Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Sekda Jatim Tinjau Exchange Center Jatim di Tianjin
Last Updated on Dec 09 2017

Sekda Jatim Tinjau Exchange Center Jatim di Tianjin

TIONGKOK(KORANRAKYAT.COM) Sekretaris Daerah Jawa Timur, Dr. H. Akhmad Soekardi membuka pusat promosi investasi, dagang, dan pariwasata Jawa Timur atau Exchange Center Jatim di European Trade Center, Tianjin (ECJT) Tiongkok. Pembukaan ini menandai ditempatinya lokasi baru ECJT Jawa Timur dari...
Jendral Hadi Tjahjanto Arek Malang  Jadi Panglima TNI
Last Updated on Dec 09 2017

Jendral Hadi Tjahjanto Arek Malang Jadi Panglima TNI

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo secara resmi melantik Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo. Pelantikan tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 8 Desember 2017 sekira pukul 17.00 WIB.   Hadi Tjahjanto dilantik...
Kapolres Banjar Adakan FGD Anti Radikalisme
Last Updated on Dec 09 2017

Kapolres Banjar Adakan FGD Anti Radikalisme

BANJAR, KORANRAKYAT.COM- Polres Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, mengadakan  Forum Group Discotion (FGD)  anti radikalisme. Kapolres Banjar, AKBP Pol Takdir Mattanete , Selasa (28/11) 2017 mengatakan  jadi Polres Banjar  baik kita ini yang  adalah kegiatan rutin yang kita lakukan baik...
Buntut Pemukulan Polisi Terhadap Wartawan di Timika Kasusnya Di Proses Propam
Last Updated on Dec 09 2017

Buntut Pemukulan Polisi Terhadap Wartawan di Timika Kasusnya Di Proses Propam

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Adanya pengeroyokan  pemukulan dan pemukulan terhadap Saldi Hermanto   salah satu wartawan di Timika yang diduga dilakukan 6  oknum anggota Sabhara . Kasusnya  diproses Propam dan dilimpahkan ke Bareskrim.Sedangkan  6 oknum itu juga laporkan wartawan terkait UU...
Di Banjar Polisi Urusi Pertanian
Last Updated on Dec 09 2017

Di Banjar Polisi Urusi Pertanian

  BANJAR,(KORANRAKYAT.COM)- .Babinkamtibmas  membuka lahan dengan menanam tanaman Hilikultura  Cabe, Semangka  diawali dengan setengah hektar hingga 8 Hektar dengan modal awal gaji sendiri selama 3 bulan. Kini sudah ada 5 Kelompok tani yang anggota 120 orang.           Kapolres...

Seputar Dunia

  •  
    Presiden Jokowi : ASEAN dan India Generator

     

    MANILA(KORANRAKYAT.COM) ASEAN dan India memiliki potensi yang sangat besar yakni pasar bersama

     

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Adanya pengeroyokan  pemukulan dan pemukulan terhadap Saldi Hermanto   salah satu wartawan di Timika yang diduga dilakukan 6  oknum anggota Sabhara . Kasusnya  diproses Propam dan dilimpahkan ke Bareskrim.Sedangkan  6 oknum itu juga laporkan wartawan terkait UU ITE.

 

         Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjend Pol Setyo Wasisto ditemu di Komleks Mabes Polri, Rabu (6/12)2017 mengatakan itu sudah ditangkap dan sudah di proses oleh Propam, sudah diproses di serahkan ke Bareskrim. “Alasanya apa kenapa bisa memukul wartawan,  Nah itu faktor emosi anak muda , pada hal wartawannya sudah sering nongkrong di Polres juga. Wartawan senior disana. Ini yang melakukan disana anak-anak muda di Sabhara.Informasi dari Mimika , dia akan melaporkan balik   terkait dengan Undang-undang ITE,” ujarnya.

 

           Ketika ditanya apa benar ada ancaman senjata laras pajang, pasalnya wartawan diburuh dengan senjata laras panjang, Setyo menegaskan itu tidak boleh , kalau normatifnya dia tidak boleh.” Sama dengan siapa saja dengan masyarakat itu tidak boleh,” tegasnya.

 

           Untuk itu, Setyo menjelaskan karena senjata itu dilengkapi kepada anggota adalah digunakan untuk melaksanaka tugas dalam rangka memberantas kejahatan. Ancaman yang seimbang maka kita menggunakan senjata.” Kalau lawannya tidak menggunkan senjata artinya itu tidak seimbang. Kedua, pasti senjata itu digunakan berhadapan dengan pelaku tindak pidana. Kalau bukan pelaku tindak pidana, wartawan diancam begitu itu tidak boleh,” jelasnya. Menyinggung kalau dilaporkan balik, Setyo menandaskan nanti kita lihat, percaya Polri akan netral dan bertindak netral.” Wajibnya lah walaupun yang melaporkan anggota sendiri. Itu kan masyarakat bisa mengawasi.Ini sekarang sudah terbuka,” tandasnya. (vk)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuesday, 05 December 2017 23:11

Terkait Kasus Viktor MKD Datangi Bareskrim

Written by

Jakarta,Koranrakyat.com- Upaya menyelesaikan dan membahas kasus Ketua Fraksi Partai Nasdem Victor Laiskodat nampaknya terus berlarut-larut, oleh karena itu sejumlah pimpinan dan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan ( MKD) mendatangi Bareskrim Polri. Mereka bertemu dengan pimpinan Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri untuk medapat kejelasan. Seperti diketahui, polisi tengah menyelidiki laporan terhadap Viktor atas dugaan ujaran kebencian melalui pidatonya.

Wakil Ketua MKD Syarifudin Suding  ditemui di Barerskrim Polri, Jakarta , Selasa(5/11)2017 mengatakan, pihaknya selalu berkoordinasi dengan pihak penegak hukum jika ada laporan terhadap anggota dewan yang berperkara dan juga dilaporkan ke MKD."Sama dengan saat ini kami konfirmasi beberapa hal ke bareskrim dalam kaitan kasus Viktor Laiskodat," ujarnya.

Selanjutnya, Suding menegaskan pihaknya juga telah menerima sejumlah informasi dari penyidik mengenai kasus Viktor. Informasi tersebut akan menjadi bahan bagi MKD untuk mendalami laporan yang masuk. Dalam waktu bersamaan, proses di MKD juga bergilir dengan meminta keterangan sejumlah saksi."Jadi bahan bagi kami untuk pendalaman terhadap beberapa keterangan-keterangan yang nanti akan dimintai, apa itu saksi maupun pihak terlapor. Pasalnya ,setelah info tersebut dikonfirmasi dengan keterangan saksi dan pelapor, nantinya MKD bisa menarik kesimpulan atas dugaan pelanggaran etika oleh Viktor,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Kombes Pol Panca Putra mengakakui, pihaknya menjelaskan proses penanganan mulai dari penerimaan laporan hingga penyidikan. Termasuk langlah-langkah yang ditempuh hingga saat ini."Terus kita lanjutan untuk membuat gelar perkara sehingga ini nanti tindak lanjutnya seperti apa sehingga bisa menyimpulkan tindak lanjutnya seperti apa," akuinya.

