Headline News

Empat Berkas Perkara Mafia Bola Dalam Pengaturan Skor Segera Dilimpahkan
Last Updated on Jan 21 2019

Empat Berkas Perkara Mafia Bola Dalam Pengaturan Skor Segera Dilimpahkan

    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM- Perjalan pemeriksaan yang dilakukan Satgas Antimafia Bola Polri saat ini fokus menyelesaikan berkas perkara empat tersangka kasus dugaan pengaturan skor dalam sepakbola Indonesia. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo...
Polda Kembali Bongkar 21 Artis Diduga Terlibat Bisnis Esek Esek
Last Updated on Jan 21 2019

Polda Kembali Bongkar 21 Artis Diduga Terlibat Bisnis Esek Esek

    SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) - Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan kembali mengungkap inisial nama-nama artis yang diduga terkait kasus esek esek online. Siapa saja mereka? Sebelumnya, Luki baru mengungkap enam nama yang diduga kuat terlibat dalam jaringan bisnis haram ini. Keenamnya adalah...
Tim Gabungan Akan Diturunkan Ke Tinombala Bila Ali Kalora Tak Menyerahkan Diri
Last Updated on Jan 21 2019

Tim Gabungan Akan Diturunkan Ke Tinombala Bila Ali Kalora Tak Menyerahkan Diri

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Ditetapkan sampai 29 Januari 2019 untuk  kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora Cs tidak menyerahkan diri, tim gabungan TNI-Polri yang akan melakukan tindakan represif.         Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri...
Penyidikan Kasus Teror 2 Pimpinan KPK, CCTV dibawa Ke London
Last Updated on Jan 21 2019

Penyidikan Kasus Teror 2 Pimpinan KPK, CCTV dibawa Ke London

                          JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Proses pendalaman  Kasus teror bom di rumah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) penyidik terus berupaya bekerjasama dengan kepolisan Inggris di London dengan cara...
Edy Rahmayadi Mundur Joko Driyono Plt Ketum PSSI
Last Updated on Jan 20 2019

Edy Rahmayadi Mundur Joko Driyono Plt Ketum PSSI

    BALI(KORANRAKYAT.COM) Mundurnya Edy Rahmayadi membuat tongkat kepempinan PSSI sementara dipegang Joko Driyono. Jokdri - sapaan akrabnya, sebelumnya merupakan waketum dan kni menjadi plt ketum. Manajer Persib Bandung, Umuh Muchtar, menyarankan agar dilakukan segera Kongres Luar Biasa...

World Today

Redaksi

Redaksi

Monday, 03 December 2018 01:37

 

 

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM- Dua orang tersangka pembunuh mantan Jusnalis telah diketahui identitasnnya, tersangka ditengarai berada disekitar Sumatera, dan melakukan terus bergerak setelah menjual mobil korban  Abdullah Fithri Setiawan alias Dufi, mantan jurnalis yang ditemukan tewas di dalam drum.

        Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Minggu(2/11)2018 mengatakanDua tersangka yang masih buron itu berinisial Z dan W. Mereka adalah pelaku yang menjual mobil milik korban Dufi.“Sudah dideteksi keberadaan mereka (Z dan W) di daerah Sumatera,” ujarnya.

          Selanjutnya, Dedi menegaskan kendati demikian, polisi kesulitan melakukan pengangkapan karena keduanya terus berpindah-pindah.“Tersangka bergerak terus kecuali kalau tersangka diam itu cepat tangkapnya. Kalau tersangkanya bergerak kita harus bergerak untuk mengejar,” tegasnya.

           Dedi menjelaskan tim gabungan dari Polres Bogor dan Polda Jabar masih terus melakukan pengejaran terhadap dua tersangka tersebut." Tentunya akan terus fokus secepatnya lebih baik," jelasnya.Pembunuhan Dufi diketahui setelah jenazahnya ditemukan seorang pemulung berinisial SA di dalam drum di sebuah lahan kosong di kawasan Bogor, Jawa Barat, Minggu (18/11/2018).

