Headline News

PLT PSSI jokdri Ditetapkan Tersangka 5 berkas diserahkan kejaksaan
Last Updated on Feb 15 2019

PLT PSSI jokdri Ditetapkan Tersangka 5 berkas diserahkan kejaksaan

JAKARTA,KORANRAKYAT, COM- Terkait dengan penyerahan 5 berkas perkara Satgas Anti Mafia Bola kepada Kejaksaan Agung sudah diterima dan sudah di diteliiti oleh 5 Jaksa satu berkas masing-masing.Semesters Polisi menetapkan ply Kevin PSSi Jokdri  sebagai  tersangka Jaksa Agung, M Prasetyo  kertika...
Jokowi Resmi Buka Tanwir Muhammadiyah ke- 51 di Bumi Rafflesia
Last Updated on Feb 15 2019

Jokowi Resmi Buka Tanwir Muhammadiyah ke- 51 di Bumi Rafflesia

  BENGKULU. (KORANRAKYAT.COM) – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, tiba di Bumi Raflesia Bengkulu, Jumat (15/2/2019) pagi, dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan. Kedatangan Jokowi dalam rangka membuka Tanwir Muhammadiyah ke- 51. Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraannya mengatakan...
Presiden Jokowidodo Tiba Dibengkulu Buka Tanwir Muhammadiyah
Last Updated on Feb 15 2019

Presiden Jokowidodo Tiba Dibengkulu Buka Tanwir Muhammadiyah

Presiden RI Joko Widodo Tiba di Bengkulu   BENGKULU. (KORANRAKYAT.COM) – Menggunakan pesawat kepresidenan, Presiden RI Joko Widodo tiba di Bandara Fatmawati Soekarno, Bengkulu, Jumat, 15/02/2019. Kedatangan Jokowi disambut langsung Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, yang saat ini sudah berada...
Sambutan  Bupati Malang  Pada  Rapat  Paripurna  DPRD Kabupaten  Malang
Last Updated on Feb 14 2019

Sambutan Bupati Malang Pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang

MALANG(KORANRAKYAT.COM)   Berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda”, dimana telah ditindaklanjuti melalui Program Pembentukan Perda Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPRD Kabupaten Malang Nomor: 188.4/46/KPTS/35.07.040/2019 tentang Program Pembentukan...
Sektor Pariwisata Diprediksi Mampu Mendulang Devisa Terbesar
Last Updated on Feb 14 2019

Sektor Pariwisata Diprediksi Mampu Mendulang Devisa Terbesar

  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Badan koordinasi kepariwisataan, di ketuai Wapres RI Jusuf Kalla  dengan  Anggota seluruh menteri dan menko  terkait. Menteri Pariwisata Arif Yahya mengatakan kegiatan pertemuan diadakan    tiga bulan sekali  3 bulan  sekali. sementara  wapres minta  diadakan...

World Today

Redaksi

Redaksi

Friday, 15 February 2019 21:13

JAKARTA,KORANRAKYAT, COM- Terkait dengan penyerahan 5 berkas perkara Satgas Anti Mafia Bola kepada Kejaksaan Agung sudah diterima dan sudah di diteliiti oleh 5 Jaksa satu berkas masing-masing.Semesters Polisi menetapkan ply Kevin PSSi Jokdri  sebagai  tersangka

Jaksa Agung, M Prasetyo  kertika ditemui di Kejaksaaan Agung, Kamis (14/2) 2019 mengatakan jadi saat ini memang benar  Kejaksaan Agung  telah menerima 5 berkas perkara terkait dengan Satgas Anti Mafia bola dan itu sudah kita terima hari Rabu (13/2)2019 kemarin dari penyidik Mabes Polri yaitu terhadap berkas perkara atas nama tersangka P,AYA, DI,NS dan MLE. "Ini telah diterima oleh kita dan selanjutnya  akan diteliti oleh 5 orang Jaksa satu berkas masing-masing.

Selanjutnya, Prasetyo menegaskan yang selanjutnya akan dilakukan penelitian tentang kelengkapan syarat formil dan materialnya. "Apa bila nanti dalam hasil penilaian itu ternyata terdapat kekurangan maka berkas perkara tersebut  kita akan kembalikan kepada penyidik sesuai dengan petunjuk untuk dilakukan kelengkapan berkasnya," tegasnya. 

