Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik dan tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Kapolri : Penangkapan Djoko Tjandra Atas Perintah Jokowi
Last Updated on Aug 02 2020

Kapolri : Penangkapan Djoko Tjandra Atas Perintah Jokowi

      JAKARTA, KORANRAKYAT.COM- Bareskrim Polri berhasil menangkap Djoko Tjandra di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (30/7/2020). Penangkapan ini merupakan bentuk komitmen Polri membantu pemerintah menangkap sejumlah buronan kakap.   Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis  ditemui di Mabes...
Bareskrim Tegaskan Periksa Djoko Tjandra Terkait Surat Jalan hingga Aliran Dana
Last Updated on Aug 01 2020

Bareskrim Tegaskan Periksa Djoko Tjandra Terkait Surat Jalan hingga Aliran Dana

  JAKARTA, KORANRAKYAT.COM - Pemeriksaan terhadap  terpidana kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra, terkait penerbitan surat jalan dan rekomendasi. Selain itu, Bareskrim juga akan mendalami dugaan aliran dana ke pihak-pihak yang membantu pelarian Djoko...
  Pendapat Akhir Bupati Malang  Pada  Rapat Paripurna   DPRD Tentang  Pertanggung  Jawaban  Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  Dan Belanja  Derah Tahun  Anggaran  2019
Last Updated on Aug 01 2020

Pendapat Akhir Bupati Malang Pada Rapat Paripurna DPRD Tentang Pertanggung Jawaban ...

Malang,Koranrakyat.com  Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak, utamanya para anggota Panitia Khusus Raperda dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Malang, yang telah bekerja keras bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Malang dalam...
Kinerja Triwulan II 2020, Bank Jatim Raup Laba Bersih Rp. 770,15 Milyar
Last Updated on Aug 01 2020

Kinerja Triwulan II 2020, Bank Jatim Raup Laba Bersih Rp. 770,15 Milyar

SURABAYA,KORANRAKYAT.COM Dalam rangka memberikan keterbukaan informasi, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau bankjatim melaksanakan analyst meeting dan press conference guna memaparkan kinerja keuangan Triwulan II2020 melalui media elektronik bertempat diSurabaya (29/07).   D;alam...
RUPS Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur  Tbk  Terpilih Busrul Iman Sebagai Dirut Bank Jatim
Last Updated on Jul 23 2020

RUPS Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Terpilih Busrul Iman Sebagai Dirut Bank...

        SURABAYA,KORANRAKYAT.COM| PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 2020 di Ruang Bromo, bankjatim Kantor Pusat lantai 5, Surabaya (23/07). Agenda utama pada          RUPSLB kali ini adalah...

World Today

  •  
    Trump Kirim Ribuan Tentara Bersenjata



    WASHINGTON DC, KORANRAKYAT.COM - Presiden AS Donald Trump menyatakan, dia mengerahkan "ribuan

     

 

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM - Pemeriksaan terhadap  terpidana kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra, terkait penerbitan surat jalan dan rekomendasi. Selain itu, Bareskrim juga akan mendalami dugaan aliran dana ke pihak-pihak yang membantu pelarian Djoko Tjandra.  

Kepala Badan Reserse Kriminal ( Kabareskrim) Komjen (Pol) Listyo Sigit Prabowo di Bareskrim Jumat (31/7/2020) malam.mengatakan, pihaknya akan memeriksa  terpidana kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra, terkait penerbitan surat jalan dan rekomendasi. "Selain itu, Bareskrim juga akan mendalami dugaan aliran dana ke pihak-pihak yang membantu pelarian Djoko Tjandra. Oleh sebab itu, setelah diserahkan ke Kejaksaan Agung, Djoko Tjandra akan ditempatkan sementara di Rutan Cabang Salemba Mabes Polri.  "Tentunya setelah ini yang bersangkutan akan ditempatkan di Rutan Cabang Salemba Bareskrim Polri. Kemudian kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan-pemeriksaan," ujarnya.

Selanjutnya, Listyo menegaskan antara lain terkait dengan kasus yang terkait dengan surat jalan, rekomendasi dan juga kemungkinan yang pernah saya sampaikan, lidik terkait dengan adanya aliran dana,." Selain itu, Bareskrim juga tengah menyelidiki keterlibatan pihak-pihak lain di luar institusi Polri dalam kasus pelarian Djoko Tjandra," tegasnya. 

Untuk itu, Listyo menandaskan dan namun, Listyo enggan membeberkan lebih lanjut siapa saja pihak-pihak yang akan dimintai keterangan. Untuk mendalami dugaan tindak pidana dalam kasus ini, ia telah membentuk tim khusus beranggotakan tiga direktorat di Bareskrim dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri," tandasnya. 

Terkait pelarian Djoko Tjandra, Polri telah menetapkan Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo sebagai tersangka karena diduga membantu pelarian dengan menerbitkan surat jalan dan turut berperan dalam penerbitan surat kesehatan. Dugaan tersebut dikuatkan dengan barang bukti berupa dua surat jalan, dua surat keterangan pemeriksaan Covid-19, serta surat rekomendasi kesehatan. (vk)

 
 
 
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Pemeriksaan terhadap Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo dilanjutkan. Pemeriksaan sempat terhambat karena Prasetijo dirawat di rumah sakit akibat tekanan darah tinggi. 
 
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono ditemui di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta, Rabu (22/7)2020 mengatakan Prasetijo sudah diperiksa penyidik Bareskrim, Selasa (22/7/2020), atas persetujuan dokter. “Kemarin dokter sudah memberikan asistensi untuk bisa diperiksa, ya diperiksa,”  ujarnya.. 
 
Selanjutnya, Argo menegaskan selama pemeriksaan, penyidik Bareskrim tetap berkoordinasi dengan dokter yang memantau kondisi kesehatan Prasetijo. Selain itu, penyidik juga berkoordinasi dengan Biro Provost Divisi Propam Mabes Polri yang menangani kasus dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik Prasetijo. “Provost yang mengawasi, karena itu tahanan Provost dan dokter yang mengetahui kondisi kesehatannya,” tegasnya. 
 
Untuk itu, Argo menandaskan  pemeriksaan terhadap Prasetijo belum selesai. " Namun ia belum mengungkapkan kapan Prasetijo akan diperiksa kembali," tandasnya . 
 
Diketahui, Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo menerbitkan surat jalan untuk Djoko Tjandra. Hal itu menjadi awal karut-marut pelarian Djoko Tjandra yang menyeret Polri. Prasetijo telah dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri untuk keperluan pemeriksaan. 
 
