Headline News

Awas Pembakar Hutan Kasus Karhutlah Polisi Pasang CCTV
Last Updated on May 08 2021

Awas Pembakar Hutan Kasus Karhutlah Polisi Pasang CCTV

    JAKARTA,KORANRAKYAT.com- Upaya melakukan pencegahan kebakaran Hutan (Karhutlah)  Dilakukan  penandatangan surat keputusan bersama mengatasi dan dilakukan penegakan hukum. Ini sesuai inpres Presiden dalam mengatasinya. cara digunakan pemasangan CCTV untuk mengetahui siapa...
Berikut 31 Titik Pos Penjagaan Strategis Polda Metro Jaya Untuk Cegah Pemudik
Last Updated on May 08 2021

Berikut 31 Titik Pos Penjagaan Strategis Polda Metro Jaya Untuk Cegah Pemudik

      JAKARTA,KORANRAKYAT- Sebanyak 31 titik pos penjagaan untuk melakukan penyekatan mudik Lebaran 2021 disiapkan Polda Metro Jaya bersama jajaran Polres di wilayah hukumnya. Sejumlah titik strategis penyekatan ini akan melakukan penindakan tegas terhadap pengendara yang hendak mudikSesuai...
Polisi Tetapkan 7 Mucikari Dan Joki Prostitusi Online Sebagai Tersangka Di Tebet
Last Updated on May 08 2021

Polisi Tetapkan 7 Mucikari Dan Joki Prostitusi Online Sebagai Tersangka Di Tebet

      JAKARTA,KORANRAKYAT- 7 Mucikari dan joki prostituis online di Tebet sbagai penawar jasa prostitusi online anak dibawah umur saat ini berstatus tersangka.Kabid Humas Polda Metro Jaya (Kombes. Pol. Drs. Yusri Yunus) di temui di Polda Metro Jaya, Rab (21/4)2021 mengatakan   para...
Monster Kapal Selam KRI Nanggala-402 Diawaki 53 Personil Sempat Hilang Kontak  Menyelam Belum Bisa Kembali
Last Updated on Apr 22 2021

Monster Kapal Selam KRI Nanggala-402 Diawaki 53 Personil Sempat Hilang Kontak Menyelam Belum Bisa...

      BALI(KORANRAKYAT.COM) Sejumlah prajurit TNI-AL awak kapal selam KRI Nanggala-402 berada di atas lambung kapal setibanya di Dermaga Koarmatim, Ujung, Surabaya, Jatim, Senin (6/2/2012).   Kapal selam tersebut kembali bergabung dengan TNI AL usai menjalani perbaikan menyeluruh di...
Terhembus Bau Tak Tak Sedap Diduga Oknum Penyidik KPK Memeras
Last Updated on Apr 22 2021

Terhembus Bau Tak Tak Sedap Diduga Oknum Penyidik KPK Memeras

          JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut-sebut memeras Wali Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara Muhammad Syahrial senilai Rp 1,5 miliar. Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan, akan mendalami informasi dugaan pemerasan oleh oknum tersebut. KPK...

World Today

  •  
    Presiden Jokowi dan Kanselir Angela Merkel

    .

     
    JAKARTA9KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Kanselir
     

MALANG(KORANRAKYAT.COM) Dikatakan Pjs Bupati Malang Drs.Sjaichul Ghulam,MM Pada kesempatan yang baik ini kita semua telah mendengarkan Laporan Badan Anggaran dan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, dimana pada prinsipnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang telah menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

      Diungkapkan juga atas nama Pemerintah Kabupaten Malang saya juga menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.Sehubungan dengan hal tersebut, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada segenap Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, atas dukungan kerjasama dan kepercayaannya sehingga dapat melaksanakan tahapan-tahapan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 dengan bekerja keras dan bersungguh-sungguh mengkritisi dan mencermati Rancangan Peraturan Daerah tersebut, sehingga seluruh proses pembahasan dapat dilakukan dan ditetapkan sesuai jadwal yang telah direncanakan Hasil persetujuan bersama ini, secepatnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi sebagaimana ketentuan yang berlaku, dan selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penetapan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, Dari hasil pembahasan, maka perangkaan RAPBD TahunAnggaran 2021 adalah sebagai berikut : Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp3.896.677.599.184,84. Adapun pendapatan daerah dirinci sebagai berikut: Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar Rp715.980.715.184,84 dengan rincian; Pajak Daerah sebesar Rp286.873.217.000; Retribusi Daerah sebesar Rp34.604.571.750; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp20.068.612.020,50; selanjutnya untuk Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp374.434.314.414,34. Pendapatan Transfer dialokasikan sebesar Rp2.977.902.984.000 dengan rincian; Transfer Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp2.709.902.984.000 dan Transfer Antar Daerah direncanakan sebesar Rp268.000.000.000.

          Diungkapkan Pjs Bupati Malang atas Persetujuan bersama terhadap RAPBD 2021 Selanjutnya untuk penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang terdiri dari penerimaan Hibah direncanakan sebesar Rp202.793.900.000; Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp4.200.358.849.827,48. Belanja Daerah ini terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal yang dianggarkan sebesar Rp3.595.020.573.352,48; Belanja Tidak Terduga sebesar Rp5.000.000.000; dan Belanja Transfer sebesar Rp600.338.276.475. Dari sisi Pembiayaan; Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp314.681.250.642,64; yang berasal dari estimasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp11.000.000.000; dimana alokasi Pengeluaran Pembiayaan ini direncanakan untuk melakukanpembayaran hutang dan juga penyertaan modal kepada Perumda Tirta Kanjuruhan. Dengan demikian maka pembiayaan netto pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp303.681.250.642,64 yang dipergunakan untuk menutup defisit anggaran.

            Dikatakan juga  Terkait dengan kebijakan fiskal, pada tahun 2021 akan terus dijaga secara kredibel dan akuntabel dengan arah antara lain memberikan dukungan pemulihan ekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan; memperhatikan kebutuhan untuk melakukan konsolidasi fiskal secara bertahap dan terukur sehingga menjadikan semua instrumen fiskal tetap kredibel dan akuntabel. Saat ini arah Diungkapkan juga  atas Persetujuan bersama terhadap RAPBD 2021  pemulihan ekonomi telah berjalan secara bertahap. Momentum perbaikan ekonomi ini akan terus dijaga dan diakselerasi melalui berbagai kebijakan pemulihan ekonomi di daerah. Dengan berbagai upaya pemulihan ekonomi yang terus dijaga dan semakin membaik menuju akhir tahun 2020, maka proyeksi pertumbuhan ekonomi di akhir tahun 2021 diperkirakan pada kisaran 5,91% dengan didukung oleh pemulihan konsumsi secara bertahap seiring dengan mulai pulihnya aktivitas ekonomi dalam kondisi adaptasi kebiasaan baru.  Tentunya telah kita ketahui bersama bahwa dampak pandemic Covid-19 telah berimbas pada meningkatnya kemiskinan dan pengangguran.

