Headline News

Awali Tahun 2024, Bank Jatim Cetak Kinerja Ciamik
Last Updated on Apr 29 2024

Awali Tahun 2024, Bank Jatim Cetak Kinerja Ciamik

    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) sukses mencatatkan kinerja yang positif sepanjang Triwulan Pertama 2024. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil Pemaparan Publik bankjatim yang telah diselenggarakan pada hari Senin (29/4). Bertempat di Hotel...
Raih PWI Jatim Award 2024, Bank Jatim Boyong Penghargaan Bidang Sport Achievement
Last Updated on Apr 29 2024

Raih PWI Jatim Award 2024, Bank Jatim Boyong Penghargaan Bidang Sport Achievement

  JEMBER, KORANRAKYAT.COM,Malam puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Jawa Timur 2024 berlangsung meriah. Sederet rangkaian kegiatan pun ikut mewarnai perayaan HPN yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur itu. Lagi-lagi, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur...
Tambah Keindahan Kota Probolinggo, Bank Jatim Serahkan CSR Revitalisasi Jam Menara
Last Updated on Apr 26 2024

Tambah Keindahan Kota Probolinggo, Bank Jatim Serahkan CSR Revitalisasi Jam Menara

  PROBOLINGGO, KORANRAKYAT.COMSebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) terus menyalurkan berbagai bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) di daerah-daerah seluruh Jawa Timur. Yang terbaru, emiten dengan kode BJTM...
Undian Nasional Simpeda Sukses Digelar, Bank Jatim Konsisten Jadi Penghimpun Dana Terbesar
Last Updated on Apr 26 2024

Undian Nasional Simpeda Sukses Digelar, Bank Jatim Konsisten Jadi Penghimpun Dana Terbesar

  PARAPAT,KORANRAKYAT.COM, Penarikan undian nasional tabungan Simpanan Pembangunan Daerah (Simpeda) Periode ke-2 tahun XXXIV-2024 yang digelar oleh Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) pada Rabu (24/4) telah sukses digelar. Pemenangnya pun beragam dari seluruh kawasan nusantara. Bertempat...
Optimalkan Pelayanan Kesehatan, Bank Jatim Berikan Ambulans ke PMI Jawa Timur
Last Updated on Apr 24 2024

Optimalkan Pelayanan Kesehatan, Bank Jatim Berikan Ambulans ke PMI Jawa Timur

  SURABAYA, KORANRAKYAT.COM Sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) baru saja telah menyerahkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada PMI Provinsi Jawa Timur pada hari Rabu (24/4). Bantuan yang...

World Today

  •  
    Indonesia-Tanzania Sepakat Tingkatkan Kerja



    BOGOR,KORANRAKYAT.COM, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik

     
Redaksi

Redaksi

Saturday, 25 July 2015 07:06

Jakarta, Koranrakyat.com,- Momen Lebaran atau perayaan Idul Fitri, untuk kali pertama di era Presiden Joko Widodo (Jokowi), ternyata menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Berdasar data yang dirilis Center Budget Analysis (CBA), Jokowi menghabiskan anggaran Rp 983,43 juta atau hampir Rp 1 miliar untuk merayakan Idul Fitri 1436 Hijriah.

”Kalau merayakan Lebaran, orang pasti merogoh kantong sendiri. Tapi, Presiden Jokowi tidak perlu risau dan gelisah karena APBN sudah menyediakan anggaran,” tutur Uchok Sky Khadafi, direktur eksekutif CBA, dalam keterangan tertulis.

Uchok menjelaskan, dana Rp 983 juta itu digunakan untuk dua pos anggaran. Kebutuhan pertama adalah pengadaan snack dan minuman. Kebutuhan untuk silaturahmi presiden itu menghabiskan anggaran Rp 400 juta. Kebutuhan kedua adalah pengadaan jamuan bagi presiden dan keluarga beserta para menteri dan korps diplomatik. Acara yang akrab disebut open house itu menghabiskan anggaran Rp 583,43 juta.

