Headline News

Setelah Sigap Atasi Flash, Kini Pertamina Fokus Tangani Korban Kebakaran Kilang Pertamina
Last Updated on May 15 2022

Setelah Sigap Atasi Flash, Kini Pertamina Fokus Tangani Korban Kebakaran Kilang Pertamina

  BALIKPAPAN, KORANRAKYAT.COM,   15 Mei 2022 - Tim Pemadam di Kilang Balikpapan PT Kilang Pertamina Internasional telah berhasil melakukan pengendalian api yang muncul di plant 5, Unit Hydro Skimming Complex. Saat ini kondisi sudah terkendali dan terus dilakukan proses pendinginan. Dalam kurun...
KTT Asean AS Presiden Nyatakan stop Perang Ukraina
Last Updated on May 15 2022

KTT Asean AS Presiden Nyatakan stop Perang Ukraina

    WASHINGTON,KORANRAKYAT.COM, Presiden Joko Widodo menyerukan untuk menghentikan perang di Ukraina sekarang juga. Demikan disampaikan Presiden pada KTT Khusus ASEAN-AS yang digelar di Departemen Luar Negeri AS, Washington DC, Jumat, 13 Mei 2022. Menurut Presiden Jokowi, perang di Ukraina...
Cegah Kepadatan, Menhub Minta Di Pelabuhan Merak Terapkan First In First Out
Last Updated on Apr 29 2022

Cegah Kepadatan, Menhub Minta Di Pelabuhan Merak Terapkan First In First Out

  SEMARANG,KORANRAKYAT.COM,_ - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta diterapkannya “first in first out” di Pelabuhan Penyeberangan Merak, untuk mencegah terjadinya kepadatan kendaraan yang akan masuk ke kapal.  Penerapan first in first out artinya, kendaraan yang telah memiliki...
Presiden Jokowi Bahas Solusi Damai Perang Rusia-Ukraina dengan Sejumlah Pemimpin Negara
Last Updated on Apr 29 2022

Presiden Jokowi Bahas Solusi Damai Perang Rusia-Ukraina dengan Sejumlah Pemimpin Negara

  BOGOR,KORANRAKYAT.COM,-Sebagai pemegang mandat presidensi G20 tahun 2022, dalam dua bulan terakhir, Presiden Joko Widodo telah berkomunikasi dengan beberapa pemimpin negara dan Sekretaris Jenderal PBB tentang persiapan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan digelar di Bali pada bulan...
Data Posko Sampai H-4 Lebaran  Pergerakan Penumpang Penyeberangan Tertinggi
Last Updated on Apr 29 2022

Data Posko Sampai H-4 Lebaran Pergerakan Penumpang Penyeberangan Tertinggi

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,- Berdasarkan data sementara yang dihimpun dari Posko Angkutan Lebaran Terpadu tahun 2022 (1433 H), tercatat pada Kamis, 28 April 2022 kemarin atau (H-4) Lebaran, pergerakan penumpang angkutan umum mengalami peningkatan di semua moda jika dibandingkan dengan hari...

World Today

  •  
    KTT Asean AS Presiden Nyatakan stop Perang

     

     

    WASHINGTON,KORANRAKYAT.COM, Presiden Joko Widodo menyerukan untuk menghentikan perang di

     

 

 

 

MALANG,KORANRAKYAT.COM,Pelayanan prima kepada pelanggan tetap menjadi Prioritas perusahaan Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota   Malang. Tentunya berbagai inovasi  dilakukan agar Perumda Air Minum Tugu Tirta bisa mencukupi ketersediaan air minum bagi pelangganya yang ada di kota Malang, selain itu juga Perumda Air Minum Tugu Tirta Memiliki keistimewaan salah  satunya di Indonesia, bahwa memiliki 270 titik  kawasan Zona Air Minum Prima (ZAMP)  dimana air dari kran  bisa langsung di minum, dan sangat dijamin kesehatanya.“ Kami melayani sekitar  172 Ribu Pelanggan warga kota Malang,” ujar . Direktur Utama Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, M Nor Muhlas S.Pd, M.Si. saat berbicang dengan Koranrakyatjatim.com pada Kamis (14/04) usai  acara buka  bersama di  Resto Prokids Club.

 Slogan yang pernah digaungkan Tugu Tirta Selalu bisa yang  diusung segenap karyawan Perumda Air Minum Tugu Tirta disaat Hutnya ke 47 memang bisa dibuktikan, bahwa dikatakan M Nor Muhlas, bahwa secara Ratio dengan jumlah 172 Ribu Pelanggan seharusnya tersedia air dengan Ratio 1720 Liter/detik, namun saat  ini Rationya hanya 1550 liter/detik, namun dengan jumlah tersebut bisa memenuhi layanan yang ada di masyarakat kota Malang.

Direktur Utama Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang,M Nor Muhlas S.Pd, M.Si. langsung terjun kemasyarakat yang membutuhkan air

 

Dikatakan juga  mantan anggota Komisi D DPRD  Kabupaten Malang ini bahwa idialnya memang kita harus memiliki air dengan ratio 2000 liter/detik, oleh karenanya dengan adanya sumber yang ada Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang  membangun 12 Titik Air Bawah Tanah (ABT) yang tersebar diwilayah kota Malang dan juga melakukan pembangunan PAM 1 dan PAM  2, sehingga layanan kemasyarakat akan bisa dimaksimalkan.

Diungkapkan juga oleh Muhlas yang juga wakil Ketua Lesbumi NU Kab Malang ini bahwa Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang telah memiliki Zona zona dimana air yang ada di kota  Malang bisa langsung diminum tanpa dimasak terlebih dahulu, dan kebersihan dan kesehatanya sangat dijamin. “Tentunya kita bersyukur bahwa ZAMP yang ada di Indonesia salah satunya ada di Kota Malang .”ujarnya.