Berkas kasus dugaan pelanggaran disiplin Prasetijo telah rampung. Apabila berkas dinyatakan lengkap, Prasetijo akan menjalani sidang disiplin. Kasus dugaan tindak pidana oleh Prasetijo juga telah ditingkatkan ke penyidikan, Senin (20/7/2020). Namun, Bareskrim belum menetapkan tersangka. 
 
Dalam kasus ini, dua jenderal Polri lainnya telah dimutasi karena diduga melanggar kode etik perihal polemik red notice untuk Djoko Tjandra. Keduanya yaitu, Kepala Divisi Hubungan International Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen (Pol) Nugroho Slamet Wibowo. (VK)


JAKARTA, KORANRAKYAT.COM - Tersangka kasus pembobolan Bank BNI Maria Pauline Lumowa diperiksa penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri selama 8,5 jam atau pukul 10.30-19.00 WIB pada Selasa (22/7/2020) kemarin. 

      Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono  ditemui di lapangan Tembak , Jakarta, Rabu( 22/7)2020 mengatakan penyidik menanyakan 27 pertanyaan kepada Maria. “Tersangka MPL diberikan 27 pertanyaan, karena dalam pemeriksaan kita juga mengacu pada hak-hak daripada tersangka, misalnya untuk sembayang kita kasihkan, waktu untuk makan,” ujarnya. 

       Selanjutnya,  Argo menegaskan penyidik menanyakan perihal identitas serta riwayat keluarga Maria. Kemudian, penyidik menanyakan surat atau dokumen yang pernah dibuat oleh Maria. “Kedua, berkaitan dengan beberapa perusahaan yang merupakan debitur dari BNI yang diajukan permohonan kredit L/C (letter of credit), itu kita tanyakan juga,” tegasnya.

         untuk itu, Argo menjelaskan penyidik turut menanyakan hubungan Maria dengan saksi lainnya. Sejauh ini, penyidik telah memeriksa 14 saksi untuk mendalami peran Maria." Para saksi yang diperiksa termasuk mereka yang pernah dipidana dalam kasus ini. Pemeriksaan Maria sempat terhenti karena ia meminta pendampingan hukum dari Kedutaan Besar Belanda," jelasnya. 

        Dari data yang dihimpun, Maria telah tercatat sebagai warga negara Belanda sejak tahun 1979. Pihak Kedubes Belanda kemudian menyatakan tidak memberi pendampingan hukum, tetapi menyodorkan sejumlah nama pengacara yang dapat ditunjuk Maria. Maria pun telah menunjuk pengacara dari daftar yang disodorkan pihak kedutaan tersebut. Maka dari itu, pemeriksaan dapat dilanjutkan.

Maria merupakan salah satu tersangka pelaku pembobolan kas bank BNI cabang Kebayoran Baru senilai Rp 1,7 triliun lewat letter of credit (L/C) fiktif. Kasusnya berawal pada periode Oktober 2002 hingga Juli 2003.  Ketika itu Bank BNI mengucurkan pinjaman senilai 136 juta dolar AS dan 56 juta Euro atau sama dengan Rp 1,7 triliun dengan kurs saat itu kepada PT Gramarindo Group yang dimiliki Maria Pauline Lumowa dan Adrian Waworuntu.

Aksi PT Gramarindo Group diduga mendapat bantuan dari "orang dalam" karena BNI tetap menyetujui jaminan L/C dari Dubai Bank Kenya Ltd, Rosbank Switzerland, Middle East Bank Kenya Ltd, dan The Wall Street Banking Corp yang bukan merupakan bank korespondensi Bank BNI. Pada Juni 2003, pihak BNI yang curiga dengan transaksi keuangan PT Gramarindo Group mulai melakukan penyelidikan dan mendapati perusahaan tersebut tak pernah melakukan ekspor. Dugaan L/C fiktif ini kemudian dilaporkan ke Mabes Polri.

Namun, Maria Pauline Lumowa sudah lebih dahulu terbang ke Singapura pada September 2003, sebulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh tim khusus yang dibentuk Mabes Polri. Hingga akhirnya pada Juli 2020, Maria diekstradisi ke Indonesia dari Serbia. Ekstradisi tersebut tak lepas dari asas timbal balik resiprositas karena sebelumnya Indonesia mengabulkan permintaan Serbia untuk memulangkan pelaku pencurian data nasabah Nikolo Iliev pada 2015. 

Hasilnya, Maria dapat menjalani proses hukum di Indonesia meskipun kedua negara tidak memiliki perjanjian ekstradisi. Adapun Maria tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, pada pukul 10.40 WIB, Kamis (9/7/2020).(VK)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Komisi Pemnerantasan Korupsi (KPK) akan menjerat pihak yang turut menyembunyikan Nurhadi dengan Pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi. KPK masih mendalami pihak lain yang turut serta membantu persembunyian Nurhadi dengan menantunya, Rezky Herbiyono.

“Kami sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Apakah selama DPO yang bersangkutan dilindungi, dibantu ataupun kemudian difasilitasi persembunyiannya oleh pihak-pihak lain,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (2/6).

Akademisi Universitas Jember ini menegaskan, KPK tak segan akan menjerat menjerat dengan Pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut disematkan kepada pihak yang menghalangi, merintangi, dan menghambat proses penyidikan.

“Maka kepada pihak-pihak tersebut tentu akan kami tindak tegas menggunakan Pasal 21 tersebut,” tegas Ghufron.

Ghufron menyebut pihaknya sudah menerima berbagai informasi selama masa pelarian Nurhadi. Menurutnya, setiap informasi yang diterima akan ditelusuri lebih dalam untuk menemukan fakta.

“Kalau info-info tentu sampai saat ini tentu kami terima, akan kami himpun itu semua. Yang penting info tersebut tentu perlu dikroscek dengan hasil pemeriksaan, dengan alat bukti lain, maupun tersangka yang sudah di tangan kami. Tentu kami akan lanjutkan itu,” ujar Ghufron.

Untuk diketahui, tim penyidik KPK telah menangkap Nurhadi bersama menantunya Rezky Herbiyono pada Senin (1/6) malam. Keduanya dibekuk di sebuah rumah di Simprug, Kebayoran, Jakarta Selatan.

Dalam penangkapan itu, tim penyidik juga mengamankan istri Nurhadi, Tin Zuraida. Tin diketahui kerap mangkir saat dipanggil oleh penyidik KPK dalam kasus yang menjerat suaminya. Meski demikian, Staf Ahli Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) itu masih berstatus saksi dalam kasus ini.

Tim Satgas juga turut menggeledah rumah yang diduga jadi tempat persembunyian Nurhadi dan mengamankan sejumlah barang bukti.

