Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Tema Kebijakan Fiskal 2020
Last Updated on Aug 18 2019

Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Tema Kebijakan Fiskal 2020

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga membacakan strategi kebijakan fiskal di tahun 2020 dalam pidato ketiga yang berlangsung di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8). "Dengan terus meningkatkan daya saing nasional, dengan bertumpu pada...
Pesan  Presiden  Pada 74 Tahun RI Kesatuan dan Keutuhan Negara Adalah hal Yang  Penting.
Last Updated on Aug 18 2019

Pesan Presiden Pada 74 Tahun RI Kesatuan dan Keutuhan Negara Adalah hal Yang Penting.

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) .Menjelang berlangsungnya upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan bagi bangsa Indonesia di usianya yang ke-74 tahun. Ia menegaskan bahwa kesatuan dan keutuhan...
Diperiksa Dugaan Korupsi Pembelian Batu Bara 400 Hektare
Last Updated on Jul 16 2019

Diperiksa Dugaan Korupsi Pembelian Batu Bara 400 Hektare

    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM- Pross pemeriksa kasus dugaan Tindak Pidana koruopsi pembelian lahan Batu Bara seluas 400 HA dan status ijinnya PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT. Indonesia Coal Resources anak perusah aan PT Antam,akhinrnya diperiksa dua saksi yiatu Ir Harry Andria Kepala...
Rapat Paripurna Istimewa HUT Ke- 11 Kabupaten Bengkulu Tengah.
Last Updated on Jul 16 2019

Rapat Paripurna Istimewa HUT Ke- 11 Kabupaten Bengkulu Tengah.

    BENGKULU TENGAH (KORANRAKYAT.COM) - Rapat Paripurna Istimewa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kabupaten Bengkulu Tengah. Dalam Rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Bengkulu Tengah yang ke-11 Tahun 2019.               Memperingati hari Ulang Tahun Kabupaten Bengkulu...
Presiden Jokowi Buka Pameran Karya Kreatif Indonesia 2019
Last Updated on Jul 12 2019

Presiden Jokowi Buka Pameran Karya Kreatif Indonesia 2019

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo membuka pameran bertajuk Karya Kreatif Indonesia 2019 di Hall A, Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 12 Juli 2019. Pameran yang menyuguhkan tema "Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui UMKM Go Export dan Go Digital" ini...

World Today

  •  
    Presiden Angkat Isu Rakhine State di

     

     

    BANGKOK(KORANRAKYAT.COM)  Presiden Jokowi kembali mengangkat isu Rakhine State dalam

     
Redaksi

Redaksi

Sunday, 18 August 2019 02:48

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga membacakan strategi kebijakan fiskal di tahun 2020 dalam pidato ketiga yang

berlangsung di Gedung Nusantara,

Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8). 

"Dengan terus meningkatkan daya saing nasional, dengan bertumpu pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan modal penting memasuki

era ekonomi berbasis digital berbagai program pembangunan SDM kita siapkan, untuk memastikan bonus demografi menjadi bonus lompatan kemajuan,"

ujar Presiden Jokowi.

Dengan fokus membangun generasi bertalenta yang berkarakter dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, Jokowi menuturkan Indonesia

memiliki modal awal untuk bersaing ditingkat global. "Jumlah penduduk kita nomor empat terbesar di dunia, sebagian besar penduduk kita berusia muda,"

tuturnya. 

Presiden Jokowi yakin dengan fokus pada peningkatan kualitas SDM, Indonesia dapat segera mewujudkanvisinya menjadi negara maju. "Dengan tekad

tersebut, tema kebijakan fiskal tahun 2020 adalah ”APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia”, jelasnya.

Tahun 2020, Presiden Jokowi menjelaskan Pemerintah akan menempuh tiga strategi kebijakan fiskal, yaitu: memobilisasi pendapatan dengan tetap

menjaga iklim investasi, meningkatkan kualitas belanja agar lebih efektif dalam mendukung program prioritas, serta mencari sumber pembiayaan secara

hati-hati dan efisien melalui penguatan peran kuasi fiskal.

"Sejalan dengan strategi tersebut, kebijakan RAPBN tahun 2020 dirancang ekspansif, namun tetap terarah dan terukur, Ini sebagai wujud dari komitmen

Pemerintah untuk membuat APBN lebih fokus dalam mendukung kegiatan prioritas dengan tetap menjaga agar risikonya berada dalam batas aman," ujar

Jokowi.

Sesuai dengan tema kebijakan fiskal tahun 2020, Jokowi menyebutkan fokus RAPBN diarahkan pada lima hal utama, yaitu, Pertama, penguatan kualitas

SDM untuk mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil, dan sejahtera. Kedua, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi.

Ketiga, penguatan program perlindungan sosial untuk menjawab tantangan demografi dan antisipasi aging population. Keempat, penguatan kualitas

desentralisasi fiskal untuk mendorong kemandirian daerah. Kelima, antisipasi ketidakpastian global.

