JAKARTA, KORANRAKYAT.COM,- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) kembali menorehkan prestasi gemilang. Pada hari Jumat (24/1), bankjatim sukses meraih empat penghargaan sekaligus. Rinciannya, tiga penghargaan dari Indonesia Human Capital Brilliance Award (IHCBA) dan satu penghargaan dari Warta Ekonomi.

Untuk penghargaan dari IHCBA, bankjatim dinobatkan sebagai Brilliant Digital Transformation in Human Capital of year 2024, Brilliant Equality and Inclusion Initiativies of Year 2024, dan Brilliant Employee Development Strategies of Year 2024. Bertempat di Jakarta, penghargaan tersebut diterima oleh AVP Learning Center Divisi Human Capital bankjatim Enddy Winata. Kemudian dari Warta Ekonomi, bankjatim berhasil menyabet penghargaan kategori Public Relations 2025 in Building Strong Brand Identity Through Strategic Collaboration Category Regional Bank dalam ajang Indonesia Public Relations Award (IPRA) 2025.

Direktur Utama bankjatim, Busrul Iman, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas penghargaan yang telah diberikan kepada perseroan. Menurutnya, penghargaan ini merupakan pencapaian yang membanggakan serta membuktikan bankjatim telah berhasil dalam menerapkan pengelolaan SDM yang inovatif dan kompeten. “Kami terus berkomitmen untuk konsisten melakukan transformasi bisnis dan Sumber Daya Manusia (SDM) demi mewujudkan pertumbuhan bisnis perusahaan serta memberikan layanan terbaik bagi seluruh nasabah bankjatim,” paparnya.

Busrul menerangkan bahwa inovasi strategi yang diterapkan dalam pengelolaan human capital bankjatim tidak hanya bertujuan meningkatkan kinerja internal, tetapi juga sebagai bentuk adaptasi menghadapi tantangan masa depan dunia kerja. Pihaknya percaya bahwa karyawan adalah aset terbesar perusahaan, sehingga investasi dalam pengembangan human capital terus menjadi prioritas utama guna memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan.

Lebih lanjut, Busrul menambahkan bahwa citra bankjatim saat ini terus meningkat karena selalu konsisten memberikan kontribusi sebagai penggerak dan pendorong laju perekonomian. Selain itu, bankjatim sebagai mitra utama pemerintah juga fokus mendukung pengelolaan keuangan sekaligus memberikan layanan optimal kepada nasabah.

“Kinerja positif yang diraih bankjatim tentunya membuat citra perusahaan menjadi semakin cemerlang, sehingga usaha kami dalam membangun persepsi publik berhasil berjalan dengan baik. Kami berharap semoga bankjatim dapat terus berkontribusi positif dan memberikan manfaat yang optimal, baik di Jawa Timur maupun nasional,” tutup Busrul.

Sementara itu, Ketua Penyelenggara IHCBA 2024 Sifa Rickewine menuturkan, pengelolaan SDM yang berkualitas menjadi elemen penting dalam mencapai target Indonesia Emas 2045. SDM tidak hanya harus adaptif dan inovatif, tetapi juga unggul agar mampu mendorong pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan. “Organisasi dan perusahaan harus memastikan bahwa pengelolaan SDM tidak hanya bertujuan untuk mencapai profitabilitas jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan jangka panjang dan kesejahteraan tenaga kerja,” paparnya.

Indonesia Human Capital Brilliance Awards (IHBCA) 2024 yang diselenggarakan oleh BusinessUpdate.id tersebut merupakan upaya untuk melihat bagaimana perusahaan/organisasi mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, perubahan pasar, dan tantangan global. “Kepemimpinan yang efektif memainkan peran penting dalam mengarahkan dan menginspirasi perubahan, sementara pengembangan SDM yang berfokus pada inovasi dan keberlanjutan menjadi pondasi bagi keberlangsungan bisnis,” pungkasnya.(an)

JEDDAH,KORANRAKYAT.COM, Proses penyediaan layanan akomodasi, transportasi, konsumsi, dan layanan umum bagi jemaah haji Indonesia sudah memasuki tehap penandatanganan kontrak. Kantor Urusan Haji (KUH) pada KJRI Jeddah secara bertahap hari ini melaksanakan penandatanganan kontrak dengan para penyedia layanan di Arab Saudi. 

Pada tahap awal, penandatanganan kontrak dilakukan dengan penyedia akomodasi wilayah Mekkah. Penandatanganan berlangsung di kantor KUH, Musyrifah, Jeddah, Minggu (26/1/2025)

Ada 40 penyedia akomodasi yang menandatangani kontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen KUH Zakaria Anshori. Penandatanganan kontrak dipimpin Staff Teknis Haji/Konsul Haji pada KJRI Jeddah Nasrullah Jasam. 