 Lebih lanjut, Panca menandaskan nantinya MKD akan menilai dari informasi yang diberikan apakah ada pelanggaran etika atau tidak.Penyelidikan di Polri dan MKD akan berjalan bersamaan. Saat ini, penyidik telah meminta keterangan 23 saksi dan ahli, termasuk ahli pidana dan bahasa."Kita tetap bekerja, mohon waktu. Kita akan tuntaskan proses penyelidikan ini dengan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, Dalam pidatonya, Viktor membahas soal pro-kontra Perppu Ormas dan menyinggung kelompok tertentu,” tandasnya.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, hal yang perlu diperhatikan adalah posisi Viktor sebagai anggota dewan. Pasalnya patut dipertimbangkan adanya hak imunitas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.”Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa Pasal 224 ayat 1 mengatur hak imunitas anggota dewan, yakni anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR,” ujarnya.

Sesuai perkembangan, Tito menjelaskan dengan demikian, Mahkamah Kehormatan Dewan berwenang menentukan apakah Viktor saat itu dalam rangka kerja atau tidak."Kalau kita lihat konteksnya ini, pembicaraan ini disampaikan pada rapat Nasdem yang ada di Kupang. Pertanyaannya adalah apakah dia dalam kapasitas sedang menjalankan tugas ke-DPR-annya? Kalau dia menjalankan tugas, maka mendapatkan hak imunitas," jelasnya.

Untuk itu, Tito merincinya jika MKD menyatakan bahwa Viktor berpidata dalam rangka menjalankan tugasnya, maka mendapatkan hak imunitas. Polri pun tak bisa melanjutkan proses hukum. Begitu pula sebaliknya."Kalau MKD mengatakan tidak, itu dalam kasus pribadi, tanggungjawabnya pribadi, tidak ada hak imunitas kepada dia, ya proses lanjut," rincinya.

Pasalnya ini terjadi karena Viktor dilaporkan oleh Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP PKS Zainudin Paru dan empat orang lainnya terkait pidato yang bersangkutan pada tanggal 1 Agustus 2017 di Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Ujaran Viktor dinilai menimbulkan masalah serius, karena berbau ujaran kebencian dan permusuhan. Pada pidato itu, lanjut dia, Viktor menyebut ada empat partai yang menolak Perppu Ormas dan pendukung khilafah.

Menurut dia, tudingan Viktor sebagai fitnah yang keji dan tidak mendidik. Pihaknya menyayangkan ujaran kebencian itu justru keluar dari mulut seorang pejabat negara sekaligus anggota DPR dan berasal dari partai pendukung pemerintah.(vk)

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Ombusmen melakukan pertemuan dengan Irwasum Mabes Polri, ada beberapa hal yang dibicarakan  sesuai laporan masyarakat  yang merasa kasus yang lambat berlarut-larut dalam penanganannya. Untuk itu Ombesman meminta  Irwasum dapat melakukan pengawasan dan memilik para meter dalam penanganannya. Seperti kasus Novel Baswedan cukup lamban penangananya, hingga kini polisi belum mampu tangkap pelakunya.

          Anggota Komisioner Ombusmas,  Adrianus Eliasta Mailala  ditemui di Mabes Polri, Kamis(23/11) 2017 mengatakan Ombusman hari ini baru saja melakukan tatap muka dengan  Irwasum Polri dan mengingatkan Irwasum kan baru 4 hari di kantor dan kami juga memberikan sejumlah informasi mengenai Ombusman dan kegiatan pengawasan kepada Irwasum , jadi  supaya Irwasum juga sudah harus tahu situasinya.  “Lalu dilanjutkan dengan klarifikasi sejumlah kasus. Masih pertama terkait dengan soal Irwasum maka kami juga mengatakan kepada  Irwasum bahwa ada beberapa harapan kami. Pertama kalau melihat dari pada pengaduan di Ombusman dan juga adanya pengaduan di Kompolnas, maka yang paling banyak soal di reserse ,khususnya di Serse terkait dengan penundaan waktu yang berlarut dan penangana yang tidak jelas,” ujarnya.

 

            Selanjutnya, Andrianus menegaskan maka kami harapkan irwasum juga mendorong pembutan perkap tentang para meter penangan kasus. Berikut lainya kalau kasus penipuan itu berapa lama dan kalau kasusnya korupsi berapa lama agar kemudian agar kami memiliki modal dan memilki sebagai satu pegangan misalnya mendapatkan pengaduan dari masyarakat, agar masyarakat bisa kami katakan bahwa misalnya kasusnua penipuan, kalau pelaporannya baru tiga minggu ini belum menunda tuh begitu ya. “Jawabannua karena kami tidak bolerh menunda dan maka ketika saja ada orang baru melaporkan 2 mingg lalu,langsung laporkan kepada kami dan kami terima . Pada hal polisi saja belum berbuat apa-apa. Dan kami butuh satu saja pegangan dari pihak Polri agar kami bisa mengatakan pada setiap pelapor tunggu deh , sabar deh karena Polri punya parameter begitu,” tegasnya.

 

            Untuk itu, Adrianus menjelaskan Kita menyambut baik dan kita menyampaikan kepada Irwasum kami tidak sesuai dengan UIndang-undang memiliki kewenangan panggil paksa untuk itu sudah ada MOU bahkan PKS dengan Polri agar kemudian satu kali bisa digunakan satu kali pejabat publik mangkir dari panggilan Ombusman  misalnya begitui .” Terakhir soal klarifikasi dan sekaran masih berlangsung  ada  6 asisten kami sedang bertukar pikiran atau berdialog dengan  jajaran Propam danjajaran Bareskrim.  Propam ada 6 kasus dan Bareskrim ada 5 kasus. Di Bareskrim ada pidana Umum, Pidana Khusus,Tipiter dan Siber . Semnetara itu Propam banyak tentang perundangan terkait dengan pengaduan masyarakat pada propam yang tidak merespon secara tepat kemudian dilaporkan kepada kami,” jelasnua.

 

            Ditanya Kasusnya seperti apa, Andrianus mengungkap  nah inilah kami harus katakan kepada Irwasum srata itu menentukan bobot kasus  semakin kasus itu ditangan oleh pihak atas maka kasusnya semakin serius kasusnya.  Ternyata tidak ,ternyata kasus-kasus yang kami tangani adalah kasus-kasus biasa. Misal penipuan dan penggelapan kasus pemalsuan ijasah yang bias ditangani oleh Polres dan Polda.                          “Jadi kami juga mengatakan tolong lah agar dibuat tertib bahwa Bareskrim untuk tingkat Mabes itu buka warung gampang terima kasus agar kasus-kasus yang sebelumnya sederhana dilempar ke bawah .Yang terjadi ada kasus yang kami tangani ya mudah  itu diangkat keatas orang berpikir jangan-jangan ada apa-apa. Begitu kami lihat mungkin oarngnya gede engga juga  jadi apa dasarnya  mengangkat keatas. Kami mengkritisi kapan dan harus diciptakan disini yang canggih unsur transaksional ambisi politik, “ ungkapnya.