 

270 Titik ZAMP tersebar di sejumlah sekolah dan fasilitas umum

Sementara upaya transformasi digital terus digalakkan Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang. Pengembangan sistem dan infrastruktur sebanding dengan dinamika teknologi informasi terkini.
Untuk memperkuat aspek tersebut, Perumda Air Minum Tugu Tirta menjalin kerjasama Layanan Smart Connectivity NB-IoT dengan PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel).

“Seiring perkembangan era society 5.0, maka semua aspek dalam kehidupan kita membutuhkan piranti penunjang komunikasi yang memadai. Saat ini semua infrastruktur di Perumda Tugu Tirta telah menggunakan pemutakhiran teknologi informasi, sehingga memerlukan jaringan komunikasi yang bagus,” ujar Muhlas(an/adv)

 

 

 

MALANG,KORANRAKYAT.COM,-Pada hari Kamis  tanggal 06 April 2022, Tim Jaksa Pengacara Negara menghadiri sidang agenda pembacaan jawaban gugatan di Pengadilan Negeri Malang.

Dalam realise Eko Budi Susanto,SH Kasi Intel Kejari Malang Adapun kasus posisi tersebut berawal adanya gugatan dari PT. Fadil Rahma Samodra kepada Politeknik Negeri Malang yang disebabkan karena pemutusan kontrak sepihak yang dilakukan oleh Politeknik Negeri Malang kepada pihak penyedia barang dan jasa. Gugatan tersebut diajukan pada 3 (tiga) pihak yaitu: Turut Tergugat I yaitu Politeknik Negeri Malang, Turut Tergugat II yaitu Pejabat Pembuat Komitmen dan Turut Tergugat III yaitu Bank Bukopin Yogyakarta. 

Atas gugatan yang diajukan tersebut didaftarkan pada tanggal 15 Desember 2021. Gugatan tersebut terdaftar pada Register Perkara Nomor 327/Pdt.G/2021/PN.Mlg. Berdasarkan hal tersebut, Politeknik Negeri Malang sebagai Turut Tergugat I membuat Surat Kuasa Khusus Nomor 4390/PL2/TU/2022 kepada Kejaksaan Negeri Kota Malang untuk memberikan kuasa menghadiri persidangan, mengajukan eksepsi jawaban, gugatan balik, menghadap pejabat yang berwenang, menerima atau menolak saksi/ahli dan melakukan tindakan-tindakan lain sepanjang terkait dengan kepentingan persidangan dan penyelesaian perkara. 

Sidang agenda pembacaan gugatan atas Perkara Nomor 327/Pdt.G/2021/PN.Mlg telah dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2022. Atas gugatan yang telah dibacakan, Tim Jaksa Pengacara Negara untuk dan atas nama Turut Tergugat I yaitu Politeknik Negeri Malang membacakan jawaban gugatan yang pada intinya: menolak semua dalil-dalil sebagaimana disampaikan dalam surat gugatan kecuali ada yang diakui secara tegas dan tertulis oleh Turut Tergugat I dalam jawaban ini. 

Dalam eksepsi

1.     Gugatan tidak jelas

2.     Eksepsi Kompetensi Absolut

3.     Eksepsi Gugatan Prematur

4.     Mengenai Permohonan Sita Jaminan

Dalam pokok perkara

1.     Menerima dalil-dalil yang diajukan Turut Tergugat I seluruhnya;

2.     Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijkverklaard;

3.     Menyatakan alasan-alasan dalam Surat Keputusan No.218.3/PPK/DIPA/XII/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Pemutusan Kontrak adalah sah menurut hukum karena itu agar Tergugat I dapat melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah Jurusan Akuntansi dan Administrasi Niaga ke tahap selanjutnya;(nyo)

 

 

Wednesday, 16 March 2022 14:06

NK CAFE Bantu Pedagang Pasar

Written by

 

MALANGIKORANRAKYAT.COM - NK Cafe turut berkontribusi dalam perbaikan Pasar Bululawang yang terbakar pada Minggu (16/1/2022) lalu. Kontribusi tersebut dilakukan dengan memberikan bantuan kepada pedagang yang kiosnya terbakar dalam peristiwa tersebut. 

Bantuan yang diberikan NK Cafe adalah sebesar Rp 50 juta, yang disalurkan kepada 50 pedagang yang terdampak. Hal tersebut juga menyusul gagasan Bupati Malang HM. Sanusi untuk melakukan perbaikan Pasar Bululawang dengan sistem gotong royong yang memanfaatkan Corporate Social Responsibility (CSR). 

"Ya gotong royong saja. Sebagai sesama warga yang ada di Malang Raya kalau ada apa-apa kita gotong royong. Kalau gotong royong kan tidak berat," ujar pemilik NK Cafe, Djoni Sujatmoko, Rabu (16/3/2022).

Terlebih menurutnya para pedagang yang sedang mengalami musibah tersebut juga perlu untuk dibantu. Selain sebagai sesama warga Malang Raya, terutama Kabupaten Malang, menurut Djoni juga sebagai sesama pengusaha. 

"Mereka kan juga pengusaha. Walaupun mungkin pengusaha kecil. Beliau-beliau lagi kesusahan, ketika kiya diberi keleluasaan rejeki, ya kita berbagilah kepada mereka" imbuh Djoni. 

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang juga berencana menggunakan mekanisme gotong royong melalui program CSR untuk merealisasikan program-programnya. Terlebih setelah dilantiknya forum CSR pada beberapa waktu lalu. 