Hadir menyaksikan, Plt. Irjen Kementrian Agama Faisal, Konsul Jenderal RI di Jeddah Yusron Bahauddin Ambary, Irwil I Itjen Kemenag Khairunnas, dan Irwil V Itjen Kemenag Ahmadun. Hadir juga, pengacara KUH Ehaab Abdulqadir Gamloo.

"Penandatanganan kontrak ini merupakan wujud dari komitmen pemerintah untuk mempersiapkan penyelenggaraan haji 1446 H/2025 M yang sudah di depan mata," terang Nasrullah Jasam. 

Penandatanganan kontrak ini, kata Nasrullah Jasam, merupakan hasil dari kerja keras seluruh Tim Penyediaan Layanan. Mereka telah bekerja sejak Desember 2024, mulai dari proses seleksi hingga negosiasi harga dengah para calon penyedia layanan.

"Kegiatan ini yang dilakukan secara bertahap yang dimulai dari kontrak layanan akomodasi, kemudian layanan umum, katering dan transportasi, baik di Makkah maupun Madinah," jelas Nasrullah yang sekaligus bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggara (KPA).

"Tim telah bekerja keras siapkan layanan terbaik bagi jemaah haji. Insya Allah, target kita kontrak selesai sebelum 14 Februari 2p25. Sebab, Pemerintah Arab Saudi menetapkan 14 Februari 2025 sebagai batas akhir penandatanganan kontrak layanan," jelas Nasrullah Jasam.

Plt. Irjen Kemenag RI Faisal mewanti-wanti para penyedia untuk mentaati komitmen kontrak yang telah ditandatangani. Mereka akan menghadapi sanksi akibat pelanggaran terhadap kontrak, baik berupa denda hingga daftar hitam (blacklist)di masa yang akan datang. 

Faisal juga memastikan aparat pemerintah tidak bermain-main dalam proses pengadaan pelayanan ini. Ia minta para penyedia untuk melaporkan kepada Itjen apabila terdapat pihak-pihak yang meminta imbalan dalam bentuk apapun. 

Konjen RI di Jeddah Yusron Ambary mengajak para penyedia akomodasi dan penyedia layanan lainnya untuk menggunakan produk produk asal Indonesia dalam memberikan layanan kepada para jemaah ibadah haji Indonesia.

"Kami akan mengundang para penyedia layanan untuk menghadiri pameran produk Indonesia pada 23 atau 24 Februari 2025 di Jeddah agar mereka dapat bertemu dengan mitra mitra dari Indonesia," jelas Yusron.(eas)

JAKARTA.KORANRAKYAT.COM,-Umat Islam memperingati Isra Mikraj Nabi Muhammad saw. Menag Nasaruddin Umar mengatakan, salah satu pesan terpenting dari peristiwa Isra Mikraj adalah Salat. Menag ajak umat Islam untuk menegakkan Salat.

Isra Mikraj adalah peristiwa monumental yang membawa pesan mendalam bagi umat manusia. Isra’ Mi’raj menjadi perjalanan suci dan bersejarah sekaligus titik balik kebangkitan dakwah Rasulullah SAW.

Ada tiga perjalanan penting Rasulullah saw., yaitu: Isra Mikraj, Hijrah, dan Haji Wada. Hijrah dari Mekkah ke Madinah menjadi momentum perubahan, Haji Wada menandai kemenangan. Isra Mi’raj adalah puncak perjalanan seorang hamba (al-abd) menuju sang pencipta (al-Khalik) menuju kesempurnaan ruhani (insan kamil). 

"Oleh-oleh Isra Mikraj adalah salat. Karenanya, pesan terpenting dari peringatan Isra Mikraj adalah menegakkan salat. Mati meneggakkan salat," pesan Menag Nasaruddin Umar di Jakarta, Minggu (26/1/2025).

"Rasulullah dalam sebuah hadis menyebut salat sebagai Mi’rajnya orang mukmin. Salat juga tiang agama," sambungnya.

Salat, kata Menag, adalah fondasi spiritualitas dan pilar agama. Salat mengajarkan kedisiplinan, ketundukan, dan hubungan yang erat dengan Sang Pencipta. Dan, salat ditutup dengan salam, memberi pesan tentang pentingnya menebar kedamaian dan keselamatan. Salat mengajarkan tentang pentingnya keseimbangan antara hubungan dengan Allah SWT dan hubungan dengan sesama manusia.