              Untuk itu sangat dibutuhkan konsistensi dalam rangka melanjutkan peningkatan akses pelayanan dasar kepada masyarakat, baik untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, air bersih daninfrastruktur serta pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga mampu mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Melakukan percepatan daya serap anggaran juga merupakan langkah strategisuntuk turut menggerakkan perekonomian daerah sehingga dapat mempercepat kesejahteraan rakyat. Selain itu juga diharapkan dalam melaksanakan program dan kegiatan agar tetap berpedoman pada standar harga satuan dan standar biaya umum, sehingga anggaran dapat dikelola dengan menggunakan prinsip-prinsip hemat, tidak mewah, efektif dan efisien, dimana dari pagu anggaran yang telah ditetapkan dapat memberikan hasil dan manfaat yang optimal. Komposisi belanja daerah yang sudah disepakati bersama ini telah menunjukkan dukungan pembiayaan terhadap kebutuhan untuk tetap menjaga penguatan penanganan bidang kesehatan dan juga untuk menjaga dan memperkuat pemulihan sosial serta ekonomi.

            Dikatakan Persetujuan bersama terhadap RAPBD 2021  difokuskan untuk menghadapi tantangan saat ini yang berhubungan dengan Covid-19, namun juga untuk merekonstruksi fondasi pembangunan daerah yang lebih kuat di bidang sumber daya manusia, perbaikan produktivitas, inovasi dan daya saing, sertaperbaikan infrastruktur untuk menuju Kabupaten Malang yang sejahtera. Pelaksanaan berbagai program pembangunan tersebut akan dilaksanakan secara terintegrasi melalui belanja yang bersumber dari pemerintah pusat, maupun transfer ke desa melalui dana desa. Transfer ke desa melalui dana desa tahun 2021 akan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran, agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan mendorong peran Pemerintah Daerah dalam pemulihan ekonomi local berbasis perdesaan dan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan termasuk dukungan pembangunan di 378 desa. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, Dengan adanya strategi kebijakan fiskal yang akan dijalankan Pemerintah Daerah, APBD 2021 diharapkan semakin produktif, efisien, dan berdaya tahan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan di tahun 2021. Besaran angka dalam APBD 2021 telah disusun secara kredibel dan realistis sesuai dengan tantangan perekonomian yang akan dihadapi, sehingga mampu menjadi motor penggerak ekonomi yang adil, efektif, dan berkesinambungan. Selanjutnya menjadi kewajiban kita untuk bersama-sama melaksanakan dan mensukseskan program-program yang telah tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2021.(an/adv)

 

 

 

JEMBER, KORANRAKYAT.COM  Rapat sidang paripurna HMP di DPRD Jember, Rabu (22/7/2020). Dalam sidang ini, DPRD Jember sepakat bakal memakzulkan Bupati Jember, Faida.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur ikut memantau masalah pemakzulan Bupati Jember, Faida oleh DPRD setempat. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak menyebut Pemprov tak terburu-buru dalam mengambil sikap terkait pemakzulan bupati Jember tersebut."Kami akan mencermati tata laksana dan prosedur, termasuk instansi terkait di tingkat pusat. Utamanya, mengenai proses selanjutnya setelah kejadian kemarin (Rapat Paripurna soal pemakzulan)," kata Emil Dardak ditemui di Surabaya, Kamis (23/7/2020). "Ini tidak bisa kita sikapi terburu-buru namun harus dicermati secara utuh," terangnya.

Lantas, apakah artinya Pemprov menunggu keputusan dari Mahkamah Agung? "Sekali lagi, kami belum bisa berkomentar. Ini hal yang tidak terjadi setiap tahun. Sehingga, harus cermat betul untuk menyikapi masalah ini," katanya. Senyampang belum adanya putusan apapun dari lembaga terkait, Emil menjelaskan bahwa Faida masih bisa menjalankan tugasnya sebagai Bupati Jember. "Kami mengutip pernyataan DPRD, secara administratif beliau masih menjalankan tugas," kata Emil.

Untuk diketahui, DPRD Jember sepakat memberhentikan Faida dari jabatan bupati Jember, Rabu (22/7/2020). Pemberhentian ini bermula saat DPRD Jember menggelar rapat paripurna dengan agenda Usul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPRD Jember terhadap Bupati Jember mulai pukul 11.00 WIB.

Pendapat yang diusulkan oleh para pengusul HMP adalah, menyatakan bupati Jember diduga melanggar sumpah janji jabatan dan melanggar peraturan perundangan, yang termasuk dalam kategori berat. Pendapat tersebut akan dimohonkan kepada Mahkamah Agung untuk diuji. Seluruh fraksi di DPRD Jember menyetujui dipakainya Hak Menyatakan Pendapat, dan pendapat yang dihasilkan menjadi keputusan DPRD Jember. Tujuh fraksi sepakat berpendapat meminta Mendagri memberhentikan bupati Jember dari jabatan.

Pasca putusan paripurna tersebut, Bupati Faida mengatakan dirinya akan merespon jika nantinya DPRD Jember mengirimkan keputusan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) itu dikirimkan ke Mahkamah Agung."Kami tunggu, apa dewan melaksanakan mengirim ke MA, baru nanti kami siapkan respon kami," ujar Faida melalui pesan percakapan kepada wartawan , Kamis (23/7/2020).(sl)




Tuesday, 02 June 2020 23:42

Genderang Pilwali Surabaya Menghangat

Written by

 

 

SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) Genderang  pemilihan wali kota Surabaya mulai menghangat lagi. Sebelumnya, ada kesepakatan untuk menyelenggarakan pilwali pada 9 Desember, lantas diikuti rencana untuk memulai kembali tahapan pada 15 Juni atau dua pekan lagi. KPU Surabaya sedang mempersiapkan diri dengan mengadakan rapat intensif untuk memastikan persiapan itu berjalan dengan aman dan lancar.

Ketua KPU Surabaya Nur Syamsi mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu petunjuk teknis terkait dengan tahapan pilwali Surabaya. Memang sudah ada pembicaraan yang intensif untuk melanjutkan pilwali pada 15 Juni. Terutama sejak ada pembicaraan dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPR beberapa waktu lalu.”Sambil menunggu juknis, kami juga mempersiapkan diri dengan membuat proyeksi-proyeksi,” ungkap Syamsi Senin (1/6).