Melihat hal tersebut, Djoni sebagai salah satu pengusaha yang bergerak di wilayah Kabupaten Malang juga mengaku siap untuk terlibat secara langsung dalam rencana tersebut. Sebab dirinya menilai, di dalam proses pembangunan, jika semuanya dibebankan pada pemerintah, cenderung dirasakan berat.

"Kalau salah satu siapa yang diberi kelebihan itu mau untuk berkontribusi, itu bakal cepat pembangunan," imbuh Djoni.

Kedepannya, dirinya berharap bahwa iklim kebersamaan yang sudah terbentuk saat ini agar terus terjaga. Sebab, dengan kebersamaan yang ada seperti saat ini, menurutnya akan sangat berdampak pada pembangunan Kabupaten Malang menjadi lebih maju.

"Kebersamaan itu indah, dan berkah itu akan turun. Jadi nanti kalau jadi habit atau kebiasaan kebersamaan ini, maka akan cepat membawa Kabupaten Malang semakin kemilau," pungkas Djoni.(nyo)

 

 

MALANG|KORANRAKYAT.COM Pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022, telah dilaksanakan Ekspose Pelaksanaan Restorative Justice yang dipimpin secara langsung oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Dr. Fadil Zumhana, S.H.,M.H dan dihadiri oleh Haruna, S.H., M.H.  (Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur) dengan didampingi oleh Heri A. Priyadi, S.H.,M.H (Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur), eksposan oleh Zuhandi, S.H.,M.H (Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang) beserta Kusbiantoro, S.H.,M.H (Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Malang), Moh. Heriyanto, S.H, M.H (Jaksa sebagai Fasilitator) dan Suudi, S.H (Kasubsi Pra Penuntutan) di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Malang. 

Pada Ekspose tersebut Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Dr. Fadil Zumhana, S.H., M.H menyatakan perkara Tersangka Hadi Wahyono telah memenuhi persyaratan untuk melalui proses Restorative Justice sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yaitu; a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; b. ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun; c tidak ada kerugian materiil yang dialami oleh saksi korban, dan d. perbuatan tersangka telah dimaafkan oleh saksi korban dengan adanya kesepakatan damai. Proses  Restorative Justice  dapat tercapai dikarenakan kedua belah pihak telah berdamai dan sepakat untuk tidak melanjutkan perkara tersebut ke proses persidangan dan telah ada pemulihan pada keadaan semula akibat tindak pidana yang dilakukan Tersangka.

Kejaksaan Negeri Kota Malang melaksanakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap Tersangka Hadi Wahyono yang mana pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 telah melakukan tindak pidana penganiayaan kepada saksi korban Ananda Wahyu Eka Saputra hingga mengakibatkan  luka-luka pada bagian kepala sesuai dengan hasil Visum et Repertum. Adapun perbuatan Tersangka melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP.  

Pelaksanaan Keadilan Restoratif merupakan arahan dari Jaksa Agung ST. Burhanudin sebagai bentuk inovasi dan kebijakan humanis yang berdasarkan hati Nurani sebagaimana tertuang di dalam melalui Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 dan merupakan perwujudan terhadap prinsip Dominus Litis atau pengendali perkara yang melekat pada instansi Kejaksaan Republik Indonesia yang tertuang dalam Pasal 139 KUHAP. Keadilan Restoratif merupakan bentuk reformasi penegakan hukum yang mengedepankan  nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan kemanfaatan hukum (dil)

 

MALANG,KORANRAKYAT.COM  Sidang Paripurna DPRD Kota Malang berlangsung di  Lantai Tiga Gedung DPRD Kota Malang. Pada Senin (14/6) 2021, Sidang Paripurna penyampaian pandangan Umum Fraksi atas Raperda Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.  Sidang Paripurna dihadiri oleh Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji dan Wakil Wali Kota Malang Ir. H. Sofyan Edi Jarwoko serta .  Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika.

 Sidang dibuka oleh Ketua Dewan dilanjutkan dengan berbagai pandangan dari Fraksi Fraksi diantaranya Fraksi Golkar, Nasdem, PSI oleh Rahman Nurmala, bahwa fraksi ini mengapresiasi atas raihan nilai A Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kemenpan RB dan Laporan Keuangan Daerah dengan predikat WTP. Kesenjangan antarwilayah harus menjadi perhatian, seperti perbaikan jalan, jembatan dan fasilitas umum lainnya Fraksi ini juga agar peningkatan kualitas kemanfaatan ruang, lingkungan hidup, sistem kelembagaan dan kesejahteraan masyarakat. Yang juga harus mendapat perhatian terkait smart city yang harus lebih diintensifkan lagi, agar ke depan Kota Malang lebih maju lagi di berbagai sektor.

Fraksi PKS oleh Akhdiyat Syabril Ulum mengatakan jika pihaknya mengapresiasi peningkatan pendapatan daerah. Namun sumber-sumber pendapatan lain masih banyak dan harus terus dimaksimalkan. Seperti dari sektor kuliner, pajak parkir, reklame dan lain-lain.“Yang juga harus diantisipasi jangan sampai terjadi kebocoran anggaran, sehingga pengawasan harus lebih intensif,” ujarnya Perbaikan sarana dan prasarana umum, seperti jalan dan drainase harus menjadi perhatian penting. Selain itu bidang pendidikan dan kesehatan serta perbaikan pasar-pasar rakyat juga hendaknya diperhatikan. Karena semua itu menyangkut hajat hidup orang banyak dan demi kesejahteraan masyarakat.