"Dengan fokus pada lima hal tersebut, dan berpatok pada karakter kebijakan fiskal yang ekspansif namun terarah dan terukur, maka defisit anggaran tahun

2020 direncanakan sebesar 1,76% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB), atau sebesar Rp307,2 triliun. Dengan Pendapatan Negara dan Hibah sebesar

Rp2.221,5 triliun, serta Belanja Negara sebesar Rp2.528,8 triliun" ucap Jokowi.

Dalam RAPBN tahun 2020, Belanja Negara direncanakan akan mencapai Rp2.528,8 triliun, atau sekitar 14,5% dari PDB. Presiden menyampaikan Belanja

Negara tersebut akan digunakan untuk memperbaiki kualitas SDM dan melanjutkan program perlindungan sosial untuk menjawab tantangan demografi.

Selain itu, belanja juga ditujukan untuk meningkatkan investasi dan ekspor, melalui peningkatan daya saing dan  produktivitas, akselerasi infrastruktur untuk

meningkatkan konektivitas dan mendukung transformasi ekonomi, serta penguatan kualitas desentralisasi fiskal.

"Sesuai dengan amanat konstitusi, Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari belanja negara. Pada tahun 2020, anggaran

pendidikan direncanakan sebesar Rp505,8 triliun, atau meningkat 29,6%, dibandingkan realisasi anggaran pendidikan di tahun 2015 yang sekitar Rp390,3

triliun," kata Presiden Jokowi.(eas)

Sunday, 18 August 2019 02:38

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) .Menjelang berlangsungnya upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman

Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan bagi bangsa Indonesia di usianya yang ke-74 tahun. Ia menegaskan bahwa

kesatuan dan keutuhan negara adalah hal yang teramat penting.

“Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah segala-galanya. Jangan sampai dikorbankan yang namanya keutuhan NKRI karena pemilihan #

bupati, wali kota, gubernur, dan presiden. Keutuhan NKRI harus ditempatkan di tempat yang paling penting,” kata Presiden yang kali ini tampak

mengenakan busana adat Bali.

Di usianya tersebut, Indonesia akan menghadapi tantangan yang semakin berat dalam menghadapi persaingan. Dengan tantangan itu, pembangunan

sumber daya manusia (SDM) akan menjadi faktor penting sebagai langkah awal bagi kemajuan Indonesia. Sebab, tanpa dukungan SDM yang unggul, sulit

rasanya bagi Indonesia untuk menciptakan lompatan kemajuan.

Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa fokus pemerintahannya dalam periode mendatang ialah pembangunan manusia. Tema

peringatan HUT ke-74 Republik Indonesia, “SDM Unggul Indonesia Maju”, kali ini pun berangkat dari hal tersebut.

“Dalam periode yang kedua ini, lima tahun ke depan, kita akan fokus, kita akan konsentrasi, kepada pembangunan manusia,” kata Presiden dalam #

kesempatan yang sama.

Seperti dilansir dari siaran pers BPMI, Sekretariat Presiden, Presiden mengatakan, pembangunan SDM tersebut akan mencakup program-program yang #

memastikan bahwa pembangunan SDM dimulai sejak awal dilahirkan hingga beranjak dewasa. Hal tersebut salah satunya dengan memastikan pemberian

nutrisi dan gizi yang mencukupi untuk tumbuh kembang anak.

“Tetapi yang paling penting, sejak awal memang harus dibangun yang namanya karakter. Oleh sebab itu, budi pekerti menjadi sesuatu yang sangat

penting,” kata Presiden.

Sementara pada tahap selanjutnya, SDM Indonesia juga harus dibekali dengan kemampuan yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan

industri masa kini dan masa mendatang.

“Ini mulai harus kita tata secara baik. Kalau sudah di perguruan tinggi, sudah saya sampaikan, target kita adalah mereka bisa berkompetisi di regional

maupun global,” kata Presiden.(eas)

Tuesday, 16 July 2019 15:30

 

 

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM- Pross pemeriksa kasus dugaan Tindak Pidana koruopsi pembelian lahan Batu Bara seluas 400 HA dan status ijinnya PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT. Indonesia Coal Resources anak perusah aan PT Antam,akhinrnya diperiksa dua saksi yiatu Ir Harry Andria Kepala Dinas dan.Sumber Daya Mineral dan Pangaloan Siahaan ST Kantor Jasa Penilaian Publik,

               Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung, Dr. Mukri ditemui di Kejaksaan Agung di Jalan Hasanuddin No.1 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Senin(15/7)2019 mengatakan pada hari Rabu(10/7)2019 Penyidik Pidsus Kejaksaan Agung telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang saksi dalam kasus tindak pidana korupsi pembelian lahan seluas 400 Ha dengan cara membeli saham pemilik tambang PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT. Indonesia Coal Resources anak perusahaan PT Antam. "Adapun 2 orang saksi yang diperiksa yaitu 1 Ir. Harry Andria sebagai Kepala Dinas dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi diperiksa terkait dengan status ijin lahan batubara seluas 400 Ha yang dibeli oleh PT indonesia Coal Resources anak perusahaan PT. Antam dari PT Citra Tobindo Sukses Perkara. 2. Pangloan Siahaan, ST Kantor Jasa Penilaian Publik , Pangaloan diperiksa terkait penilaian aset lahan batubara PT Indonesia Coal Resources anak perusahaan BPT Antam," ujarnya.

