Headline News

Diperiksa Dugaan Korupsi Pembelian Batu Bara 400 Hektare
Last Updated on Jul 16 2019

Diperiksa Dugaan Korupsi Pembelian Batu Bara 400 Hektare

    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM- Pross pemeriksa kasus dugaan Tindak Pidana koruopsi pembelian lahan Batu Bara seluas 400 HA dan status ijinnya PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT. Indonesia Coal Resources anak perusah aan PT Antam,akhinrnya diperiksa dua saksi yiatu Ir Harry Andria Kepala...
Rapat Paripurna Istimewa HUT Ke- 11 Kabupaten Bengkulu Tengah.
Last Updated on Jul 16 2019

Rapat Paripurna Istimewa HUT Ke- 11 Kabupaten Bengkulu Tengah.

    BENGKULU TENGAH (KORANRAKYAT.COM) - Rapat Paripurna Istimewa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kabupaten Bengkulu Tengah. Dalam Rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Bengkulu Tengah yang ke-11 Tahun 2019.               Memperingati hari Ulang Tahun Kabupaten Bengkulu...
Presiden Jokowi Buka Pameran Karya Kreatif Indonesia 2019
Last Updated on Jul 12 2019

Presiden Jokowi Buka Pameran Karya Kreatif Indonesia 2019

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo membuka pameran bertajuk Karya Kreatif Indonesia 2019 di Hall A, Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 12 Juli 2019. Pameran yang menyuguhkan tema "Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui UMKM Go Export dan Go Digital" ini...
Diduga Korupsi Dirut Bank Jabar Syariah  Dituntut 7 Tahun Rekananya Terdakwa Andi Winarto Diganjar 15 Tahun
Last Updated on Jul 04 2019

Diduga Korupsi Dirut Bank Jabar Syariah Dituntut 7 Tahun Rekananya Terdakwa Andi Winarto Diganjar...

                        JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Bandung telah membacakan surat tuntutan terhadap terdakwa saudara Andi Winarto Dirut PT Hastuka Sarana Karya dengan...
Oknum Brimob Pengeroyok Warga Diperiksa
Last Updated on Jul 04 2019

Oknum Brimob Pengeroyok Warga Diperiksa

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Oknum angota Brimob yang diduga melakukan pengeroyokan seoarang  warga di depan Masjid Al Huda Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat.  oknun itu sudah ditemukan dan hingga sekarng  yang bersangkautan sudah diperiksa. Perintah pimpinan diperiska dan ditindak...

World Today

  •  
    Presiden Angkat Isu Rakhine State di

     

     

    BANGKOK(KORANRAKYAT.COM)  Presiden Jokowi kembali mengangkat isu Rakhine State dalam

     

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Perjalanan pengamanan TNI Polri di Bawaslu RI di Jalam Thamrin N0.14 Jakarta Pusat berjalan lancar dan kini um Pemuda Forbamora NTT datang dan berterima kasih sambil memberikan  seledang khas daerah sebagai dukungan agar TNI Polri  di Bawaslu, Senin (3/6)2019 agar tetap melaksanakan tugasnya sehingga pelaksanaan  pesta demokrasi berjalan aman dan lancar  

                Ketua Forum Pemuda Forbamora,  Aldo Pareres di temui di depan Bawaslu , Jalan Thamrin No.14, Jakarta Usah , Senin(3/6)2019 mengatakan  aspirasi kita dari Forum Persatuan Pemuda Nusa Tenggara Timur( NTT) yang ada di Jakarta, dimana Para petugas TNI Polri sudah menjalankan tugas mereka untuk mengamankan Pesta Demokrasi yang sudah berjalan  selama ini. "Dan dari kami sendiri dari Forum Forbamora NTT sangat berterima kasih dimana mereka semua menjalankan tugas secara profesional sehingga semuanya aman dan damai," ujarnya.

               Ketikanya simbol selendang yang diberikan, apa artinya, Aldo  menegaskan ini sebagai tanda bahwa ini adalah salah satu budaya adat istiadat dari NTT Forbamora itu ada bergabung per kabupaten Sumba, Alor, Larantuka, Rotte, Sabu dan Flores. "Harapan dari kawan-kawan NTT dengan pemberian ini, Kami sendiri dengan pihak keamanan TNi Polri semoga kedepan mereka selalu menjaga NKRI, aman dan damai," tegasnya.

        Disinggung apa ada pesan untuk situasi saat ini, Aldo menjelaskan  baik, untuk kepada seluruh masyarakat Indonesia tolong bersatu padu kita sekarang harus berdamai, tentram karena semua kita ini adalah masyarakat Indonesia." Yang dimana bersama-sama membantu pemerintah untuk mensukseskan semua kegiatan-kegiatan dan pengamanan di dalam negara kita sendiri," jelasnya.

         Ditempat yang sama, Kanit Bimmas Polsek Metro Menteng, Kompol MH Panjaitan mengatakan Kepada Perkumpulan Masyarakat Flores, Sumba dan NTT yang mana telah memberikan rasa formatnya kepada kami selendang khas dari NTT, kami petugas pengamanan di Bawaslu RI ini baik TNI Polri mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian. "Kepada kami dan kami mohon dukunga doa semoga di ibukota ini Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini kedepan semakin damai," ujarnya.(vk)

 

 

 

 

     

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Kekuatan pengamanan  jelang  pengumuman   rekaptulasi penghitungan suara yang dilakukan  Komisi Pemilihan Umum, dalam Pilpres   dan Pileg  pada  22 Mei 2019. Secara detail TNI Polri menurunkan kekuatan 32,000 personil yang dibagi dalam 4 ring.

              Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas, Brigjend Pol Dedi Prasetyo di temui di Mabes Polri Jalan Trunojoyo No.3 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa(14/5)2019  untuk pengamanan 22 Mei 2019 di KPU secara detail sudah disiapkan baik oleh Mabes Polri maupun Polda Metro Jaya kekuatan yang dilibatkan untuk TNI Polri ada 32 Ribu ."Ini dilakukan dalam rangka memberikan jaminan keamanan pelaksanaan pengumuman hasil penghitungan secara nasional untuk Pilpres dan Pileg,Kita sudah membagi 4 ring," ujarnya.  

           Dedi menjelaskan untuk ring 1 di KPU  dijaga sangat ketat agar proses di dalam KPU kerjanya   KPU tidak terganggu.. Ring 2 itu ada di gedung KPU juga.semua yang akan masuk ke KPU harus melalui sterilisasi," jelasnya..

