Redaksi
MALANG, KORANRAKYAT.COM,-PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) tahun ini berkesempatan menjadi tuan rumah untuk kegiatan Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPDSI). Bertempat di Grand Mercure Hotel Malang, acara FKDK yang diselenggarakan serangkaian acara sejak hari Kamis (16/1) sampai Jumat (17/1) tersebut dihadiri oleh Dewan Komisaris BPD seluruh Indonesia. Turut hadir juga dalam kesempatan tersebut Pj. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, Ketua Umum FKDK BPDSI Bahrullah Akbar, serta Ketua Dewan Audit Merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Issabella Watimena.
Bahrullah Akbar menjelaskan, kegiatan FKDK BPDSI memiliki dua agenda penting, yaitu seminar nasional dan rapat kerja nasional dengan topik meningkatkan peran pengawasan aktif Dewan Komisaris BPDSI. “Dengan kegiatan semacam ini Insya Allah bisa menjadi wadah untuk terus meningkatkan kemampuan capacity building kita sebagai pengawas di lingkungan BPD seluruh Indonesia. Pada hari ini kita juga akan membahas tentang integritas penyusunan laporan keuangan sesuai dengan POJK 15 tahun 2024. Sehingga korelasi antara fungsi pengawasan dan tugas kita untuk menjaga integritas unsur laporan keuangan di BPDSI dapat semakin membaik,” paparnya.
Menurut Bahrullah, FKDK BPDSI adalah wadah untuk menampung aspirasi Dewan Komisaris dalam memberikan kontribusi demi meningkatkan peran BPD dalam dunia perbankan. Dengan adanya wadah ini, diharapkan para anggota Dewan Komisaris BPDSI bisa memperoleh kemudahan dalam berkomunikasi serta bertukar pikiran dan pengalaman secara kelembagaan, baik untuk tindakan ke dalam organisasi maupun ke pihak luar. “Selain itu, forum ini bermanfaat pula untuk tujuan pengembangan profesi dan organisasi, serta hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan, sebagaimana tertuang dalam visi dan misi FKDK BPDSI sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FKDK BPDSI,” tuturnya.
Bahrullah menambahkan, tahun lalu BPDSI telah membentuk tim dalam rangka mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan. Mulai dari UU PT, UU Pemerintahan Daerah, dan tentu peraturan OJK yang punya spesifikasi khusus pada tata kelola di lingkungan BPD. Sebab menurutnya, dengan peraturan perundang-undangan yang harmonis, otomatis akan terjaga keberlanjutan (sustainability) organisasi. “Ini merupakan Governance, Risk, and Control yang paling utama di lingkungan perbankan agar dapat berjalan dengan lancar,” ucapnya.
Sementara itu, Adhy Karyono juga menyampaikan dalam sambutannya, FKDK BPDSI ini merupakan forum yang sangat strategis karena membahas bagaimana Dewan Komisaris selaku pengawas betul-betul berperan serta berkontribusi untuk bisa memberikan suatu pendapat terkait dengan isu-isu strategis yang berkembang saat ini. Selain itu, di dalam forum ini juga dibahas bagaimana kita membuat pola kebijakan yang paling baik untuk kemajuan perbankan daerah.
Menurutnya, FKDK BPDSI adalah wadah untuk memperkuat koordinasi, merumuskan kebijakan, dan juga beradaptasi dengan tantangan zaman. Sebab di era seperti sekarang ini, tata kelola, inovasi layanan digital, dan juga perluasan inklusi keuangan adalah hal yang krusial. “Maka dari itu, kami memohon bimbingan kepada OJK, BI, dan tim independen lainnya untuk bisa memberikan penguatan kepada digitalisasi. Kami berharap dengan FKDK BPDSI ini kita sama-sama bisa mengetahui isu strategis yang muncul sekarang dan kebijakan paling realistis yang tentu akan memengaruhi pelaksanaan operasi perbankan kita,” ucap Adhy.
Adhy menambahkan, bankjatim adalah BUMD di Jawa Timur yang memiliki kontribusi paling signifikan terhadap pendapatan daerah. Kemudian peran BJTM sebagai lembaga perbankan penggerak ekonomi daerah juga sangat besar, terutama terhadap sektor UMKM, peningkatan daya saing daerah, dan penguatan ekonomi masyarakat. “Beberapa waktu lalu, Jawa Timur berhasil mendapat apresiasi terkait dengan daya saing daerah yang tinggi. Ini bisa diraih salah satunya dari kontribusi bankjatim,” tegasnya.