              Selanjutnya, Mukri menegaskan bahwa sebelumnya Penyidik telah menetapkan 6 orang tersangka inisial BM, MT, ATY, AL, HW dan MH pada tanggal 4 Januari 2019 dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembelian lahan batubara seluas 400 Ha ini yang mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp 91.500.000.000. "Kasus Dugaan tindak pidana korupsi ini berawal dari Direktur Utama PT Indonesia Coal Resou rces PT ICR bekerjasama dengan PT Tamarona Mas Internasional ( PT TMI telah menerima Penawaran penjualan/pengambil alihan izin usaha Pertambangan Operasi Produksi( IUP OP) batubara  atas nama PT Tamarona  Mas internasional seluas 400 Ha di Kabupaten Sarolangun Jambi yang terdiri dari IUP OP seluas 199 Ha dan IUP OP seluas 201 Ha," tegasnya. 

 

             Untuk itu, Mukri menjelaskan kemudian diajukan permohonan persetujuan pengambilalihan IUP OP seluas 400 Ha(199 Ha dan 201 Ha kepada  Komisaris Utama  PT. ICR melaui surat  Nomor : 190/EXT-PD /XI/2010 tanggal 18 November 2018 kepada Komisaris perihal rencana Akusisi PT TMI dan disetujui dengan surat  Nomor : 034/Komisaris/XI/2010 tanggal 18 November 2010 perihal Rencana Akusisi PT TMI."Dalam kenyataannya PT TMI mengalihkan IUP OP seluas 199 Ha dan IUP Eksplorasi seluas 201 Ha sesuai surat Nomor : TMI - 0035 -01210 tanggal 16 Desember 2010 perihal permohonan Perubahan Kepemiikan IUP Eksplorasi seluas 201 Ha dari PT TMI kepada PT Citra Tobindo Sukses Perkasa ( PT CTSP), merupakan tindakan yang bertentangan dengan  persetujuan rencana akusisi PT TMI yang diberikan oleh Komisaris Utama PT ICR adakah asset property PT TMI yang menjadi objek akusisi adalah IUP yang sudah ditingkatkan menjadi operasi produksi sesuai dengan surat Nomor : 034/ Komisaris/XI/XI/2010 tanggal 18 November 2010 perihal rencana Akusisi PT TMI,b. Laporan Penilaian Properti/ Aset Nomor File : KJPP-PS/Val/XII/2010/057 tanggal 30 Desember 2010. C. Laporan Legal/ Due Deligence dalam rangka Akusisi tanggal 21 Desember 2010," jelasnya.( vk)

Tuesday, 16 July 2019 02:55

 

 

BENGKULU TENGAH (KORANRAKYAT.COM) - Rapat Paripurna Istimewa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kabupaten Bengkulu Tengah. Dalam Rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Bengkulu Tengah yang ke-11 Tahun 2019.

              Memperingati hari Ulang Tahun Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) ke-11 kabupaten yang dikenal dengan semboyan maroba Ite  maju, melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar rapat paripurna istimewa di Gedung Aula DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah. Senin. 24/6/2019. 

             Selain Ketua DPRD, paripurna istimewa juga dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah,Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Hamka Sabri,Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, Kepala Dinas  Badan di Lingkungan Pemkab Bengkulu Tengah. Sementara itu Ketua DPRD Benteng Tarmizi mengatakan, lahir dan berkembangnya kabupaten Benteng sampai saat ini, itu merupakan perjuangan semua pihak, baik tokoh presidium maupun tokoh masyarakat dari semua suku yang ada di wilayah ini.

 

              “Kita memiliki tokoh-tokoh pejuang yang mengeluarkan tenaga dan keringat dan mempercayai daerah ini menjadi kabupaten yang sekarang dikenal dengan Kabupaten Benteng,” kata Tarmizi.Hal itu terlihat dengan jumlah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah.

             “Seperti pembangunan pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan sektor pertanian, pengembangan hingga sektor perikanan atau pariwisatanya. Dan ini sudah bisa dilihat dan kita rasakan sendiri,”katanya. Bupati Bengkulu Tengah, Dr. H. Ferry Ramli, SH, MH menyampaikan dengan digelarnya HUT Kabupaten Bengkulu Tengah ke-11 ia mengundang semua pihak agar dapat membuat sumber daya manusia (SDM) yang dapat membantu mengelola keuangan dengan sebenar-benarnya membuat kedepan kabupaten ini menjadi kabupaten yang lebih maju lagi.