 

           Disinnggung juga dari sejumlah kasus apakah ada kasus nasional, Adrinus menadaskan  Ya semuanya kasus-kasus biasa-biasa saja.  Akhirnya  hanya penudaan waktu saja ini menarik dan kami tidak bisa ngomong lagi kepada masyarakat. Jangan lah di Polsek, jangan di Polres di Mabes pun penundaan berlarut-larut.” Itu kan seharusnya tidak kurang apa-apa. Orangnya ada, anggarannya ada, teknologinya ada  masih juga berlarut bahkan  kami meminta kepada pak Putu memberikan perhatian yang luar biasa agar Polri tidak cicap sebagai lembaga yang tidak Promotor,” tandasnya.

 

          Seiring dengan itu,Kalau dari Polrinya, Andrianus merincinya macam-macam karena susah mengumpulkan alat bukti,  ada yang DPO,ada karena over lout ,ada karena tersangka yang dipanggil belum dating ,ada karran saksi entah dimana.  Ada juga benar , masyarakat kan butuh kepastian  apa kah dua bulan, tiga buklan dan empat bulan . kalau tidak begitu seperti apa ya ,sorry begitu.  “Kalau kasus-kasus apakah ada kelemahan dan internalnya , Ya karena ini tidak ada parameter ,jadi kalau saatnya Polri dari segi anggaran meiliki 3 para meter kasus . Kasus Besar, Kecil dan menegah itu kalau dikaitkan dengan alokasi biayanya  tapi belum ada parameter dari segi waktu ,” rincinya.

 

           Sesuai perkembangan, Andrianus mengakui hingga kini  kasus penipuan penggelapan yang dilakukanoleh orang yang pertama kali sendiri  ditangani oleh Polres Jakarta Pusat nah kurang lebih rentan waktunya  dua bulan sampai 4 bulan  atau kasus penipuan penggelapan yang dilakukan bersama-sama tetapi  ditangani oleh Polres Dobo,namanya Polres Kepulauan jangan pakai pendekatan satu dua minggu. “ Harus ada parameter waktu dan satu wilayah yang menangani segi tindak pidana yang di sangkakan. Itu lalu dikirmkan kepada kami Kompolnas,Ombosman kasuis polisi dan ada oarng yang lapor . Saya bilang jangan dulu lapor dan kita persuasifkan janganmelapor kepada kami karena tidak boleh menolak. Kalau dua bulan hingga 3 bulan dan kami memilkimkesan masyarakat makin tinggi ekspeatasinya, makin engga sabar sehingga 3 minggu melapor kepolisi  langsung masuk kekami.  Pada hal dia belum apa-apa,” akunya.

 

           Jadi, di Ombusman banyak pelaporan, Andrianus menambahkan 3 Ribu dan kami punya penerimaan 10 ribu kasus, pertama kasus-kasus terkait dengan Pemda, kedua terkait dengan pendidikan Dinas Pendidikan, ketiga terkait BPN, ke empat kepolisian. BPN ganti-ganti kalanya nomor 3   dan nomor 4.” Jumlah sekitar 3 rinuan. Kalau jumlah 3 riuan paling banyak itu Reskrim, sisanya dibagi-bagi ada lantas, ada intel, ada Brimob. Dari semua laporan itu maka yang paling banyakl penundaan waktu dan ada sekali-kali tidak kompeten. Ada soal pribadi .Kesannya kenapa tidak luar biasa  karena penyidik tidak bisa lagi minta duit.  Tapi yang dimainkan soal waktu,” Tambahnya.(vk)

 

 

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) –  Polisi akan siap layani  serangan balik  balik Kelompok Kriminal Bersenjata(KKB)  setelah  Satuan tugas terpadu dari TNI dan Brimob Polri berhasil mengevakuasi ratusan warga Kampung Kimbely dan Banti yang telah  disandera kelompok kriminal separatisme bersenjata selama beberapa hari.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian   saat ditemui di LIPI, Jakarta, Selasa (21/11) 2017 mengatakan, Polri mengantisipasi adanya perlawanan balik dari kelompok tersebut."Saya mantan Kapolda Papua, saya tahu. Kita hadapi," ujarnya.

Selanjutnya, Tito menegaskan Polri akan melayani tantangan kelompok tersebut untuk berhadap-hadapan.Saya meyakini personel gabungan Brimob Polri dan TNI siap menghadapi mereka."Negara Indonesia ini kekuatan TNI-Polri jauh lebih besar daripada mereka," tegasnya.

Untuk itu, Tito menjelaskan proses pembebasan sandera itu sendiri didahului sebuah operasi senyap yang dilakukan Kopassus dan Tim Intai Kostrad. Sebanyak 13 personel Kopassus dan 10 personel Kostrad ini sudah mengintai lokasi penyekapan sejak lima sebelumnya. “Mereka mengendap dan memantau pergerakan kelompok kriminal bersenjata yang membaur dengan warga sipil,” jelasnya.

            Lebih jauh, Tito mengungkapkan warga yang diisolasi oleh kelompok kriminal bersenjata dievakuasi dari Kampung Kimberly, Kampung Banti, menuju Tembagapura, dengan pengawalan ketat personel TNI dan Polri pada Jumat (17/11/2017) sekitar pukul 11.00 WIT. Upaya pembebasan 344 warga sipil terisolasi itu penuh risiko lantaran KKB terus menghujani aparat dan warga dengan tembakan dari jarak jauh.”Kemudian, keesokan paginya, pasukan TNI dan Brimob bergerak menyerbu Kampung Kimbely dan Banti. Kelompok separatis bersenjata itu berhamburan menyelamatkan diri ke dalam hutan dan ke area ketinggian sambil menyerang aparat dengan tembakan bertubi-tubi,” ungkapnya.

Seiirng dengan itu, Tito menandaskan setelah kelompok tersebut menghilang dari pandangan, aparat gabungan TNI dan Polri lain bergegas menuju dua kampung itu untuk membebaskan ratusan warga yang disandera.”Belakangan, warga yang dievakuasi bertambah sekitar 800 orang. Mereka merupakan warga asli Kampung Banti dan Kimbely. Ratusan warga meminta dievakuasi karena menipisnya persediaan obat dan makanan,” tandasnya.(vk)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Bidang  Profesi Propam dan Pengamanan Polda Sumatera telah mendalami adanya kecolongan pengamanan sehingga  markas Polres Dharmasraya dibakar oleh dua orang yang diduga seorang anak Perwira Polisi.  

Kepala Devisi Humas Mabes Polri, Irjend Pol Setya Wasisto si Kompleks Mabes Polri, Selasa 14/11)2017 mengatakan Markas Polres Dharmasraya dibakar oleh dua teroris pada Minggu (12/11/2017) dini hari."Propam Sumbar sedang bekerja melakukan audit bahwa saat terjadi siapa yang bertugas, bertanggungjawab, pasti diminta keterangannya," ujarnya.

 Setyo menegaskan pemeriksaan tersebut untuk mengetahui apakah ada pelanggaran prosedur yang dilanggar. Selama ini sudah ada prosedur pengamanan markas kepolisian yang harus dilakukan."Kegiatan personel itu sudah ada. Jadi nanti akan kita lihat siapa yang paling bertanggungjawab atas kejadian itu," tegasanya.

