Headline News

Asus ZenFone Max Pro M2 Bakal Diluncurkan Di Indonesia
Last Updated on Nov 21 2018

Asus ZenFone Max Pro M2 Bakal Diluncurkan Di Indonesia

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  – ASUS Indonesia secara resmi mengumumkan tanggal perilisan smartphone gaming terbaru mereka, yaitu ZenFone Max Pro M2. Smartphone bertajuk #NextGenerationGaming tersebut dijadwalkan akan diluncurkan di Indonesia pada tanggal 11 Desember mendatang. Pengumuman...
Koranrakyat Lounsing Kaos Keren Koranrakyat Community
Last Updated on Nov 21 2018

Koranrakyat Lounsing Kaos Keren Koranrakyat Community

   SURABAYA(KORANRAKYAT.COM)  Perjalanan panjang koranrakyat yang berdiri sejak 9 Februari 2002 sudah cukup lama belum tampil di publik,  Padahal setiap Ulang tahunya  kerab mengadakan kegiatan seperti yang pernah berlangsung pada HUT pertamanya sempat mengadakan kegiatan Pameran produk UKM...
Lagi, Di Lamongan Jokowi Blusukan Ke Pasar
Last Updated on Nov 20 2018

Lagi, Di Lamongan Jokowi Blusukan Ke Pasar

    LAMONGAN (KORANRAKYAT.COM)  Selepas menghadiri acara di STIKES Muhammadiyah Lamongan, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyambangi pasar tradisional Sidoharjo di Kecamatan Lamongan, Jawa Timur. Di sana, Kepala Negara berbelanja sejumlah bahan pangan sekaligus...
BNN Siapkan Psikolog Untuk Periksa Pelaku Peminum air Rebusan Pembalut Wanita
Last Updated on Nov 15 2018

BNN Siapkan Psikolog Untuk Periksa Pelaku Peminum air Rebusan Pembalut Wanita

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM-Mengatasi para pelaku yang meminum air rebusan pembalut wanita , Badan Narkotika Nasional ( BNN) sigap memberikan bantuan psikologi agar para pelaku pasalnya air tersebut tidak memiliki kandungan zat adiktif.Badan Narkotika Nasional (BNN) akan mengerahkan para psikolog...
Dua Jaksa Nakal Chuk Suryosumpeno dan Jaksa Ngalimun Ditahan Kejagung
Last Updated on Nov 15 2018

Dua Jaksa Nakal Chuk Suryosumpeno dan Jaksa Ngalimun Ditahan Kejagung

    JAKARTA,(KORANRAKYAT.COM)- Proses Pemeriksaan yang dilakukan Kejaksaan Agung terus berlanjut, kini akhirnya berhasil menahan mantan Jaksa bernama Ngalimun dan Chuck Suryosumpeno.          Dari pantauan  yang ada  Ngalimun keluar dari Gedung Bundar Kejaksaan Agung, sebelum Chuck...

World Today

Redaksi

Redaksi

Sunday, 22 March 2015 13:00

 

 Surabaya,koranrakyat.com,-Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf meminta Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau birokrat terus berinovasi dalam bekerja. “Birokrat harus mampu berinovasi untuk menciptakan gagasan dan ide-ide positif dalam bekerja yang muaranya untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya saat membuka Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXXV Prov. Jatim Tahun 2015 di Badiklat Prov. Jatim, Jl. Balongsari Tama, Kamis (26/2).

Ia mengatakan, menjadi birokrat yang memiliki inovasi tidaklah mudah. Inovasi tidak akan mungkin bisa tercipta jika tidak ada ide atau gagasan positif, karena ide merupakan dasar terciptanya sebuah inovasi dalam bekerja.

Setelah ide dicipta, cara selanjutnya menjabarkan dan mengimplementasikan ide dalam sebuah program kerja. “Mencari ide juga tidak semudah yang dibayangkan, apalagi mengaplikasikan ide dalam suatu program kerja agar menjadi inovatif,” ungkapnya.

Selain berinovasi dalam bekerja, birokrat juga harus taat dan memahami segala aturan aturan yang berlaku sehingga dalam bekerja bisa selamat hingga akhir jabatan. Dicontohkan, ada seorang pemimpin yang berinovasi membangun fasilitas umum untuk warganya dengan cara membebaskan lahan warga. Sang pemimpin memberikan nilai lebih dari kesepakatan pemerintah. Baginya, mengabdikan diri pada masyarakat merupakan bentuk menyejahterakan masyarakatnya. Akan tetapi, pemimpin ini tidak memahami aturan sehingga di akhir jabatannya ia berurusan dengan hukum.

