Jakarta,koranrakyat.com.Meskipun proses pemeriksaan masih terus berjalan, namun Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan, berkeyakinan bahwa perkara hukum yang dijalaninya merupakan bentuk kriminalisasi. Namun, ia tetap akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka penganiayaan tersangka pencuri burung walet pada 2004.

Novel Baswedan,usai diperiksa selama tujuh jam di Bareskrim, Rabu (8/7)2025 mengatakan  saya berkeyakinan bahwa perkara hukum yang dijalaninya merupakan bentuk kriminalisasi"Saya tetap memandang bahwa masalah ini adalah upaya kriminalisasi terhadap saya. Meskipun
Setelah diperiksa selama tujuh jam oleh Tim  Direktorat Tindak Pidana Umun Badan Reserse Kriminal Polri," ujarnya.

Selanjutnya,Novel menyatakan akan tetap menjalani proses perkara itu. Ia akan memenuhi seluruh proses hukum yang diminta kepolisian. Apa pun, Novel akan tetap menghormati institusi di mana dia pernah mengabdi.  "Kepada penyidik saya menyampaikan, dalam proses apa pun, saya siap,"tandasnya

Soal pemeriksaannya kali ini, Novel mengaku mendapatkan 35 pertanyaan. Ia enggan menyebutkan apa materi pertanyaan tersebut. Novel juga enggan menyebutkan substansi perkara.

Novel menjadi tersangka tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan atau seseorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan maupun untuk mendapat keterangan. Saat menjadi Kepala Satuan Reserse Polres Kota Bengkulu pada 2004, timnya menangkap komplotan pencuri sarang burung walet. Dia dituduh menganiaya hingga salah seorang tersangka meninggal dunia. Novel disangka Pasal 351 ayat (2) KUHP dan atau Pasal 422 KUHP juncto Pasal 52 KUHP.

Kasus Novel ini pernah dibuka kembali tahun 2010, ketika kisruh KPK versus Polri jilid II. Namun, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Polri menangguhkan perkara Novel. Sempat tersangkanya beberapa lama, kasus Novel dibuka kembali tahun 2015 ini. Itu bertepatan juga saat kisruh KPK-Polri jilid III.(vk)

Jakarta ,koranrakyat.com- Proses periksa tersangka HW dugaan penyimpangan pejualan kondesat dilakukan oleh TPPI.Kini pemeriksaannya tetap dilakukan di Singapura dilakukan pekan ini.

Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri,  Senin(6/7) di Mabes Polri, Senin (6/7)2015 mengatakan Jadi hari ini tadi saya koordinasi dengan kepolisian singapura tadi pagi jam setengah tujuh. "Saya koordinasi untuk bekerjasama dalam rangka kita rencananya minggu-minggu ini ke singapura untuk pemeriksaan HW," ujarnya.

Sementara itu, Budi Waseso menegaskan untuk  nanti kita lihat dulu setelah hasil pemeriksaan ya." Dalam periksaan nanti saya engga ke Singapura karena pekerjaan saya banyak," tegasnya.

Ketika ditanya diperiksa saksi tersangka HW, Budi Waseso mengakui sementara saksi kerena kita belum tahu hubungannya dengan temuan alat-alat bukti yang ada dan sedang kita telisik ya.Karena itu, dalam artinya, ya artinya begini secara sahnya. " kita harus memeriksa di negara kita kalau diluar negeri memeriksanya harus di kedutaan kita di negara itu, di singapura,"akunya.

Sesuai perkembangan
, Budi Waseso mengakui maka itu kita berkoordinasi supaya kepolisian Singapura ikut membantu kita, mendukung kita untuk  mengkomunikasikan supaya yang  bersangkutan itu mau melakukan pemeriksaan "Jadi  nanti kalau sudah ada pembicaraan dan oke kita akan berangkat ke singapur bertim tentunya dan di kedutaan sana akan kita lakukan pemeriksaan," akunya.

Menyingung analis  PPATK, Budi Waseso  menjelaskan sampai saat ini belum ada , tapi sudah kita mintakan." Nanti kita juga bukan hanya dari PPATK tetapidari OJK jang kita minta,"jelasnya.

Berkaitan hubungan OJK, Budi Waseso merincinya ya
Ojk  berkaitan dengan dana kan."Untuk aset-aset kan sudah dibekukan. Kalau jumlah,ya ada lah beberapa. Kita tunggu hitungan nanti. Artinya yang menghitung bukan kita juga,"rincinya.(vk)

.

 Jakarta, koranrakyat.com — Proses seleksi calon pimpinan KPK terus bergulir, penentuan itu menjadi tugas berat bagi pansel. Itulah untuk menjadi penilaian tugas berat pimpinan KPK adalah melaksanakan kewajiban hati nurani.

