Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Cegah Anies Dampingi Presiden, Paspampres Hanya Mengikuti Daftar Nama dari Panitia
Last Updated on Feb 18 2018

Cegah Anies Dampingi Presiden, Paspampres Hanya Mengikuti Daftar Nama dari Panitia

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM  Tragedi memprihatinkan saat Persija Juara berhasil menaklukkan Bali United dengan skor 3-0, Saat Gubernur DKI Jakarta yang merupakan Tuan Rumah yang juga bapaknya Persija dihalangi Paspampres tidak boleh mendampingi Presiden Joko Widodo yang akan  menyalami pemain...
Produser Chan Parwez : Angkat Potensi Lokal Dengan
Last Updated on Feb 18 2018

Produser Chan Parwez : Angkat Potensi Lokal Dengan " Film Yowis Ben"

SURABAYA( KORANRAKYAT.COM)  Keragaman budaya yang harus dirasakan  memang ada serta  mengangkat potensi lokal  dalam pariwisata salah satu pesan yang bisa  diambil  dalam film “ yowis ben “ apalagi menggunakan bahasa Jawa Timuran  yang cukup kental , baik Malang  maupun  Surabaya...
Aneh,Roro Duta Anti Narkoba Malah Pesan Narkoba
Last Updated on Feb 16 2018

Aneh,Roro Duta Anti Narkoba Malah Pesan Narkoba

JAKARTA(KORANMRAKYAT,COM) Disayangkan duta anti Narkoba malah terjerat narkoba. Artis Roro Fitria yang masuk dalam daftar selebriti Tanah Air yang diduga terjerat kasus narkoba,padahal Roro dikenal sebagai duta anti Narkoba, kenapa dengan barang haram itu justru tidak dijahui malah didekati....
Onglay Penyelundup Narkoba Ditangkap Disita Rp.2,7 M dan BB 242 Kg Sabu 30 Ribu Ekstasi
Last Updated on Feb 16 2018

Onglay Penyelundup Narkoba Ditangkap Disita Rp.2,7 M dan BB 242 Kg Sabu 30 Ribu Ekstasi

  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) -  Aksi kejahatahan  penyeludupan narkoba  yang dilakukan sudah ke enam kali yang didalangi  Lim Toh Hing Alias Onglay dan kali ini berhasil ditangkap  sebanyak  242 kg Sabu , 30 Ribu Ekstasi dan berhasil disita bersama uang sebanyak Rp 2,7 Miliar. Saat itu warga...
Presiden Tegaskan Perlunya Deregulasi dan Debirokratisasi untuk Dukung Perguruan Tinggi
Last Updated on Feb 16 2018

Presiden Tegaskan Perlunya Deregulasi dan Debirokratisasi untuk Dukung Perguruan Tinggi

  MAKASAR(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo mengingatkan agar dalam bekerja harus fokus dan memiliki prioritas apa yang ingin dikerjakan. Jangan lagi anggaran dibagi rata ke berbagai kegiatan yang tanpa fokus. “Bertahun-tahun dilakukan, hasilnya tiap tahun  enggak berasa. Kontrolnya secara...

Seputar Dunia

  •  
    Hubungan Baik RI-Kamboja Perlu Ditingkatkan

     

     

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Hubungan baik Idonesia-Kamboja telah terjalin cukup lama hal ini

     

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Penangkapan  Pejabat Lampung Tengah menambah panjang sederetan  sepekan Bupati serta Walikota maupun Gubernur yang terkena OTT (operasi Tangkap  Tangan (OTT) KPK , sebelumnya Gubernur  Jambi Zomi Zola, Bupati Jombang  Nyono Suherli, Bupati Ngada Marianus, ,Bupati Subang,  Aryuningsih, dan kini  Bupati lampung tengah  Mustafa juga digelandang ke KPK, namun belum tersangka statusnya  setelah hingga malam juga ikut diperiksa  KPK .

            Dalam OTT , KPK mengamankan 19 orang, yang terdiri atas anggota DPRD, pejabat di Pemkab Lampung Tengah, dan pihak swasta. Bupati Lampung Tengah Mustafa juga ditangkap KPK.KPK menyita uang Rp 1 miliar dan Rp 160 juta dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait pinjaman daerah APBD Lampung Tengah. Ada tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu, termasuk Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga.Tim juga mengamankan uang sejumlah Rp 160 juta," ucap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (15/2/2018).
           
Uang Rp 160 juta itu diamankan dari seorang PNS Pemkab Lampung Tengah berinisial SNW. Selain itu, KPK mengamankan Rp 1 miliar."(Tim KPK mengamankan) ADK (swasta) di rumahnya, tim juga mengamankan Rp 1 miliar dalam kardus di mobil CR-V hitam milik ADK," ujar Syarif.KPK menduga uang Rp 1 miliar itu merupakan uang yang dikumpulkan pejabat Pemkab Lampung Tengah untuk kemudian diberikan ke DPRD. KPK pun menetapkan tiga orang tersangka, yaitu Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga, anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto, dan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman. Natalis dan Rusliyanto diduga menerima uang dari Taufik.
         Taufik diduga memberikan uang kepada Natalis dan Rusliyanto terkait persetujuan pinjaman daerah kepada PT SMI sebesar Rp 300 miliar, yang direncanakan untuk digunakan pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan Dinas PUPR Lampung Tengah. Anggota Dewan diduga meminta Rp 1 miliar untuk memuluskan persetujuan itu.
"Untuk mendapatkan pinjaman tersebut, dibutuhkan surat pernyataan yang disetujui atau ditandatangani bersama dengan DPRD Lampung Tengah sebagai persyaratan MoU dengan PT  sarana Multi  Infrastruktur PT SMI," ucap Syarif."Untuk memberikan persetujuan atau tanda tangan surat pernyataan tersebut diduga terdapat permintaan dana sebesar Rp 1 miliar," imbuh Syarif.(as)

 

 

Saturday, 10 February 2018 00:35

Ex Dirut Pertamina Karen Diperiksa Kejaksaan Agung

Written by

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung memeriksa mantan Direktur Utama PT Pertamina Persero Galaila Karen Agustiawan, Jumat (9/2) 2018. Pemeriksaan itu terkait dugaan korupsi Penyalahgunaan Investasi pada PT. Pertamina (Persero) di Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia Tahun 2009\

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Muhammad Rum ketika ditemui di Kejagung  Jumat (9/2) 2018 mengatakan, dalam pemeriksaan, Karen diminta menjelaskan soal awal mula proyek tersebut bisa terlaksana."Karen Agustiawan menerangkan mengenai proses keputusan terkait proyek untuk lapangan minyak Blok BMG Australia," ujarnya.