            “Insyaallah Mudah-mudahan, apabila Hal tersebut dilakukan, ketertinggalan yang dialami akan segera melakukan teratasi. Bahkan tidak tertutup dari kabupaten ke depan ini yang bisa mengungguli kabupaten yang terdahulunya,"Ujarnya. 

 

              Sementara itu, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang diwakili Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Hamka Sabri dalam kesempatan itu mengatakan Pemprov Bengkulu mendukung sepenuhnya program pembangunan di Kabupaten Bengkulu Tengah dengan mengalokasi sejumlah dana untuk membiayai pembangunan sarana infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun pengembangan bidang pertanian dan lain sebagainya.(1nd/Adv)

Friday, 12 July 2019 12:06
 
 
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo membuka pameran bertajuk Karya Kreatif Indonesia 2019 di Hall A, Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 12 Juli 2019. Pameran yang menyuguhkan tema "Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui UMKM Go Export dan Go Digital" ini diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI) dan menjadi kegiatan rutin tiap tahunnya.
 
Presiden yang sempat meninjau sejumlah stan dan produk-produk UMKM lokal yang dipamerkan dalam pameran tersebut mengaku melihat adanya peningkatan kualitas akan produk-produk yang dihasilkan. Utamanya, ia melihat adanya lompatan kualitas yang luar biasa dari sisi pengemasan dan juga pembentukan merek produk yang dijajakan.
 
"Saya melihat produk-produk UKM-UKM yang didampingi, dikawal, dan dibina oleh Bank Indonesia ini ada lompatan dari sisi kualitas," kata Presiden selepas peninjauan.
 
Selain itu, Kepala Negara juga mengaku senang dengan adanya inisiatif untuk memasukkan produk-produk tersebut ke dalam pasar digital. Dengan masuk ke pasar digital itu, bukan tak mungkin nantinya produk-produk UKM kita akan merambah hingga mancanegara.
 
"Saya kira cara-cara yang dilakukan oleh BI ini sangat bagus. Diseleksi, dikuratori, memang prosesnya seperti itu sehingga ketemu produk-produk yang premium dan kualitasnya tinggi dan ya dijual harga berapapun orang akan senang," ucapnya.
 
Saat peninjauan sejumlah stan tersebut, Kepala Negara melihat adanya potensi besar dari UKM kita utamanya untuk produk-produk seperti kerajinan buatan tangan. Untuk dapat bersaing dengan negara-negara lainnya, menurutnya Indonesia harus lebih memfokuskan diri pada kekuatan utama dari sisi kerajinan tersebut.
 
"Yang benar ya seperti ini, produk-produk _handicraft_ yang penuh dengan keterampilan tangan, _handmade_, kekuatan kita ya di situ. Coba dilihat produk-produk yang ada di sini, semua kelihatan kelasnya. Masuknya di situ," tuturnya.
 
Untuk diketahui, pameran Karya Kreatif Indonesia 2019 digelar oleh BI sebagai salah satu wujud apresiasi bagi UMKM-UMKM yang berhasil meningkatkan kualitasnya dan mampu menembus pasar digital serta ekspor ke mancanegara. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, yang memberikan laporannya mengatakan bahwa dari 898 UMKM binaan BI, sebanyak 91 di antaranya telah berhasil menembus pasar ekspor.
 
"Alhamdulillah sudah 91 UMKM ekspor. Nilainya Rp1,4 triliun selama setahun terakhir. Tapi UMKM kita tidak hanya sudah ekspor, juga sudah _go digital_," kata Perry.
 
Perry juga mengatakan bahwa UMKM yang tergabung dalam pameran ini merupakan UMKM yang telah terseleksi dan terkurasi oleh pihak BI sehingga menampilkan produk-produk kelas premium namun dengan harga yang bersahabat.
 
"Kami sudah pilih 370 UMKM dari 898 yang mereka ini _best of the best_. Produknya adalah produk unggulan dan produk pilihan. Kualitas produknya sangat bagus tapi harganya harga pengrajin," ujarnya.
 
Dalam acara ini, Presiden Joko Widodo tampak didampingi oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan istri Wakil Presiden Ibu Mufidah Jusuf Kalla. Hadir pula dalam acara tersebut Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf.(eas)
Thursday, 04 July 2019 14:16

 

   
   
 
       

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Bandung telah membacakan surat tuntutan terhadap terdakwa saudara Andi Winarto Dirut PT Hastuka Sarana Karya dengan pidana 15 tahun dengan denda Rp 1Miliar dan terdakwa Ali Nuridin mantan Direktur utama Bank Jawa Barat Syariah dengan penjara 7 tahun dan denda Rp 500 juta. Kemudian Hakim Tipikor memberikan waktu terdakwa mengajukan nota pembelaan sampai tangga; 8 Juli 2019.