Dikatakan  Dedi  Kita harus menghargai petugas yang melakukan sterilisasi, baik sterilisasi stek door maupun sterilisasi melalui metal detektor. Kemudian di areal parkir tetap menjadi deitektor  plus pengamanan . Di ring 4 ada areal luar ." Kita juga mengamanatkan beberapa web nasional baik kantor Bawaslu dan web Internasonal lainnya," rincinya.

         Jadi, Dedi menegaskan Polri masih fokus dan  Polri juga menghimbau kepada masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi tolong sama-sama betul untuk keamanan kita masing-masing. Kita masih bekerja dan mengantisipasi tidak menutup kemungkinan juga ancaman terorisme suatu ancaman nyata ya di dalam penangkapan dua jaringan   baik JAD Lampung dab JAD Bekasi dari hasil pemeriksaan mereka sudah merencanakan dan sudah mendisain serangan itu, "Dan sampai saat ini Densus 88 masih terus bekerja dalam.rangka untuk melakukan preemtif Struk penangkapan-penangkapan terhadap jaringan-jaringan tersebut agar pada tanggal 22 Mei 2019 kita harus sam-sama menjamin," tegasnya.

           Lebih lanjut, Dedi menandaskan Polri mendeksi ada potensi kerusuhan dan kemungkinan ada aksi terorisme yang dimanfaatkan oleh Terorisme people Power itu ada "Potensi kerusuhan dari diteksi intelegent di lapangan tidak ada, belum mengarah kesana tetapi yang lebih ramai diberitakan adakah di Media Sosial karena di Media sosial sedang melakukan patroli mulai sekarang sampai melang 22 Mei 2019 baik dinanti Kominfo dan Badan  Sandi Negara mengtekdown," tandasnya .

        Seiring dengan itu,Dedi menambahkan Kominfo mengdown dan setiap acunt-acun yang menyebarkan kontain Hoaks atau konten-kontein yang sifatnya menghasut dan mengakutasi dan mwmprovokasi dan sebagainya." Itu masih take down dan masing-masing tidak mengindahkan maka upaya terakhir ultra medium. Dari Direktorat Siber Bareakrim akan melakukan penegakan hukum. Ini hakhak yang menyebabkan tersebut," tambahnya.(vk)

 

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM - Sesuai data yang usai dilakukan penelusuran , akhirnya  di ketahui sebanyak 29 anggota Polri gugur selama pengamanan Pemilu 2019. Data tersebut merupakan jumlah per Senin (15/3)2019..
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di  hubungi ,Senin (13/5)2019 mengatakan bahwa seluruh anggota yang gugur mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Kemudian, mereka juga mendapatkan sejumlah tunjangan, misalnya santunan melalui PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PT ASABRI). "Kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, asuransi ASABRI 50 juta, asuransi YBB Rp 31 juta, dan hak-hak gaji terusan 1 tahun serta hak-hak lainnya," ujarnya.
Selanjutnya, Dedi menegaskan berikut daftar anggota Polri yang gugur selama pengamanan Pemilu 2019: 1. Ipda (Anumerta) M. Saepudin, anggota Polsek Cileunyi, Polda Jabar. Gugur karena kelelahan setelah mengawal kotak suara. 2. Ipda (Anumerta) M Supri, anggota Polresta Sidoarjo, Polda Jatim. Gugur saat melaksanakan pengamanan TPS." 3. Kompol (Anumerta) Suratno, Panit Subdit II Ekonomi Ditintelkam Polda Kaltim. Gugur karena sakit. 4. Bripka (Anumerta) Prima Leion Nurman Sasono, anggota Polsek Cerme, Polres Bondowoso, Polda Jatim. Gugur dalam kecelakaan menuju TPS. 5. Aipda (Anumerta) Ikhwanul Muslimin, anggota Polres Lombok Tengah, Polda NTB. Gugur karena kecelakaan saat hendak apel kesiapan pengamanan TPS," tegasnya.
 
Untuk itu,  Dedi mengungkapkan lihat saja sesuai nomor urut yang ada 6. Aiptu (Anumerta) Stefanus Pekuwali, anggota Polres Kupang, NTT. 7. Bripka (Anumerta) Arif Mustaqim, anggota Brimob Cikarang, Polda Metro Jaya. 8. Iptu (Anumerta) Paulus Kenden, anggota Polres Tanah Toraja, Polda Sulsel. 
9. Irjen Pol (Anumerta) Syaiful Zachri, Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri. 10. Ipda (Anumerta) Jonter Siringo-Ringo, anggota Polres Dairi, Polda Sumut. 11. Aipda (Anumerta) Mashadi, anggota Polres Indramayu, Polda Jabar. 12. Bripka (Anumerta) Arie Adrian Winatha, anggota Biro Operasi Polda Kalsel. 13. Iptu (Anumerta) Totok Sudarto, anggota Polres Berau, Polda Kaltim," ungkapnya. 
 
Ya lihat saja, 14. Ipda (Anumerta) Daniel Mota, anggota Polres Belu, Polda NTT. 15. Aipda (Anumerta) Yustinus Petrus Mangge, anggota Polres Ende, Polda NTT. 16. Bripka (Anumerta) Romadhonis, anggota Sat Brimob Polda Kepri. Gugur karena kecelakaan saat menuju PPK. 17. AKP (Anumerta) Partahian Dalimunte, anggota Polres Padangsidempuan, Polda Sumut. 18. AKP (Anumerta) Dani Kardana, anggota Polres Surakarta, Polda Jabar. 19. Bripka (Anumerta) Alfonsius Rino Frengki Bowaire, anggota Polres Asmat, Polda Papua 20. Ipda (Anumerta) Gangsar Sugiono, anggota Polres Lamongan, Polda Jatim. 
21. Ipda (Anumerta) Tunggul Simbolon, anggota Polres Simalungun, Polda Sumut 22. Iptu (Anumerta) Ketut Artawan, anggota Polres Jembrana, Polda Bali. 23. AKP (Anumerta) Yuslim Gempa, Polres Pangkal Pinang, Polda Kepulauan Bangka Belitung. 24. AKP (Anumerta) Bahtiar, Ditbinmas Polda Sulteng. 25. Kompol (Anumerta) Audie Djemri Moray, Polres Banggai Polda Sulteng. 
 