Menurut Uchok, dari dua kegiatan tersebut, ada catatan yang patut menimbulkan kecurigaan. Dia menyatakan, dua kegiatan itu memang ditenderkan secara terbuka. Namun, tetap saja ada kejanggalan. Pemenang dua kegiatan tersebut diborong PT Cultureroyale Indonesia. Perusahaan yang beralamat di Jalan Kompleks TNI-AU, Triloka, Pancoran, Jakarta Selatan, itu hanya satu di antara sekian banyak perusahaan yang ikut lelang.

Kejanggalan kedua, lanjut Uchok, harga yang ditawarkan PT Cultureroyale Indonesia bukanlah harga termurah. Masih ada harga yang lebih rendah dan biasanya lembaga atau badan cenderung memilih penawaran terendah. Penawaran PT Cultureroyale sebesar Rp 353 juta, kalah rendah daripada PT Lotus Veora Sejati sebesar Rp 342 juta. ”Denga kalahnya perusahaan yang menawarkan lebih rendah, ada potensi kerugian negara sebesar Rp 11 juta,” ujar Uchok.

Sekalipun tender itu dilakukan di lingkaran istana, Uchok meminta adanya pengusutan atas proses yang aneh tersebut. Sebab, penentuan pemenang lelang tidak didasarkan atas asas efisiensi meski nilainya tidak sebanding dengan jumlah APBN yang mencapai ribuan triliun. ”Pihak istana sudah menghamburkan uang untuk anggaran Lebaran, tapi lelangnya tidak becus,” tandasnya. (vx)

Saturday, 25 July 2015 06:56

Jakarta, koranrakyat.com- Kasus  pimpinan komisi Yudisial terus  berjalan. hingga kini polisi  memberikan ruang untuk  mediasi, sayangnya . kasus itu tak dapat dicabut.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia(Kapolri), Jenderal Pol Badrodin Haiti di temui di Mabes Polri, Jumat (24/7)2015 mengatakan kit akan berikan ruang  siapapun  mediasi yang bersangkutan namun  kasus ini tak  bisa dihentikan."Polri tanpa ada pencabutan kasus ini tidak bisa menghentiukan kasus itu, karena itu dipersyaratkan oleh KUHAP," ujarnya.

selanjutnya, Badrodin menegaskan sehingga memberikan  Menkopolhukam akan melakukan mediasi kita tunggu saja hasilnya."Kompolnas juga akan memediasi silahkan saja ," tegasnya.

Ketika ditanya kalau Presiden akan melajukan pengawasan, Badrodin menjelaskan kan
sudah ada kompolnas sebagai  pengawas. " Jadi kami berharap semua proses pengawasan untuk membantu Polri dalam menjalankan tugasnya. Sehingga koreksi itu dapat membantu mekaksanakan tugas sehingga dapat memberikan pelayanan dengan baik.(vk)

 

 

Thursday, 23 July 2015 09:17

Jakarta,Koranrakyat.com – Pengacara beken Otto Cornelis (O.C.) Kaligis akhirnya memutuskan melakukan upaya praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah itu diambil setelah berdiskusi dengan tim kuasa hukum di Rutan Guntur kemarin (22/7).

Kuasa hukum Kaligis, Afrian Bondjol, mengatakan, ada beberapa tindakan KPK yang dinilai menyalahi prosedur hukum. Salah satunya, larangan keluarga dan kuasa hukum menjenguk Kaligis di Rutan Guntur.

"Itu sudah merupakan hak kuasa hukum. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, kita berhak konsultasi dan berkomunikasi dengan klien," kata Afrian di KPK, Kamis (23/7).

Hal lain yang dipermasalahkan adalah prosedur pemanggilan Kaligis oleh KPK. Dia mengklaim, mantan ketua Mahkamah Partai Nasdem itu baru menerima surat panggilan pada 13 Juli 2015. Namun, pada hari itu juga dia akan menjalani pemeriksaan. "Kalau bicara ketentuan, seharusnya panggilan itu sudah kita terima tiga hari sebelumnya," katanya.

Ketika itu, lanjut dia, Kaligis telah mengirim surat ke KPK agar menjadwal ulang agenda pemeriksaan setelah Lebaran. Tetapi, keesokan harinya penyidik justru menjemputnya di sebuah hotel di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan. "Dari keterangan Pak Kaligis, ketika dilakukan penjemputan, Pak Kaligis tidak diperlihatkan surat tugas. Dari situ saja sudah bermasalah," ujarnya.

