Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Situasi Pilpres Serentak Cukup Kondusif
Last Updated on Apr 21 2019

Situasi Pilpres Serentak Cukup Kondusif

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Pelaksanaan Pemilihan umum Presiden, Pemilihan Legislatif, Pemilihan DPD dan DPRD yang berlangsung dari pagi diseluruh indonesia berlngsung secara umum  kondusif, namum ada beberapa daerah sempat menghadapi kendala menyangkut  penundaan Pemilu di Papua dan Kabupaten...
Menjaga Pemungutan Suara 9 Anggota Polisi Tewas
Last Updated on Apr 21 2019

Menjaga Pemungutan Suara 9 Anggota Polisi Tewas

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Sebanyak 9 anggota Polri tewas  saat melaksanakan tugas menjaga keamanan pemungutan suara Pemilu 2019.Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo  ditemui di Mabes Polri, Jalan Tronojoyo No. 3, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat...
Bareskrim Polri Ungkap 4 Jaringan Perdagangan Orang
Last Updated on Apr 14 2019

Bareskrim Polri Ungkap 4 Jaringan Perdagangan Orang

      JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengungkap 4 jaringan besar dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan orang di  Maroko, Suriah, Turki dan di Arab Saudi. Para sidikat jaringan mampu meraup uang Rp 600 Juta hingga 1,5 Miliar berhasil menjual pekerja...
Rugi Rp, 2,5 Milyar Indomaret Di Bobol Karyawannya
Last Updated on Apr 14 2019

Rugi Rp, 2,5 Milyar Indomaret Di Bobol Karyawannya

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Aksi kejahatan legal akses atau legal hacking  yang merusak  server terjadi, kali ini di  PT Indomaret yang dilakukan oleh 4 orang yaitu  EG, IT, LW dan BP. Dimana  mantan karyawan  EG dan ITE dengan modus operandi untuk membeli voucer game online UNIPIN dan...
Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi Akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran Muhammad bin Salman
Last Updated on Apr 14 2019

Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi Akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran Muhammad bin Salman

Riyadh ( KORANRAKYAT.COM) Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi  akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran Muhammad bin Salman Cuaca cerah menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, Arab Saudi pada Minggu 14 April 2019 pukul...

World Today

  •  
    Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi Akan Bertemu

    Riyadh ( KORANRAKYAT.COM) Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi  akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran

     
Saturday, 25 August 2018 10:38

Penahanan Mantan Dirut Pertamina Diperpanjang

Written by

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Kasus Korupsi investasi perusahaan di Blok Basker,Kejaksaan Agung memperpanjang masa pencegahan ke luar negeri terhadap tiga tersangka .

 

Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Warih Sadono di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (24/8)2018 mengatakan ketiga orang tersangka yang diperpanjang masa pencegahannya selama 6 bulan ke depan sejak bulan Juli 2018 yakni mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan, Chief Legal Councel and Compliance PT Pertamina Genades Panjaitan dan Direktur Keuangan Pertamina Frederik Siahaan."Pencekalan sudah kami perpanjang 6 bulan ke depan. Tujuan pencegahan itu agar  tersangka tidak melarikan diri ke luar negeri," ujarnya.

 

Selanjutnya, Warih menegaskan perpanjangan tersebut juga untuk mempermudah tim penyidik dalam menangani kasus tersebut, pencegahan bepergian ke luar negeri ini merupakan pencegahan kedua yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Agung."Pencegahan pertama, lanjut Warih telah dilakukan sejak mantan Direktur Utama PT Pertamina itu ditetapkan sebagai tersangka pada 22 Maret 2018. Ini pencegahan yang kedua, kemarin itu pertama kali kita cegah agar tidak bepergian ke luar negeri. Nah, kali ini kami perpanjang masa pencegahannya," tegasnya.

Diketahui, Mantan Direktur Utama PT Pertamina Galaila Karen Agustiawan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Kejaksaan Agung sejak 22 Maret 2018. Namun, sejak ditetapkan sebagai tersangka, Karen tidak pernah diperiksa kembali sebagai tersangka oleh tim penyidik.

Pada perkara dugaan tindak pidana korupsi investasi perusahaan di Blok Basker Manta Gummy Australia tahun 2009 itu, tim penyidik Kejaksaan Agung juga menetapkan Chief Legal Councel and Compliance PT Pertamina Genades Panjaitan dan Direktur Keuangan Pertamina Frederik Siahaan.

Karen Agustiawan dan dua tersangka lainnya itu sudah dikenakan status pencegahan bepergian ke luar negeri pada 22 Maret 2018.

Sementara Mantan Manager Merger dan Investasi (MNA) pada Direktorat Hulu PT Pertamina (Persero) Bayu Kristanto sudah ditetapkan sebagai tersangka lebih dulu dan langsung ditahan selama 20 hari oleh tim penyidik.

Sebagai informasi, kasus ini terjadi pada 2009, dimana Pertamina melalui anak peru­sahaannya, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) melakukan akui­sisi saham sebesar 10% terhadap ROC Oil Ltd, untuk menggarap Blok BMG.

Perjanjian dengan ROC Oil atau Agreement for Sale and Purchase -BMG Project diteken pada 27 Mei 2009. Nilai transak­sinya mencapai US$31 juta.

Akibat akuisisi itu, Pertamina harus menanggung biayabiaya yang timbul lainnya (cash call) dari Blok BMG sebesar US$26 juta.

Melalui dana yang sudah dikeluarkan setara Rp 568 miliar itu, Pertamina berharap Blok BMG bisa memproduksi minyak hingga sebanyak 812 barrel per hari.

Ternyata Blok BMG hanya dapat bisa menghasilkan minyak mentah untuk PHE Australia Pte Ltd rata-rata sebe­sar 252 barel per hari.