26. Aipda (Anumerta) Salip, Polres Seragen Polda Jateng. 27. Brigpol (Anumerta) Randu Pradivta, Polres Ogan Komering Ulu Selatan, Polda Sumsel. 28. Aipda (Anumerta) Leny D. Wayandiana, Polres Mappi, Polda Papua. 29. Ipda (Anumerta) Kusnarno, Polrestro Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya. (vk )
 



 
 
 
ReplyForward
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM- Ketua GNPF Bachtiar Nasir tersandung kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal pengalihan aset Yayasan Keadilan Untuk Semua. Bachtiar telah berstatus tersangka dalam kasus tersebut. Bachtiar diketahui mengelola dana sumbangan masyarakat sekitar Rp 3 miliar di rekening Yayasan Keadilan Untuk Semua (YKUS).

             Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri, di Jalan Tronojoyo No. 3 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan,Rabu (8 /5) 2019 mengatakan Dana tersebut diklaim Bachtiar digunakan untuk mendanai Aksi 411 dan Aksi 212 pada tahun 2017 serta untuk membantu korban bencana gempa di Pidie Jaya, Aceh dan bencana banjir di Bima dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat." Namun, polisi menduga ada pencucian uang dalam penggunaan aliran dana di rekening yayasan tersebut. Kasus tersebut telah bergulir sejak tahun 2017, dengan Bachtiar masih berstatus sebagai saksi. Kasus itu kembali ramai di tahun 2019 ketika Bachtiar dipanggil sebagai tersangka," ujarnya.

            Selanjutnya, Dedi menegaskan berikut perkembangan terbaru dari kasus yang menyandung Bachtiar, pertama. Panggilan di Tahun 2019 adalah Pemanggilan Kedua sebagai Tersangka Pada hari Rabu (8/5/2019) kemarin, Bachtiar dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka .pemanggilan selanjutnya merupakan panggilan kedua untuk Bachtiar. Bukan panggilan pertama seperti informasi sebelumnya. "Pemanggilan pertama Bachtiar sebagai tersangka dilakukan pada 2018. Jadi UBN sudah dipanggil dan diperiksa sebagai saksi tahun 2017 dan melalui mekanisme gelar perkara ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian dipanggil pertama 2018, 2019 tanggal 8 Mei.

           Namun, Bachtiar tidak menghadiri pemeriksaan tersebut karena memiliki acara pribadi. Polisi pun menjadwalkan panggilan ketiga pada 14 Mei 2019," tegasnya.

         Untuk itu, Dedi menjelaskan  sejumlah Bukti yang Seret Bachtiar sebagai Tersangka Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengatakan, alat bukti pertama adalah keterangan tersangka Ketua Yayasan Keadilan untuk Semua, Adnin Armas. Yang pertama dari hasil pemeriksaan, keterangan tersangka AA. AA perannya mengalihkan kekayaan yayasan," Bukti lainnya adalah rekening yayasan tersebut yang telah diaudit Bachtiar diduga mencairkan uang sebesar Rp 1 miliar dari rekening tersebut dan menggunakannya untuk kegiatan lai Kemudian, penetapan tersebut juga didukung oleh keterangan dari tersangka lainnya Islahudin Akbar," jelasnya. 

          Lebih lanjut, Dedi merinci. penyidik telah Periksa Puluhan Saksi,penyidik telah memeriksa puluhan saksi terkait kasus Bachtiar. Proses tersebut berlangsung sejak tahun 2017 hingga tahun ini. Penyidik sudah memeriksa sekian puluh saksi, saksi ahli sudah dimintai keterangan. Terdapat lebih dari lima saksi ahli yang sudah dimintai keterangan. "Saksi ahli tersebut berasal dari berbagai bidang, misalnya ahli yayasan, ahli perihal pendirian yayasan, dan ahli hukum pidana.  Selain itu, penyidik juga telah meminta keterangan anggota yayasan tersebut hingga pihak bank terkait.

          Polisi telah memiliki cukup bukti untuk menetapkan Bachtiar sebagai tersangka,"rincinya. 

 

          Sementara itu, dengan tekad ingin menjunjung keadilan, Bachtiar mengaku harus bersikap jujur perihal kasusnya. "Ya sudah lah ini masalah lama tahun 2017 dan ini tentu sangat politis. Namun tentu saya harus jujur dan harus adil juga jika ingin menegakkan kejujuran dan keadilan,. Di saat yang berbeda, pengacara Bachtiar Nasir, Aziz Yanuar menuturkan bahwa unsur politis dalam kasus kliennya diduga berkaitan dengan acara Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 3. "Masukan-masukan dari pihak-pihak lain ditangkap oleh UBN (Ustaz Bachtiar Nasir) kemungkinan karena aktifitas beliau di Ijtima Ulama 3," kata Aziz di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu.

 

 

            Namun  uniknya Bachtiar Sebut Kasusnya Mengandung Unsur Politis Bachtiar angkat bicara dan mengaku siap menghadapi proses hukum yang sedang menimpanya. " Hal itu disampaikan Bachtiar melalui sebuah video yang telah dikonfirmasi oleh kuasa hukumnya, Aziz Yanuar. "Insyaallah Allah selalu bersama orang-orang yang bersabar di jalan Allah SWT dan saya siap mengambil risiko atas semua tuduhan ini sekaligus memperjuangkan hak saya," kata Bachtiar melalui rekaman video, Rabu. Ia pun menilai bahwa kasus tersebut mengandung unsur politis. (vk) 

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Terkait   penjagaan keamanan Pemilu , juga mempersiapkan penjagaan untuk memasuki bulan suci Ramdhan. Pasalnya kesiapan ini penting kesiapan muai dari jakur mudik, jalur balik lokasi tempat perbatasan, baik dipelabuhan udara,pelabuhan sungai serta kesiapan tempat ibadah,kesiapan tempat wisata. juga Polri sudah desain dan mempersiapkan operasi ketupat 2019. 

         Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas, Brigjend Pol Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri, Jalan Tronojo No.3 Kebayoran Lama,Jakarta Selatan,Sabtu (27/4)2019 mengatakan ya awal Mei masuk dalam bulan suci Ramadhan, operasi ketupat dipersiapkan. "Kesiapan-kesiapam ini penting disiapkan mulai jalur mudik,jalur balik, persiapan masukya masalah tempat-tempat masalah lokasi tempat perbatasan. Ah,baik pelabuhan udara,pelabuhan sungai,pelabuhan untuk dipersiapkan kembali kesiapan untuk tempat ibadah dan kesiapan tempat wisata ini harus disiapkan dengan baik," ujarnya.