Dalam kasus suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA itu, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka. Ketiga tersangka itu yakni, Nurhadi, Rezky Herbiono dan Hiendra Soenjoto.

Ketiganya sempat dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) alias buron karena tiga kali mangkir alias tidak memenuhi pangggilan pemeriksaan KPK. Ketiganya juga telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri. Saat ini, tinggal Hiendra Soenjoto yang belum diamankan.

Nurhadi dijerat sebagai tersangka karena yang bersangkutan melalui Rezky Herbiono, diduga telah menerima suap dan gratifikasi senilai Rp 46 miliar.

Tercatat ada tiga perkara sumber suap dan gratifikasi Nurhadi, pertama perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, kedua sengketa saham di PT MIT, dan ketiga gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.

Rezky selaku menantu Nurhadi diduga menerima sembilan lembar cek atas nama PT MIT dari Direkut PT MIT Hiendra Soenjoto untuk mengurus perkara itu. Cek itu diterima saat mengurus perkara PT MIT vs PT KBN.

Kini, KPK telah menahan Nurhadi dan Rezky di rumah tahanan (Rutan) Kavling C1, Gedung KPK lama setelah menjalani pemeriksaan intensif sejak pagi tadi. Keduanya bakal mendekam di jeruji besi selama 20 hari ke depan terhitung sejak hari ini.

Nurhadi dan Rezky Herbiyono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsidair Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana(as) 

 

 

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM--Kejaksaan Agung memproses penyitaan terhadap tanah dan rumah milik tersangka mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Harry Prasetyo dalam kasus dugaan korupsi di anak perusahaan BUMN

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Febrie Adriansyah di Gedung Bundar, Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (24/2) 2020 mengatakan kejaksaan Agung memproses penyitaan terhadap tanah dan rumah milik tersangka mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Harry Prasetyo dalam kasus dugaan korupsi di perusahaan pelat merah tersebut. "Untuk tanah dan rumah masih diproses," ujarnya. 

Selanjutnya, Febrie menjelaskan sementara itu, aset milik Harry yang sebelumnya sudah disita yaitu dua kendaraan mewah, terdiri dari Toyota Alphard tahun 2018 dan mobil merek Mercedes Benz tahun 2019. Tim juga menyita satu gitar elektrik merek Gibson Double Neck Custom USA, tiga sepeda mewah, 40 kotak berisi perhiasan dan jam tangan. "Tak hanya itu, sebanyak 35 tas wanita, tiga pasang sepatu wanita, serta dua buah dompet wanita turut diangkut tim Kejagung dari kediaman Harry saat digeledah 23 Januari 2020," jelasnya

Untuk itu, Febrie merinci  selain itu, penyidik juga menyita sejumlah aset milik tersangka lainnya, seperti apartemen, tanah, kendaraan bermotor, hingga tambang. Penyitaan dilakukan dalam rangka mengembalikan kerugian negara akibat kasus tersebut. "Yang jelas (perkiraan sementara kerugian negara) Rp 17 triliun, kalau umpamanya real (dari BPK) Rp 17 triliun, ini kita lihat bahwa kerugian ini karena kerjasama antar para tersangka, Pasal 55, sehingga karena itu, menyebabkan Jiwasraya rugi Rp 17 triliun, jadi harus dikembalikan," rincinya.

            Kejagung sudah menetapkan enam orang tersangka dalam kasus Jiwasraya. Selain Harry Prasetyo, tersangka lainnya terdiri dari, Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat. Kemudian, mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan, dan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto.

             Terkait perkara di perusahaan pelat merah tersebut, Kejagung mengaku sudah memeriksa 144 saksi dan menggeledah 16 tempat. Sejumlah aset para tersangka telah disita maupun diblokir. Berdasarkan perkiraan sementara Kejagung, total nilai aset yang disita sekitar Rp 11 Triliun. Penyitaan tersebut dalam rangka pengembalian kerugian negara yang menurut prediksi sementara Kejagung sekitar Rp 17 triliun.(vk)

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Tim Intelijen Kejaksaan Agung mengamankan terpidana buronan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Raden Mas Johanes Sarwono. Mantan Komisaris PT Nusa Utama Sentosa itu merupakan terpidana dalam kasus korupsi Bank Century. 

         Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono memberika keterangan tertulis,Sabtu (15/2)2020 mengatakan, Johanes Sarwono ditangkap oleh tim Tangkap Buron (Tabur) Kejagung pada Jumat (14/2/2020) kemarin. "Diamankan di Sektor V Bintaro, Tangerang Selatan," ujarnya.

         Selanjutnya,  Hari menjelaskan Johanes Sarwono telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam kasus korupsi Bank Century. Ia divonis turut serta menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran harta kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dalam pencucian uang. "Sebab, dia menerima aliran dana Bank Century sebesar Rp 60 miliar rupiah dari PT Graha Nusa Utama dalam pembayaran jual beli tanah Yayasan Fatmawati seluas 22 hektar," jelasnya.

      Untuk itu, Hari merinci  hal itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 535 K/PID.SUS/2014 tanggal 14 Juli 2014 dengan amar putusan menjatuhkan pidana penjara enam tahun dan denda sebesar Rp 1 miliar. "Program Tangkap Buron (Tabur) sendiri merupakan upaya optimalisasi penangkapan buronan pelaku kejahatan dalam rangka penuntasan perkara baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus," rincinya. 

 

          Lebih jauh, Hari mengungkapkan ditetapkan target bagi setiap Kejati di seluruh Indonesia yaitu minimal 1 (satu) kegiatan pengamanan terhadap buronan kejahatan untuk setiap triwulan. Periode 2018-2019, terdapat 371 buronan pelaku kejahatan yang berhasil diamankan melalui program ini "Raden Mas Johanes Santoso, SH merupakan kinerja Tabur ke-1 Kejati DKI dan total kinerja Tabur ke-4 di seluruh Indonesia tahun 2020," ungkapnya..(vk)

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM - Kejaksaan Agung menyita 41 kamar di apartemen South Hills, Kuningan, Jakarta Selatan, terkait kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono di Gedung Bundar, Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (7/2) 2020 mengatakan. surat penetapan penyitaan tersebut bernomor 16/Pen.Pid.Sus/TPK/II/2020/PN.Jkt.Pst tertanggal 6 Februari 2020. "Hari ini PN Jakarta Pusat telah menerbitkan penetapan untuk memberikan persetujuan penyitaan terhadap 41 kamar di apartemen South Hill, Kuningan," ujarnya..