Tim kuasa hukum Kaligis segera mendaftarkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. "Pak Kaligis belum pernah diperiksa, ujug-ujug penetapan tersangka. Itu menyalahi prosedur KUHAP," tegas Afrian.

Selain upaya praperadilan, Kaligis juga akan melaporkan KPK ke Bareskrim Polri dengan sangkaan perampasan kemerdekaan. "Tak hanya itu, kita juga akan laporkan telah terjadi pelanggaran HAM. Kita akan laporkan ke Komnas HAM," tandasnya.

Seperti diketahui, Kaligis merupakan tersangka keenam dalam kasus suap hakim PTUN Medan. Lima tersangka lain adalah Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro, dua hakim anggota Dermawan Ginting dan Amir Fauzi, panitera Syamsir Yusfan, dan pengacara dari firma hukum milik OC Kaligis, M. Yagari Bhastara alias Gerry. Kelimanya ditangkap KPK di PTUN Medan pada 9 Juli 2015.

Dalam kasus itu, KPK juga telah memeriksa Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho sebagai saksi. Dia diperiksa untuk mendalami ihwal sumber uang suap yang diberikan Gerry kepada hakim PTUN Medan. Suap diduga diberikan Gerry sebagai kuasa hukum Kabiro Keuangan Pemprov Sumut Ahmad Fu (OS)

 

 

 

Thursday, 23 July 2015 09:13

Jakarta, Koranrakyat.com- Keseriusan untuk menyelesaikan kasus kerusuhan di Kecamatan Karubaga, Kabupaten Tolikara meskipun sudah perdamaian. Kini Polda Papua sudah menetapkan dua tersangka dan dan siap melakukan  penangkapan besok.

Kepala Kepolisian Negara  Polisi Daerah(Kapolda), Irjend Pol  Yotje Mende ketika dihubungi koranrakyat.com , Kamis (23/7)2015 mengatakan sesuai proses pemeriksaan yang dilakukan hingga kini saksinya terus meningkat sudah 50 orang. " Yang sudah ditetapkan 2 tersangka , rencananya penangkapan akan dilakukan besok," ujarnya.

Ketika ditanya kedua tersangka itu, Yotje menegasakan hari ini ditetapkan dulu dua namanya. ," maaf untuk namanya tidak bisa disebut. Pasalnya, mereka baru mau akan ditangkap. Ini supaya tidak menggangu tugas kami," tegasnya.

Untuk itu, Yotje menjelaskan rencana penangkapan akan dilakukan hari ini karena situasi tidak memungkinkan." Itu sebabnya penangkapan baru dulakukan besok dengan melakukan dan mengendepankan tindakan persuasif," jelasnya.(vk)

Thursday, 23 July 2015 09:09

Jakarta koranrakyat.com- Kesigapan untuk mencari jalan keluar penyelesaiannya kasus kerusuhan di Tolokara, akhinya Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti bertemu dengan Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso, Kamis (23/7/2015.

Pertemuan itu dilakukan  di rumah dinas Sutiyoso di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, ini membahas penanganan kerusuhan di Kecamatan Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, Jumat (17/7/15) lalu.

Gatot dan Badrodin tiba bersamaan sekitar pukul 09.40 WIB. Mereka langsung disambut Sutiyoso beserta sejumlah pejabat internal BIN. Setelah itu, ketiganya langsung menuju ruang tengah tempat dilangsungkannya pertemuan.

Selain Kapolri dan Panglima TNI, hadir dalam pertemuan itu sejumlah tokoh agama, antara lain Ketua Konferensi Waligereja Indonesia Ignatius Suharyo, Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Marsudi Syuhud, tokoh Perwakilan Umat Budha Indonesia Hartati Moerdaya, dan cendekiawan muslim Azyumardi Azra. Hadir pula Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Muhammad Rifai Darus, Kepala Badan Intelijen Strategis Mayjen TNI Erwin Syafitri, dan Kepala Badan Intelijen Kepolisian Komisaris Jenderal Djoko Mukti.