Untuk itu, Prasetyo menjelaskan namun kalau dari hasil peneiltian tersebut berkas sudah memenuhi syarat formil dan materi maka berkas akan segera kita nyatakan lengkap ." Kalau sudah dinyatakan lengkap maka kita hanya menunggu penyerahan tersangka dan barang bukti  dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum," jelasnya. .

Ketika ditannya apakah Jaksa akan  mempelajari berkas tersebut sampai kapan, Prasetyo menrinci  kita seperti dalam ketentuan dalam KUHAP  kita mempunyai waktu 14 hari meneliti berkas perkara dan setelah itu dalam 14 hari segera menentukan sikap apakah berkas perakra tersebut telah lengkap atau tidak, memenuhi syarat formil dan materiil atau tidak. Kalau nanti sudah dinyatakan lengkap ." Kalau sudah dinyatakan lengkap kita kurang menunggu persyaratatan barang bukti. kalau barang bukti sudah kita terima sesegera mungkin kita limpahkan  ke Pengadilan," .rincinya.

Disinggung tahap duanya, Prasetyo menambahkan Oh ya, kalau berkas perkara sudah dinyatakan lengkap. "Kita menunggu dari penyidik menyerahkan barang bukti dan tersangka," tambahnya. (vk)

Friday, 15 February 2019 07:06

 

BENGKULU. (KORANRAKYAT.COM) – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, tiba di Bumi Raflesia Bengkulu, Jumat (15/2/2019) pagi, dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan. Kedatangan Jokowi dalam rangka membuka Tanwir Muhammadiyah ke- 51.

Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraannya mengatakan tokoh-tokoh bangsa banyak yang lahir dari Muhammdiyah. Tema Tanwir Muhammadiyah tahun 2019 ini sangat tepat, dengan mengangkat “Beragama Mencerahkan”.

Presiden Joko Widodo, saat memberikan pidato kenegaraan di acara Tanwir Muhammadiyah.

“Ya, sama seperti pemerintah mengundang masyarakat untuk beragama yang mencerahkan,” kata Jokowi saat diwawancarai membangunkan media.

Sementara itu, Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, selamat datang kepada Bapak Presiden Joko Widodo di Bumi Raflesia Provinsi Bengkulu.

“Datang bapak Jokowi memberikan perubahan positif untuk Provinsi Bengkulu. Seperti yang kita ketahui, ibu negara Republik Indonesia yang pertama, ibu Fatmawati merupakan asli Bengkulu,” ungkapnya.

Rohidin menambahkan, dalam kesempatan ini pihaknya meminta bapak Jokowi berkenan untuk rapat memberikan pengarahan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota se – Provinsi Bengkulu.

Sementara itu, Pimpinan PP Muhammadiyah, Haedar Nasir mengungkapkan rasa syukur Pimpinan Pusat Muhammadiyah dapat menyelenggarakan Tanwir kedua di Kota Bengkulu pada hari ini, Jum’at 15/2/2019, untuk bermusyawarah di forum permusyawaratan di bawah Muktamar yang akan dibuka pada 17 Februari 2019 .

“Semoga Allah SWT melimpahkan berkah dan berkah-agar-agar Sidang Tanwir ini berjalan dengan baik, aman, memenangkan jiwa ukhuwah dan kegembiraan, serta cerdas-produktif untuk menghasilkan keputusan yang membawa pencerahan bagi Muhammadiyah, umat, bangsa, bangsa, dan kesejahteraan perang,” terangnya.

Tampak hadir dalam rombongan Presiden Joko Widodo, Menteri PUPR, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama serta Menteri Kominfo.(1nd)

Friday, 15 February 2019 06:55

Presiden RI Joko Widodo Tiba di Bengkulu

 

BENGKULU. (KORANRAKYAT.COM) – Menggunakan pesawat kepresidenan, Presiden RI Joko Widodo tiba di Bandara Fatmawati Soekarno, Bengkulu, Jumat, 15/02/2019.

