Headline News

PLT PSSI jokdri Ditetapkan Tersangka 5 berkas diserahkan kejaksaan
Last Updated on Feb 15 2019

PLT PSSI jokdri Ditetapkan Tersangka 5 berkas diserahkan kejaksaan

JAKARTA,KORANRAKYAT, COM- Terkait dengan penyerahan 5 berkas perkara Satgas Anti Mafia Bola kepada Kejaksaan Agung sudah diterima dan sudah di diteliiti oleh 5 Jaksa satu berkas masing-masing.Semesters Polisi menetapkan ply Kevin PSSi Jokdri  sebagai  tersangka Jaksa Agung, M Prasetyo  kertika...
Jokowi Resmi Buka Tanwir Muhammadiyah ke- 51 di Bumi Rafflesia
Last Updated on Feb 15 2019

Jokowi Resmi Buka Tanwir Muhammadiyah ke- 51 di Bumi Rafflesia

  BENGKULU. (KORANRAKYAT.COM) – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, tiba di Bumi Raflesia Bengkulu, Jumat (15/2/2019) pagi, dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan. Kedatangan Jokowi dalam rangka membuka Tanwir Muhammadiyah ke- 51. Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraannya mengatakan...
Presiden Jokowidodo Tiba Dibengkulu Buka Tanwir Muhammadiyah
Last Updated on Feb 15 2019

Presiden Jokowidodo Tiba Dibengkulu Buka Tanwir Muhammadiyah

Presiden RI Joko Widodo Tiba di Bengkulu   BENGKULU. (KORANRAKYAT.COM) – Menggunakan pesawat kepresidenan, Presiden RI Joko Widodo tiba di Bandara Fatmawati Soekarno, Bengkulu, Jumat, 15/02/2019. Kedatangan Jokowi disambut langsung Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, yang saat ini sudah berada...
Sambutan  Bupati Malang  Pada  Rapat  Paripurna  DPRD Kabupaten  Malang
Last Updated on Feb 14 2019

Sambutan Bupati Malang Pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang

MALANG(KORANRAKYAT.COM)   Berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda”, dimana telah ditindaklanjuti melalui Program Pembentukan Perda Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPRD Kabupaten Malang Nomor: 188.4/46/KPTS/35.07.040/2019 tentang Program Pembentukan...
Sektor Pariwisata Diprediksi Mampu Mendulang Devisa Terbesar
Last Updated on Feb 14 2019

Sektor Pariwisata Diprediksi Mampu Mendulang Devisa Terbesar

  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Badan koordinasi kepariwisataan, di ketuai Wapres RI Jusuf Kalla  dengan  Anggota seluruh menteri dan menko  terkait. Menteri Pariwisata Arif Yahya mengatakan kegiatan pertemuan diadakan    tiga bulan sekali  3 bulan  sekali. sementara  wapres minta  diadakan...

World Today

Redaksi

Redaksi

Wednesday, 09 January 2019 00:27



JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo menginginkan adanya penyederhanaan manajemen dan sinkronisasi antarlembaga pemerintah terkait urusan transportasi. Persoalan tumpang tindih kewenangan menjadi hal yang hendak diperbaiki Presiden untuk membenahi pengelolaan transportasi di Jabodetabek.Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas mengenai pengelolaan transportasi Jabodetabek di Kantor Presiden, Jakarta, pada Selasa, 8 Januari 2019."Kita ingin agar ada penyederhanaan dalam manajemen yang ada sehingga semakin gampang dimulai dan dikerjakan (pengelolaan transportasi)," ucapnya.
          Kepala Negara mencontohkan tumpang tindih kewenangan itu salah satunya mengenai urusan pengelolaan jalan. Ke depannya, ia menginginkan agar pengelolaan moda-moda transportasi yang ada semuanya harus terkelola dengan baik."Sebagai contoh urusan jalan saja ada yang dimiliki oleh Kementerian PU, DKI, Banten, dan Jawa Barat yang semuanya itu kadang-kadang pengelolaannya tidak terpadu. Akibatnya, yang berkaitan dengan pemeliharaan, juga sering banyak yang saling menunggu," tuturnya.
         Selain itu, sebagaimana yang sering ia sampaikan, pembangunan moda transportasi massal yang saat ini sedang digalakkan diminta untuk saling terintegrasi satu dengan lainnya. Pembangunan tersebut belakangan ini memang diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan berbasis _transit oriented development_ yang mengintegrasikan sistem transit transportasi dan tata guna lahan untuk mengurangi mobilitas penduduk dan penggunaan kendaraan pribadi."Nanti kalau MRT dan LRT jadi, kereta bandara semua sudah siap, dan TransJakarta ada, masyarakat kita dorong untuk masuk ke transportasi massal yang telah kita siapkan ini sehingga mobil-mobil yang ada di jalanan betul-betul bisa berkurang secara besar-besaran," ucap Kepala Negara.
       Kemacetan yang menjadi permasalahan di megapolitan seperti Jakarta selama ini memang menimbulkan kerugian materi yang tak sedikit. Bappenas menyebut bahwa kerugian yang ditimbulkan itu mencapai Rp65 triliun per tahunnya."Saya hanya membayangkan hitungan Bappenas yang saya terima. Setiap tahun kita ini kehilangan kurang lebih Rp65 triliun di Jabodetabek gara-gara kemacetan. Ini kalau kita jadikan barang sudah jadi MRT dan LRT," ujar Presiden.
          Kepala Negara juga mengatakan, sudah saatnya bagi seluruh pihak untuk melakukan penataan. Persoalan kemacetan harus segera diatasi melalui penyediaan transportasi massal yang terintegrasi dan pengelolaan yang lebih baik."Enggak mungkin hal-hal seperti ini kita terus-teruskan. Kita harus berani memulai dan merancang agar semuanya itu bisa selesai sehingga yang Rp65 triliun itu betul-betul jadi barang, bukan jadi asap yang memenuhi kota," tandasnya.(eas)

Sunday, 06 January 2019 03:20

 
 
 
PONOROGO(KORANRAKYAT.COM) Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, pada Jumat, 4 Januari 2019, Presiden Joko Widodo menyerahkan 2.500 sertifikat kepada masyarakat setempat. Keseluruhan sertifikat itu mencakup tanah masyarakat seluas 2.012.142 meter persegi yang tersebar di enam kecamatan.
 