Selanjutnya, Rum  menegaskan untuk status Karen dalam kasus ini masih sebagai saksi. Selain Karen, penyidik juga memeriksa Asisten Manager Corporate PT Pertamina Dini Nurhayati dan Manager Legal Bisnis Development PT Pertamina Cornelius Simanjuntak.”Dalam pemeriksaan tersebut, Dini menerangkan ulasan atas usulan dari Direktorat Hulu dalam proyek Blok BMG Australia. Sementara Cornelius menerangkan soal ulasan atas kontrak kerja (self purchase agreement) antara PT Pertamina dengan pihak penjual minyak,” tegasnya.

Untuk itu, Rum menjelaskan kasus ini bermula dari kegiatan akuisisi oleh PT Pertamina berupa pembelian sebagian asset (Interest Participating/ IP) milik ROC Oil Company Ltd di lapangan Basker Manta Gummy (BMG) Australia pada 2009. Nilainya sekitar 31.917.228 dollar AS.”Dalam pelaksanaanya, ditemui dugaan penyimpangan dalam pengusulan Investasi yang tidak sesuai dengan Pedoman Investasi dalam pengambilan keputusan investasi. Sebab, tidak dilakukannya Feasibility Study (kajian kelayakan) berupa kajian secara lengkap atau Final Due Dilligence dan tanpa adanya persetujuan dari Dewan Komisaris,” jelasnya.

Lebih jauh, Rum merincinya hal ini mengakibatkan peruntukan dan penggunaan dana sejumlah 31.492.851 dollar AS serta biaya-biaya yang timbul lainnya sejumlah 26.808.244 dollar Australia tidak memberikan manfaat ataupun keuntungan kepada PT. Pertamina untuk penambahan cadangan dan produksi minyak nasional.”Justru hal ini berdampak pada kerugian keuangan negara, khususnya PT Pertamina sebesar 31.492.851 dollar AS dan 26.808.244 dollar Australia. Jika dikonversi ke rupiah setara Rp 568,066 miliar,” rincinya.

Hingga kini, Rum menandaskan dalam kasus ini, penyidik telah menetapkan mantan Manager Merger & Acquisition (M&A) Direktorat Hulu PT. Pertamina berinisial BK sebagai tersangka.” Tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” tandasnya. (vk)

 

 

Saturday, 03 February 2018 15:40

Bupati Jombang Nyono Suharli Dicokok Terkena OTT KPK

Written by

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Bupati Jombang Nyono Suharli terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Tim di lapangan tiba di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (3/2/2018) sekitar pukul 21.20 WIB. Saat tiba, ada 2 orang yang diamankan. Nyono yang menggunakan sweater biru tua sempat berkata ini bukan penangkapan."Ini bukan penangkapan," kata dia.

        Namun, saat ditanya kembali, dia tidak menjawab apa pun. Dia langsung diarahkan masuk ke KPK kemudian naik ke ruang pemeriksaan.Di belakangnya ada seorang lelaki memakai baju coklat yang juga diarahkan masuk. Dia tampak membawa ransel hitam. Sebelumnya KPK sempat memberi konfirmasi adanya OTT terhadap kepala daerah di Jawa Timur."Ya benar, ada kegiatan tim di lapangan sore dan malam ini. Kami amankan unsur kepala daerah di Jawa Timur," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Sabtu (3/2/2018).Dari OTT itu KPK menduga ada penerimaan uang. Namun, belum diketahui apakah ada uang yang turut diamankan dalam operasi senyap itu."Ada dugaan penerimaan sejumlah uang," imbuh FebrI KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap salah satu bupati di Jawa Timur. Pasca OTT tersebut, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko tampak tiba di kantor KPK.Pantauan wartawan Nyono tiba di Kantor KPK di Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Sabtu (3/2/2018) sekitar pukul 21.15 WIB. Nyono yang mengenakan kemeja biru langsung diarahkan penyidik KPK ke lantai 2 gedung KPK.

        Nyono dibawa menggunakan mobil tahanan KPK dan dikawal satu mobil berwarna hitam. Selain itu penyidik KPK juga membawa 2 koper.Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang kepala daerah di Jawa Timur. "Iya. Tadi ada info kepala daerah yang diamankan," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada detikcom, Sabtu (3/2/2018 {as}

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang dalam bentuk mata uang dollar AS dan rupiah dari penggeledahan yang dilakukan di tempat tinggal Gubernur Jambi Zumi Zola dan saksi. Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengatakan, uang dollar AS dan rupiah itu disita dalam penggeledahan dari Rumah Dinas Gubernur Jambi Zumi Zola, Villa Zumi Zola, di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan rumah seorang saksi di Jambi. Setelah dilakukan penggeledahan rumahnya Gubernur Jambi dijadikan tersangka pada Jumat  keramat  (2/2) 2018

        Penggeledahan dilakukan pada Rabu (31/1/2018) hingga Kamis (1/2/2018) dini hari. Selain uang, KPK juga turut menyita dokumen."Tim penyidik menyita sejumlah dokumen dan uang dalam bentuk dolar Amerika dalam penggeledahan di tiga lokasi," kata Basaria, dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (2/2/2018).Jumlah uang yang disita belum dapat diumumkan oleh KPK. Basaria mengatakan, penyidik KPK masih melakukan pengembangan kasus ini.

