Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Basarnas Serahkan 196 Kantong Jenasah Berisi Bagian Organ Tubuh Pesawat Lion Air JT610
Last Updated on Nov 12 2018

Basarnas Serahkan 196 Kantong Jenasah Berisi Bagian Organ Tubuh Pesawat Lion Air JT610

    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM-Sampai hari terakhir pencarian sabtu(10/11)2018  terhadap pesawat Lion Air JT 610  ditemukan total 196 kantong jenazah berisi bagian tubuh korban jatuhnya pesawat Lion Air PK-LQP penerbangan JT 610 telah diserahkan Badan SAR Nasional ke RS...
Naik Motor, Presiden Hadiri Deklarasi Jabar Kondusif di Bandung
Last Updated on Nov 11 2018

Naik Motor, Presiden Hadiri Deklarasi Jabar Kondusif di Bandung

    BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo kembali naik motor _custom_ miliknya untuk menghadiri acara dalam kunjungan kerjanya. Jika minggu lalu menaiki motor untuk blusukan ke Pasar Anyar di Kota Tangerang, kali ini Presiden mengendarainya untuk menghadiri acara Deklarasi Jabar...
Sekitar 100 Musisi Bengkulu Siap Tampil Di Festifal Pesisir Pantai Panjang
Last Updated on Nov 11 2018

Sekitar 100 Musisi Bengkulu Siap Tampil Di Festifal Pesisir Pantai Panjang

      BENGKULU(KORANRAKYAT.COM) Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, menyampaikan apresiasi kepada 100 musisi yang akan tampil pada pembukaan Festival Pesisir Pantai Panjang Bengkulu 2018.     “Saya sangat mengapresiasi dan terharu atas antusias para musisi Bengkulu...
Masyarakat Bengkulu Ikuti Doa 10 Juta Umat Untuk Negeri
Last Updated on Nov 11 2018

Masyarakat Bengkulu Ikuti Doa 10 Juta Umat Untuk Negeri

  BENGKULU (KORANRAKYAT.COM)  Selepas ba'da Ashar, Masjid At-Taqwa Kota Bengkulu mulai dipadati oleh jamaah yang mengikuti Doa 10 Juta Umat Untuk Negeri. Sabtu (10/11/2018). Antusias masyarakat terlihat dalam mengikuti acara yang digagas oleh Pemkot Bengkulu.         Padahal, puncak...
Hari Pahlawan Jokowi Naik Ontel Pakai Baju Layaknya Bung Tomo
Last Updated on Nov 10 2018

Hari Pahlawan Jokowi Naik Ontel Pakai Baju Layaknya Bung Tomo

        BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Setelah memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan 2018 di Taman Makam Pahlawan Nasional Cikutra, Kota Bandung, Sabtu, 10 November 2018, Presiden Joko Widodo kemudian menuju Gedung Sate. Di gedung pusat pemerintahan Jawa Barat ini, Presiden kemudian...

World Today

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi. Fredrich bersama petugas KPK tiba di gedung merah putih KPK, Kuningan, Jakarta, Sabtu (13/1/2018) pukul 00.10 WIB. Sementara dr. Bimanesh Sutarjo dokter Setyanovanto lebih dulu dijadikan tersangka dan ditahan, keduanya dianggap menghalang halangi pemeriksaan Setyonovanto yang  kerap disebut dengan”  Obstruction Of justice”  

Berkaos hitam, celana jins, dan memakai sendal, Fredrich yang turun dari mobil berjalan didampingi petugas KPK masuk menuju lobi gedung KPK. Dia terlihat hanya menenteng kertas di tangannya. Saat ditanya soal penangkapan oleh KPK ini, Fredrich menolak berkomenter."Ndak, ndak ada komentar," kata dia sembari masuk ke dalam gedung KPK.Fredrich sebelumnya tidak memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka, Jumat (12/1/2018).

Dia bersama dokter RS Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo sedianya hendak diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan menghalangi dan merintangi penyidikan kasus e-KTP dengan tersangka Setya Novanto.Namun, hanya Bimanesh yang memenuhi panggilan. Pada Jumat pukul 22.43 WIB tadi, KPK resmi menahan Bimanesh.

Pihak pengacara Fredrich sebelumnya meminta penundaan pemeriksaan kepada KPK. Alasannya karena mereka sedang mengajukan sidang kode etik profesi atas Fredrich.

Sebelumnya diberitakan, KPK mengungkapkan adanya dugaan persekongkolan antara Bimanesh dengan mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi.Dalam kasus ini, Fredrich dan Bimanesh sudah ditetapkan sebagai tersangka.Kasus ini bermula saat Novanto berkali-kali mangkir dari panggilan KPK, baik sebagai saksi maupun tersangka.

Pada 15 November 2017 malam, tim KPK mendatangi rumah Novanto di Jalan Wijaya, Kebayoran Baru untuk melakukan penangkapan. Namun, tim tidak menemukan Novanto. Pada 16 November 2017, KPK memasukkan Novanto dalam daftar pencarian orang (DPO).Novanto kemudian muncul dalam wawancara via telepon di sebuah televisi swasta dan mengaku akan datang ke KPK. Tak berselang lama, Novanto mengalami kecelakaan dan dibawa ke RS Medika Permata Hijau.

 

Menurut KPK, Novanto langsung masuk ke ruang rawat inap kelas VIP dan bukan ke unit gawat darurat. Sebelum kecelakaan, Yunadi diduga sudah datang lebih dahulu untuk berkoordinasi dengan pihak rumah sakit. Salah satu dokter di RS tersebut juga mengaku ditelepon seseorang yang diduga pengacara Novanto yang bermaksud perlu menyewa satu lantai RS. Padahal, saat itu belum diketahui Novanto akan dirawat karena sakit apa.(as)

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)   Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono.tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), ia diduga disuap oleh Aditya Anugerah Moha anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Golkar, kini Aditya juga dijadikan tersangka KPK.   

Juru bicara KPK, Ferbri Diansyah saat dikonfirmasi,Selasa (2/1 ) 2018 mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi mengagendakan pemeriksaan terhadap anggota DPR Aditya Anugerah Moha dalam kasus suap terhadap Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono. Aditya, diperiksa KPK sebagai tersangka kasus tersebut."AAM diperiksa sebagai tersangka," ujarnya.

Selanjutnya, Febri menegaskan pemeriksa Aditya, KPK juga memeriksa Sudiwardono. Dia juga hendak diperiksa KPK sebagai tersangka dalam kasus ini. “Dalam kasus ini, Aditya diduga memberikan suap 64.000 dollar Singapura kepada Sudiwardono untuk memengaruhi putusan banding terhadap terdakwa Marlina Moha Siahaan, “ tegasnya.