Presiden saat memberikan sambutan meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk merampungkan target penerbitan bagi 80 juta bidang tanah yang belum bersertifikat. Kepala Negara juga ingin agar masyarakat di Ponorogo dan di seluruh Indonesia dapat segera memiliki sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah yang dimiliki.
 
"Tadi Pak Menteri sampaikan di Ponorogo ini akan selesai di 2023. Yang janji Pak Menteri bukan saya. Pak Menteri itu nanti juga ngomong ke kantor BPN di bawahnya," ujarnya di alun-alun Kabupaten Ponorogo.
 
Sejumlah target sebelumnya memang telah ditetapkan Presiden untuk mengejar hal itu. Bahkan, pada tahun awal pelaksanaan program, Kepala Negara langsung melipatgandakan output tahunan BPN hingga 10 kali lipat dari biasanya, yakni mencapai 5 juta sertifikat per tahun.
 
Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden mencari tahu bagaimana cara kantor BPN mengupayakan hal itu. Sebelum acara berlangsung, BPMI menemui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo, Sugeng Muliosantoso, di lokasi acara.
 
"Yang jelas kaget. Sebelumnya enggak pernah kita dapat target sebanyak itu," ucapnya soal target pertama yang ditetapkan Presiden.
 
Ponorogo memiliki luas wilayah sekira 1.300 kilometer persegi. Dengan 21 kecamatan dan 307 desa yang ada di Kota Reog tersebut, BPN setempat melakukan pelayanan pertanahan bagi 636.487 bidang tanah yang ada.
 
Sugeng mengatakan, BPN Kabupaten Ponorogo biasanya hanya menerbitkan sertifikat bagi warganya sebanyak 200 hingga 300 per tahun. Tahun 2018 kemarin, daerahnya ditargetkan untuk dapat menerbitkan sertifikat bagi setidaknya 50.000 bidang tanah.
 
"Selama ini kita dapat paling 200-300 bidang. Tapi alhamdulillah dengan didukung SDM dan dukungan pemerintah daerah akhirnya bisa kita laksanakan," ucapnya.
 
Target tersebut nyatanya bisa direalisasikan BPN Ponorogo hingga sebanyak 54.000 sertifikat pada tahun lalu. Hal tersebut hanya dapat dicapai dengan pembenahan di banyak sisi.
 
BPN setempat mencoba untuk memanfaatkan perkembangan teknologi dalam pelayanannya. Otomatisasi input ribuan data yuridis pemegang hak yang sangat memudahkan para pegawai BPN dapat terwujud dengan penerapan teknologi.
 
"Kita pakai GhostMouse, aplikasi yang bisa membantu memasukkan data subjek hak untuk dimasukkan di data fisik. Jadi begitu data sudah masuk kita klik sudah langsung terhubung dengan data-data fisik (tanah). Karena prinsipnya data fisik dan yuridis harus dihubungkan," ujar Sugeng.
 
Namun, yang paling penting dalam upaya mereka mencapai target yang telah ditetapkan ialah dalam hal pola kerja kantor pertanahan. Secara garis besar, Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berupa percepatan penerbitan sertifikat tanah kepada masyarakat telah mengubah pola kerja BPN dalam melayani masyarakat di seluruh Indonesia.
 
"Kalau dulu sebelum PTSL masyarakat yang aktif (mengurus sertifikat), jadi kita hanya menunggu. Bedanya sekarang ini kita yang jemput bola," tuturnya.
 
BPN membentuk kelompok masyarakat (pokmas) yang terdiri atas elemen pemerintahan desa dan petugas BPN yang akan mengoordinasikan pendaftaran program tersebut secara massal di tiap kelurahan atau unit wilayah lainnya. Cara tersebut terasa lebih mudah dibanding bila warga yang dahulu harus mendatangi sendiri kantor BPN.
 
"Kalau masyarakat (dulu) enggak datang ya lama. Makanya dulu untuk 200 bidang tanah saja bisa lama (tercapainya)," ujarnya.
 
Untuk diketahui, target nasional yang ditetapkan Presiden Joko Widodo tiap tahunnya selalu meningkat. Namun, target-target tersebut berhasil terlampaui.
 
Tahun 2018 kemarin, target sebanyak 7 juta sertifikat bahkan jauh terlampaui hingga mencapai hampir 9,4 juta sertifikat yang telah terbit, tepatnya 9.315.006 sertifikat.
 
"Sembilan juta lembar sertifikat tanah terbit sepanjang tahun 2018 kemarin. Jumlah tepatnya 9.315.006 sertifikat! Ini jauh di atas target yang saya patok, tujuh juta sertifikat. Alhamdulillah," tulis Presiden dalam akun Instagramnya pada Jumat, 4 Januari 2019.
 
Sertifikat hak atas tanah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dengan begitu, di tahun-tahun mendatang, permasalahan soal sengketa tanah kian berkurang atau kita harapkan dapat menghilang sama sekali.
t*
 
PONOROGO(KORANRAKYAT.COM) Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, pada Jumat, 4 Januari 2019, Presiden Joko Widodo menyerahkan 2.500 sertifikat kepada masyarakat setempat. Keseluruhan sertifikat itu mencakup tanah masyarakat seluas 2.012.142 meter persegi yang tersebar di enam kecamatan.
 
Presiden saat memberikan sambutan meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk merampungkan target penerbitan bagi 80 juta bidang tanah yang belum bersertifikat. Kepala Negara juga ingin agar masyarakat di Ponorogo dan di seluruh Indonesia dapat segera memiliki sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah yang dimiliki.
 