        Selanjutnya, Dedi menegskan mulai sekarang Polri sudah membuat desain rencana itu dan mempersiapkan untuk operasi Ketupat 2019 sudah disiapkan. "Hari ini sama kemarin Kakorkantas  bersama stecholder terkait lakukan peninjauan langsung mulai mudik sampai pintu tol Bekasi sampai ke Bekstrit, kemudian Semarang sampai ke Surabaya," tegasnya.

       Untuk itu,Dedi menjelaskan cek semuanya apa yang menjadi kendala pada saat arus mudik dan arus Balik." Karena di prediksi tahun ini akan mengalami peningkatan 20 persen hingga 30 persen dibandingkan tahun lalu." Artinya volume kendaraan jauh lebih banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan menuju jalur darat itu semaksimal mungkin," jelasnya.

        Apakah ini hasil pengecekan Jakarta sampai Surabaya,Dedi merinci pengecekan ini bertahap Kakorlantaa sampai seluruh jajaran, jasa Marga, Dinas Perhubungan, beberapa Stecholder terkait keliling semua." Minggu depan Bapak Wakapolri,sama saya dan teman-teman media pakai Hellycopter. Nanti headspot rawan kecelakaan Lalu lintas kemudian rawan kemacetan,  ini seluruh nanti akan saya sampaikan seluruh anggota Polri dilibatkan dalam operasi ketupat adab 102.406 Personil . Ini dilibatkan sedang operasi itu ada beberapa kegiatan pentahapan Pemilu," rincinya .

         Ketika ditanyakan gajil genap di Jalan Tol,Dedi mengungkapkan itu diskresi anggota di lapangan ketika terjadi kepadatan dipakai beberaps metode-metode yang sudah dipersiapkan." Intinya biar tidak terjadi penumpukan ,kemacetan di ruas-ruas Tol atau jalan-jalan penghubung dari penguna arus mudik atau arus balik.Pengecekan panjang mulai Merak, Cikampek, ruas jalan tolnya cukup panjang sampai Probolinggo. Merak sampai Probolinggo tol trans Jawanya," ungkapnya. (vk)

 

 

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM-  Ada penambahan pengamanan anggota Brimob yang jumlah cukup ini dilakukan untuk mendukung seluruh tahapan pemilu yang berakhir di Jakarta. Penetapan secara nasional akhir pada 22 Mei  penetapan anggota Legislatif DPRD, DPD,DPR RI ,Presiden dan Wakil Presiden hingga pelantikan dalam Aman dan Damai.

           Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas, Brigjend Pol Dedi Prasetyo di temui di Mabes Polri Jalan Tronojoyo No.3 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu(24/4)2019 mengatakan menyinggung penambahan pasukan Brimob, Jumlahnya saya tidak menyampaikan seperti itu, jumlah tidak bisa kita sebutkan dan kenapa jumlahnya tidak boleh sebutkan ini bisa berbahaya. "Artinya betul anggota brimob melaksanakan tugas di Jakarta karena seluruh pentahapan pemiluv ya terakhirnya di Jakarta," ujarnya.

             Selanjutnya, Dedi menegaskan tanggal 22 Mei 2019 penetapan akhir pemilihan secara Nasional di KPU. "Kemudian rangkaian penetapan yang berikutnya tetap di Jakarta fokusnya sampai nanti penempatan anggota legislatif dan pelantikan Presiden dan wakil Presiden bulan Oktober di Jakarta," tegasnya. 

              Untuk itu, Dedi menjelaskan oleh karena itu kondisi Jakarta itu harus dalam aman karena Jakarta Barometer Nasional." Aman kita pastikan seperti itu,; jelasnya. Menyinggung artinya brimob di taruhlah dimana saja lokasinya, dan,apa urgent,  Dedi menandaskan Itu juga tidak boleh. Itu Brimob ditarik ke Jakarta bukan karena suatu hal yang urgent atau setiap Pilpres ada penarikan seperti Itu. "Jadi pada tahapan inti Pemilu ,penetapan hasil kemudian pelantikan hanya mengandalkan kekuatan yang ada di Jakarta tentunya tidak cukup oleh karena itu Polri dan TNI jamin keamanan biar masyarakat tenang saja. Kita harus pastikan keamanan harus betul-betul menjadi hal yang utama di dalam proses rangkaian pertahapan pemilu yang ada," tandasnya.

             Apa benar pengamanan saat ini masih Siaga satu, Dedi merinci kan sudah dicabut. Hari jumat tidak lagi ." TIdak ada lagi siaga 1, kita antisipasi segala kemungkinan terjadi. Kita tidak boleh understimet  dan kita harus tetap mengantisipasi segala macam kemungkinan terjadi ," rincinya.( vk)

 

 

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Sekitar 16 anggota Polri gugur atau meninggal dunia akibat kelelahan dalam menjalankan tugas. Diberikan perhatian keluarganya dengan penghormatan menaikan pangkat satu tingkat memberikan gelar anumerta. Memberikan kesempatan  putera puterinya menjadi anggota Polri sesuai persyaratan umum.

          Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas, Brigjend Pol Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri, Jalan Tronojo No.3 Kebayoran Lama,Jakarta Selatan, Jumat (26/4)2019 mengatakan sebagian besar anggota Polri yang gugur atau meninggal dunia kesehatannya drop pada saat pengamanan karena waktu yang cukup lama dengan gangguan jantung dirujuk ke rumah sakit ada yang dalam perjalanan meninggal dunia. "Ada juga yang sempat dirawat dalam satu malam besoknya  meninggal dunia,"ujarnya.

         Ketika ditanya ada perhatian khusus dan perlakuan khusus  untuk anggota polri yang meninggal dunia, Dedi menegaskan tentu dari Kapolda setempat yang mengeluarkan kebijakan bagi putra-putri anggota Polri . "Memang secara persyaratan umum  memenuhi berkeinginan untuk masuk anggota Polri termasuk dalam tailan  sporting nanti Kapolda sendiri yang membuat suatu kebijakan di daerah untuk  merekrut atau menerima dari putra putri anggota polri gugur dalam menjalankan tugas." tegasnya.