Untuk itu, Febri menjelaskan Marlina yang menjabat sebagai Bupati Boolang Mongondow dua periode, 2001-2006 dan 2006-2011, merupakan Ibu Aditya. “Marlina sudah divonis 5 tahun penjara di Pengadilan Negeri Manado. Atas vonis itu, Marlina mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Manado,”jelasnya.

Lebih lanjut, Febri merincinya setelah melakukan operasi penangkapan dan pemeriksaan, KPK telah menetapkan Aditya Moha dan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono sebagai tersangka.”Pasal yang disangkakan kepada Aditya sebagai pihak yang diduga pemberi suap adalah Pasal 6 Ayat 1 Huruf a atau Pasal 5 Ayat 1 Huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,“ .rincinya.

Seirng dengan itu, Febry menambahkan sebagai tersangka penerima suap, Sudiwardono disangkakan Pasal 12 Huruf a atau b atau c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Itu kelanjutannya pasal yang dipersangkakan kepada Ketua Pengadilan Manado, “ tambahnya. (vk)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuesday, 26 December 2017 04:25

PPATK Siap Telusuri Aliran Dana Ke Pas Pampres

Written by

Jakarta  (KORANRAKYAT.COM) - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan kesiapannya untuk menelusuri pengakuan mantan Dirjen Hubla Antonius Tonny Budiono soal aliran dana ke Paspampres. Namun, hal itu tergantung dari permintaan KPK.

 "Iya siap, jadi nanti kalau misalnya ada urgensi dari aparat penegak hukum untuk melakukan penelitian itu tentu kita akan telusuri," kata Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae di kantor PPATK, Jalan Ir Djuanda, Jakarta, Selasa (19/12/2017). Menurut Rae, tim analisis PPATK perlu menyelidiki sumber aliran dana milik Tonny. Sejauh ini, KPK baru mengungkap seorang pemberi suap yaitu Direktur PT Adhi Guna Keruktama (AGK) Adi Putra Kurniawan. "Kita lihat bagaimana yang bersangkutan itu menumpuk uang cash misalnya kan di satu tempat kemudian dibagi-bagi kan susah. Kemudian benar atau tidak siapa yang dikasih tanda terima perlu ditelusuri," ucap Rae.Pengakuan Tonny itu disampaikan ketika menjadi saksi dalam persidangan terdakwa Adi Putra di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Senin (18/12) kemarin.

      Awalnya, Tonny menyebut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak memiliki dana operasional untuk Paspampres bila Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan atau peresmian terkait Kemenhub.Akhirnya, Tonny mengeluarkan uangnya untuk urusan itu. Uang itu disebut Tonny dititipkan lewat Direktur Kepelabuhan dan Pengerukan Dirjen Hubla Mauritz HM Sibarani untuk diteruskan ke Paspampres.Uang itu berkisar antara Rp 100 juta hingga Rp 150 juta dan berasal dari setoran kontraktor yang disimpan di ransel di rumahnya. Uang-uang itu sudah disita KPK."Iya, itu tadi saya katakan itu tidak ada dana operasionalnya (dari Kementerian Perhubungan), termasuk untuk Paspampres setiap peresmian oleh Presiden wajib dikawal dan kita wajib menyediakan dana operasional Paspampres," kata Tonny dalam persidangan saat itu.

    Namun, hal itu dibantah Kapuspen TNI Mayjen M Sabrar Fadhilah. Menurutnya, dana operasional untuk Paspampres ditanggung oleh negara."Terkait pengakuan (eks) Dirjen Hubla, bapak ATB yang sedang menjalani pemeriksaan. Pada dasarnya tidak ada biaya operasional yang dibebankan kepada institusi atau kelompok atau apapun pada acara-acara yang melibatkan Paspampres. Semua kegiatan sudah ditanggung oleh negara," tegas Fadhilah.Sedangkan, aturan tentang pendanaan Paspampres dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah nomor 59 tahun 2013 tentang pengamanan presiden, wakil presiden, mantan presiden dan mantan wakil presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintah. Pendanaan tersebut terdapat dalam Pasal 29.Berikut bunyi aturan itu:  (1) Segala pendanaan Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.(2) Pendanaan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui anggaran Kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya.Melalui Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal TNI MS Fadhilah, dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Senin (18/12), menyatakan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto telah memerintahkan Pusat Polisi Militer (Puspom) dan Inspektorat Jenderal (Irjen) TNI untuk segera menindaklanjuti dan menemukan oknum-oknum yang terlibat dalam pemberian uang kepada pasukan pengamanan presiden (Paspampres) oleh mantan direktur jenderal Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono (ATB)

  . "Pengakuan Pak ATB perlu ditindak lanjuti lebih jauh dalam penyelidikan untuk mendapatkan penguatan dengan bukti-bukti. Panglima TNI memerintahkan Puspom dan Irjen TNI berkoordinasi dengan pihak terkait. Tentu, bila ditemukan kesalahan yang dilakukan oleh oknum prajurit, maka akan ditindaklanjuti sesuai proses hukum yang berlaku," tegas Fadhilah.(as)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) memasuki babak baru. Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung akhirnya ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis sore (21/12/2017) di Jakarta. 

         Syafruddin keluar Gedung KPK, sekitar pukul 15.54. Ia tampak mengenakan rompi oranye yang biasa digunakan para tahanan KPK. Syafruddin mengaku akan patuh dengan proses hukum.
“Saya kira, saya menjalani dengan sebaik-baiknya. Saya akan patuh dengan semua aturan,” kata Syafruddin sebelum masuk ke dalam mobil tahanan. Penahanan ini dilakukan setelah Syafruddin mengemban status tersangka pada 25 April 2017. Syafruddin tak berkomentar lagi setelah masuk ke dalam mobil tahanan. Ia akan menjalani penahanan untuk 20 hari pertama di rumah tahanan KPK.

             Syafruddin menjadi tersangka setelah penyidik menemukan bukti permulaan cukup mengenai dugaan korupsi pada pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham dalam hal ini Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim, pemegang saham atau pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) pada 13 tahun lalu.Penerbitan SKL pada 
2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada BPPN. Kasus ini terjadi saat Syafruddin menjabat Ketua BPPN periode 2002-2004. Akibat perbuatannya, negara diduga mengalami kerugian sekitar Rp3,7 triliun.