"Tadi Pak Menteri sampaikan di Ponorogo ini akan selesai di 2023. Yang janji Pak Menteri bukan saya. Pak Menteri itu nanti juga ngomong ke kantor BPN di bawahnya," ujarnya di alun-alun Kabupaten Ponorogo.
 
Sejumlah target sebelumnya memang telah ditetapkan Presiden untuk mengejar hal itu. Bahkan, pada tahun awal pelaksanaan program, Kepala Negara langsung melipatgandakan output tahunan BPN hingga 10 kali lipat dari biasanya, yakni mencapai 5 juta sertifikat per tahun.
 
Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden mencari tahu bagaimana cara kantor BPN mengupayakan hal itu. Sebelum acara berlangsung, BPMI menemui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo, Sugeng Muliosantoso, di lokasi acara.
 
"Yang jelas kaget. Sebelumnya enggak pernah kita dapat target sebanyak itu," ucapnya soal target pertama yang ditetapkan Presiden.
 
Ponorogo memiliki luas wilayah sekira 1.300 kilometer persegi. Dengan 21 kecamatan dan 307 desa yang ada di Kota Reog tersebut, BPN setempat melakukan pelayanan pertanahan bagi 636.487 bidang tanah yang ada.
 
Sugeng mengatakan, BPN Kabupaten Ponorogo biasanya hanya menerbitkan sertifikat bagi warganya sebanyak 200 hingga 300 per tahun. Tahun 2018 kemarin, daerahnya ditargetkan untuk dapat menerbitkan sertifikat bagi setidaknya 50.000 bidang tanah.
 
"Selama ini kita dapat paling 200-300 bidang. Tapi alhamdulillah dengan didukung SDM dan dukungan pemerintah daerah akhirnya bisa kita laksanakan," ucapnya.
 
Target tersebut nyatanya bisa direalisasikan BPN Ponorogo hingga sebanyak 54.000 sertifikat pada tahun lalu. Hal tersebut hanya dapat dicapai dengan pembenahan di banyak sisi.
 
BPN setempat mencoba untuk memanfaatkan perkembangan teknologi dalam pelayanannya. Otomatisasi input ribuan data yuridis pemegang hak yang sangat memudahkan para pegawai BPN dapat terwujud dengan penerapan teknologi.
 
"Kita pakai GhostMouse, aplikasi yang bisa membantu memasukkan data subjek hak untuk dimasukkan di data fisik. Jadi begitu data sudah masuk kita klik sudah langsung terhubung dengan data-data fisik (tanah). Karena prinsipnya data fisik dan yuridis harus dihubungkan," ujar Sugeng.
 
Namun, yang paling penting dalam upaya mereka mencapai target yang telah ditetapkan ialah dalam hal pola kerja kantor pertanahan. Secara garis besar, Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berupa percepatan penerbitan sertifikat tanah kepada masyarakat telah mengubah pola kerja BPN dalam melayani masyarakat di seluruh Indonesia.
 
"Kalau dulu sebelum PTSL masyarakat yang aktif (mengurus sertifikat), jadi kita hanya menunggu. Bedanya sekarang ini kita yang jemput bola," tuturnya.
 
BPN membentuk kelompok masyarakat (pokmas) yang terdiri atas elemen pemerintahan desa dan petugas BPN yang akan mengoordinasikan pendaftaran program tersebut secara massal di tiap kelurahan atau unit wilayah lainnya. Cara tersebut terasa lebih mudah dibanding bila warga yang dahulu harus mendatangi sendiri kantor BPN.
 
"Kalau masyarakat (dulu) enggak datang ya lama. Makanya dulu untuk 200 bidang tanah saja bisa lama (tercapainya)," ujarnya.
 
Untuk diketahui, target nasional yang ditetapkan Presiden Joko Widodo tiap tahunnya selalu meningkat. Namun, target-target tersebut berhasil terlampaui.
 
Tahun 2018 kemarin, target sebanyak 7 juta sertifikat bahkan jauh terlampaui hingga mencapai hampir 9,4 juta sertifikat yang telah terbit, tepatnya 9.315.006 sertifikat.
 
"Sembilan juta lembar sertifikat tanah terbit sepanjang tahun 2018 kemarin. Jumlah tepatnya 9.315.006 sertifikat! Ini jauh di atas target yang saya patok, tujuh juta sertifikat. Alhamdulillah," tulis Presiden dalam akun Instagramnya pada Jumat, 4 Januari 2019.
 
Sertifikat hak atas tanah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dengan begitu, di tahun-tahun mendatang, permasalahan soal sengketa tanah kian berkurang atau kita harapkan dapat menghilang sama sekali.(sul/eas)
Saturday, 05 January 2019 00:18

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Adanya tudingan pengerebekan  rumah wakil sekretaris  Jenderal Partai Demokrat (PD) Andi Arief itu dibantah, pasalnya rumah itu sudah di jual  sejak tahun 2014. Kehadiran Polisi hanya ingin melihat pasalnya itu sudah viral di Medsos. 

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri, di Jakarta Selatan, Jumat (4/1)2019 mengatakan rumah tersebut bukan milik Andi Arief lantaran sudah dijual pada tahun 2014. “Enggak masuk akal juga rumah (yang sudah dijual) tahun 2014 kok digrebek, ngapain digerebek,” ujarnya. 

 Selanjutmya, Dedi menegaskan  kehadiran polisi sempat ke rumah yang terletak di Kedaton, Bandar Lampung tersebut." Kedatangan tersebut karena isu penggerebekan viral di media sosial," tegasnya.. 

Untuk itu, Dedi menjelaskan hanya ingin memastikan, petugas ke rumah tersebut untuk mengecek isu penggerebekan. "Bukan penggerebekan. Setelah ramai di viral dicek sama petugas di sana, benar enggak rumah Pak Andi Arief, bukan ternyata rumahnya sudah dijual 2014. Itu mengecek memastikan, karena ramai di media sosial," jelasnya. 