“Jadi pemimpin harus memahami aturan yang berlaku. Jangan sampai, kita memiliki niat yang baik, tetapi tidak disertai aturan. Maka yang terjadi berurusan dengan pihak berwajib. Pejabat eselon di masing-masing instansi pemerintah, berinovasilah dan tunduk sekaligus taatlah pada peraturan dan perundangan yang berlaku,” imbuhnya.

Gus Ipul berharap kepada pejabat publik untuk terus berinovasi dimanapun dan kapanpun berada. Diposisi manapun, seorang pemimpin memerlukan inovasi dan menjadi bekal dalam menyejahterakan masyarakat. “Boleh pemimpin negara beserta pembantunya berganti. Namun, birokrat harus terus berinovasi dan menciptakan ide-ide baru bagi kemajuan bangsa,” ungkapnya.

Gus Ipul berpesan bahwa pada akhirnya seorang pemimpin yang berperan di dalam pengambilan keputusan mulai dari pemimpin negara hingga pemimpin instansi di lingkungan pemerintahan. “Kepala SKPD merupakan pemimpin dalam instansi yang memiliki banyak staf dimana pada akhirnya di saat pengambilan keputusan dan tanggung jawab ia harus melakukannya dengan tepat. Jadilah pemimpin yang terus amanah dan berinovasi karena saat ini sorotan terhadap birokrat sangat kuat,” harapnya.

Kepala LAN RI Prof. Agus Dwiyanto meminta kepada birokrat untuk selalu melakukan inovasi dan pembaharuan serta mengambil inisiatif di lingkungannya dalam rangka memperbaiki kinerja.

Pemerintah dan bangsa membutuhkan peran serta birokrat dalam menghadapi kemajuan dunia. Jika kita ingin bertahan menjadi sebuah bangsa, maka dibutuhkan inovasi yang berkelanjutan. “Saya berharap pejabat eselon II bisa mengaplikasikan inovasi di masing-masing instansi daerah. Jadilah pemimpin perubahan dan manfaatkanlah kompetensi anda untuk menciptakan inovasi positif bagi masyarakat,” ujarnya.

Kepala Badan Diklat Prov. Jatim Saiful Rachman mengatakan, Diklat bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan yang strategis pejabat sturktural pada eselon II yang akan mengembangkan tugas dan fungsi pemerintah di masing-masing instansi pemerintahan.

 

Peserta Diklat PIM II diikuti sebanyak 60 peserta berasal dari instansi pusat, daerah dan instansi vertikal dari berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah pusat dari Kementerian dan lembaga non kementerian diantaran dari kementerian Kehutanan 3 orang, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana  2 orang, kabupaten kota Prov Jawa Timur 24 orang dan kabupaten kota luar Jawa timur 31 orang.
    Diklat Pim yang akan berlansung selama 92 hari kerja mulai (26/2) hingga (11/6) 2015 ini dengan rincian 27 hari pembelajaran di dalam kelas, dan 65 hari kerja untuk pembelajaran di luar kelas.(md)

Sunday, 22 March 2015 12:55

Link Net-First Media Luncurkan X1 Combo HD Packs di Surabaya

 

 Surabaya,koranrakyat,com,-,-Link Net-First Media, penyedia layanan internet pita lebar (high-speed broadband) dan TV berbayar terdepan di Indonesia, meluncurkan Xl Combo HD Packs terbaru untuk menghadirkan pengalaman hiburan multimedia interaktif bagi para pelanggannya. Xl Combo HD Packs ditawarkan satu paket dengan sefrtop box generasi terkini “Smart Box” dan layanan over-the-top yang telah disempumakan yaitu “Firs» Media Go” yang memungkinkan pelanggan untuk menikmati kanal TV favorit mereka, konten Video-on-Demand (VOD) dan Cateh-Up TV baik secara online maupun melalui ponsel mereka.

Smart Box terbaru memiliki interaktivitas dua arah dan kemampuan Android yang membuka akses ke internet dan Android App Store sehingga memungkinkan pelanggan First Media untuk mengakses kontenT, berbayar, YouTube, games Android dan internet dari menu antarmuka yang sama. Smart Box tidak hanya menawarkan pelanggan akses ke kanal TV linier, namun juga fitur-fitur seperti VOD, Catch-Up TV dan Personal Video Recorder (PVR) untuk merekam sebal TV dan merekam acara di satu kanal sambil menonton acara di kanal lain.

Selain itu. Smart Box terbaru ditunjang oleh chipset dengan daya pengolahan lebih tinggi dan memori lebih besar untuk mendukung interface pengguna yang halus dan aplikasi kaya grafis. Sebuah modem juga dibenamkan untuk streaming HD video secara online dan games dengan kualitas tinggi.