"Salat menguatkan fondasi spiritual dalam membangunan umat dan bangsa. Ketika fondasi ini kuat, nilai-nilai keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan akan tumbuh dan membawa manfaat bagi semua. Spiritualitas yang terinternalisasi dengan baik akan menjadi landasan untuk membangun persatuan, toleransi, dan harmoni sosial," papar Menag. 

"Salat mengajarkan kita bahwa kesalehan individual harus berdampak pada kesalehan sosial, yang menjadi pilar penting dalam membangun masyarakat yang adil dan bermartabat," sambungnya.

Menag berharap, peringatan Isra Mikraj tahun ini menjadi inspirasi bagi umat untuk terus memperkuat iman, memperbaiki amal, dan membangun masa depan bangsa yang lebih baik. "Dengan menjadikan spiritualitas sebagai landasan, salat sebagai pilar, mari hadirkan peradaban yang penuh rahmat dan keberkahan," tandasnya.(eas)

THAiLAND,KORANRAKYAT.COM,-Sekjen Kementerian Agama Kamaruddin Amin mewakili Indonesia pada Konferensi Islam ASEAN III di Thailand. Kamaruddin Amin hadir sebagai salah satu pembicara kunci dan membahas masalah kemanusiaan dan pelestarian lingkungan.

Konferensi Islam ASEAN digelar oleh Kerajaan Arab Saudi di Bangkok, Thailand, 25 – 27 Januari 2025. Konferensi ini dibuka oleh Menteri Urusan Agama Arab Saudi Syekk Abdul Latif bin Abd Aziz Al Syekh. Acara internasional ini dihadiri para pejabat, tokoh agama, intelektual dan akademisi, serta para peneliti dari negara anggota ASEAN.

Konferensi ini menjadi platform untuk menyebarkan pesan harmoni, cinta dan toleransi, mempromosikan perdamaian dan moderasi, serta menolak ekstremisme dan terorisme.  Konferensi ini terdiri dari 6 sesi, setiap sesi ada enam pembicara. Sehingga total ada 36 pembicara dari berbagai negara di ASEAN. 

Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin menjadi salah satu pembicara kunci pada sessi yang bersamaan dengan Menteri Agama Arab Saudi. Berbicara dalam Bahasa Arab, Kamaruddin Amin membahas tema tentang Pilar Umat Terbaik (Mabadi Khairu Ummah) untuk Kemanusian dan Keberlanjutan Lingkungan.

Menurutnya, Al-Qur'an dalam surat Ali Imran ayat 110 menyebutkan bahwa umat Islam adalah "umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, serta beriman kepada Allah." Ayat ini menjelaskan posisi ideal umat Islam sebagai komunitas pembawa kebaikan. Namun, menjadi umat terbaik bukanlah label yang diwariskan begitu saja, melainkan amanah yang harus diwujudkan melalui keimanan, amal saleh, dan kontribusi nyata bagi umat manusia.

“Rasulullah saw sebagai teladan utama telah menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip Islam diterapkan dalam membangun masyarakat yang adil, beradab, dan harmonis. Ajaran Rasulullah mencakup hubungan vertikal (hablum minallah), yaitu ketaatan kepada Allah swt, serta hubungan horizontal (hablum minannas), yakni interaksi yang adil dan penuh kasih sayang dengan sesama manusia,” terang Kamaruddin Amin di Bangkok, Sabtu (25/1/2025). 

“Rasulullah saw juga menekankan pentingnya menjaga hubungan dengan alam (hablum minal 'alam), yang mencakup kewajiban untuk merawat lingkungan dan memanfaatkan sumber daya secara bertanggung jawab. Prinsip-prinsip ini terangkum dalam konsep Khaira Ummah,” sambungnya.

Mabadi Khaira Ummah

Dijelaskan Kamaruddin, Mabadi Khaira Ummah adalah prinsip-prinsip dasar yang dirumuskan untuk membangun komunitas ideal dan unggul. Prinsip ini menawarkan fondasi etis dan praktis untuk membangun masyarakat yang unggul dan berakhlak mulia. Ada lima prinsip utama, yaitu:

1. Ash-Shidq (Kejujuran). Kejujuran adalah pilar utama dalam membangun kepercayaan. “Dalam konteks masyarakat modern, kejujuran bukan hanya menjadi dasar hubungan interpersonal, tetapi juga landasan tata kelola pemerintahan dan transparansi dalam berbagai sektor kehidupan,” paparnya.