Lebih lanjut, Dedi merici  petugas yang datang berasal dari Polres Bandar Lampung, bukan dari Polda Lampung. Andi Arief lewat twitnya di Twitter mengaku rumahnya yang berada di Lampung digeruduk.“Rumah saya di Lampung digeruduk dua mobil Polda mengaku cyber,” cuit Andi dalam akun media sosial Twitter @AndiArief_pada Jumat (4/1/2019)," rincinya. 

," Dedi membeberkan Politisi Demokrat ini pun meminta bantuan pada Kapolri agar tidak melakukan hal tersebut.' Pasalnya,Andi Arief mengatakan dirinya akan bersedia hadir apabila dipanggil polisi.“Pak Kapolri, apa salah saya. Saya akan hadir secara baik-baik kalau saya diperlukan. Pak Kapolri, jangan kejam terhadap rakyat.Salah saya apa, kicau Andi," bebernya. (vk)

 

Saturday, 05 January 2019 00:11

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM — Terkait dengan viralnya penyebaran berita bohong atau hoax tentangan tujuh kontainer surat suara tercoblos masuk pelabuhan Rabu(3/1)2019  ternyata polsi terus menalami dan melelusurinya dan berhasi mengamankan dua orang HY dimanakna di Bogor dan LS diamankan di Balikpapan.    

          Kepala Biro Penerangan Masyrakat Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (4/1)2019 mengatakan kepolisian telah mengamankan dua orang yang diduga membuat viral penyebaran berita bohong atau hoaks tujuh kontainer surat suara tercoblos. Satu orang diamankan di Bogor dengan inisial HY dan satu diamankan lagi di Balikpapan inisial LS. “Saat ini sudah diamankan dua orangmlau, yaitu di Bogor sama di Balikpapan,” ujarnya  

           Selanjutnya, Dedi menegaskan HY dan LS berperan menerima konten kemudian ikut memviralkan hoaks itu. “Dua orang ini yang ter-mapping oleh tim siber yang aktif memviralkan, baik ke media sosial maupun ke WA grup. WA grup ini salah satunya juga ada bukti yang diserahkan oleh ketua KPU,” tegasnya. 

       Untuk itu, Dedi  menjelaskan  terhadap keduanya belum dilakukan penahanan. Pasalnya  Penyidik masih mendalami sejumlah keterangan dari mereka.  

“Kepada dua orang tersebut dari penyidik siber Bareskrim (Polri) tidak dilakukan penahanan, tapi dilakukan pendalaman terhadap keterangan-keterangan yang disampaikan kepada penyidik,” jelasnya. 

        Seiring dengan itu,  kata Dedi merinci penyidik sudah melakukan identifikasi siapa yang pertama kali memuat hoaks soal tujuh kontainer surat suara di media sosial. “Ini yang sedang dikerjakan dan didalami oleh penyidik,” rincinya. 

        Lebih lanjut,  Dedi menandsakan dalam waktu dekat penyidik juga akan memanggil saksi ahli. Saksi ahli itu yakni saksi ahli hukum pidana, ahli bahasa, dan ahli Informasi dan Teknologi (ITE). “(Pemanggilan saksi ahli) biar lebih mengerucut konstruksi hukumnya dalam rangka untuk menentukan siapa tersangka yang membuat kemudian memviralkan ke media sosial. Itu yang akan dikejar penyidik,” tandasnya.(vk)  

   

 

Saturday, 05 January 2019 00:04

 

 

BENGKULU, (KORANRAKYAT.COM)  - Beberapa group WhatsAap mitra humas di Bengkulu menjadi heboh oleh pemberitaan media online dengan berbagai macam judul berita terkait laporan dari Lentera Kedaulatan Rakyat (Lekra) terhadap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah ke Bareskrim Polri pada Jumat 4 Januari 2018.

          Dalam laporannya, Lekra Bengkulu menduga adanya penyalahgunaan wewenang terkait upah pungut pajak dan retribusi di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Bengkulu yang dilakukan oleh Gubernur Bengkulu.

         Sementara itu, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah saat dihubungi via WhatsAap untuk dimintai tanggapannya mengatakan bahwa upah pungut pajak itu dibayarkan sesuai undang-undang dari Januari – Desember, sesuai dengan capaian target yang ditetapkan.

        “Dibayarkan setiap 3 bulan sekali, berlaku untuk seluruh Kepala Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati/Wabub dan Walikota/Wawali seluruh Indonesia,” jelas Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah melalui pesan WhatsApp.

       Contoh, sambung Rohidin, untuk triwulan terakhir 2018 akan dibayarkan sekitar bulan Maret 2019 nanti.“Jadi penetapan itu sudah mengikuti aturan undang-undang. Ketentuan dengan pola seperti ini berlaku diseluruh Indonesia dan sudah berjalan dari tahun ke tahun,” ujarnya.

        Soal SK Gubernur Bengkulu yang dikeluarkan? Rohidin menjawab, “SK yang kita tetapkan tahun 2018 untuk bulan Oktober – Desember, bayarnya tahun depan 2019. Selalu begitu sambung menyambung, ini bukan honor,” paparnya.

          Terkait laporan Lekra? lanjut Rohidin, “mengingatkan saya untuk lebih hati-hati. Kontrol dari masyarakat begitu baik untuk kemajuan Bengkulu,” pungkasnya. (1nd)

Thursday, 03 January 2019 23:47

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM-  Pelanggaran Pemilu  yang diterima Gakumdu ada 144 kasus dan sudah 110 dilakukan asesment dan analisa tindak Pidana Pemilu. Ada 44 yang masuk dalam tindak Pidana Pemilu yang diteruskan ke Polri, 

             Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Brigjned Pol Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri,KMIA (3/1)2019 mengatakan dari  Gakumdu sampai dengan Kamis 29 Desember 2018 sampai 3 Januari 2019 Laporan dan temuan sejumlah 144 peristiwa. "Dari 144 Peristiwa 110 sudah dilakukan esesment dan alnalisa bukan merupakan tindak Pidana Pemilu. 44 sudah diverifikasi ,ada tindak Pidana Pemilu yang diteruskan ke Polri. Dari 34  Tindak Pidana yangdapat saya rinci 26 perkara sudah masuk ke tahap 2 kemudian 3 perkara di SP3 ,5 Perkara dalam sidik," ujarnya.