          Saat melihat kondisi jenazah, keluarga menduga Dufi tewas dibunuh. Dugaan tersebut diperkuat dengan hilangnya mobil yang diparkir Dufi di Stasiun Rawabuntu saat ia pergi bekerja.( vk)

Monday, 03 December 2018 01:19

 

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM -  Sekitar 113  Napi dari Lapas kelas II Lambaro, banda aceh  kabur.Polisi berusaha memburuh provokatornya, diperkirakan 6 orang pemicu Napi kabur telah ditangkap polisi.  

        Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo ketika dihubungi melalui Minggu (2/12) 2018  Polri mengantongi identitas 6 narapina yang diduga kuat adalah profokatornya."Keenam napi yang memicu kerusuhan dan kaburnya napi lainnya, masing-masing 4 orang napi kasus narkoba dan 2 orang kasus pembunuhan,” ujarnya.

          Dedi menegaskan, Polda Aceh yang dipimpin Kapolda Irjen (Pol.) Rio S. Djambak telah memerintahkan jajarannya untuk melakukan pengejaran, penangkapan serta tindakan tegas kepada sisa napi yang masih kabur.
        "Satu dari 6 napi yang diduga sebagai otak pelaku kerusuhan dan pembobolan berhasil diamankan pada Jumat (30/11/2018) sekitar pukul 21.00 WIB.Sudah berhasil diamankan kembali oleh tim gabungan dan sedang menjalani proses pemeriksaan secara intensif,” tegasnya.

       Diungkapkan  Dedi hingga hari ini sampai pukul 06.00 WIB, napi yang sudah berhasil diamankan sebanyak 36 orang napi sudah diamankan. Sedangkan 77 orang napi masih dalam pengejaran tim gabungan Polda dan Polresta Aceh.

       Sebelumnya, sebanyak 113 narapidana di Lembaga Permasyarakatan (LP) Klas IIA Banda Aceh melarikan diri pada Kamis (29/11/2018) malam.

        Saat kejadian, petugas piket berjumlah sebanyak 10 orang, dengan rincian tiga orang piket senior dan tujuh orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Sementara itu,Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ade Kusmanto mengatakan , kejadian ini berawal saat beberapa penghuni lapas meminta melaksanakan shalat Magrib berjamaah."Waktu beribadah tersebut dimanfaatkan oleh beberapa orang narapidana untuk memprovokasi narapidana lainnya untuk melarikan diri di Lapas Kelas II A Banda Aceh," ujar

        Untuk itu, Ade menegaskan Awalnya, mereka ingin membobol kawat yang terpasang di depan klinik lapas. Setelah itu, mereka berlari menuju akses Pengaman Pintu Utama (P2U), yang saat itu dikunci."Oleh sebab itu, mereka bergerak menuju ruang kerja dan ruang aula. Lalu, para napi tersebut berhasil kabur dengan merusak terali besi pada jendela kedua ruangan yang menghadap ke luar lapas," tegasnya.

Seiring dengan Ade menjelaskan para napi menggunakan barbel dan benda tumpul lainnya untuk membobol terali besi pada jendela tersebut." Itu yang diketahui lihat tetap di cari keberadaanya, "jelasnya.(vk)

Saturday, 01 December 2018 15:42

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM -  Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengungkap perkara pembobolan rekening nasabah bank hingga sekitar Rp 520 juta.

          Pembobolan rekening tersebut dilakukan seorang napi Lapas kelas II A Pekanbaru berinisial ZA (27), dibantu pihak lain.Kasubdit I Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Dani Kustoni ditemui di Bareskrim Cideng Jakarta Pusat, Jumat(30/11)2018 mengatakan ZA menguras rekening milik korban AK.

           “Mencari (korban) random ini terus dilakukan sehingga jelas apa yang dilakukan ZA," ujarnya Selanjutnya Dani memegaskan dalam aksinya, ZA dibantu seseorang di luar lapas berinisial PRH (25). ZA menyuruh PRH mengurus sim card baru atas nama AK dengan menggunakan dokumen palsu yang disiapkan ZA." Pasalnya
             ZA juga meminta JE (29), oknum petugas lapas, untuk menyiapkan 15 rekening untuk menampung uang hasil kejahatan," tegasnya.

            Lebih jauh Dani merinci setelah berhasil mengambil alih sim card XL dan email milik korban AK, pelaku kemudian melakukan sejumlah transfer melalui mobile banking.