 Sedangkan  Fraksi PDI Perjuangan  Ahmad Wanedi menyampaikan jika pengelolaan keuangan daerah perlu penjelasan lebih spesifik. Dari laporan keuangan juga program kerja harus lebih menguatkan kinerja dan komunikasi dengan para pihak terkait. “Di tahun 2020 terjadi deflasi 0,06 persen dan inflasi 1,42 persen. Sehingga diperlukan stabilitas ekonomi dan penurunan angka kemiskinan serta peningkatan jumlah kunjungan wisata, baik alam/tematik maupun kuliner. Agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD),” ungkapnya.

 Sedangkan Fraksi PKB yang dibacakan oleh Hartatik, menyampaikan jika pihaknya mengapresiasi raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Daerah dari BPK RI sebanyak 10 kali sejak 2011 hingga 2020. Selain itu, terkait sewa aset tanah di Jalan Pulosari dan Rajekwesi perlu penjelasan karena menjadi sumber PAD terbesar. Penjelasan lain yaitu mengenai belanja pegawai, penyertaan modal dan sistem mekanisme refocusing pendanaan alokasi Covid-19 harus lebih transparan.

Fraksi Damai (Demokrat, PAN, Perindo) oleh Ida Nur Diana menyampaikan jika pihaknya mengapresiasi raihan WTP dari BPK RI, seperti yang diutarakan oleh fraksi PKB. Masukan lain bagi Pemkot Malang yaitu agar jangan mudah berpuas diri dengan adanya kenaikan sejumlah pendapatan termasuk, di antaranya dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pasalnya karena masih banyak potensi yang harus digali “Kami juga perlu mendorong dan penjelasan intensifikasi kinerja Perumda Tugu Tirta terkait pelayanan kepada masyarakat dan kerja sama dengan PDAM Kabupaten Malang,” ujarnya.

 Nurdiana yang mewakili fraksinya juga meminta penjelasan terkait Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) dan penggunaan dana Covid-19. Selain itu juga terkait dunia pendidikan seperti penerimaan siswa berprestasi sera bagaimana mengatasi kemacetan lalu lintas.

 Fraksi Gerindera, Nurul Faridawati menyampaikan di antaranya bahwa terkait program dan pelaksanaan sertifikasi aset daerah harus ditingkatkan. Penanganan pengangguran dan pemulihan ekonomi di tengah pandemi juga harus menjadi perhatian penting.

 

Sementara ketua DPRD  Kota Malang  pada wartawan menyampaikan pada  sisi penyerapan anggaran, kemudian perencanaan, dan beberapa dinas yang kurang optimal penyerapan anggarannya. Itu semua menjadi perhatian kita anggota dewan,” ujar Politisi dari FPDI-Perjuangan Kota Malang kepada wartawan. Sementara I Made Ketua DPRD Kota Malang , menaggapi Silpa APBD  tahun 2020 mencapai Rp. 576 Miliar, Sedangkan PAD Tahun 2020 kurang dari target dari Target Rp.1,998 Triliun  hanya mencapai Rp. 1,95 Triliun sekitar 97,86 Prosen.

Disampaikan beberapa waktu lalu telah dilakukan kajian dan telaah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Malang Tahun 2020. Namun dirasa jawaban dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), kurang memuaskan anggota legislatif “Memang sudah mendalam dibahas kemarin, tapi ada beberapa jawaban yang belum memuaskan. Sehingga perlu diperdalam lagi lewat jawaban Wali Kota resmi tanggal 17 Juni 2021,” jelasnya.

 Jika jawaban Wali Kota belum juga memuas, maka seluruh anggota DPRD Kota Malang, akan memperdalam lagi dalam hearing. “Kemudian hasil hearing akan di dibahas oleh Badan Anggaran. Karena panitia khusus (Pansus) untuk pembahasan Ranperda pelaksanaan pertanggungjawaban APBD 2020 ini adalah Badan Anggaran,” sambung Made.

       

 

   Terakhir, Badan Anggaran yang merupakan perwakilan dari DPRD akan memanggil TAPD untuk memperdalam dan memberikan penilaian terhadap pelaksanaan APBD 2020. “Yang tadi disampaikan oleh keenam Fraksi hampir seragam. Jadi menyoroti tentang Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan (SILPA) dan beberapa belum efektifnya penyerapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga,” tuturnya.

        Menurut Made, meski di tahun 2020 covid-19 sedang mengganas, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang  jangan   jadi alasan  situasi pandemi. Pasalnya, evaluasi APBD dari tahun ke tahun akan terus dilakukan dengan sangat serius “Sehingga semua penilaian, kita lepaskan dari faktor Covid-19. Karena kalau hanya Covid-19 dijadikan masalah , maka terus akan stagnan. Jadi, kami mendorong adanya terobosan-terobosan baru bagaimana Pemkot Malang melakukan adaptasi terhadap situasi sekarang. Itu yang kita inginkan,” papar Made. . (fdl/adv)

 

MALANG(KORANRAKYAT.COM) Dikatakan Pjs Bupati Malang Drs.Sjaichul Ghulam,MM Pada kesempatan yang baik ini kita semua telah mendengarkan Laporan Badan Anggaran dan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, dimana pada prinsipnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang telah menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

      Diungkapkan juga atas nama Pemerintah Kabupaten Malang saya juga menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.Sehubungan dengan hal tersebut, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada segenap Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, atas dukungan kerjasama dan kepercayaannya sehingga dapat melaksanakan tahapan-tahapan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 dengan bekerja keras dan bersungguh-sungguh mengkritisi dan mencermati Rancangan Peraturan Daerah tersebut, sehingga seluruh proses pembahasan dapat dilakukan dan ditetapkan sesuai jadwal yang telah direncanakan Hasil persetujuan bersama ini, secepatnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi sebagaimana ketentuan yang berlaku, dan selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penetapan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, Dari hasil pembahasan, maka perangkaan RAPBD TahunAnggaran 2021 adalah sebagai berikut : Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp3.896.677.599.184,84. Adapun pendapatan daerah dirinci sebagai berikut: Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar Rp715.980.715.184,84 dengan rincian; Pajak Daerah sebesar Rp286.873.217.000; Retribusi Daerah sebesar Rp34.604.571.750; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp20.068.612.020,50; selanjutnya untuk Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp374.434.314.414,34. Pendapatan Transfer dialokasikan sebesar Rp2.977.902.984.000 dengan rincian; Transfer Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp2.709.902.984.000 dan Transfer Antar Daerah direncanakan sebesar Rp268.000.000.000.