Adapun dalam FKDK BPDSI tersebut juga berlangsung Seminar Nasional dengan pembicara ahli di bidangnya. Materi yang dibawakan dalam seminar tersebut adalah Audit OJK dan Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris BPDSI yang disampaikan oleh Sophia Issabella Watimena. Selain itu, ada keynote speaker dari anggota VI BPK RI Fathan Subchi dengan topik Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pengawasan BPDSI. “Dengan adanya seminar nasional ini diharapkan dapat menambah wawasan sehingga bisa menjadi pedoman bagi masing-masing BPD untuk lebih baik ke depannya,” tegas Komisaris Independen bankjatim M. Mas’ud Said.
Pihaknya berharap, melalui acara seminar nasional ini dapat memberikan pemahaman terkait perkembangan ekonomi secara umum serta mitigasi risiko terhadap proses bisnis bank, khususnya yang berkaitan dengan teknologi/digital banking yang mau tidak mau, suka tidak suka, kita sebagai pelaku usaha di sektor jasa keuangan dalam hal ini BPD harus mulai melakukan transformasi ke arah sana. “Tujuannya, supaya BPD dapat terus tumbuh dan bertahan dari disruptif teknologi yang semakin cepat,” lanjut Mas’ud.(an)
JAKARTA.KORANRAKYAT.COM,-Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan Pemerintah Arab Saudi mengapresiasi Pemerintah Indonesia karena mengelola penyelenggaraan ibadah haji dengan profesional dan humanis. Menurut pemerintah Arab Saudi, hal ini berkontributif terhadap peningkatan penyelenggaraan ibadah haji secara global.
Menurut Menag, apresiasi ini disampaikan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F. Al-Rabiah saat bertemu dengannya di Jeddah akhir pekan lalu. “Kami mendapatkan apresiasi dari Kerajaan Arab Saudi. Menurut mereka, Indonesia kalau memikirkan sesuatu bukan hanya untuk jemaahnya sendiri tetapi juga untuk kemaslahatan umum untuk haji seluruh dunia dan bagaimana mempromosikan haji yang humanis,” ungkap Menag Nasaruddin setibanya di Bandara Soekarno Hatta usai melakukan lawatan ke Arab Saudi, Kamis (16/1/2025).
Haji yang humanis menurut Menag adalah haji yang mencerminkan kepuasan batin. “Jadi kita bukan memamerkan kekecewaan tetapi justru pameran kedamaian, pameran kesejukan. Nah itu sangat diapresiasi, Indonesia dianggap sangat memperhatikan kemaslahatan,” kata Menag.
Pemerintah Arab Saudi juga mengapresiasi Indonesia karena pengelolaan haji yang dimiliki amat profesional. “Alhamdulillah kita dibaca (oleh Pemerintah Arab Saudi) bahwa Indonesia sangat profesional. Karena saat ini, langsung kita lihat on the spot, apa yang perlu kita perbaiki, kita bicarakan dan itu berbuah poin semuanya,” ungkap Menag yang juga telah meninjau persiapan penyelenggaraan haji di Jeddah, Makkah, dan Madinah.
Tiga Senyum Jemaah Haji
Menag menambahkan memberikan pelayanan haji yang penuh dengan kedamaian, keamanan, serta kenyamanan menjadi komitmen pemerintah Indonesia saat ini. “Hal ini tentunya sudah dipesankan oleh Presiden Prabowo. Dan saya minta komitmen ini juga dimiliki oleh kita semua yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji. Saya optimis, penyelenggaraan haji ini akan berhasil,” ujar Menag.
Ia juga meminta jajarannya untuk dapat memberikan pelayanan sepenuh hati bagi jemaah haji Indonesia. “Ini adalah penyelenggaraan ibadah haji terakhir yang akan dikelola Kemenag, jadi kita ingin husnul khotimah. Kita ingin menciptakan senyuman bagi para jemaah haji Indonesia,” tuturnya.
Saat ini, kata Menag, jemaah haji Indonesia sudah tersenyum karena ada penurunan biaya haji. “Mereka juga akan tersenyum jika setibanya di tanah suci yang betul-betul mereka rindukan mendapatkan pelayanan terbaik dari kita semua,” ujar Menag.
“Senyum ketiga para jemaah haji akan tercipta Ketika mereka pulang dan menjadi haji mabrur. Artinya, manasik haji juga perlu kita perhatikan betul. Kita ciptakan senyuman-senyuman ini,” sambungnya.(eas)
SURABAYA, KORANRAKYAT.COM,- Mengawali tahun 2024, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) secara resmi telah memberikan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada Pemerintah Kabupaten Ngawi. Bantuan yang diberikan berupa penanganan operasi pemisahan bayi kembar siam di RSUD Dr. Soetomo. Acara penyerahan bantuan ini bertempat di ruang pertemuan Loka Widya RSUD Dr. Soetomo Surabaya, CSR tersebut diserahkan secara simbolis oleh Direktur Utama bankjatim Busrul Iman kepada Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono pada hari Senin (13/1). Turut hadir menyaksikan Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono dan Direktur RSUD Dr. Soetomo Prof. Dr. Cita Rosita Sigit Prakoeswa.