           Disinggung rata-rata berapa jam anggota Polri yang menjaga untuk pemunggutan suara, Dedi menjelaskan yang di TPS itu bisa sekian hari bukan jam lagi. Kalau yang di KPUD ini tetap dibagi dalam 3 sif kan tiap sif itu  kan 8 jam-8 jam. "Tetapi kalau di KPUD ada  waktu istirahatlah, karena masih ada 3 regu yang melaksanakan penjagaan secara bergiliran kalau di TPS kan engga dengan pola kerawanan kriteria kurang rawan, rawan dan sangat rawan dia keliling di TPS itu bersama anggota Linmas, bersama KPPS bersama aparat yang lainnya dalam rangka untuk memastikan kerawanan dari TPS tersebut," jelasnya.

            Dedi merincinya dengan pelajaran ada anggota yang gugur ,apakah kedepan kemudian untuk pemunggutan pencoblosan  TPS perlu sistem sif atau semacam apa. Mengingat Ini kelelahan akumulatif."Kalau sistem sif  tidak akan cukup ada 800.000 lebih TPS di Indonesia di jaga oleh seluruhnya anggota Polisi yang ditentukan berjumlah 271.880 personil," rincinya.

                    Seiring dengan itu, Dedi mengakui satu dibanding 4  , dengan kondisi geogratif yang sangat jauh dan di luar jawa yang sangat sulit." Tidak mungkin bisa terpenuhi semuanya. Maka yang terpenting adalah mengevaluasi dari aspek  kesehatan karena sebagian besar yang meninggal karena  aspek kesehatannya mungkin lagi tidak fit atau kesehatannya drup itu sangat perlu dilakukan analisa open sif oleh Pusdokkes," akunya.

            Disinggung sebelumnya apa ada pemeriksaan kesehatan dahulu, Dedi mengungkapkan Polri setiap semester itu selaku mengadakan jadwal pemeriksaan rutin untuk seluruh anggota.Tapi yang khusus untuk Pengamanan, berarti tidak ada pemeriksaan khusus hanya yang rutin saja."Yang rutin itu bekal kesehatan setiap operasi pasti diberikan obat-obatan,vitamin. Permasalahan dilapangan itu pengalaman saya juga ketika sudah masuk jadwal pemeriksaan kesehatan karena alasan padatnya tugas jarang mau kita lakukan termasuk saya sendiri jarang mau lakukan itu. Itu penting dan ini untuk mengevaluasi kesehatan dan itu setiap semester. Adanya polisi yang meninggal ya karena keenganan dia melaksanakan general cek up akibat yang sebagian besar kelainan Jantung," ungkapnya.

             Singgung terkait tunjangan sendiri bagamana, Dedi menandaskan Kalau KPPS ditanggung Kemenkeu . Kalau Polri punya anggaran dan apakah tunjungan yang diberikan berupah bea siswa berkelanjutan pada anak tersebut. "Hak nya setiap anggota Polri meninggalcdala tugas itu gajinya gaji terusan selama setahun dia akan terima full. Kemudian dia terima juga asuransi bakti Bhayangkara, ada asuransi Asabri, kemudian ada beberapa juga uang-uang kaitan juga kedukaan," tegasnya.

               Dikatakan ini  mengindikasikan Pemilunya dan pencoblosan, penghitungan sangat melelahkan. Apakah ada masukan dari Polri agar memperbaiki proses Pemilu Ini agar manusiawi dan sekaligus anggota Polri, Dedi menambahkan ya, nanti dari anggota dewan,anggota legislilatif kita harapkan napak tilas tentunya juga fokus bahasan untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilu 2019. " Secara koperhensif dari berbagai losing sektor terkait nanti akan memberikan masukan menyampaikan pada Pemilu 2024 yang terkonsep yang terbaik," tambahnya.( vk)

 

 

 

 

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM -Upaya untuk membuktikan berita hoaks yang disebarkan dalam video   pembakaran surat dan kotak suara pemilu di Distrik Tingginambut, Papua. Oleh karena itu ,menjadi tugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua 

             Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Mabes Polri,Jalan Tronojoyo No.3,Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (24/4) 2019 mengatakan. dari hasil pendalaman juga dari Polda Papua khususnya dari Direktur Kriminal Khusus akan melakukan investigasi terhadap akun yang menyebarkan informasi tersebut dan menambah lagi narasi-narasinya," Logistik Pemilu 2019 yang dibakar tersebut merupakan sisa logistik yang tidak terpakai," ujarnya.

                  Selanjutnya,Dedi menegaskan  hal itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan surat dan kotak suara yang tak digunakan. "Langkah tersebut merupakan keputusan petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Pembakaran tersebut juga sudah dimuat dalam berita acara," tegasnya.

                    Untuk itu, Dedi menjelaskan para pemilik akun yang ikut menyebarkan hoaks tersebut, kata Dedi, dapat dijerat dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).  "Itu bisa dijerat UU ITE kepada pemilik akun yang menyebarkan berita hoaks yang tidak sesuai fakta sebenarnya," jelasnya.

                    Lebih lanjut, Dedi merinci beredar rekaman video pembakaran surat dan kotak suara di Papua. Video berdurasi lima menit itu ramai diperbincangkan di media sosial. Orang yang merekam kejadian ini menyebut, logistik dibakar lantaran kecewa pada pelaksanaan pemungutan suara. "Sebab, warga hanya mendapat surat suara pemilu legislatif dan tak mendapat surat suara pilpres,"rincinya

                          Dedi menandaskan pemungutan suara pilpres di wilayah itu menggunakan sistem noken atau ikat. Warga merasa sistem ini tidak adil. Untuk diketahui, KPU menerapkan sistem noken di 12 kabupaten di Papua. " Penetapan penggunaan sistem noken/ikat ini tertuang dalam PKPU Nomor 810 Tahun 2019 tertanggal 5 April 2019. Sebanyak 12 kabupaten ini yaitu Tolikara, Puncak Jaya, Puncak, Jayawijaya, Nduga, Paniai, Deiyai, Lanny Jaya, Yahukimo, Mambramo Tengah, Intan Jaya dan Dogiyai," tandasnya.(VK)

 

 

Sunday, 07 April 2019 15:00

Prabowo - Sandi Kampanye di GBK

Written by

 

 

JAKARTA  (KORANRAKYAT.COM)  Calon presiden nomor  urut  02 Prabowo Subianto menyebut 1 juta pendukungnya hadir dalam kampanye akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Minggu (7/4/2019).Para pendukung yang sebagian besar memakai pakaian serba putih itu memenuhi lapangan stadion dan bangku di bagian tribun.