Kedatangan Jokowi disambut langsung Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, yang saat ini sudah berada di Gedung Daerah Provinsi Bengkulu.

Jokowi dijadwalkan akan membuka Sidang Tanwir Muhammadiyah ke-51.

Sebelumnya, perihal kehadiran Jokowi disampaikan Ketua Panitia Tanwir Muhammadiyah Ahmad Dasan. Sebelumnya, Sidang Tanwir Muhammadiyah akan dibuka oleh Wapres RI Jusuf Kalla (JK), namun terjadi perubahan, JK akan hadir pada penutupan sidang tanwir.

“Bapak Jokowi akan membuka Sidang Tanwir Muhammadiyah di Bengkulu, dan Jusuf Kalla akan hadir saat penutupan Tanwir Muhammadiyah,” katanya, Rabu 14/02. (1nd)

Thursday, 14 February 2019 13:20

MALANG(KORANRAKYAT.COM)   Berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda”, dimana telah ditindaklanjuti melalui Program Pembentukan Perda Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPRD Kabupaten Malang Nomor: 188.4/46/KPTS/35.07.040/2019 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019, yang diantaranya Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang: 1. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa; 2. Penyelenggaraan Parkir; 3. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; dan 4. Ketentraman dan Ketertiban Umum.hal itu disampaikan  Wabub Sanusi dalam rapat Paripurna  DPRD Kabupaten Malang pada Kamis (14/2) 2019 dalam membahas empat rancangan Perda Kab Malang.
          Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, Pada kesempatan yang baik ini, Selanjutnya disampaikan penjelasan terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang, sebagai berikut: 1. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2016 dan diundangkan pada tanggal 4 Mei 2016, sehingga terdapat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru yang belum diakomodir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, diantaranya:
          Disampaikan Sanusi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; dan 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Dengan dilakukannnya perubahan Peraturan Daerah ini, bertujuan agar seluruh stakeholder dapat mengetahui dan memahami, tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sehingga dapat terlaksana secara optimal dan berjalan secara tertib, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun beberapa hal yang perlu diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, diantaranya adalah, Pengaturan tentang Badan
           Lebih jauh dikatakan Sanusi  Permusyawaratan Desa, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Pengaturan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Pengaturan Badan Usaha Milik Desa. Diharapkan setelah Raperda ini terbentuk, dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 2. Raperda tentang Penyelenggaraan Parkir. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Tempat Parkir sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan perkembangan kondisi daerah, sehingga pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Malang mengusulkan Raperda tentang Penyelenggaraan Parkir. Diharapkan dengan adanya Raperda ini akan mewujudkan kepastian hukum, dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat serta sebagai wujud akuntabilitas manajemen pengelolaan perparkiran di Kabupaten Malang. Adapun secara garis besar, isi dari Raperda tentang penyelenggaraan parkir diantaranya: 1. Memperbarui Perda Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Tempat Parkir; 2. Memperbaiki manajemen perparkiran di Kabupaten Malang.
             Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang perubahan  atas  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, dalam hal ini Izin Gangguan masih sangat diperlukan penerapannya di Kabupaten Malang, sebagai alat atau sarana pengawasan dan pengendalian kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dan/atau Badan Usaha, yang berdampak penting terhadap ancaman bahaya kerugian, dan/atau gangguan ketertiban, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan sekaligus merupakan legalitas bagi dunia usaha. Dalam Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu terdapat beberapa tarif perizinan yang masih  berlaku. Dalam perubahan Raperda ini dimaksudkan untuk menghapus tarif retribusi Izin Gangguan (HO) saja. Dengan adanya perubahan Raperda ini, diharapkan  akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurus Izin Gangguan (HO) yang tidak lagi dipungut biaya dalam pengurusannya.
               Ketentraman dan Ketertiban Umum. Kondisi Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat daerah yang terjaga dengan baik merupakan suatu kebutuhan mendasar, bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Pemerintah Daerah bertanggung jawab sepenuhnya, untuk menciptakan dan memelihara kondisi tersebut, dengan melibatkan peran serta seluruh masyarakat. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ini, merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk menyelenggarakan urusan wajib tersebut, Pemerintah Kabupaten Malang memandang perlu menyusun regulasi, sebagai pedoman untuk mengkondisikan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat. Dibentuknya Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, atas Penyelenggaraan Ketertiban Umum di Kabupaten Malang, dan sebagai upaya memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, di samping itu juga sebagai
           Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengawasi, mencegah dan menindak, setiap kegiatan yang mengganggu ketertiban umum. Sedangkan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah agar terwujud ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Malang, serta tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban, ketentraman, keteraturan dan kelestarian lingkungan. Upaya memelihara Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat menjadi sangat penting, bagi Pemerintah Kabupaten Malang dalam rangka menunjang dan mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Malang. Oleh karena itu, terpeliharanya Penyelenggaraan Ketertiban Umum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku disiplin dan tertib, sebagai budaya masyarakat menjadi sangat penting. Budaya tertib yang sudah terbangun di masyarakat, selanjutnya akan mendorong lahirnya kepercayaan masyarakat dan membawa iklim yang kondusif bagi tumbuh kembangnya berbagai sektor pembangunan. Namun demikian, dalam penyelenggaraan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Malang bukan tanpa kendala dan tantangan, tiap tahun selalu ada pelanggaran terhadap Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati serta gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, tetapi dengan komitmen tinggi aparatur Pemerintah Daerah, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja dapat menyelesaikan dan mengatasi persoalan tersebut di lapangan sesuai dengan target yang ditetapkan.(adv/an)