         Dalam perkara ini, Syafruddin dijerat Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

Bukan Pidana Pertama

            Kasus yang menjerat Syafruddin saat ini bukanlah kasus yang pertama. Pada 2006, Syafruddin sempat tersandung kasus pidana di Kejaksaan Agung yang kala itu dipimpin Abdul Rahman Saleh. Ia menjadi tersangka dalam perkara penjualan aset Pabrik Gula Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) yang sekarang menjadi Rajawali III Gorontalo.

           Kejagung juga menjerat 
Syafruddin dalam kapasitasnya sebagai Kepala BPPN. Penjualan pabrik gula itu diduga menyebabkan kerugian negara sekitar Rp516 miliar. Sebab, Syafruddin menjual pabrik tersebut senilai Rp84 miliar sedangkan nilai taksir aset itu mencapai Rp600 miliar.Kasus ini kemudian dihentikan pada Juni 2007. Jaksa Agung Hendarman Supandji menganggap kasus ini tak cukup bukti dan akhirnya menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan bernomor Print-01/O.1.14/Ft/06/2007.

           Satu dasawarsa setelah kasus pertama pada 2006, Syafruddin juga 
kembali jadi tersangka Kejaksaan Agung yang dipimpin M Prasetyo tepatnya 23 September 2016. Saat itu, Syafruddin dijerat dalam kasus dugaan pembelian hak tagih (cessie) PT Adyaesta Ciptatama (AC) oleh PT Victoria Securities International Corporation (VSIC) dari BPPN pada 2003. Dalam kasus ini, Syafruddin pun dijerat dalam kapasitasnya sebagai mantan Kepala BPPN. 

Beberapa bulan setelah dijerat Kejagung, KPK juga menjerat Syafruddin. Kali ini, kasus yang dijeratkan adalah kasus SKL BLBI.

Konteks Kasus Pemberian SKL BLBI

           Penyelidikan kasus SKL BLBI ini telah berlangsung sejak 2014 lalu. Tiga tahun penyelidikan, tim KPK akhirnya menemukan dua alat bukti yang bisa menjerat Syafruddin setelah memeriksa banyak mantan pejabat di era Presiden Kelima Megawati Soekarnoputri.  

         BLBI adalah skema bantuan (pinjaman) yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas saat krisis moneter 1998. Skema untuk mengatasi masalah krisis ini atas dasar perjanjian Indonesia dengan IMF.Bank Indonesia sudah mengucurkan dana hingga lebih dari Rp144,5 triliun untuk 48 bank yang bermasalah agar dapat keluar dari krisis. Namun, penggunaan pinjaman itu merugikan negara hingga sebesar Rp138,4 triliun karena dana tidak bisa dikembalikan oleh para obligor penerima 
BLBI.

 


         Kejaksaan Agung pernah mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kepada para debitur dengan dasar SKL yang diterbitkan oleh BPPN berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitur yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitur yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan pemeriksaan penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS).Inpres itu dikeluarkan pada saat kepemimpinan Presiden Megawati. Berdasar Inpres tersebut, debitur BLBI dianggap sudah menyelesaikan utang meski baru melunasi 30 persen dari jumlah kewajiban pemegang saham dalam bentuk tunai dan 70 persen dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN.

            Dalam konteks kasus ini, KPK menduga Syafruddin telah menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, yang telah menyebabkan kerugian keuangan negara. Hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 25 Agustus 2017, terkait kasus SKL BLBI ini, kerugian keuangan negara adalah Rp4,58 triliun. Nilai kerugian negara ini lebih tinggi daripada yang sebelumnya diperkirakan KPK sebesar Rp3,7 triliun. (as)

JAKARTA (KORANRAKYAT.COM) Seputar istana mendapatkan bahu  yang tak sedap, terhembus adanya oknum Paspampres ditengarai menerima suap dari Dijen Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono. Adanya informasi yang disampaikan Budiono dalam persidangan itu secara tegas Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahyanto memerintahkan penyelidikan pada Danpuspom TNI untuk mencari tahu aliran dana itu yang disampaikan oleh Dirjen Perhubungan Laut.  

         Instruksi ini diberikan setelah adanya pengakuan Tonny di persidangan bahwa ia memberikan uang Rp 150 juta kepada Paspampres untuk setiap acara yang dihadiri Presiden Joko Widodo. "Untuk menindaklanjuti pengakuan ini, atas perintah Panglima TNI, Puspom TNI, dan Irjen TNI akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memperoleh keterangan lebih jauh dan menindaklanjuti untuk menemukan oknum-oknum yang terkait dengan persoalan ini," kata Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen MS Fadhilah kepada  wartawan  Senin (18/12/2017).

            JIka terbukti ada kesalahan yang dilakukan oleh oknum prajurit, TNI akan menindaklanjutinya sesuai hukum yang berlaku.Fadhilah menegaskan, pada dasarnya tidak ada biaya operasional yang dibebankan kepada institusi/kelompok atau siapapun pada acara-acara yang melibatkan Paspampres."Semua kegiatan sudah di tanggung negara," ujar Fadhilah.Fadhilah mengimbau semua pihak untuk melapor jika ada oknum TNI atau pihak mana pun yang mengatasnamakan Paspampres, meminta bayaran untuk acara yang dihadiri Presiden atau Wakil Presiden.

     "Mohon melaporkan kepada kami atau institusi Paspampres guna pencegahan terjadinya penyimpangan," ujar Fadhilah.

        Mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono mengaku menggunakan uang suap yang ia terima untuk berbagai hal. Salah satunya yakni untuk membiayai operasional Paspampres.

Bayar Paspampres Rp 150 juta

Pengakuan Tonny disampaikan saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (18/12/2017). Tonny bersaksi untuk terdakwa Komisaris PT Adhiguna Keruktama Adi Putra Kurniawan. Awalnya, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menanyakan apakah Tonny pernah memberikan uang 10.000 dollar AS kepada Direktur Kepelabuhan dan Pengerukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Mauritz H M Sibarani.

        Menurut jaksa, dalam berita acara pemeriksaan (BAP), Tonny mengaku memberikan uang Rp 100 juta-Rp 150 juta kepada Mauritz untuk diberikan kepada Paspampres. Keterangan itu dibenarkan Tonny."Itu benar. Itulah yang saya katakan ada kegiatan yang tidak ada dana operasionalnya," ujar Tonny kepada jaksa KPK. Menurut Tonny, setiap ada acara, seperti kegiatan peresmian yang dihadiri Presiden Joko Widodo di Kementerian Perhubungan, pihak pelaksana kegiatan wajib menyediakan dana operasional untuk Paspampres.Adapun uang yang diberikan itu berasal dari kontraktor dan rekanan yang mengerjakan proyek di bawah Ditjen              Perhubungan Laut. Komisaris PT Adhiguna Keruktama di Pengadilan Tipikor, kemarin.Adi Putra didakwa menyuap Tonny Rp 2.3 Milliar terkait pelaksanaan pekerjaan pengerukan pelabuhan dan Surat Izin Kerja Keruk (SIKK) di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Awalnya, Jaksa KPK membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tonny. Dalam BAP itu, Tonny mengaku memberikan uang senilai 10 ribu dolar AS setara dengan Rp 130 juta kepada Direktur Kepelabuhan dan Pengerukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Mauritz H M Sibarani. 