      Sebelumnya, KPK menetapkan Zumi Zola dan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Arfan sebagai tersangka kasus ini. Suap yang diduga diterima Zumi Zola dan Arfan senilai Rp 6 miliar. Suap itu diduga terkait proyek-proyek di Provinsi Jambi.Perkara yang melibatkan kedua tersangka merupakan pengembangan perkara kasus suap pengesahan RAPBD Jambi 2018.

       Keduanya disangkakan melanggarkan Pasal 12B atah pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 jo 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menetapkan Gubernur Jambi Zumi Zola sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2018. Penetapan tersangka diumumkan KPK pada hari ini, Jumat (2/2/2018). Sebelum terjun ke dunia politik, Zumi Zola dikenal sebagai aktor yang membintangi sejumlah film dan sinetron, di antaranya film "Merah Putih", "Culunnya Pacarku", dan lain-lain.

         Pada 12 Februari 2016, Zumi Zola bersama pasangannya, Fachrori Umar, dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi di Istana Negara, setelah memenangi Pilkada Serentak 2015.Pasangan ini diusung oleh Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional (PAN), Golkar, Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Bulan Bintang (PBB).  

         Sebelum menjadi gubernur, pria kelahiran 31 Maret 1980 itu mengawali karier politiknya sebagai Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 2011-2016.Saat itu, dia berpasangan dengan Ambo Tang sebagai wakil bupati.Politisi PAN itu mewarisi karier politik ayahnya, Zulkifli Nurdin, politisi PAN yang pernah menjabat sebagai Gubernur Jambi pada periode 1999-2004 dan 2005-2010.

        Dalam kasus ini, KPK menetapkan Zumi Zola dan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Arfan sebagai tersangka terkait dugaan suap proyek-proyek di Provinsi Jambi. Suap yang diduga diterima Zumi Zola dan Arfan senilai Rp 6 miliar. Perkara yang melibatkan kedua tersangka merupakan pengembangan perkara kasus suap pengesahan RAPBD Jambi 2018. Keduanya disangkakan melanggar Pasal 12B atah pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 jo 55 ayat 1 ke 1 KUHP.(as)

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Cukup banyak Keluhan masyarakat  terhadap  kinerja kejaksaan khususnya dalam pengawalan   dan pengamanan dan Pembangunan(TP4). Hal itu terungkap dari  ketua Komisi III DPR RI dalam rapat kerja, bahkan  Jaksa Agung  Praseyo  mengamini banyak Jaksa didaerah   gemar menyalagunakan kewenangan  dalam mendampingi  TP4 di daerah

Jaksa Agung , Muhammad Prasetyo ditemui Kejaksaan Agung ,Jakarta Selatan, Kamis (1/2) 2018 mengatakan,  masih   banyak keluhan masyarakat terkait kinerja Pengawalan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4).Hal itu diketahui Prasetyo begitu mendapat aduan dari Komisi III dalam rapat kerja."Tentang adanya sikap oknum jaksa yang masih gemar menyalahgunakan kewenangannya dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan TP4 di daerah-daerah," ujarnya.

Selanjutnya, Prasetyo menegaskan dan mengingatkan para jaksa agar jangan melakukan hal menyimpang yang merugikan citra kejaksaan. Sebab, tugas TP4 pada dasarnya adalah mengawal program atau proyek suatu instansi agar tidak ada penyimpangan. Ironis bila tim pengawas  sendiri yang melakukan penyimpangan. Siapa yang melakukan bahwa sanksi tegas menunggu anggotanya yang terbukti melanggar etik, profesi, maupun pidana."Akan diberikan pada siapapun yang memanfaatkan program TP4 untuk mengejar kepentingan pribadi," tegasnya.

Untuk itu, Prasetyo menjelaskan penegakan hukum tergantung pada perilaku manusia. Baik atau buruknya penerapan hukum tergantung pada manusia sebagai pelaksana aturan hukum.Proses hukum akan baik jika dijalankan oleh penegak hukum yang baik."Sebaliknya, hukum yang baik sekalipun akan rusak dan membawa petaka bila berada di tangan penegakan hukum yang buruk," jelasnya.

Seiring dengan itu, Prasetyo menandaskan mengapresiasi kiprah anggota Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) yang berkontribusi dalam menjaga marwah kejaksaan selama ini.Banyak program kejaksaan yang berlangsung dengan cukup baik. Oleh karena itu, kata Prasetyo, Musyawarah Nasional PJI dianggap momentum tepat untuk mengevaluasi dan mencermati kekurangan yang masih ada."Sehingga perlu pembenahan dan penertiban dalam menyatukan visi dan target yang hendak dicapai," tandasnya.(vk)

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Direktur PT Hidro Tekno Indonesia Hendarwan Maruszaman.Dia adalah pihak yang diduga memberi suap kepada mantan Ketua DPRD Kota Malang Moh Arief Wicaksono."HM (Hendarwan Maruszaman), Direktur PT Hidro Tekno Indonesia ditahan di Rutan Polres Jakpus. Ditahan untuk 20 hari pertama," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Senin (22/1/2018).

Suap yang diduga diberikan Hendarwan kepada Arief, yakni terkait proyek pembangunan Jembatan Kedungkandang dalam APBD Pemkot Malang Tahun Anggaran 2016 pada Tahun 2015.Nilai proyek pembangunan jembatan tersebut, yakni Rp 98 miliar, yang dikerjakan secara multiyears tahun 2016 sampai 2018.