2. Al-Amanah wal Wafa' bil 'Ahd (Amanah dan Menepati Janji). Amanah melibatkan kemampuan untuk memikul tanggung jawab, baik sebagai individu maupun masyarakat. “Menepati janji adalah inti dari integritas yang diperlukan dalam hubungan antarmanusia, termasuk dalam menjaga komitmen terhadap kelestarian lingkungan,” sebutnya.

3. Al-'Adalah (Keadilan). Keadilan adalah prinsip universal yang melampaui batas agama, bangsa, dan kelas sosial. “Prinsip ini mendasari sistem hukum yang inklusif dan mendukung pemerataan sumber daya alam secara berkelanjutan,” kata Kamaruddin.

4. At-Ta’awun (Tolong-menolong). Solidaritas sosial menjadi kunci dalam menghadapi tantangan global, termasuk krisis kemanusiaan dan lingkungan. “Prinsip ini mendorong kolaborasi lintas bangsa untuk menciptakan solusi kolektif,” tuturnya.

5. Al-Istiqamah (Konsistensi). Konsistensi dalam menjalankan nilai-nilai Islam memastikan keberlanjutan usaha umat dalam menyelesaikan persoalan manusia dan alam, meskipun menghadapi tantangan besar.

“Prinsip Mabadi Khaira Ummah memiliki relevansi yang sangat kuat dalam menghadapi dua isu utama abad ini: krisis kemanusiaan dan kerusakan lingkungan,” tegasnya. 

Tawaran Solusi

Kamaruddin lalu menawarkan tiga solusi utama dalam menguatkan nilai kemanusiaan dan merawat lingkungan. Pertama, penguatan pendidikan multidimensional. Menurutnya, pendidikan berbasis nilai Islami perlu diperkuat dengan pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan aspek spiritual, sosial, dan ekologis. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan kurikulum yang tidak hanya menekankan ilmu agama, tetapi juga menanamkan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan dan solidaritas kemanusiaan. 

“Negara-negara ASEAN dapat mempromosikan pertukaran pelajar dan program lintas budaya untuk memperkuat pemahaman dan kerja sama antarbangsa dalam semangat Khaira Ummah,” ujar Kamaruddin. 

Kedua, kolaborasi regional untuk keberlanjutan. Negara-negara ASEAN perlu memperkuat kolaborasi dalam mengatasi tantangan lingkungan melalui kebijakan bersama yang berfokus pada keberlanjutan. Ini mencakup inisiatif seperti pengelolaan hutan secara kolektif, investasi dalam teknologi hijau, dan upaya bersama untuk mengurangi emisi karbon. 

“Prinsip At-Ta’awun atau tolong-menolong harus menjadi landasan dalam menciptakan kebijakan yang berkeadilan bagi seluruh anggota ASEAN, tanpa meninggalkan negara yang belum maju secara ekonomi,” sebutnya. 

Ketiga, membangun kepemimpinan moral di kawasan. Dunia Islam, khususnya di ASEAN, perlu melahirkan pemimpin-pemimpin moral yang mampu menjadi teladan dalam menyelesaikan krisis global. Pemimpin dengan integritas yang tinggi dan berpegang teguh pada prinsip Al-Istiqamah atau konsistensi akan mampu mengarahkan masyarakat menuju kemajuan yang berkelanjutan. 

“Kongres ini dapat menjadi langkah awal untuk menyusun forum kepemimpinan Islam yang membahas tantangan regional dan memberikan solusi yang terinspirasi dari Mabadi Khaira Ummah,” tandasnya.(an)

SURABAYA, KORANRAKYAT.COM, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah (Bank NTB Syariah) pada hari Senin (20/1). Perjanjian ini membahas implementasi teknis atas perjanjian antar pemegang saham (shareholder agreement). Bertempat di Pakuwon Imperial Ballroom, perjanjian tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama bankjatim Busrul Iman dan Direktur Dana & Jasa Bank NTB Syariah H. Nurul Hadi.

Busrul menjelaskan bahwa PKS ini merupakan tindak lanjut dari shareholder agreement (SHA) yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, serta pasca diperolehnya izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam lingkup pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) antara bankjatim sebagai perusahaan induk dengan Bank NTB Syariah sebagai perusahaan anak. ”Perjanjian ini mengatur hal-hal teknis terkait implementasi kewenangan perusahaan induk dan aspek-aspek teknis lainnya dalam aktivitas KUB, termasuk sinergitas bisnis seperti sharing biller, remittance, trade finance, hingga pembiayaan sindikasi,” ujarnya.