Untuk itu, Setyo menjelaskan kantor Polres Dharmasraya bukan atribut kepolisian pertama yang jadi sasaran teroris.Sebelumnya pernah ada orang tak dikenal membawa bom ke Polda Metro Jaya, namun berhasil digagalkan. Selain itu, ada pula serangan kepada petugas jaga dengan menggunakan senjata."Jadi Polri sudah punya SOP bagaimana amankan markas, kantor, personel, dan kegiatan Polri di lapangan," jelasnya.

 Setyo katakana  Pembakaran tersebut diketahui petugas piket Polres Dharmasraya pada Minggu dini hari sekitar pukul 02.45.Mereka mencoba memadamkan api sambil berteriak mencari pertolongan. Beberapa saat kemudian, petugas pemadam kebakaran datang dan berupaya memadamkan api.”Saat itulah salah satu petugas melihat ada dua orang mencurigakan yang membawa busur panah dan menembakannya ke arah petugas.Petugas kemudian melepaskan tembakan peringatan ke udara. Namun, kedua orang itu terus melakukan perlawanan,” rincinya.

 Setyo menandaskan Polisi kemudian melakukan tindakan tegas dan mengarahkan tembakan kepada kedua orang tersebut.”Mereka kemudian tertangkap dan dari keduanya polisi mengamankan busur panah, 8 anak panah, 2 sangkur, sebilah pisau kecil, sarung tangan hitam, dan selembar kertas yang berisikan pesan jihad,” tandasnya.

Salah satu pelaku pembakaran Mapolres Dharmasraya, Eka Fitra Akbar (24), diketahui merupakan anak perwira polisi bernama Iptu Muhamad Nur yang menjabat Kanitreskrim Polsek Plepat. Atas peristiwa tersebut, Muhamad Nur menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat.  Diakui anaknya kontrak  di Jalan Damar, Lrg Bulian, No 14, RT/RW 08/03 Kel Pasir Putih, Kec Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo.(vk/md)

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Aksi teror terhadap 1300 warga di dua desa di papua, hingga kini belum ada jalan keluar aparat telah mencoba melakukan Preventiv dan persuasip .namun tak digubris  oleh  pemimpin teror di papua.Sayangnya langka tegas  hingga kini belum di lakukan oleh petugas hanya sebatas negosiasi.      

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, aparat polisi maupun TNI cukup kesulitan berkomunikasi dengan kelompok teror yang disebuy polisi  sebagai kelompok kriminal bersenjata yang menyandera warga di Papua.Upaya negosiasi yang dilakukan petugas belum mendapatkan hasil karena pimpinan kelompok tersebut enggan berkomunikasi dengan pihak luar.

"Pimpinan KKB-nya tidak mau komunikasi. Sedang diupayakan," ujar Setyo di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (10/11/2017).Setyo mengatakan, satgas terpadu yang terdiri dari Polri dan TNI mencoba menghubungi pimpinan kelompok kriminal bersenjata.

Namun, kelompok itu tidak membuka ruang komunikasi. Padahal, upaya negosiasi dilakukan agar tidak timbul korban yang lebih banyak.Saat ini, kata Setyo, hanya perempuan yang diberi akses ke luar kampung untuk berbelanja bahan makanan. Namun, laki-laki tidak diberikan akses dan dilarang keluar dari wilayah tersebut.

"Sampai sejauh ini komunikasi yang kita dapatkan warga masih baik-baik saja. Memang secara fisik mereka tak mendapatkan kekerasan, tapi secara psikis orang dilarang dibatasi kan ada," kata Setyo.Setyo tidak bisa memastikan kapan proses negosiasi bisa dilakukan. Selain melakukan pendekatan lunak, satgas juga memastikan agar warga yang disandera aman tanpa kekerasan.

"Tergantung dari situasi dan kondisi karena negosiasi itu kan para pihak mendapatkan apa yang diharapkan. Kalau sudah mendapat kan bisadeal. Kalau tidak, kan harus melakukan negosiasi terus, komunikasi terus dan bargaining," kata dia.Setidaknya ada 1.300 orang dari dua desa, yakni Desa Kimbely dan Desa Banti, Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, yang dilarang keluar dari kampung itu oleh kelompok bersenjata.Mereka tinggal di lokasi yang berdekatan dengan area Freeport.Saat ini, Polri bersama unsur TNI berupaya melakukan langkah-langkah persuasif dan preventif agar masyarakat bisa terbebas dari intimidasi dan ancaman kelompok bersenjata.

Sementara angota  Komisi 1  Abdul Kharis  mengatakan menyandera 1300 orang di dua desa itu tidak main main, kan banyak  jumlahnya. Kalau hanya sekedar motif ekonomi pengamatanya sangat sederhana, oleh karenananya harus dicari motif sebenarnya dan mereka dapat dari mana senjata yang ia miliki. O;eh, karenanya  TNI - Polri harus bisa bergerak dengan cepat, kalau langka negosiasi tak bisa harus ada langka lain yang lebih cepat  (as/vk)

 

 

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) – Aksi teror  yang disebut polisi dengan  aksi Kelompok Kriminal  Bersenjata (KKB) dengan menyadera 1300  warga Papua di dua desa  dengan cara menyandeta dan menyekap dengan minta hartanya. Hingga  TNI – Polri Turunkan 1000 pasukan, untuk melakukan pembebasan masyarakat.  

Kepala Devisi Humas Mabes Polri, Irjend Pol Setya Wasisto ditemui di Mabes Polri, Jumat (10/11) 2017 mengatakan itu, disitu kan ada 300 lebih orang. Ada yang pendatang  ,ada yang penduduk lokal. kemudian kami menyebutkan nya KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata). “Mereka yang selama ini mereka merasakan ada keuntungan ekonomi. Mereka Ngutuki, Malakinm itu kepada mereka yang dipalak sekarang mereka dilokalisir untuk dipalak terus.  Polda sudah koordinasi dengan TNI agar cepat selesai,” ujarnya.

Dikatakan Setyo  pasti kita akan tindak  karena dia telah melakukan pelanggaran hokum,  penyekap  dan menyadera  .”Kondisi masyarakat disana  hanya  ibu-ibu  diberikan akses untuk keluar untuk belanja ,tetapi lakinya tak bisa keluar. ‘Padahal mereka biasanya melakukan penambangan liar,”  tegasnya. 

 Setyo menjelaskan Secara fisik kita belum dapat laporan. Tapi secara psikis pasti karena dengan tidak boleh keluar itu dia sudah kekerasan itu ,Mereka menjadi warga tameng dari pengejaran petugas, Bisa jadi seperti itu. menganggap masyarakat sebagai tameng hidup.” Kalau berkaitan dengan senjata , ada yang menyebut mereka dari luar.Kan beberapa waktu lalu kita mendapatkan informasi bahwa itu ada senjata-senjata yang masuk ilegal. Tidak menutup kemungkinan dari situ. Karena mereka ada senjata dan ada amunisi.Kita belum bisa memastikan, tapi kalau kita sudah melakukan pengungkapan ,penangkapan kita bisa mengungkap dari mana senjata itu,” jelasnya.

 Setyo mengungkapkan penduduknya cukup banyak. yang pendatang saja ada sekitar 300 yang lokal kita belum bisa data lagi. karena yang ada data yang akurat. Kalau pendatangan ada yang dari Makasar dari Jawa sekitar 300 orang. “Kalau penyekapan sebenarnya dalam minggu terakhir ini aja. kalau mereka berinteraksi sebelumnya sudah ada interaksi antara mereka. Yang saya katakan tadi  KKB melakukan pemalakan , pembajakan,  liar lah,” ungkapnya.