                Kepala Pusat Penerangan dan Hukum  Kejaksaan Agung, Dr Mukri ditemui di Kejaksaan Agung Jalan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Selasa (2/7)2019 pada hari Senin(1/7)2019 Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Bandung (JPU) Kejari Kota Bandung telah membacakan surat tuntutan (requisitoir) terhadap terdakwa  Andi Winarto(Direktur Utama PT Hastuka Sarana Karya) dengan Pidana Penjara selama 15 tahun dan dengan denda sebesar Rp 1 Miliar subsidiair 6 bulan kurungan serta membayar uang pengganti Rp.631.551.488.584. "Subsidiair 7 tahun 6 bulan dan terdakwa Ali Nuridin ( Mantan Direktur Utama Bank Jawa Barat Banten Syariah( BJB Syariah) dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp 500 Juta Subsidiair 6 bulan kurungan serta membayar uang pengganti Rp 1.625.000.000 Subsidiair 3 tahun 6 bulan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Jawa Barat," ujarnya.

           Selanjutnya, Mukri menegaskan JPU Kejari Kota Bandung menyatakan para terdakwa terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi dalam pembiayaan Bank Jawa Barat Banten .Syariah(BJB Syariah) kepada PT Hastuka Sarana Karya tahun 2014 sampai dengan 2015 untuk pembelian kios oleh 161 End User pada Garut Super Blok dan pembiayaan BJB Syariah kepada CV Dwi Manunggal Abadi tahun 2016 yang dilakukan secara bersama-sama. "Sebagaimana diatur dalam pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah  dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP tegasnya.

           Mukri menjelaskan  setelah JPU Kejari Kota Bandung selesai membacakan surat tuntutan(requisitoir), kemudian Ketua Majelis  Hakim Pengadilan Tipikor  Bandung memberikan waktu kepada para terdakwa untuk mengajukan nota pembelaan (pledoi) dalam agenda sidang berikutnya, hari Senin 8 Juli 2019."Bahwa kasus tindak Pidana Korupsi ini terjadi,dimana terdakwa Andi Winarto selaku Direktur Utama PT Hastuka Sarana Karya ( Dirut PT HSK) dan pengguna tidak sah CV Dwi Manunggal Abadi( CV DMA) bersama-sama dengan Yocie Yusman selaku Direktur Pembiayaan BJB Syariah sudah terpidana dan sudah diputus terbukti dan berkekuatan hukum tetap ( Inkracht van gewisde) di Pengadilan Tipikor Bandung)," jelasnya.

         Lebih lanjut, Mukri merinci Dan terdakwa Ali Nuridin selaku Direktur Utama BJB Syariah( masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) dan bulan Juni tahun 2014 sampai dengan bulan Juli tahun 2016,telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum yaitu terdakwa Andi Winarto selaku Direktur PT HSK dalam mengajukan pembiayaan pembelian kios oleh 161 End User melalui  PT HSK pada Garut Super  Blok kepada BJB Syariah sebanyak empat kali. "Pada tahun 2014 sampai dengan 2015 sebesar Rp 566.448.200.000 sengaja memberikan anggunan berupa sertifikat tanah yang masih menjadi anggunan dan dikuasai oleh  Bank Muamalat Indonesia, menggunakan data end user yang tidak memiliki kemampuan dan tidak memenuhi persyaratan pembiayaan, melakukan tindakan yang menyimpang dari perjanjian kerjasama PT HSK dengan BJB Syariah namun dengan melanggar ketentuan-ketentuan pembiayaan yang berlaku pada BJB Syariah, Yovie Yusman dan terdakwa Ali Nuridin tetap menyetujui pemberian pembiayaan bahkan mendesak mempercepat proses pembiayaan kepada PT HSK," rincinya..

          Mukri katakan terdakwa Andi Winarto pada tahun 2016 telah mengunakan secara tidak sah CV Dwi Manunggal Abadi (CV DMA) milik Lie Sution Wiladi yang tidak memiliki kemampuan dalam mengajukan pembiayaan kepada BJB Syariah untuk membeli tanah dan bangunan di Jalan Malabar No.31 Bandung milik Andi Winarto sebesar  Rp 85 Miliar, namun dengan melanggar ketentuan-ketentuan pembiayaan  yang berlaku yang berlaku pada BJB Syariah," Yocie Gusman tetap menyetujui pembiayaan bahkan meminta Pihak Divisi Pembiayaan BJB  Syariah untuk mempercepat proses pembiayaan kepada CV DMA," bebernya.

         Sesuai data, Mukri mengungkapkan  tindakan terdakwa  Andi Winarto bersama-sama Yoice Gusman dan terdakwa Ali Nuridin(khusus untuk pembiayaan kepada PT HSK bertentangan dengan ketentuan-ketentuan pemberian pembiayaan yang berlaku  dan mengikat BJB Syariah yaitu Undang-undang Perbankan, Undang-undang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, Surat Keputusan Direksi BJB Syariah serta perjanjian antara BJB Syariah dengan PT HSK maupun CV DMA. "Bahwa perbuatan terdakwa Andi Winarto bersama-sama Yovie Gusmawan dan terdakwa Ali Nuridin dalam pemberian pembiayaan pembelian Kios GSB kepada 161 end user melalui PT HSK tahun 2014 sampai dengan 2015 dan kemudian dana pencairan pembiayaan-pembiayaan kepada End user oleh BJB Syariah sudah dialihkan semua kepada rekening terdakwa Andi Winarto atau suatu korporasi PT HSK dan telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp 548.259.832.594," ungkapnya.