Busrul Iman menjelaskan, bantuan CSR untuk bayi dengan nama Azizah Syafa Arabella dan Azizah Syafa Adelina itu diharapkan dapat membuat bayi-bayi tersebut ke depannya mampu beraktivitas secara normal kembali. ”Kami sangat bersyukur karena dua bayi yang telah berusia delapan bulan ini telah berhasil menjalani operasi pemisahan dengan tingkat kesulitan tinggi. Sekarang perawatan pasca operasi keduanya dinyatakan selesai dan dikembalikan kepada orang tuanya. Selanjutnya, keduanya akan menjalani kontrol rutin oleh rumah sakit di Ngawi,” paparnya.
Menurut Busrul, bankjatim sebagai bank kebanggaan masyarakat Jawa Timur merasa memiliki tanggung jawab sosial. Sehingga sudah seharusnya dan sepantasnya saling bahu membahu untuk menjadikan Jawa Timur lebih baik dengan adanya program bankjatim peduli. ”Penyerahan CSR ini adalah salah satu wujud nyata komitmen bankjatim untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, baik bagi instansi, komunitas maupun masyarakat sekitar. Kami berharap semoga kerja sama bankjatim dengan Pemkab Ngawi serta RSUD Dr. Soetomo dapat terus berkembang ke depannya. Dan semoga bayi-bayi ini tumbuh dengan baik dan bisa menjadi generasi yang mampu membuat bangga orang tua serta negara,” ucap Busrul.
Dalam kesempatan tersebut, Pj. Gubernur Jatim Adhy Karyono mengatakan rasa bangga dan apresiasi kepada RSUD Dr. Soetomo. Yang dimana RSUD Dr. Soetomo yang kembali menunjukkan kapasitasnya sebagai rumah sakit rujukan nasional untuk kasus kembar siam. ”RSUD Dr. Soetomo terus konsisten memberikan pelayanan terbaik untuk operasi pemisahan kembar siam. Sejak 1975, rumah sakit ini telah menangani 131 pasien. Dan ini adalah bayi ke-126, alhamdulillah berhasil,” tuturnya.
Menurut Adhy, persoalan paling utama dalam bayi kembar siam ini yaitu tingginya pembiayaan operasi. Namun berkat kerja sama antara Pemprov Jatim, Bank Jatim melalui dana CSR, dan Pemerintah Kabupaten Ngawi, maka seluruh biaya operasi serta perawatan selama tiga setengah bulan berhasil ditanggung sepenuhnya. ”Skema pembiayaan seperti ini dapat menjadi contoh bagi provinsi lain. Kami akan terus berkomitmen memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Jawa Timur, meskipun tidak tercover oleh BPJS,” tegasnya.
Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono juga merasa bersyukur atas keberhasilan operasi tersebut. Pihaknya mengapresiasi sinergi antara Pemprov Jatim, RSUD Dr. Soetomo, dan bankjatim. ”Ini adalah bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang tidak kalah penting. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk masa depan mereka dan bisa tumbuh normal seperti lainnya,” ungkapnya.
Direktur RSUD Dr. Soetomo Prof Cita Rosita Sigit Prakoeswa menjelaskan, kasus ini merupakan salah satu operasi dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Operasi dilakukan pada tanggal 4 November 2024 dimulai pukul 08.20 pagi dan selesai pada pukul 02.30 dini hari keesokan harinya. Proses tersebut membutuhkan waktu hingga 18 jam 10 menit dengan melibatkan 126 tenaga medis lintas disiplin. Para ahli yang terlibat terdiri dari berbagai bidang, Termasuk ahli bedah anak, ortopedi, neonatologi, dan anestesiologi. “Kasus ini melibatkan area dempet yang mencakup panggul, tulang belakang, dan saraf vital, yang membuat proses pemisahan membutuhkan perencanaan sangat matang. Tetapi kami bersyukur semuanya sudah dilalui dengan sangat baik berkat kerja sama dari banyak pihak,” pungkasnya.(an)
JEDDAH,KORANRAKYAT.COM,- Pemerintah Indonesia mengusulkan penambahan petugas dalam operasional penyelenggaraan ibadah haji 1446H/2025M kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
Hal ini disampaikan Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Republik Indonesia Mochamad Irfan Yusuf dalam kunjungan kerjanya ke Arab Saudi bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar.