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Budi Waseso ditemui di Mabes Polri, Senin (6/7)2015 mengatakan menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan tugas yang berat."Yang paling berat menjadi pimpinan KPK itu sebenarnya menjalankan kewajiban dari hati nurani. Kalau yang pintar sih banyak," ujarnya.

Selanjutnya, Budi Waseso menegaskan hingga kini tak mendukung calon tertentu untuk menjadi pimpinan KPK."Yang penting, yang jadi pimpinan KPK bagus, bisa berkoordinasi sesama, bekerja sama, dan bertanggung jawab," tegasnya.

Dari 194 orang yang lolos seleksi administrasi, ada sejumlah calon yang berlatar belakang Polri, antara lain Kombes (Purn) Basuki, Irjen (Purn) Rudiard M L Tampubolon, Irjen Syahrul Mamma, dan Brigjen Pol Basaria Pandjaitan.

Pansel KPK memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menanggapi nama pendaftar yang lolos seleksi administrasi mulai 4 Juli hingga 3 Agustus 2015. Setelah itu, para calon pimpinan KPK diwajibkan membuat makalah tentang diri pendaftar dan kompetensi yang dilakukan pada 8 Juli.

Hasil tes pembuatan makalah itu akan diumumkan pada 15 Juli. Pansel akan melakukan assessment kepada para pendaftar pada 27-28 Juli. Pengumuman daftar pendek calon pimpinan KPK akan disampaikan pada 12 Agustus.

Tes kesehatan dilakukan pada 18 Agustus, wawancara pada 24-27 Agustus, dan laporan akan disampaikan oleh Pansel kepada Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus 2015.(vk)

Jakarta,koranrakyat.com - Penyidik Direktorat III Tindak Pidana Korupsi, Bareskrim, Polri menyita dua surat, dari kamar pribadi AKBP Pentus Napitu(PN) berisi tentang kenaikan pangkat dari Kompol ke AKBP dan surat keputusan kenaikan jabatan sebagai Kepala Unit III (Kanit) di Direktorat IV Tindak Pidana dan Narkoba, Bareskrim, Polri.

Kanit V, Subdit II, Direktorat III Tindak Pidana Korupsi AKBP Samsubahir, Selasa (7/7)  2015 mengatakan, dua surat tersebut disita untuk pengembangan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang(TPPU) dengan tersangka AKBP Pentus Napitu."Kita sempat menemukan surat-surat.Tetapi tidak terkait dengan kasus,"ujarnya Samsubahir kepada koranrakyat.com usai melakukan penggeledahan di rumah AKBP Pentus Napitu di Jalan Perum Bulog Perumahan Griya Agung, Jati Melati, Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Selain itu,  Samsubahir menegaskan penyidi menemukan surat rehab yang menerangkan kalau AKBP Pentus Napitu sempat tersangkut penyalahgunaan narkoba." Kita masih menelusuri surat kepemilikan aset AKBP Pentus Napitu," tegasnya.

Selanjutnya, Samhubahir menambahkan, penyidik akan melakukan berkoordinasi dengan PPATK untuk menelusuri aset milik AKBP Pentus Napitu."Koordinasi dengan PPATK akan kita lakukan," tambahnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, penyidik Direktorat III Tindak Pidana Korupsi, bareskrim Polri telah menahan Kanit III Tindak Pidana dan Narkoba, Bareskrim Polri AKBP Pentus Napitu karena diduga telah melakukan pemerasan terhadap pengusaha diskotik di Bandung, Jawa Barat sebesar Rp 5 miliar terkait dugaan kepemilikan shabu.(vk)

Jakarta,koranrakyat.com- Sesuai dengan hasil Kongres di Surabaya  akhirnya  hari ini juga, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono melantik pengurus pusat Partai Demokrat periode 2015-2020. Seiring dengan itu Edhie Baskoro dipercaya  sebagai Ketua Komisi Pemenangan Pemilu.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan ,Sabtu(4/7)201 mengatakan dalam rapimnas ini diawali dengan pelantikan Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat Periode 2015-2020."Dalam kepengurusan itu, terdapat nama Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas yang dipercaya menjadi Ketua Komisi Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat."Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan," ujarnya.

Selanjutnya, Hinca menjelaskan DPP Partai Demokrat terdiri dari beberapa bidang serta departemen dan diisi oleh ratusan orang pengurus. Sebagai Ketua Umum, SBY menyatakan berwenang membuat susunan pengurus dengan mempertimbangkan keperluan organisasi dan melibatkan Majelis Tinggi Partai Demokrat."Falsafahnya, ketua umum berwenang dan bertugas menyusun pengurus setelah kongres. Orientasinya untuk kepentingan organisasi, bukan kepentingan orang-seorang," jelasnya.