       Jaksa mengkonfirmasi kembali kepada Tonny. "Pernah kasih uang?" tanya jaksa. Tonny kembali membenarkan. "Pernah. 10 ribu dolar AS untuk operasional diberikan langsung di ruangan saya," aku Tonny. Jaksa  kemudian mengkonfirmasi kembali BAP Tonny, dimana dia mengaku, uang yang diberikan kepada Mauritz digunakan untuk diberikan kepada Paspampres ketika Presiden Jokowi hadir meresmikan proyek. 

       "Dalam BAP, Anda kasih Paspampres Rp 100 sampai Rp 150 juta, ada dua kali event di 2017. Saya serahkan ke Direktur Bapak Mauritz," ujar jaksa. Tonny kembali mengakuinya. "Itu benar," jawabnya. Menurut dia, ada beberapa kegiatan yang tidak ada dana operasionalnya. Salah satunya, kegiatan peresmian proyek Kemenhub yang menghadirkan Presiden Jokowi. "Kita wajib sediakan dana untuk Paspampresnya. Makanya saya simpan di rumah," urai Tonny. Tonny menyebut, uang-uang yang diberikan itu berasal dari kontraktor dan rekanan yang mengerjakan proyek di bawah Ditjen Hubla(as).

 

 

 

 

 

 

 

 

Friday, 01 December 2017 08:49

Bawahan Zumi Zola Ditangkap KPK

Written by

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Dugaan suap terkait pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Provinsi Jambi tahun 2018 melibatkan banyak orang dari pihak eksekutif maupun legislatif. Diduga, 'cawe-cawe uang ketok' tersebut diketahui Gubernur Jambi, Zumi Zola. Sebab dalam OTT yang digelar Selasa (28/11) malam, KPK menangkap Plt Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Erwan Malik yang notabene bawahan langsung Zumi Zola.

            Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan belum bisa memastikan apakah ada keterlibatan mantan kekasih artis Ayu Dewi tersebut. "Ini masih pengembangan apakah ada perintah khusus atau tidak. Kami enggak bisa pastikan atau buat keputusan karena masih pengembangan," ujarnya di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (29/11)..Sejauh ini, penyidik masih menggali informasi dari Asisten Daerah Bidang III Provinsi Jambi, Saipudin (SAI) dan Erwan Malik. "Ini untuk kepastian ada perintah atau enggak," ucap Basaria.

           Namun yang pasti, KPK akan mengeluarkan surat pencegahan ke luar negeri terhadap Zumi Zola. "Sesegera mungkin akan dilakukan tapi tim masih di lapangan. Jadi, perkembangan kasus kemungkinannya masih sangat banyak," tukas Basaria. Setidaknya ada 16 orang yang berhasil diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jambi kali ini. 12 orang di antaranya ditangkap di Jambi dan 4 orang di Jakarta.16 orang itu yakni, Anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Supriyono (SUP), Plt Kepala Dinas Provinsi Jambi Arfan (ARN), Asisten Daerah Bidang III Provinsi Jambi Saipudin (SAI), Anggota DPRD Jambi Nurhayati (NUR).

             Lalu Fauzi alias Atong (ATG) yang notabene anak buah SAI, Dheny Ivan (DHI) dan Wahyudi (WYD) selaku anak buah ARN, Geni Waseso Segoro (GWS) dari pihak swasta, staf di Dinas PUPR Provinsi Jambi Rinie (RNI), Surip (SRP) selaku sopir SUP, dan Otong (OTG) selaku sopir ARN. Kemudian, Wasis (WSS) Kepala UPDT Alat dan Perbekalan Provinsi Jambi, Plt Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik (EWM), Kepala Perwakllan Provinsi Jambi di Jakarta Amidy (AMD), Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Varial Adhi Putra (VRL), dan Asrul (ASR) dari pihak swasta.

 

             Dari OTT terkait "uang ketok" APBD Jambi 2018 itu, setidaknya tim KPKmengamankan Rp 4,7 miliar. Adapun uang tersebut dikumpulkan dari sejumlah tempat."Yang di dalam dua koper isinya 3 miliar. Yang di plastik hitam gabungan dari 400 juta ditemukan di lokasi di dekat restoran. Dan 1,3 ditemukan di rumah SAI (Saipudin, Asisten Daerah Bidang III Provinsi Jambi Saipudin )," beber Juru Bicara KPK Febri Diansyah.(as)

Friday, 01 December 2017 08:40

Sepuluh Pejabat Prov Jambi Terkena OTT

Written by

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan pihaknya melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Dalam operasi senyap yang dilakukan di wilayah Jambi dan Jakarta, total tim Satgas Penindakan KPK menangkap sebanyak 10 orang.“Informasinya sejauh ini 10 orang diamankan di Jambi dan di Jakarta. Di Jakarta 3 orang di Jambi 7 orang,” terang juru bicara KPK Febri Diansyah, di Jakarta Selasa (28/11) malam.

          Sepuluh orang tersebut kata Febri, terdiri dari beberapa pihak. Diantaranya berasal dari unsur legislastif, ekesekutif, serta pihak swasta.“Unsur dari sepuluh orang itu ada yang merupakan unsur penyelenggara negara di daerah dalam hal ini anggota DPRD setempat, kemudian ada pejebat dan pegawai di Pemprov (Jambi), juga termasuk juga pihak swasta,’’ papar Febri.Febri menambahkan, selain menangkap 10 orang, tim juga mengamankan barang bukti uang suap senilai lebih dari Rp 1 miliar. “Sejauh ini  kita dapatkan informasi uang yang diamankan lebih dari Rp 1 miliar,”  ungkap Febri.

             Namun, berdasarkan informasi yang didapatkan wartawan  dari sumber internal KPK, uang suap tersebut sebesar Rp 1,7 miliar. ”Rp 8 miliar yang dijanjikan (pihak pemberi),” tandas sumber wartawan Terkait motif pemberian uang suap menurut Febri, pemberian uang senilai miliaran rupiah tersebut diberikan, karena akan digunakan untuk mempengaruhi kebijakan DPRD terkait APBD Pemprov Jambi 2018.“Diduga ada praktik pemberian dan penerimaan oleh penyelenggara setempat terkait dengan pembahasan dan proses APBD 2018 di Jambi,” jelas Febri.(as)

 

 

 

 

 

 

 

 

JAKARTA (KORANRAKYAT.COM) Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara kasus dugaan korupsi penjualan aset tanah milik Pertamina yang ditangani Direktorat Tipikor Bareskrim telah lengkap atau P-21. Meski demikian, tersangka dalam kasus ini yaitu Gathot Harsono masih buron.