Selanjutnya, Hari menjelaskan  apartemen tersebut diduga milik salah satu tersangka, yaitu Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny TA "Aset yang disita diduga memiliki keterkaitan dengan dugaan korupsi Jiwasraya. Kendati demikian," jelasnya.Untuk itu, Hari menandaskan  belum mengetahui berapa total nilai aset 41 kamar apartemen tersebut. "Penyidik memilah-milah dulu yang hasil penggeledahan tadi, setelah fix itu diduga barang yang ada kaitannya dengan dugaan kejahatan, itu dilakukan persetujuan penyitaan," tandasnya. Kejagung sudah menetapkan enam orang tersangka dalam kasus Jiwasraya. Para tersangka yaitu, Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Harry Prasetyo. Kemudian, mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan, dan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto. 

 Terkait perkara di perusahaan pelat merah tersebut, Kejagung mengaku sudah memeriksa 144 saksi dan menggeledah 16 tempat. Sejumlah aset para tersangka telah disita maupun diblokir. Namun, Kejagung belum memberi keterangan berapa total nilai dari aset-aset tersebut. Penyitaan tersebut dalam rangka pengembalian kerugian negara yang menurut prediksi sementara Kejagung sekitar Rp 13,7 triliun.(vk)

Sidoarjo(Koranrakyat.com) Bupati Sidoarjo Saiful Ilah telah ditetapkan Komisi oleh Pemberantasan Korupsi ( KPK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa, Rabu (8/1/2020). Saiful sebelumnya ditangkap KPK dalam sebuah operasi tangkap tangan pada Selasa (7/1/2020). Berdasarkan penelusuran Kompas.com di situs Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Elektronik (e-LHKPN), Saiful diketahui memiliki kekayaan Rp 60,4 miliar.

                  Bupati Sidoarjo Saiful Ilah telah ditetapkan Komisi oleh Pemberantasan Korupsi ( KPK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa, Rabu (8/1/2020). Saiful sebelumnya ditangkap KPK dalam sebuah operasi tangkap tangan pada Selasa (7/1/2020). Berdasarkan penelusuran Kompas.com di situs Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Elektronik (e-LHKPN), Saiful diketahui memiliki kekayaan Rp 60,4 miliar. Baca juga: Jadi Tersangka, Ini Kiprah Bupati Saiful Ilah di Sidoarjo Catatan kekayaan yang dilaporkan terakhir pada 2018 lalu itu terdiversifikasi ke dalam sejumlah bentuk. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini diketahui memiliki 25 aset properti berupa tanah dan bangunan senilai Rp 32,8 miliar, baik yang merupakan warisan maupun hasil sendiri.

             Sebagian besar kekayaannya ini berada di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Selain itu, Saiful juga memiliki sembilan unit mobil senilai Rp 570 juta. Di samping itu, Saiful juga memiliki harta bergerak lain sebesar Rp 1,44 miliar, surat berharga Rp 63,5 juta, kas dan setara kas sebesar Rp 25,55 miliar. Baca juga: Kronologi OTT Bupati Sidoarjo dan Penyitaan Uang Rp 1,8 Miliar Dalam OTT yang menjerat Saiful Ilah, KPK menyita uang senilai total Rp 1.813.300.000. Dia diduga menerima suap senilai total Rp 550.000.000 dari pihak swasta terkait proyek infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo.

            Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, sebagian dari uang senilai Rp 550.000.000 tersebut ditemukan dalam operasi tangkap tangan terhadap Saiful di kantornya, Selasa (7/1/2020) kemarin. "KPK mengamankan Bupati SFI (Saiful) dan ajudannya B (Budiman), di kantor Bupati pada 18.24 WIB. Dari tangan ajudan bupati, KPK mengamankan tas ransel berisi uang Rp 350.000.000 dalam pecahan Rp 100.000," kata Alex dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (8/1/2020).

                  KPK melakukan operasi penindakan itu terkait dugaan adanya penyimpangan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Sidoarjo. Kendati demikian, lembaga antirasuah belum menyebut secara rinci berapa orang yang diamankan dalam OTT itu.“(OTT) terkait pengadaan barang dan jasa,” jelas Ali.(an)

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Kejaksaan  Agung melakukan pencekalan terhadap 10 orang yang berpergian ke luar negeri. Untuk itu dilakukan koordinasi dengan Imgrasi berkaitan pencekalan

      Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin ditemui di Kejaksaan Agung di Jalan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (27/12)2019 mengatakan  adanya pencekalan 10 orang berpergian ke luar negeri karena berpotens menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada PT Asuransi  Jiwasraya (Persero). "Ya betul, potensi untuk tersangka," ujarnya.

            Selanjutya, Burhanuddin menegaskan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Imigrasi dalam pencekalan terhadap 10 orang tersebut.  Pencegahan ke luar negeri terhadap 10 orang tersebut berlaku mulai 26 Desember hingga jangka waktu enam bulan ke depan. "Kita sudah mulai dan tadi malam sudah dicekal," tegasnya.

               Untuk itu, Burhanuddin. menjelaskan dalam kasus salah satu perusahaan pelat merah itu, tersiar kabar bahwa mantan direksi lama Jiwasraya telah kabur keluar negeri. "Kabarnya, mantan Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim sudah kabur ke Madrid, Spanyol. Sedangkan mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo sudah terbang ke London, Inggris. Kepergian keduanya terjadi di saat Kejagung tengah mengendus tersangka dugaan korupsi tersebut. Mengenai hal tersebut, Burhanuddin mengaku pihaknya masih menunggu hasil penyelidikan pihak Imigrasi.

Nanti hasil dari Imigrasi akan tahu siapa, apa, di mananya," jelasnya.

           Dari data yang dihimpun,  dalam penanganan kasus tersebut, Kejagung telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dengan nomor PRINT-33/F.2/Fd.2/12/2019 tertangal 17 Desember 2019. Tim penyidik pun sudah memeriksa 89 saksi. Kendati demikian, Kejagung belum menetapkan satu pun seorang tersangka.

 Adapun kasus ini terkuak setelah perusahaan asuransi itu memastikan pembayaran kewajiban sebesar Rp 12,4 Triliun yang dijanjikan pada Desember 2019 tak bisa terlaksana. Hal ini disampaikan Hexana Tri Sasongko selaku Direktur Utama  Jiwasraya. "Tentu tidak bisa karena sumbernya dari corporate action. Saya tidak bisa memastikan. Saya minta maaf kepada nasabah," kata Hexana dalam rapat Komisi VI DPR RI, Senin (16/12/2019).