Seiring dengan itu, Setyo menandaskan sekarang ini langkah  yang dilakukan, Pertama, kita sedang memetakan kekuatan mereka. Dan kita mengupayakan adanya negosiasi.”Karena dengan nogosiasi diharapkan tidak timbul korban yang lebih  banyak. “tandasnya.(vk)

 

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Kapolri Jendral Tito Karnavian lakukan cek , laporan dari Setya Novanto terhadap pimpinan KPK. Kapolri meminta jangan sampai terjadi kegaduhan ,dan minta penyidik Polri untuk berhati hati hati dalam mengambil keputusan dalam penanganan kasus pimpinan KPK, Polisi tidak ingin gaduh lagi  dengan sesame oenegak hukum termasuk KPK.

               Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian ditemui disela-sela acara Launcing Aplikasi Pelayanan Lalu lintas di Ancol, Kamis (9/11)2017 mengatakan  Saya sudah mengecek dan memanggil penyidik dipimpin oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjend Pol Herry Rudolf Nahak.

Saya menanyakan bagaimana proses kasus ini dan kemudian kenapa sudah ada SPDP. “Setelah saya tanyakan ini yang sebelumnya saya belum tahu karena memang tidak semua persoalan harus dipahami saya sebagai Kapolri. Saya diberitahu berawal dari laporan tanggal 9 Oktober oleh pengacara saudara Setya Novanto yang  melaporkan pimpinan KPK  Direktur Penyidikan Brigjend Aris Budiman dan juga ada beberapa penyidik,” ujarnya.

           Selanjutnya, Tito menegaskan yang dilaporkan adalah fakta keputusan Praperadilan yang isinya menyatakan kasus tersangka itu tidak sah, sehingga pengacara saudara Setya Novanto kemudian melaporkan semua administrasi dan semua tindakan hukum yang dilakukan sebelum keputusan Praperadilan itu dianggap tidak sah.                Secara Administrasi yang dianggap tidak sah tapi adanya pelaporan pemalsuan .” Kemudian tindakan hukum kedalam dianggap tidak sah, pencegahan dianggap tidak sah. Ini dianggap melanggar pasal 241 penyalagunaan kewenangan. Ini kemudian dilakukan pemerikaan  normatif ada laporan diperiksa san beberapa saksi ,dokumen-dokumen yang dihadirkan penasehat hukum diminta  termasuk dokumen praperadilan dan kemudian diminta keterangan berapa saksi ahli,” tegasnya.

          Untuk itu, Tito menjelaskan dari keterangan-keterangan ini dianggap bahwa kasus ini dapat ditingkatkan dengan keputusan sehingga adanya SPDP Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan oleh penyidik kepada Kejaksaan. Dalam SPDP ini ada dua orang yang dilaporkan saudara Agus Rahardjo dan Saudara Saud Situmorang disebutkan  sebagai terlapor.” Ini memberitahukan pada Kejaksaan dimulainya penyidikan sebagai terlapor. Bukan sebagai tersangka, tetapi sebagai terlampir. Saya melihat dari kasus ini memang masalah hukum yang baru terjadi kekosongan hukum yang kasus ini menjadi ujian karena kenapa. Karena menjadi keputusan kasus tersangka sah atau tidak  itu relatif masih baru. Saya yakin relatif baru pada tahun ini,”jelasnya.

 Tito katakan  persoalannya apakah kalau seseorang tidak sah status tersangkanya dan dia merasa dirugikan sehingga boleh tidak mengajukan tuntutan hukum kepada pihak-pihak yang merugikan dia. Secara  administrasi berarti dianggap sah atau tidak yang menentukan status tersangka.” Kemudian kalau ada tindakan hukum, misalnya pencegahan dan penangkapan, penahanan ini mungkin menjadi tidak sah semua. Kalau tidak sah apakah bisa menjadi kasus hukum, hukum Pidana misalnya. Bisa engga pemalsuan surat, pencegahan itu bisa menjadi tidak sah karena malanggar  hak untuk tidak bisa ke luar negeri dan seterusnya. Ini menjadi persoalan hukum oleh karena itu saya menyampaikan kepada penyidik hati-hati karena ini terjemahan hukumnya bisa berbeda-beda antara satu saksi ahli dengan saksi ahli lainnya,” rincinya.

         Seiring dengan itu, Tito menandaskan oleh karena itu saya minta  cari saksi-saksi ahli yang lain jangan mengandalkan 3 orang saksi ahli lainnya yang mungkin berpendapat yang berbeda. Kalau perlu saksi ahli yang lain termasuk terlampir bisa saja tidak menutup kemungkinan .” Oleh  karena itu pada kesempatan itu  bahwa status saudara Agus Rahardjo dan Saud Situmorang statusnya terlapor.  Sesuai laporan polisi yang dilaporkan terlampir bukan sebagai tersangka,” tandasnya.

Jadi, Tito mengakui  kami dari Polri prinsipnya tidak ingin terjadi kegaduhan dan memiliki itikad untuk menjaga kelembagaan dengan KPK sama penegak hukum, Kejaksaan dan lain-lain. Prinsip dari Polri menjaga hubungan kelembagaan. Oleh karena itu berhati-hati dalam menangani kasus ini. Namun juga bagaimana masalah hukum bagaimana hak-hak dari pada pelapor setelah praperadilan itu dia merasa sakit nya sebagai tersangka menyatakan ini bagaimana. “Ini akan menjadi kajian hukum oleh karena itu penyidik saya arahkan untuk hati-hati dengarkan saksi-saksi ahli yang lain kemudian saksi-saksi ahli juga perlu kita dengar juga pendapat yang lain, dokumen-dokumen yang lain itu dilengkapi betul sebelum menentukan sikap. Sementara proses masih terus berjalan,” tambahnya. (vk)

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) – Kuasa Hukum Setya Novanto melaporkan pimpinan KPK ke Bareskrim dengan tuduhan adanya pemalsuhan surat  dan penyalagunaan wewenang.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjend Pol Setyo Wasisto ditemui di Kompleks Mabes Polri, Rabu (8/11)2017 polisi terima laporan terkait dugaan pembuatan surat palsu dan penyalagunaan wewenang oleh pimpinan  KPK  Saud Sitomorang Wakil Ketua KPK,  Agus Rahardjo .  laporan dari kuasa hokum Setya novanto  dengan  nomer Polisi No LP 1028/ X/2017 Bareskrim tanggal 9 Oktober 2017 atas nama Pelapor Sandi Kurniawan SH. MH Sebagai Ketua Kuasa Hukum saudara Drs Setya Novanto,” ujarnya

 

Selanjutnya, Setyo menegaskan yang dimaksud adalah tindak Pidana membuat Surat Palsu atau memalsukan surat dan atau penyalagunaan wewenang diduga yang dilakukan oleh Saut Sitomorang,Agus Rahardjo dan kawan-kawan.” Secara kronologis  bahwa saudara bahwa Saut Situmorang selaku pimpinan KPK telah menerbitkan surat pelarangan ke Luar negeri terhadap Setya Novanto 2 Oktober 2017 .” tegasnya.