“Kurang lebih Rp 520 juta disebarkan di 15 rekening milik seseorang yang telah dipersiapkan saudara JE. Saat diperiksa, ZA mengakui perbuatannya," rincinya

               Dani membeberkan JE tidak diproses hukum karena sudah meninggal dunia pada Agustus 2018.“Saat dilakukan penyelidikan, JE meninggal dunia karena kecelakaan,”bebernya.

 

       Jadi, Deni menambahkan adapun alat bukti yang disita, yakni satu unit ponsel, kartu keluarga, KTP palsu." Ada juga , ATM, satu kartu sim card yang digunakan pelaku untuk beraksi," tambahnya ( vk)

Saturday, 01 December 2018 15:33

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Korpolairud) Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri telah menangani 952 kasus sejak bulan Januari hingga November 2018 ini   Dirpolair Korpolairud Barhakam Polri Brigjen (Pol) Lotharia Latif ditemui di Dirpolair, Jln Martadinada Ancol Jakarta Utara, Jumat(30/11)2018 mengatakan saat memaparkan, dari angka tersebut, 152 kasus ditangani oleh Markas Besar (Mabes) Polri dan 800 kasus ditangani kepolisian daerah. Adapun kasus yang ditangani terbagi dalam beberapa kategori."Yang pertama, adalah illegal fishing di perairan Indonesia. Itu jumlah yang kita laksanakan dalam rangka penegakan hukum ada 376 kasus dimana Mabes Polri dengan kekuatan kapal Polairud kita menangkap 54 kasus, Polda 322 kasus," ujarnya.

            Selanjutnya, Latif menegaskan Penangkapan ikan ilegal itu, lanjut Latif melibatkan 359 kapal asal Indonesia dan 17 kapal asing.Jenis kasus kedua adalah penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan di laut sebanyak 110 kasus. Rinciannya, 13 kasus ditangani Mabes Polri, 97 kasus ditangani oleh pihak Polda."Ketiga, kasus pencurian di mana dalam tahun ini ada 62 kasus, 8 ditangani Mabes dan 54 Polda," tegasnya.

              Seiring dengan itu, Latif menjelaskan Keempat, Korpolairud Polri juga menangani 6 kasus penyelundup imigran gelap melalui jalur perbatasan. Sebanyak 4 kasus ditangani Mabes Polri dan 2 kasus ditangani Polda."Kelima, migas dan minyak kita juga aktif menindak peredaran minyak (ilegal) yaitu 47 kasus. 13 ditangani Mabes dan 34 Polda,"jelasnya..

            Lebih lanjut, Latif mengungkapkan Keenam, Korpolairud Polri menangani 44 kasus pembalakan liar, dengan rincian 9 kasus ditangani Mabes Polri dan 35 kasus oleh Polda."Ketujuh, masalah pertambangan, illegal mining ada 21 kasus, 7 ditangani Mabes Polri dan 14 (kepolisian) wilayah. Lalu, masalah karantina ini penyelundupan lobster, kita ada 12 kasus. 3 ditangani Mabes dan 9 (kepolisian) wilayah.Kemudian kita tergabung dalam satgas penyelundupan yang digagas Menteri Keuangan, ada 16 kasus di mana 6 kasus ditangani Mabes dan 10 Polda," rincinya.

         Lebih jauh, Latif membeberkan Korpolairud Polri menangani 14 kasus perompakan yang secara keseluruhan ditangani oleh Polda.
"Inilah kasus menonjol di perairan yang setiap tahun menjadi atensi pimpinan dan kita laksanakan penindakannya,"bebernya.(vk)

 

 

Wednesday, 28 November 2018 00:29

.

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasinya atas kinerja Bank Indonesia (BI) dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Hal ini disampaikan Presiden saat menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2018 di Jakarta Convention Center, Jakarta, pada Selasa, 27 November 2018.Bahwa di tengah gejolak ekonomi global yang mengguncang kita, Bank Indonesia terus berusaha menjaga kurs Rupiah. Kita sadar betul betapa beratnya pertempuran dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan,” kata Presiden dalam sambutannya.

 

Sejumlah langkah yang ditempuh Bank Indonesia guna menstabilkan nilai tukar Rupiah antara lain melakukan _dual intervension_ di pasar uang dan pasar modal (SBN), serta terus menjaga daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan investasi dengan manajemen suku bunga.Alhamdulillah dalam dua-tiga minggu terakhir, Rupiah menguat signifikan dan kemarin saya lihat sudah kembali ke kisaran Rp.14.500 per dolar Amerika Serikat,” ucap Presiden.