 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, penyelesaian masalah gagal bayar polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) bakal diserahkan ke ranah hukum. Menkeu mengatakan bakal melibatkan pihak kepolisian, kejaksaan, bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses penyelesaian masalah Jiwasraya.(Vk)

 

   
   
 
       

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Bandung telah membacakan surat tuntutan terhadap terdakwa saudara Andi Winarto Dirut PT Hastuka Sarana Karya dengan pidana 15 tahun dengan denda Rp 1Miliar dan terdakwa Ali Nuridin mantan Direktur utama Bank Jawa Barat Syariah dengan penjara 7 tahun dan denda Rp 500 juta. Kemudian Hakim Tipikor memberikan waktu terdakwa mengajukan nota pembelaan sampai tangga; 8 Juli 2019.

                Kepala Pusat Penerangan dan Hukum  Kejaksaan Agung, Dr Mukri ditemui di Kejaksaan Agung Jalan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Selasa (2/7)2019 pada hari Senin(1/7)2019 Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Bandung (JPU) Kejari Kota Bandung telah membacakan surat tuntutan (requisitoir) terhadap terdakwa  Andi Winarto(Direktur Utama PT Hastuka Sarana Karya) dengan Pidana Penjara selama 15 tahun dan dengan denda sebesar Rp 1 Miliar subsidiair 6 bulan kurungan serta membayar uang pengganti Rp.631.551.488.584. "Subsidiair 7 tahun 6 bulan dan terdakwa Ali Nuridin ( Mantan Direktur Utama Bank Jawa Barat Banten Syariah( BJB Syariah) dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp 500 Juta Subsidiair 6 bulan kurungan serta membayar uang pengganti Rp 1.625.000.000 Subsidiair 3 tahun 6 bulan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Jawa Barat," ujarnya.

           Selanjutnya, Mukri menegaskan JPU Kejari Kota Bandung menyatakan para terdakwa terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi dalam pembiayaan Bank Jawa Barat Banten .Syariah(BJB Syariah) kepada PT Hastuka Sarana Karya tahun 2014 sampai dengan 2015 untuk pembelian kios oleh 161 End User pada Garut Super Blok dan pembiayaan BJB Syariah kepada CV Dwi Manunggal Abadi tahun 2016 yang dilakukan secara bersama-sama. "Sebagaimana diatur dalam pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah  dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP tegasnya.

           Mukri menjelaskan  setelah JPU Kejari Kota Bandung selesai membacakan surat tuntutan(requisitoir), kemudian Ketua Majelis  Hakim Pengadilan Tipikor  Bandung memberikan waktu kepada para terdakwa untuk mengajukan nota pembelaan (pledoi) dalam agenda sidang berikutnya, hari Senin 8 Juli 2019."Bahwa kasus tindak Pidana Korupsi ini terjadi,dimana terdakwa Andi Winarto selaku Direktur Utama PT Hastuka Sarana Karya ( Dirut PT HSK) dan pengguna tidak sah CV Dwi Manunggal Abadi( CV DMA) bersama-sama dengan Yocie Yusman selaku Direktur Pembiayaan BJB Syariah sudah terpidana dan sudah diputus terbukti dan berkekuatan hukum tetap ( Inkracht van gewisde) di Pengadilan Tipikor Bandung)," jelasnya.

         Lebih lanjut, Mukri merinci Dan terdakwa Ali Nuridin selaku Direktur Utama BJB Syariah( masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) dan bulan Juni tahun 2014 sampai dengan bulan Juli tahun 2016,telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum yaitu terdakwa Andi Winarto selaku Direktur PT HSK dalam mengajukan pembiayaan pembelian kios oleh 161 End User melalui  PT HSK pada Garut Super  Blok kepada BJB Syariah sebanyak empat kali. "Pada tahun 2014 sampai dengan 2015 sebesar Rp 566.448.200.000 sengaja memberikan anggunan berupa sertifikat tanah yang masih menjadi anggunan dan dikuasai oleh  Bank Muamalat Indonesia, menggunakan data end user yang tidak memiliki kemampuan dan tidak memenuhi persyaratan pembiayaan, melakukan tindakan yang menyimpang dari perjanjian kerjasama PT HSK dengan BJB Syariah namun dengan melanggar ketentuan-ketentuan pembiayaan yang berlaku pada BJB Syariah, Yovie Yusman dan terdakwa Ali Nuridin tetap menyetujui pemberian pembiayaan bahkan mendesak mempercepat proses pembiayaan kepada PT HSK," rincinya..

          Mukri katakan terdakwa Andi Winarto pada tahun 2016 telah mengunakan secara tidak sah CV Dwi Manunggal Abadi (CV DMA) milik Lie Sution Wiladi yang tidak memiliki kemampuan dalam mengajukan pembiayaan kepada BJB Syariah untuk membeli tanah dan bangunan di Jalan Malabar No.31 Bandung milik Andi Winarto sebesar  Rp 85 Miliar, namun dengan melanggar ketentuan-ketentuan pembiayaan  yang berlaku yang berlaku pada BJB Syariah," Yocie Gusman tetap menyetujui pembiayaan bahkan meminta Pihak Divisi Pembiayaan BJB  Syariah untuk mempercepat proses pembiayaan kepada CV DMA," bebernya.

         Sesuai data, Mukri mengungkapkan  tindakan terdakwa  Andi Winarto bersama-sama Yoice Gusman dan terdakwa Ali Nuridin(khusus untuk pembiayaan kepada PT HSK bertentangan dengan ketentuan-ketentuan pemberian pembiayaan yang berlaku  dan mengikat BJB Syariah yaitu Undang-undang Perbankan, Undang-undang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, Surat Keputusan Direksi BJB Syariah serta perjanjian antara BJB Syariah dengan PT HSK maupun CV DMA. "Bahwa perbuatan terdakwa Andi Winarto bersama-sama Yovie Gusmawan dan terdakwa Ali Nuridin dalam pemberian pembiayaan pembelian Kios GSB kepada 161 end user melalui PT HSK tahun 2014 sampai dengan 2015 dan kemudian dana pencairan pembiayaan-pembiayaan kepada End user oleh BJB Syariah sudah dialihkan semua kepada rekening terdakwa Andi Winarto atau suatu korporasi PT HSK dan telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp 548.259.832.594," ungkapnya.

          Masih  Mukri katakan  berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigasi Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor :49/LPH/XXI/12/2007 mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 548.259.832.594,00 dalam pemberian  pembiayaan pembelian Kios pada Garut Super Blok kepada 161 End User melalui  PT Hastuka Sarana Karya tahun 2014 sampai dengan 2015. "Dan laporan hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa  Keuangan No.12/LHP/XXI/02/2018 mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 84.916.655.990 dalam pemberian pembiayaan kepada CV DWI Manunggal Abadi pada tahun 2016," tandasnya. (vk)

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Akibat  dugaan korupsi pengadaan High Speed Diesel (HSD) ditahun 2010 yang diungkap oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Sehingga  yang mengakibatkan kerugian negara sebanyak Rp 188,75 Miliar, ini sesuai dengan hasil ;alpran BPK Ri dengan   9/LHP/XXI/02/2018 tertanggal 2 Februari 2018.    