             

Thursday, 14 February 2019 02:45



  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Badan koordinasi kepariwisataan, di ketuai Wapres RI Jusuf Kalla  dengan  Anggota seluruh menteri dan menko  terkait.

Menteri Pariwisata Arif Yahya mengatakan kegiatan pertemuan diadakan    tiga bulan sekali  3 bulan  sekali. sementara  wapres minta  diadakan rapat bulanan.
Sekarang  fokus ke 10 bali baru.  diantaranya 10 bali baru, 10 destinasi prioritas yg akan dibangun, presiden tetapkan 4 superprioritas.
1. Danau toba
2. Borobudur
3. Mandalika lombok
4. Labuan bajo komodo
       Danau toba   dianggap sudah aman . Bandara International  diresmikan nov 2017. Penerbangan 2017 naik 300 persen th ini naik 50 persen  trtma utk wisatawan nusantara. Sedangkan yang  paling kritis borobudur. Borobudur  hanya 250 wismannya. Karena wapres baru dari  kamboja jadi beliau hafal sekali. 2.5 jt 10x lipat. Masalahnya bandara. Bandara existing di jogja hanya berkapasitas 1.5 jt tp bebannya 6 jt. 4x lipat. Untuk  org marketing gk mslh itu nmnya nice problem. Once kt pny bandara baru.

Tadi ditanya wapres kapan kira kira  bandara baru diresmikan? Ad menhub ad menbumn. Kira2 diresmikan pd bulan april 2019. Kl bandara ad target 2 jt dlm 5 thn. .Jalan akses bandara ke borobudur sudah di diskusikan .
Sementara dikatakan Menteri  Mandalika. Nto  akan bangun sirkuit moto Gp. Mungkin 2020 sudah  bisa  di selenggarakan moto GP pertama di mandalika.
        Defisa pariwisata 2018 diproyeksikan 17 M USD. Th 2017 15 M usd. Sbrp bsr 17 M? Kalau bener ya kmngkinan pariwisata sudah  jadi penghasil defisa terbesar krn no 1 cpo 16 smp 17 M USD. target 2019 utk wisman 20 jt. Dg target defisa 20 M USD. Kalau terjadi pariwisata sudah jadi penghasil defisa terbesar. Bali sudah  recover 100 persen. Lombok dr sisa 30 persen ud 50 persen.(dil)

Thursday, 14 February 2019 02:12

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo melantik Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur. Pelantikan keduanya berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 13 Februari 2019.