           Selanjutnya, Dedi menegaskan Adapun untuk tindak pidana sebagian besar adalah kasus pemalsuan disentra Gakumdu Kalsel 1 kasus, Boalemo 4 kasus, Gorontalo ,Banggai, Kepulauan dan Banggai laut, itu ada 7 kasus , dan Gakumdu Sultra 1 kasus. "Kemudian  untuk Kampanye diluar jadwal ada 3 perkara  yaitu disentra Gakumdu Pusat ditangani di Jakarta , Serta Gakumdu Pekalongan dan di Maluku Utara," tegasnya.. 

          Untuk itu, Dedi menjelaskan  Punyerahkan salinan DPT Parpol   1 Perkara di tangani Gakumdu Bogor. Money Politik ada 7 perkara ditangani sentra Gakumdu  Jakarta Timur, Kabupaten Semarang Jakarta  Pusat,Gorontalo,Cianjur dan Kota Singkawang. "Tindakan atau keputusan yang merugikan salah satu pasangan calon 5 perkara ditangani Takalar, Mamuju Utara, Mojokerto, Banjar Negara dan Buton,"jelasnya.

                Lebih lanjut, Dedi merinci Kemudian penghinaan kepada peserta pemilu satu perkra ditangani di Solok kampanye dengan melibatkan pihak yang dilarang satu perkara ditangani di kabupaten Bima .Akhir kampanye di tempat ibadah, Pendidikan 1 Perkara di tangani di kota Palu." Pemalsuan dokumen persyarat caleg berupa SKCK, Isi SKCK. kalau sudah ditangani sudah di serahkan ke JPU," rincinya.. 

 

         Menyinggung SP3, Dedi menandaskan SP3  tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada peserta tetap pemilih Pemilu Itu adalah angggota Kabupaten Bogor. SP3 tidak cukup bukti . Kampanye dilur jadwal oleh partai PSI dengan cara  memasang iklan di Media cetak atau Surat kabar. dI Jakarta. Bukan Pidana Pemilu di SP3 dari keterangan saksi ahli penelenggara Pemilu dan ahli bahasa. Tidak cukup bukti SP3. "Kemudian SP3 terakhir adalah  pemalsuan dokumen dukungan. Persyaratan calon Legislatif atau DPD itu dilakukan Sultra di SP3, " tandasnya.. (vk) 

Thursday, 03 January 2019 23:41

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Proses pemeriksaan Mafia Skor Bola terus berlanjut kini giliran Direktur Keuangan PT LBI dan saksi Ahli hukum Pidana dan semua mengarah pada liga 3 pasalnya  ada sejumlah barang bukti yang berhasil di kumpulkan. Sesuai data sudah ada 267 laporan pengaduan masyarakat masih dalam penyelidikan.

 

        Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Brigjend Pol Dedi Prasetyo mengatakan pemeriksaan untuk Satgas Mafia Bola hari ini sedang diminta keterangan atas nama Sdr. M Risa Andi Wijaya , dia sebagai Direktur Keuangan PT LBI . "Kemudian  juga dari Satgas memeriksa ada saksi ahli hukum Pidana yang terkait masalah konstruksi hukum pelanggaran yng dilakukan oleh orang-peorang yang terlibat pengaturan skor dalam sebuah liga khususnya liga 3 dulu," ujarnya. 

         Selanjutnya, Dedi menegaskan  Ini perlu disampaikan kepada reka-rekan . Kemudian dari tim hari ini masih juga mendalami laporan-laporan aduan dari masyarakat yang total sampai hari ini sdah masuk 267 laporan pengaduan dari masyarakat .Dari 267 laporan masyarakat kemarin sudah ada 47 laporan yang layak ditingkatkan menjadi penyelidikan. Hari ini tambah 3  laporan lagi dan sudah ada 50 laporan yang oleh penyidik nanti akan dilakukan  verifikasi  dan klarifikasi  serta ditingkatkan menjadi investigasi."Oleh para pihak kompeten baik itu wasit, kemudian pemain kemudian club pihak-pihak lain akan diminta kla klarifikasi. I dan verifikas. Ini karena tingkatnya masih ada penyelidikan,"tegasnya

          Dedi menjelaskan  kalau diketemukan alat bukti yang cukup nanti akan ditingkatkan penyidikan. Kalau dalam penyelidikan Polri menggunakan pendekatan sifat persuasif artinya kita mengundang dulu ya untuk dapat hadir memberikan klarifikasi dan  verifikasi."Tidak ada dan belum ada projustia. Tapi nanti kalau sudah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan maka panggilan yang dilayang oleh penyidik itu projustisia.Artinya akalau sudah di panggil dua kali tanpa alasan cukup alasn yang tidak bisa dipertangung jawabkan," jelasnya.

         Lebih lanjut, Dedi mengungkapkan Maka yang ketiga penyidik  memilki hak untuk melakukan penyembutan terhadap orang yang sudah dipanggil 2 kali tersebut . Ini saya sampaikan , seperti contohnya langsung saya sampaikan  Pak Hidayat sudah diundang dua kali ini belum ditingkatkan statusnya penyidikan,"apabila nanti dalam penyidikan yang bersangkutan tidak hadir dua kali penyidikan mempunyai kewenangan melakukan penjemputan. ini penting kita harus sama-sama memiliki komitmen yang sama dalam rangka untuk membangun persepak bolaan di indonesia   untuk membangun yang jauh atau bebas mafia pengaturan skor itu,"ungkapnya.