 

Untuk itu, Setyo menjelaskan setelah ada putusan praperadilan No.97 PIJ 2017 PN Jakarta Selatan tanggal 29 September 2017 yang dimenangkan oleh Saudara Setya Novanto dengan nomor putusan sebagai berikut menyatakan penetapan tersangka status Setya Novianto  yang dikeluarkan oleh termohon dengan surat No B 310 2017 tanggal 12 Juli 2017 dinyatakan tidak sah.” kedua, memerintahkan kepada termohon untuk memberhentikan penyidikan Setya Novanto atau pemohon berdasarkan surat perintah No Sprint 560107 tanggal 17 Juli  2017.

Menghukum terpemohon  ini KPK untuk membayar biaya perkara sebesar dan supaya dilakukan  ini yang dilakukan penyelidikan oleh Bareskrim,” jelasnya.

 

Lebih lanjut, Setyo merincinya  kini dilakukan penyelidikan dengan pemeriksaan saksi  6 orang, 1 saksi, lima ahli seperti 1. Ahli Bahasa, 3 Ahli Pidana,1 Ahli hukium Tata Negara. Kedua  melaksanakan gelar perkara dan ketiga melaksanakan penyidikan semenjak tanggal 7 November 2017. “Sehingga sejak kemarin sudah dinaikan sehingga tingkat  penyidikan, rincinya.

 Setyo menambahkan pasal yang ditersangkakan adalah menggunakan surat palsu atau memalsukan surat atau penyalagunaan wewenang dalam pasal 263 KUHP,Junto pasal 55 pasal 1 ayat 1 KUHP dan atau pasal 421 KUHP. “ Rencanan tindak lanjut penyidik akan melakukan pemeriksaan saksi dan akan mengumpulkan alat bukti lainnya.  Kasus ini ditangani penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.  Ini tahapan sudah penyidikan karena sudah ada SPDP. Kemarin sudah diberikan ke Kejaksaan,” tambahnya. (vk).

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Presiden Joko Widodo segera   panggil Kapolri Tito Karnavian bila kasus Teror terhadap penyidik Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Novel Baswedan tidak segera diungkap. Pengungkapan kasus teror terhadap penyidik KPK ini tudak secepat penangkapan teroris  yang cukup cepat. Polisi justru minta data kemasyarakat bukan mencari sendiri sehingga terkesan lamban pengungkapanya.  

Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Brigjend Pol Rikwanto  di Mabes Polri, Senin (6/11) 2017  Polisi bila  mendapatkan info pelaku segera berikan ke polisi, kalau infonya tertutup dianggap tak menyelesaikan masalah. ” Jadi jangan punya bukti,  informasi , bahan bagus tetapi  dipegang saja dengan alasan  nanti TGR saya buka itu , nanti justu malah menghambat dan itu malah memperlama,” ujarnya.

 

Ketika ditanya sampai sekarang kendalanya apa, Rikwanto menegaskan  memang belum ketemu pelakunya. Itu natural saja dalam proses penyelidikan.” Jadi bukan sesuatu yang aneh dan heboh. Jangan berasumsi pelakunya ada di kota A dan Kota B, kenapa tidak  dijemput bukan begitu. Pelakunya masih bleng dan masih gelap walaupun informasi awal diduga sudah  5 orang yang kita cermati , kita dalami, kita amankan dan kita lakukan penyelidikan dan penyidikan sintigation dan ternyata hasilnya disimpulkan  dia tidak terlibat,” tegasnya.

 

Rikwanto menjelaskan ada puluhan orang yang kita periksa, ada ratusan CCTV yang kita periksa, ada beberapa ahli yang kita periksa. Kita ulang olah TKP berkali-kali , memang disimpulkan belum ada yang kuat dijadikan  sebagai pelaku. Maka kedepan, kita akan bukan ruang alternatif yang lain untuk membuka cakrawala baru  , dimana mulainya penyidikan ini. “Kita sudah akan rencanakan  penyidikan kepada mereka-mereka yang langsung berhubungan pihak-pihak yang begitu lama terjadi kejadian itu. Seperti yang mendatangi untuk membeli baju gamis dan saksi-saksi yang melihat di TKP , walaupun  samar  dan semua akan kita himpun kembali dan bangun kembai untuk memperkaya buat bahan penyidikan dan buat  supaya lebih focus agar tidak terlewatkan disitu,” jelasnya.

 

         Rikwanto jelaskan  kita harapkan dan kita lakukan. Kembali supaya yang terpenting, masyarakat yang care dan memperhatikan kasus ini kita harapkan bantulah kita penyidik untuk membantu informasi yang bagus yang bisa mengarah pada pengungkapan.” Jangan justu memper keruh dengan prasangka-prasangka dan tersangka itu kalau dikejar tidak ada juga dasarnya. Ini justru  memperkeruh dan menghambat pengungkapan itu sendiri,” rincinya.

 

Saat ditanya kapan  Kapolri akan melaporkan ke Presiden, Rikwanto perkirakan minggu ini. Ya mungkin. Kalau Informasi dari Novel sendiri, Yang dia sampai di media seperti beberapa waktu yang lalu, seperti di Majalah Time dan beberapa media lokal Nasional yaitu sudah kita konfirmasikan ke Singapura, dua kali kesana dan penyidik juga menanyakan kepada apa yang disampaikan ke Media-media tersebut. “Namun , disana tidak mendapatkan jawaban. Ya, tidak usah dibahas masalah itu. Seperti itu kira-kira. Jadi infomasi yang beredar penyidik berharap menjadi sumber dari pada penyidik malah tidak dapat apa-apa,” tandasnya.

 

Ditanya,  apa korban belum kooperatif, Rikwanto menandaskan Ya kita harapkan bantu apa lagi dari korban,dari saksi dan dari siapa pun .Prediksi Penyidik berepa signifikan infomasi yang bisa novel bicara, Kita tidak tahu sesignifikan apa informasinya ,seakurat apa informasinya karena kita belum dapatkan .” Baik langsung maupun tidak langsung kita dapatkan. Kita harapkan kalau punya informasi yang  akurat berikan kepada kami. Ya mudah-mudahan itu bisa mengungkap dan berikan kepada kami,” tandasnya.(vk))

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Lambannya penangkapan pelaku penyiram air keras penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam waktu dekat Presiden Jokowo  berjanji akan panggil  Kapolri Jendral Tito Karnavian ke istana.Kendati sebelumnya   Presiden Joko Widodo sudah pernah panggil Kapolri,namun tak ada perkembangan hingga saat ini.

“Nanti Kapolri saya undang, saya panggil. Yang jelas semua masalah harus gamblang dan jelas,” kata Presiden Jokowi kepada jurnalis usai meresmikan Tol Becakayu, di Jakarta, Jumat, 3 November 2017. 