 

Presiden secara khusus memuji langkah Bank Indonesia menaikkan suku bunga Rupiah sebesar 0,25 persen (25 bps) menjadi 6 persen. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan ketegasan BI mengantisipasi dinamika ekonomi global. Langkah ini diluar prediksi para ekonom.Yang saya anggap berani itu bukannya besarnya kenaikan, tapi kejutannya itu. Karena saya membaca laporan bahwa 31 ekonom yang disurvei oleh Bloomberg, hanya tiga yang punya ekspektasi BI akan menaikkan bunga hari itu,” ungkapnya.

Hasilnya, langkah kejutan BI tersebut disambut positif oleh pasar. Menurut Presiden, BI telah menunjukkan ketegasan, menunjukkan determinasinya untuk membentengi Rupiah.Bisa saja disebut taringnya Bank Indonesia keluar. Keberanian seperti inilah yang kita butuhkan, disaat menghadapi kondisi ekonomi dunia yang sekarang ini, kita melihat banyak ketidakpastian,” ujar Presiden.

 

Turut mendampingi Presiden dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia ini antara lain, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Selain itu tampak hadir juga Wakil Presiden RI ke-11 Boediono, dan sejumlah menteri Kabinet Kerja.(eas)

 



Tuesday, 27 November 2018 01:31

 

 

MALANG (KORANRAKYAT.COM) Prevalensi balita stunting di Kota Malang diperkirakan hampir 6%, kalau diliat prosentasenya memang jauh dari privalensi yang ada di Indonesia sekitar 30,6 prosen, namun jumlah 6 prosen itu kalau dihitung hampir 5000 anak di kota Malang mengalami stunting, kalau diliat cukup keliatan cukup besar,'' yah bisa dikatakan woow, jumlah yang mencapai 5000 itu,'tandas dr. Ariani M.Kes, Sp.A(K) dosen Fakultas Kedokteran Unibraw pada wartawan koranrakyat pada Sabtu (24/11) di Auditorium Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang.

Dosen FKUB sebagai pemateri Cegah Stunting untuk generasi Sehat Indonesia yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kota Malang dalam rangka HKN ke 54 dengan ketiban materi Tumbuh Kembang Anak Menuju Generasi Sehat itu menjelaskan bahwa provalensi Stunting di Kota Malang memang cukup jauh dari nasional yang berawal dari tahun 2013 mencapai 36,7 berada di posisi kedua setelah Kambodia  di Asia Tenggara ,  sedangkan tahun 2018 bisa diturunkan menjadi 30,6 Prosen sementara batasan WHO tidak boleh lebih dari 20 Prosen. Sedangkan Penelitian Ricardo dalam Bhutta tahun 2013 menyebutkan balita stunting berkontribusi terhadap 1,5 juta (15%) kematian anak balita di dunia dan menyebabkan 55 juta anak kehilangan masa hidup sehat setiap tahun.

Untuk menekan angka tersebut, masyarakat perlu memahami faktor apa saja yang menyebabkan stunting. Stunting merupakan kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Sehingga, anak lebih pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir.

Kekurangan gizi dalam waktu lama itu terjadi sejak janin dalam kandungan sampai awal kehidupan anak (1000 Hari Pertama Kelahiran). Penyebabnya karena rendahnya akses terhadap makanan bergizi, rendahnya asupan vitamin dan mineral, dan buruknya keragaman pangan dan sumber protein hewani.
Faktor ibu dan pola asuh yang kurang baik terutama pada perilaku dan praktik pemberian makan kepada anak juga menjadi penyebab anak stunting apabila ibu tidak memberikan asupan gizi yang cukup dan baik. Ibu yang masa remajanya kurang nutrisi, bahkan di masa kehamilan, dan laktasi akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan tubuh dan otak anak. Hasil Riskesdas 2013 menyebutkan kondisi konsumsi makanan ibu hamil dan balita tahun 2016-2017 menunjukkan di Indonesia 1 dari 5 ibu hamil kurang gizi, 7 dari 10 ibu hamil kurang kalori dan protein, 7 dari 10 Balita kurang kalori, serta 5 dari 10 Balita kurang protein.