         Menyingung Hidayat tak hadir, Dedi mengakui engga hadir, ini undangan dan kita sudah mengudang dua kali belum terverifikasi sampai dengan hari ini. Engga apa-apa.  tidak ada verifikasi. tidak ada konfirmasi lebih lanjut. Pada hal kita sudah persuasif , Ibu sekjend saja hadir. Ibu sekjend nanti akan memberikan keterangan memberikan data dan memverifikasi juga tambahan-tembahan yang sudah diberikan pada minggu yang lalu " Ibu Sekjend juga berkomitmen pak akan hadir lagi    untuk diminta keterangan sekaligus sata-data yang dibutuhkan  Satgas anti mafia bola dalam rangka untuk memperjelas dan membuat terang menderang  kepada pengungkapan    kasus mafia bola atau untuk pengaturan skor  dalam liga tersebut," akunya.

        Lebih jauh, Dedi membeberkan dibedahkan , jadi untuk satgas penyidikan yang ada di Tipikor itu banyak dia melakukan penyidikan dahulu nanti kalau dari penyidikan dianalisa oleh Satgas ini layak ditingaktkan"Sehingga penyidikan langsung Sub Satgas yang ada di Polda Metro running seperti pengungkapan 4 tersangka itu dan itu input pemeriksaan awal dulu  dari subsatgas penyidikan.Cukup  Alat buktinya Satgas penyidikan  langsung melakukan penegakan hukum," bebernya

          Menyinggung dari 4 tersangka liga 3 dan Liga 2. Kenapa Polisi memfokuskan dulu liga 3, Dedi menandaskan pada umum Liga 3 sebagai pintu masuk untuk membongkar seluruh jaringan mafia macht ticing ini didalam semua liga. ya   fokus dari Sargas ini masuk secara tepat adalah  di liga 3 karena alat buktinya sudah cukup di liga 3 untuk membongkar macht ticing di liga 3 tersebut." Tidak menutup   kemungkinan tersangaka yang sudah diaman kan saat ini  dan tidak menutupkan kemungkinan bertambah antara saksi ,data dan fakta dan alat bukti yang dimiliki oleh ditingkatkan nanti, baik di liga dua,liga satu maupun pertandingan sifatny a internasional.  semua dalam analisa dari Satgas punya time line juga ,punya target-target tertentu juga yang sudah ditetapkan ya. Liga 3 sampai disini dan terus akan dikembangkan pada pemiksaan-pemeriksan selanjutnya,'ujarnya. (vk)

 

 

Thursday, 03 January 2019 23:30

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Ada 7 Kontainer berisikan kertas suara masuk melalui Pelabuhan Tanjung Priok ,Rabu (2/1)2109 itu ternyata berita hoax yang diviralkan oleh sekelompok orang. Ketika di Cek 7 kontaier tidak ada dan kertas suara saja tidak ada.  Berita Hoax akan dilaporkan ke Bareskrim.

          Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Brigjend Pol  Dedi Prasetyo  di Mabes Polri, Kamis(3/1) 2019 mengatalan  7 kontainer sempat diviralkan oleh akunt tertentu dan   tadi saya rapat di Sekneg salah satunya membahas isu tersebut dimana isu tersebut  sudah Isu itu sudah diklarifikasi itu adalah berita Hoax." Rencana hari ini Ketua KPU akan melaporkan ke Bareskrim dengan membawa data-data pendukung terkait dengan menyangkut   isu Hoax tersebut," ujarnya.

         Selanjutnya, Dedi menegaskan pada masyarakat bahwa sangat rawan  berita-berita Hoax ,sudah menjadi tren karena sebaran berita Hoax bisa mengalahkan logika masyarakat ."kenapa demikian bisa mengalahkan  semakin banyaknya berita Hoax yang ada di  media sosial bahkan itu sudah diklarifikasi  Wa  group membuat masyarakat menjadi enggan klarifikasi cek sumber yang  kredibel atau tidak , mereka langsung dengan istilahnya mengunakan  logika sindkat langsung mencoba untuk mempercayai berita-berita  yang jelas-jelas sumbernya itu tidak bisa diklarifikasi dan tidak bisa dikonfirmasi," tegasnya

          Dedi menjelaskan Kita berharap pada masyarakat untuk betul-betul semakin cerdas di dalam menerima informasi baik itu berupa visual baik itu berupa naras ataupun melalui foto dan gambar. Apa bila sumbernya tidak kredibel,sumbernya juga tidak bisa klarifikasi dan dikonfirmasi itu 100 persen adalah Hoax."Kalau masih ragu-ragu silakan bertanya pada aparat kepolisian terdekat nanti aparat kepolisian mencoba sumber tersebut mengklarifikasi dan mengkonfimasi," jelasnya

          Lebih jauh, Dedi merinci Apabila ada berita Hoax ,tadi  dari Kementerian Kominfo sudah menyampaikan dalam rapat tadi untuk segera kementerian terkait yang mengetahui sumber berita itu berita Hoax   langsung memberikan stempel Hoax  dengan tanda  Hoax warna merah. Nanti dari Kementerian Kominfo akan melakukan tak down terhadap akunt yang menyebarkan berita Hoax tersebut,' rincinya.

          Seiring dengan itu, Dedi  membeberkan dan apabila suatu peristiwa pelanggaran hukum nanti dari Direktorat Cyber  Bareskrim akan melakukan upaya penegakan hukum.  Apabila berita-berita tersebut membuat gaduh baik di Media Sosial dan di Masyarakat."Kita akan menerapkan Undang-undang No. 1 tahun 1946 pasal 14 dan 15 ancaman hukuman 3 tahun dan bisa juga kita terapkan bahwa barang siapa yang mengtransmisikan baik itu berupa tulisan atau narasi , foto atau video yang tidak sesuai fakta maka  kita kenakan Undang-undang ITE. Ancaman hukuman 5 tahun dapat didenda Rp 1 Miliar," bebernya.

        Dedi mengungkapkan Itu tidak menutup kemungkinan dari laporan Ketua KPU dan data-data nanti yang akan diikutkan  dalam laporan tersebut ya nanti penyidik nanti akan menganalisa mengasesment kalau itu merupaka fakta hukum pijakan kita adalah dari fakta hukum  untuk membangun konstruksi hukumnya .Akan diterapkan pasal apa dia nanti."Ya dalam penegakan hukum penyidik Polri selaku menerapkan asas cuality the  Low artinya setiap warga negara memilki persamaan hak dimuka hukum, " ungkapnya.