Proyeksi itu, antara lain, terkait dengan tempat pemungutan suara (TPS). Rencana awal dalam situasi normal, KPU Surabaya mempersiapkan 4.121 TPS di seluruh Surabaya. Setiap TPS paling banyak akan digunakan oleh 525 pemilih. Namun, dalam kondisi pandemi Covid-19, tentu jumlah orang dalam satu TPS itu akan dikurangi. Misalnya, skema bila TPS ternyata hanya untuk 300 orang, 400 orang, atau 450 orang.

Jumlah TPS itu tentu berpengaruh langsung pada kebutuhan anggaran yang harus disediakan. Misalnya, untuk honorarium kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) plus petugas keamanan TPS. Juga berpengaruh pada biaya operasional pendirian TPS dan logistik yang harus disiapkan. Ada pula kebutuhan yang remeh-temeh seperti blangko untuk rekapitulasi hasil pemungutan suara.

”Berapa anggaran tambahannya? Masih kami hitung,” imbuh Syamsi.

Hal lain yang disiapkan adalah alat pelindung diri (APD) untuk para petugas. Petugas itu meliputi badan ad hoc seperti panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemunguatan suara (PPS) serta petugas pemutakhiran data pemilih. Ada pula tugas untuk memverifikasi secara faktual syarat dukungan calon perseorangan M. Yasin-Gunawan.

”Sekarang ini kami makin intensif untuk berkoordinasi di internal maupun dengan KPU provinsi. Hari ini misalnya, ada rakor divisi hukum,” ungkap Syamsi.

Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Surabaya Soeprayitno menambahkan, dalam rapat kemarin dibahas banyak hal terkait dengan persiapan pilwali di berbagai daerah. Termasuk pilwali Surabaya. KPU Surabaya sebagai penyelenggara selalu siap untuk memastikan pilwali berjalan dengan sukses.

”Gong pelaksanaan sudah ditabuh. Suka tidak suka, mau tidak mau, harus dilaksanakan,” tegas Nano, sapaan akrab Soeprayitno.

Dia mengungkapkan, salah satu yang akan dilakukan dalam waktu dekat adalah koordinasi dengan Pemkot Surabaya serta stakeholder terkait seperti kepolisian dan Bawaslu Surabaya. KPU Surabaya ingin memastikan bahwa semua pihak siap dengan penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan itu. Namun, karena pada masa pandemi Covid-19, diperlukan penyesuaian-penyesuaian.

”Kami juga ingin meyakinkan publik bahwa pilwali Surabaya bisa sukses penyelenggaraan dan sukses integritas. Serta angka partisipasi harus tinggi,” jelas Nano.(an)

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Perjalanan pengamanan TNI Polri di Bawaslu RI di Jalam Thamrin N0.14 Jakarta Pusat berjalan lancar dan kini um Pemuda Forbamora NTT datang dan berterima kasih sambil memberikan  seledang khas daerah sebagai dukungan agar TNI Polri  di Bawaslu, Senin (3/6)2019 agar tetap melaksanakan tugasnya sehingga pelaksanaan  pesta demokrasi berjalan aman dan lancar  

                Ketua Forum Pemuda Forbamora,  Aldo Pareres di temui di depan Bawaslu , Jalan Thamrin No.14, Jakarta Usah , Senin(3/6)2019 mengatakan  aspirasi kita dari Forum Persatuan Pemuda Nusa Tenggara Timur( NTT) yang ada di Jakarta, dimana Para petugas TNI Polri sudah menjalankan tugas mereka untuk mengamankan Pesta Demokrasi yang sudah berjalan  selama ini. "Dan dari kami sendiri dari Forum Forbamora NTT sangat berterima kasih dimana mereka semua menjalankan tugas secara profesional sehingga semuanya aman dan damai," ujarnya.

               Ketikanya simbol selendang yang diberikan, apa artinya, Aldo  menegaskan ini sebagai tanda bahwa ini adalah salah satu budaya adat istiadat dari NTT Forbamora itu ada bergabung per kabupaten Sumba, Alor, Larantuka, Rotte, Sabu dan Flores. "Harapan dari kawan-kawan NTT dengan pemberian ini, Kami sendiri dengan pihak keamanan TNi Polri semoga kedepan mereka selalu menjaga NKRI, aman dan damai," tegasnya.

        Disinggung apa ada pesan untuk situasi saat ini, Aldo menjelaskan  baik, untuk kepada seluruh masyarakat Indonesia tolong bersatu padu kita sekarang harus berdamai, tentram karena semua kita ini adalah masyarakat Indonesia." Yang dimana bersama-sama membantu pemerintah untuk mensukseskan semua kegiatan-kegiatan dan pengamanan di dalam negara kita sendiri," jelasnya.

         Ditempat yang sama, Kanit Bimmas Polsek Metro Menteng, Kompol MH Panjaitan mengatakan Kepada Perkumpulan Masyarakat Flores, Sumba dan NTT yang mana telah memberikan rasa formatnya kepada kami selendang khas dari NTT, kami petugas pengamanan di Bawaslu RI ini baik TNI Polri mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian. "Kepada kami dan kami mohon dukunga doa semoga di ibukota ini Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini kedepan semakin damai," ujarnya.(vk)

 

 

 

 

     

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Kekuatan pengamanan  jelang  pengumuman   rekaptulasi penghitungan suara yang dilakukan  Komisi Pemilihan Umum, dalam Pilpres   dan Pileg  pada  22 Mei 2019. Secara detail TNI Polri menurunkan kekuatan 32,000 personil yang dibagi dalam 4 ring.

              Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas, Brigjend Pol Dedi Prasetyo di temui di Mabes Polri Jalan Trunojoyo No.3 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa(14/5)2019  untuk pengamanan 22 Mei 2019 di KPU secara detail sudah disiapkan baik oleh Mabes Polri maupun Polda Metro Jaya kekuatan yang dilibatkan untuk TNI Polri ada 32 Ribu ."Ini dilakukan dalam rangka memberikan jaminan keamanan pelaksanaan pengumuman hasil penghitungan secara nasional untuk Pilpres dan Pileg,Kita sudah membagi 4 ring," ujarnya.  

           Dedi menjelaskan untuk ring 1 di KPU  dijaga sangat ketat agar proses di dalam KPU kerjanya   KPU tidak terganggu.. Ring 2 itu ada di gedung KPU juga.semua yang akan masuk ke KPU harus melalui sterilisasi," jelasnya..