          Masih  Mukri katakan  berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigasi Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor :49/LPH/XXI/12/2007 mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 548.259.832.594,00 dalam pemberian  pembiayaan pembelian Kios pada Garut Super Blok kepada 161 End User melalui  PT Hastuka Sarana Karya tahun 2014 sampai dengan 2015. "Dan laporan hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa  Keuangan No.12/LHP/XXI/02/2018 mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 84.916.655.990 dalam pemberian pembiayaan kepada CV DWI Manunggal Abadi pada tahun 2016," tandasnya. (vk)

Thursday, 04 July 2019 14:04

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Oknum angota Brimob yang diduga melakukan pengeroyokan seoarang  warga di depan Masjid Al Huda Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat.  oknun itu sudah ditemukan dan hingga sekarng  yang bersangkautan sudah diperiksa. Perintah pimpinan diperiska dan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

         Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo  ditemui di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (4/7)2019.mengatakan   Polri sudah menemukan oknum anggota Brimob yang diduga mengeroyok seorang warga di depan Masjid Al Huda Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Kamis (23/5/2019). Namun, Ia tidak merinci lebih jauh perihal identitas pelaku. "Sudah ditemukan dan yang bersangkutan sudah diperiksa, perintah pimpinan agar tetap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujanya. 

           Selanjutnya, Dedi menegaskan  pihak yang akan menanganinya adalah kesatuan asal anggota tersebut. "Saat ini pengembalian para anggota Brimob yang bertugas selama pengamanan Pilpres 2019 ke kesatuan asalnya masih berlangsung," tegasnya. 

           Untuk itu,  Dedi menjelaskan  jika terbukti bersalah, pelaku pemukulan dapat dikenai sanksi disiplin hingga pidana. Penentuan bentuk hukuman tersebut akan melalui sidang secara internal. Ketika dikonfirmasi kembali bahwa oknum tersebut sudah ditindak. "Namun, ia  belum dapat berkomentar banyak perihal hal tersebut, termasuk terkait identitas pelaku. Sudah ditindak infonya. Coba nanti saya tanyakan dulu," jelasnya

          Sebelumnya, viral video pemukulan seorang warga oleh sekelompok orang berseragam hitam hitam, layaknya aparat Brimob Polri. Video itu menyebar setelah kerusuhan 21-22 Mei di Jakarta pecah.  

            Menurut keterangan polisi, pria yang dipukuli dalam video itu adalah Andri Bibir. Polisi menangkapnya karena diduga terlibat sebagai salah satu perusuh dan provokator dalam aksi di depan Bawaslu. (vk)

Thursday, 04 July 2019 13:47

 

 

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM - Maraknya aksi penyelundupan lobster yang dikirim baik ke Singapura akhirnya berhasil digagalkan  oleh Direktorat Tindak Pidana tertentu Bareskrim Polri.  Berbagai modus yan digunakan untuk mencari keuntungan namun  penyeludupan itu ada yang lewat darat dan ada lewat udara . 

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri di Jalan Tronojoyo No. 3 Kebayoran Lama,Jakarta Selatan, Rabu (3.7)2019 mengatakan Penyidik kepolisian berhasil menggagalkan penyelundupan benih lobster yang akan dikirim ke Singapura, Selasa (2/7/2019) malam. "Sekira pukul 23.30 WIB, di Jalan Pattimura, Simpang Rimbo, Kota Jambi, kami berhasil menggagalkan perdagangan benih lobster yang diangkut dari Bengkulu menuju Kota Batam kemudian Singapura," ujarnya.

            Selanjutnya, Dedi menegaskan awalnya, aparat menerima informasi adanya transaksi jual beli perdagangan benih lobster dari Bengkulu, Senin (1/7/2019). Informasi itu menyebut, benih dikirim melalui Jambi, kemudian Batam dengan tujuan ke Singapura.Keesokan harinya, penyidik Subdit IV Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri berangkat menuju Jambi. Kemudian, tim memetakan jalur yang akan dilintasi para pelaku dan melakukan penangkapan. "Setiba di Jambi, tim melakukan pengamatan dan penggambaran jalur yang akan dilintasi para pelaku transaksi penjualan/perdagangan benih lobster, serta bekerja sama dengan BKIPM (Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu) Provinsi Jambi," tegasnya.