Para pelanggan juga dapat menikmati 120 kanal TV Anywhere yang disediakan oleh First Media Go secara online dan melalui ponsel. Semua fitur yang ditawarkan dapat disaksikan dari berbagai perangkat, bak dari perangkat pribadi di rumah atau saat dalam perjalanan hanya dengan satu biaya beriangganan. Richard Kartawijaya, CEO, PT Link Net Tbk-Firet Media mengatakan, sebagal pemimpin terdepan dalam penyedia fasilitas hiburan berkualitas High Deffniffon serta internet pita tebar berkecepatan tinggi, First Media selalu menawarkan inovasi terbam untuk memberikan pengalaman multimedia yang lebih kaya bagi pelanggan. Melalui produk terbaru kami yaitu X1, kami membawa hiburan ke tingkat yang lebih tinggi dengan menawarkan pengalaman interaktif dan multiscreen (banyak layar) bagi pelanggan kami. Berdasarkan survei AC Nielsen menunjukkan masyarakat Indonesia merupakan penonton televisi yang cukup setia, dengan rata-rata waktu menonton selama empat (4) jam setiap harinya. Dalam hal berselancar di internet, Indonesia mempakan negara kedua tertinggi di Asia tenggara dengan waktu online tertinggi.

“Berdasarkan data APJII per Desember 2012, sebanyak 65,7% masyarakat Indonesia mengakses internet melalui perangkat mobile. Kami memandang hal tersebut sebagai peluang untuk melebur pengalaman berinternet dan menonton TV yang dapat dinikmati di mana saja, dari mulai ruang keluarga hingga diponsel. Para pelanggan juga dapat menikmati layanan internet berkecepatan 12IVIbps, 25Mbps dan 50Mbps dengan Xl Combo HD Packs terbaru, yang juga dapat dinikmati oleh pelanggan Combo HD Pack kami,” kata Richard. Lebih lanjut dia menjelaskan ,Xl menyasar dua target utama, pertama adalah generasi yang proaktif dan multitasking yang selalu terkoneksi dengan internet secara konstan dan menginginkan kemudahan dalam berbagi dan berinteraksi dengan konten mereka. Kedua adalah para profesional sibuk yang menginginkan kendali dan keleluasaan akan pilihan acara untuk ditonton.

Iris Wee, Chief Marketing Officer, PT. Link Net Tbk-First Media, “X1 menyediakan akses langsung ke YouTube, aplikasi Android dan games, dengan fitur-fitur Social TV yang akan ditambahkan nantinya. Kami memberikan kemudahan bagi konsumen untuk berinteraksi dengan berbagai macam layanan dari perangkat yang berbeda-beda, serta menyediakan layanan pelanggan yang terintegrasi dengan konsep one-sfop shop convero’ence”.Paket layanan X1 juga meliputi alat kendali jarak jauh (remote control) lengkap dengan fitursuara, bantalan sentuh [trackpad) dan papan ketik Qwerty.(md)

 

 

Saturday, 21 March 2015 12:38

Jakarta, Koranrakyat.com-  Setelah adanya rotasi di Mabes Polri dimana tiga Kapolda dan Kadiv Humas Mabes Polri  dilakukan serah terima jabatan (Sertijab) Kapolda  Bali dipegang Irjend Pol Ronyy F Sompie, Kapolda  Sulawesi Utara Dijabat oleh Brigjen Pol Wilmar Marpaung, Kapolda Daerah Khusus Jogjakarta di jabat oleh Kombes Pol  Erwin Triwanto  dan Kadiv Humas Mabes Polri Brigjen Pol Anton Charliyan. Dalam menjalan tugas ini diharapkan untuk dilakukan solidaritas, sinergsitas dan profesonalitas.

Wakil Kapolri, Komjen Pol Badrodin Haiti saat serah terima jabatan 3 Kapolda dan  Kadiv Humas di Mabes Polri, Selasa (17/3) 2015 mengatakan diharapkan Kapolda  harus benar-benar konsentrasi pada tupoksi masing-masing.  "Situasi mudah berkembang dan tantangan tugas setiap saat  bisa mengancam. Situasi bisa berubah menjadi kontijensi setiap saat harus kita lakukan. yaitu bangun soladirtitas internal kesiap siagaan, Sinergisitas dan profesionalitas masing-masing untuk menghadapi dan situsai Kantibmas kedepan,"ujarnya
 
Selanjutnya, Badrodin menegaskan saya yakin  kedepan , saudara sudah punya bekal pengalaman, punya bekal kemampuan dalam penugasan-penugasan sebelumnya. Sehingga saya yakin mampu mengelola situasi wilayah dengan baik dan tenang. "Ancaman dan bahaya diwilayah masing-masing, potensi-potensi yang ada di wilayah itu harus bisa dimanfaatkan dengan upaya melipat gandakan dalam membangun dan mengelola situasi Kantibmas yang ada diwilayahnya," tegasnya. 
 