            Prabowo juga mengatakan, sekitar ratusan ribu pendukung berada di luar area stadion, tidak bisa masuk karena keterbatasan tempat."Panitia, berapa yang sudah hadir di sekitar Senayan? 1 juta lebih," ujar Prabowo di sela-sela kampanyenya.Terkait dengan  jumlah peserta  tersebut, berapa sesungguhnya kapasitas Stadion Utama GBK, dan arena di luarnya? Direktur Utama Pusat Pengelola Kompleks Gelora Bung Karno (PPK GBK) Winarto menuturkan, Stadion Utama GBK memiliki daya tampung mencapai 78.000 kursi.

 

     “Kapasitasnya 78.000 kursi. Itu total untuk semua kelas penonton,” ujar Winarto ketika dihubungi wartawan , Minggu (7/4/2019)Di samping itu, area di dalam stadion yang bisa digunakan untuk menampung orang jika ada perhelatan di luar olahraga yaitu lapangan sepak bola dan trek atletik. Winarto mengungkapkan, secara keseluruhan, lapangan sepak bola dan lintasan atletik dirancang seluas 13.000 meter persegi.(as) 

Wednesday, 20 March 2019 23:35

Kampanye Akbar Polisi Akan Gelar Pengamanan

Written by

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM- Gelar operasi pengamanan khusus untuk memastikan bahwa kampanye akbar yang berlangsung dari 24 Maret hingga 13 April 2019 yang dilakukan personil Brimob di Papua agar berjalan  lancar. Akhirnya terjadi penembakan yang menewaskan peronil Brimob.

          Kepala Divisi Humas Polri Irjen Muhammad Iqbal di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (20/3)2019 mengatakan pihaknya akan menggelar pengamanan khusus untuk mengamankan kampanye akbar yang berlangsung dari 24 Maret hingga 13 April 2019 di Papua. "Setelah tragedi penembakan yang menewaskan personil Brimob di Papua," ujarnya

           Selanjutnya, iqbal menegaskan langkah tersebutS diambil untuk memastikan bahwa kampanye akbar. Ya jelas kita lakukan pengamanan khusus karena di situ kan daerah rawan. Sehingga jangan sampai pesta demokrasi ini diwarnai aksi-aksi itu " Salah satu cara,  Polri akan menambah jumlah personilnya untuk mengamankan Papua sepanjang masa kampanye akbar," tegasnya

            Untuk itu, Iqbal menjelaskan selain itu, Polri bersama TNI telah menyiapkan perencanaan strategis untuk mengamankan jalannya kampanye akbar di Papua. "Polri di-back up TNI sudah melakukan perencanaan pengaman strategis di daerah itu. Berbeda dengan daerah lain. (jumlah personil) Lebih banyak, saya tidak bisa sebutkan detail," lanjut Iqbal.

           Dari info yang dihimpun, seorang anggota Brimob gugur dan dua anggota lainnya terluka saat baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Nduga, Papua, Rabu (20/3/2019).

           Kapolda Papua Irjen Pol Martuani Sormin Siregar ketika di hubungi mengatakan dan   membenarkan adanya kontak senjata yang terjadi di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Rabu pagi.  “Ya benar, kontak senjata itu mengakibatkan satu anggota kami gugur,” ujarnya. (vk)

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menanggapi lembaga survei yang mengukur sikap politik para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pilpres 2019. Ia pun tak mempermasalahkan survei tersebut. Bahkan Tjahjo menghormati pilihan politik semua anak buahnya. 

          "Apapun lembaga survei kita menghargai dan menghormati. Tapi soal hari H. Tidak ada yang tahu. Itu rahasia pribadi masing-masing," kata Tjahjo di Jakarta Pusat, Kamis (17/2/2019). Meski menghormati pilihan politik para ASN, Tjahjo menegaskan bahwa sikap politik mereka tidak boleh ditunjukkan di depan publik. Misalnya semua ASN dilarang ikut kegiatan kampanye. "Menurut saya, sebagai ASN harus netral. Masing-masing punya pilihan politik. Itu hak mereka," tutup Tjahjo.

 

Survei Dukungan Politik PNS

          Sebelumnya Charta Politika melakukan survei terhadap dukungan PNS hingga perangkat desa kepada calon presiden 2019. Hasilnya, PNS pendukung Jokowi mencapai 40,4 persen. Jumlah itu lebih kecil dibanding PNS yang mendukung Prabowo-Sandiaga yakni 44,4 persen. Masih ada 14,9 persen PNS yang belum memberikan dukungan suara untuk kedua calon.

            Sementara di lingkungan pegawai desa atau kelurahan, pemilih Jokowi-Ma'ruf hanya 30,8 persen. Sedangkan pegawai desa atau kelurahan yang memilih Prabowo-Sandi mencapai 53,8 persen. Masih ada 15,4 persen pegawai desa dan kelurahan yang belum menentukan sikap politiknya di Pilpres 2019.

           Survei Charta Politika ini dilakukan pada periode 22 Desember 2018 hingga 2 Januari 2019. Melalui wawancara 2.000 responden di 34 provinsi. Survei ini menggunakan metode survei acak bertingkat atau multistage random sampling dengan margin of error 2,91 persen. Tingkat kepercayaan 95 persen.(fad)

 

 

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Kesigapan yang dilakukan Penyidik Tim Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri segera melimpahkan berkas perkara tersangka BBP soal kasus berita bohong atau hoaks tujuh kontainer berisi surat suara tercoblos di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, kepada Kejaksaan. 

            Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Mabes Polri , Jakarta Selatan, Selasa (15/1) 2019 mengatakan, polisi juga telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung terkait rencana pelimpahan berkas tersangka BBP. "Secepat mungkin (pelimpahan berkas), hari ini sesegera mungkin dituntaskan untuk pemberkasan-pemberkasan. Literasinya segera dicukupi. Makanya tim koordinasi proaktif dengan Kejagung,” ujarnya

            Selanjutnya, Dedi menegaskan selain fokus menyelesaikan pemberkasan tersangka BBP, polisi tengah mendalami auktor intelektual soal hoaks tersebut. "Untuk dugaan tersangka lain masih kita dalami dari analisa rekam jejak digitalnya," tegasnya.