         Khofifah dan Emil menggantikan Soekarwo dan Saifullah Yusuf yang telah menjalankan dua periode kepemimpinan Gubernur Jawa Timur. Keduanya dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2/P Tahun 2019 tanggal 8 Januari 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Masa Jabatan Tahun 2019-2024. Setelah resmi dilantik oleh Presiden, Khofifah dan Emil akan mengemban amanah untuk masa jabatan tahun 2019 sampai dengan 2024 mendatang.

           Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo juga melantik Fachrori Umar sebagai Gubernur Jambi untuk sisa masa jabatan 2016 sampai dengan 2021. Fachrori Umar sebelumnya merupakan Wakil Gubernur Jambi dalam periode yang sama.  Dirinya dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/P Tahun 2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian dengan Hormat Wakil Gubernur Jambi Masa Jabatan 2016-2021 dan. Pengesahan Pengangkatan Gubernur Jambi Sisa Jabatan 2016-2021.

      Untuk diketahui, sebelum diambil sumpah, petikan Surat Keputusan Presiden diserahkan terlebih dahulu oleh Presiden Joko Widodo kepada calon gubernur dan wakil gubernur di Ruang Kredensial Istana Merdeka.Setelahnya, Presiden dan Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bersama calon gubernur dan wakil gubernur yang akan dilantik menjalani prosesi kirab dengan berjalan kaki menuju tempat pelantikan di Istana Negara. Mereka diiringi oleh pasukan kehormatan Paspampres selama berjalan menuju Istana Negara.

             Setibanya di Istana Negara, calon gubernur dan wakil gubernur diambil sumpah oleh Presiden dan dilantik berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tersebut di atas."Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur/wakil gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa," demikian Presiden memimpin pengucapan sumpah jabatan.

Setelah acara pelantikan tersebut, Presiden Joko Widodo kemudian melantik dan mengambil sumpah lima duta besar baru Republik Indonesia (RI) untuk sejumlah negara sahabat.  Acara kemudian diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta Ibu Mufidah Jusuf Kalla untuk kemudian diikuti oleh tamu undangan yang hadir.

Setelahnya, Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta Ibu Mufidah Jusuf Kalla beramah tamah dan berfoto bersama dengan para pejabat yang telah dilantik beserta masing-masing pendampingnya.(eas)

 

Tuesday, 12 February 2019 15:22



JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga mampu membawa masyarakt akan kesadaran berlalu lintas menjadi hal yang utama. Sehingga di usulkan 31 Maret menjadi hari keselamatan berlalu lintas. 

Kepala Korlantas Polri Irjen Refdi Andri ditemui di kantor NTMC, Selasa (12/2)2109 mengatakan dan mengusulkan 31 Maret untuk diperingati sebagai "Hari Keselamatan Berlalu Lintas". "Harus ada momen untuk membawa masyarakat sadar bahwa keselamatan adalah hal yang utama. Alangkah baiknya bila kami usulkan 31 Maret untuk menjadi Hari Keselamatan Berlalu Lintas," ujarnya.

Selanjutnya, Feldi menegaskan  usulan itu berawal dari kegiatan "Millennial Road Safety Festival" (MRSF) yang merupakan kampanye keselamatan berlalu lintas bagi kaum milenial. Kemudian pihaknya ingin agar program kampanye MRSF bisa menjadi budaya dan berkelanjutan dari tahun ke tahun sehingga akhirnya pihaknya mengusulkan 31 Maret 2019 untuk ditetapkan sebagai Hari Keselamatan Berlalu Lintas." Alasan pemilihan tanggal tersebut dan  hari tersebut bertepatan dengan puncak kegiatan Millennial Road Safety Festival. Tanggal 31 Maret 2019 adalah hari puncak pelaksanaan MRSF.  Ini momentum bagaimana program ini berkelanjutan dari tahun ke tahun," tegasnya. 

Jadi, Feldi menjelaskan untuk mewujudkan wacana pencanangan peringatan Hari Keselamatan Berlalu Lintas, Polri mengadakan serangkaian diskusi bersama perwakilan kementerian lembaga, pengamat transportasi, sejumlah ahli dan akademisi. "Kami minta masukan dari ahli, pengamat transportasi, kementerian lembaga sehingga ide pencanangan ini bisa benar-benar matang," jelasnya. 