"Kami akan melakukan pelimpahan tahap dua, namun terkendala karena tersangka Gathot masih DPO," ujar Kasubdit V Tipikor Bareskrim Polri, Kombes Indarto, Selasa 14 November 2017. Kepastian kasus tersebut telah dinyatakan lengkap dsetelah penyidik menerima surat dari jaksa yang terhitung sejak 10 November lalu. "Saya baru terima suratnya kemarin," tambah Indarto.

Indarto juga meminta Gathot menyerahkan diri. Masyarakat atau pihak keluarga yang mengetahui keberadaan mantan petinggi Pertamina itu juga diminta untuk memberi informasi kepada polisi.  Ia mengingatkan agar tidak ada yang berupaya menyembunyikan keberadaan Gathot. Polisi tak segan-segan melakukan tindakan jika terbukti ada yang membantu pelarian Gathot. 

"Siapapun yang terlibat dalam pelariannya, atau membantu menyembunyikan tersangka akan kami pidanakan," tegas Indarto.

Kasus ini bermula dari penjualan sebidang tanah milik Pertamina seluas 1.088 meter persegi di Simprug, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada tahun 2011 yang dilakukan oleh Gathot yang saat itu menjabat sebagai Senior Vice President, Asset Management Pertamina. Tanah tersebut dijual Gathot kepada seorang pengusaha yang juga purnawirawan TNI berpangkat Mayjen berinisial HS pada 12 Oktober 2011 dengan nilai jual Rp 1,16 miliar.

Harga penjualan itu dinilai tak wajar karena Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah tersebut sebesar Rp 9,65 miliar. Pada 27 Desember 2011, tanah tersebut ternyata dijual kembali kepada seorang berinisial LSS dengan harga Rp 10,49 miliar.

Badan Pemeriksa Keuangan yang melakukan audit dalam penjualan aset perusahaan plat merah tersebut menemukan adanya potensi kerugian negara sebesar Rp 40,9 miliar.

Modus korupsi yang dilakukan Gathot selaku pejabat yang mengatur manajemen pelepasan aset Pertamina adalah dengan menggunakan NJOP tahun 2008 untuk menentukan harga jual aset tanah milik Pertamina pada tahun 2011

Bareskrim Polri mulai menyelidiki kasus ini pada Desember 2016 dan menaikkan kasus tersebut ke penyidikan pada awal 2017. Penyidik telah memeriksa 25 orang saksi untuk dimintai keterangan termasuk dari Pertamina. 

Penggeledahan juga dilakukan di kantor Pertamina dan menyita sejumlah dokumen sebagai barang bukti termasuk menyita tanah seluas 1.088 meter persegi yang menjadi objek kasus ini.

Usai melakukan gelar perkara, penyidik Bareskrim Polri menetapkan Gathot sebagai tersangka pada 15 Juni 2017. Namun sejak saat itu Gathot menghilang tanpa jejak. Polisi kemudian memasukkan nama Gathot dalam Daftar Pencarian Orang. (AS)

 

 

 

 

 

 

MALANG(KORANRAKYAT.COM)  - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Malang, Jarot Edy Sulistyono(JES), Kamis (9/11/2017).

Penahanan terhadap Jarot dilakukan setelah pemeriksaan terhadap dirinya sebagai tersangka penyogok Arief Wicaksonosemasa menjabat Ketua DPRD Kota Malang. 

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha mengabarkan penahanan itu."Untuk kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi suap terkait pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015, pada hari ini (9/11) penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan upaya hukum penahanan terhadap tersangka JES," ujar Arsa, panggilan akrab Priharsa, kepada wartawan , Kamis (9/11/2017).

JES diperiksa sebagai tersangka ketika dirinya menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan Pemkot Malang tahun 2015. Menurut Arsa, penyidik menahan Jarot untuk 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK.

JES menjalani pemeriksaan sebagai tersangka sejak pagi di gedung KPK. Pada Agustus lalu, penyidik KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka perkara dugaan korupsi memberikan hadiah berupa uang tunai (suap) kepada mantan Ketua DPRD Kota Malang M Arief Wicaksono sebesar Rp 700 juta.

Suap itu diduga untuk meloloskan sejumlah program dalam pembahasan APBD-Perubahan 2015. Penyidik telah menahan Arief usai pemeriksaan pekan lalu.

Pekan lalu, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Jarot. Tetapi pekan lalu Jarot tidak memenuhi panggilan itu.

Hari ini penyidik anti rasuah kembali memanggil Jarot. Jarot memenuhi panggilan itu dan setelahnya penyidik juga menahan Jarot.Selama penyidikan perkara ini, KPK memeriksa puluhan saksi yang terdiri atas anggota DPRD Kota Malang dan pejabat Pemkot Malang. (as)

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Terkait dengan kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan dana pensiun (dapen) PT Pertmina(Persero) Pertamina(Persero) Tahun anggaran  2014 – 2015 akhirnya, penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung telah menetapkan Direktur Ortus Holding, Edward Seky Soeryadjaya, sebagai tersangka.

Jaksa Agung M Prasetyo ketika ditemui di Kompleks Jaksa Agung , Jumat (3/11)2017 mengatakan ia dijerat dalam kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan dana pensiun (dapen) PT Pertamina (Persero) Tahun Anggaran 2014-2015, khususnya pada penempatan investasi saham PT Sugih Energy.Diketahui, Ortus Holding, Ltd merupakan pemegang saham mayoritas PT Sugih Energy."Di situ ada kaitan hubungan yang sangat jelas antara investasi oleh Dapen Pertamina oleh Lubis ke PT Sugih dan itu ada prosesnya tidak benar,Muhammad Helmi Kamal Lubis merupakan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina yang telah dijadikan tersangka dalam kasus ini,” ujarnya.