 

           Apakah menunggu laporan dulu baru memanggil, Dedi mengakui  dari itu lebih konkritnya menunggu laporan karena didukung oleh fakta dan data  dan KPU mengikut sertakan itu fakta dan data-data di miliki oleh KPU. KPU sudah menjelaskan bahwa sampai dengan hari ini KPU belum melakukan proses pencetakan Surat Suara. Jadi tidak sangat logis apabila isu tersebut disebarkan media sosial seolah-olah sudah ada cetakan surat suara yang dilakukan oleh KPU. Pada hal itu belum dilakukan oleh KPU. KPU akan mengklarifikasi itu  tersebut dengan data dan fakta yang di miliki oleh KPU."Nah KPU sudah memiliki data-data ini.dan fakta-fakta ini bahwa progresnya ada time line. Bulan ini apa targetnya  Bulan depan apa tergetnya,.Pendistribusian logistik kapan dilakukan, sangat jelas tahapan sesuai dengan pentahap pemilu yang sudah dibuat oleh KPU," akunya.

             Apakah dari laporan KPU akan mendatangi TKP tersbut di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, Dedi menandaskan tidak ada, itu tidak ada. Seperti  kontener-kontener biasa tetapi tidak ada . Dari bagian yang menerima dan bagian bertanggung jawab gudang  di kontener tidak ada menyebutkan. " Jangan sampai fakta-fakta diputar balikan yang sebenar tidak ada kemudian dibuat satu fakta baru  seolah-olah itu ada ternyata itu Hoax semuanya. Ini sangat mengganggu logika berfikir masyarakat,  " tandasnya.

 

               Kalau untuk masyarakat mau memastikan sebuah tulisan,atau gambar, Dedi menambahkam Boleh itu bisa bertanya Divisi  Humas  24 jam, ya untuk melayani setiap pertanyaan masyarak"at, Makanya Divisi Humas maupun melalui face book , Twiter, Istagram akan melayani pengaduan masyarakat  kita akan terus memberikan riterasi-riterasi secara digital dan pencerahan edukasi kepada masyarakat sebuah peristiwa dan sebuah informasi yang membuat masyarakat ragu-ragu  Silakan," tambahnya.(vk) 

Tuesday, 01 January 2019 00:55

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM-  Adanya  ancaman Kelompok Bersenjata melakukan penembakan di Nduga menelan korban 19 orang  dan 1 anggota TNI, sebenarnya untuk memacing adanya  perlawanan keras sehingga bisa menjadi isu Nasional maupun  Internasional ada pelanggaran HAM, Ini terjadi karena tidak adanya  kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat  didaerah pegunungan Nduga.

          Oleh karenanya    pembangunan jembatan oleh PT Istaka Karya dan sesuai perintah Presiden bersikeras membangun Trans Papua sehingga masyarakat dapat memiliki kesejahteraan ekonomi.Kapolri, Jenderal Tito Karnavian  di acara rilis  Tahunan di Mabes Polri, Kamis(27/12)2018 mengatakan Nduga  adalah kelompok bersenjata disana pimpinannya Tegianus Togoya mereka pada waktu itu kelompok lama ada peristiwa paduma dulu itu bagian dari Nduga." Nduga ibukotanya di Kenyam. Ini gangguan utana pada Pilkada lalu mereka menguasai daerah Kenyam ketika   ada pesawat akan turun lagi pesawat sipil sehingga kita merespon pasukan Polri dan TNI terjadi kontak senjata disana ada anggota kita yang terluka dan ada mereka ada yang meninggal," ujarnya. 

        Selanjutnya, Tito menegaskan setelah Kenyam kita yang   kuasai Polri TNI operasi  dari gunung  ke gunung  , dari bukit ke bukit dan hutan ke hutan terakhir terdeteksi mereka ada di daerah Iggi ,  

         Kelompok mereka bergerak terus mengganggu  pembangunan do nduga yang dilaksanakan  PT Istaka karya, sebetulnya  PT  membangun sudah sosialisasi ke   tokoh masyarakat setempat.  "Tetapi karena tanggal 1 Desember hari penting bagi kelompok  ini karena bagi mereka hari Deklarasi kemerdekaan.  Mereka melakukan aksi paling ringan pengibaran bendera tetapi paling tidak kalau bisa menyerang, kalau bisa yang diserang Polri TNI," tegasnya.

        Untuk itu, Tito menjelaskan   engga bisa pendatang itu lah tujuannya mengeksploitasi sehingga menjadi isu nasional maupun  Internasional. Mereka berhasil menjadi isu nasional dan Internasional kadang-kadang kita ikut genderang mereka sehingga menjadi isu nasional dan isu internasional itu lah tujuannya. "Setelah itu kemana dialog ,syukur lah kalau melibatkan pihak ketiga itu tujuannya. menghadapi tujuan seperti ini kita jangan ikut genderang mereka yang kita lakukan tetaplah langkah-langkah penegakan hukum secara terbatas tetapi proses pembangunan harus jalan terus," jelasnya.

         Tito katakan  Kita lihat yang terjadi kekerasan ini ada digunung diantara Nduga ini kan satu barisan,wamena, Pucak jaya, Lani Jaya, Jelimo, Kabupaten Punjak, Mambro Tengah, itu daerah gunung masih ada kelompok bersenjata. Namanya kelompok pegunungan Tengah bagian barat itu ada 4 kabupaten Dengai Donggai, Paniai dan Puncak jaya. "Kita afal betul siapa saja kelompok-kelompok itu dimana. Otletnya untuk melakukan penegakan hukum mereka kalau kita lakukan penindakan keras akar masalah utamanya. Kalau teman-teman dari Papua berbeda, Kalau saya akar masalah utama Kesejateraan  di daerah lain kenapa tidak di kepala Burung sudah maju kenapa tidak," rincinya. 