Untuk kerja sama seperti sharing biller, bankjatim memiliki berbagai layanan fitur yang dapat dimanfaatkan oleh Bank NTB Syariah. Fitur-fitur tersebut meliputi pembayaran tagihan listrik, PDAM, PBB, pengisian ulang (top-up) uang elektronik, dan layanan lainnya yang memudahkan para nasabah Bank NTB Syariah dalam memenuhi kebutuhan finansial mereka. ”Kerja sama ini tentunya akan menguntungkan kedua belah pihak,” lanjut Busrul.

Oleh karena itu, Busrul berharap kolaborasi ini dapat memperluas cakupan pelayanan perbankan di wilayah NTB sehingga memberikan kemudahan transaksi bagi masyarakat setempat. ”Semoga kerja sama ini memberikan energi positif sehingga kami dapat bertumbuh bersama dalam mengembangkan layanan perbankan di tanah air. Kami siap menjadi mitra strategis Bank NTB Syariah dalam mengakselerasi digitalisasi layanan keuangan demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih masif lagi,” tegasnya.

Selain itu, Busrul juga berharap bahwa kerja sama ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi kedua bank serta para pemangku kepentingan (stakeholders). Hal ini meliputi peningkatan aset bankjatim melalui pertumbuhan anorganik, terwujudnya sinergitas dan efisiensi operasional, serta terciptanya daya saing yang lebih baik melalui pemanfaatan bersama teknologi, penelitian pasar, pengembangan produk, pemasaran, hingga peningkatan akses ke sumber daya keuangan dan pasar internasional. ”Kolaborasi adalah elemen utama yang harus dilakukan BPD dalam berinovasi dan bertransformasi untuk bersaing di industri perbankan. bankjatim, yang kaya akan pengalaman serta menjadi pionir berbagai aksi korporasi BPD, seharusnya dapat membagikan pengalaman tersebut kepada sesama BPD, khususnya anggota KUB, demi mewujudkan pertumbuhan dan kemajuan bersama,” pungkasnya.(an)

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) telah melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang pengelolaan kas negara pada hari Kamis (23/1). Bertempat di Gedung AA Maramis Jakarta, perjanjian tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama bankjatim Busrul Iman dan Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti. Dalam kesempatan itu, bankjatim juga sukses meraih penghargaan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai Terbaik Mitra Transaksi Treasury Dealing Room Tahun 2024 kategori Bank Pembangunan Daerah.

Busrul menjelaskan, ruang lingkup perjanjian yang ditandatangani mencakup beberapa hal. Antara lain penyaluran gaji melalui rekening aparatur sipil negara / prajurit tantara nasional Indonesia / anggota kepolisian negara Republik Indonesia dan pejabat negara secara terpusat. Selain itu juga melakukan pelaksanaan penerimaan negara secara elektronik melalui collecting agent, pengelolaan rekening pemerintah milik satuan kerja lingkup kementerian negara/lembaga, serta global master repurchase agreement (GMRA) Indonesia. 

”Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, efisien, dan akuntabel. Kerja sama yang kami lakukan dengan DJPb merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyederhanakan dan mengintegrasikan pengelolaan kas negara melalui sinergi antara pemerintah dan lembaga-lembaga keuangan,” paparnya.

Busrul juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penghargaan yang telah diberikan kepada bankjatim. Keberhasilan ini tentu saja tidak lepas dari peran penting para nasabah setia bankjatim yang telah mempercayakan layanan finansialnya di bankjatim. Busrul juga berharap ke depannya Transaksi Treasury Dealing Room bankjatim dapat terus memberikan pelayanan yang optimal sehingga mampu menunjang pengembangan transaksi treasury yang lebih profitable namun tetap dapat terukur risikonya. ”Nasabah yang terus percaya kepada produk-produk yang kami tawarkan adalah salah satu pilar untuk terus maju dan berkembang. Ke depannya, kami akan terus mendukung pemerintah Indonesia, memberikan literasi dan memperkaya produk keuangan, serta senantiasa selalu berada di sisi nasabah dalam memberikan solusi finansial,” tutur Busrul.

Sementara itu, Astera menyampaikan, saat ini pengelolaan kas negara telah berkembang pesat dengan dukungan kualitas sistem penerimaan dan pengeluaran negara yang modern dan berbasis digital. Sepanjang tahun 2024, terdapat lebih dari 100 juta transaksi penerimaan negara (NTPN). Kemudian jumlah transaksi pengeluaran negara (SP2D) mencapai lebih dari 5,6 juta dokumen atas seluruh belanja negara yang disalurkan. 