          Diungkapkan Pjs Bupati Malang atas Persetujuan bersama terhadap RAPBD 2021 Selanjutnya untuk penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang terdiri dari penerimaan Hibah direncanakan sebesar Rp202.793.900.000; Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp4.200.358.849.827,48. Belanja Daerah ini terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal yang dianggarkan sebesar Rp3.595.020.573.352,48; Belanja Tidak Terduga sebesar Rp5.000.000.000; dan Belanja Transfer sebesar Rp600.338.276.475. Dari sisi Pembiayaan; Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp314.681.250.642,64; yang berasal dari estimasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp11.000.000.000; dimana alokasi Pengeluaran Pembiayaan ini direncanakan untuk melakukanpembayaran hutang dan juga penyertaan modal kepada Perumda Tirta Kanjuruhan. Dengan demikian maka pembiayaan netto pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp303.681.250.642,64 yang dipergunakan untuk menutup defisit anggaran.

            Dikatakan juga  Terkait dengan kebijakan fiskal, pada tahun 2021 akan terus dijaga secara kredibel dan akuntabel dengan arah antara lain memberikan dukungan pemulihan ekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan; memperhatikan kebutuhan untuk melakukan konsolidasi fiskal secara bertahap dan terukur sehingga menjadikan semua instrumen fiskal tetap kredibel dan akuntabel. Saat ini arah Diungkapkan juga  atas Persetujuan bersama terhadap RAPBD 2021  pemulihan ekonomi telah berjalan secara bertahap. Momentum perbaikan ekonomi ini akan terus dijaga dan diakselerasi melalui berbagai kebijakan pemulihan ekonomi di daerah. Dengan berbagai upaya pemulihan ekonomi yang terus dijaga dan semakin membaik menuju akhir tahun 2020, maka proyeksi pertumbuhan ekonomi di akhir tahun 2021 diperkirakan pada kisaran 5,91% dengan didukung oleh pemulihan konsumsi secara bertahap seiring dengan mulai pulihnya aktivitas ekonomi dalam kondisi adaptasi kebiasaan baru.  Tentunya telah kita ketahui bersama bahwa dampak pandemic Covid-19 telah berimbas pada meningkatnya kemiskinan dan pengangguran.

              Untuk itu sangat dibutuhkan konsistensi dalam rangka melanjutkan peningkatan akses pelayanan dasar kepada masyarakat, baik untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, air bersih daninfrastruktur serta pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga mampu mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Melakukan percepatan daya serap anggaran juga merupakan langkah strategisuntuk turut menggerakkan perekonomian daerah sehingga dapat mempercepat kesejahteraan rakyat. Selain itu juga diharapkan dalam melaksanakan program dan kegiatan agar tetap berpedoman pada standar harga satuan dan standar biaya umum, sehingga anggaran dapat dikelola dengan menggunakan prinsip-prinsip hemat, tidak mewah, efektif dan efisien, dimana dari pagu anggaran yang telah ditetapkan dapat memberikan hasil dan manfaat yang optimal. Komposisi belanja daerah yang sudah disepakati bersama ini telah menunjukkan dukungan pembiayaan terhadap kebutuhan untuk tetap menjaga penguatan penanganan bidang kesehatan dan juga untuk menjaga dan memperkuat pemulihan sosial serta ekonomi.

            Dikatakan Persetujuan bersama terhadap RAPBD 2021  difokuskan untuk menghadapi tantangan saat ini yang berhubungan dengan Covid-19, namun juga untuk merekonstruksi fondasi pembangunan daerah yang lebih kuat di bidang sumber daya manusia, perbaikan produktivitas, inovasi dan daya saing, sertaperbaikan infrastruktur untuk menuju Kabupaten Malang yang sejahtera. Pelaksanaan berbagai program pembangunan tersebut akan dilaksanakan secara terintegrasi melalui belanja yang bersumber dari pemerintah pusat, maupun transfer ke desa melalui dana desa. Transfer ke desa melalui dana desa tahun 2021 akan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran, agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan mendorong peran Pemerintah Daerah dalam pemulihan ekonomi local berbasis perdesaan dan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan termasuk dukungan pembangunan di 378 desa. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, Dengan adanya strategi kebijakan fiskal yang akan dijalankan Pemerintah Daerah, APBD 2021 diharapkan semakin produktif, efisien, dan berdaya tahan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan di tahun 2021. Besaran angka dalam APBD 2021 telah disusun secara kredibel dan realistis sesuai dengan tantangan perekonomian yang akan dihadapi, sehingga mampu menjadi motor penggerak ekonomi yang adil, efektif, dan berkesinambungan. Selanjutnya menjadi kewajiban kita untuk bersama-sama melaksanakan dan mensukseskan program-program yang telah tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2021.(an/adv)

 

 

 

JEMBER, KORANRAKYAT.COM  Rapat sidang paripurna HMP di DPRD Jember, Rabu (22/7/2020). Dalam sidang ini, DPRD Jember sepakat bakal memakzulkan Bupati Jember, Faida.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur ikut memantau masalah pemakzulan Bupati Jember, Faida oleh DPRD setempat. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak menyebut Pemprov tak terburu-buru dalam mengambil sikap terkait pemakzulan bupati Jember tersebut."Kami akan mencermati tata laksana dan prosedur, termasuk instansi terkait di tingkat pusat. Utamanya, mengenai proses selanjutnya setelah kejadian kemarin (Rapat Paripurna soal pemakzulan)," kata Emil Dardak ditemui di Surabaya, Kamis (23/7/2020). "Ini tidak bisa kita sikapi terburu-buru namun harus dicermati secara utuh," terangnya.