            Untuk itu, Dedi menjelaskan diketahui, tersangka BBP ditangkap di Sragen, Jawa Tengah, pada 7 Januari 2019. Atas perbuatannya, tersangka BBP dijerat Pasal 14 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana lantaran sengaja menyiarkan berita bohong." Ia terancam dihukum maksimal 10 tahun penjara. Selain BBP, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim telah menetapkan tiga tersangka penyebar konten hoaks itu,". jelasnya.

 

             Lebih lanjut, Dedi merinci Mereka adalah LS, HY, dan J yang masing-masing ditangkap secara terpisah di Balikpapan, Kalimantan Timur; Bogor, Jawa Barat; dan Brebes, Jawa Tengah." Hoaks mengenai tujuh kontainer surat suara pemilu yang sudah tercoblos tersebar melalui sejumlah platform, seperti YouTube dan WhatsApp. Salah satunya tersebar melalui rekaman suara seorang lelaki. Setelah KPU dan Bawaslu melakukan pengecekan bersama pihak Bea Cukai, dipastikan bahwa informasi tujuh kontainer surat suara pemilu yang sudah tercoblos adalah hoaks," rincinya. (vk))

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Ada 7 Kontainer berisikan kertas suara masuk melalui Pelabuhan Tanjung Priok ,Rabu (2/1)2109 itu ternyata berita hoax yang diviralkan oleh sekelompok orang. Ketika di Cek 7 kontaier tidak ada dan kertas suara saja tidak ada.  Berita Hoax akan dilaporkan ke Bareskrim.

          Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Brigjend Pol  Dedi Prasetyo  di Mabes Polri, Kamis(3/1) 2019 mengatalan  7 kontainer sempat diviralkan oleh akunt tertentu dan   tadi saya rapat di Sekneg salah satunya membahas isu tersebut dimana isu tersebut  sudah Isu itu sudah diklarifikasi itu adalah berita Hoax." Rencana hari ini Ketua KPU akan melaporkan ke Bareskrim dengan membawa data-data pendukung terkait dengan menyangkut   isu Hoax tersebut," ujarnya.

         Selanjutnya, Dedi menegaskan pada masyarakat bahwa sangat rawan  berita-berita Hoax ,sudah menjadi tren karena sebaran berita Hoax bisa mengalahkan logika masyarakat ."kenapa demikian bisa mengalahkan  semakin banyaknya berita Hoax yang ada di  media sosial bahkan itu sudah diklarifikasi  Wa  group membuat masyarakat menjadi enggan klarifikasi cek sumber yang  kredibel atau tidak , mereka langsung dengan istilahnya mengunakan  logika sindkat langsung mencoba untuk mempercayai berita-berita  yang jelas-jelas sumbernya itu tidak bisa diklarifikasi dan tidak bisa dikonfirmasi," tegasnya

          Dedi menjelaskan Kita berharap pada masyarakat untuk betul-betul semakin cerdas di dalam menerima informasi baik itu berupa visual baik itu berupa naras ataupun melalui foto dan gambar. Apa bila sumbernya tidak kredibel,sumbernya juga tidak bisa klarifikasi dan dikonfirmasi itu 100 persen adalah Hoax."Kalau masih ragu-ragu silakan bertanya pada aparat kepolisian terdekat nanti aparat kepolisian mencoba sumber tersebut mengklarifikasi dan mengkonfimasi," jelasnya

          Lebih jauh, Dedi merinci Apabila ada berita Hoax ,tadi  dari Kementerian Kominfo sudah menyampaikan dalam rapat tadi untuk segera kementerian terkait yang mengetahui sumber berita itu berita Hoax   langsung memberikan stempel Hoax  dengan tanda  Hoax warna merah. Nanti dari Kementerian Kominfo akan melakukan tak down terhadap akunt yang menyebarkan berita Hoax tersebut,' rincinya.

          Seiring dengan itu, Dedi  membeberkan dan apabila suatu peristiwa pelanggaran hukum nanti dari Direktorat Cyber  Bareskrim akan melakukan upaya penegakan hukum.  Apabila berita-berita tersebut membuat gaduh baik di Media Sosial dan di Masyarakat."Kita akan menerapkan Undang-undang No. 1 tahun 1946 pasal 14 dan 15 ancaman hukuman 3 tahun dan bisa juga kita terapkan bahwa barang siapa yang mengtransmisikan baik itu berupa tulisan atau narasi , foto atau video yang tidak sesuai fakta maka  kita kenakan Undang-undang ITE. Ancaman hukuman 5 tahun dapat didenda Rp 1 Miliar," bebernya.

        Dedi mengungkapkan Itu tidak menutup kemungkinan dari laporan Ketua KPU dan data-data nanti yang akan diikutkan  dalam laporan tersebut ya nanti penyidik nanti akan menganalisa mengasesment kalau itu merupaka fakta hukum pijakan kita adalah dari fakta hukum  untuk membangun konstruksi hukumnya .Akan diterapkan pasal apa dia nanti."Ya dalam penegakan hukum penyidik Polri selaku menerapkan asas cuality the  Low artinya setiap warga negara memilki persamaan hak dimuka hukum, " ungkapnya.

 

           Apakah menunggu laporan dulu baru memanggil, Dedi mengakui  dari itu lebih konkritnya menunggu laporan karena didukung oleh fakta dan data  dan KPU mengikut sertakan itu fakta dan data-data di miliki oleh KPU. KPU sudah menjelaskan bahwa sampai dengan hari ini KPU belum melakukan proses pencetakan Surat Suara. Jadi tidak sangat logis apabila isu tersebut disebarkan media sosial seolah-olah sudah ada cetakan surat suara yang dilakukan oleh KPU. Pada hal itu belum dilakukan oleh KPU. KPU akan mengklarifikasi itu  tersebut dengan data dan fakta yang di miliki oleh KPU."Nah KPU sudah memiliki data-data ini.dan fakta-fakta ini bahwa progresnya ada time line. Bulan ini apa targetnya  Bulan depan apa tergetnya,.Pendistribusian logistik kapan dilakukan, sangat jelas tahapan sesuai dengan pentahap pemilu yang sudah dibuat oleh KPU," akunya.