Pada perkara suap pengganggaran kembali Jembatan Kendung Kandang, Arief diduga menerima Rp 250 juta.Selain menjadi tersangka pada proyek jembatan itu, Arief juga berstatus tersangka penerima suap dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) Jarot Edy Sulistyono.Suap tersebut disebut terkait pembahasan APBD Perubahan Kota Malang Tahun Anggaran 2015. Jarot sudah ditetapkan sebagai tersangka.Dalam kasus ini, Arief diduga menerima suap Rp 700 juta untuk pembahasan APBD Perubahan Kota Malang dari Jarot.(as)

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan tim Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang BNN akhirnya mengamankan Kepala Rutan Kelas II B Purworejo Jateng Inisial Cahyo Adi Satrianto (CAS) Senin(15/1)2018 terlibat kasus TPPU dari hasil jaringan Christian Jaya Kusuma alias Cancai.
Kepala Badan Narkotika Nasional ( BNN), Komjen Pol Budi Waseso ketika ditemui di BNN , Cawang Jakarta Timur, Rabu(17/1)2018 mengatakan Tim BNNP Jawa Tengah bersama dengan Tim Direktorat TPPU BNN mengamankan Kepala Rutan Kelas II B Purworejo Jateng berinisial CAS pada hari Senin 15 Januari 2018. "Sekitar pukul 12.50 WIB di Rutan Kelas II Purworejo karena terlibat kasus Tindak Pidana Pencucian Uang( TPPU) dari hasil bisnis narkotika jaringan Christian Jaya Kusuma alias Sancai ( Napi LP Pekalongan terkait kasus Narkotika 800 gram). Sancai ditangkap BNNP Jateng tanggal 8 November 2017 di Semarang," ujarnya.
            Budi Waseso menegaskan dalam proses penyidikan ditemukan fakta adanya aliran sejumlah dana dari Sanda kepada Kepala Rutan Kelas II B Purworejo Jateng dengan modus menggunakan rekening orang lain yaitu atas nama SUH(Wonosobo) dan SUN( Cilacap)."Adapun aliran dana yang diterima oleh Kepala Rutan Purworejo dari Randai secara berkala sebanyak 18 kali transaksi yang mencapai Rp 313.500.000.," tegasnya.
Untuk itu, Budi Waseso menjelaskan jumlah tersebut diduga juga berasal dari napi kasus narkotika lainnya yang masih di dalami oleh Tim BNN. "Pada hari yang sama Tim BNNP Jateng dan Direktorat TPPU BNN juga menangkap SUH di Wonosobo dan SUN di Cilacap serta menyita sejumlah barang bukti," jelasnya.
          Lebih jauh, Budi Waseso merincinya uang yang diperoleh Kepala Rutan Purworejo dipergunakan antara lain untuk diberikan kepada keluarga, pembelian tiket pesawat, pembayaran hotel/penginapan, menjamu tamu di restoran, membeli TV untuk Rutan Purworejo, membeli sepatu dengan merk terkenal, membeli kalung kesehatan serta untuk membiayai keperluan pribadi lainnya."Sementara modus yang digunakan oleh Santai dalam melakukan tindak pidana TPPU Narkotika ini adalah dengan menyuruh CC untuk membuka rekening guna menampung uang dari hasil bisnis narkotika ," rincinya.
Sesuai data, Budi Waseso menandaskan CC dan SA sudah ditangkap di Banjarmasin, Kalsel pada tanggal 11 Januari 2018 dengan barang bukti 2 emas batangan 1.350 gram ( 500 gram dan 850 gram) dan uang tunai Rp 400.000.000 yang disimpan disaster box Bank Panin Banjarmasin."Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan pasal 3,4,5 dan 10 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ( TPPU) dan pasal 137 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara," tandasnya.( vk)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  - Penyanyi pop Istiningdiah Sugianto atau Iis Sugianto memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa terkait kasus dugaan suap pengadaan mesin Rolls-Royce untuk pesawat Airbus milik PT Garuda lndonesia (Persero) Tbk.

Iis diperiksa sebagai saksi untuk Emirsyah Satar, mantan Direktur Utama Garuda Indonesia, yang menjadi tersangka kasus tersebut. Dia tiba di KPK, Senin (15/1/2018), sekitar pukul 10.30 WIB.Mengenakan jaket dan kacamata hitam, kemeja putih, serta celana panjang dan syal biru, Iis terlihat didampingi sejumlah orang ketika tiba di Gedung KPK.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Iis Sugianto akan diperiksa sebagai saksi kasus ini."Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ESA," kata Febri, saat dikonfirmasi.Belum diketahui kaitan penyanyi yang tenar era 1980-an itu dalam kasus dugaan suap pengadaan mesin pesawat Garuda. Selain Istiningdiah, KPK juga memeriksa Soetikno Soedarjo, yang merupakan Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi.

Dalam kasus ini, Soetikno adalah pihak yang diduga sebagai perantara yang memberi suap untuk Emirsyah Satar.Soetikno juga diperiksa sebagai saksi untuk kasus Emir.  Emirsyah Satar diduga menerima suap terkait pengadaan mesin Rolls-Royce PLC untuk pesawat Airbus SAS milik Garuda. Suap itu diperkirakan terjadi dalam rentang tahun 2005-2014 saat Garuda membeli pesawat Airbus.Saat peristiwa itu terjadi, Garuda Indonesia melakukan pengadaan 50 pesawat Airbus. Untuk mesinnya, Emirsyah memilih mesin buatan Rolls-Royce.Pilihan Emir itu diduga tak lepas dari iming-iming komisi yang diberikan perusahaan asal Inggris itu. KPK menyebutkan Emir menerima suap dari Rolls-Royce berupa uang dan barang yang nilainya lebih dari Rp 20 miliar.

 

Rinciannya adalah uang 1,2 juta euro dan 180.000 dollar AS atau senilai Rp 20 miliar dan barang senilai 2 juta dollar AS yang tersebar di Singapura dan Indonesia.(as)

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi. Fredrich bersama petugas KPK tiba di gedung merah putih KPK, Kuningan, Jakarta, Sabtu (13/1/2018) pukul 00.10 WIB. Sementara dr. Bimanesh Sutarjo dokter Setyanovanto lebih dulu dijadikan tersangka dan ditahan, keduanya dianggap menghalang halangi pemeriksaan Setyonovanto yang  kerap disebut dengan”  Obstruction Of justice”  

Berkaos hitam, celana jins, dan memakai sendal, Fredrich yang turun dari mobil berjalan didampingi petugas KPK masuk menuju lobi gedung KPK. Dia terlihat hanya menenteng kertas di tangannya. Saat ditanya soal penangkapan oleh KPK ini, Fredrich menolak berkomenter."Ndak, ndak ada komentar," kata dia sembari masuk ke dalam gedung KPK.Fredrich sebelumnya tidak memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka, Jumat (12/1/2018).