Untuk itu, Badrodin menjelaskan dalam menjalankan  tugasnya,  karena itu segera para Kapolda yang baru untuk bisa menyesuaikan diri , mengidentifikasi berbagai persoalan yang ada di wilayahnya. " Segera bisa dilakukan program-program yang sudah ditetapkan  oleh pemerintah maupun kebijakan pimpinan Polri," jelasnya.
 

Jadi, Badrodin menambahkan pada kesempatan saya mau ucapkan terima kasih kepada pejabat yang lama Kadiv Humas  Mabes Polri, Irjen Pol Ronny F Sompie, Kapolda Bali yang lama Irjen Pol Benny Mokalu, Kapolda Sulut  Brigjen Pol Palmer Sinaga, Kapolda DIY Brigjen Oerip. "Terima kasih atas pengabdian, loyalitas dan kesungguhan di dalam  pelaksananan tugas masing-masing sehingga bisa mengelola organisai situsai kantibmas  dengan baik,"tambahnya. (vk)

Saturday, 21 March 2015 12:22
Jakarta,koranrakyat.com- Pemeriksan  kasus  Partai Golkar yang dilaporkan kedua kubu baik Munas Bali dan Munas Ancol . Hingga kini tetap dalam proses dan ditangani di Mabes Polri sedang mencari barang bukti sebagai pembanding pemalsuan yang ada. Kalau berdasarkan pemeriksaan laboratorium Forensik Mabes Polri bahwa  Pemalsuan itu ada.  
 
Kepala Badan Reserse dan Kriminal ( Bareskrim), Komjen Pol Budi Waseso  ditemui di Mabes Polri, Jumat (20/3) 2015 mengatakan hingga kini pemeriksan terhadap beberapa saksi dari kedua belah pihak terus dilakukan. " Kedua kubu  pelaporan baik Partai Golkar versi Munas Bali dan Versi Munas Ancol yang sudah melaporkan ke saya. Hingga kini kita lagi cari  alat bukti pemalsuan, kita periksa di laboratorium bahwa pemalsuan itu ada," ujarnya.
 
Disinggung hati-hati engga dalam pemeriksaan, Budi menegaskan menangani setiap kasus memang perlu hati-hati . Tidak bisa sembarangan, tersangkanya orang engga boleh. " Dengan bukti-bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan-keterangan lain." tegasnya.   Jadi terkait dengan dokumen pembanding, Budi mengakui salah satunya  adalah tanda tangan kehadiran seseorang yang ikut tanda tangannya tidak diakui." Dia mengklaim tidak hadir tetap  ada tanda tangan yang menyatakan dia hadir. Harus diperiksa, siapa yang menandatanganinya. (vk)
Saturday, 21 March 2015 12:00
Jakarta, koranrakyat,com- Proses pemeriksaan  Gubernur Gorontalo, Rusli Habibi  telah P21, Rencana kasusnya akan disidangkan Minggu depan. Gubernur  diperiksa terkait dugaan korupsi alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Zaenal Umar Sadiki Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2011.
 
Kepala Badan Reskrim dan Kriminal (Kabareskrim), Komjen Pol  Budi Waseso ketika ditemui
di Mabes Polri, Jumat (20/3) 2015 mengatakan enggak  saya bukan pendendam, saya hanya menegaakkkan hukum. " Itu hampir dua tahun saya laporkan, 2013, kasus mudah, sebulan selesai, tapi baru sekarang bisa di P21, itu pun menunggu saya jadi Kabareskrim," ujarnya.


Selanjutnya, Budi menegaskan saya ingin buka keran," siapapun harus tanggung jawab, tanpa lihat profesi. "Kemarin jumpa sama saya di Istana, beliau sampaikan itu kepada saya. Tapi pertanggung jawaban secara hukum harus," tegasnya.

Ia diperiksa terkait dugaan korupsi alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Zaenal Umar Sadiki Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2011.

Bareskrim Mabes Polri sudah menahan lima orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi RSUD. Dalam penyidikan kasus itu, hanya satu tersangka berinisial TB yang berkasnya belum P21. Pemeriksaan Rusli untuk mendapatkan keterangan karena saat itu ia menjabat sebagai Bupati Gorontalo Utara.  Untuk diketahui, kasus tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan RSUD Dr Zaenal Umar Sadiki tahun anggaran 2011. Proyek itu diselenggarakan PT Dinar Raya Mekar, dan dilakukan oleh Dr RA Mkes selaku kuasa pengguna anggaran. Polda Gorontalo telah melimpahkan kasus tersebut ke Bareskrim Polri. Anggaran yang digelontorkan dalam pengadaan alat kesehatan tersebut sebanyak Rp 5.788.750.000 yang berasal dari APBD DPID (Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Pemerintah) Kabupaten Gorontalo Utara.Diperkirakan kerugian negara dalam kasus tersebut sebesar Rp 1,8 Milliar.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 2 dan 3 Undang-undang pidana korupsi nomor 31 tahun 1999 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Undang-undang nomor 20 tahun 2011. (vk)