Pada 5 November 2010, Blok BMG ditutup, setelah ROC Oil me­mutuskan penghentian produksi minyak mentah. Alasannya, blok ini tidak ekonomis jika diteruskan produksi.

Investasi yang sudah dilakukan Pertamina akhirnya tidak memberikan manfaat maupun keuntungan dalam menambah cadangan dan produksi minyak nasional.

Hasil penyidikan Kejagung menemukan dugaan penyim­pangan dalam proses pengusulan investasi di Blok BMG.

Pengambilan keputusan investasi tanpa didukung feasibility study atau kajian kelayakan hingga tahap final due dilligence atau kajian lengkap mutakhir. Diduga direksi mengambil keputusan tanpa persetujuan Dewan Komisaris.

Akibatnya, muncul kerugian keuangan negara dari Pertamina sebesar US$31 juta dan US$ 26 juta atau setara Rp568 miliar.( vk)

Sunday, 15 July 2018 11:07

KPK Geledah Rumah Dirut PLN Sofyan Basyir

Written by

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Hanya berselang sehari pasca politikus Golkar  ditetapkan tersangka, KPK langsung menggeledah rumah pribadi Dirut PLN Sofyan Basir di Jalan Taman Bendungan Jatiluhur, Minggu (15/7/2018). Saat ini, proses penggeledahan sementara berlangsung."Iya. Rumah pribadi," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Minggu (15/7/2018). 

     Namun, Febri belum bisa berbicara lebih jauh mengenai detail penggeledahan dan apa kaitan Sofyan dalam perkara ini."Hari ini penggeledahan dilakukan sebagai tindak lanjut dari penyidikan kasus dugaan suap terkait pembangunan PLTU Riau-1," ujar Febri. 

     Febri juga belum bisa menjawab apakah penggeledahan tersebut dilakukan berdasarkan keterangan Eni Saragih atau bukan. Menurutnya, banyak hal yang bisa menjadi dasar penggeledahan.Tidak menutup kemungkinan berdasarkan keterangan Eni yang dijemput di rumah dinas Menteri Sosial Idrus Marham, bisa juga berdasarkan data dokumen yang diperoleh KPK.

     Apakah rumah dinas dirut PLN juga akan digeledah? Febri juga belum bisa memastikannya. Menurutnya, semuanya akan ditentukan data dan keterangan yang diperoleh penyidik.Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan ke rumah dinas Direktur Utama PLN Sofyan Basir. Penggeledahan dilakukan untuk pengembangan kasus dugaan korupsi pembangunan proyek PLTU Riau-1 yang sedang ditangani saat ini. 

 

     Juru Bicara KPK Febri Diansyah membenarkan hal tersebut. Tim penyidik KPK telah melakukan penggeledahan sejak pagi tadi. "Penggeledahan di rumah Dirut PLN yang dilakukan sejak pagi ini oleh tim KPK dalam penyidikan kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1," ujar Febri . Febri mengaku masih butuh waktu lagi untuk menjelaskan mengenai kasus ini. Sebab, proses penyelidikan masih berlangsung. (as)

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Lambanya penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawa, kejagung klaim  terus berproses setelah ditetapkan tersangka dalam dugaan korupsi investasi perusahaan di Blok Basker Manta Gummy (BGM).  Terus didalami keteralibatan pihak-pihak lain.

            Jaksa Agung Muhammad Prasetyo ditemui di Kejaksaan Agung, Jumat (18/5) 2018 mengatakan, kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan tetap jalan terus. Karen Agustiawan sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi investasi perusahaan di Blok Basker Manta Gummy (BGM) Australia tahun 2009. "Masih jalan terus," ujarnya.

            Selanjutnya, Prasetyo menegaskan kini terus  tengah mendalami keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus yang diduga merugikan negara hingga Rp 568 miliar tersebut. "Kami dalami yang lain dulu. Kan banyak itu tidak sendirian, “ Sejumlah nama yang tengah didalami keterlibatannya itu. "Kami sedang kumpulkan bukti-bukti, banyak ya," tegasnya.

            Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Muhammad Rum menyatakan, penetapan Karen sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penetapan tersangka Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tanggal 22 Maret 2018. “Kejaksaan juga menetapkan Chief Legal Councel and Compliance PT Pertamina Genades Panjaitan sebagai tersangka. Tersangka lain, yakni mantan Direktur Keuangan PT Pertamina Frederik Siahaan,” ujanya.

 

Untuk itu, M.Rum menegaskan Kejaksaan menjerat mereka menggunakan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.”Meskipu begitu.juga  menetapkan BK, mantan Manager Merger & Acquisition Direktorat Hulu PT Pertamina sebagai tersangka,” tegasnya.

            Dari data yang ada, Kasus itu berawal pada 2009, ketika PT Pertamina (Persero) melakukan akuisisi (Investasi Non-Rutin) berupa pembelian sebagian aset milik ROC Oil Company Ltd di lapangan Basker Manta Gummy (BMG) Australia berdasarkan Agreement for Sale and Purchase-BMG Project tanggal 27 Mei 2009.

            Dalam pelaksanaanya, ada dugaan penyimpangan dalam pengusulan investasi yang tidak sesuai dengan pedoman investasi dalam pengambilan keputusan investasi tanpa adanya studi kelayakan berupa kajian secara lengkap atau Final Due Dilligence dan tanpa adanya persetujuan dari Dewan

            Komisaris. Akibatnya, peruntukan dan penggunaan dana sejumlah 31.492.851 dollar AS serta biaya-biaya yang timbul lainnya sejumlah 26.808.244 dolar AS tidak memberikan manfaat ataupun keuntungan kepada PT Pertamina (Persero) dalam rangka penambahan cadangan dan produksi minyak nasional.