Dia bersama dokter RS Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo sedianya hendak diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan menghalangi dan merintangi penyidikan kasus e-KTP dengan tersangka Setya Novanto.Namun, hanya Bimanesh yang memenuhi panggilan. Pada Jumat pukul 22.43 WIB tadi, KPK resmi menahan Bimanesh.

Pihak pengacara Fredrich sebelumnya meminta penundaan pemeriksaan kepada KPK. Alasannya karena mereka sedang mengajukan sidang kode etik profesi atas Fredrich.

Sebelumnya diberitakan, KPK mengungkapkan adanya dugaan persekongkolan antara Bimanesh dengan mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi.Dalam kasus ini, Fredrich dan Bimanesh sudah ditetapkan sebagai tersangka.Kasus ini bermula saat Novanto berkali-kali mangkir dari panggilan KPK, baik sebagai saksi maupun tersangka.

Pada 15 November 2017 malam, tim KPK mendatangi rumah Novanto di Jalan Wijaya, Kebayoran Baru untuk melakukan penangkapan. Namun, tim tidak menemukan Novanto. Pada 16 November 2017, KPK memasukkan Novanto dalam daftar pencarian orang (DPO).Novanto kemudian muncul dalam wawancara via telepon di sebuah televisi swasta dan mengaku akan datang ke KPK. Tak berselang lama, Novanto mengalami kecelakaan dan dibawa ke RS Medika Permata Hijau.

 

Menurut KPK, Novanto langsung masuk ke ruang rawat inap kelas VIP dan bukan ke unit gawat darurat. Sebelum kecelakaan, Yunadi diduga sudah datang lebih dahulu untuk berkoordinasi dengan pihak rumah sakit. Salah satu dokter di RS tersebut juga mengaku ditelepon seseorang yang diduga pengacara Novanto yang bermaksud perlu menyewa satu lantai RS. Padahal, saat itu belum diketahui Novanto akan dirawat karena sakit apa.(as)

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)   Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono.tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), ia diduga disuap oleh Aditya Anugerah Moha anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Golkar, kini Aditya juga dijadikan tersangka KPK.   

Juru bicara KPK, Ferbri Diansyah saat dikonfirmasi,Selasa (2/1 ) 2018 mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi mengagendakan pemeriksaan terhadap anggota DPR Aditya Anugerah Moha dalam kasus suap terhadap Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono. Aditya, diperiksa KPK sebagai tersangka kasus tersebut."AAM diperiksa sebagai tersangka," ujarnya.

Selanjutnya, Febri menegaskan pemeriksa Aditya, KPK juga memeriksa Sudiwardono. Dia juga hendak diperiksa KPK sebagai tersangka dalam kasus ini. “Dalam kasus ini, Aditya diduga memberikan suap 64.000 dollar Singapura kepada Sudiwardono untuk memengaruhi putusan banding terhadap terdakwa Marlina Moha Siahaan, “ tegasnya.

Untuk itu, Febri menjelaskan Marlina yang menjabat sebagai Bupati Boolang Mongondow dua periode, 2001-2006 dan 2006-2011, merupakan Ibu Aditya. “Marlina sudah divonis 5 tahun penjara di Pengadilan Negeri Manado. Atas vonis itu, Marlina mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Manado,”jelasnya.

Lebih lanjut, Febri merincinya setelah melakukan operasi penangkapan dan pemeriksaan, KPK telah menetapkan Aditya Moha dan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono sebagai tersangka.”Pasal yang disangkakan kepada Aditya sebagai pihak yang diduga pemberi suap adalah Pasal 6 Ayat 1 Huruf a atau Pasal 5 Ayat 1 Huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,“ .rincinya.

Seirng dengan itu, Febry menambahkan sebagai tersangka penerima suap, Sudiwardono disangkakan Pasal 12 Huruf a atau b atau c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Itu kelanjutannya pasal yang dipersangkakan kepada Ketua Pengadilan Manado, “ tambahnya. (vk)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuesday, 26 December 2017 04:25

PPATK Siap Telusuri Aliran Dana Ke Pas Pampres

Written by

Jakarta  (KORANRAKYAT.COM) - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan kesiapannya untuk menelusuri pengakuan mantan Dirjen Hubla Antonius Tonny Budiono soal aliran dana ke Paspampres. Namun, hal itu tergantung dari permintaan KPK.

 "Iya siap, jadi nanti kalau misalnya ada urgensi dari aparat penegak hukum untuk melakukan penelitian itu tentu kita akan telusuri," kata Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae di kantor PPATK, Jalan Ir Djuanda, Jakarta, Selasa (19/12/2017). Menurut Rae, tim analisis PPATK perlu menyelidiki sumber aliran dana milik Tonny. Sejauh ini, KPK baru mengungkap seorang pemberi suap yaitu Direktur PT Adhi Guna Keruktama (AGK) Adi Putra Kurniawan. "Kita lihat bagaimana yang bersangkutan itu menumpuk uang cash misalnya kan di satu tempat kemudian dibagi-bagi kan susah. Kemudian benar atau tidak siapa yang dikasih tanda terima perlu ditelusuri," ucap Rae.Pengakuan Tonny itu disampaikan ketika menjadi saksi dalam persidangan terdakwa Adi Putra di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Senin (18/12) kemarin.

      Awalnya, Tonny menyebut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak memiliki dana operasional untuk Paspampres bila Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan atau peresmian terkait Kemenhub.Akhirnya, Tonny mengeluarkan uangnya untuk urusan itu. Uang itu disebut Tonny dititipkan lewat Direktur Kepelabuhan dan Pengerukan Dirjen Hubla Mauritz HM Sibarani untuk diteruskan ke Paspampres.Uang itu berkisar antara Rp 100 juta hingga Rp 150 juta dan berasal dari setoran kontraktor yang disimpan di ransel di rumahnya. Uang-uang itu sudah disita KPK."Iya, itu tadi saya katakan itu tidak ada dana operasionalnya (dari Kementerian Perhubungan), termasuk untuk Paspampres setiap peresmian oleh Presiden wajib dikawal dan kita wajib menyediakan dana operasional Paspampres," kata Tonny dalam persidangan saat itu.

