temen Densus 88 itu menjajaki tanpa henti kelompok-kelompok ini oleh Preemtiv Struk .Karena itulah semua jaringan harus diikuti ,tidak bisa lepas  sedikitpun ini akan membahayakan keamanan masyarakat seluruh Indonesia. "Keterlibatan tersangka kelompok yaitu menyembunyikan DPO JAD  di Lampung akan merencanakan amalia , nah ini melaksanakan aksi amalia  dan aksi teror yang akan menyerang ke rumunan massa pada,tanggal 22 Mei mendatang dengan menggunakan bom," jelasnya.

        Iqbal katakan  Kelompok ini memang memanfaatkan momen untuk pesta Demokrasi . Nanti akan kita tayangkan bagaimana pengakuan tersangka. Karena bagi kelompok ini demokrasi adalah paham yang tidak sealiran dengan mereka. Nanti akan disampaikan oleh mereka sendiri. " Dan ini adalah target mereka. Oleh karena itu lewat forum ini Kepolisian Negara Republik Indonesia, " rincinya.

 Dikatakan  Kadiv menandaskan Saya selalu Kepala Devisi Humas dan sebagai juru bicara menya mpaikan bahwa pada tanggal 22 Mei masyarakat kami himbau tidak turun ini akan membahayakan menyerang semua massa yang berkumpul termasuk aparat masa yang berkumpuk dengan akan dilakukan bom." Ini dikatakan tadi pencegahan Preemtif Struk penegakan hukum untuk pencegahan," menandasnya .

      Diungkapkan juga oleh  Iqbal  membeberkan 18 tersangka ini terlibat dalam pembuatan bom yang ada didepan saya ini. Barang bukti 18 tersangka yang ditangkap beberapa yang saya sebutkan 5 buah bom rakitan. Ini bom nya ini ada merah ini sistem sumbuh , ini pemecah sistem sumbuh  PATP ini adalah botol biang nya parfum di ulang terbuat dari almunium. "Ini kita temukan di tempat kejadian perkara. Ini dani agar kita tunjukan rekan-rekan dan 4 buah pisau dan 2 busur panah. Semua barang bukti sudah saya sampaikan nanti kita akan foto. Terhadap tersangka lainnya 11 tersangka kami tangkap lokasi Jakarta , gerobokan, sukoharjo,  jepara, semarang dan Madiun. Kemarin kita sampaikan di Jawa Tengah dan Jawa Timur, " bebernya. 

Jadi, Iqbal menuturkan dari 11 tersebut 9 tersangka merupakan anggota aktif JAD yang telah ditetapkan sebagai organisasi terorisme mereka ini mengikuti paham militer didalam negeri dan diluar negeri dikirim ke Suriah. Merupakan kader JAD yang dikirim ke Suriah sebagai STV. Lanjut juga keterlibatan 2 tersangka. Tadi 9 tersangka dan 2 tersangka itu reportase hijrah ke Suriah dan mereka belajar membuat bom asap di camp Calepo. "Barang bukti dari 11 tersangka yang kami lakukan penangkapan di daerah Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur 1 pucuk senapan angin ada disitu ,5 kotak peluru, 1 pasang periang ada disitu, 1 pisau lempar. Yang harus disampaikan dalam momen ini bahwa pelaku tindak teroris ini betul-betul memanfaatkan momentum pesta demokrasi," tuturnya.

Sementara   Densus 88 sudah memiliki stategi itu semua sehingga alhamdulilah beberapa hari yang lalu kita dapat melakukan upaya paksa penangkapan pada kelompok ini. "Kita tidak ingin ini terjadi ,kita tidak ingin ini terjadi dikerumunan massa dan kerumunan massa bayangkan kalau 100 saja sudah berapa korban.  kita tidak juga underestmate kita terus bekerja kita tidak bisa meyakinkan apa kelompok ini selesai sampai disini atau masih ada. Densus 88 terus bekerja.Inilah proses pemeriksaan pelaku yang sengaja kita rekam untuk disampaikan ke Publik.

        Sekali lagi kepolisian Negara Republik Indonesia  menghimbaub agar beberapa tahapan yang akan datang terutama pada 22 Mei 2019 kami menghimbau tidak ada kumpulan massa ini akan rawan aksi teror bom dan senjata-senjata lain, " akunya. (vk).

 

Page 1 of 25

Panggung Koruptor

  •