Lantas, apakah artinya Pemprov menunggu keputusan dari Mahkamah Agung? "Sekali lagi, kami belum bisa berkomentar. Ini hal yang tidak terjadi setiap tahun. Sehingga, harus cermat betul untuk menyikapi masalah ini," katanya. Senyampang belum adanya putusan apapun dari lembaga terkait, Emil menjelaskan bahwa Faida masih bisa menjalankan tugasnya sebagai Bupati Jember. "Kami mengutip pernyataan DPRD, secara administratif beliau masih menjalankan tugas," kata Emil.

Untuk diketahui, DPRD Jember sepakat memberhentikan Faida dari jabatan bupati Jember, Rabu (22/7/2020). Pemberhentian ini bermula saat DPRD Jember menggelar rapat paripurna dengan agenda Usul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPRD Jember terhadap Bupati Jember mulai pukul 11.00 WIB.

Pendapat yang diusulkan oleh para pengusul HMP adalah, menyatakan bupati Jember diduga melanggar sumpah janji jabatan dan melanggar peraturan perundangan, yang termasuk dalam kategori berat. Pendapat tersebut akan dimohonkan kepada Mahkamah Agung untuk diuji. Seluruh fraksi di DPRD Jember menyetujui dipakainya Hak Menyatakan Pendapat, dan pendapat yang dihasilkan menjadi keputusan DPRD Jember. Tujuh fraksi sepakat berpendapat meminta Mendagri memberhentikan bupati Jember dari jabatan.

Pasca putusan paripurna tersebut, Bupati Faida mengatakan dirinya akan merespon jika nantinya DPRD Jember mengirimkan keputusan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) itu dikirimkan ke Mahkamah Agung."Kami tunggu, apa dewan melaksanakan mengirim ke MA, baru nanti kami siapkan respon kami," ujar Faida melalui pesan percakapan kepada wartawan , Kamis (23/7/2020).(sl)




Tuesday, 02 June 2020 23:42

Genderang Pilwali Surabaya Menghangat

Written by

 

 

SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) Genderang  pemilihan wali kota Surabaya mulai menghangat lagi. Sebelumnya, ada kesepakatan untuk menyelenggarakan pilwali pada 9 Desember, lantas diikuti rencana untuk memulai kembali tahapan pada 15 Juni atau dua pekan lagi. KPU Surabaya sedang mempersiapkan diri dengan mengadakan rapat intensif untuk memastikan persiapan itu berjalan dengan aman dan lancar.

Ketua KPU Surabaya Nur Syamsi mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu petunjuk teknis terkait dengan tahapan pilwali Surabaya. Memang sudah ada pembicaraan yang intensif untuk melanjutkan pilwali pada 15 Juni. Terutama sejak ada pembicaraan dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPR beberapa waktu lalu.”Sambil menunggu juknis, kami juga mempersiapkan diri dengan membuat proyeksi-proyeksi,” ungkap Syamsi Senin (1/6).

Proyeksi itu, antara lain, terkait dengan tempat pemungutan suara (TPS). Rencana awal dalam situasi normal, KPU Surabaya mempersiapkan 4.121 TPS di seluruh Surabaya. Setiap TPS paling banyak akan digunakan oleh 525 pemilih. Namun, dalam kondisi pandemi Covid-19, tentu jumlah orang dalam satu TPS itu akan dikurangi. Misalnya, skema bila TPS ternyata hanya untuk 300 orang, 400 orang, atau 450 orang.

Jumlah TPS itu tentu berpengaruh langsung pada kebutuhan anggaran yang harus disediakan. Misalnya, untuk honorarium kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) plus petugas keamanan TPS. Juga berpengaruh pada biaya operasional pendirian TPS dan logistik yang harus disiapkan. Ada pula kebutuhan yang remeh-temeh seperti blangko untuk rekapitulasi hasil pemungutan suara.

”Berapa anggaran tambahannya? Masih kami hitung,” imbuh Syamsi.

Hal lain yang disiapkan adalah alat pelindung diri (APD) untuk para petugas. Petugas itu meliputi badan ad hoc seperti panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemunguatan suara (PPS) serta petugas pemutakhiran data pemilih. Ada pula tugas untuk memverifikasi secara faktual syarat dukungan calon perseorangan M. Yasin-Gunawan.

”Sekarang ini kami makin intensif untuk berkoordinasi di internal maupun dengan KPU provinsi. Hari ini misalnya, ada rakor divisi hukum,” ungkap Syamsi.

Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Surabaya Soeprayitno menambahkan, dalam rapat kemarin dibahas banyak hal terkait dengan persiapan pilwali di berbagai daerah. Termasuk pilwali Surabaya. KPU Surabaya sebagai penyelenggara selalu siap untuk memastikan pilwali berjalan dengan sukses.

”Gong pelaksanaan sudah ditabuh. Suka tidak suka, mau tidak mau, harus dilaksanakan,” tegas Nano, sapaan akrab Soeprayitno.

Dia mengungkapkan, salah satu yang akan dilakukan dalam waktu dekat adalah koordinasi dengan Pemkot Surabaya serta stakeholder terkait seperti kepolisian dan Bawaslu Surabaya. KPU Surabaya ingin memastikan bahwa semua pihak siap dengan penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan itu. Namun, karena pada masa pandemi Covid-19, diperlukan penyesuaian-penyesuaian.