Menurut cucu tokoh pendiri Nadhalatul Ulama (NU) KH Hasyim Asyari ini,
dalam MoU kesepakatan perhajian yang ditandatangani Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al-Rabiah dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar, kuota haji Indonesia tahun 2025 sebanyak 221.000 jemaah.
"Dalam pertemuan kami dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi juga dibahas rencana usulan penambahan petugas haji Indonesia menjadi 2 persen dari total jemaah haji Indonesia. Artinya kuota petugas yang diberikan Arab Saudi untuk haji 2025 sekitar 2.100 orang atau 1 persen, " kata Gus Irfan di Jeddah, Rabu (15/01/2025).
"BP Haji, Kemenag, Konjen RI Jeddah dan DPR akan terus berupaya melakukan loby kepada pemerintah Arab Saudi untuk penambahan kuota petugas mengingat banyaknya jemaah haji lanjut usia dalam musim haji 1446H/2025M serta memberikan pelayanan optimal kepada jemaah haji," sambung Gus Irfan.
Gus Irfan berharap pemerintah Kerajaan Arab Saudi dapat memahami keinginan pemerintah Indonesia dalam penambahan kuota petugas haji menjadi 2 persen atau sekitar 4.000 lebih petugas dalam operasional haji 1446H/2025M.
"Kami mohon doa kepada masyarakat Indonesia agar penambahan kuota petugas haji 2025 ini dapat terwujud, harap Gus Irfan.
Kunjungan kerja Kepala BP Haji ke Arab Saudi juga dalam rangka menghadiri Mu’tamar dan Pameran Haji di Jeddah serta meninjau kesiapan pelayanan jemaah
Terkait kuota 221.000 orang jemaah haji Indonesia, lanjut Gus Irfan dalam MoU yang telah disepakati kedatangan jemaah dibagi dalam dua prosesi kedatangan.
Pertama sebanyak 110.500 jemaah akan datang melalui Bandara Amir Mohammad Bin Abdul Aziz di Madinah dan pulang melalui Bandara King Abdul Aziz di Jeddah
"Prosesi kedatangan setengahnya akan melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah dan pulang melalui Bandara Amir Mohammad bin Abdul Aziz Madina," tandas Gus Irfan. (eas)
JEDDAH,KORANRAKYAT.COM,-Menteri Agama Nasaruddin Umar bertemu dengan Menteri Haji dan Unrah Tawfiq F Al Rabiah dalam kunjungannya ke Arab Saudi. Pertemuan dua menteri ini berlangsung di Jeddah, 12 Januari 2025.Menag Nasaruddin Umar mengatakan, ada tiga hal yang dibicarakan bersama Menhaj Tawfiq dan semuanya terkait upaya meningkatkan layanan bagi jemaah haji Indonesia. Hal ini disampaikan Menag usai memimpin rapat di Kantor Urusan Haji (KUH) pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah.
Hadir, Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang beserta jajaran, Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochammad Irfan Yusuf, Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anhar Simanjuntak, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Muchlis M Hanafi, Konjen RI di Jeddah Yusron Ambary, Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam."Pembicaraan kita itu tadi ada tiga komponen, dan itu semua dalam rangka meningkatkan layanan jemaah haji Indonesia," terang Menag di Jeddah, Rabu (15/1/2025).Pertama, Menag meminta tambahan petugas haji. Dijelaskan Menag, jemaah Indonesia menunggu sangat lama untuk bisa beribadah haji. Karenanya, banyak di antara mereka yang sudah lanjut usia (lansia). Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) pada Ditjen PHU, jemaah lansia dengan usia 65 tahun ke atas yang berhak melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 (sesuai urutan no porsi), jumlahnya lebih dari 42ribu. Selain itu, ada sekitar 10ribu kuota prioritas yang juga dialokasikan bagi jemaah lansia pada musim haji tahun ini. Sebagian dari jemaah lansia, ada juga yang punya keterbatasan. Untuk keberhasilan mereka dalam berhaji, harus ada pendamping. Sementara kuota petugas haji Indonesia saat ini hanya 2.210. "Kalau kita hanya punya jumlah petugas seperti sekarang, satu pesawat rencananya hanya didampingi tiga petugas kloter (kelompok terbang). Bagaimana mungkin 400 orang atau 300 lebih, hanya dibimbing oleh tiga orang," ujar Menag."Belum lagi tadi pembagian gendernya laki-laki dan perempuan. Kan ga mungkin laki-laki melayani perempuan. Jadi harus ada. Ini poinnya yang laki-laki dan perempuan harus kita hitung kembali," sambungnya.Terkait info pembatasan usia 90 tahun ke atas, Menag berharap yang dijadikan patokan bukan usia, tapi syarat istithaah. Sebab, banyak juga jemaah dengan usia 90 tahun ke atas tapi kondisi fisiknya sehat dan mampu beraktivitas.Kedua, Menag melobi Menhaj Saudi agar para petugas dibebaskan dari biaya masuk Masyair (Arafah-Muzdalifah-Mina). Ketentuan ini kabarnya akan diberlakukan Saudi pada musim haji 1446 H. "Kami sampaikan itu kalau bisa kita free of Charge seperti tahun lalu," sebutnya.