          Direktur Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri,Kombes Pol Djoko Poerwanto, saat ditemui di Mabes  Polri, di jalan Tronojoyo No.3 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan  Jumat (28/6/2019)mengatakan bahwa kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi pengadaan High Speed Diesel (HSD) atau solar tahun 2010 silam sebesar Rp 188,75 miliar. "Hasil itu berdasarkan laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dengan nomor 9/LHP/XXI/02/2018 tertanggal 2 Februari 2018," ujanrya.

         Selanjutnya, Djoko menegaska kasus itu turut melibatkan eks Direktur Energi Primer Perusahaan Listrik Negara (PLN) tahun 2010 sekaligus mantan Direktur Utama PT PLN thun 2012, Nur Pamudji, sebagai tersangka."Kerugian negara dalam perkara di atas sebesar Rp 188.745.051.310,72," tegasnya.

       Untuk itu ditempat yang sama,  Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo  menjelaskan  dari jumlah tersebut, polisi telah berhasil menyita uang tunai sebesar Rp 173 miliar. Tampak di belakang para aparat, tumpukan uang tunai yang disebutkan sebesar Rp 173 miliar di atas meja yang telah disiapkan."Untuk barang bukti dalam atau fresh money yang berhasil diselamatkan oleh jajaran penyidik Direktur Tipikor Bareskrim yang saat ini digelar sejumlah Rp 173 miliar," jelasnya.

Berdasarkan penyelidikan, Pamudji diduga kuat menyalahgunakan wewenangnya dengan menunjuk PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) sebagai pemasok HSD untuk operasional sejumlah gardu listrik di Indonesia.

         Polisi juga mengatakan bahwa dari empat tahun memasok HSD ke PLN sesuai kontrak, TPPI dapat memenuhi sebelas bulan saja.

Akibatnya, PLN mengalami kerugian karena harus membeli solar dari pihak lain dengan harga yang lebih mahal.

           Pamudji dikenakan Pasal 2 dan/atau Pasal 3 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Saat ini, berkas perkara kasus tersebut telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Kejaksaan Agung.(vk)

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM-  Terkait dengan kasus tindak Pdaina Korupsi  dalam pembangunan  kapal  Perikanan di Kementerian kelautan  dan perikanan RI, ada 4 saksi  yang periksa yaitu Nur Azizi, Harmoko Prasmasji,  Gaduh Nur Hidayat dan  Adiriansroob Vrenfky Manuputty. 

               Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung, Dr Mukri di temui di Kejagung di Jalan Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis(20/6)2019 mengatakan  pada hari ini , 20 Juni 2019 penyidik Pidsus Kejaksaan Agung telah melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan kapal perikanan di            

              Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. "Ada pun 4 orang saksi yang diperiksa  yaitu 1 Nur Arif Azizi ( inspektur II pada inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI). 2. Ir Harmoko Prasmasji ( Direktur Jenderal  Perikanan Tangkap  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan RI periode 2015-2016), 3. Gaduh Nur Hidayat ( Sekretaris Dirjen Perikanan Tangkap dan Sekretariat Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Perode  tahun 2016). 4. Adriansroob Vrenfky Manuputy( Direktur PT Kairos Anugrah Marina),"ujarnya.

Selanjutnya, Mukri menegaskan pada saksi diperiksa terkait dengan dugaan tindak Pidana Korupsi, dimana pada tahun Anggaran 2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan  RI melakukan pengadaan bantuan kapal dengan Pagu anggaran sebesar Rp 477.958.245.000 dengan realisasi  angaran pembangunan kapal perikanan adalah sebesar Rp 209.767.095.831. "Berdasarkan ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak pembangunan  kapal perikanam, pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Turn Key yaitu pembayaran dilakukan apa bila satuan unit kapal telah sampai di lokasi," tegasnya 

                Untuk itu, Mukri menjelaskan namun sampai dengan akhir tahun 2016 dan 754 unit kapal , baru selesai 57 unit kapal sehingga sesuai syarat-syarat khusus kontrak pembangunan  Kapal Perikanan , maka yang seharusnya dibayarkan hanya untuk 57  unit kapal senilai Rp 15.969.517.536. " Sedangkan untuk 697 unit kapal yang tidak selesai seharusnya tidak dapat dibayarkan, akan tetapi pada akhir tahun anggaran adanya perubahan (addendum) ketentuan mengenai cara pembayaran dan yang semula dengan cara Turn Key, menjadi sesuai Progress dengan tujuan agar meskipun kapal belum selesai dikerjakan," jelasnya. pembayaran dapat dilakukan,." jelasnya. 

 

Jadi, Mukri merinci untuk 697 unit kapal yang belum selesai dikerjakan tersebut , akhirnya dibayarkan sesuai nilai kontrak atau secara keseluruhan sebesar Rp 193.797.578.295." Dan untuk sisa pekerjaan yang belum selesai di jamin dengan garansi bank," rincinya. (vk)

 

 

 

JAKARTA KORANRAKYAT.COM-  Terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit PT Bank Mandiri(Tbk) kepada PT Central Stall Indonesia. Pidsus Kejaksan Agung memeriksaa Saksi itu Rudy F Simanjuntak Special Assets Management (SAM) Bank Mandiri Pusat,

            Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung, Dr Mukri di temui di Kejagung di Jalan Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis(20/6)2019 mengatakan pada hari ini Kamis(20/6)2019 penyidik Pidsus Kejaksaan Agung telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit dari PT Bank Mandiri ( Tbk) kepada PT Central Stall Indonesia." Adapun saksi yang diperiksa yaitu Rudy F Simanjuntak( Special Assets Management( SAM) Bank Mandiri Pusat)," ujarnya..

              Selanjutnya, Mukri menegaskan bahwa sebelumnya penyidik telah menetapkan  7 orang tersangka inisial AP( Relationship Manager Bank Mandiri Solo),.MAEP( Mantan Team Leader Bank Mandiri CBC Solo) selaku pengusulan kredit kepada PT Central Stall Indonesia HA( Mantan Senior Credit Risk Manager RRM VII Semarang-Floor Solo) selaku pengusul Kredit Kepada PT Sentral Stell Indonesia, ED(CBC Manager PT Bank Mandiri Solo) selaku Komite Kredit Tingkat I, MSHM( PKMK-RRN VII Semarang Floor Solo) selaku Komite Kredit Tingkat ." SBR( GH Regional Commercial Sales 2) selaku Komite Kredit Tingkat II dan MSP ( PKMK- Commercial Risk) selaku Komite Kredit Tingkat II serta Korporasi PT Central Stall Indonesia dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi ini, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai  Rp 201.176.328.414," tegasnya.