Dalam sambutan, Sutiyoso mengungkapkan, perlu ada kesepahaman pemikiran antara tokoh agama dan pemuda tentang insiden di Tolikara. Hal ini untuk menjaga keutuhan serta persatuan Indonesia dari berbagai ancaman yang ada."Kita negeri kaya raya. Sumber daya alam dan sumber daya manusianya nomor empat di dunia. Kalau kita terus berkelahi, itu tak akan bisa dimanfaatkan potensinya karena membangun bangsa butuh kekompakan," ujarnya.

Seusai menyampaikan sambutannya, Sutiyoso melanjutkan pertemuan itu secara tertutup. Insiden di Tolikara terjadi ketika masyarakat Muslim tengah melakukan shalat Idul Fitri di halaman mushala. Sekelompok massa datang untuk memprotes penggunaan pengeras suara pada ibadah tersebut.

Polisi berusaha membubarkan massa dengan melepaskan tembakan peringatan ke udara. Massa tidak menggubris peringatan itu dan justru bertambah agresif hingga membakar bangunan di sekitarnya. Mushala tempat jamaah melakukan shalat Idul Fitri ikut terbakar. Seorang warga tewas dan 11 orang luka-luka akibat terkena tembakan polisi. (v

 

 

 

 

Thursday, 23 July 2015 09:05

Jakarta,koranrakyat.com - Proses pemeriksaan dan penyidikan untuk mencari tahu siapa tersangka dan  otak intelektualnya masih ditelusuri polisi. Namun, kini dilakukan konsulidasi dan mediasi untuk mencari perdamaian..

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Budi Waseso ditemui di Mabes Polri, Kamis (23/7)2015 mengatakan, insiden berbau SARA di Tolikara, Papua, tinggal penegakan hukum. Perdamaian antara pihak yang berkonflik telah terjadi."Sudah ada perdamaian di Tolikara. Cerita yang saya dengar terakhir dari sana bagus sekali. Tinggal penegakan hukum saja," ujarnya.

Selanjutnya,Budi Wasesi menegaskan dan  meminta semua pihak tidak mengeluarkan pernyataan negatif soal insiden itu. "Jangan sampai nanti malah timbul persoalan yang bukan sebenarnya, melebar dan meluas," tegasnya.

Menyikapi perkembangan soal penegakan hukum, Budi Waseso  menandaskan dan memastikan berjalan. Sejauh ini, penyidik telah memeriksa 37 saksi dari umat Gereja Injili di Indonesia (GIDI) dan jemaat yang menggelar shalat Id. Belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka." Itu sebabnya penyidik sangat hati-hati dalam menetapkan tersangka. "Yang jelas, diduga kuat (mereka) bertanggung jawab atas kejadian. Tapi itu masih akan kita tindaklanjuti (lewat pemeriksaan). Kita ikuti saja perkembangannya," tandasnya.

Dalam kerusuhan tersebut, puluhan bangunan kios dibakar. Api merembet ke Mushalla Baitul Mustaqin. Saat itu, ada dua acara yang dilaksanakan berdekatan. Selain perayaan Lebaran yang ditandai dengan shalat Idul Fitri, juga ada pertemuan pemuka gereja.

Polri melepaskan tembakan saat kerusuhan terjadi. Seorang warga tewas dan 11 orang lainnya luka-luka dalam insiden itu.(vk)

 

Thursday, 23 July 2015 02:29

Jakarta,koranrakyat.com- Kunjungan Komite Umat Untuk Tolikora meminta informasi ke Menteri agama, Panglima dan Kapolri Untuk mendapat penjelaskan dalam penanganan kasus ini agar dapat berhasil menetapkan siapa tersangka dan aktor Intelekual. InI kasus Pertama dan teraahir  sehingga pembanguan Bangsa Indonesia berjalan dengan aman dan lancar. Seirng dengan itu memberikan bantuan pembangunan Koos dan Mushola

 

Ketua Komite Umat Untuk Tolikora, Didin Hadidnuddin ketika ditemui  di Mabes Polri,Rabu (22/7) 2015 mengatakan  Komite Umat untuk papua ini, oleh karena Tolikora ini adalah kumpulan dari kompenen yang dimilki umat, terutama dari generasi muda Miomi demikian juga lainnya. kami  melakukan kunjungan secara resmi, untuk mendatkan informasi dari pihak Pemerintah. Apa yang terjadi dan apasudah dilakukan dan peran apa yang akan dilakukan." Pertama , tadi pagi kita sudah  datang ke Menteri Agama dan kita sudah sampaikan dan kita pun juga mengirim pencari fakta dibawah pimpinan Ustad Wadlan, yang selama ini penduduk asli Papua dan mengetahui kondisi yang sesungguhnya. Berangkat pada malam tadi jam 11.30," ujarnya.