Lebih lanjut, Refdi menandaskan  pencanangan Hari Keselamatan Berlalu Lintas dinilainya penting, sebagai salah satu upaya agar jumlah kecelakaan dan jumlah korban kecelakaan lalu lintas menurun. Targetnya, keselamatan menjadi hal yang utama, korban kecelakaan menurun sehingga pada 2035, tidak ada lagi laka lantas alias 'zero accident'," tandsanya.(vk)



Tuesday, 12 February 2019 15:16

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo dalam acara pembukaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 menjelaskan bahwa saat ini semua negara berhadapan dalam persaingan yang sangat ketat. Kunci bagi Indonesia untuk mempersiapkan diri dalam hal tersebut ialah pada sumber daya manusianya sendiri.

"Apabila kita bisa _mengupgrade_ secepat-cepatnya sehingga levelnya melebihi negara-negara di kanan-kiri kita, itulah namanya kemenangan kita dalam bersaing," ujarnya di Pusdiklat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, pada Selasa, 12 Februari 2019.

Untuk mempersiapkan hal itu, program kerja pemerintah berikutnya akan lebih terfokus pada pembangunan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Menurut Presiden, sumber daya manusia (SDM) Indonesia harus dipersiapkan untuk memiliki keterampilan yang siap bersaing.

"Kita ingin pendidikan yang fokus pada keterampilan bekerja. Ini sangat penting," tuturnya.

Di hadapan para perwakilan guru dari seluruh Indonesia, Kepala Negara memberikan perhatian untuk peningkatan sekolah kejuruan atau vokasi. Para guru disebutnya harus dapat memberikan pelatihan teknis bagi para putra-putri didiknya.

"Guru yang terampil harus lebih banyak dari guru normatif. Informasi yang saya terima, guru normatif itu prosentasenya lebih banyak," ujarnya.

Sementara itu, pemerintah belakangan juga sudah mendirikan banyak balai latihan kerja (BLK) utamanya di lingkungan pondok pesantren. Di tahun mendatang, akan lebih banyak 

"Mungkin tahun ini kita akan keluarkan 1.000. Mau kita evaluasi. Kemarin sudah bikin 50. Evaluasi lagi. Kita koreksi tambah lagi jumlahnya," kata Presiden.

Lebih jauh, Kepala Negara juga mengingatkan bahwa penting untuk mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia untuk dapat beradaptasi dan menguasai hal-hal yang berkaitan dengan revolusi industri. 

_"Artificial intelligence_, _internet of things_, _advance robotic_, _cryptocurrency_, _virtual reality_ harus tahu. Mulai dikenalkan. Karena ini sebuah kesempatan. Kalau kita bisa melakukan lompatan, melompati negara lain, inilah kesempatan kita," tandasnya.

Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.(eas)























Tuesday, 12 February 2019 15:06

 

JAKARTA (KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap pertama bagi kurang lebih 1.000 warga Depok, Jawa Barat. Penyerahan bantuan yang dilakukan bersamaan dengan penyerahan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tersebut dilangsungkan di Graha Insan Cita, Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Selasa, 12 Februari 2019.

Kepala Negara yang sempat menyaksikan langsung proses tarik tunai bantuan tersebut di sejumlah mesin ATM yang tersedia di lokasi acara sempat bertanya kepada sejumlah penerima. Dirinya bertanya mengenai jumlah saldo bantuan yang tertera dalam layar."Rp1,5 juta, Pak," Presiden menirukan.

PKH sebagai program prioritas pemerintah dalam rangka mengurangi ketimpangan dan kesenjangan secara keseluruhan dialokasikan sebesar Rp34,4 triliun pada tahun ini. Tahun sebelumnya, pemerintah hanya menganggarkan sebesar Rp19,2 triliun.

Setiap tahunnya, bantuan tersebut diserahkan pemerintah bagi warga penerima manfaat ke dalam empat tahap penyerahan. Nominal yang disebutkan oleh Presiden saat bertanya pada penerima di atas merupakan pencairan untuk tahap pertama."Itu tahapan pertama. Berarti ada tahapan kedua, ada tahapan ketiga. Jumlahnya bisa dua sampai tiga kali lipat dibanding tahun-tahun sebelumnya," tuturnya.