           Selanjutnya, Prasetyo menegaska penetapan Edward sebagai tersangka merupakan pengembangan dari kasus Helmi. Pihak lain yang menjadi bagian dari perkara juga harus diproses hukum."Sudah jelas saham tidak bagus dan setelah itu raib dan dapen milik anggota Pertamina jumlahnya Rp 500 miliar lebih untuk membeli saham PT Sugih," tegasnya. Prasetyo menjelaskan bersamaan dengan penetapan tersangka, Kejaksaan Agung juga mengajukan permintaan cegah kepada pihak imigrasi. Pasalnya pencegahan dilakukan sejak 10 Oktober 2017 lalu. "Begitu sudah dicegah bahkan jadi yang bersangkutan tak bisa meninggalkan Indonesia. Supaya proses penanganan perkara lebih lancar,"jelasnya.

            Lebih jauh, Prasetyo merinci dalam kasus ini, Edward menginisiasi Helmi untuk membeli saham PT Sugih Energy dengan total 2 miliar lembar saham senilai Rp 601 miliar melalui PT Millenium Danatama Sekuritas.”Perbuatan Helmi dalam pembelian saham PT Sugih Energy tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 599.426.883.540 dan pengitungan kerugiannya Pertamina oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” rincinya.

 

         Jadi, Prasetyu menandaskan tersangka diduga melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .” Itu lah yang harus diterimanya, “ tandasnya.(vk)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Nganjuk Taufiqqurahman sebagai tersangka jual beli jabatan bagi sejumlah pegawai negeri sipil di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2017. Ia ditangkap, sehari setelah bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan pada Selasa, 24 Oktober 2017.

 "Yang bersangkutan (Taufiqqurahman) hadir dalam pertemuan di Istana," ucap Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 26 Oktober 2017.

Pada Selasa 24 Oktober 2017 lalu, Presiden Joko Widodo mengumpulkan para bupati, wali kota, dan gubernur seluruh Indonesia di Istana Kepresidenan untuk memberikan arahan. Dalam salah satu isi arahannya, Jokowi sempat menyinggung masalah OTTM "Ini pada takut semua sama OTT enggak? Pada takut? Ya, jangan beri ruang," ujar Jokowi saat itu.

 

Penyidik KPK semula mengetahui Taufiqqurahman dan ajudannya menginap di Hotel Borobudur Jakarta Pusat pada Selasa tersebut. Malamnya, istri Taufiqqurahman yaitu Ita Triwibawati dan ajudannya menyusul dan menginap di hotel yang sama.

Selasa tengah malam, tiga orang lainnya juga datang ke Jakarta dan menginap di sebuah hotel di daerah Gambir, Jakarta Pusat. Ketiganya yaitu Ibnu Hajar, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk, Suwandi, Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Ngroggot, Nganjuk, dan B, seorang wartawan media online.

Rabu 25 Oktober 2017, Ibnu, Suwandi, dan B, bergerak menuju Hotel Borobudur. Menyusul kemudian tiga orang lainnya yang juga baru sampai di Jakarta yaitu SA, Lurah di Kabupaten Nganjuk yang rencananya akan menjadi calon bupati mendampingi Ita dalam Pilkada Nganjuk 2018, S, mantan kepala desa dan J, sekretaris camat Tanjunganom, Nganjuk.

Sepuluh orang tersebut kemudian bertemu di sebuah restoran di Hotel Borobudur. Saat itu, terjadi penyerahan uang sebesar Rp 298.020.000 dari Ibnu dan Suwandi yang dimasukkan dalam dua tas hitam. Rabu pukul 11.30 WIB, Taufiqqurahman, Ita, B, dan dua ajudan meninggalkan hotel. Tas berisi uang dititipkan sementara pada Ibnu.

Penyidik KPK kemudian menangkap Bupati Nganjuk Taufiqqurahman dan rombongan yang ingin meninggalkan hotel. Lima orang lainnya yang masih di hotel juga ikut ditangkap. Disaat yang bersamaan, dua orang lainnya ditangkap di Jakarta dan delapan lain di Nganjuk. Sehigga total yang ditangkap KPK berjumlah 20 orang.

Kamis sore, 26 Oktober 2017, KPK menetapkan lima dari 20 orang sebagai tersangka. Tiga orang sebagai tersangka penerima suap yaitu Taufiqqurahman, Ibnu Hajar, Suwandi. Dua orang lain ditetapkan sebagai pemberi suap yaitu Mokhammad Bisri, Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk dan Harjanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk. Bisri juga ditangkap di Jakarta saat menghadiri acara lain, sedangkan Harjanto ditangkap di Nganjuk.

Basaria menyebut pemberian uang kepada Taufiqqurahman dilakukan melalui beberapa orang kepercayaan bupati. Salah satu orang tersebut adalah Suwandi.

Uang diberikan terkait perekrutan dan pengelolaan pegawai negeri sipil atau jual beli jabatan di Kabupaten Nganjuk tahun 2017. Basaria Panjaitan menuturkan jabatan yang diperjualbelikan. Jabatan tersebut yaitu
kepala Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Kepala Dinas, hingga Kepala Bagian lainnya. "Untuk mendudukinya, orang harus beri uang pada pejabat setempat," ujarnya.

Uang sebesar Rp 289 juta yang diamankan KPK saat OTT pun berasal dari dua sumber. Pertama dari Ibnu sebesar Rp 149,12 juta, kedua dari Suwandi sebesar Rp 148,9 juta.


          Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku, kaget mengetahui Bupati Nganjuk Taufiqurrahman dan belasan pejabat Pemkab Nganjuk terjaring Operasi Tangkap Tangam (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya kaget juga, karena saya kenal dia (Taufiqurrahman) dan dia teman baik saya, dia pun Bupati sukses karena dua kali menjabat," kata Tjahjo, saat memberikan kuliah Umum para ratusan mahasiswa S2 Universitas Pertahanan (Unhan) Sentul Bogor, Kamis 26 Oktober 2017.

         Dia mengatakan, ditangkapnya Bupati Nganjuk oleh KPK ini sangat disayangkan karena beberapa jam sebelumnya Presiden RI Joko Widodo memberikan pengarahan makin banyaknya kepala daerah terjerat korupsi di Istana Merdeka. "Jam tiga sorenya dia ikut juga tapi malamnya dia tetap saja menerima dan ditangkap KPK," kata dia.

Dia mengatakan saat ini sistem pencegahan dan pemberantasan korupsi di kalangan pejabat kepala daerah itu sudah ada, akan tetapi kenyataan di lapangan pejabat yang melakukan korupsi semakin besar. "Saya heran apakah yang salah sistemnya? saya kira tidak. Ya, kita kembalikan kepada masing-masing individu yang ada," kata dia.

Menurut Tjahjo, Bupati Nganjuk menjadi salah satu contoh makin besarnya kasus korupsi, padahal sebelumnya sempat terjerat kasus korupsi dan ditangkap oleh KPK. "Dia itu sudah pernah kena OTT KPK, kemudian menang (praperadilan) di pengadilan," kata Tjahjo.