Ketiga, Menag menyampaikan skema Tanazul kepada Menteri Haji Saudi. Dijelaskan Menag, skema Tanazul adalah memberi kesempatan kepada jemaah yang tinggal di sekitar Jamarat, untuk kembali ke hotelnya (tidak menempati tenda di Mina), saat fase Mabit. Mereka nantinya akan mengambil kesempatan Mabit di area sekitar jamarat. Setelah itu, mereka kembali ke hotel masing-masing untuk beristirahat."Skema ini akan mengurangi kepadatan di Mina. Jumlah jemaah haji Indonesia sangat banyak dan skema ini dirasa akan berpengaruh dalam mengurangi kepadatan," ucap Menag.
Menag menambahkan bahwa banyak negara yang menilai manajemen penyelenggaraan haji Indonesia sangat baik. Karenanya, banyak negara yang datang untuk belajar bagaimana memanage haji di Indonesia.
Selain bertemu Menteri Haji dan Umrah, dalam kunjungannya ke Arab Saudi, Menag juga berjumpa beberapa stakeholder penyedia layanan haji. "Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Arab Saudi karena telah merancang program perhajian dengan sangat baik. Saya kira ini juga menjadi obsesi pemerintah Indonesia agar penyelenggaraan haji tahun ini lebih baik dari sebelumnya," ungkap Menag.(eas)
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,-Kementerian Agama hari ini mengumumkan hasil akhir seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun anggaran 2024. Sekjen Kemenag M Ali Ramdhani mengatakan ada lebih dari 17ribu peserta yang dinyatakan lolos seleksi.
Seleksi CPNS Kemenag tahun anggaran 2024 diikuti 37.849 peserta. Mereka bersaing untuk memperebutkan 20.772 formasi yang tersedia. Proses Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) digelar melalui mekanisme CAT BKN, Praktik dan Sikap Kerja, serta Wawancara Moderasi Beragama.
”Hari ini kita umumkan, sebanyak 17.221 peserta lolos seleksi CPNS Kemenag. Ada 18.993 yang tidak lolos seleksi dan 1.635 yang tidak hadir atau tidak mengikuti proses seleksi secara menyeluruh,” tegas M Ali Ramdhani yang juga Ketua Panitia Seleksi Nasional di Jakarta, Minggu (12/1/2024).
“Pengumuman hasil seleksi ini bisa diakses melalui akun SSCASN masing-masing peserta. Keputusan Panitia Seleksi CPNS Kementerian Agama Tahun Anggaran 2024 bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat,” lanjut pria yang akrab disapa Kang Dhani ini.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia Setjen Kemenag Wawan Djunaedi menambahkan, peserta yang dinyatakan lolos selesi CPNS Kementerian Agama adalah mereka yang memenuhi semua persyaratan dan mengikuti seluruh tahapan seleksi. Selain itu, mereka memenuhi Nilai Ambang Batas (NAB) sesuai dengan Keputusan Menteri PAN RB Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.
“Peserta dapat mengajukan sanggahan terhadap pengumuman Hasil Seleksi CPNS Kemenag Tahun Anggaran 2024. Masa sanggah dimulai 13 - 15 Januari 2024 melalui akun SSCASN masing – masing,” ujar Wawan Djunaedi.
“Hasil sanggah akan diumumkan mulai 16 - 22 Januari 2025,” sambungnya.
Wawan Djunaedi menambahkan, semua peserta wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
“Bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Kementerian Agama berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS,” jelas Wawan Djunaedi.
“Bagi seluruh pelamar agar selalu memantau perkembangan informasi proses pelaksanaan seleksi CPNS melalui website dan media sosial Kementerian Agama,” tandasnya.(eas)
Arab Saudi, Koranrakyat.com,-Pemerintah Republik Indonesia bersama Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah menandatangani kesepakatan perhajian (MoU) untuk musim haji 1446 H /2025 M. Penandatanganan kesepakatan ini dilakukan Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F. Al-Rabiah, di Jeddah.