 

Negara cq. PT. Pertamina (Persero) dirugikan sebesar 31.492.851 dollar AS dan 26.808.244 dollar Australia atau setara dengan Rp 568.066.000.000 menurut perhitungan Akuntan Publik.(vk)

 

 

 

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan lima anggota DPRD Kota Malang setelah memeriksa kelimanya sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap pembahasan Perubahan APBD Kota Malang 2015, Jumat (6/4/2018).

 

            Kelima orang yang ditahan adalah Abdul Hakim, Imam Fauzi, Syaiful Rusdi, Sulik Lestyowati, dan Tri Yudiani.Hakim merupakan Ketua DPRD Kota Malang hasil pergantian antar waktu (PAW).

Dia menggantikan M Arief Wicaksono yang ditahan bulan Agustus 2017 lalu, atau hampir sembilan bulan lalu.Penahanan kepada lima orang ini dibenarkan oleh Ketua Tim Penasehat Hukum anggota dewan itu, Solehoddin kepada WARTAWAN.

"Ditahan semua," ujar Soleh. Penyidik menahan mereka dengan alasan untuk mempermudah pemeriksaan lanjutan.Seperti diberitakan, kelima orang tersangka itu diperiksa di gedung KPK Jakarta.

Setelah menjalani pemeriksaan beberapa jam, kelima orang ini menyusul teman-teman mereka yang telah ditahan sebelumnya.Dengan penahanan kelima orang ini, maka 18 anggota DPRD Kota Malang yang aktif telah ditahan oleh penyidik KPK.(as)



 

 

 

JAKARTA (KRJ.COM) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan dua calon wali kota Malang, H Moch Anton alias Abah Anton dan Dr Yaqud Ananda Gudban. Selasa (27/3/2018), Anton dan enam anggota DPRD Kota Malang diperiksa sebagai tersangka suap APBD Perubahan Kota Malang tahun anggaran 2015.
       Usai pemeriksaan, mereka langsung ditahan. Selain Anton dan Nanda, juga mantan anggota DPRD Kota Malang Heri Pudji Utami, Abd Rachman, Hery Subiantono, dan Rahayu Sugiarti, Sukarno. Para mantan legislator Kota Malang itu diduga telah menerima suap dari Anton. Anton tampak keluar dari Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, sekitar pukul 17.30 WIB. Rompi oranye sudah melekat di tubuhnya. “Ya kita ikuti saja,” ujar wali kota mualaf itu pasrah.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, KPK menahan Abah Anton untuk kepentingan penyidikan kasus. Dia ditahan di rumah tahanan Pomdam Jaya Guntur, Jakarta. “Di Rutan Guntur,” kata Febri saat dikonfirmasi. Febri mengatakan, Anton dan tujuh mantan anggota DPRD Kota Malang itu ditahan 20 hari pertama. “Penahan 20 hari pertama,” tandasnya. Sampai saat ini komisi antirasuah telah menetapkan 22 orang sebagai tersangka dugaan kasus korupsi massal APBD Perubahan Kota Malang 2015. Wali Kota nonaktif Malang Abah Anton dan 18 anggota DPRD Kota Malang adalah tersangka baru.
        Sedangkan tiga lainnya yang lebih dulu jadi tersangka adalah Hendarwan Maruszaman selaku rekanan. Ketua DPRD Kota Malang saat itu M Arif Wicaksono dan Jarot Edy Sulistyono selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemkot Malang saat itu.
KPK menduga Anton selaku wali kota Malang memberi hadiah atau janji kepada anggota DPRD Kota Malang terkait dengan pembahasan APBD-P Pemkot Malang. Sementara, 18 anggota DPRD Malang sebagai pihak penerima.
         Atas perbuatannya, Anton disangka melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Sedangkan, 18 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Lawan KPK Dengan Praperadilan

Calon wali kota (Cawalkot) Ananda Yaqud Gudban resmi ditahan KPK. Tim paslon nomor urut 1 di Pilwali Malang 2018 itu, berencana melawan KPK dengan cara mengajukan praperadilan.Juru bicara paslon Ananda Yaqud Gudban-Ahmad Wanedi, Dito Arief mengakui, adanya langkah praperadilan atas penetapan tersangka disusul penahanan Ketua DPC Partai Hanura Kota Malang itu. "Ada rencana kami (tim paslon Nanda-Wanedi) ajukan pra peradilan," ungkap Dito kepada detikcom, Rabu (28/3/2018).

Tapi Dito menjelaskan, rencana pengajuan praperadilan tengah dalam kajian tim, termasuk partai koalisi pengusung Nanda, panggilan akrab cawali Malang.

         Opsi itu muncul ketika rapat partai koalisi menyikapi penahanan Nanda."Masih dikaji lagi dan dimatangkan soal rencana itu (praperadilan), tunggu 2 sampai 3 hari kedepan," terang politisi PAN ini. Dikatakan, rapat tim diikuti parpol koalisi (PDIP, Hanura, PAN, PPP, dan NasDem) digelar di Posko Pemenangan pasca penahanan Nanda berakhir hingga dini hari tadi. "Kemarin rapat sampai pukul 2 pagi, menyikapi penanahan Mbak Nanda oleh KPK," sebutnya.Dia menegaskan, jika tim menghormati proses hukum yang saat ini sedang berjalan di KPK.