        Sebagian besar kepala daerah yang terjaring oleh KPK ini, dalam pandangan Tjahjo adalah sosok pejabat sukses dan menjabat dua kali menjadi Kepala Daerah. "Yang kena nih rata-rata orang (kepala daerah) yang sukses loh. Selain, Nganjuk contohnya Bupati Batu Bara (yang ditangkap KPK 14 September) itu independen bukan dari partai," ucapnya.

Menyikapi masalah tersebut, pihaknya sudah menjalin kerjasama dengan berbagai kementerian dan instansi lain serta berkoordinasi dengan KPK dengan membentuk lembaga pengawas gabungan, guna memetakan daerah rawan korupsi. "Kami bekerjasama dan berkoordinasi dengan semua pihak baik polisi, kejaksaan, pengadilan, Kementerian Keuangan, dan BPK agar mendapat pengawasan dari KPK," kata dia.(eas)

 



JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Putusan hakim tunggal Cepi Iskandar terhadap praperadilan yang diajukan tersangka korupsi e-KTP Setya Novanto dikecewakan banyak pihak. Terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadi termohon dalam gugatan tersebut.

Kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, putusan Hakim Cepi membuat penanganan kasus korupsi yang merugikan masyarakat dan negara sebesar Rp. 2,3 trilium itu menjadi terkendala. "KPK kecewa dengan putusan praperadilan yang dibacakan sore ini, karena upaya penanganan kasus KTP elektronik menjadi terkendala," ujarnya kepada wartawan, Jumat (29/9).

Namun secara institusional pihaknya tetap menghormati institusi peradilan dan pelaksanaan tugas yang dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Terkait dengan pertimbangan hakim yang kesimpulannya menetapkan tersangka Novanto tidak sah, KPK katanya akan mempelajari terlebih dahulu dan segera menentukan sikap setelah putusan tersebut.

Namun yang pasti, komitmen KPK dalam hal menangani kasus korupsi e-KTP tidak akan berhenti. Apalagi, diduga bnyak pihak yang terlibat, telah menikmati indikasi aliran dana dari proyek dengan total nilai Rp 5,9 triliun itu. "Ini tentu tidak adil jika dibiarkan bebas tanpa pertanggungjawaban secara hukum," tegas dia.

Nyatanya, sudah ada dua orang yang divonis bersalah. Yakni, pejabat di Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto."Terutama karena KPK sangat meyakini adanya indikasi korupsi dalam pengadaan KTP elektronik ini, yang bahkan untuk dua orang terdakwa telah dijatuhi vonis bersalah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi," pungkas Laode. 

KY Akan Pelajari Proses Persidangan

Komisi Yudisial (KY) yang bertugas memantau jalannya sidang pun langsung merespons putusan praperadilan tersebut. Juru Bicara KY Farid Wajdi mengatakan, pihaknya segera menindaklanjuti hasil pemantauan sidang yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Kami masih berupaya memproses apapun hasil pemantauan terhadap kasus ini dan belum dapat memberikan tanggapan lebih jauh," kata Farid kepada , Jumat (29/9).Farid mengimbau kepada seluruh pihak untuk memahami putusan hakim praperadilan. "Jika terdapat upaya untuk mempertanyakannya, maka lakukanlah sesuai jalurnya, tidak di luar jalur hukum," tegasnya.

Sebelumnya, KY menyatakan akan fokus memantau etika hakim dalam mengelola perkara praperadilan Novanto. Baik perilaku on bench conduct (perilaku di dalam sidang) maupun off bench conduct (perilaku di luar sidang). Hakim Cepi Iskandar menerima sebagian gugatan praperadilan yang diajukan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto. Dalam putusannya, penetapan tersangka Novanto oleh KPK dianggap tidak sah.

Putusan dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (29/9) pukul 17.30 WIB. "Menyatakan penetapan pemohon Setya Novanto sebagai tersangka dinyatakan tidak sah," ujar hakim Cepi. Menurut hakim Cepi, KPK harus menghentikan penyidikan kasus Novanto. Dengan kata lain, Novanto memenangkan gugatan praperadilan atas status tersangka korupsi e-KTP dari KPK.(as)

 

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari sebagai tersangka. "Ibu Rita ditetapkan sebagai tersangka betul, tetapi bukan OTT. Itu aja dulu," kata Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif di sela-sela rapat dengar pendapat dengan Komisi Hukum DPR RI di kompleks Senayan, Jakarta, Selasa, 26 September 2017.

          Laode mengatakan hari ini ada penggeledahan di Sekretariat Bupati Kutai Kartanegara di Jalan Woltermongonsidi, Tenggarong, Kalimantan Timur. Dia mengatakan perkara yang disangkakan kepada Rita merupakan pengembangan dari perkara yang sudah ada sebelumnya. Namun, Laode tak merinci kasus apa yang dikembangkan dalam penangkapan Rita tersebut.

           Sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha membenarkan adanya penindakan tim KPK terhadap Rita. "Benar bahwa ada kegiatan dari tim penindakan di sana," kata Priharsa.

Tim penyidik KPK hingga sore tadi masih menggeledah kantor Sekretariat Bupati Kutai Kartanegara. Sejumlah pegawai negeri sipil di kantor Bupati Kukar bidang pembangunan, kesra, sumber daya alam dan pegawai asisten dua Pemkab Kukar tetap berada di sekitar kantor mereka.

Puluhan pegawai nampak tengah bersantai di depan pintu masuk Gedung Asisten II, sembari menunggu perintah atasan. "Kami belum boleh pulang oleh atasan, hingga pemeriksaan yang dilakukan KPK berakhir," kata Dimas, pegawai Pemkab Kukar.

          Ia mengakui bahwa hari biasanya PNS Kukar pulang kerja pada pukul 16.00 wita. "Saya tidak tahu juga ini sampai jam berapa, tapi saya sudah memberi kabar di rumah untuk tidak usah khawatir," katanya.

Dikabarkan tim KPK juga telah melakukan pemeriksaan di titik lainnya, yakni Rumah Jabatan Bupati Kukar Rita Widya Sari, dan perumahan pribadi di jalan Mangkurawang, Tenggarong, sebelum meluncur ke kantor Bupati.

 

Hal senada juga dikatakan Ketua KPK Agus Raharjo bahwa   Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasarididuga menerima gratifikasi terkait jabatannya. Atas dugaan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkannya sebagai tersangka."Ya benar tersangka," .Rita disangka melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.KPK menduga Rita menerima gratifikasi sejak menjabat Bupati Kukarpada periode 2010-2015 dan pada periode 2016-2021.