"Alhamdulillah hari ini baru saja kami menandatangani kesepakatan haji dengan pihak Arab Saudi. Ada beberapa hal yang kita sepakati, salah satunya jumlah jemaah haji Indonesia yang akan diberangkatkan pada masa operasional haji 1446 H/2025 M sebanyak 221 ribu orang," ungkap Menag Nasaruddin Umar di Jeddah, Minggu (12/1/2025).
Turut hadir dalam proses penandatanganan Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf, Wakil BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah, Konjen RI di Jeddah Yusron B. Ambary, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Muchlis M Hanafi, serta Konsul Haji pada KJRI Jeddah Nasrullah Jasam.
Menag menerangkan, keberangkatan dan kepulangan 221 ribu jemaah haji akan terbagi pada dua bandara di Arab Saudi. "Sebanyak 110.500 jemaah akan datang melalui Bandara Amir Mohammad Bin Abdul Aziz di Madinah dan pulang melalui Bandara King Abdul Aziz di Jeddah," kata Menag.
"Sementara, setengahnya lagi, akan datang melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah dan pulang melalui Bandara Amir Mohammad bin Abdul Aziz Madinah," sambungnya.
Menag berharap, dengan telah ditandatanganinya MoU ini, maka persiapan penyelenggaraan haji dapat segera difinalisasi. "Saya minta, kepada seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan agar mengerahkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk menyukseskan penyelenggaraan haji 1446 H/2025 M ini," kata Menag.
Indonesia saat ini mendapat kuota petugas sebanyak 2.210 atau 1% dari kuota jemaah. Menag Nasaruddin Umar terus berupaya melobi Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah agar Indonesia bisa mendapatkan tambahan kuota petugas.
"Kita terus mengupayakan untuk mendapatkan tambahan kuota petugas agar jumlahnya lebih memadai untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada jemaah haji Indonesia," sebutnya.
Dalam salah satu klausul MoU disebutkan bahwa Kementerian Haji dan Umrah memiliki hak untuk mengurangi atau menaikkan persentase petugas sesuai kebutuhan. Hal itu akan diperbarui setelah selesai tahapan kontrak layanan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
MoU Menag RI dan Menhaj Saudi juga mengatur masalah keamanan. Seluruh jemaah haji diminta mematuhi dan menaati peraturan Kerajaan Arab Saudi termasuk terkait pergerakan saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Jemaah juga diminta tidak melakukan aktivitas propaganda dan mengeraskan suara di tempat umum. Sebaliknya, jemaah diminta untuk menghormati dan menjaga kesucian Dua Tanah Suci.
Aturan lainnya berkenaan penggunaan perangkat fotografi, termasuk telepon genggam, agar tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Larangan lainnya antara lain: mengibarkan bendera negara tertentu, mempublikasikan slogan-slogan politik dan partai, atau mempolitisasi musim haji.
"Kami juga sudah menyepakati beberapa aturan keamanan yang diterapkan selama pergerakan jemaah haji. Pada prinsipnya, pemerintah Indonesia siap bekerja sama dengan Kerajaan Arab Saudi terkait dengan keamanan dan kenyamanan jemaah selama di tanah suci," ungkap Menag.
Selain menandatangani MoU, kunjungan Menag ke Arab Saudi juga dalam rangka menghadiri Mu’tamar dan Pameran Haji di Jeddah. Menag juga akan bertemu dengan sejumlah pihak di Arab Saudi untuk memastikan kesiapan pelayanan jemaah.
"Fokus kita adalah bagaimana jemaah haji Indonesia bisa mendapat layanan terbaik. Ini akan kita persiapkan sejak awal," tandasnya(eas)
JAKARTA.KORANRAKYAT.COM,-Menteri Agama Nasaruddin Umar bertolak ke Arab Saudi untuk melaksanakan tugas dari Presiden Prabowo Subianto terkait penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M. Menurut Menag, Presiden Prabowo menginginkan persiapan haji tahun ini dilakukan dengan optimal dan meningkat kualitasnya.
“Harapan Presiden RI, Pak Probowo Subianto, ke depan haji selain murah juga harus lebih baik. Ini tantangan bagi kami semua,” kata Menag Nasaruddin Umar saat ditemui di Terminal VIP Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (11/1/2025).
Selama berada di Arab Saudi, Menag Nasaruddin Umar yang didampingi Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Hilman Latief dijadwalkan akan memenuhi beberapa undangan terkait persiapan haji. Termasuk, melaksanakan pertemuan dengan Menteri Urusan Haji Arab Saudi Tawfiq F Al-Rabiah untuk finalisasi kerja sama penyelenggaraan haji.
“Kita akan melaksanakan beberapa kegiatan selama di Saudi. Ada penandatanganan kerja sama terkait penyelenggaraan Ibadah Haji 1446 H/2025 M dan pameran," terang Menag.