         Sebelumnya, PKH memberikan bantuan dalam nominal tetap per keluarga, yakni sebesar Rp1.890.000. Mulai tahun 2019, Kepala Negara menjelaskan, pemerintah mengubah skema bantuan tersebut dengan menyesuaikan beban kebutuhan keluarga pada aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

"Untuk ibu hamil ada hitungannya, untuk yang memiliki anak usia dini ada hitungannya, yang punya anak SD ada hitungannya, yang punya anak SMA/SMK ada hitungannya, yang disabilitas ada hitungannya, yang lansia ada hitungannya," ucapnya.

Presiden menitipkan pesan kepada warga Depok penerima bantuan yang hadir agar memanfaatkan bantuan yang diberikan tersebut dengan sebaik-baiknya. PKH utamanya diarahkan untuk kepentingan pendidikan anak agar anak-anak Indonesia memiliki akses kepada pelayanan pendidikan.

"Kita tahu bahwa yang namanya PKH ini adalah untuk urusan pendidikan anak. Jangan sampai dilupakan yang berkaitan dengan urusan pendidikan," kata Presiden.

Selain itu, keluarga penerima manfaat juga dapat memanfaatkan bantuan ini untuk meningkatkan kesehatan ibu dan peningkatan gizi anak melalui pembelian pangan yang mendukung hal tersebut.

"Saya ingin anak-anak ibu semua kalau anaknya sehat, pintar, sekolah setinggi-tingginya agar jangan ada yang takut untuk bermimpi. Anaknya bisa jadi menteri, bisa jadi presiden. Bisa, insyaallah," tuturnya.

Mengutip siaran pers Humas Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial 

Kementerian Sosial, jumlah bantuan PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi Kota Depok yang diserahkan secara keseluruhan mencapai Rp70.558.785.000. Jumlah tersebut terbagi atas Rp26.460.225.000  untuk 21.374 keluarga penerima manfaat PKH. Sementara Rp44.098.560.000 untuk 33.408 penerima BPNT. (eas)

 

Tuesday, 12 February 2019 02:47
 
 
 
 
 
 
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Tiga hal utama yang harus dimiliki generasi muda sekarang ini adalah optimisme, keberanian, dan kerja keras. Hal itu berguna untuk mengasah keahlian dalam memanfaatkan peluang usaha yang ada, karena di era digital seperti sekarang ini persaingan sangat terbuka lebar.
 
Demikian poin utama yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutannya dalam Festival Terampil Tahun 2019 yang digelar di The Kasablanka Hall, Kota Kasablanka, pada Sabtu, 9 Februari 2019.
 
"Saya ingin anak-anak muda kita jangan sampai gampang mengeluh kalau menghadapi sebuah persoalan. Jangan sampai gampang mengeluh kalau kita menghadapi hambatan-hambatan. Karena di situlah sebetulnya kita bisa belajar banyak dari sebuah masalah," kata Presiden dengan mengisahkan perjuangannya dahulu dalam merintis usaha.
 
Menurutnya, apabila tiga hal utama tersebut dimiliki, generasi muda kita yang dipenuhi dengan segala kreativitas sudah mampu bersaing dan bersanding dengan sejumlah usaha besar dari mancanegara. Dirinya menyaksikan sendiri bagaimana usaha yang dirintis sejumlah anak muda Indonesia dapat mengimbangi merek-merek global yang sudah terlebih dahulu hadir.
 
"Saya masuk ke sebuah outlet Tuku Kopi. Pemiliknya masih sangat muda. Mau masuk saja antre. Mau masuk gerainya itu antre. Ya sudah, saya ikut antre. Saya beli, saya coba. Enggak kalah dengan _brand_ asing. Artinya kita bisa melakukan itu," ucapnya.
 
Dengan hanya bermodalkan Rp18.000 saja, Presiden yang berkunjung ke gerai tersebut di sekitar pertengahan tahun 2017 menyebut bahwa produk minuman kopi yang disajikan memang memiliki kualitas yang tak kalah. Kualitas yang sama harus diperoleh dengan harga yang setidaknya hampir empat kali lipat untuk sebuah produk dari merek luar.
 