         "Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kami dari Tim Paslon Menawan (Menangkan Nanda - Wanedi) dan Mbak Nanda secara pribadi sangat menghormati proses hukum yang berjalan dan mari kita kedepankan azas praduga tak bersalah," ucapnya.Dito Arief turut mengklarifikasi adanya isu bahwa Nanda telah menerima suap hingga sebesar Rp 700 juta adalah tidak benar.Termasuk telah menerima suap Rp 15 juta seperti yang disangka, itupun masih belum terbukti sebagai fakta di persidangan. Informasi yang salah itu, kata Dito, sengaja disebarkan oleh beberapa oknum tak bertanggung jawab, dengan tujuan ingin mengacaukan pesta demokrasi yakni perhelatan Pilwali Malang 2018. (as/dil)

MALANG(KORANRAKYA.COM) Pejabat yang bertugas di Kota Malang kembali terlibat tindak rasuah. Kali ini, Kejaksaan Agung (Kejagung) membidik mantan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Malang, Sugeng Apriyanto dan kurator perusahaan PT Sido Bangun Plastic Factory atas korupsi bernilai puluhan miliar rupiah.

Diperoleh keterangan bermula dari permintaan Anggota Komisi III DPR RI Taufiqul Hadi yang meminta Kejagung mengusut tuntas kasus korupsi yang diduga melibatkan Sugeng Apriyanto. Menurut Taufiqul Hadi, Sugeng merupakan aktor intelektual dibalik penggembosan penerimaan negara hingga Rp 22,7 miliar pada kasus korupsi tersebut.

Hal itu terungkap dalam Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Print-71/F.2/Fd.1/09/2017 yang diterbitkan pada 29 September 2017 dan ditandangani oleh Jaksa Utama Madya, Warih Sadono. Dalam Surat Perintah Penyelidikan tersebut, Kejagung menuding Sugeng dan sang kurator bersekongkol melakukan pembobolan penerimaan kas negara sebesar Rp 22,7 miliar dengan cara memanipulasi pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) PT Sido Bangun Plastic Factory.

Sugeng Apriyanto menjabat sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Malang pada 13 Juli 2011 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No: 408/KM.1/UP.11/2011. Dia menggantikan pejabar sebelumnya, Parjiya. Di halaman beacukaimalang.com disebutkan bahwa Sugeng merupakan putra daerah alias asli Malang. Dia juga merupakan alumnus SMAN 3 Kota Malang tahun 1988.(fd)

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Penangkapan  Pejabat Lampung Tengah menambah panjang sederetan  sepekan Bupati serta Walikota maupun Gubernur yang terkena OTT (operasi Tangkap  Tangan (OTT) KPK , sebelumnya Gubernur  Jambi Zomi Zola, Bupati Jombang  Nyono Suherli, Bupati Ngada Marianus, ,Bupati Subang,  Aryuningsih, dan kini  Bupati lampung tengah  Mustafa juga digelandang ke KPK, namun belum tersangka statusnya  setelah hingga malam juga ikut diperiksa  KPK .

            Dalam OTT , KPK mengamankan 19 orang, yang terdiri atas anggota DPRD, pejabat di Pemkab Lampung Tengah, dan pihak swasta. Bupati Lampung Tengah Mustafa juga ditangkap KPK.KPK menyita uang Rp 1 miliar dan Rp 160 juta dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait pinjaman daerah APBD Lampung Tengah. Ada tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu, termasuk Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga.Tim juga mengamankan uang sejumlah Rp 160 juta," ucap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (15/2/2018).
           
Uang Rp 160 juta itu diamankan dari seorang PNS Pemkab Lampung Tengah berinisial SNW. Selain itu, KPK mengamankan Rp 1 miliar."(Tim KPK mengamankan) ADK (swasta) di rumahnya, tim juga mengamankan Rp 1 miliar dalam kardus di mobil CR-V hitam milik ADK," ujar Syarif.KPK menduga uang Rp 1 miliar itu merupakan uang yang dikumpulkan pejabat Pemkab Lampung Tengah untuk kemudian diberikan ke DPRD. KPK pun menetapkan tiga orang tersangka, yaitu Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga, anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto, dan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman. Natalis dan Rusliyanto diduga menerima uang dari Taufik.
         Taufik diduga memberikan uang kepada Natalis dan Rusliyanto terkait persetujuan pinjaman daerah kepada PT SMI sebesar Rp 300 miliar, yang direncanakan untuk digunakan pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan Dinas PUPR Lampung Tengah. Anggota Dewan diduga meminta Rp 1 miliar untuk memuluskan persetujuan itu.
"Untuk mendapatkan pinjaman tersebut, dibutuhkan surat pernyataan yang disetujui atau ditandatangani bersama dengan DPRD Lampung Tengah sebagai persyaratan MoU dengan PT  sarana Multi  Infrastruktur PT SMI," ucap Syarif."Untuk memberikan persetujuan atau tanda tangan surat pernyataan tersebut diduga terdapat permintaan dana sebesar Rp 1 miliar," imbuh Syarif.(as)

 

 

Saturday, 10 February 2018 00:35

Ex Dirut Pertamina Karen Diperiksa Kejaksaan Agung

Written by

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung memeriksa mantan Direktur Utama PT Pertamina Persero Galaila Karen Agustiawan, Jumat (9/2) 2018. Pemeriksaan itu terkait dugaan korupsi Penyalahgunaan Investasi pada PT. Pertamina (Persero) di Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia Tahun 2009\

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Muhammad Rum ketika ditemui di Kejagung  Jumat (9/2) 2018 mengatakan, dalam pemeriksaan, Karen diminta menjelaskan soal awal mula proyek tersebut bisa terlaksana."Karen Agustiawan menerangkan mengenai proses keputusan terkait proyek untuk lapangan minyak Blok BMG Australia," ujarnya.