"Di pameran kita akan menyaksikan para penyedia layanan. Kita bisa melihat, kira-kira siapa (penyedia layanan) yang paling tepat untuk dilakukan kerja sama dalam menyukseskan penyelenggaraan haji tahun ini,” tutur Menag Nasaruddin Umar.
Lebih lanjut ia menyampaikan, selain Kementerian Agama, sesuai arahan Presiden Prabowo terdapat beberapa pihak yang turut serta mempersiapkan dan mengawasi penyelenggaraan haji. Seperti Badan Penyelenggaraan Haji (BP Haji), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Kejaksaan. Dalam lawatan ke Arab Saudi kali ini, juga turut serta Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf.
“Berikanlah kesempatan kepada kami. Saya selaku Menteri Agama, Kepala BPH, dan pihak terkait. Ada juga KPK, kejaksaan, dan berbagai pihak yang akan memantau penyelenggaraan ibadah haji yang bersih, tertib,” kata Menag Nasaruddin Umar.
Menag Nasaruddin Umar juga menjelaskan bahwa dirinya juga bukan malaikat. Untuk itu, Menag Nasaruddin Umar yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal mengharapkan doa dari masyarakat dan seluruh umat Islam di Indonesia.
“Do’akan kami, supaya bisa bekerja dengan baik dan tenang, efektif, efisien yang menjadi harapan kita semua. Mudah-mudahan harapan kita bersama, haji tahun ini bisa lebih baik, walaupun harganya sedikit agak turun, tapi kita ingin kualitas pelayanan dan pelaksananaanya insyaAllah akan lebih baik,” tegas Menag Nasaruddin Umar.(eas)
JAKARTA.KORANRAKYAT.COM,-Kementerian Agama mulai tahun ini akan mengakselerasi program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan yang menjadi binaannya, baik guru madrasah maupun guru agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, maupun Khonghucu) di sekolah umum. Ada 625.481 guru yang ditargetkan dapat diselesaikan dalam kurun waktu dua tahun mendatang.
“Mulai tahun ini, kita akan akselerasi PPG guru. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas, kesejahteraan dan kualitas guru untuk mendukung kebijakan pemerintah Prabowo-Gibran,” terang Menag Nasaruddin Umar, di Wajo, Jumat (10/1/2025).
Saat ini, terdapat 625.481 guru binaan Kementerian Agama yang belum mengikuti PPG Dalam Jabatan. Rinciannya, 484.678 guru madrasah, 95.367 guru PAI di sekolah umum, 29.002 guru agama Kristen, 11.157 guru agama Katolik, 4.412 guru agama Hindu, 689 guru agama Buddha, dan 179 guru agama Khonghucu.
"PPG Dalam Jabatan bagi guru binaan Kemenag ini akan kita coba selesaikan dalam dua tahun. Kita sudah membentuk Panitia Nasional Pendidikan Profesi Guru atau PPG Kemenag agar bisa bekerja lebih cepat," tegasnya.
Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Abu Rokhmad, menambahkan bahwa pelaksanaan PPG di Kementerian Agama dilaksanakan melalui satu pintu kepantiaan nasional sebagai wujud dari implementasi Moderasi Beragama sekaligus mempermudah koodinasi antar unit pembina.
"Pelaksanaan PPG bagi guru di lingkungan Kementerian Agama dilaksanakan serempak melalui Panitia Nasional. Ini bentuk implementasi dari Moderasi Beragama dan kemudahan dalam koordinasi. Karena isunya sama pada setiap masing-masing agama", tandasnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Nasional PPG Kemenag yang juga Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan, Thobib Al-Asyhar, menjelaskan, PPG Kemenag pada 2025 ditargetkan untuk 269.168 guru. Sementara pada 2026, PPG Kemenag ditargetkan untuk 356.313 guru.
Prosesnya, lanjut Thobib, akan dibuat dalam beberapa angkatan. Untuk angkatan pertama, PPG akan dilakukan mulai Maret 2025.
“Kita targetkan ada 80 sampai 100 Ribu peserta PPG untuk angkatan pertama pada Maret mendatang,” sebut Thobib.
Berikut persyaratan peserta PPG Dalam Jabatan Kementerian Agama:
1. Terdaftar aktif sebagai guru dalam satminkal yang terdata dalam sistem pendataan Kementerian Agama;
2. Guru yang diangkat paling lambat pada 30 Juni 2023 dan terdata aktif Tahun Ajaran 2023/2024;
3. Memiliki kualifikasi akademik minimal S-1/D-IV yang sesuai dengan mapel PPG Dalam Jabatan;
4. Belum mencapai batas usia pensiun guru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Belum memiliki sertifikat pendidik;
6. Sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dari rumah sakit pemerintah/puskesmas/pusat layanan kesehatan lainnya.