"Saya bisiki pemiliknya. Jangan hanya punya satu (gerai). Segera buka sebanyak-banyaknya. Kita harus berani. Kalau perlu jejerin itu _brand_ asing. Beradu saja, berani enggak? Saya yakin kamu yang menang," tuturnya.
 
Sejumlah usaha kopi lainnya yang memang dirintis oleh anak muda sedari kecil juga dituturkan oleh Presiden. Dari sejumlah usaha itu, ia menyadari bahwa kreativitas yang sudah dimiliki generasi muda kita memang menjadi keunggulan tersendiri. Bila diarahkan dengan baik, bukan tak mungkin para anak muda tersebut dapat memimpin pasar di kemudian hari.
 
"Saya sekarang mengakui bahwa anak-anak muda sekarang ini memiliki peluang yang besar untuk mengembangkan apapun," kata Presiden.
 
Hanya saja, ia menitipkan pesan agar generasi muda mau memulai segala hal dari yang paling kecil. Pengalaman dan ilmu-ilmu baru justru akan didapat saat sedang menjalaninya.
 
"Jangan merasa rendah dalam kita bekerja. Enggak perlu tergesa-gesa. Tapi menurut saya masa depan itu milik orang-orang yang berani, milik orang-orang yang mau bekerja keras," tuturnya.
 
Festival Terampil adalah wadah bagi anak-anak muda yang ingin mengasah keterampilan. Dalam forum ini, para peserta akan dipertemukan dengan sejumlah wirausahawan muda dan para praktisi. Mereka juga bertukar pikiran dengan para peserta lainnya yang juga sedang merintis usaha.
 
Festival tersebut menghadirkan 5 kelas diskusi yang berguna bagi pengembangan awal usaha yang biasanya digawangi anak-anak muda. Kelimanya ialah kelas bisnis digital, kelas _make up_, kelas fesyen, kelas kopi, dan kelas fotografi.
 
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga meninjau sejumlah kelas yang diadakan. Di salah satu kelas, yakni kelas kopi, Presiden bahkan turut serta sebagai peserta.
 
"Gunakan peluang ini untuk menjadi barista. Setelah itu memiliki warung-warung kopi sendiri. Setelah itu buka di negara-negara lain," pesan Presiden kepada para peserta lainnya. (eas)

 

Entertaiment

Face Book Galleries

JAKARTA,KORANRAKYAT, COM- Terkait dengan penyerahan 5 berkas perkara Satgas Anti Mafia Bola kepada Kejaksaan Agung...
  BENGKULU. (KORANRAKYAT.COM) – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, tiba di Bumi Raflesia Bengkulu, Jumat...
Presiden RI Joko Widodo Tiba di Bengkulu   BENGKULU. (KORANRAKYAT.COM) – Menggunakan pesawat kepresidenan,...
MALANG(KORANRAKYAT.COM)   Berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda”, dimana telah ditindaklanjuti...
  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Badan koordinasi kepariwisataan, di ketuai Wapres RI Jusuf Kalla  dengan  Anggota seluruh...
  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo melantik Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak sebagai...
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga mampu membawa masyarakt akan kesadaran...
  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo dalam acara pembukaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Tahun...
  JAKARTA (KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap pertama...
            JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Tiga hal utama yang harus dimiliki generasi muda sekarang ini adalah...

Ekonomi Makro

  •  



      JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Badan koordinasi kepariwisataan, di ketuai Wapres RI Jusuf Kalla 

     
  •  

Malang Raya

Sambutan Bupati Malang Pada

MALANG(KORANRAKYAT.COM)   Berdasarkan skala prioritas

Read more

Rumah Kepala PU Kab Malang

 

MALANG(KORANRAKYAT.COM)- Selain menggarap sejumlah pihak

Read more

Privalensi Stunting Di Kota

 

 

MALANG (KORANRAKYAT.COM) Prevalensi balita stunting

Read more

Rendra Bupati Malang Ditahan