“Kita tahu APBN kita tahun 2025 sebesar Rp 3.600 triliun, sepertiga dari itu ditransfer ke daerah. Dari jumlah sekian yang saya sebutkan ini adalah koneksi antara pemerintah dengan perbankan karena uang ini untuk bisa digunakan tentu lewat perbankan/lembaga keuangan nonbank/lembaga persepsi baik dari sisi masuk yang akan dikeep oleh negara maupun pada saat dikeluarkan. Jadi tentu kita sangat mengharapkan layanan yang baik dari Bapak Ibu sekalian sehingga kita semua bisa memberikan nilai tambah dari kegiatan treasury yang dilakukan,” lanjut Astera.(an)

JAKARTA.KORANRAKYAT.COM,-Langkah Menteri Agama (Menag) Nazarudin Umar menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini (23/1) untuk meminta pendampingan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2025 M/ 1446 H patut diapresiasi. Inisiatif semacam ini sudah sangat tepat dengan melibatkan lembaga anti rasuah sejak dini, sehingga pengawasan bisa dilakukan secara preventif untuk mencegah potensi terjadinya tindakan maupun kebijakan yang bisa menjurus pada praktik koruptif mulai dari hulu sampai dengan hilir. 

Dengan begitu penyelenggaraan haji tahun ini benar-benar bebas dari unsur korupsi sehingga semua layanan yang diberikan kepada 221 ribu jemaah nantinya benar-benar sesuai standar yang telah ditentukan tidak ada penyimpangan. Pelibatan KPK sangat positif untuk membangun integritas Kemenag.

Komnas haji berharap pertemuan antara Menag yang didampingi Kepala BPKH dan Kepala BP Haji dengan Ketua KPK tidak hanya berhenti pada tataran seremonial, harus ada tindak lanjut yang kongkrit dan nyata. KPK nantinya perlu membentuk tim yang diterjunkan pada tiga fase penting penyelenggaraan haji. Pertama, di tahap pra musim haji yaitu pada proses penandatanganan kontrak-kontrak dari mulai asuransi, penerbangan, pengadaan konsumsi, hotel, pemondokan, bus angkutan jemaah dan berbagai kontrak pengadaan lainnya baik di tanah air maupun di tanah s

Kedua fase penyelenggaraan yang ditandai dengan pemberangkatan jemaah keloter (kelompok terbang) ke Arab Saudi, apakah seluruh pembiayaan yang sudah disepakati dalam kontrak benar-benar berjalan dan sesuai terutama pada puncak haji di Armuzna (Arafah, Muzdalifah dan Mina) yang menjadi titik paling krusial. Ketiga fase pasca puncak haji hingga pemulangan jemaah ke tanah air. Tahap ini juga tidak kalah penting untuk memastikan layanan tetap sesuai dengan koridor.    

Pelibatan unsur KPK secara langsung sangat dimungkinkan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Merujuk UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji terdapat kuota pengawas internal pemerintah (PIP) dan pengawas eksternal, KPK bisa memanfaatkkan kuota eksternal. 

Komnas Haji memahami langkah cepat Menag Nazarudin Umar, di luar soal pentingnya pelibatan pengawasan KPK untuk menjaga dana haji tidak bocor, ada hal yang tidak kalah urgen yaitu memastikan transisi penyelenggaraan ibadah haji dari Kementerian Agama ke Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) benar-benar berjalan lancar dan mulus, meminimalisir timbulnya kegaduhan yang tidak perlu, terutama dalam mencegah timbulnya isu-isu negatif khususnya terkait  anggaran maupun penggunaan wewenang yang tidak tepat. 

Untuk diketahui haji tahun 2025 M/ 1446 H ini merupakan tahun terakhir haji diselenggarakan oleh Kemenag, setelah Presiden Prabowo lembaga tersendiri haji akan ditangani BP Haji mulai tahun 2026 M/1447 H (eas)

 JAKARTA KORANRAKYAT.COM ,-Direktorat Jenderal Penyelenggaran Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama membuat terobosan dalam operasional haji 1446 H/2025 M. Ditjen PHU mengumumkan daftar nama Jemaah Haji Khusus yang berhak melunasi biaya haji tahun ini.

Hal ini ditegaskan oleh Dirjen PHU Hilman Latief dalam rapat daring bersama Staf Khusus Menteri Agama, Sekretaris Ditjen PHU Arfi Hatim, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Nugraha, Konsul Haji pada KJRI Jeddah Nasrullah Jasam, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Akhmad Fauzin, para Kepala Bidang Haji Kanwil Kemenag Provinsi, Pimpinan Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, serta para pimpinan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPS BPIH).