Dikatakan  Dedi  Kita harus menghargai petugas yang melakukan sterilisasi, baik sterilisasi stek door maupun sterilisasi melalui metal detektor. Kemudian di areal parkir tetap menjadi deitektor  plus pengamanan . Di ring 4 ada areal luar ." Kita juga mengamanatkan beberapa web nasional baik kantor Bawaslu dan web Internasonal lainnya," rincinya.

         Jadi, Dedi menegaskan Polri masih fokus dan  Polri juga menghimbau kepada masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi tolong sama-sama betul untuk keamanan kita masing-masing. Kita masih bekerja dan mengantisipasi tidak menutup kemungkinan juga ancaman terorisme suatu ancaman nyata ya di dalam penangkapan dua jaringan   baik JAD Lampung dab JAD Bekasi dari hasil pemeriksaan mereka sudah merencanakan dan sudah mendisain serangan itu, "Dan sampai saat ini Densus 88 masih terus bekerja dalam.rangka untuk melakukan preemtif Struk penangkapan-penangkapan terhadap jaringan-jaringan tersebut agar pada tanggal 22 Mei 2019 kita harus sam-sama menjamin," tegasnya.

           Lebih lanjut, Dedi menandaskan Polri mendeksi ada potensi kerusuhan dan kemungkinan ada aksi terorisme yang dimanfaatkan oleh Terorisme people Power itu ada "Potensi kerusuhan dari diteksi intelegent di lapangan tidak ada, belum mengarah kesana tetapi yang lebih ramai diberitakan adakah di Media Sosial karena di Media sosial sedang melakukan patroli mulai sekarang sampai melang 22 Mei 2019 baik dinanti Kominfo dan Badan  Sandi Negara mengtekdown," tandasnya .

        Seiring dengan itu,Dedi menambahkan Kominfo mengdown dan setiap acunt-acun yang menyebarkan kontain Hoaks atau konten-kontein yang sifatnya menghasut dan mengakutasi dan mwmprovokasi dan sebagainya." Itu masih take down dan masing-masing tidak mengindahkan maka upaya terakhir ultra medium. Dari Direktorat Siber Bareakrim akan melakukan penegakan hukum. Ini hakhak yang menyebabkan tersebut," tambahnya.(vk)

 

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM - Sesuai data yang usai dilakukan penelusuran , akhirnya  di ketahui sebanyak 29 anggota Polri gugur selama pengamanan Pemilu 2019. Data tersebut merupakan jumlah per Senin (15/3)2019..
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di  hubungi ,Senin (13/5)2019 mengatakan bahwa seluruh anggota yang gugur mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Kemudian, mereka juga mendapatkan sejumlah tunjangan, misalnya santunan melalui PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PT ASABRI). "Kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, asuransi ASABRI 50 juta, asuransi YBB Rp 31 juta, dan hak-hak gaji terusan 1 tahun serta hak-hak lainnya," ujarnya.
Selanjutnya, Dedi menegaskan berikut daftar anggota Polri yang gugur selama pengamanan Pemilu 2019: 1. Ipda (Anumerta) M. Saepudin, anggota Polsek Cileunyi, Polda Jabar. Gugur karena kelelahan setelah mengawal kotak suara. 2. Ipda (Anumerta) M Supri, anggota Polresta Sidoarjo, Polda Jatim. Gugur saat melaksanakan pengamanan TPS." 3. Kompol (Anumerta) Suratno, Panit Subdit II Ekonomi Ditintelkam Polda Kaltim. Gugur karena sakit. 4. Bripka (Anumerta) Prima Leion Nurman Sasono, anggota Polsek Cerme, Polres Bondowoso, Polda Jatim. Gugur dalam kecelakaan menuju TPS. 5. Aipda (Anumerta) Ikhwanul Muslimin, anggota Polres Lombok Tengah, Polda NTB. Gugur karena kecelakaan saat hendak apel kesiapan pengamanan TPS," tegasnya.
 
Untuk itu,  Dedi mengungkapkan lihat saja sesuai nomor urut yang ada 6. Aiptu (Anumerta) Stefanus Pekuwali, anggota Polres Kupang, NTT. 7. Bripka (Anumerta) Arif Mustaqim, anggota Brimob Cikarang, Polda Metro Jaya. 8. Iptu (Anumerta) Paulus Kenden, anggota Polres Tanah Toraja, Polda Sulsel. 
9. Irjen Pol (Anumerta) Syaiful Zachri, Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri. 10. Ipda (Anumerta) Jonter Siringo-Ringo, anggota Polres Dairi, Polda Sumut. 11. Aipda (Anumerta) Mashadi, anggota Polres Indramayu, Polda Jabar. 12. Bripka (Anumerta) Arie Adrian Winatha, anggota Biro Operasi Polda Kalsel. 13. Iptu (Anumerta) Totok Sudarto, anggota Polres Berau, Polda Kaltim," ungkapnya. 
 
Ya lihat saja, 14. Ipda (Anumerta) Daniel Mota, anggota Polres Belu, Polda NTT. 15. Aipda (Anumerta) Yustinus Petrus Mangge, anggota Polres Ende, Polda NTT. 16. Bripka (Anumerta) Romadhonis, anggota Sat Brimob Polda Kepri. Gugur karena kecelakaan saat menuju PPK. 17. AKP (Anumerta) Partahian Dalimunte, anggota Polres Padangsidempuan, Polda Sumut. 18. AKP (Anumerta) Dani Kardana, anggota Polres Surakarta, Polda Jabar. 19. Bripka (Anumerta) Alfonsius Rino Frengki Bowaire, anggota Polres Asmat, Polda Papua 20. Ipda (Anumerta) Gangsar Sugiono, anggota Polres Lamongan, Polda Jatim. 
21. Ipda (Anumerta) Tunggul Simbolon, anggota Polres Simalungun, Polda Sumut 22. Iptu (Anumerta) Ketut Artawan, anggota Polres Jembrana, Polda Bali. 23. AKP (Anumerta) Yuslim Gempa, Polres Pangkal Pinang, Polda Kepulauan Bangka Belitung. 24. AKP (Anumerta) Bahtiar, Ditbinmas Polda Sulteng. 25. Kompol (Anumerta) Audie Djemri Moray, Polres Banggai Polda Sulteng. 
 