           Faktor lainnya yang menyebabkan stunting adalah terjadi infeksi pada ibu, kehamilan remaja, gangguan mental pada ibu, jarak kelahiran anak yang pendek, dan hipertensi. Selain itu, rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan termasuk akses sanitasi dan air bersih menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan anak.Untuk mencegahnya, perbanyak makan makanan bergizi yang berasal dari buah dan sayur lokal sejak dalam kandungan. Kemudian diperlukan pula kecukupan gizi remaja perempuan agar ketika dia mengandung ketika dewasa tidak kekurangan gizi. Selain itu butuh perhatian pada lingkungan untuk menciptakan akses sanitasi dan air bersih.(dil)

Tuesday, 27 November 2018 00:19

 

 
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Dalam empat tahun ini, pemerintah telah bekerja keras untuk meletakkan fondasi-fondasi baru bagi pembangunan Indonesia. Fondasi baru tersebut diperlukan agar Indonesia dapat bergerak menjadi bangsa yang produktif, efisien, dan kompetitif.Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di Studio Metro TV, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Senin malam, 26 November 2018."Kita semua ingin bangsa ini hijrah, hijrah dari yang konsumtif ke produktif. Kita ingin hijrah menuju bangsa yang produktif, efisien, dan kompetitif. Tanpa ini saya meyakini sangat berat bagi kita untuk berkompetisi dengan negara-negara lain," ujarnya.
 
         Meski demikian, proses tersebut memang tidak dapat dinikmati segera. Dibutuhkan upaya-upaya panjang dan berproses untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di antaranya ialah dengan memperbaiki struktur fiskal negara kita."Subsidi BBM, yang kalau kita lihat subsidi itu 82 persen justru dinikmati oleh kalangan atas, inilah yang di 2014 kita pangkas. Kita alihkan untuk kegiatan-kegiatan produktif untuk membangun infrastruktur-infrastruktur, jalan, pelabuhan, _airport_, dan jalan tol. Dari sinilah kita mulai," kata Presiden.Pembangunan infrastruktur-infrastruktur tersebut kini tak lagi berpusat di Pulau Jawa. Pembangunan yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla tersebar di seluruh Tanah Air. Presiden mengatakan, inilah perubahan paling mendasar dalam proses pembangunan nasional."Kalau saya orang politik, yang benar memang dibangun di Jawa karena kurang lebih 60 persen penduduk kita ada di Jawa, _return_ ekonominya cepat kalau dibangun di Jawa. _Return_ politiknya juga baik karena 60 persen penduduk ada di Jawa," ujarnya.
 
Namun, Kepala Negara mengungkap bahwa risiko politik dan ekonomi tersebut sudah dihitung oleh pihaknya. Tetap saja, orientasi Indonesiasentris yang dipilih pemerintah dalam membangun negara ini.
"Karena kita memang ingin membangun Indonesia untuk sebuah keadilan sosial, untuk memunculkan sentra-sentra ekonomi baru di luar pulau Jawa," tuturnya.
Di saat yang sama, pemerintah juga berupaya memangkas regulasi-regulasi yang dirasa menyulitkan. Namun, perlu diakui, pemangkasan regulasi tersebut masih harus terus dilakukan dan memerlukan waktu serta tahapan besar untuk dapat membuat Indonesia lebih kompetitif.
"Saya berikan contoh, izin untuk urusan pembangkit tenaga listrik. Saya ingat betul ada 258 izin yang harus ditempuh untuk membangun itu. Berapa tahun urus izin sebanyak itu? Kita pangkas jadi 58, tetapi juga saya sampaikan belum cukup," ucap Presiden.
            Sementara itu, pemerintah juga berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi satu digit dalam empat tahun ini, dari dari 11,2 persen menjadi 9,8 persen. Hal itu diakui Presiden merupakan perkara yang tidak mudah. Sejumlah program terus dijalankan pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan ini.
"Kita telah memiliki Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, juga Dana Desa yang telah kita gelontorkan sampai sekarang 4 tahun ini sudah pada angka Rp187 triliun, bukan angka yang kecil," ujarnya.Pemberdayaan ekonomi kecil juga dilakukan pemerintah. Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari yang sebelumnya 22 sampai 23 persen disubsidi oleh pemerintah hingga menjadi 7 persen. Kebijakan itu bisa dinikmati usaha mikro dan usaha kecil sehingga mereka tidak terbebani oleh bunga yang tinggi.
"Bank Wakaf Mikro juga kita dirikan di pondok-pondok pesantren. Memang belum banyak, baru kurang lebih 30-an. Tapi paling tidak kita telah memulai bahwa ekonomi umat juga perlu diperhatikan," Presiden melanjutkan.Kini, pemerintah tengah bersiap untuk memulai tahap selanjutnya dari perjalanan pembangunan bangsa Indonesia. Presiden mengatakan, 2019 mendatang, pihaknya akan mulai memfokuskan perhatiannya kepada pembangunan dan peningkatan sumber daya manusia."Kita memiliki kekuatan 260 juta penduduk. Ini adalah kekuatan, ini adalah potensi," ucapnya.(eas)
 