“Daftar nama jemaah haji khusus diumumkan secara terbuka melalui website resmi Kementerian Agama dan media. Ini bagian dari transparansi,” tegas Hilman Latief di Jakarta, Kamis (23/1/2025).

“Pendekatan ini sama dengan yang dilakukan jemaah haji reguler. Mereka yang berhak melunasi diumumkan secara terbuka,” sambungnya.

Selama ini, kata Hilman, daftar nama jemaah haji khusus tidak diumumkan, melainkan dipanggil melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Mulai tahun ini, daftar nama jemaah haji khusus diumumkan secara terbuka.

“Sehingga, semua jemaah bisa mengakses daftar nama yang berhak melunasi biaya haji tahun ini. Ini komitmen kami terhadap keterbukaan informasi,” jelas Hilman.

Kepada para Kepala Bidang Haji Kanwil Kemenag Provinsi, Hilman Latief berpesan agar dapat ikut menyosialisasikan daftar nama jemaah haji khusus yang berhak melunasi biaya haji. Tujuannya, agar jemaah bisa tahu lebih awal dan bisa segera melakukan proses pelunasan.

“Sosialisasi juga diperlukan dalam rangka mengoptimalkan serapan kuota haji khusus. Tahun lalu, kuota haji khusus masih tersisa 250, lebih besar dari sisa kuota haji regular. Tahun ini pengisian kuota harus lebih maksimal,” sebut Hilman.

Kuota haji khusus 2025 sebanyak 17.680 jemaah. Jumlah ini terdiri atas 16.128 jemaah haji khusus yang berhak melunasi biaya haji berdasarkan nomor urut porsi, 177 jemaah haji khusus prioritas lansia (1%), serta 1.375 petugas haji (penanggung jawab PIHK, pembimbing, petugas kesehatan).

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Nugraha Stiawan menjelaskan bahwa pengisian kuota jemaah haji khusus dilakukan setiap hari kerja mulai 24 Januari – 7 Februari 2025. Jika masih ada sisa, maka dibuka kembali pengisian sisa kuota mulai 17 – 21 Februari 2025. 

“Untuk pengisian sisa kuota akhir, jika masih ada, maka itu akan dilakukan 27 – 28 Februari 2025,” jelasnya.

“Saya minta kepada para Kepala Bidang Haji, agar proses pengisian kuota haji khusus ini harus benar-benar dilakukan sesuai ketentuan,” tandasnya.(eas)

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,-Diraktorat Urusan Agama Islam dan Bina Syariah (Urais-Binsyar) pada Ditjen Bimas Islam melakukan pertemuan dengan Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Pertemuan yang dilakukan secara terpisah itu digelar dalam rangka merespons sejumlah isu sekaligus menguatkan sinergi program keagamaan.

Pertemuan pertama berlangsung dalam kunjungan Dit Urais-Binsyar ke kantor Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah pada 15 Januari 2025. Sepekan berikutnya, Dit Urais-Binsyar berkunjung ke kantor LF PBNU.

"Kami ingin memperkuat kolaborasi dengan ormas Islam agar dapat merespons isu-isu keagamaan secara efektif, terutama terkait penetapan awal bulan hijriah yang menjadi perhatian besar umat," ujar Arsad di Jakarta, Kamis (23/1/2025). Hadir mendampingi, Kasubdit Hisab-Rukyat Ismail Fahmi, Kasubdit Kemasjidan Akmal Salim Ruhana, Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Keagamaan Dedi Slamet Riyadi, dan Kasubdit Kepustakaan Islam Nur Rahmawati.

Arsad memaparkan empat program prioritas yang akan dikembangkan bersama ormas Islam. Pertama, penguatan peran masjid dalam isu lingkungan dan kemanusiaan melalui kelanjutan Deklarasi Istiqlal. “Program ini bertujuan menjadikan masjid sebagai pusat kepedulian sosial dan lingkungan dengan mendorong kegiatan dakwah dan edukasi yang berwawasan lingkungan,” sebutnya. 

Kedua, penanganan paham keagamaan dengan memperkuat moderasi beragama untuk menjaga harmoni kehidupan beragama di tengah dinamika sosial. Ketiga, penetapan awal bulan hijriah yang mengacu pada kriteria Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS). “Ini kami diskusikan guna mengikhtiarkan adanya kesepahaman dalam proses penentuan awal bulan Hijriyah, utamanya Ramadan, Idulfitri, dan Iduladha,” sebutnya. 