Selanjutnya, Rum  menegaskan untuk status Karen dalam kasus ini masih sebagai saksi. Selain Karen, penyidik juga memeriksa Asisten Manager Corporate PT Pertamina Dini Nurhayati dan Manager Legal Bisnis Development PT Pertamina Cornelius Simanjuntak.”Dalam pemeriksaan tersebut, Dini menerangkan ulasan atas usulan dari Direktorat Hulu dalam proyek Blok BMG Australia. Sementara Cornelius menerangkan soal ulasan atas kontrak kerja (self purchase agreement) antara PT Pertamina dengan pihak penjual minyak,” tegasnya.

Untuk itu, Rum menjelaskan kasus ini bermula dari kegiatan akuisisi oleh PT Pertamina berupa pembelian sebagian asset (Interest Participating/ IP) milik ROC Oil Company Ltd di lapangan Basker Manta Gummy (BMG) Australia pada 2009. Nilainya sekitar 31.917.228 dollar AS.”Dalam pelaksanaanya, ditemui dugaan penyimpangan dalam pengusulan Investasi yang tidak sesuai dengan Pedoman Investasi dalam pengambilan keputusan investasi. Sebab, tidak dilakukannya Feasibility Study (kajian kelayakan) berupa kajian secara lengkap atau Final Due Dilligence dan tanpa adanya persetujuan dari Dewan Komisaris,” jelasnya.

Lebih jauh, Rum merincinya hal ini mengakibatkan peruntukan dan penggunaan dana sejumlah 31.492.851 dollar AS serta biaya-biaya yang timbul lainnya sejumlah 26.808.244 dollar Australia tidak memberikan manfaat ataupun keuntungan kepada PT. Pertamina untuk penambahan cadangan dan produksi minyak nasional.”Justru hal ini berdampak pada kerugian keuangan negara, khususnya PT Pertamina sebesar 31.492.851 dollar AS dan 26.808.244 dollar Australia. Jika dikonversi ke rupiah setara Rp 568,066 miliar,” rincinya.

Hingga kini, Rum menandaskan dalam kasus ini, penyidik telah menetapkan mantan Manager Merger & Acquisition (M&A) Direktorat Hulu PT. Pertamina berinisial BK sebagai tersangka.” Tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” tandasnya. (vk)

 

 

 

MALANG(KORANRAKYA.COM) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan penggalian data dugaan korupsi di Pemerintahan Kota Malang.Sekitar 57 orang termasuk mantan Sekda Kota Malang mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Cipto Wiyono beserta rombonganya serta Ketua DPRD Kota Malang dengan 43 anggota DPRD Kota Malang lainya yang diperiksa sebelumnya.
       Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha menyebutkan, Kamis tim penyidik melanjutkan pemeriksaan di Mapolresta Batu. Kali ini totalnya ada sejumlah 12 orang terperiksa. Sembilan orang dari swasta itu yakni Nurhayati, Bambang Prayitno, Suherno SE, Moch. Ali Imron, Sukarno, Yudho Arisandi, Anna Yulitasari, Subandi, Ajad Sudrajat ST, dan Fitrianingsih. “Pemeriksaan masih berlanjut hingga hari ini (Kamis). Totalnya ada 12 orang terperiksa,” ungkap Priharsa.
Pihak yang dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan di Mapolres Batu. Hari (7/2/2018) giliran 12 orang lagi diperiksa KPK terkait kasus suap terhadap DPRD Kota Malang dalam pembahasan APBD perubahan (APBD-P) 2015. Sementara, dalam tiga hari sebelumnya, mayoritas anggota DPRD Kota Malang yang diperiksa. Namun, hari ini, dari 12 orang yang diperiksa sebagai saksi, tiga di antaranya mantan maupun pejabat Pemkot Malang. Sedangkan sembilan sisanya dari pihak swasta.
          Sedang pejabat Pemkot Malang, yang diperiksa adalah mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Cipto Wiyono, mantan Kepala Bidang Perumahan dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang Tedy Sujadi Soemarna, serta Kepala Bidang Stabilitas Harga dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kota Malang yang juga mantan ~Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang Noer Rahman.
       Sembilan orang dari swasta itu yakni Nurhayati, Bambang Prayitno, Suherno SE, Moch. Ali Imron, Sukarno, Yudho Arisandi, Anna Yulitasari, Subandi, Ajad Sudrajat ST, dan Fitrianingsih. “Pemeriksaan masih berlanjut hingga hari ini (Kamis). Totalnya ada 12 orang terperiksa,” ungkap Priharsa. Ke-12 menjalani pemeriksaan terkait kasus suap soal pembahasan APBD-Perubahan Pemkot Malang tahun anggaran 2015 terhadap tersangka M. Arief Wicaksono (MAW), mantam ketua DPRD Kota Malang. "Jika tiga hari yang lalu dari anggota DPRD Kota Malang dan staf ahli Pemkot Malang, sekarang pemeriksaannya ada orang dari pihak swasta,” tandasnya. Selama tiga hari terakhir, KPK telah memanggil 45 saksi. Yakni 43 dari anggota DPRD Kota Malang dan dua pejabat Pemkot Malang. Dengan demikian, ditambah dengan hari ini (Kamis) tercatat tim penyidik KPK telah memeriksa 57 orang terperiksa.(fd)

Saturday, 03 February 2018 15:40

Bupati Jombang Nyono Suharli Dicokok Terkena OTT KPK

Written by

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Bupati Jombang Nyono Suharli terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Tim di lapangan tiba di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (3/2/2018) sekitar pukul 21.20 WIB. Saat tiba, ada 2 orang yang diamankan. Nyono yang menggunakan sweater biru tua sempat berkata ini bukan penangkapan."Ini bukan penangkapan," kata dia.