Ditempat yang sama, Ketua Umum Dewan Pengurus Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan Pelantikan ditandai dengan pengucapan janji dan penandatanganan dokumen yang dilakukan oleh SBY, Sekjen DPP Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, dan Ketua Dewan Pembina EE Mangindaan dengan disaksikan oleh Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Amir Syamsuddin."Dengan janji yang saudara ucapkan, dan dengan rahmat Tuhan, saya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, dengan ini menyatakan saudara resmi sebagai pengurus pusat masa bakti 2015-2020," ujarnya

SBY kembali menjadi Ketua Umum Partai Demokrat setelah terpilih secara aklamasi dalam Kongres IV Partai Demokrat di Surabaya pada Mei 2015. Target besar Demokrat dalam masa bakti ini adalah memenangi pemilu.(vk)

Jakarta,koranrakyat.com —Sesuai hasil kongres akhirnya partai Demokrat  menggelar rapat  pimpinan nasional (rapimnas) di Jakarta Convention Center, Senayan, Sabtu (4/7/2015).Muncul nama  baru di jajaran DPP diantaranya Roy Marten dan Dr. Soekarwo sebagai pengurus pisat.

Sekretaris Jenderal  DPP Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan,Sabtu (4/7)2015 mengatakan 
salah satu agenda utama rapimnas adalah membahas persiapan dalam menghadapi pemilihan kepala daerah serentak." Rangkaian acara akan diawali dengan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat periode 2015-2020 yang dihasilkan dari Kongres IV di Surabaya. Pelantikan dipimpin langsung Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono,"ujarnya.

Selanjutnya, Hinca menegaskan bintang-bintang baru, anak-anak muda Demokrat banyak muncul."Yang kami sebut kader utama, madya, itu semua ada. Antara senior dan yunior lengkap sudah," tegasnya.

Ditempat terpisah, juru bicara Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Imelda Sari  menandaskan setelah acara pelantikan, SBY akan membuka rapimnas secara resmi. Peserta rapimnas adalah semua pengurus Partai Demokrat tingkat pusat, tingkat provinsi dan kabupaten/kota, semua anggota Fraksi Partai Demokrat di DPR/MPR, serta kader yang akan diusung menjadi calon kepala daerah."Usai pelantikan, selanjutnya memang rapimnas ini akan fokus untuk pilkada," tandasnya.

Jadi, dalam rapimnas tersebut, menjelaskan akan digelar juga penandatanganan pakta integritas semua calon kepala daerah yang akan diusung oleh Partai Demokrat. "Secara simbolis akan ada penandatanganan pakta integritas,"jelasnya. .(vk)

Jakarta,koranrakyat.com-Proses penanganan tiga kasus seperti kasus AS , BW dan Denny Polri optimis selesai tidak lama lagi setelah lebaran. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia(Kapolri), Jenderal Pol Badrodin Haiti di temui di Mabes Polri, Jumat (3/7) 2015/mengatakana  optimistis penanganan kasus hukum terhadap Abraham Samad (AS), Bambang Widjojanto (BW) dan Denny Indrayana akan selesai tidak lama setelah lebaran."Saya optimistis ketiganya bisa selesai tidak terlalu lama. Mungkin setelah lebaran bisa selesai,"ujarnya.

Selanjutnya, Badrodin menegaskan kasus Bambang Widjojanto sudah P21 atau sudah dinyatakan lengkap, tinggal dilakukan penyerahan berkas tahap kedua setelah lebaran."Sementara kasus Abraham Samad masih ada kekurangan dalam keterangan saksi, dan jaksa merekomendasikan agar Polri mencari satu lagi tersangka,"tegasnya.

Sementara, Badrodin menjelaskan untuk kasus Denny (Indrayana) sudah hampir selesai tinggal menunggu perhitungan kerugian negara dari BPK," kata dia."Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dua pimpinan nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terjerat kasus hukum," jelasnya.

Dari pendalaman, Badrodin merincinya
Abraham Samad menjadi tersangka terkait kasus pemalsuan dokumen dan dalam tanda lutip Rumah Kaca."Sementara Bambang Widjojanto dituding mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu pada persidangan di Mahkamah Konsitusi terkait sengketa pilkada,"rincinya.

Denny Indrayana sendiri merupakan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM yang terjerat kasus "Payment Gateway" atau sistem pembayaran online pembuatan paspor.(vk)

Jakarta,koranrakyat.com- Upaya untuk mengamankan perjalanan tahapan pilihan umum kepala daerah serentak. Seiring dengan itu, Polri siap pengamanan secara optimal.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Pol Badrodin Haiti ditemui di Mabes Polri ,Jumat (3/7)2015 mengatakan Polri siap memberikan pengamanan optimal saat digelarnya seluruh tahapan pemilu kepala daerah serentak. Dipastikan semua potensi konflik telah berhasil dipetakan oleh Polri. "Memang saya rasakan bahwa ini akan terjadi kerawanan yang cukup tinggi karena berbagai faktor," ujarnya.