      Untuk itu, Dedi menjelaskan dari hasil penggerebekan di Kota Jambi, polisi berhasil mengamankan enam orang serta 113.412 ekor benih lobster. Enam orang yang ditangkap, yakni Mark Tan Chu Feng (44) warga negara Indonesia sebagai pemilik barang bukti dan Hasan bin Ahmad (52) sebagai pendamping Tan. Kemudian, Didik Resdiyanto (38), Dian Pramana (31) dan Jhon Peri (46) sebagai supir." Saat ini, enam orang yang ditangkap tersebut masih dimintai keterangan. Mereka masih berstatus saksi dan belum dijadikan tersangka. Selain itu, polisi juga telah berkoordinasi dengan BKIPM untuk melepaskan kembali benih lobster tersebut," jelasnya. (Vk)

Monday, 01 July 2019 05:09

 

 

KORANRAKYAT,MALANG , Laporan DPRD  hasil  pembahasan rancangan peraturan Daerah Raperda Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun  Anggaran 2018 berlangsung di  gedung  DPRD  Kabupaten Malang Jumat (28/06) 2019

 Disampaikan Drs Hari Sasongko Ketua DPRD Kabupaten Malang Penyampaian Laporan atas hasil pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2018 yang telah dilaksanakan oleh Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Pada Tanggal 26dan 27 Juni 2019 yang lalu.

              Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2018, sebagai   berikut  PendapatanTarget Pendapatan Daerah pada APBD Tahun 2018 yang pada APBD awal ditetapkan sebesar 3 Trilyun 800 Milyar 114Juta 750Ribu 714 Rupiah82 Sen, terealisasi sebesar 3Trilyun 824Milyar 390Juta 785Ribu 364Rupiah 99Sen, sehingga terdapat kelebihan Pendapatan sebesar 24 Milyar 276 Juta 34 Ribu 650Rupiah 17 Sen,  yang bersumber dari

          Diungkapkan Pendapatan Asli DaerahPenerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  direncanakan   sebesar 535Milyar 84Juta 504Ribu 55 Rupiah82 Sen,terealisasi sebesar 585Milyar 290Juta 988Ribu 835Rupiah 99Sen,   Dana TransferDana Transfer yang direncanakan sebesar 3 Trilyun 64Milyar 351Juta 646Ribu  659Rupiah, terealisasi  sebesar 3 Trilyun  45Milyar  689Juta 836Ribu 529Rupiah; Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah  Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah APBD Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar 200Milyar 678Juta 600 Ribu Rupiahterealisasi sebesar 193 Milyar 409 Juta 960 Ribu Rupiah

           Sementara  Ahmad Daniyal juru bicara DPRD Kab Malang Badan Anggaran  menyampaikan Belanja DaerahAlokasi dana untuk Belanja Daerah dianggarkansebesar  3   Trilyun  523 Milyar  510 Juta  99 Ribu449 Rupiah 23 Sen, terealisasi sebesar 3 Trilyun 123 Milyar 833 Juta 516 Ribu 785 Rupiah 34Sen, yang terdiri dari  Belanja Operasi Belanja Operasi dianggarkan  sebesar  2 Trilyun  683 Milyar  930 Juta 955 Ribu 181 Rupiah 3 Sen, terealisasi sebesar 2 Trilyun 403 Milyar 965 Juta 454 Ribu 332 Rupiah 4 Sen, BelanjaModalBelanja Modal dianggarkan sebesar  833Milyar 353 Juta 349 Ribu 768 Rupiah 20 sen, terealisasi sebesar 718Milyar 439 Juta 18 Ribu 703 Rupiah 30 SenBelanja Tak TerdugaBelanja Tak Terdugadianggarkan sebesar 6 Milyar 225 Juta 794 Ribu 500 Rupiah, terealisasi sebesar 1 Milyar 429 Juta 43 Ribu 750 RupiahTransfer Transfer dianggarkan sebesar 527 Milyar 158 Juta 375 Ribu 213 Rupiah, terealisasi sebesar 524 Milyar 684 Juta 415 Ribu 525 Rupiah 50 Sen.

Dengan demikian setelah Jumlah Pendapatan Dikurangi dengan Jumlah Belanja terdapat SurplusAnggaran sebesar 175 Milyar 872 Juta 853 Ribu 54 Rupiah 15 Sen.

          Lebih jauh dikatakan Pembiayaanterdiri atas Penerimaan DaerahPenerimaan Daerah setelah dianggarkan sebesar292 Milyar 53 Juta 723 Ribu 947 Rupiah 41 Sen, terealisasi 100% yang berupa Sisa Lebih Perhitungan anggaran (SiLPA).  Pengeluaran DaerahPengeluaran Daerah dianggarkan sebesar 41 Milyar 500 Juta Rupiah, terealisasi sebesar 42 Milyar 860 Juta 186 Ribu 108 Rupiah 31 Sen atau sebesar 103,28%. Dengan demikian jumlah Pembiayaan Netto sebesar 249 Milyar 193 Juta 537 Ribu 839 Rupiah 10Sen dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar 425 Milyar 66 Juta 390 Ribu 893 Rupiah 25 Sen.