    Selanjutnya, Didin menegaskan  tadi siang dengan Panglima dan barusan ketemu dengan Pak kapolri. Intinya kita , mendapat informasi apa yang terjadi. ternyata memang bawh surat yang ditandatangani Presiden GIDI iut meamng ada, katanya ada perbaikan tetapi tidak terjadi. Surat yang intinya pelarangan, bukan hanya sekedar pada umat Islam, tetapi umat yang lain diluar GIDI untuk melakukan dan tidak boleh melakukan ibadah di daerah tersebut. " Termasuk larangan untuk melaskanakan Idul fitri pada tanggal 17 Juli  dan sekaligus berjiblab bagi muslimah," tegasnya.

 

Sesuai perkembangan, Didin mengakui  Jadi sudah diakui memang, surat itu ada. Karena  umat Islam melaskanakan ibadah Idul fitri , mushula atau mesjid di Daerah yang berdekatan dengan Koramil, karena setiap tahun duilakukan disitu, ternyata  pada rekaat yang kedua, takbirom yang kelima, kalau Idulfitri ada takbir 7 kali,takbir pertama dan takbir kedua, kemudian ternjadi banyak oarng yang menyerang dan oarng yang melempar." Pada saat ternjadi penyerangan dan pelemparan ,pada saat itu lah polisi bertindak dan memang menembak mereka. kalau tidak, menembak tidak mungkin trerjadi dan kemudian perusuh lari dan sambil membakar kios, karena kios-kios ini adalah terdiri dari kayu , musuholanya dari kayu, diapakan dan merembet ke Mushola," akunya.

 

Untuk itu, Didin menjelaskan nah, ketiga telah dilakukan rekrafri bahwa pembangunan Mushola dan pembangunan Kios-kios dilakukan oleh Pemerintah. kami akan menyiapkan dana dan untuk menggiatkan ekonomi. Baik, untuk umat Islam dan maupun untuk penduduk yang ada disekitar. " "Supaya tidak terjadi kesenjangan, karena dari 70 kios itu, 4 Kios milik pendatang dan 66 Kios itu milik Penduduk asli.  Dan kita sudahsiap dengan lembaga Zakat dan lembag Sosial untuk memberikan bantuan kegiatan ekonomi  mereka lakukan selaama ini," jelasnya.

 

 

    Menyinggun pemberdayaan mereka seperti apa, Didin menandaskan ya, nanti kita lihat. Apa yang baik untuk mereka, karean sudah ada kios, ekonomi, kita  harapkan , mushola tidak lama untuk segera terbagun kembali dan kios sudah bisa terbagun kembali. " Yang terakhir, kita ingin kan ada tindakan tegas, dan transparan terhadap oknum-oknum melakukan penyerangan  ketika umat Muslim melakukan ibadah Idul Fitri. Ini baru terjadi selama sejarah Indonesia. Baru ada kelompok agama yang sedang melakukan kegiatan agama, baru dilakukan penyerangan dilempari dan kita ingin ini  ditindak tegas, diberikan saksi sesuai hukum yang dilakukan secara transparan. Intelektualnya siapa dan siapa yang melakukannya. Kita sangat menunggu, Bapak kaplri akan segera mengumumkan siapa yang Aktor Intelektual yang sebenarnya," tandasnya.(v

 

 

 

 

 

 

Thursday, 23 July 2015 02:23

Jakarta, koranrakyat.com- Upaya mengungkapkan kerusuhan kasus di kabupaten Tolikora , Polri terus melakukan proses pengungkapan yang sebenarnya. Melihat hal itu, TNI sangat Prihatin dan diharapkan pengungkapan ini segera dapat teratasi. Ingat kasus ini bukan kasus Sarah tetap ini ada tindakan   Pidana yang terjadi bertepatan dengan hari raya agama < Idul Fitri.