7. Bagi calon peserta PPG Dalam Jabatan akan dilakukan seleksi administrasi berbasis data yang ada dalam sistem.(eas)
BATU,KORANRAKYAT.COM, - Kecelakaan tragis terjadi ketika bus pariwisata mengalami rem blong dan menghantam belasan kendaraan di Jalan Imam Bonjol hingga Jalan Ir. Soekarno, Kota Batu, Jawa Timur, Rabu (8/1/2025). Peristiwa ini menelan korban jiwa empat orang dan menyebabkan belasan lainnya luka-luka. Dari penyelidikan sementara, Bus pariwisata Sakhindra Trans dengan nomor polisi DK 7942 GB itu mengangkut rombongan SMK TI Bali Global Badung. Baca juga: Sederet Fakta Kecelakaan Maut Bus Rombongan Siswa SMK di Batu, 4 Orang Tewas Rombongan terdiri dari 43 peserta yang sedang melaksanakan kunjungan industri ke Semarang, Yogyakarta, dan Malang. Baca juga: Kesaksian Korban Kecelakaan Beruntun Bus Pariwisata di Kota Batu Peran Keluarga dalam Program Makan Bergizi Gratis Artikel Kompas.id Kecelakaan terjadi sekitar pukul 19.15 WIB.
Bus kehilangan kendali saat rem tidak berfungsi, melaju kencang dari Jalan Imam Bonjol, melewati perempatan Batos, dan berhenti setelah menghantam kendaraan serta pengguna jalan di depan Sekolah Al Kitab Batu. Kesaksian korban selamat Salah satu korban selamat, Bambang Eko (46), mengaku masih merasa syok ketika mendapat perawatan di IGD Rumah Sakit Bhayangkara Hasta Brata, Kota Batu. Dirinya Dia menjadi salah satu korban selamat dalam kecelakaan bus pariwisata yang terjadi di depan mal Batu Town Square (Batos).
Pria warga Desa Tulungrejo, itu tidak mengalami luka parah seperti korban lainnya. Dia hanya mendapat perawatan beberapa jam saja dan dokter memperbolehkannya pulang. Saat kecelakaan itu, Bambang berada di dalam mobil untuk perjalanan ke arah Malang. Sebelum mobilnya ditabrak, dia sudah mendengar adanya bunyi keras dari belakang yang dicurigai adanya peristiwa tabrakan. "Di sekitar kuburan China (sekitar Jalan Patimura), tiba-tiba dari belakang bruak," kata Bambang secara singkat, Rabu (8/1/2024). Korban Berdasarkan data sementara dari Polres Batu, berikut adalah daftar korban meninggal dunia: Agus Darianto (60), warga Desa Sidomulyo, Kota Batu. Sugianto Mumun (40), warga Jember. Anis, warga Jember. Syafa (20 bulan), warga Jember. Korban Luka-luka di RS Hasta Brata Batu adalah sebagai berikut: Mustofa Ahman (20), warga Jalan Wukir, Batu. Muh Safiudin (30), warga Desa Tanggul Kulon, Jember. Sugiarti (60), warga Dinoyo, Malang. Moch Bayu Jatmiko (38), warga Lowokwaru, Malang. Prasasti Nur Aulia (23), warga Blimbing, Malang. Tino Trisula (32), warga Sisir, Batu. Bambang Eko Pribadi (49), warga Junggo, Batu. Rasminanto (71), warga Junggo, Batu. Korban Luka-luka di RS Karsa Husada Kota Batu: Syafa (20 bulan), sebelumnya dinyatakan meninggal dunia. Seperti diberitakan sebelumnya, Kapolres Batu, AKBP Andi Yudha Pranata, menyampaikan bahwa fokus utama saat ini adalah penanganan korban dan pendataan lebih lanjut. Semua korban telah dievakuasi ke RS Hasta Brata dan RS Karsa Husada. Baca juga: Fakta Satu Keluarga Tewas Ditabrak Calya di Pekanbaru: Pengemudi Positif Narkoba “Untuk sementara ada 4 orang meninggal, semoga tidak bertambah. Saat ini masih kami data. Korban kami bawa ke RS Hasta Brata dan Karsa Husada,” kata Kapolres Batu, AKBP Andi Yudha Pranata, Rabu (8/1/2025). (Penulis: Nugraha Perdana | Editor: Aloysius Gonsaga AE) Artikel ini telah tayang di Tribunmataraman.com dengan judul: Update Daftar Terbaru Nama Korban Kecelakaan Bus Remblong di Kota Batu (nyo)
.