Keempat, pengembangan literasi keislaman melalui platform digital ELIPSKI, yang menyediakan berbagai referensi keagamaan, termasuk naskah khotbah dan buku digital. "Kami berharap seluruh program ini dapat berjalan dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan ormas Islam," jelas Arsad.

Sebelumnya, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, Hamim Ilyas, menyambut baik kerja sama yang terjalin dengan Bimas Islam. Dia menggarisbawahi pentingnya sinergi dalam memperkuat pemahaman keagamaan di masyarakat. Ia juga menyoroti peran masjid Muhammadiyah dalam dakwah dan berharap dukungan pemerintah untuk pengembangan fasilitas keagamaan. 

"Kami memiliki lebih dari 12.000 masjid aktif, namun masih banyak yang membutuhkan perhatian dalam hal infrastruktur dan program pemberdayaan," ungkapnya.

Hamim menambahkan bahwa kerja sama ke depan dapat diperluas tidak hanya dalam hal hisab dan rukyat, tetapi juga dalam upaya memperkuat pemahaman keagamaan untuk bersama-sama mengatasi berbagai permasalahan di masyarakat.

Terpisah, Ketua LF PBNU, Sirril Wafa, menekankan pentingnya pemahaman dalam metode hisab dan rukyat. "NU tidak hanya menggunakan rukyat, tetapi juga hisab dengan tingkat akurasi tinggi sebagai bagian dari metode penetapan awal bulan hijriah," tegasnya. 

Sirril menjelaskan bahwa PBNU telah mengadopsi metode Qath’iyu al-Ruqyah, yang memungkinkan penetapan awal bulan hijriah jika elongasi hilal mencapai 9,9 derajat, menggantikan metode sebelumnya menggunakan  rukyat murni.

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,-Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya efisiensi dan penghematan dalam penyusunan kriteria anggaran, serta keberanian melakukan pemotongan pada hal-hal yang tidak esensial. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pengantarnya pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) bersama para Menteri Kabinet Merah Putih yang digelar di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, 22 Januari 2025.

“Saya tegaskan bahwa kriteria anggaran yang akan kita laksanakan, kriteria yang pertama adalah harus bisa menciptakan lapangan kerja, sudah saya katakan berkali-kali. Kedua harus meningkatkan produktivitas, produktivitas ini harus bisa diukur dengan kuantifikasi berapa devisa yang dihasilkan, berapa devisa yang dihemat, kemudian kriteria selanjutnya adalah harus mengarah kepada swasembada pangan dan swasembada energi,” ucap Presiden.

Dalam hal swasembada pangan dan energi, Presiden Prabowo menuturkan bahwa pada tahun 2025, Indonesia tidak akan mengimpor beras, jagung, maupun garam. Bahkan, Presiden menyampaikan bahwa sasaran swasembada pangan dapat tercapai lebih cepat dari yang diperkirakan, yaitu pada akhir 2025 atau paling lambat awal 2026.

“Jadi mungkin tiga tahun lebih cepat dari sasaran yang kita tetapkan. Artinya bahwa dengan niat baik, dengan kerja keras, dengan orientasi kepada negara dan bangsa, kebijakan yang masuk akal akan membuahkan hasil yang cepat,” ujar Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menggarisbawahi pentingnya terobosan teknologi dalam anggaran, yang meliputi investasi dalam sumber daya manusia, pendidikan, serta sains dan teknologi. Presiden juga menegaskan bahwa anggaran untuk hal-hal yang bersifat seremoni atau upacara, seperti perayaan ulang tahun atau perjalanan dinas, akan dipotong.

“Perayaan sejarah, perayaan ulang tahun laksanakan secara sederhana di kantor, di ruangan, kalau perlu yang hadir hanya 15 orang sisanya di vidcon-kan. Perjalanan dinas dikurangi, saya potong setengah, dengan setengah kita bisa menghemat Rp20 triliun lebih, kalau kita hitung Rp20 triliun berapa puluh ribu gedung sekolah bisa kita perbaiki,” tegas Presiden.Presiden pun menginstruksikan jajarannya untuk meningkatkan loyalitas dalam hal penyusunan anggaran. Menurut Presiden, saat ini pemeriksaan anggaran telah berjalan dengan tingkat ketelitian yang cukup baik.

“Saya minta loyalitas semua menteri, semua kepala badan untuk patuh dalam hal ini. Dan saya terima kasih kepada tim keuangan yang telah menjalankan penyisiran kajian terhadap anggaran sampai serinci-rincinya. Kalau tidak salah mungkin sampai satuan kesembilan,” ucap Presiden. (ard)