 

Kapuspen TNI, Mayjen TNI , Fuad Basya di temui di Mabes Polri, Rabu (22/70 2015 mengatakan kami dari TNI sangat prihatin terhadap kejadian ini yang saya kira bukan hanya TNI saja  dan kita semua prihatin. Karena kondisi bangsa yang dalam  mengahadapi ekonomi yang sekarang ini." Kemudian terjadi masalah-masalah sosial yang juga berdampak kepada yang lain-lain. Namun demikian , kami melihat  kejadian yang terjadi di Tolikara, bukan lah kejadian yang sifatnya konflik antara agama. Tetapi satu konflik atau suatu perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang tertentu atau oknum-oknum tertentu yang mempunyai emosional yang sangat tinggi yang dimana dilakukan pada saat-saat pada kegiatan agama," Ujarnya.

 

Selanjutnya, Fuad menegaskan sehingga sangat gampang dikaitkan dengan konflik agama. Kenapa saya berani mengatakan itu, kalau itu merupakan konflik agama anda melihat pada saat banyak korban manusia. Ini kan tidak terjadi. kalau betul-betul itu konflik agama , maka mereka serang orang perorangan. "Kenyataannya mereka tidak melakukan itu. Jadi ini murni Kriminal, tetapi dilakukan pada detik-detik kegiatan ke agamaan. Sehingga seolah-olah konflik agama," tegasnya.

 

Sesuai perkembangan, Fuad mengakui kemudian yang kedua,sesuai pembicaraaan kami didalam, kita sudah percayakan bahwa kejadian-kejadian begini ini tentu ada yang mengharapkan. Yang diharapkan bukan kita-kita, orang-orang yang tak suka Indonesia maju." Mereka tidak suka Indonesia besar, orang-orang tidak suka Indonesia menjadi negara yang menjadi Pelopor di Dunia ini. Yang dibutnya pada kegiatan-kegiatan berdampak kepada hilangnya ketentraman masyarakat sendiri. Untuk itu maka kita masyarakat Indonesia jangan terlalu mudah  untuk terprovokasi dalam hal-hal seperti ini," akunya.

 

Untuk itu, Fuad menandaskan  jangan mudah untuk terbawah untuk berita-berita yang belum tentu dalam kehidupannya. Berita-berita yang benar itu apa berharga , nanti kita tunggu dari hasil penyelidikan dilaskanakan oleh rekan-rekan dari Polri."  Yang melakukan penyelidikan dan bahkan ada sudah sampai  ada sepuluh sekian orang yang sudah diambil dijadikan apa itu sebagai saksi, tersangka, tersangka lain, atau dari dua yang menjadi calon,itu keputusan saja.   Misalnya kapan, nanti dari hasil penyelidikan nanti," tandasnya.

 

Jadi, Fuad merincinya untuk itu kami ,meminta untuk seluruh adik-adik seleruhnya, marilah kita tenagkan situasi, ini justru kita amembuat situasi itu menjdai besar. hal yang sebenarnya yang mudah  itu nanti akan melebar. kita tidak inginkan kejadian-kejadian yang pernah terjadi dulu." Apa itu terjadai di Ambon, apa itu di Poso, dan yang terjadi di Indonesia. Kita pengen kita berjalan dengan baik dan damai. kalau ada yang membuat suautu pelenggaran harus dihukum. Ini yakin semua itu dan akan menjatuhkan hukuman itu, kalau itu memang ada yang pantas untuk dihukum," rincinya. (vk)

 

 

 

 

.

Thursday, 23 July 2015 02:17

Jakarta, koranrakyat.com- Proses pemeriksaan kasus kerusuhan dI Kabupaten Tolikora terus saja berlanjut, Pemeriksaan saksi ada 33 orang dan kini ad 5 orang lagi diperiksa lanjut. Kemungkinan akan ada tersangka yang mampu diungkapkan.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri),Jenderal Pol Badrodin Haiti ditemui di Mabes Polri usai Halal Bihalal, Rabu (22/7)2015 mengatakan  biasa sejumlah saksi  ada  sebanyak 31 orang, tetapi masih akan kita periksa  hari ini sekitar 5 orang lagi." Sehingga kemungkinan hari ini akan ditetapkan tersangkanya , mudah-mudahan ini bisa ditetapkan hari ini. Nanti akan dilakukan penindakan terhadap pelakunya," ujarnya.