    Namun, hal itu dibantah Kapuspen TNI Mayjen M Sabrar Fadhilah. Menurutnya, dana operasional untuk Paspampres ditanggung oleh negara."Terkait pengakuan (eks) Dirjen Hubla, bapak ATB yang sedang menjalani pemeriksaan. Pada dasarnya tidak ada biaya operasional yang dibebankan kepada institusi atau kelompok atau apapun pada acara-acara yang melibatkan Paspampres. Semua kegiatan sudah ditanggung oleh negara," tegas Fadhilah.Sedangkan, aturan tentang pendanaan Paspampres dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah nomor 59 tahun 2013 tentang pengamanan presiden, wakil presiden, mantan presiden dan mantan wakil presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintah. Pendanaan tersebut terdapat dalam Pasal 29.Berikut bunyi aturan itu:  (1) Segala pendanaan Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.(2) Pendanaan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui anggaran Kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya.Melalui Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal TNI MS Fadhilah, dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Senin (18/12), menyatakan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto telah memerintahkan Pusat Polisi Militer (Puspom) dan Inspektorat Jenderal (Irjen) TNI untuk segera menindaklanjuti dan menemukan oknum-oknum yang terlibat dalam pemberian uang kepada pasukan pengamanan presiden (Paspampres) oleh mantan direktur jenderal Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono (ATB)

  . "Pengakuan Pak ATB perlu ditindak lanjuti lebih jauh dalam penyelidikan untuk mendapatkan penguatan dengan bukti-bukti. Panglima TNI memerintahkan Puspom dan Irjen TNI berkoordinasi dengan pihak terkait. Tentu, bila ditemukan kesalahan yang dilakukan oleh oknum prajurit, maka akan ditindaklanjuti sesuai proses hukum yang berlaku," tegas Fadhilah.(as)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) memasuki babak baru. Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung akhirnya ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis sore (21/12/2017) di Jakarta. 

         Syafruddin keluar Gedung KPK, sekitar pukul 15.54. Ia tampak mengenakan rompi oranye yang biasa digunakan para tahanan KPK. Syafruddin mengaku akan patuh dengan proses hukum.
“Saya kira, saya menjalani dengan sebaik-baiknya. Saya akan patuh dengan semua aturan,” kata Syafruddin sebelum masuk ke dalam mobil tahanan. Penahanan ini dilakukan setelah Syafruddin mengemban status tersangka pada 25 April 2017. Syafruddin tak berkomentar lagi setelah masuk ke dalam mobil tahanan. Ia akan menjalani penahanan untuk 20 hari pertama di rumah tahanan KPK.

             Syafruddin menjadi tersangka setelah penyidik menemukan bukti permulaan cukup mengenai dugaan korupsi pada pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham dalam hal ini Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim, pemegang saham atau pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) pada 13 tahun lalu.Penerbitan SKL pada 
2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada BPPN. Kasus ini terjadi saat Syafruddin menjabat Ketua BPPN periode 2002-2004. Akibat perbuatannya, negara diduga mengalami kerugian sekitar Rp3,7 triliun.

         Dalam perkara ini, Syafruddin dijerat Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

Bukan Pidana Pertama

            Kasus yang menjerat Syafruddin saat ini bukanlah kasus yang pertama. Pada 2006, Syafruddin sempat tersandung kasus pidana di Kejaksaan Agung yang kala itu dipimpin Abdul Rahman Saleh. Ia menjadi tersangka dalam perkara penjualan aset Pabrik Gula Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) yang sekarang menjadi Rajawali III Gorontalo.

           Kejagung juga menjerat 
Syafruddin dalam kapasitasnya sebagai Kepala BPPN. Penjualan pabrik gula itu diduga menyebabkan kerugian negara sekitar Rp516 miliar. Sebab, Syafruddin menjual pabrik tersebut senilai Rp84 miliar sedangkan nilai taksir aset itu mencapai Rp600 miliar.Kasus ini kemudian dihentikan pada Juni 2007. Jaksa Agung Hendarman Supandji menganggap kasus ini tak cukup bukti dan akhirnya menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan bernomor Print-01/O.1.14/Ft/06/2007.

           Satu dasawarsa setelah kasus pertama pada 2006, Syafruddin juga 
kembali jadi tersangka Kejaksaan Agung yang dipimpin M Prasetyo tepatnya 23 September 2016. Saat itu, Syafruddin dijerat dalam kasus dugaan pembelian hak tagih (cessie) PT Adyaesta Ciptatama (AC) oleh PT Victoria Securities International Corporation (VSIC) dari BPPN pada 2003. Dalam kasus ini, Syafruddin pun dijerat dalam kapasitasnya sebagai mantan Kepala BPPN. 

Beberapa bulan setelah dijerat Kejagung, KPK juga menjerat Syafruddin. Kali ini, kasus yang dijeratkan adalah kasus SKL BLBI.

Konteks Kasus Pemberian SKL BLBI

           Penyelidikan kasus SKL BLBI ini telah berlangsung sejak 2014 lalu. Tiga tahun penyelidikan, tim KPK akhirnya menemukan dua alat bukti yang bisa menjerat Syafruddin setelah memeriksa banyak mantan pejabat di era Presiden Kelima Megawati Soekarnoputri.  

         BLBI adalah skema bantuan (pinjaman) yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas saat krisis moneter 1998. Skema untuk mengatasi masalah krisis ini atas dasar perjanjian Indonesia dengan IMF.Bank Indonesia sudah mengucurkan dana hingga lebih dari Rp144,5 triliun untuk 48 bank yang bermasalah agar dapat keluar dari krisis. Namun, penggunaan pinjaman itu merugikan negara hingga sebesar Rp138,4 triliun karena dana tidak bisa dikembalikan oleh para obligor penerima 
BLBI.