        Namun, saat ditanya kembali, dia tidak menjawab apa pun. Dia langsung diarahkan masuk ke KPK kemudian naik ke ruang pemeriksaan.Di belakangnya ada seorang lelaki memakai baju coklat yang juga diarahkan masuk. Dia tampak membawa ransel hitam. Sebelumnya KPK sempat memberi konfirmasi adanya OTT terhadap kepala daerah di Jawa Timur."Ya benar, ada kegiatan tim di lapangan sore dan malam ini. Kami amankan unsur kepala daerah di Jawa Timur," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Sabtu (3/2/2018).Dari OTT itu KPK menduga ada penerimaan uang. Namun, belum diketahui apakah ada uang yang turut diamankan dalam operasi senyap itu."Ada dugaan penerimaan sejumlah uang," imbuh FebrI KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap salah satu bupati di Jawa Timur. Pasca OTT tersebut, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko tampak tiba di kantor KPK.Pantauan wartawan Nyono tiba di Kantor KPK di Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Sabtu (3/2/2018) sekitar pukul 21.15 WIB. Nyono yang mengenakan kemeja biru langsung diarahkan penyidik KPK ke lantai 2 gedung KPK.

        Nyono dibawa menggunakan mobil tahanan KPK dan dikawal satu mobil berwarna hitam. Selain itu penyidik KPK juga membawa 2 koper.Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang kepala daerah di Jawa Timur. "Iya. Tadi ada info kepala daerah yang diamankan," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada detikcom, Sabtu (3/2/2018 {as}

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Direktur PT Hidro Tekno Indonesia Hendarwan Maruszaman.Dia adalah pihak yang diduga memberi suap kepada mantan Ketua DPRD Kota Malang Moh Arief Wicaksono."HM (Hendarwan Maruszaman), Direktur PT Hidro Tekno Indonesia ditahan di Rutan Polres Jakpus. Ditahan untuk 20 hari pertama," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Senin (22/1/2018).

Suap yang diduga diberikan Hendarwan kepada Arief, yakni terkait proyek pembangunan Jembatan Kedungkandang dalam APBD Pemkot Malang Tahun Anggaran 2016 pada Tahun 2015.Nilai proyek pembangunan jembatan tersebut, yakni Rp 98 miliar, yang dikerjakan secara multiyears tahun 2016 sampai 2018.

Pada perkara suap pengganggaran kembali Jembatan Kendung Kandang, Arief diduga menerima Rp 250 juta.Selain menjadi tersangka pada proyek jembatan itu, Arief juga berstatus tersangka penerima suap dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) Jarot Edy Sulistyono.Suap tersebut disebut terkait pembahasan APBD Perubahan Kota Malang Tahun Anggaran 2015. Jarot sudah ditetapkan sebagai tersangka.Dalam kasus ini, Arief diduga menerima suap Rp 700 juta untuk pembahasan APBD Perubahan Kota Malang dari Jarot.(as)

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi. Fredrich bersama petugas KPK tiba di gedung merah putih KPK, Kuningan, Jakarta, Sabtu (13/1/2018) pukul 00.10 WIB. Sementara dr. Bimanesh Sutarjo dokter Setyanovanto lebih dulu dijadikan tersangka dan ditahan, keduanya dianggap menghalang halangi pemeriksaan Setyonovanto yang  kerap disebut dengan”  Obstruction Of justice”  

Berkaos hitam, celana jins, dan memakai sendal, Fredrich yang turun dari mobil berjalan didampingi petugas KPK masuk menuju lobi gedung KPK. Dia terlihat hanya menenteng kertas di tangannya. Saat ditanya soal penangkapan oleh KPK ini, Fredrich menolak berkomenter."Ndak, ndak ada komentar," kata dia sembari masuk ke dalam gedung KPK.Fredrich sebelumnya tidak memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka, Jumat (12/1/2018).

Dia bersama dokter RS Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo sedianya hendak diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan menghalangi dan merintangi penyidikan kasus e-KTP dengan tersangka Setya Novanto.Namun, hanya Bimanesh yang memenuhi panggilan. Pada Jumat pukul 22.43 WIB tadi, KPK resmi menahan Bimanesh.

Pihak pengacara Fredrich sebelumnya meminta penundaan pemeriksaan kepada KPK. Alasannya karena mereka sedang mengajukan sidang kode etik profesi atas Fredrich.

Sebelumnya diberitakan, KPK mengungkapkan adanya dugaan persekongkolan antara Bimanesh dengan mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi.Dalam kasus ini, Fredrich dan Bimanesh sudah ditetapkan sebagai tersangka.Kasus ini bermula saat Novanto berkali-kali mangkir dari panggilan KPK, baik sebagai saksi maupun tersangka.

Pada 15 November 2017 malam, tim KPK mendatangi rumah Novanto di Jalan Wijaya, Kebayoran Baru untuk melakukan penangkapan. Namun, tim tidak menemukan Novanto. Pada 16 November 2017, KPK memasukkan Novanto dalam daftar pencarian orang (DPO).Novanto kemudian muncul dalam wawancara via telepon di sebuah televisi swasta dan mengaku akan datang ke KPK. Tak berselang lama, Novanto mengalami kecelakaan dan dibawa ke RS Medika Permata Hijau.

 

Menurut KPK, Novanto langsung masuk ke ruang rawat inap kelas VIP dan bukan ke unit gawat darurat. Sebelum kecelakaan, Yunadi diduga sudah datang lebih dahulu untuk berkoordinasi dengan pihak rumah sakit. Salah satu dokter di RS tersebut juga mengaku ditelepon seseorang yang diduga pengacara Novanto yang bermaksud perlu menyewa satu lantai RS. Padahal, saat itu belum diketahui Novanto akan dirawat karena sakit apa.(as)

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)   Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono.tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), ia diduga disuap oleh Aditya Anugerah Moha anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Golkar, kini Aditya juga dijadikan tersangka KPK.   