Sebelumnnya, Presiden Jokowi pernah memanggil Tito pada 31 Juli 2017. Saat itu Tito mengatakan, pihaknya dan KPK sudah bekerja untuk melakukan penyelidikan.Bahkan Tito sempat menunjukkan sketsa gambar pelakuyang diduga menyiram dan meneror penyidik  KPK, namun hingga saat ini kasusnya seperti lenyap tak terurus.Oleh, karenanya Presiden janji akan panggil Kapolri untuk diminta penjelasan.(as)  

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Polisi janji akan tuntaskan kasus Penyiraman penyidik Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Novel Baswedan,  meskipun ditemukan sejumlah kendala untuk mengungkapnya.

Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Dono Sukmanto ditemui di Bareskrim Polri,Rabu (1/11) 2017 mengatakan  Polri tak akan berhenti mengusut kasus penyiraman penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Namun, dalam prosesnya, ditemukan sejumlah kendala yang menghambat terungkapnya pelaku dalam kasus itu. "Relatif sulit, bukannya tidak bisa. Bisa saja," ujarnya.Selanjutnya, Ari menegaskan setiap kasus berbeda-beda tingkat kesulitan dan cara penanganannya. Bahkan, dalam kasus lain, pelakunya baru tertangkap empat tahun setelah kejadian. Dalam kasus Novel, polisi telah memeriksa puluhan saksi. Seiring dengan itu tidak ada yang melihat langsung peristiwa tersebut sehingga menyulitkan penyidik mencari pelakunya."Puluhan saksi dimintai keterangan, tapi belum bisa menunjukkan peristiwa itu sehingga belum terungkap," tegasnya.

Utuk itu, Ari menjelaskan selama enam bulan kasus Novel Baswedan mangkrak di tangan Polda Metro Jaya. Hingga kini, belum juga terungkap siapa dalang di baliknya.  Meskipun ada yang mengatakan  polisi dianggap tak serius menangani perkara itu. "Kami masih tetap melakukan proses. Mencari saksi-saksi yang mengetahui dari kasus itu. Kalau ada yang mengetahui kita periksa, sampai sekarang kami masih mencari. Kalau tidak mengetahui kan tidak mungkin kita BAP," jelasnya.

Sementaran itu, Kabag Humas Polda Metro Jaya , Kombes Pol Argo Yowono mengatakan sejauh ini belum ada satu pun saksi yang diperiksa melihat wajah pelaku saat menyiramkan cairan kimia ke wajah Novel. Polisi sudah berusaha menyelidiki kamera CCTV di sekitar lokasi kejadian, namun rekaman CCTV itu tak merekam secara jelas wajah pelakunya."Kami mencari saksi yang melihat ada tidak. Sampai sekarang kami belum menemukan. CCTV sudah kirim ke Australia, hasilnya tidak bisa dilihat karena pecah," ujarnya.

Novel disiram air keras seusai menunaikan shalat subuh di Masjid Al-Ikhsan, Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada 11 April 2017. Akibat kejadian itu, Novel harus dirawat di sebuah rumah sakit di Singapura. Untuk mengungkap kasus tersebut, polisi sudah memeriksa puluhan saksi. Polisi juga sempat mengamankan lima orang yang diduga sebagai pelaku, tetapi kemudian dibebaskan lagi karena tidak cukup bukti.Selain itu, polisi mengamankan 50 rekaman kamera CCTV dan memeriksa 100-an toko kimia. Sejauh ini, Polri belum dapat mengungkap siapa penyerang Novel.(vk)

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Dua anggota Polri yang bertugas di KPK  dikembalikan,  dua anggoya Polri yang bertugas di KPK diduga,  menghilangkan barang bukti. Namun Polisi menepis  pemulangan dua anggotanya itu karena telah habis masa tugasnya .Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul  ditemui di Kompleks Mabes Polri,Selasa (31/10)2017 mengatakan dan membenarkan ada dua polisi yang dikembalikan dari Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK). Kedua polisi tersebut telah menyelesaikan tugasnya sebagai penyidik yang ditempatkan di KPK. "Kedua perwira telah  sembilan tahun bertugas dan kemudian dikembalikan," ujarnya.

                Menyingung beredar bahwa dua penyidik tersebut diduga terlibat dalam penghilangan barang bukti, Martinus menegaskan . terkait isu tersebut, Martinus mengaku tidak mengetahuinya. Menurut dia, KPK yang berwenang untuk menjelaskannya.”Karena kedua perwira tersebut ada di KPK, maka tentu KPK yang berkepentingan menjelaskan apakah memang benar sepertu informasi yang beredar atau tidak," tegasnya.Selanjutnya, Martinus menjelaskan soal  informasi soal dugaan keterlibatan dua polisi tersebut belum terkonfirmasi. Selama ini isu tersebut baru beredar di kalangan wartawan. Meski begitu, Polri memiliki mekanisme untuk mendalami sendiri kebenaran informasi tersebut. "Bagi kami, info yang beredar itu tentu kami tindaklanjuti secara internal," jelasnya.  

             Sementara itu, juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pada Oktober 2017, dua penyidik akan dikembalikan ke institusi Polri pada Oktober 2017.Selain habisnya masa tugas, aspek kebutuhan institusi asal menjadi pertimbangan dikembalikannya dua penyidik Polri tersebut. “Proses rekruitmen dan penugasan seperti ini merupakan hal yang wajar dalam aspek kepegawaian di manapun, baik di KPK ataupun Polri," ujarnya. Jadi, sebagai gantinya, pada September 2017, KPK menerima enam penyidik dari Polri. Mereka diangkat setelah melalui proses seleksi. Saat ini, jumlah penyidik KPK 93 orang. Sebanyak 48 di antaranya berasal dari Polri dan 45 orang merupakan pegawai tetap yang diangkat oleh KPK.(vk)

 

TANGERANG(KORANRAKYAT.COM)  Sebuah ledakan di pabrik pengemasan kembang api di Kosambi, Tangerang, Banten, menewaskan puluhan pekerja, Kamis (26/10). Kepolisian menyelidiki perizinan gudang yang menyimpan bahan-bahan peledak berdaya ledak rendah tersebut.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, mengatakan, polisi akan menyelidiki data dan dokumen perizinan gudang kembang api tersebut. "Kami selidiki," kata Argo, di Mapolda Metro Jaya, kemarin.

Sejauh ini, yang diketahui adalah gudang dan pabrik pengepakan itu merupakan usaha PT Panca Buana Cahaya Sukses. Perusahaan itu dimiliki Indra Liyono (40 tahun) yang saat kejadian berlangsung tengah berada di Malaysia. Kegiatan di parik tersebut, menurut kepolisian, telah berlangsung sekira dua bulan belakangan.

Hingga kemarin malam, pihak kepolisian melansir jumlah korban meninggal terkait ledakan di gudang yang berlokasi di Jalan Raya SMPN I Kosambi, Desa Belimbing, Kecamatan Kosambi, itu mencapai 47 orang. Sedangkan, para penyintas yang mengalami luka-luka terhitung 46 orang. Sebanyak 103 orang tercatat bekerja di pengepakan tersebut.

Menurut keterangan sejumlah saksi, kejadian terjadi sekitar pukul 09.00 WIB. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Nico Afinta, mengatakan, ledakan bersumber dari arah depan gedung. "Sementara terbakar dari gedung depan, kemudian menjalar ke belakang. Korban menumpuk di belakang untuk menghindari api dari depan," kata Nico usai meninjau lokasi.