Saturday, 21 March 2015 11:46
Jakarta,koranrakyat.com- Penanganan kasus Abraham Samad dan Bambang Widjijanto terus berproses, meskipun sudah ada kesepakatsn untuk pending.  Sementara sudah tiga kali dilakukan pemanggilan dan bila akan dilakukan pemanggilan paksa  itu akan hak penyidik. 
Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim), Komjen Budi Waseso ditemui di Mabes Polri, Jumat (20/3) 2015 mengatakan belum tahu  upaya paksa  apa dilaksanakan  penyidik. " Haknya penyidik upaya paksa atau tidak,"ujarnya.

Ketika ditanya diambil pasti ada implikasi, antisipasinya bagaimana, Budi mengakui engga lah. Penegakan hukum jangan dikonotasikan seperti itu. "Jangan sampe penegakan hukum berhenti, nanti seperti hukum bisa diintervensi. Kita laksanakan profesional, KUHAP, KUHP harus diikuti,"akunya.

 Dalam proses pemeriksan apa BW dan AS tidak  koopertaif, Budi menjelaskan Itu penilaian penyidik. Kita lihat. Dia punya kewenangan independen, engga bisa diintervensi."Itu berkaitan di luar masalah Abraham Samad  Bambang Widjijanto." Penegakan hukum Abraham  Samad  Bambang Widjijanto tinggal melengkapi, kita masih beberapa memeriksa saksi, termasuk dia sendiri jad saksi dalam kasus lain. Kalau itu sudah selesai, kita tidak akan tunda-tunda," jelasnya.
Apa benar, berkasnya sudah kelar, Budi menegasakan tanya victor, itu kewenangan dia. Saya sampaikan, tolong itu diteliti betul sehingga berkas tidak perlu bolak-balik, kalau ada kekurangan segera dilengkapi . "S dan P Sudah jalan. Satu sudah ditahan. Yang P, ya P sudah ditahan, saya tidak tahu persis, tapi sudah dilaporkan dilakukan penahanan,"  tegasnya.

Menyingung  peran dan donaturnya. Budi mendasakan case-nya sama, perannya beda. Kalau donaturnya dijerat nanti. Belum ada indikasi. "Peran masing-masing beda, kita lihat hasil pemeriksaan akhir. Seperti S sama aja, tersangka juga. Ini sekarang lagi dilakukan penyidik terhadap A.Nanti dipanggil tidak datang, dilakukan upaya paksa, "menandaskanya.

S adalah  rekan advokat BW, Budi menambahkan tidak, dia pelaku dalam case yang sama." Dia pelaku, paling penting itu. Jangan dari profesi organisasi (advokat), "tambahnya. (vk)

Saturday, 21 March 2015 11:38
Jakarta,koranrakyat.com- Tertunda eksekusi  tembak mati , pasalnya dalam keadilan itu harus melihat dua aspek yaitu Yuridis  dan teknis. Sementara Yuridis nyaris final, Sampai sekarang ini  mereka sedang melakukan upaya hukum dan kita harus menghormati hukum.
Jaksa Agung, HM Prasetyo ketika ditemui di Kejaksaan Agung disela-sela usai Sholat Jumat, 20/3) 2015 mengatakan hingga kini kita masih mempersiapkan eksekusi. Secara keadilan, eksekusi ada dua aspek."Yuridis dan teknis. Yuridis nyaris final. Mereka upaya hukum, PK Martin dan Marry. Gugatan TUN, ini kita harus menghormati hukum," ujarnya.

Untuk itu, Prasetyo mengakui teknis final, kita harus sabar. Kita eksekutor tidak semena-mena. "Kita ingin memberikan kesempatan mereka, Meski sebenarnya kesempatan sudah tidak perlu diberikan lagi karena grasi sudah ditolak," akunya.Selanjutnya, prasetyo menegaskan kita sudah putuskan dan rencanakan dilaksanakan secara bersamaan.." ‎Kita tunggu dulu dan kita berharap tentunya putusan ‎pengadilan akan segera turun.. Baik itu putusan dari banding untuk gugatan dunia maupun PK yang diajukan ke MA,"tegasnya.