          Lebih lanjut, Tito membeberkan  dulu gerakan kemerdekaan paling kuat muncul di Manukuari, sekarang Manukuari  tran sudah bagus. Biak Seruni tidak dan dulunya banyak gerakan kemerdekaan sekarang tidak ada karena kesejahteran meningkat.. "Problema yang  ditengah Pegunungan mereka adalah ekonomi. Karena  terisolasi hanya pesawat udara yang bisa masuk kesana. Oleh karena itu Presiden berkeras untuk membangun trans Papua yang bisa mengkonek seluruh papua melintasi pegunungan ini.Sehingga logisitk biaya ekonomi akan  menjadi rendah. Bayangin satu bungkus idomie berapa Rp 5000 disana bisa menjadi Rp 50.000. Sementara Semen di Jawa Rp 70.000 disana Rp 1,5 Juta," bebernya.

            Oleh karena itu, Tito mengakui Trans Papua maka akan murah. Persoalannya kenapa diserang kenapa tanggal 1 Desember untuk memancing  targetnya bagaimana ini bisa menjadi isu Nasional dan Isu Internasional setelah itu digoreng sehingga kemerdekaannya keluar. Dalam rangka untuk membaut gerakan itu aktif.  dan"Yang ketiga adalah memancing terjadi aksi eksesif.akibat tindakan balasan dari pemerintah.aksi eksesif ini nanti buat gorengan baru pelanggaran HAM oleh pemerintah Indonesia.tujuan kesana oleh karena itu kita memang kita harus menarik benang di dalam tepung tidak boleh bertindak emosional kita lakukan langkah-langkah penegakan hukum  terbatas persoalannya adalah medan yang berat, hutan yang lebat,gunung yang tinggi ".Tito kunya

          Tito mengungkapkan tapi khusus Natal dan Tahun baru  saya perintahkan Jajaran Polri Coling Down  adalah gencatan Senjata karana Natal dan Tahun Baru itu masyarakat disana sangat menghargai gereja , kalau Natal dan Tahun Baru sama-sama tidak boleh main. Saya kira begitu, Selama disana tidak ribut jangan disini kejar-kejar  kalau selesai tahun baru karena sensitif kalau Natal dan tahun baru dilakukan operasi langkah penegakan hukum yang keras." Apalagi ada korban mudah sekali  digoreng.  Yang kita lakukan sekarang adalah kita tetap melakukan langkah pendekatan kepada tokoh masyarakat seperti disana ada Natal bersama jadi aksi terorisme integensi itu didalam dikenal dalam ilmu strategi adalah perang merebut simpati publik. Siapa yang mampu merebut simpati .publik disana dan kelompok ini ada tapi lama-lama akan menghilang sendiri," ungkapnya. 

          Tito  menandaskan sebaliknya kalau kita bertindak keras kita akan menang tetapi kita akan berbahaya kalah dengan menunjukan  power yang kita lakukan adalah seolah kita kalah dilapangan. "Publik memberikan simpati kepada kita.itu Startegi besarnya. Intinya  trans papua yang  dibangun itu kasih orang membangun jembatan untuk kepentingan masyarakat Papua. Ini mereka kejam terus  mau disebutkan apa juga pengunaan kekerasan tidak bisa di toleransi. Ada perang propaganda sekarang. Sadar engga sadar perang propaganda itu," tandasnya.(vk)

Tuesday, 01 January 2019 00:35
BENGKULU (KORANRAKYAT.COM) – Menindaklajuti surat peringatan penutupan Aleksis’X yang dikeluarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu melalui Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, Sabtu (29/12/2018) pukul 23.05 WIB, Pemkot bersama Polres Bengkulu dan Satpol PP Kota, menyegel salah satu tempat hiburan malam dekat Makan Pahlawan di Pagar Dewa tersebut.
 
Penyegelan Aleksis’X dipimpin langsung Wakil Walikota Bengkulu, Dedy Wahyudi. “Malam ini kita segel. Jadi setelah penyegelan ini, tidak ada lagi aktivitas di sini (Aleksis’X, red),” tegas Dedy.
 
Lanjut Dedy, Senin (31/12/2018) depan, izin Aleksis’X secara resmi dicabut. Secara tegas Dedy menyatakan semua tempat hiburan yang menyalahi aturan, akan ditutup.
 
saat tim Pemkot, Polres dan Satpol PP datang, kondisi Aleksis’X dalam keadaan tutup. Tak ada aktivitas terpantau di tempat hiburan tersebut.
 
Disampaikan Dedy, Pemkot Bengkulu meminta kepada perangkat RT, RW dan tokoh adat setempat, untuk ikut serta memantau kegiatan yang melanggar norma agama, “Juga yang melanggar norma adat dan undang-undang yang berlaku,” harap Dedy. (1n)

Entertaiment

Face Book Galleries

JAKARTA,KORANRAKYAT, COM- Terkait dengan penyerahan 5 berkas perkara Satgas Anti Mafia Bola kepada Kejaksaan Agung...
  BENGKULU. (KORANRAKYAT.COM) – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, tiba di Bumi Raflesia Bengkulu, Jumat...
Presiden RI Joko Widodo Tiba di Bengkulu   BENGKULU. (KORANRAKYAT.COM) – Menggunakan pesawat kepresidenan,...
MALANG(KORANRAKYAT.COM)   Berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda”, dimana telah ditindaklanjuti...
  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Badan koordinasi kepariwisataan, di ketuai Wapres RI Jusuf Kalla  dengan  Anggota seluruh...
  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo melantik Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak sebagai...
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga mampu membawa masyarakt akan kesadaran...
  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo dalam acara pembukaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Tahun...
  JAKARTA (KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap pertama...
            JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Tiga hal utama yang harus dimiliki generasi muda sekarang ini adalah...

Ekonomi Makro

  •  



      JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Badan koordinasi kepariwisataan, di ketuai Wapres RI Jusuf Kalla 

     
  •  

Malang Raya

Sambutan Bupati Malang Pada

MALANG(KORANRAKYAT.COM)   Berdasarkan skala prioritas

Read more

Rendra Bupati Malang Ditahan