Sepuluh mobil pemadam kebakaran kemudian dikerahkan guna memadamkan api. Sekira empat jam selepas ledakan pertama, api berhasil dijinakkan. Pihak kepolisian dan warga kemudian menemukan puluhan korban meninggal di bagian belakang gudang. Indikasinya mereka tak mendapatkan akses ke luar gedung akibat pintu belakang terkunci.

Nico Afinta menuturkan, penyidik telah meminta sejumlah saksi dari pengelola perusahaan guna mengonfirmasi jumlah karyawan dan perizinan. Ia menjelaskan, petasan alias mercon dan juga kembang api termasuk dalam bahan peledak kelas low explosive

“Namun begitu, pembuatan, penyimpanan, perdagangan, dan memainkannya harus patuh pada prosedur hukum, keamanan, dan keselamatan tertentu. Polisi berkepentingan tentang ini.”

Penyidik Polres Metro Tangerang Kota, Banten, juga akan memeriksa Indra Liyono. “Kami akan klarifikasi mengenai izin usahanya,” kata Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Harry Kurniawan. Sejauh ini, Harry menuturkan, pemilik gudang tersebut masih berada di Malaysia, tapi kemungkinan akan kembali ke Indonesia.

Harry menyatakan, polisi akan menggali perizinan dan kegiatan produksi kembang api di gudang petasan milik Indra tersebut. Selain itu, penyidik kepolisian akan mendalami sistem standar keamanan gudang petasan yang berdekatan dengan permukiman warga tersebut. Penyidik kepolisian telah meminta keterangan sejumlah saksi, termasuk warga dan pengelola gudang petasan PT Panca Buana Cahaya Sukses.

Harry mengatakan, korban luka dibawa ke tiga rumah sakit di sekitar Tangerang, yakni Rumah Sakit Ibu dan Anak BUN di Kota Tangerang, RS Mitra Husada Tangerang, dan RSUD Tangerang. Sedangkan, jenazah korban meninggal dilarikan ke RS Polri di Kramat Jati, Jakarta Timur.

Kepala Pusat Pelayanan RS Polri Kramat Jati Kombes Sumirat memaparkan, sehubungan kebanyakan jenazah sukar dikenali, identifikasi akan segera dilakukan oleh tim dokter. Menurutnya, jika banyak data yang ditemukan seharusnya dalam waktu kurang dari 24 jam, seluruh jenazah sudah bisa diidentifikasi.

“Makanya tadi saya sampaikan, barang yang melekat pada jenazah itu apa saja perlu didata. Kalau jenazah terbakar, susah mengidentifikasinya,” kata Sumirat.

Polda Metro Jaya juga telah menyediakan posko orang hilang di RS Polri mulai Kamis (26/10) sore. Posko tersebut guna memfasilitasi keluarga korban kebakaran pabrik petasan di Kosambi, Tangerang. Kabid Dokkes Polda Metro Jaya, Umar Shahab, mengimbau bagi keluarga korban yang merasa kehilangan keluarga korban untuk segera melapor ke polres dan polsek setempat dan membawa data gigi-geligi. (vx)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Aksi penembakan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata kembali terjadi, uniknya sarannya terjadi pada mobil rumah sakit milik Freeport yang sedang melintas dari arah Tembaga Pura menuju rumah sakit. Penembakan terjadi pada Selasa(24/10)2017 mengenai helm pengemudi dan paha kanan penumpang bernama Serina Kobogau.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rikwanto, Selasa (24/10)2017 dalam keterangan tertulis mengatakan  PT Freeport kembali diserang kelompok kriminal bersenjata. Untuk  kali ini sasarannya adalah mobil rumah sakit milik Freeport di Utikini Lama, Tembagapura pada hari ini sekira pukul pada pukul 14.45 WIT. Uniknya terjadi pada kendaraan yang membawa enam orang dengan pengemudi Lexi Titalessy itu, ditembaki saat melintas dari arah Tembagapura menuju Rumah Sakit Banti. "Setelah sampai di Utikini Lama, ditembaki dari arah sebuah gedung lama yang ada di tempat kejadian oleh belasan orang," ujarnya.

            Selanjutnya, Rikwanto menegaskan tembakan tersebut mengenai helm pengemudi dan paha kanan penumpang bernama Serina Kobogau yang baru melahirkan.  Sesuai perkembangan sementara itu, penumpang lainnya terkena serpihan kaca. Adapun, penumpang lain dalam mobil tersebut yaitu Dokter Rendi, bayi Serina, suami Serina bernama Tomy Dibitau, dan pegawai medis bernama Anditiya Ocha Ferdiana.Kepolisian di Papua langsung berkoordinasi dengan Brimob dan TNI untuk mengejar para pelaku.                

         Setelah kejadian, korban dibawa ke RS Banti dan langsung melaporkan kejadian. Ocha, pegawai medis, menjelaskan kejadian tersebut via radio kepada Polsek Tembagapura. "Bahwa dalam perjalanan mendengar satu suara letusan dari arah sebuah gedung lama yang ada di sekitar lokasi kejadian. Dan setelah melintas di lapangan Utikini lama ditembaki sekitar toga kali dan melihat belasan orang di dalam sebuah gedung lama tersebut," tegasnya.

           Untuk itu, Rikwanto menjelaskan pihak kepolisian sangat mengecam tindakan kelompok kriminal bersenjata tersebut.  Dari peristiwa ini bukan yang pertama kali terjadi. Sebelumnya, kendaraan patroli keamanan internal PT Freeport Indonesia di area mile 67 juga ditembaki kelompok bersenjata.” Nampaknya aksi penembakan  ini juga yang terjadi Sabtu (21/10/2017) itu menyebabkan dua kendaraan PT Freeport yang dikemudikan Muhamad Jamil dan Joe Hacth berkebangsaan Amerika Serikat terkena tembakan di bagian sebelah kiri,” jelasnya.

           Dari kejadian tersebut juga membuat dua anggota Brimob dari Detasemen B Mimika mengalami luka tembak saat baku tembak. Salah satunya, Briptu Berry Pratama, tewas dalam pengejaran kelompok bersenjata tersebut.(vk)

 

 

Page 1 of 19

Face Book Galleries

TIONGKOK(KORANRAKYAT.COM) Sekretaris Daerah Jawa Timur, Dr. H. Akhmad Soekardi membuka pusat promosi investasi, dagang,...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo secara resmi melantik Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima...
BANJAR, KORANRAKYAT.COM- Polres Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, mengadakan  Forum Group Discotion (FGD)  anti...
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Adanya pengeroyokan  pemukulan dan pemukulan terhadap Saldi Hermanto   salah satu...
  BANJAR,(KORANRAKYAT.COM)- .Babinkamtibmas  membuka lahan dengan menanam tanaman Hilikultura  Cabe, Semangka...
SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau Bank Jatim berencana membeli kembali...
Jakarta,Koranrakyat.com- Upaya menyelesaikan dan membahas kasus Ketua Fraksi Partai Nasdem Victor Laiskodat nampaknya...
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Adanya dugaan  aliran radikalisme dan aksi teroris yang mengancam keamanan tetap menjadi...
BOGOR (KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan perubahan yang saat ini sedang terjadi dengan begitu...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Dugaan suap terkait pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Provinsi...