 

          Untuk itu, Mukri menjelaskan bahwa kasus ini merupakan pengembangan dan pengungkapan kasus tindak pidana korupsi yang sama, dimana Penyidik telah menetapkan 2 orang tersangka Mulyadi Supardi alias Gua Ping atau Apung( Karyawan Swasta)dan Erika W Liong( Direktur Utama PT Central Stall Indonesia). "Dan keduanya telah disidangkan dan diputus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri ,Jakarta Pusat," jelasnya. (vk)

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Upaya pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang kuat dan solit, dalam pembentukannya Pansel KPK meminta masukan dan dukungan Kejagung, Polri, Mahkamah Agung bahkan Pemred untuk menjamin transparan.

                   Ketua Panitya Seleksi (Pansel) Komisi Pemberantas Korupsi (KPK),  Yenti Ganarsih ditemui di Mabes Polri di Jalan Tronojoyo No.3 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan , Kamis (13/6) 2019 mengatakan  memang memberitahukannya untuk menjaga transparansi apapun yang Pansel lakukan pada hari ini tahapannya adalah meneruskan audiensi yang kemarin yaitu KPK dan Jaksa Agung. " Sekarang Kapolri , nanti sore kita akan dengan Pemred , Minggu depan kita dengan Ketua Mahkamah Agung," ujarnya. 

                Selanjutnya, Yenti menegaskan jadi memang dalam program kami disini seperti kepada KPK maupun kepada  Jaksa Agung kami sampaikan bahwa pertama kami akan meminta bantu doktreking , yang kedua kami meminta masukan dari Kapolri, Jaksa Agung ,dan karena apa karena KPK itu dirikan juga dengan maksud untuk triker meganisme untuk membangun korelasi dan supervisi. "  Sehingga  kami menanyakan sejauh ini bagaimana hubungan diantara lembaga penegak hukum terhadap tindak Pidana Korupsi itu sendiri antara lain," tegasnya. 

                  Untuk itu, Yenti menjelaskan kemudian kita juga yang terakhir mengundang calon-calon dari Polisi untuk mendaftarkan . Begini saya sampaikan bahwa dalam undang-undang jelas disampaikan  bahwa komisioner KPK terdiri dari unsur Pemerintah dan unsur masyarakat , unsur Pemerintah diantaranya adalah Penegak hukum ." KPK adalah Lembaga Penegakan hukum dan pencegahkn korupsi . Jadi oleh karenanya kami mengundang dan memohon kepada Bapak Kapolri untuk Pak kapolri mengirimkan calon-calonnya untuk mendaftarkan  sebagai calon komisioner KPK. Sejauh ini pembahsaan kami lebih dari dua jam kita sudah melakukan hal-hal yang sangat positif," jelasnya. 

              Sementara  itu, Kapolri, Jenderal Pol  Muhammad Tito Karnavian mengatakan kami dari Polri terima kasih banyak kepada Pansel KPK yang dipimpin oleh ibu Yenti Ganarsih tadi kita diskusi dan beliau memberikan masukan sekaligus perkenalan tentang Pansel yang ada ini , memang ada dua anggota Pansel yang tidak sempat hadir  karena ada kegiatan lain Pak Hendardi dan Prof Indriyanto Seno Aji ." Kemudian dalam diskusi itu salah satu yang disampaikan adalah mengenai calon dari Polri. Karena dari undang-unndang KPK itu tadi  saya sampaikan, Komisioner dari unsur Pemerintah itu diantaranya adalah Penegak Hukum kepolisian. Kita juga memang ada dari awal sudah ada beberapa orang yang telah menjadi Komisioner diantaranya Pak Taufik Ruki, Ibu Basara Panjaitan disaat ini, Pak Bibit Waluyo sudah pernah ada," ujarnya.

                  Selanjutnya, Tito menandaskan ini dengan adanya pembukaan baru penggantian Komisioner Bulan Desember kemudian dilakukan pembukaan pendaftaran tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan 4 Juli 2019 tentunya dari polri juga akan berusaha mengirimkan perwira-perwira terbaik, khususnya perwira tinggi yang terbaik. "Salah satu kriterianya yang penting adalah Track recordnya baik, kemudian memiliki kemampuan bidang reserse terutama dalam penangnan kasus-kasus korupsi , sehat jasmani rohani dan nanti akan mengikuti asesment dan juga test dari panelis Pansel pemakalah dan lain-lain.oleh karena itu kami tentu berusaha memberikan calon-calon yang terbaik berapa jumlahnya tidak ada pembatasan," tandasnya. 

           Untuk itu, Tito menjelaskan kami sekarang sudah memiliki beberapa orang tapi kita membuka secara internal, sehingga prinsipnya nanti tentunya kami akan mengirim dan kita menyerahkan sepenuhnya kepada Pansel untuk menilainya. Mudah-mudahan dari Polri ada terpilih. "Kenapa kalau seandainya dari Polri terpilih akan mempermudah sinergi Kepolisian, karena Kepoliisian polri ini juga memiliki jaringan nasional dan juga ada elemen-elemen penanganan kasus korupsi  Dirtipikor Mabes Polri, di Polda-polda juga ada , Kasi Tipikor, di polres ada Satipikor ini bisa dimanfaatkan oleh KPK untuk menjadi mesin bersama-sama memberantas , KPK memberatas kasus Korupsi, mencegah Korupsi  yang sebesar ada di Indonesia itu tidak mudah," jelasnya.

Lebih lanjut, Tito merinci sinergi ini lah mudah-mudahan bisa di bangun ketika ada siapa tahu terpilih komisioner salah satu ada Polri akan mempermudah kerja sama sinergi ini . Itulah kira -kira harapan kita .Sekali lagi kita akan mengirimkan kader-kader terbaik untuk ikut dalam seleksi ini. "Dan prinsip dari pada Polri akan berusaha maksimal bekerjasama dengan KPK dalam rangka pemberantasan korupsi," rincinya.  

               Ketika ditanya apa dari Pansel apakah sudah mengantongi anggota Polri, Yenti mengakui belum mengantongi  dan yang diam-diam belum ada juga, jadi tidak ada apa-apa dikantong." diharapkan yang ingin mendaftar segera mendaftarkan,  Pembukaan belum dan yang diam -dian belum ada juga tidak ada apa-apa di kantong," akunya.