Di sisi lain, DPRD Kabupaten Malang mengapresiasi dan menyampaikan penghargaan kepada Saudara Pelaksana Tugas Bupati atas terselenggaranya Program dan Kegiatan selama Tahun Anggaran 2018 yang telah dilaksanakan dengan baik dalam rangka mewujudkan komitmen bersama dalam RPJMD Kabupaten Malang 2016-2021 yang telah menegaskan dan menetapkan 3 Strategi Umum Pembangunan yaituMenurunkan angka kemiskinan, Optimalisasi Potensi Sektor Pariwisata; danMemperkuat Daya Dukung Lingkungan Hidup. 

Secara terpisah Plt Bupati Malang Sanusi menyampaikan ucapan  terimakasih kepada segenap Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,utamanya para anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Malang, yang telah bekerja keras bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Malang dalam melakukan pembahasan-pembahasan demi kesempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 ini, dan alhamdulillah dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta pada prinsipnya sependapat dan disepakati dengan berita acara persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk diterima menjadi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2018.

                Diungkapkan juga setelah melalui proses pembahasan serta penyelarasan dengan hasil pemeriksaan BPK-RI, maka konstruksi RealisasiAnggaran Tahun Anggaran 2018, adalah sebagai berikut Pendapatan Daerah sebesar 3 triliun 824 miliar 390 juta 785 ribu 364 rupiah 99 sen, Belanja dan Transfer sebesar 3 triliun 648 miliar 517 juta 932 ribu 310 rupiah 84 sen, Pembiayaan Netto sebesar 249 miliar 193 juta 537 ribu 839 rupiah 10 sen, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar                   425 miliar 66 juta 390 ribu 893 rupiah 25 sen.

Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan, dimana Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Kabupaten Malang, hasil persetujuan bersama ini secepatnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 322 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hasil evaluasi akan dipergunakan sebagai dasar penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.(adv/an)

 

Monday, 01 July 2019 01:06

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Akibat  dugaan korupsi pengadaan High Speed Diesel (HSD) ditahun 2010 yang diungkap oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Sehingga  yang mengakibatkan kerugian negara sebanyak Rp 188,75 Miliar, ini sesuai dengan hasil ;alpran BPK Ri dengan   9/LHP/XXI/02/2018 tertanggal 2 Februari 2018.    

          Direktur Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri,Kombes Pol Djoko Poerwanto, saat ditemui di Mabes  Polri, di jalan Tronojoyo No.3 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan  Jumat (28/6/2019)mengatakan bahwa kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi pengadaan High Speed Diesel (HSD) atau solar tahun 2010 silam sebesar Rp 188,75 miliar. "Hasil itu berdasarkan laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dengan nomor 9/LHP/XXI/02/2018 tertanggal 2 Februari 2018," ujanrya.

         Selanjutnya, Djoko menegaska kasus itu turut melibatkan eks Direktur Energi Primer Perusahaan Listrik Negara (PLN) tahun 2010 sekaligus mantan Direktur Utama PT PLN thun 2012, Nur Pamudji, sebagai tersangka."Kerugian negara dalam perkara di atas sebesar Rp 188.745.051.310,72," tegasnya.

       Untuk itu ditempat yang sama,  Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo  menjelaskan  dari jumlah tersebut, polisi telah berhasil menyita uang tunai sebesar Rp 173 miliar. Tampak di belakang para aparat, tumpukan uang tunai yang disebutkan sebesar Rp 173 miliar di atas meja yang telah disiapkan."Untuk barang bukti dalam atau fresh money yang berhasil diselamatkan oleh jajaran penyidik Direktur Tipikor Bareskrim yang saat ini digelar sejumlah Rp 173 miliar," jelasnya.

Berdasarkan penyelidikan, Pamudji diduga kuat menyalahgunakan wewenangnya dengan menunjuk PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) sebagai pemasok HSD untuk operasional sejumlah gardu listrik di Indonesia.

         Polisi juga mengatakan bahwa dari empat tahun memasok HSD ke PLN sesuai kontrak, TPPI dapat memenuhi sebelas bulan saja.

Akibatnya, PLN mengalami kerugian karena harus membeli solar dari pihak lain dengan harga yang lebih mahal.

           Pamudji dikenakan Pasal 2 dan/atau Pasal 3 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Saat ini, berkas perkara kasus tersebut telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Kejaksaan Agung.(vk)

Ekonomi Makro

  •  

     

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) ,  Bertempat di Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Dirjen

     
  •  

     

     

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Jelang  bulan Ramdhan dan lebaran Satgas Pangan  melakukan berbagai

     
  •  

     

     

    JAKARTA (KORANRAKYAT.COM) Maskapai penerbangan Garuda Indonesia telah menghentikan

     
  •  

     

     

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo hari ini, Selasa, 12 Maret 2019, membuka Rapat

     

Malang Raya

Rendra Bupati Malang Ditahan