 

Pemeriksaan ini semua dari mana saja, Badrodin menegaskan banyak dari Polri, dari masyarakat, ada dari Jemaah,dar Panitya. Kalau misioner sampai sekarang belum, saya tidak melihat peran mereka." Saya belum menemukan fakta hukum yang kesana, tetapi disemua latar belakang akan kita pelajari. termasuk  berbagai informasi yang berkembang masyarakat dan termasuk informasi yang kita dapatkan dari sumber informasi yang kita dapatkan ada disana. Lakukan analisisi dan penyelidikan," tegasnya.

 

Mengenai aktor inteklektual, Badrodin mengakui ya, ada beberapa banyak hal , itu yang masih kita lakukan penyelidikan. kerena kemungkinan-kemungkinan itu, bisa saja terjadi." Kemungkinan dari kita lihat dari kronologis, waktu nya dari indikasi-indikasi, kemungkinan itu ada," akunya..

 

Menyorot efeknya, kita sudah lakukan indikasi, Badrodin menjelaskan elemen termasuk jabatan pemerintah, Kapolda sudah mengumpulkan para ulama.  Tokoh-tokoh agama , maupun tokoh agama Non muslim. " Bisa mengendalikan kantor jemaahnya dan bisa mengembalikan, kalau seperti sesuai okelama orang. Tindakan-tindakan international, tetapi kita memasuki kegiatan. oleh karena itu semua, elemen sepakat.Saya harapkan , semua ini tidak terjadi," jelasnya.

 

lebih jauh, Badrodin merincinya  oleh karena itu, Polri juga melakukan , sifatnya prefenstif dan sifat treprentif termasuk juga mempercayakan penanganan itu kepada polri." itu lah tugas kami untuk mengungkapnya. (v

 

.

 

 

 

Thursday, 23 July 2015 02:12

Jakarta,koranrakyat.com - Perjalanan pulang mudik yang dilakukan para pemudik selama mendapat perhatian para petugas mendapat respon yang baik. Buktinya atas kerja sama lebaran kali ini 2015 dapat menurunkan angka kecelakaan dari H-7 hingga H+2 Idul Fitri. Sekitar 13 Persen.

Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI , Irjen Pol Condro Cirono  ketika dihubungi kepada koranrakyat.com mengatakan jumlah kecelakaan dan korban meninggal dunia pada mudik Lebaran tahun 2015 ini menurun jika dibandingkan tahun 2014. " berdasarkan catatan Korlantas, pada H-7 hingga H+2 Idul Fitri tahun 2014, jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan pada arus mudik sebanyak 503 orang. Pada periode yang sama tahun ini, menurun menjadi 440 orang.

Jumlah korban meninggal dunia turun 63 orang atau 13 persen," ujar nya. Selanjutnya, Condro menegaskan juga terjadi pada jumlah kecelakaan di periode yang sama. " Pada tahun 2014, angka kecelakaan mencapai 2.276 kejadian. Sementara, tahun ini menurun menjadi 2.148. Penurunan mencapai 6 persen," tegasnya.

Untuk itu, 'Condro mengakui angka kecelakaan masih didominasi kecelakaan kendaraan roda dua, yakni sebanyak 2.505 unit, disusul dengan kecelakaan melibatkan kendaraan roda empat yakni sebanyak 252 unit, bus 164 kejadian.

"Meski didominasi roda dua, tapi berdasarkan jenis kendaraan yang terlibat kecelakaan, terjadi peningkatan tertinggi pada jenis roda empat berpenumpang, naik 74 persen," akunya.

 

Srsuai perkembangan, Condro menambahkan  penurunan itu karena kinerja aparat kepolisian dan kesadaran pemudik akan keselamatan berlalu lintas."Diharapkan  penurunan angka kematian saat arus mudik jadi trend pada momen mudik mendatang," tambahnya.(vk)

 

Panggung Koruptor

  •  

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui membuka penyidikan baru

     
  •  

     

    JAKARTA.KORANRAKYAT.COM,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelesaikan penggeledahan

     
  •  

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Mantan Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera Windi Purnama dituntut

     
  •