             Apakah dari laporan KPU akan mendatangi TKP tersbut di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, Dedi menandaskan tidak ada, itu tidak ada. Seperti  kontener-kontener biasa tetapi tidak ada . Dari bagian yang menerima dan bagian bertanggung jawab gudang  di kontener tidak ada menyebutkan. " Jangan sampai fakta-fakta diputar balikan yang sebenar tidak ada kemudian dibuat satu fakta baru  seolah-olah itu ada ternyata itu Hoax semuanya. Ini sangat mengganggu logika berfikir masyarakat,  " tandasnya.

 

               Kalau untuk masyarakat mau memastikan sebuah tulisan,atau gambar, Dedi menambahkam Boleh itu bisa bertanya Divisi  Humas  24 jam, ya untuk melayani setiap pertanyaan masyarak"at, Makanya Divisi Humas maupun melalui face book , Twiter, Istagram akan melayani pengaduan masyarakat  kita akan terus memberikan riterasi-riterasi secara digital dan pencerahan edukasi kepada masyarakat sebuah peristiwa dan sebuah informasi yang membuat masyarakat ragu-ragu  Silakan," tambahnya.(vk) 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Turun gunungnya Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk memenangkan pasangan Prabowo-Sandi dianggap tidak akan efektif. Bahkan diduga akan menggerus elektabilitas partai SBY. Hal lain justru dikemukakan oleh Pengamat Politik Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti. Menurutnya, dengan turun gunungnya SBY akan menyumbang elektoral kepada pasangan 02. Hanya saja, dia mengaku, tidak bisa memprediksi berapa persen sumbangan elektoralnya.

"Tentu ada ya (efek elektoralnya, Red).  Berapa persen tentu kita lihat perkembangan setelah itu. Tentu ada efeknya kalau (SBY, Red) turun langsung," ujar Ray saat dihubungi wartawan, Rabu (26/12). Ia pun menolak anggapan jika suara Partai Demokrat akan tergerus jika SBY all out mengampanyekan Prabowo-Sandi. Menurut Ray, Demokrat tetap akan menjadi prioritas juga untuk SBY.

          Oleh sebab itu, Ray menilai bahwa teknis turun gunung SBY menjadi yang paling penting untuk dikelola oleh Demokrat supaya tidak terjadi timpang tindih elektabilitas partai dengan pasangan capres-cawapres yang diusungnya. "Saya pikir tidak seekstrem itu (elektabilitas Demokrat akan tergerus, Red). Ini kan turun gunungnya secara teknis, kita belum tahu seperti apa," tukas Ray.

        "Secara awal kita harus mengatakan bahwa yang dinamakan turun gunung itu bukan berarti mereka meninggalkan Demokrat. Menurut saya teknisnya itu yang sangat menentukan," tandasnya.

           Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengatakan, sebagai mitra koalisi memang perlu membantu kemenangan capres-cawapres yang diusungnya. Namun menurut Karding, turun gunungnya SBY ini malah membuat elektabilitas Partai Demokrat menjadi anjlok. "‎Jadi yang saya khawatir memang kemudian adalah maksudnya bekerja keras itu agar elektabilitasnya naik tetapi justru semakin tergerus‎," ujar Karding (as)

 

 

Friday, 07 September 2018 13:52

Presiden Jokowi Silaturahmi Ke Istri Gus Dur

Written by

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Presiden Joko Widodo sore ini, Jumat, 7 September 2018 bersilaturahmi ke kediaman Ibu Sinta Nuriyah Wahid istri Presiden RI keempat, almarhum K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan. Presiden didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Tiba sekira pukul 16.00 WIB, Presiden disambut oleh putri kedua Gus Dur, Yenny Wahid. Keduanya kemudian masuk rumah untuk bertemu dengan Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid.

Presiden mengaku bahwa ini bukan kali pertama berkunjung ke kediaman Gus Dur. Kunjungan Presiden ini juga bertepatan dengan hari lahir Gus Dur.

"Ya saya ke sini tidak sekali dua kali ini. Kalau tidak keliru seingat saya sudah yang keempat," kata Presiden seusai pertemuan.

Selain itu, Presiden juga ingin mengetahui kabar Ibu Sinta Nuriyah. Presiden pun sempat menyantap bubur merah putih yang disuguhkan.

"Juga ingin mengabarkan mengenai kesehatan beliau, alhamdulillah diberikan kesehatan yang baik dari Allah SWT," ungkapnya

Tak hanya itu, pada kesempatan ini Presiden juga bertemu dengan tokoh-tokoh dari Madura. Presiden menuturkan, mereka memberi masukan terkait keluhan mahalnya tarif jembatan di Suramadu.

"Dulu sebetulnya dari Rp30 ribu kita sudah potong jadi Rp15 ribu, yang sepeda motor sudah dibebaskan. Tapi memang itu dampak terhadap investasi dan ekonomi masih belum kelihatan sehingga beliau-beliau meminta itu untuk ditinjau kembali," ujarnya.

Ibu Sinta Nuriyah menyambut baik kedatangan Presiden ini. Menurutnya, Presiden Jokowi adalah sosok yang suka bersilaturahmi kepada tokoh masyarakat, kiai, dan sebagainya.

"Termasuk ke sini karena saya dianggap sebagai orang tua yang patut dikunjungi. Jadi saya sebagai orang tua pasti akan memberikan doa," kata Ibu Sinta Nuriyah.

Ibu Sinta pun memberikan pesan terkait amanah yang diemban seorang pemimpin. Ia pun menuturkan apa yang menurutnya diamalkan oleh Gus Dur.

"Sesuai apa yang ada dalam kaidah fikih, kebijakan seorang pemimpin itu harus berdasar pada kepentingan rakyatnya, bukan golongan," tutur Ibu Sinta Nuriyah.(eas)

  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  Next 
  •  End 
Page 1 of 6

Ekonomi Makro

  •  

     

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) ,  Bertempat di Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Dirjen

     
  •  

     

     

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Jelang  bulan Ramdhan dan lebaran Satgas Pangan  melakukan berbagai

     
  •  

     

     

    JAKARTA (KORANRAKYAT.COM) Maskapai penerbangan Garuda Indonesia telah menghentikan

     
  •  

     

     

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo hari ini, Selasa, 12 Maret 2019, membuka Rapat

     

Malang Raya

Privalensi Stunting Di Kota

 

 

MALANG (KORANRAKYAT.COM) Prevalensi balita stunting

Read more

Wabub Sanusi Sampaikan LKPJ

 

 

 

 

MALANG(KORANRAKYAT.COM)   Wakil  Bupati Malang

Read more

Rendra Bupati Malang Ditahan