Menyinggung eksekusi mati, Prasetyo  menjelaskan dampak eksekusi mati masih kurang BNN terus tangkap pengedar narkoba. Ya tidak juga jerah sedang kita lakukan eksekusi mati aja pun apalagi kalo tidak Yang pasti kita menyatakan bangsa indonesia masuk darurat narkoba.."Kita akan sampaikan satu persatu kejahatan apa yang dilakukan mereka masing-masing Kenapa harus diputus eksekusi mati..sekali lagi saya katakan..sudah dieksekusi Mati pun masih seperti itu apalagi kalau tidak," jelasnya. (vk)

Saturday, 21 March 2015 10:43

.Surabaya. Koranrakyat.com,-Masyarakat maupun LSM diminta bersabar, tidak mungkin  Kejati Jatim menghentikan  dugaan penyelewengan dana hibah APBD Provinsi tahun 2013-2014 senilai Rp 20 Miliar,   yang ada dilingkungan provinsi Jawa Timur. " Kami memang fokus terhadap dua tersangka yang saat ini sedang diproses Kejati, nantinya diperkirakan juga akan memanggil Ketua Kadin La Nyalla Mataliti,"  tandas Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Jatim Romy Arizyanto pada Koranrakyat.com Sabtu (21/3) belum lama ini.

 Dikatakan Romy Kejaksaan tidak merasa tertekan adanya berbagai aksi demo baik dari LSM maupun dari sejumlah organisasi yang dipimpin Ketua Kadin Jatim. Bahkan, beberapa organisasi yang di Pimpin La Nyalala juga mendukung, namun diminta juga Kejaksaan bisa  lebih profesional dalam menangani kasus Dugaan menguapnya dana  hibah Jatim.  Kejati telah menyelamatkan uang negara sebesar 5 Milliar Rupiah yang dikembalikan oleh Kedua tersangka Diar Kusuma dan Nelson Sembiring  masing masing 2,5 Milliar, namun walaupun uang kembali proses tetap jalan.
Sementara La Nyalla Mataliti Ketika dikonfirmasi Koranrakyat dirinya siap dipanggil Kejaksaan bila diminta keterangannya.kami kapanpun siap dipanggil Kejaksaan,"tandasnya. Karena sebetulnya  sudah ada laporan dari dana hibah itu diperuntukan apa, memang sebagian saat ini masih dalam proses pengerjaan." Kan tahun 2015 masih baru, kami akan selesaikan laporannya,"tambah Nyalla.
Sementara sejumlah LSM sangatmendukung pengusutan dugaan korupsi dana hibah tahun 2010-2014 sebesar Rp. 60 Milyar di Kamar Dagang dan Industri (KADIN) di Jawa timur, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Transparency and Transportation Community (TC) Jawa Timur sangat mendukung Kejaksaan Tinggi Jatim yang telah mengusut kasus ini dan telah menahan dua orang pengurus Kadin yang sudah di tetapkan tersangka yakni Diar Kusuma Putra & Nelson Sembiring

TC Jatim memohon agar Kejati Jatim mengusutoknum2 yang terlibat kasus korupsi dana hibah di KADIN Jatimini sampai tuntas yakni sampai berhasil mengungkap dan memproses hukum para pelaku korupsi yang sesungguhnya dan yang menikmati korupsi dana Hibah Kadin Jatim ini. Karena ke dua orang yang telah dijadikan tersangka dan telah ditahan tersebut sebenarnya hanyalah personil yang sekedar menjalankan perintah dan tidak mempunyai kewenangan penuh dalam mengelola anggaran Dana Hibah Kadin Jatim.

 Hal ini bisa dilihat dalam regulasi yang ada, diantaranya adanya pakta integritas dan kontrak penerimaan dana hibah. Dimana jika terjadi penyelewengan penggunaan dana hibah yang bertanggungjawab secara mutlak adalah ketua organisasi penerima hibah yang menandatangani pakta integritas dan kontrak penerimaan dana hibah. Dalam hal ini sesuai data yang ada, yang juga telah dipegang oleh Kejati Jatim, bahwa penandatangan pakta integritas dan kontrak dana hibah dari dana APBD pada Kadin Jatim adalah ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattalitti.

 

 Dengan mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku, tentunya seluruh pengeluaran keuangan dana hibah Kadin Jatim ini adalah atas perintah atau sepengetahuan dan atau harus seijin ketua Kadin Jatim. Untuk itu bisa dilihat aliran dana setelah dana hibah dari APBD masuk ke rekening Kadin Jatim, maka pencairan uang adalah harus ada tandatangan ketua Kadin. Hal ini bisa dilihat pada data yang juga dimiliki oleh perbankan penampung dana hibah (yang datanya juga tentu sudah dipegang oleh Kejati Jatim) semua pencairan ditandatangani oleh ketua Kadin Jatim, La Nyalla Mattalitti.

 

Oleh karenanya, sangatlah aneh jika orang yang paling bertanggungjawab atas dugaan penyelewengan/korupsi dana hibah ini tidak dijadikan tersangka, dan bahkan sama sekali belum pernah dipanggil untuk diperiksa atau dimintai keterangan oleh Kejati Jatim. Ada apa?