”Kami juga ingin meyakinkan publik bahwa pilwali Surabaya bisa sukses penyelenggaraan dan sukses integritas. Serta angka partisipasi harus tinggi,” jelas Nano.(an)

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Perjalanan pengamanan TNI Polri di Bawaslu RI di Jalam Thamrin N0.14 Jakarta Pusat berjalan lancar dan kini um Pemuda Forbamora NTT datang dan berterima kasih sambil memberikan  seledang khas daerah sebagai dukungan agar TNI Polri  di Bawaslu, Senin (3/6)2019 agar tetap melaksanakan tugasnya sehingga pelaksanaan  pesta demokrasi berjalan aman dan lancar  

                Ketua Forum Pemuda Forbamora,  Aldo Pareres di temui di depan Bawaslu , Jalan Thamrin No.14, Jakarta Usah , Senin(3/6)2019 mengatakan  aspirasi kita dari Forum Persatuan Pemuda Nusa Tenggara Timur( NTT) yang ada di Jakarta, dimana Para petugas TNI Polri sudah menjalankan tugas mereka untuk mengamankan Pesta Demokrasi yang sudah berjalan  selama ini. "Dan dari kami sendiri dari Forum Forbamora NTT sangat berterima kasih dimana mereka semua menjalankan tugas secara profesional sehingga semuanya aman dan damai," ujarnya.

               Ketikanya simbol selendang yang diberikan, apa artinya, Aldo  menegaskan ini sebagai tanda bahwa ini adalah salah satu budaya adat istiadat dari NTT Forbamora itu ada bergabung per kabupaten Sumba, Alor, Larantuka, Rotte, Sabu dan Flores. "Harapan dari kawan-kawan NTT dengan pemberian ini, Kami sendiri dengan pihak keamanan TNi Polri semoga kedepan mereka selalu menjaga NKRI, aman dan damai," tegasnya.

        Disinggung apa ada pesan untuk situasi saat ini, Aldo menjelaskan  baik, untuk kepada seluruh masyarakat Indonesia tolong bersatu padu kita sekarang harus berdamai, tentram karena semua kita ini adalah masyarakat Indonesia." Yang dimana bersama-sama membantu pemerintah untuk mensukseskan semua kegiatan-kegiatan dan pengamanan di dalam negara kita sendiri," jelasnya.

         Ditempat yang sama, Kanit Bimmas Polsek Metro Menteng, Kompol MH Panjaitan mengatakan Kepada Perkumpulan Masyarakat Flores, Sumba dan NTT yang mana telah memberikan rasa formatnya kepada kami selendang khas dari NTT, kami petugas pengamanan di Bawaslu RI ini baik TNI Polri mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian. "Kepada kami dan kami mohon dukunga doa semoga di ibukota ini Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini kedepan semakin damai," ujarnya.(vk)

 

 

 

 

     

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Kekuatan pengamanan  jelang  pengumuman   rekaptulasi penghitungan suara yang dilakukan  Komisi Pemilihan Umum, dalam Pilpres   dan Pileg  pada  22 Mei 2019. Secara detail TNI Polri menurunkan kekuatan 32,000 personil yang dibagi dalam 4 ring.

              Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas, Brigjend Pol Dedi Prasetyo di temui di Mabes Polri Jalan Trunojoyo No.3 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa(14/5)2019  untuk pengamanan 22 Mei 2019 di KPU secara detail sudah disiapkan baik oleh Mabes Polri maupun Polda Metro Jaya kekuatan yang dilibatkan untuk TNI Polri ada 32 Ribu ."Ini dilakukan dalam rangka memberikan jaminan keamanan pelaksanaan pengumuman hasil penghitungan secara nasional untuk Pilpres dan Pileg,Kita sudah membagi 4 ring," ujarnya.  

           Dedi menjelaskan untuk ring 1 di KPU  dijaga sangat ketat agar proses di dalam KPU kerjanya   KPU tidak terganggu.. Ring 2 itu ada di gedung KPU juga.semua yang akan masuk ke KPU harus melalui sterilisasi," jelasnya..

Dikatakan  Dedi  Kita harus menghargai petugas yang melakukan sterilisasi, baik sterilisasi stek door maupun sterilisasi melalui metal detektor. Kemudian di areal parkir tetap menjadi deitektor  plus pengamanan . Di ring 4 ada areal luar ." Kita juga mengamanatkan beberapa web nasional baik kantor Bawaslu dan web Internasonal lainnya," rincinya.

         Jadi, Dedi menegaskan Polri masih fokus dan  Polri juga menghimbau kepada masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi tolong sama-sama betul untuk keamanan kita masing-masing. Kita masih bekerja dan mengantisipasi tidak menutup kemungkinan juga ancaman terorisme suatu ancaman nyata ya di dalam penangkapan dua jaringan   baik JAD Lampung dab JAD Bekasi dari hasil pemeriksaan mereka sudah merencanakan dan sudah mendisain serangan itu, "Dan sampai saat ini Densus 88 masih terus bekerja dalam.rangka untuk melakukan preemtif Struk penangkapan-penangkapan terhadap jaringan-jaringan tersebut agar pada tanggal 22 Mei 2019 kita harus sam-sama menjamin," tegasnya.

           Lebih lanjut, Dedi menandaskan Polri mendeksi ada potensi kerusuhan dan kemungkinan ada aksi terorisme yang dimanfaatkan oleh Terorisme people Power itu ada "Potensi kerusuhan dari diteksi intelegent di lapangan tidak ada, belum mengarah kesana tetapi yang lebih ramai diberitakan adakah di Media Sosial karena di Media sosial sedang melakukan patroli mulai sekarang sampai melang 22 Mei 2019 baik dinanti Kominfo dan Badan  Sandi Negara mengtekdown," tandasnya .