Juru bicara KPK, Ferbri Diansyah saat dikonfirmasi,Selasa (2/1 ) 2018 mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi mengagendakan pemeriksaan terhadap anggota DPR Aditya Anugerah Moha dalam kasus suap terhadap Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono. Aditya, diperiksa KPK sebagai tersangka kasus tersebut."AAM diperiksa sebagai tersangka," ujarnya.

Selanjutnya, Febri menegaskan pemeriksa Aditya, KPK juga memeriksa Sudiwardono. Dia juga hendak diperiksa KPK sebagai tersangka dalam kasus ini. “Dalam kasus ini, Aditya diduga memberikan suap 64.000 dollar Singapura kepada Sudiwardono untuk memengaruhi putusan banding terhadap terdakwa Marlina Moha Siahaan, “ tegasnya.

Untuk itu, Febri menjelaskan Marlina yang menjabat sebagai Bupati Boolang Mongondow dua periode, 2001-2006 dan 2006-2011, merupakan Ibu Aditya. “Marlina sudah divonis 5 tahun penjara di Pengadilan Negeri Manado. Atas vonis itu, Marlina mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Manado,”jelasnya.

Lebih lanjut, Febri merincinya setelah melakukan operasi penangkapan dan pemeriksaan, KPK telah menetapkan Aditya Moha dan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono sebagai tersangka.”Pasal yang disangkakan kepada Aditya sebagai pihak yang diduga pemberi suap adalah Pasal 6 Ayat 1 Huruf a atau Pasal 5 Ayat 1 Huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,“ .rincinya.

Seirng dengan itu, Febry menambahkan sebagai tersangka penerima suap, Sudiwardono disangkakan Pasal 12 Huruf a atau b atau c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Itu kelanjutannya pasal yang dipersangkakan kepada Ketua Pengadilan Manado, “ tambahnya. (vk)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuesday, 26 December 2017 04:25

PPATK Siap Telusuri Aliran Dana Ke Pas Pampres

Written by

Jakarta  (KORANRAKYAT.COM) - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan kesiapannya untuk menelusuri pengakuan mantan Dirjen Hubla Antonius Tonny Budiono soal aliran dana ke Paspampres. Namun, hal itu tergantung dari permintaan KPK.

 "Iya siap, jadi nanti kalau misalnya ada urgensi dari aparat penegak hukum untuk melakukan penelitian itu tentu kita akan telusuri," kata Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae di kantor PPATK, Jalan Ir Djuanda, Jakarta, Selasa (19/12/2017). Menurut Rae, tim analisis PPATK perlu menyelidiki sumber aliran dana milik Tonny. Sejauh ini, KPK baru mengungkap seorang pemberi suap yaitu Direktur PT Adhi Guna Keruktama (AGK) Adi Putra Kurniawan. "Kita lihat bagaimana yang bersangkutan itu menumpuk uang cash misalnya kan di satu tempat kemudian dibagi-bagi kan susah. Kemudian benar atau tidak siapa yang dikasih tanda terima perlu ditelusuri," ucap Rae.Pengakuan Tonny itu disampaikan ketika menjadi saksi dalam persidangan terdakwa Adi Putra di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Senin (18/12) kemarin.

      Awalnya, Tonny menyebut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak memiliki dana operasional untuk Paspampres bila Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan atau peresmian terkait Kemenhub.Akhirnya, Tonny mengeluarkan uangnya untuk urusan itu. Uang itu disebut Tonny dititipkan lewat Direktur Kepelabuhan dan Pengerukan Dirjen Hubla Mauritz HM Sibarani untuk diteruskan ke Paspampres.Uang itu berkisar antara Rp 100 juta hingga Rp 150 juta dan berasal dari setoran kontraktor yang disimpan di ransel di rumahnya. Uang-uang itu sudah disita KPK."Iya, itu tadi saya katakan itu tidak ada dana operasionalnya (dari Kementerian Perhubungan), termasuk untuk Paspampres setiap peresmian oleh Presiden wajib dikawal dan kita wajib menyediakan dana operasional Paspampres," kata Tonny dalam persidangan saat itu.

    Namun, hal itu dibantah Kapuspen TNI Mayjen M Sabrar Fadhilah. Menurutnya, dana operasional untuk Paspampres ditanggung oleh negara."Terkait pengakuan (eks) Dirjen Hubla, bapak ATB yang sedang menjalani pemeriksaan. Pada dasarnya tidak ada biaya operasional yang dibebankan kepada institusi atau kelompok atau apapun pada acara-acara yang melibatkan Paspampres. Semua kegiatan sudah ditanggung oleh negara," tegas Fadhilah.Sedangkan, aturan tentang pendanaan Paspampres dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah nomor 59 tahun 2013 tentang pengamanan presiden, wakil presiden, mantan presiden dan mantan wakil presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintah. Pendanaan tersebut terdapat dalam Pasal 29.Berikut bunyi aturan itu:  (1) Segala pendanaan Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.(2) Pendanaan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui anggaran Kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya.Melalui Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal TNI MS Fadhilah, dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Senin (18/12), menyatakan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto telah memerintahkan Pusat Polisi Militer (Puspom) dan Inspektorat Jenderal (Irjen) TNI untuk segera menindaklanjuti dan menemukan oknum-oknum yang terlibat dalam pemberian uang kepada pasukan pengamanan presiden (Paspampres) oleh mantan direktur jenderal Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono (ATB)

  . "Pengakuan Pak ATB perlu ditindak lanjuti lebih jauh dalam penyelidikan untuk mendapatkan penguatan dengan bukti-bukti. Panglima TNI memerintahkan Puspom dan Irjen TNI berkoordinasi dengan pihak terkait. Tentu, bila ditemukan kesalahan yang dilakukan oleh oknum prajurit, maka akan ditindaklanjuti sesuai proses hukum yang berlaku," tegas Fadhilah.(as)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) memasuki babak baru. Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung akhirnya ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis sore (21/12/2017) di Jakarta. 