26. Aipda (Anumerta) Salip, Polres Seragen Polda Jateng. 27. Brigpol (Anumerta) Randu Pradivta, Polres Ogan Komering Ulu Selatan, Polda Sumsel. 28. Aipda (Anumerta) Leny D. Wayandiana, Polres Mappi, Polda Papua. 29. Ipda (Anumerta) Kusnarno, Polrestro Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya. (vk )
 



 
 
 
ReplyForward
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM- Ketua GNPF Bachtiar Nasir tersandung kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal pengalihan aset Yayasan Keadilan Untuk Semua. Bachtiar telah berstatus tersangka dalam kasus tersebut. Bachtiar diketahui mengelola dana sumbangan masyarakat sekitar Rp 3 miliar di rekening Yayasan Keadilan Untuk Semua (YKUS).

             Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri, di Jalan Tronojoyo No. 3 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan,Rabu (8 /5) 2019 mengatakan Dana tersebut diklaim Bachtiar digunakan untuk mendanai Aksi 411 dan Aksi 212 pada tahun 2017 serta untuk membantu korban bencana gempa di Pidie Jaya, Aceh dan bencana banjir di Bima dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat." Namun, polisi menduga ada pencucian uang dalam penggunaan aliran dana di rekening yayasan tersebut. Kasus tersebut telah bergulir sejak tahun 2017, dengan Bachtiar masih berstatus sebagai saksi. Kasus itu kembali ramai di tahun 2019 ketika Bachtiar dipanggil sebagai tersangka," ujarnya.

            Selanjutnya, Dedi menegaskan berikut perkembangan terbaru dari kasus yang menyandung Bachtiar, pertama. Panggilan di Tahun 2019 adalah Pemanggilan Kedua sebagai Tersangka Pada hari Rabu (8/5/2019) kemarin, Bachtiar dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka .pemanggilan selanjutnya merupakan panggilan kedua untuk Bachtiar. Bukan panggilan pertama seperti informasi sebelumnya. "Pemanggilan pertama Bachtiar sebagai tersangka dilakukan pada 2018. Jadi UBN sudah dipanggil dan diperiksa sebagai saksi tahun 2017 dan melalui mekanisme gelar perkara ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian dipanggil pertama 2018, 2019 tanggal 8 Mei.

           Namun, Bachtiar tidak menghadiri pemeriksaan tersebut karena memiliki acara pribadi. Polisi pun menjadwalkan panggilan ketiga pada 14 Mei 2019," tegasnya.

         Untuk itu, Dedi menjelaskan  sejumlah Bukti yang Seret Bachtiar sebagai Tersangka Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengatakan, alat bukti pertama adalah keterangan tersangka Ketua Yayasan Keadilan untuk Semua, Adnin Armas. Yang pertama dari hasil pemeriksaan, keterangan tersangka AA. AA perannya mengalihkan kekayaan yayasan," Bukti lainnya adalah rekening yayasan tersebut yang telah diaudit Bachtiar diduga mencairkan uang sebesar Rp 1 miliar dari rekening tersebut dan menggunakannya untuk kegiatan lai Kemudian, penetapan tersebut juga didukung oleh keterangan dari tersangka lainnya Islahudin Akbar," jelasnya. 

          Lebih lanjut, Dedi merinci. penyidik telah Periksa Puluhan Saksi,penyidik telah memeriksa puluhan saksi terkait kasus Bachtiar. Proses tersebut berlangsung sejak tahun 2017 hingga tahun ini. Penyidik sudah memeriksa sekian puluh saksi, saksi ahli sudah dimintai keterangan. Terdapat lebih dari lima saksi ahli yang sudah dimintai keterangan. "Saksi ahli tersebut berasal dari berbagai bidang, misalnya ahli yayasan, ahli perihal pendirian yayasan, dan ahli hukum pidana.  Selain itu, penyidik juga telah meminta keterangan anggota yayasan tersebut hingga pihak bank terkait.

          Polisi telah memiliki cukup bukti untuk menetapkan Bachtiar sebagai tersangka,"rincinya. 

 

          Sementara itu, dengan tekad ingin menjunjung keadilan, Bachtiar mengaku harus bersikap jujur perihal kasusnya. "Ya sudah lah ini masalah lama tahun 2017 dan ini tentu sangat politis. Namun tentu saya harus jujur dan harus adil juga jika ingin menegakkan kejujuran dan keadilan,. Di saat yang berbeda, pengacara Bachtiar Nasir, Aziz Yanuar menuturkan bahwa unsur politis dalam kasus kliennya diduga berkaitan dengan acara Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 3. "Masukan-masukan dari pihak-pihak lain ditangkap oleh UBN (Ustaz Bachtiar Nasir) kemungkinan karena aktifitas beliau di Ijtima Ulama 3," kata Aziz di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu.

 

 

            Namun  uniknya Bachtiar Sebut Kasusnya Mengandung Unsur Politis Bachtiar angkat bicara dan mengaku siap menghadapi proses hukum yang sedang menimpanya. " Hal itu disampaikan Bachtiar melalui sebuah video yang telah dikonfirmasi oleh kuasa hukumnya, Aziz Yanuar. "Insyaallah Allah selalu bersama orang-orang yang bersabar di jalan Allah SWT dan saya siap mengambil risiko atas semua tuduhan ini sekaligus memperjuangkan hak saya," kata Bachtiar melalui rekaman video, Rabu. Ia pun menilai bahwa kasus tersebut mengandung unsur politis. (vk) 

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Terkait   penjagaan keamanan Pemilu , juga mempersiapkan penjagaan untuk memasuki bulan suci Ramdhan. Pasalnya kesiapan ini penting kesiapan muai dari jakur mudik, jalur balik lokasi tempat perbatasan, baik dipelabuhan udara,pelabuhan sungai serta kesiapan tempat ibadah,kesiapan tempat wisata. juga Polri sudah desain dan mempersiapkan operasi ketupat 2019. 

         Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas, Brigjend Pol Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri, Jalan Tronojo No.3 Kebayoran Lama,Jakarta Selatan,Sabtu (27/4)2019 mengatakan ya awal Mei masuk dalam bulan suci Ramadhan, operasi ketupat dipersiapkan. "Kesiapan-kesiapam ini penting disiapkan mulai jalur mudik,jalur balik, persiapan masukya masalah tempat-tempat masalah lokasi tempat perbatasan. Ah,baik pelabuhan udara,pelabuhan sungai,pelabuhan untuk dipersiapkan kembali kesiapan untuk tempat ibadah dan kesiapan tempat wisata ini harus disiapkan dengan baik," ujarnya.

        Selanjutnya, Dedi menegskan mulai sekarang Polri sudah membuat desain rencana itu dan mempersiapkan untuk operasi Ketupat 2019 sudah disiapkan. "Hari ini sama kemarin Kakorkantas  bersama stecholder terkait lakukan peninjauan langsung mulai mudik sampai pintu tol Bekasi sampai ke Bekstrit, kemudian Semarang sampai ke Surabaya," tegasnya.