Monday, 26 November 2018 12:35

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Dilaucingnya dan menerapkan sistem tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement(ETLE). Sering dengan itu Kakorlantas ajak Pemda mulai menerapkan.

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Refdi Andri  di temui di kanada HI,Jakarta Pusat, Minggu(25/11)2018 mengatakan dan ajak pemerintah daerah (pemda) untuk mulai menerapkan sistem tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement(ETLE)."Kita mengimbau paling tidak Pemda melakukan hal serupa di beberapa titik dahulu, mungkin 2, atau 3 titik," ujarnya.

Selanjutnya, Refdi menegaskan Sistem tersebut dinilainya efektif dan efisien dalam mengawasi pengendara lalu lintas. Ia menjelaskan, sistem ETLE yang menggunakan kamera CCTV itu akan meminimalkan jumlah anggota di lapangan.

"Selain itu,  ETLE akan mengurangi kemacetan karena petugas tidak perlu memberhentikan pengendara yang melanggar aturan," tegasnya.

Untuk itu, Refdi menjelaskan penerapan sistem ETLE oleh Pemda tidaklah sulit. Sebab, pihaknya telah memiliki data-data soal kendaraan bermotor di seluruh Indonesia, yang dibutuhkan untuk menilang pengendara."Oleh sebab itu,  hal itu tinggal tergantung pada niat Pemda dan komunikasi lebih lanjut.Kita punya data yang lengkap, sehingga kalau ada terobosan yang sama atau hal serupa di wilayah, tidak terlalu sulit untuk melakukannya. Sekarang bagaimana niatnya dan bagaimana mengkomunikasi dengan Pemda,"jelasnya.

Hingga saat ini kamera CCTV ETLE terpasang di persimpangan Patung Kuda dekat Monas dan di persimpangan Sarinah, Jakarta Pusat.

 

Kawasan yang diawasi kamera CCTV diberi rambu khusus berupa plang portabel yang diletakkan dekat lampu lalu lintas.

Ke depannya, Polda Metro Jaya menargetkan pemasangan 81 kamera CCTV yang tersebar di 25 persimpangan, di Jakarta, pada 2019.( vk)

Monday, 26 November 2018 10:06
 
 
BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo mengingatkan kembali akan pentingnya netralitas TNI dalam politik nasional. Hal itu disampaikan Presiden saat memberikan pengarahan kepada peserta Apel Danrem-Dandim Terpusat TA 2018 yang digelar di Gedung Graha Yudha Wastu Pramuka yang berada di Pusat Persenjataan Infantri (Pussenif), Kodiklat TNI AD, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada Senin, 26 November 2018.
"Intinya saya menyampaikan netralitas TNI itu betul-betul harus dijaga. Netralitas TNI harus terus dijaga," kata Presiden selepas acara.
Presiden juga mengingatkan para Komandan Resor Militer (Danrem) dan Komandan Distrik Militer (Dandim) untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pembangunan nasional.
"Yang namanya stabilitas politik dan keamanan itu sangat perlu dalam pembangunan kita, baik sekarang, jangka menengah, maupun panjang," tuturnya.
 