         Syafruddin keluar Gedung KPK, sekitar pukul 15.54. Ia tampak mengenakan rompi oranye yang biasa digunakan para tahanan KPK. Syafruddin mengaku akan patuh dengan proses hukum.
“Saya kira, saya menjalani dengan sebaik-baiknya. Saya akan patuh dengan semua aturan,” kata Syafruddin sebelum masuk ke dalam mobil tahanan. Penahanan ini dilakukan setelah Syafruddin mengemban status tersangka pada 25 April 2017. Syafruddin tak berkomentar lagi setelah masuk ke dalam mobil tahanan. Ia akan menjalani penahanan untuk 20 hari pertama di rumah tahanan KPK.

             Syafruddin menjadi tersangka setelah penyidik menemukan bukti permulaan cukup mengenai dugaan korupsi pada pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham dalam hal ini Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim, pemegang saham atau pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) pada 13 tahun lalu.Penerbitan SKL pada 
2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada BPPN. Kasus ini terjadi saat Syafruddin menjabat Ketua BPPN periode 2002-2004. Akibat perbuatannya, negara diduga mengalami kerugian sekitar Rp3,7 triliun.

         Dalam perkara ini, Syafruddin dijerat Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

Bukan Pidana Pertama

            Kasus yang menjerat Syafruddin saat ini bukanlah kasus yang pertama. Pada 2006, Syafruddin sempat tersandung kasus pidana di Kejaksaan Agung yang kala itu dipimpin Abdul Rahman Saleh. Ia menjadi tersangka dalam perkara penjualan aset Pabrik Gula Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) yang sekarang menjadi Rajawali III Gorontalo.

           Kejagung juga menjerat 
Syafruddin dalam kapasitasnya sebagai Kepala BPPN. Penjualan pabrik gula itu diduga menyebabkan kerugian negara sekitar Rp516 miliar. Sebab, Syafruddin menjual pabrik tersebut senilai Rp84 miliar sedangkan nilai taksir aset itu mencapai Rp600 miliar.Kasus ini kemudian dihentikan pada Juni 2007. Jaksa Agung Hendarman Supandji menganggap kasus ini tak cukup bukti dan akhirnya menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan bernomor Print-01/O.1.14/Ft/06/2007.

           Satu dasawarsa setelah kasus pertama pada 2006, Syafruddin juga 
kembali jadi tersangka Kejaksaan Agung yang dipimpin M Prasetyo tepatnya 23 September 2016. Saat itu, Syafruddin dijerat dalam kasus dugaan pembelian hak tagih (cessie) PT Adyaesta Ciptatama (AC) oleh PT Victoria Securities International Corporation (VSIC) dari BPPN pada 2003. Dalam kasus ini, Syafruddin pun dijerat dalam kapasitasnya sebagai mantan Kepala BPPN. 

Beberapa bulan setelah dijerat Kejagung, KPK juga menjerat Syafruddin. Kali ini, kasus yang dijeratkan adalah kasus SKL BLBI.

Konteks Kasus Pemberian SKL BLBI

           Penyelidikan kasus SKL BLBI ini telah berlangsung sejak 2014 lalu. Tiga tahun penyelidikan, tim KPK akhirnya menemukan dua alat bukti yang bisa menjerat Syafruddin setelah memeriksa banyak mantan pejabat di era Presiden Kelima Megawati Soekarnoputri.  

         BLBI adalah skema bantuan (pinjaman) yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas saat krisis moneter 1998. Skema untuk mengatasi masalah krisis ini atas dasar perjanjian Indonesia dengan IMF.Bank Indonesia sudah mengucurkan dana hingga lebih dari Rp144,5 triliun untuk 48 bank yang bermasalah agar dapat keluar dari krisis. Namun, penggunaan pinjaman itu merugikan negara hingga sebesar Rp138,4 triliun karena dana tidak bisa dikembalikan oleh para obligor penerima 
BLBI.

 


         Kejaksaan Agung pernah mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kepada para debitur dengan dasar SKL yang diterbitkan oleh BPPN berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitur yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitur yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan pemeriksaan penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS).Inpres itu dikeluarkan pada saat kepemimpinan Presiden Megawati. Berdasar Inpres tersebut, debitur BLBI dianggap sudah menyelesaikan utang meski baru melunasi 30 persen dari jumlah kewajiban pemegang saham dalam bentuk tunai dan 70 persen dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN.

            Dalam konteks kasus ini, KPK menduga Syafruddin telah menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, yang telah menyebabkan kerugian keuangan negara. Hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 25 Agustus 2017, terkait kasus SKL BLBI ini, kerugian keuangan negara adalah Rp4,58 triliun. Nilai kerugian negara ini lebih tinggi daripada yang sebelumnya diperkirakan KPK sebesar Rp3,7 triliun. (as)

Page 2 of 24

Ekonomi Makro

  •  

     

     

    JAKARTA (KORANRAKYAT.COM) Maskapai penerbangan Garuda Indonesia telah menghentikan

     
  •  

     

     

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo hari ini, Selasa, 12 Maret 2019, membuka Rapat

     
  •  



      JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Badan koordinasi kepariwisataan, di ketuai Wapres RI Jusuf Kalla 

     
  •  

Malang Raya

Rendra Bupati Malang Ditahan