       Untuk itu,Dedi menjelaskan cek semuanya apa yang menjadi kendala pada saat arus mudik dan arus Balik." Karena di prediksi tahun ini akan mengalami peningkatan 20 persen hingga 30 persen dibandingkan tahun lalu." Artinya volume kendaraan jauh lebih banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan menuju jalur darat itu semaksimal mungkin," jelasnya.

        Apakah ini hasil pengecekan Jakarta sampai Surabaya,Dedi merinci pengecekan ini bertahap Kakorlantaa sampai seluruh jajaran, jasa Marga, Dinas Perhubungan, beberapa Stecholder terkait keliling semua." Minggu depan Bapak Wakapolri,sama saya dan teman-teman media pakai Hellycopter. Nanti headspot rawan kecelakaan Lalu lintas kemudian rawan kemacetan,  ini seluruh nanti akan saya sampaikan seluruh anggota Polri dilibatkan dalam operasi ketupat adab 102.406 Personil . Ini dilibatkan sedang operasi itu ada beberapa kegiatan pentahapan Pemilu," rincinya .

         Ketika ditanyakan gajil genap di Jalan Tol,Dedi mengungkapkan itu diskresi anggota di lapangan ketika terjadi kepadatan dipakai beberaps metode-metode yang sudah dipersiapkan." Intinya biar tidak terjadi penumpukan ,kemacetan di ruas-ruas Tol atau jalan-jalan penghubung dari penguna arus mudik atau arus balik.Pengecekan panjang mulai Merak, Cikampek, ruas jalan tolnya cukup panjang sampai Probolinggo. Merak sampai Probolinggo tol trans Jawanya," ungkapnya. (vk)

 

 

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM-  Ada penambahan pengamanan anggota Brimob yang jumlah cukup ini dilakukan untuk mendukung seluruh tahapan pemilu yang berakhir di Jakarta. Penetapan secara nasional akhir pada 22 Mei  penetapan anggota Legislatif DPRD, DPD,DPR RI ,Presiden dan Wakil Presiden hingga pelantikan dalam Aman dan Damai.

           Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas, Brigjend Pol Dedi Prasetyo di temui di Mabes Polri Jalan Tronojoyo No.3 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu(24/4)2019 mengatakan menyinggung penambahan pasukan Brimob, Jumlahnya saya tidak menyampaikan seperti itu, jumlah tidak bisa kita sebutkan dan kenapa jumlahnya tidak boleh sebutkan ini bisa berbahaya. "Artinya betul anggota brimob melaksanakan tugas di Jakarta karena seluruh pentahapan pemiluv ya terakhirnya di Jakarta," ujarnya.

             Selanjutnya, Dedi menegaskan tanggal 22 Mei 2019 penetapan akhir pemilihan secara Nasional di KPU. "Kemudian rangkaian penetapan yang berikutnya tetap di Jakarta fokusnya sampai nanti penempatan anggota legislatif dan pelantikan Presiden dan wakil Presiden bulan Oktober di Jakarta," tegasnya. 

              Untuk itu, Dedi menjelaskan oleh karena itu kondisi Jakarta itu harus dalam aman karena Jakarta Barometer Nasional." Aman kita pastikan seperti itu,; jelasnya. Menyinggung artinya brimob di taruhlah dimana saja lokasinya, dan,apa urgent,  Dedi menandaskan Itu juga tidak boleh. Itu Brimob ditarik ke Jakarta bukan karena suatu hal yang urgent atau setiap Pilpres ada penarikan seperti Itu. "Jadi pada tahapan inti Pemilu ,penetapan hasil kemudian pelantikan hanya mengandalkan kekuatan yang ada di Jakarta tentunya tidak cukup oleh karena itu Polri dan TNI jamin keamanan biar masyarakat tenang saja. Kita harus pastikan keamanan harus betul-betul menjadi hal yang utama di dalam proses rangkaian pertahapan pemilu yang ada," tandasnya.

             Apa benar pengamanan saat ini masih Siaga satu, Dedi merinci kan sudah dicabut. Hari jumat tidak lagi ." TIdak ada lagi siaga 1, kita antisipasi segala kemungkinan terjadi. Kita tidak boleh understimet  dan kita harus tetap mengantisipasi segala macam kemungkinan terjadi ," rincinya.( vk)

 

 

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Sekitar 16 anggota Polri gugur atau meninggal dunia akibat kelelahan dalam menjalankan tugas. Diberikan perhatian keluarganya dengan penghormatan menaikan pangkat satu tingkat memberikan gelar anumerta. Memberikan kesempatan  putera puterinya menjadi anggota Polri sesuai persyaratan umum.

          Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas, Brigjend Pol Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri, Jalan Tronojo No.3 Kebayoran Lama,Jakarta Selatan, Jumat (26/4)2019 mengatakan sebagian besar anggota Polri yang gugur atau meninggal dunia kesehatannya drop pada saat pengamanan karena waktu yang cukup lama dengan gangguan jantung dirujuk ke rumah sakit ada yang dalam perjalanan meninggal dunia. "Ada juga yang sempat dirawat dalam satu malam besoknya  meninggal dunia,"ujarnya.

         Ketika ditanya ada perhatian khusus dan perlakuan khusus  untuk anggota polri yang meninggal dunia, Dedi menegaskan tentu dari Kapolda setempat yang mengeluarkan kebijakan bagi putra-putri anggota Polri . "Memang secara persyaratan umum  memenuhi berkeinginan untuk masuk anggota Polri termasuk dalam tailan  sporting nanti Kapolda sendiri yang membuat suatu kebijakan di daerah untuk  merekrut atau menerima dari putra putri anggota polri gugur dalam menjalankan tugas." tegasnya.

           Disinggung rata-rata berapa jam anggota Polri yang menjaga untuk pemunggutan suara, Dedi menjelaskan yang di TPS itu bisa sekian hari bukan jam lagi. Kalau yang di KPUD ini tetap dibagi dalam 3 sif kan tiap sif itu  kan 8 jam-8 jam. "Tetapi kalau di KPUD ada  waktu istirahatlah, karena masih ada 3 regu yang melaksanakan penjagaan secara bergiliran kalau di TPS kan engga dengan pola kerawanan kriteria kurang rawan, rawan dan sangat rawan dia keliling di TPS itu bersama anggota Linmas, bersama KPPS bersama aparat yang lainnya dalam rangka untuk memastikan kerawanan dari TPS tersebut," jelasnya.