 

 Jangan sampai nanti timbul anggapan bahwa penetapan tersangka serta langkah terburu-buru melakukan penahanan terhadap Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring, lalu dengan segera melimpahkan kasus ini ke pengadilan tipikor (tindak pidana korupsi) adalah merupakan upaya Kejati Jatim untuk menyelamatkan pelaku dugaan korupsi yang sesungguhnya,agar lolos dari jeratan hukum, dengan mengorbankan dua orang tersebut yang sebenarnya hanyalah sekedar menjalankan perintah dari pelaku. Karena kedua orang yang telah ditahan ini sebenarnya sama sekali tidak mempunyai kewenangan sebab bisa jadi semuanya dikerjakan hanya berdasarkan perintah dari ketua Kadin Jatim.

 

 Berkaitan dengan berita berbagai media massa ( RCTI, Detik, Tempo, Surya, TribunNews, Koran Sindo, dll) mengenai demonstrasi yang dilakukan oleh organisasi Pemuda Pancasila Jawa Timur yang diketuai oleh La Nyalla Mattalitti di kantor Kejati Jatim yang intinya mereka berkeberatan jika nama ketua mereka yakni La Nyalla Mattaliti dikaitkan dengan dugaan korupsi dana hibah Kadin Jatim.

 

 Apakah karena La Nyalla Mattalitti yang merupakan ketua Kadin Jatim lalu karena dia juga memiliki sebuah organisasi yang bernama Pemuda Pancasila Jatim yang lalu dengan unjuk kekuatan dengan mengerahkan massa berjumlah ratusan orang pada demonstrasi tersebut kemudian  tidak boleh disentuh oleh hukum dan aparat Negara untuk pengusutan dugaan kasus korupsi?

 

Sebagaimana diberitakan media massa demonstrasi yang dilakukan oleh organisasi Pemuda Pancasila jawa Timur tersebut nyaris ricuh dan hampir terjadi bentrok dengan warga masyarakat yang mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Kejati Jatim.

 

Oleh karena itu TC Jatim meminta kepada Kepala Kejati Jatim dalam mengusut dugaan korupsi dana hibah Kadin Jatim agar tidak takut terhadap intervensi yang di lakukan oleh pihak lain,maupun adanya aksi premanisme yang menghalangi pengusutan kasus ini secara tuntas. Agar pelaku korupsi yang sebenarnya harus bisa mempertanggung-jawabkan perbuatannya dihadapan hukum
Menurut Fery Andrianto & Anang, ketua serta sekretaris TC Jatim, diharapkan Kejati Jatim bisa bertindak tegas demi tegaknya supremasi hukum dan sesuai dengan harapan masyarakat Jatim untuk menegakkan keadilan demi terwujudnya pemberantasan korupsi.(as)
 
Saturday, 21 March 2015 04:57

Ponorogo,Koranrakyat.com,-Pejabat Humas Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Kejaksaan Negeri setempat. Mereka dugaan penyalahgunaan anggaran Hubungan Masyarakat dan Protokol Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Nama pejabat itu adalah Didik Setyawan, Kepala Bagian Humas dan Protokol dan Marem, Kepala Sub Bagian Humas yang kini menjabat sebagai Kepala Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. "Sementara baru dua orang itu yang kami tetapkan sebagai tersangka," kata Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo Sucipto, Jumat, 20 Maret 2015.

Menurut Sucipto, modus penyelewengan dana terjadi di tiga subbagian yakni, humas, protokol, dan pengaduan masyarakat. Kegiatan yang menyerap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2013 senilai Rp 1,4 miliar dan 2014 sebanyak Rp 1,5 miliar.

Uang itu digunakan untuk perjalanan dinas, pemuatan iklan di media massa, dan pemasangan baliho sosialisasi sebuah program pemerintah. "Mereka mengaku melakukan mark-up sebagian anggaran dan membuat laporan fiktif," ujar Sucipto.

Berdasarkan hasil penyidikan, motif dari penyelewengan anggaran itu ada pejabat yang meminta setoran uang kepada tersangka. Mereka mengambil sebagian anggaran kegiatan di bagian humas dan protokol untuk diserahkan ke pejabat tersebut secara tunai dan bertahap.

Menurut Sucipto, pejabat yang meminta setoran akan dikorek keterangannya. "Sehingga kemungkinan ada tersangka lagi."

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Ponorogo, Agus Kurniawan, mengatakan telah menyita sejumlah barang bukti dalam menangani kasus ini. Barang bukti itu di antaranya dokumen pencairan anggaran, buku agenda pribadi milik tersangka, dan telepon genggam yang diduga dijadikan alat komunikasi bagi para pihak untuk menyelewengkan anggaran.