 


         Kejaksaan Agung pernah mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kepada para debitur dengan dasar SKL yang diterbitkan oleh BPPN berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitur yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitur yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan pemeriksaan penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS).Inpres itu dikeluarkan pada saat kepemimpinan Presiden Megawati. Berdasar Inpres tersebut, debitur BLBI dianggap sudah menyelesaikan utang meski baru melunasi 30 persen dari jumlah kewajiban pemegang saham dalam bentuk tunai dan 70 persen dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN.

            Dalam konteks kasus ini, KPK menduga Syafruddin telah menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, yang telah menyebabkan kerugian keuangan negara. Hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 25 Agustus 2017, terkait kasus SKL BLBI ini, kerugian keuangan negara adalah Rp4,58 triliun. Nilai kerugian negara ini lebih tinggi daripada yang sebelumnya diperkirakan KPK sebesar Rp3,7 triliun. (as)

JAKARTA (KORANRAKYAT.COM) Seputar istana mendapatkan bahu  yang tak sedap, terhembus adanya oknum Paspampres ditengarai menerima suap dari Dijen Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono. Adanya informasi yang disampaikan Budiono dalam persidangan itu secara tegas Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahyanto memerintahkan penyelidikan pada Danpuspom TNI untuk mencari tahu aliran dana itu yang disampaikan oleh Dirjen Perhubungan Laut.  

         Instruksi ini diberikan setelah adanya pengakuan Tonny di persidangan bahwa ia memberikan uang Rp 150 juta kepada Paspampres untuk setiap acara yang dihadiri Presiden Joko Widodo. "Untuk menindaklanjuti pengakuan ini, atas perintah Panglima TNI, Puspom TNI, dan Irjen TNI akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memperoleh keterangan lebih jauh dan menindaklanjuti untuk menemukan oknum-oknum yang terkait dengan persoalan ini," kata Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen MS Fadhilah kepada  wartawan  Senin (18/12/2017).

            JIka terbukti ada kesalahan yang dilakukan oleh oknum prajurit, TNI akan menindaklanjutinya sesuai hukum yang berlaku.Fadhilah menegaskan, pada dasarnya tidak ada biaya operasional yang dibebankan kepada institusi/kelompok atau siapapun pada acara-acara yang melibatkan Paspampres."Semua kegiatan sudah di tanggung negara," ujar Fadhilah.Fadhilah mengimbau semua pihak untuk melapor jika ada oknum TNI atau pihak mana pun yang mengatasnamakan Paspampres, meminta bayaran untuk acara yang dihadiri Presiden atau Wakil Presiden.

     "Mohon melaporkan kepada kami atau institusi Paspampres guna pencegahan terjadinya penyimpangan," ujar Fadhilah.

        Mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono mengaku menggunakan uang suap yang ia terima untuk berbagai hal. Salah satunya yakni untuk membiayai operasional Paspampres.

Bayar Paspampres Rp 150 juta

Pengakuan Tonny disampaikan saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (18/12/2017). Tonny bersaksi untuk terdakwa Komisaris PT Adhiguna Keruktama Adi Putra Kurniawan. Awalnya, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menanyakan apakah Tonny pernah memberikan uang 10.000 dollar AS kepada Direktur Kepelabuhan dan Pengerukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Mauritz H M Sibarani.

        Menurut jaksa, dalam berita acara pemeriksaan (BAP), Tonny mengaku memberikan uang Rp 100 juta-Rp 150 juta kepada Mauritz untuk diberikan kepada Paspampres. Keterangan itu dibenarkan Tonny."Itu benar. Itulah yang saya katakan ada kegiatan yang tidak ada dana operasionalnya," ujar Tonny kepada jaksa KPK. Menurut Tonny, setiap ada acara, seperti kegiatan peresmian yang dihadiri Presiden Joko Widodo di Kementerian Perhubungan, pihak pelaksana kegiatan wajib menyediakan dana operasional untuk Paspampres.Adapun uang yang diberikan itu berasal dari kontraktor dan rekanan yang mengerjakan proyek di bawah Ditjen              Perhubungan Laut. Komisaris PT Adhiguna Keruktama di Pengadilan Tipikor, kemarin.Adi Putra didakwa menyuap Tonny Rp 2.3 Milliar terkait pelaksanaan pekerjaan pengerukan pelabuhan dan Surat Izin Kerja Keruk (SIKK) di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Awalnya, Jaksa KPK membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tonny. Dalam BAP itu, Tonny mengaku memberikan uang senilai 10 ribu dolar AS setara dengan Rp 130 juta kepada Direktur Kepelabuhan dan Pengerukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Mauritz H M Sibarani. 

       Jaksa mengkonfirmasi kembali kepada Tonny. "Pernah kasih uang?" tanya jaksa. Tonny kembali membenarkan. "Pernah. 10 ribu dolar AS untuk operasional diberikan langsung di ruangan saya," aku Tonny. Jaksa  kemudian mengkonfirmasi kembali BAP Tonny, dimana dia mengaku, uang yang diberikan kepada Mauritz digunakan untuk diberikan kepada Paspampres ketika Presiden Jokowi hadir meresmikan proyek. 

       "Dalam BAP, Anda kasih Paspampres Rp 100 sampai Rp 150 juta, ada dua kali event di 2017. Saya serahkan ke Direktur Bapak Mauritz," ujar jaksa. Tonny kembali mengakuinya. "Itu benar," jawabnya. Menurut dia, ada beberapa kegiatan yang tidak ada dana operasionalnya. Salah satunya, kegiatan peresmian proyek Kemenhub yang menghadirkan Presiden Jokowi. "Kita wajib sediakan dana untuk Paspampresnya. Makanya saya simpan di rumah," urai Tonny. Tonny menyebut, uang-uang yang diberikan itu berasal dari kontraktor dan rekanan yang mengerjakan proyek di bawah Ditjen Hubla(as).

 

 

 

 

 

 

 

 

Friday, 01 December 2017 08:49

Bawahan Zumi Zola Ditangkap KPK

Written by

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Dugaan suap terkait pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Provinsi Jambi tahun 2018 melibatkan banyak orang dari pihak eksekutif maupun legislatif. Diduga, 'cawe-cawe uang ketok' tersebut diketahui Gubernur Jambi, Zumi Zola. Sebab dalam OTT yang digelar Selasa (28/11) malam, KPK menangkap Plt Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Erwan Malik yang notabene bawahan langsung Zumi Zola.

            Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan belum bisa memastikan apakah ada keterlibatan mantan kekasih artis Ayu Dewi tersebut. "Ini masih pengembangan apakah ada perintah khusus atau tidak. Kami enggak bisa pastikan atau buat keputusan karena masih pengembangan," ujarnya di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (29/11)..Sejauh ini, penyidik masih menggali informasi dari Asisten Daerah Bidang III Provinsi Jambi, Saipudin (SAI) dan Erwan Malik. "Ini untuk kepastian ada perintah atau enggak," ucap Basaria.

           Namun yang pasti, KPK akan mengeluarkan surat pencegahan ke luar negeri terhadap Zumi Zola. "Sesegera mungkin akan dilakukan tapi tim masih di lapangan. Jadi, perkembangan kasus kemungkinannya masih sangat banyak," tukas Basaria. Setidaknya ada 16 orang yang berhasil diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jambi kali ini. 12 orang di antaranya ditangkap di Jambi dan 4 orang di Jakarta.16 orang itu yakni, Anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Supriyono (SUP), Plt Kepala Dinas Provinsi Jambi Arfan (ARN), Asisten Daerah Bidang III Provinsi Jambi Saipudin (SAI), Anggota DPRD Jambi Nurhayati (NUR).

             Lalu Fauzi alias Atong (ATG) yang notabene anak buah SAI, Dheny Ivan (DHI) dan Wahyudi (WYD) selaku anak buah ARN, Geni Waseso Segoro (GWS) dari pihak swasta, staf di Dinas PUPR Provinsi Jambi Rinie (RNI), Surip (SRP) selaku sopir SUP, dan Otong (OTG) selaku sopir ARN. Kemudian, Wasis (WSS) Kepala UPDT Alat dan Perbekalan Provinsi Jambi, Plt Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik (EWM), Kepala Perwakllan Provinsi Jambi di Jakarta Amidy (AMD), Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Varial Adhi Putra (VRL), dan Asrul (ASR) dari pihak swasta.

 

             Dari OTT terkait "uang ketok" APBD Jambi 2018 itu, setidaknya tim KPKmengamankan Rp 4,7 miliar. Adapun uang tersebut dikumpulkan dari sejumlah tempat."Yang di dalam dua koper isinya 3 miliar. Yang di plastik hitam gabungan dari 400 juta ditemukan di lokasi di dekat restoran. Dan 1,3 ditemukan di rumah SAI (Saipudin, Asisten Daerah Bidang III Provinsi Jambi Saipudin )," beber Juru Bicara KPK Febri Diansyah.(as)

Friday, 01 December 2017 08:40

Sepuluh Pejabat Prov Jambi Terkena OTT

Written by

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan pihaknya melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Dalam operasi senyap yang dilakukan di wilayah Jambi dan Jakarta, total tim Satgas Penindakan KPK menangkap sebanyak 10 orang.“Informasinya sejauh ini 10 orang diamankan di Jambi dan di Jakarta. Di Jakarta 3 orang di Jambi 7 orang,” terang juru bicara KPK Febri Diansyah, di Jakarta Selasa (28/11) malam.

          Sepuluh orang tersebut kata Febri, terdiri dari beberapa pihak. Diantaranya berasal dari unsur legislastif, ekesekutif, serta pihak swasta.“Unsur dari sepuluh orang itu ada yang merupakan unsur penyelenggara negara di daerah dalam hal ini anggota DPRD setempat, kemudian ada pejebat dan pegawai di Pemprov (Jambi), juga termasuk juga pihak swasta,’’ papar Febri.Febri menambahkan, selain menangkap 10 orang, tim juga mengamankan barang bukti uang suap senilai lebih dari Rp 1 miliar. “Sejauh ini  kita dapatkan informasi uang yang diamankan lebih dari Rp 1 miliar,”  ungkap Febri.

             Namun, berdasarkan informasi yang didapatkan wartawan  dari sumber internal KPK, uang suap tersebut sebesar Rp 1,7 miliar. ”Rp 8 miliar yang dijanjikan (pihak pemberi),” tandas sumber wartawan Terkait motif pemberian uang suap menurut Febri, pemberian uang senilai miliaran rupiah tersebut diberikan, karena akan digunakan untuk mempengaruhi kebijakan DPRD terkait APBD Pemprov Jambi 2018.“Diduga ada praktik pemberian dan penerimaan oleh penyelenggara setempat terkait dengan pembahasan dan proses APBD 2018 di Jambi,” jelas Febri.(as)

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 1 of 23

Gaya

Face Book Galleries

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM  Tragedi memprihatinkan saat Persija Juara berhasil menaklukkan Bali United dengan...
SURABAYA( KORANRAKYAT.COM)  Keragaman budaya yang harus dirasakan  memang ada serta  mengangkat potensi lokal...
JAKARTA(KORANMRAKYAT,COM) Disayangkan duta anti Narkoba malah terjerat narkoba. Artis Roro Fitria yang masuk dalam...
  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) -  Aksi kejahatahan  penyeludupan narkoba  yang dilakukan sudah ke enam kali yang...
  MAKASAR(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo mengingatkan agar dalam bekerja harus fokus dan memiliki prioritas...
  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Penangkapan  Pejabat Lampung Tengah menambah panjang sederetan  sepekan Bupati serta...
    MALUKU(KORANRAKYAT.COM) Mengakhiri kegiatan kunjungan kerjanya di Provinsi Maluku, Presiden Joko Widodo...
  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Komitmen Freeport membangun smelter di Gresik belum Direalisasikan . Oleh karena itu,...
SURABAYA(KRJ.COM) Genderang Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Timur mulai memanas, pada saat pengundian nomor di hotel...
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) -,Kendati dalam rapat ditemukan banyak oknum jaksa yang  menyalagunakan wewenang, seperti...