            Dedi merincinya dengan pelajaran ada anggota yang gugur ,apakah kedepan kemudian untuk pemunggutan pencoblosan  TPS perlu sistem sif atau semacam apa. Mengingat Ini kelelahan akumulatif."Kalau sistem sif  tidak akan cukup ada 800.000 lebih TPS di Indonesia di jaga oleh seluruhnya anggota Polisi yang ditentukan berjumlah 271.880 personil," rincinya.

                    Seiring dengan itu, Dedi mengakui satu dibanding 4  , dengan kondisi geogratif yang sangat jauh dan di luar jawa yang sangat sulit." Tidak mungkin bisa terpenuhi semuanya. Maka yang terpenting adalah mengevaluasi dari aspek  kesehatan karena sebagian besar yang meninggal karena  aspek kesehatannya mungkin lagi tidak fit atau kesehatannya drup itu sangat perlu dilakukan analisa open sif oleh Pusdokkes," akunya.

            Disinggung sebelumnya apa ada pemeriksaan kesehatan dahulu, Dedi mengungkapkan Polri setiap semester itu selaku mengadakan jadwal pemeriksaan rutin untuk seluruh anggota.Tapi yang khusus untuk Pengamanan, berarti tidak ada pemeriksaan khusus hanya yang rutin saja."Yang rutin itu bekal kesehatan setiap operasi pasti diberikan obat-obatan,vitamin. Permasalahan dilapangan itu pengalaman saya juga ketika sudah masuk jadwal pemeriksaan kesehatan karena alasan padatnya tugas jarang mau kita lakukan termasuk saya sendiri jarang mau lakukan itu. Itu penting dan ini untuk mengevaluasi kesehatan dan itu setiap semester. Adanya polisi yang meninggal ya karena keenganan dia melaksanakan general cek up akibat yang sebagian besar kelainan Jantung," ungkapnya.

             Singgung terkait tunjangan sendiri bagamana, Dedi menandaskan Kalau KPPS ditanggung Kemenkeu . Kalau Polri punya anggaran dan apakah tunjungan yang diberikan berupah bea siswa berkelanjutan pada anak tersebut. "Hak nya setiap anggota Polri meninggalcdala tugas itu gajinya gaji terusan selama setahun dia akan terima full. Kemudian dia terima juga asuransi bakti Bhayangkara, ada asuransi Asabri, kemudian ada beberapa juga uang-uang kaitan juga kedukaan," tegasnya.

               Dikatakan ini  mengindikasikan Pemilunya dan pencoblosan, penghitungan sangat melelahkan. Apakah ada masukan dari Polri agar memperbaiki proses Pemilu Ini agar manusiawi dan sekaligus anggota Polri, Dedi menambahkan ya, nanti dari anggota dewan,anggota legislilatif kita harapkan napak tilas tentunya juga fokus bahasan untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilu 2019. " Secara koperhensif dari berbagai losing sektor terkait nanti akan memberikan masukan menyampaikan pada Pemilu 2024 yang terkonsep yang terbaik," tambahnya.( vk)

 

 

 

 

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM -Upaya untuk membuktikan berita hoaks yang disebarkan dalam video   pembakaran surat dan kotak suara pemilu di Distrik Tingginambut, Papua. Oleh karena itu ,menjadi tugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua 

             Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Mabes Polri,Jalan Tronojoyo No.3,Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (24/4) 2019 mengatakan. dari hasil pendalaman juga dari Polda Papua khususnya dari Direktur Kriminal Khusus akan melakukan investigasi terhadap akun yang menyebarkan informasi tersebut dan menambah lagi narasi-narasinya," Logistik Pemilu 2019 yang dibakar tersebut merupakan sisa logistik yang tidak terpakai," ujarnya.

                  Selanjutnya,Dedi menegaskan  hal itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan surat dan kotak suara yang tak digunakan. "Langkah tersebut merupakan keputusan petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Pembakaran tersebut juga sudah dimuat dalam berita acara," tegasnya.

                    Untuk itu, Dedi menjelaskan para pemilik akun yang ikut menyebarkan hoaks tersebut, kata Dedi, dapat dijerat dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).  "Itu bisa dijerat UU ITE kepada pemilik akun yang menyebarkan berita hoaks yang tidak sesuai fakta sebenarnya," jelasnya.

                    Lebih lanjut, Dedi merinci beredar rekaman video pembakaran surat dan kotak suara di Papua. Video berdurasi lima menit itu ramai diperbincangkan di media sosial. Orang yang merekam kejadian ini menyebut, logistik dibakar lantaran kecewa pada pelaksanaan pemungutan suara. "Sebab, warga hanya mendapat surat suara pemilu legislatif dan tak mendapat surat suara pilpres,"rincinya

                          Dedi menandaskan pemungutan suara pilpres di wilayah itu menggunakan sistem noken atau ikat. Warga merasa sistem ini tidak adil. Untuk diketahui, KPU menerapkan sistem noken di 12 kabupaten di Papua. " Penetapan penggunaan sistem noken/ikat ini tertuang dalam PKPU Nomor 810 Tahun 2019 tertanggal 5 April 2019. Sebanyak 12 kabupaten ini yaitu Tolikara, Puncak Jaya, Puncak, Jayawijaya, Nduga, Paniai, Deiyai, Lanny Jaya, Yahukimo, Mambramo Tengah, Intan Jaya dan Dogiyai," tandasnya.(VK)

 

 

Sunday, 07 April 2019 15:00

Prabowo - Sandi Kampanye di GBK

Written by

 

 

JAKARTA  (KORANRAKYAT.COM)  Calon presiden nomor  urut  02 Prabowo Subianto menyebut 1 juta pendukungnya hadir dalam kampanye akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Minggu (7/4/2019).Para pendukung yang sebagian besar memakai pakaian serba putih itu memenuhi lapangan stadion dan bangku di bagian tribun.

            Prabowo juga mengatakan, sekitar ratusan ribu pendukung berada di luar area stadion, tidak bisa masuk karena keterbatasan tempat."Panitia, berapa yang sudah hadir di sekitar Senayan? 1 juta lebih," ujar Prabowo di sela-sela kampanyenya.Terkait dengan  jumlah peserta  tersebut, berapa sesungguhnya kapasitas Stadion Utama GBK, dan arena di luarnya? Direktur Utama Pusat Pengelola Kompleks Gelora Bung Karno (PPK GBK) Winarto menuturkan, Stadion Utama GBK memiliki daya tampung mencapai 78.000 kursi.