Selain itu, dalam arahannya, Kepala Negara menyinggung profesionalitas dan gerak cepat TNI menghadapi perubahan global. Menurutnya, perubahan global yang begitu cepat saat ini memerlukan respons cepat pula dari TNI."Mestinya dengan ada perubahan besar, baik perubahan politik global maupun ekonomi global, itu harus direspons dengan sebuah strategi besar juga. Terutama di bidang anggaran," ucapnya.
 
          Dalam kesempatan tersebut, Presiden tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih atas upaya Danrem dan Dandim mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah mereka serta mendukung jalannya acara-acara besar yang diselenggarakan pemerintah."Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih, penghargaan, dan apresiasi kepada para Danrem dan Dandim atas kerja kerasnya menjaga stabilitas keamanan di wilayah masing-masing dan juga dalam memastikan event-event besar yang kita laksanakan: Asian Games, Asian Para Games, dan pertemuan IMF-World Bank Annual Meeting," ujar Presiden.
 
Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.(im/eas)
Monday, 26 November 2018 09:55
 
 
SUMSEL(KORANRAKYAT.COM)Presiden Joko Widodo menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial kepada masyarakat Sumatra Selatan. Penyerahan tersebut dilakukan di Taman Wisata Alam Punti Kayu, Kota Palembang, pada Minggu, 25 November 2018.Penyerahan perhutanan sosial untuk rakyat kali ini mencakup lahan seluas 56 ribu hektare untuk kurang lebih 1.900 kepala keluarga dari 10 kabupaten di Sumatera Selatan.
"Hari ini telah diserahkan kepada bapak, ibu, semua sebanyak 56 ribu hektare. Hati-hati, 56 ribu hektare itu banyak sekali," kata Presiden.
Program perhutanan sosial ini memberikan akses pengelolaan kawasan hutan kepada masyarakat, utamanya yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan. Hingga November tahun ini, pemerintah telah memberikan akses perhutanan sosial terhadap lahan seluas 2,1 juta hektare.
"Di seluruh Indonesia telah kita serahkan 2,1 juta hektare kepada masyarakat, bukan kepada yang gede-gede. Yang dulu-dulu kayak gini diserahkan ke yang gede-gede. Sudah 2,1 juta (hektare) dan target kita 12,7 juta (hektare) akan kita serahkan," ucap Presiden.
 
Presiden melanjutkan, melalui program ini, masyarakat dapat secara legal mengelola lahan hutan dan mengusahakan produksi hasil hutan untuk kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dalam hal ini diberikan konsesi selama 35 tahun dan diakui secara hukum sebagai pengelola lahan hutan sosial tersebut."Ini jelas sekali. Kita ingin memperjelas hak hukum bapak, ibu sekalian dalam mengelola hutan sosial yang kita berikan," ujarnya.
 
Dalam kesempatan tersebut, Presiden meminta para petani yang telah menerima konsesi pengelolaan hutan untuk benar-benar memanfaatkan lahan tersebut secara produktif.
"Kalau yang dapat petani, semakin banyak saya semakin senang. Tapi hati-hati, jangan misalnya dapat 10 hektare kemudian ditelantarkan. Hati-hati, saya juga bisa tegas. Yang gede saya cabut, yang kecil pun juga saya cabut kalau tidak produktif," tuturnya.
Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Rini Soemarno, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, dan Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru.(eas)
 

Entertaiment

Face Book Galleries

    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM- Perjalan pemeriksaan yang dilakukan Satgas Antimafia Bola Polri saat ini fokus...
    SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) - Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan kembali mengungkap inisial nama-nama artis...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Ditetapkan sampai 29 Januari 2019 untuk  kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT)...
...
    BALI(KORANRAKYAT.COM) Mundurnya Edy Rahmayadi membuat tongkat kepempinan PSSI sementara dipegang Joko...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Wakil Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Joko Driyono tak bisa...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM -         Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri meringkus seorang...
    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Penyidik Kejaksaan Negri Cimahi melakukan penyerahan tersangka M. Itoch Tohija...
    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Aksi pembuat berita bohong tentang Ijasah Presiden Jokowi atau Jokowi palsu...
    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM — Melalui proses yang panjang Tim Satgas Antimafia Bola bentukan Polri terus...

Ekonomi Makro

  •  

Malang Raya

Privalensi Stunting Di Kota

 

 

MALANG (KORANRAKYAT.COM) Prevalensi balita stunting

Read more

Rendra Bupati Malang Ditahan