              Meski demikian, KPK belum menjelaskan secara rinci mengenai bentuk penerimaan gratifikasi tersebut.Pada Selasa siang, penyidik KPK menggeledah Kantor Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Salah satunya, ruangan sekretariat di Kantor Bupati.

Sebelumnya, secara terpisah, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, KPK akan mempertimbangkan tuntutan hukuman berat terhadap politisi Partai Golkar tersebut. KPK telah berulang kali membuat program pencegahan korupsi di banyak daerah. Bahkan, program tersebut diikuti oleh banyak kepala daerah, mulai dari bupati, wali kota hingga gubernur.

 

Menurut Saut, program serupa telah sering diikuti oleh Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari."Ini akan KPK jadikan unsur yang memberatkan. Bila perlu diberi label, sudah berapa kali program pencegahan yang bersangkutan hadir. Seingat saya KPK punya datanya," ujar Saut (as)

 JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) General Manager PT Jasa Marga (Persero) cabang Purbaleunyi, Setia Budi, diduga menyuap Auditor Madya pada Sub Auditorat VII B2 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Sigit Yugoharto. Suap yang diberikan Setia kepada Sigit diduga berupa satu unit sepeda motor Harley Davidson Sportster 883. "Hadiah yang diberikan berupa satu unit motor Harley Davidson Sportster 883 seharga Rp 115 juta," kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Febri Diansyah dalam jumpa pers di kantor KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (22/9/2017).

          Suap terkait dugaan korupsi dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) oleh tim BPK RI terhadap kantor cabang PT Jasa Marga (Persero) Purbaleunyi pada tahun 2017.Dalam temuan PDTT, pada tahun 2015 dan 2016 diindikasikan terdapat kelebihan pembayaran terkait pekerjaan pemeliharaan periodik, rekonstruksi jalan, dan pengecatan marka jalan yang tidak sesuai dan tidak dapat diyakini kebenarannya.Setia diduga memberikan suap motor Harley Davidson itu terkait posisi Sigit yang menjadi ketua tim pemeriksa BPK."Diduga pemberian hadiah tersebut terkait pelaksanaan tugas pemeriksaan yang dilakukan oleh tim BPK yang diketuai oleh SGY terhadap kantor cabang PT Jasa Marga (Persero) Purbaleunyi," ujar Febri.

Dalam kasus ini, sebagai pihak yang diduga menerima, Sigit disangkakan dengan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sementara Setia, sebagai pihak yang diduga pemberi disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.(as)

 

 

 

 

Saturday, 23 September 2017 15:09

Lagi, Walikota Di Celegon Terjaring OTT

Written by

CILEGON(KORANRAKYAT.COM)  Tim Satgas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  kembali melakukan operasi tangkap tangan(OTT) Jumat(22/9) malam. Kali ini dalam operasi senyap yang digelar di wilayah Banten, tim Satgas Penindakan KPK berhasil membekuk seorang kepala daerah di wilayah Provinsi Banten dan beberapa pihak lain yang diduga sebagai pihak penyuapnya.

              Berdasarkan informasi yang dihimpun wartawan , pihak kepala daerah yang diciduk lembaga antirasuah tersebut adalah Wali Kota Cilegon berinisial IA." Ya Wali Kota Cilegon yang ditangkap," tutur sumber  di KPK, Sabtu(23/9) pagi.

Usai ditangkap, IA bersama pihak lain yang diciduk telah dibawa ke kantor KPK di Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan intensif." Sampai di KPK sekitar pukul 23.00 an (Wali Kota dan pihak lain yang ditangkap)," imbuh sumber lainnya.

Dikonfirmasi secara terpisah, terkait adanya kegiatan OTT tersebut, juru bicara KPK Febri Diansyah membenarkannya.  Menurut dia, dalam OTT tersebut, pihaknya menangkap sekitar 10 orang yang terdiri dari pihak pemberi suap, penerima suap serta para saksi yang diduga mengetahui dugaan tindak pidana suap menyuap tersebut.

"Diantaranya kepala daerah, pejabat dinas dan swasta," terang Febri ketika dikonfirmasi Sabtu(23/9) pagi Terkait motif OTT tersebut, Febri menjelaskan jika kegiatan penindakan yang dilakukan untuk kesekian kalinya tersebut, diindikasikan ada transaksi terkait dengan proses perizinan kawasan industri di salah satu kabupaten/kota di Banten." Ada uang ratusan juta yang diamankan sebagai barang bukti," paparnya. 

           Saat ini kata Febri, para pihak yang ditangkap sudah di kantor KPK dan tengah menjalani pemeriksaan intensif dalam waktu 1x24 jam untuk ditentukan status hukumnya." Dalam waktu maksmal 24 jam akan kami sampaikan hasil OTT ini melalui konferensi pers hari ini di KPK," pungkasnya.(as)

 

 

Page 2 of 24

Entertaiment

Face Book Galleries

    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM-Sampai hari terakhir pencarian sabtu(10/11)2018  terhadap pesawat Lion Air JT 610...
    BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo kembali naik motor _custom_ miliknya untuk menghadiri acara...
      BENGKULU(KORANRAKYAT.COM) Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, menyampaikan apresiasi...
  BENGKULU (KORANRAKYAT.COM)  Selepas ba'da Ashar, Masjid At-Taqwa Kota Bengkulu mulai dipadati oleh jamaah yang...
        BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Setelah memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan 2018 di Taman Makam...
    BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo pagi ini bertindak sebagai inspektur upacara pada Peringatan...
    SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) Musibah korban penonton drama kolosal di Surabaya Tiga orang meninggal dan 15 luka...
    TEGAL(KORANRAKYAT.COM)Konektivitas dalam hal transportasi sebagaimana yang sering disinggung oleh Presiden Joko...
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Presiden Joko Widodo bersama dengan jajaran terkait hari ini menggelar rapat terbatas untuk...
    BENGKULU(KORANRAKYAT.COM) - Bendahara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bengkulu Tengah terjaring Operasi Tangkap...

Ekonomi News

  •  

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Presiden Joko Widodo bersama dengan jajaran terkait hari ini menggelar

     
  •  

     

    BALI(KORANRAKYAT.COM)Indonesia dan Singapura telah bersepakat untuk meningkatkan kerja sama di

     
  •  

    *Presiden Harap Ajang Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia Promosikan Produk Unggulan Indonesia*

     

     
  •  

    JAKARTA(KORANRAKKYAT.COM)  Kehadiran Gula Kristal rafinasi akan menggangu penjualan gula lokal gula

     
  •  

Malang Raya

Rendra Bupati Malang Ditahan