Agus mengatakan, penyidik juga akan meminta ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan atau Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit. Upaya ini dilakukan untuk mengetahui jumlah kerugian negara akibat dari dugaan penyalahgunaan anggaran.(jk)

Wednesday, 18 March 2015 13:59

SURABAYA,Koranrakyat.com, – Ada yang menarik dari hasil rapat kerja cabang (rakercab) DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Surabaya Minggu malam lalu (15/3). Terutama terkait dengan pemilihan wali kota (pilwali). Salah satu kesepakatan rakercab, PDIP akan mengusung kader sendiri sebagai calon wali kota (cawali) dan calon wakil wali kota (cawawali). Artinya, jika berniat maju lagi sebagai cawali PDIP, Wali Kota incumbent Tri Rismaharini harus bersedia menjadi kader PDIP.

Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Surabaya Adi Sutarwiyono. Kalaupun nanti ada kandidat dari luar partai, dia harus masuk menjadi anggota partai dulu,” katanya. Seperti diketahui, pada pilwali 2010, Risma diusung PDIP sebagai cawali berpasangan dengan cawawali Bambang Dwi Hartono. Namun, sampai kini Risma tidak tercatat sebagai kader PDIP. Mantan kepala badan perencanaan pembangunan kota(bappeko) itu masih berstatus pegawai negeri sipil (PNS) hingga kini. Jika maju lagi pada pilwali tahun ini, Risma harus bersedia melepas status PNS-nya dan masuk sebagai kader PDIP.

Budi Leksono selaku ketua panitia rakercab menegaskan, rekomendasi yang terkait dengan pilwali sudah final. ”Segera kami komunikasikan dengan DPP PDIP,” katanya.

Rakercab tersebut merupakan agenda perdana pasca terbentuknya kepengurusan DPC PDIP Surabaya periode 2015–2020 yang diketuai olehWhisnu Sakti Buana. Dalam rakercab yang berakhir Senin dini hari ituadapula rekomendasi lain yang ditelurkan tiga komisi di partaiyakni komisi program, politik, dan organisasi.

Mengacu rekomendasi dari komisi politik, kader yang bakal diusung harus memiliki loyalitas dan kompetensi yang teruji. ”Memang, sepintas, kami menutup koalisi dengan partai lain untuk penggabungan paket cawali-cawawali,” kata Wakil Ketua DPC PDIP Adi Sutarwijono. Meski demikian, terang Adi, PDIP tetap membuka kesempatan untuk berkoalisi dengan partai lain. Namun, koalisi itu tidak bertujuan mengusung paket cawali-cawawali. ”Koalisi yang kami bangun nanti adalah untuk sinergi visi dan misi membangun Surabaya lima tahun ke depan bersama-sama. Kecuali jika nanti DPP memiliki kebijakan lain, tentu akan dikomunikasikan,” katanya.

Selain seluruh fungsionaris DPC PDIP se-Surabaya, sejumlah tokoh PDIP hadir dalam rakercab perdana itu. Antara lain, Wakil Ketua DPD PDIP Bambang D.Hserta anggota DPR asal PDIP Hengky Kurniadi.(mz)

Entertaiment

Face Book Galleries

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  – ASUS Indonesia secara resmi mengumumkan tanggal perilisan smartphone gaming...
   SURABAYA(KORANRAKYAT.COM)  Perjalanan panjang koranrakyat yang berdiri sejak 9 Februari 2002 sudah cukup lama...
    LAMONGAN (KORANRAKYAT.COM)  Selepas menghadiri acara di STIKES Muhammadiyah Lamongan, Presiden Joko Widodo...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM-Mengatasi para pelaku yang meminum air rebusan pembalut wanita , Badan Narkotika Nasional...
    JAKARTA,(KORANRAKYAT.COM)- Proses Pemeriksaan yang dilakukan Kejaksaan Agung terus berlanjut, kini akhirnya...
      JAKARTA, KORANRAKYAT.COM- Serah terima Kadiv Humas Polri Irjend Pol Setyo Warsito...
      JAKARTA, KORANRAKYAT.COM - Terkait dengan adanya rencana pelaksanaan reuni...
      Koranrakyat, Jakarta  Dalam KTT ke-21 ASEAN-Jepang, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya ASEAN...
    SINGAPURA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo menyambut baik perkembangan dari proses perdamaian di...
    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM-Sampai hari terakhir pencarian sabtu(10/11)2018  terhadap pesawat Lion Air JT 610...

Ekonomi News

  •  

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Presiden Joko Widodo bersama dengan jajaran terkait hari ini menggelar

     
  •  

     

    BALI(KORANRAKYAT.COM)Indonesia dan Singapura telah bersepakat untuk meningkatkan kerja sama di

     
  •  

    *Presiden Harap Ajang Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia Promosikan Produk Unggulan Indonesia*

     

     
  •  

    JAKARTA(KORANRAKKYAT.COM)  Kehadiran Gula Kristal rafinasi akan menggangu penjualan gula lokal gula

     
  •  

Malang Raya

Rendra Bupati Malang Ditahan