Selanjutnya, Badrodin menegaskan pemetaan konflik dilakukan mulai dari kelengkapan perangkat penyelenggara pemilu." sejarah konflik di daerah berikut konflik partainya, calon yang akan maju, dan karakter masyarakat di daerah tersebut,"tegasnya.

Untuk itu, Badrodin mengakui sesuai dari hasil pemetaan itu, dibuat kategori daerah yang rawan dan sangat rawan agar diberikan perhatian yang lebih serius. "Semuanya ini sudah kami petakan mana daerah rawan dan angat rawan. Butuh penguatan yang cukup untuk mengantisipasi potensi konflik," akunya.

Pilkada serentak akan digelar pada 9 Desember 2015 di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota. Tahapannya sudah dimulai di akhir Juli 2015. Pilkada serentak selanjutnya digelar pada Februari 2017 di 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Pada Juni 2018, akan digelar pilkada di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota.

Pilkada serentak secara nasional akan digelar pada tahun 2027, di 541 daerah. Pelantikan gubernur terpilih akan dilakukan oleh Presiden, secara bersamaan di Istana Negara. Untuk bupati dan walikota pelantikannya akan tetap dilaksanakan dalam sidang paripurna DPRD kabupaten/kota.(vk)

Jakarta,koranrakyat.com- Menjelang pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah yang tinggal berapa bulan, Polri memberikan perhatian khusus mengawal setiap tahapan-tahapan Pemilukada.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia(Kapolri)_ Jenderal Pol Badrodin Haiti di temui di Mabes Polri,Jumat(3/7)2015 mengatakan, Polri siap memberikan pengamanan optimal saat digelarnya seluruh tahapan pemilu kepala daerah serentak. PastiIah  semua potensi konflik telah berhasil dipetakan oleh Polri. "Memang saya rasakan bahwa ini akan terjadi kerawanan yang cukup tinggi karena berbagai faktor," ujarnya.  Selanjutnya, Badrodin menegaskan pemetaan konflik dilakukan mulai dari kelengkapan perangkat penyelenggara pemilu, sejarah konflik di daerah berikut konflik partainya, calon yang akan maju, dan karakter masyarakat di daerah tersebut. "Dari hasil pemetaan itu, dibuat kategori daerah yang rawan dan sangat rawan agar diberikan perhatian yang lebih serius,"tegasnya

Dikatakan Badrodin semuanya ini sudah kami petakan mana daerah rawan dan angat rawan. "Butuh penguatan yang cukup untuk mengantisipasi potensi konflik," akunya.

Pilkada serentak akan digelar pada 9 Desember 2015 di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota. Tahapannya sudah dimulai di akhir Juli 2015. Pilkada serentak selanjutnya digelar pada Februari 2017 di 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Pada Juni 2018, akan digelar pilkada di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota.

Pilkada serentak secara nasional akan digelar pada tahun 2027, di 541 daerah. Pelantikan gubernur terpilih akan dilakukan oleh Presiden, secara bersamaan di Istana Negara. Untuk bupati dan walikota pelantikannya akan tetap dilaksanakan dalam sidang paripurna DPRD kabupaten/kota.(vk)

Koranrakyat , Sidoarjo,-Pertumbuhan  perekonomian  di  kabupaten  sidoarjo  mengalami  lonjakan  pesat  sehingga  persaingan  industry  tidak  terelakan  untuk  memperebutkan  pasar  konsumen  , baik  dari  industry  besar  maupun  kecil  seperti  pengusaha mikro.  Apalagi  presiden  Joko widodo ( jokowi )  telah  mencanangkan  pasar  bebas  atau  biasa  yang  di  sebut  dengan  MEA.

          Melihat  kondisi   seperti  itu  ,  Bupati  Sidoarjo  H.Saiful  Illah, memberikan  bantuan  dana (25/06/15) tahap  tiga  untuk  pelaku  UMKMK ( Usaha mikro,kecil,menengah dan koperasi ).

Yang  berjumlah  Rp.1.007.000.00  serta melakukan  penandatangan  akad  kredit  antara  UMKMK, Notaris, Bank Jatim  di  gedung  dekopinda.

          Saiful , mengatakan  pada  tahun  2015 pemkab  mengalokasikan  dana  berjumlah Rp 7.700.000.000  dan  dana  yang  sudah  terserap  Rp 5.362.000.000 . 

          Dengan  jumlah  yang   besar  , saiful  juga  berharap  agar  penerima   dapat  mengelola  pinjaman  dengan   se baik – baik  nya  dan  berpesan  dana  pinjaman  tersebut  dapat  di manfaatkan  untuk  menambah   modal  usaha  untuk  pembangunan  yang  berpihak  pada  pro poor, pro growth,  projob melalui  pemberdayaan  UMKMK. (Ka)