              Lebih lanjut, Yenti membeberkan Pertama kita akan ke BIN  dan juga akan ke BNPT adalah sesuatu yang baru karena eranya seperti ini sehingga kita jujadiga tidak mau kecolongan jangan sampai terpapr  radilkalisme, kita juga akan ke BNPT selain ke BIN. "Kita selala kita lakukan traking untuk itu. Kemudian nanti malam kita akan ada pertemuan dengan Pemred menyampaikan ada transparan   ikut komlain dan ananti malam kita akan jan 19.00. hingga  jam 22.00 kita akan mendengarkan diskusi dan mendengarkan masukan-masukan dari Pemred terkait karena permaslahan Korupsi itu per. Setiap pimpinan KPK itumasalahan kita semua menimbulkan permasalahan penegak hukum semata. apa lagi masalah KPK termasuk permasalahan dari media. Dimana Media juga harus andil untuk membongkar korupsi dan juga menjaga agar marwah penegak hukum penindak korupsi tetap bagus," bebernya. 

Ditempat yang sama, Wakil Ketua Pansel KPK, Harkristuti Harkriswono mengatakan kalau mengenai syarat-syarat administratif saya kira sudah ada undang-undangnya tidak perlu sampaikan, pada dasarnya kami  mencari pimpinan KPK yang pertama yang memiliki integirtas. kedua  adalah kopetensi, karena integritas karena kopetensi adalah sangat banyak kendalanya. "Kami juga berharap orang punya pengalaman organisasi jangan memimpin karena kita tahu bahwa di KPK ada masalah di dalam jadi calon ini harus bisa menghadapi  dan merangkul semua pihak yang ada didalam organisasi." ungkapnya.

               Harkristuti menandaskan Kami juga tentu berharap dan saya agak tidak sepakat  kita cari setengah dewa tapi yang bisa mengharapkan tetapi bisa menghadapi venjer , punya keberanian, akan tetapi dasarnya adalah hal-hal yang tergantung kepada penegak hukum tinggal kita sangat berharap orang -orang yang kita pilih  itu adalah punya kebijaksanaan tetapi bukan bijak sana bisa sini tetapi waydan bisa mengayomi organisai dan jangan lupa ini jika ada satu lembaga ada kolektif weidar ship  setiap pimpinan KPK itu bisa bersama-sama mengirim utusan tidak hanya satu atau dua dan  kita tidak berharap." Dalam keputusan harus dengan voting.. Karena kita organisasi penggempur, pengambilan keputusan diambil atas dasar hukum bukan voting. ini yang kita harapkan kedepannya, "tandasnya.   

Sesuai perkembangan, Tito mengungkapkan begitu juga udah ada beberapa nama yang sudah menyampaikan keinginan-keinginan nya untuk maju di  AS SDM  ada 8 tetapi masih terbuka kesempatan dan nantinya pembukaannya tanggal 17 Juni sampai 4 Juli." Jadi masih ada waktu,saya juga dalam forum ini sebagai rekan-rekan terutama Perwira Tinggi ,saya harapkan yang ingin mendaftar segera mendaftar, tolong cek betul track record masing-masing kemudian HKPN masing-masing ada atau tidak karena itu menentukan,  disamping tentunya kopetensi  pengelaman pernah di reserse pernah menanngani kasus korupsi lebih bagus tentu ada yang lain seperti tes kesehatan, fisik maupun phisikis," ungkapnya .

 

          Tito menambahkan Kemudain komitmen of interes, Selama ini sudah banyak anggota  Polisi yang sudah ada berada di KPK dan jalan salah , KPK awal berdiri sudah banyak anggota pendahulu polisi yang masuk sebagai Ketua,Sebagai Deputi, sebagai pak Erwin Narko, sebagai direktor penyidikan , sebagai penyidik banyak sekali. "Sebagian besar mereka profesional dan  mereka selesai dalam prestasi yang baik tidak membuat masalah. Sepanjang mereka sudah masuk dalam KPK sudah terikat dalam segala peraturan KPK meskipun mereka anggota Polri. Kitapun tidak banyak ikut campur tentang operasionalnya yang mungkin kalau maasakahapembinaan karirnya mereka sudah selesai perlu kembaki ke Polri kesempatan mereka sekolah kesempatan mereka untuk dipromosi, dan yang lain-lain. Kala terkait karena itu bagus dipromosi kalau engga bagus ya engga promosi. Operasional kalau sudah masuk ke KPK yasilakan ikuti aturan KPK," tambahnya.( vk))

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) -  Kejaksaan  melakukan penangkapan terhadap terpidana Ir Prayitno Hidayat ( Pensiunan PNS Badan Pertanahan Kota Manado) di kompleks pertokoan Mebel Samsuri Jalan Oerip Sumoharjo No.57 Kabupaten Ponorogo Jawa Timur.

        Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung, Dr Mukri SH MH ditemui di Kejaksaan Agung mengatakan pada  Kamis,(2/5 ) Mei 2019 pada pukul 15.28 Wib, tim Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara bersama-sama dengan Tim Kejaksaan Negeri Manado,Tim Kejaksaan Negeri Sleman dan intelejen Kejaksaan Negeri Ponorogo  berhasil menangkap  terpidana Ir Prayitno Hidayat . " Pensiunan PNS Badan Pertanahan Kota Manado) di kompleks pertokoan Mebel Samsuri Jalan Oerip Sumoharjo No.57 Kabupaten Ponorogo Jawa Timur," ujarnya.

         Selanjutnya,Mukri menegaskan terpidana Ir Prayitno Hidayat ditangkap dalam rangka Eksekusi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1030 K/Pid/2012 tanggal 22 Januari 2013 yang menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pemalsuan surat(sertifikat ) atas sebidang tanah seluas 3.056 M2 yang terletak di Kelurahan Malendeng Kecamatan Tikala Kota Manado Manado. "Ini, miliknya saksi korban Sitty Sugihartaty sebagaimana melanggar pasal 263 ayat 1 KUHP dan dijatuhkan pidana penjara selama 10 bulan," ujarnya.

        Selanjutnya, Mukri menegaskan  bahwa akibat perbuatan pidana,saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp 1,7 Miliar," Setelah dilakukan penangkapan, terpidana langsung dibawa dengan menggunakan pesawat menuju Manado Sulawesi Utara untuk di eksekusi oleh Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Manado. " Dengan dimasukan ke dalam Klas I-B Malendeng Manado Sulawesi untuk untuk menjalani hukuman,"  tegasnya.(vk)

 

Page 1 of 26

Panggung Koruptor

  •  

     

    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM - Pemeriksaan terhadap  terpidana kasus pengalihan hak tagih (cessie)

     
  •  
     
     
     
    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Pemeriksaan terhadap Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo dilanjutkan.
     
  •