 

     “Kapasitasnya 78.000 kursi. Itu total untuk semua kelas penonton,” ujar Winarto ketika dihubungi wartawan , Minggu (7/4/2019)Di samping itu, area di dalam stadion yang bisa digunakan untuk menampung orang jika ada perhelatan di luar olahraga yaitu lapangan sepak bola dan trek atletik. Winarto mengungkapkan, secara keseluruhan, lapangan sepak bola dan lintasan atletik dirancang seluas 13.000 meter persegi.(as) 

Wednesday, 20 March 2019 23:35

Kampanye Akbar Polisi Akan Gelar Pengamanan

Written by

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM- Gelar operasi pengamanan khusus untuk memastikan bahwa kampanye akbar yang berlangsung dari 24 Maret hingga 13 April 2019 yang dilakukan personil Brimob di Papua agar berjalan  lancar. Akhirnya terjadi penembakan yang menewaskan peronil Brimob.

          Kepala Divisi Humas Polri Irjen Muhammad Iqbal di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (20/3)2019 mengatakan pihaknya akan menggelar pengamanan khusus untuk mengamankan kampanye akbar yang berlangsung dari 24 Maret hingga 13 April 2019 di Papua. "Setelah tragedi penembakan yang menewaskan personil Brimob di Papua," ujarnya

           Selanjutnya, iqbal menegaskan langkah tersebutS diambil untuk memastikan bahwa kampanye akbar. Ya jelas kita lakukan pengamanan khusus karena di situ kan daerah rawan. Sehingga jangan sampai pesta demokrasi ini diwarnai aksi-aksi itu " Salah satu cara,  Polri akan menambah jumlah personilnya untuk mengamankan Papua sepanjang masa kampanye akbar," tegasnya

            Untuk itu, Iqbal menjelaskan selain itu, Polri bersama TNI telah menyiapkan perencanaan strategis untuk mengamankan jalannya kampanye akbar di Papua. "Polri di-back up TNI sudah melakukan perencanaan pengaman strategis di daerah itu. Berbeda dengan daerah lain. (jumlah personil) Lebih banyak, saya tidak bisa sebutkan detail," lanjut Iqbal.

           Dari info yang dihimpun, seorang anggota Brimob gugur dan dua anggota lainnya terluka saat baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Nduga, Papua, Rabu (20/3/2019).

           Kapolda Papua Irjen Pol Martuani Sormin Siregar ketika di hubungi mengatakan dan   membenarkan adanya kontak senjata yang terjadi di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Rabu pagi.  “Ya benar, kontak senjata itu mengakibatkan satu anggota kami gugur,” ujarnya. (vk)

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menanggapi lembaga survei yang mengukur sikap politik para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pilpres 2019. Ia pun tak mempermasalahkan survei tersebut. Bahkan Tjahjo menghormati pilihan politik semua anak buahnya. 

          "Apapun lembaga survei kita menghargai dan menghormati. Tapi soal hari H. Tidak ada yang tahu. Itu rahasia pribadi masing-masing," kata Tjahjo di Jakarta Pusat, Kamis (17/2/2019). Meski menghormati pilihan politik para ASN, Tjahjo menegaskan bahwa sikap politik mereka tidak boleh ditunjukkan di depan publik. Misalnya semua ASN dilarang ikut kegiatan kampanye. "Menurut saya, sebagai ASN harus netral. Masing-masing punya pilihan politik. Itu hak mereka," tutup Tjahjo.

 

Survei Dukungan Politik PNS

          Sebelumnya Charta Politika melakukan survei terhadap dukungan PNS hingga perangkat desa kepada calon presiden 2019. Hasilnya, PNS pendukung Jokowi mencapai 40,4 persen. Jumlah itu lebih kecil dibanding PNS yang mendukung Prabowo-Sandiaga yakni 44,4 persen. Masih ada 14,9 persen PNS yang belum memberikan dukungan suara untuk kedua calon.

            Sementara di lingkungan pegawai desa atau kelurahan, pemilih Jokowi-Ma'ruf hanya 30,8 persen. Sedangkan pegawai desa atau kelurahan yang memilih Prabowo-Sandi mencapai 53,8 persen. Masih ada 15,4 persen pegawai desa dan kelurahan yang belum menentukan sikap politiknya di Pilpres 2019.

           Survei Charta Politika ini dilakukan pada periode 22 Desember 2018 hingga 2 Januari 2019. Melalui wawancara 2.000 responden di 34 provinsi. Survei ini menggunakan metode survei acak bertingkat atau multistage random sampling dengan margin of error 2,91 persen. Tingkat kepercayaan 95 persen.(fad)

 

 

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Kesigapan yang dilakukan Penyidik Tim Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri segera melimpahkan berkas perkara tersangka BBP soal kasus berita bohong atau hoaks tujuh kontainer berisi surat suara tercoblos di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, kepada Kejaksaan. 

            Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Mabes Polri , Jakarta Selatan, Selasa (15/1) 2019 mengatakan, polisi juga telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung terkait rencana pelimpahan berkas tersangka BBP. "Secepat mungkin (pelimpahan berkas), hari ini sesegera mungkin dituntaskan untuk pemberkasan-pemberkasan. Literasinya segera dicukupi. Makanya tim koordinasi proaktif dengan Kejagung,” ujarnya

            Selanjutnya, Dedi menegaskan selain fokus menyelesaikan pemberkasan tersangka BBP, polisi tengah mendalami auktor intelektual soal hoaks tersebut. "Untuk dugaan tersangka lain masih kita dalami dari analisa rekam jejak digitalnya," tegasnya.

            Untuk itu, Dedi menjelaskan diketahui, tersangka BBP ditangkap di Sragen, Jawa Tengah, pada 7 Januari 2019. Atas perbuatannya, tersangka BBP dijerat Pasal 14 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana lantaran sengaja menyiarkan berita bohong." Ia terancam dihukum maksimal 10 tahun penjara. Selain BBP, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim telah menetapkan tiga tersangka penyebar konten hoaks itu,". jelasnya.

 

             Lebih lanjut, Dedi merinci Mereka adalah LS, HY, dan J yang masing-masing ditangkap secara terpisah di Balikpapan, Kalimantan Timur; Bogor, Jawa Barat; dan Brebes, Jawa Tengah." Hoaks mengenai tujuh kontainer surat suara pemilu yang sudah tercoblos tersebar melalui sejumlah platform, seperti YouTube dan WhatsApp. Salah satunya tersebar melalui rekaman suara seorang lelaki. Setelah KPU dan Bawaslu melakukan pengecekan bersama pihak Bea Cukai, dipastikan bahwa informasi tujuh kontainer surat suara pemilu yang sudah tercoblos adalah hoaks," rincinya. (vk))

  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  Next 
  •  End 
Page 1 of 6

Panggung Koruptor

  •