        Seiring dengan itu,Dedi menambahkan Kominfo mengdown dan setiap acunt-acun yang menyebarkan kontain Hoaks atau konten-kontein yang sifatnya menghasut dan mengakutasi dan mwmprovokasi dan sebagainya." Itu masih take down dan masing-masing tidak mengindahkan maka upaya terakhir ultra medium. Dari Direktorat Siber Bareakrim akan melakukan penegakan hukum. Ini hakhak yang menyebabkan tersebut," tambahnya.(vk)

 

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM - Sesuai data yang usai dilakukan penelusuran , akhirnya  di ketahui sebanyak 29 anggota Polri gugur selama pengamanan Pemilu 2019. Data tersebut merupakan jumlah per Senin (15/3)2019..
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di  hubungi ,Senin (13/5)2019 mengatakan bahwa seluruh anggota yang gugur mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Kemudian, mereka juga mendapatkan sejumlah tunjangan, misalnya santunan melalui PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PT ASABRI). "Kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, asuransi ASABRI 50 juta, asuransi YBB Rp 31 juta, dan hak-hak gaji terusan 1 tahun serta hak-hak lainnya," ujarnya.
Selanjutnya, Dedi menegaskan berikut daftar anggota Polri yang gugur selama pengamanan Pemilu 2019: 1. Ipda (Anumerta) M. Saepudin, anggota Polsek Cileunyi, Polda Jabar. Gugur karena kelelahan setelah mengawal kotak suara. 2. Ipda (Anumerta) M Supri, anggota Polresta Sidoarjo, Polda Jatim. Gugur saat melaksanakan pengamanan TPS." 3. Kompol (Anumerta) Suratno, Panit Subdit II Ekonomi Ditintelkam Polda Kaltim. Gugur karena sakit. 4. Bripka (Anumerta) Prima Leion Nurman Sasono, anggota Polsek Cerme, Polres Bondowoso, Polda Jatim. Gugur dalam kecelakaan menuju TPS. 5. Aipda (Anumerta) Ikhwanul Muslimin, anggota Polres Lombok Tengah, Polda NTB. Gugur karena kecelakaan saat hendak apel kesiapan pengamanan TPS," tegasnya.
 
Untuk itu,  Dedi mengungkapkan lihat saja sesuai nomor urut yang ada 6. Aiptu (Anumerta) Stefanus Pekuwali, anggota Polres Kupang, NTT. 7. Bripka (Anumerta) Arif Mustaqim, anggota Brimob Cikarang, Polda Metro Jaya. 8. Iptu (Anumerta) Paulus Kenden, anggota Polres Tanah Toraja, Polda Sulsel. 
9. Irjen Pol (Anumerta) Syaiful Zachri, Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri. 10. Ipda (Anumerta) Jonter Siringo-Ringo, anggota Polres Dairi, Polda Sumut. 11. Aipda (Anumerta) Mashadi, anggota Polres Indramayu, Polda Jabar. 12. Bripka (Anumerta) Arie Adrian Winatha, anggota Biro Operasi Polda Kalsel. 13. Iptu (Anumerta) Totok Sudarto, anggota Polres Berau, Polda Kaltim," ungkapnya. 
 
Ya lihat saja, 14. Ipda (Anumerta) Daniel Mota, anggota Polres Belu, Polda NTT. 15. Aipda (Anumerta) Yustinus Petrus Mangge, anggota Polres Ende, Polda NTT. 16. Bripka (Anumerta) Romadhonis, anggota Sat Brimob Polda Kepri. Gugur karena kecelakaan saat menuju PPK. 17. AKP (Anumerta) Partahian Dalimunte, anggota Polres Padangsidempuan, Polda Sumut. 18. AKP (Anumerta) Dani Kardana, anggota Polres Surakarta, Polda Jabar. 19. Bripka (Anumerta) Alfonsius Rino Frengki Bowaire, anggota Polres Asmat, Polda Papua 20. Ipda (Anumerta) Gangsar Sugiono, anggota Polres Lamongan, Polda Jatim. 
21. Ipda (Anumerta) Tunggul Simbolon, anggota Polres Simalungun, Polda Sumut 22. Iptu (Anumerta) Ketut Artawan, anggota Polres Jembrana, Polda Bali. 23. AKP (Anumerta) Yuslim Gempa, Polres Pangkal Pinang, Polda Kepulauan Bangka Belitung. 24. AKP (Anumerta) Bahtiar, Ditbinmas Polda Sulteng. 25. Kompol (Anumerta) Audie Djemri Moray, Polres Banggai Polda Sulteng. 
 
26. Aipda (Anumerta) Salip, Polres Seragen Polda Jateng. 27. Brigpol (Anumerta) Randu Pradivta, Polres Ogan Komering Ulu Selatan, Polda Sumsel. 28. Aipda (Anumerta) Leny D. Wayandiana, Polres Mappi, Polda Papua. 29. Ipda (Anumerta) Kusnarno, Polrestro Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya. (vk )
 



 
 
 
ReplyForward
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM- Ketua GNPF Bachtiar Nasir tersandung kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal pengalihan aset Yayasan Keadilan Untuk Semua. Bachtiar telah berstatus tersangka dalam kasus tersebut. Bachtiar diketahui mengelola dana sumbangan masyarakat sekitar Rp 3 miliar di rekening Yayasan Keadilan Untuk Semua (YKUS).

             Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri, di Jalan Tronojoyo No. 3 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan,Rabu (8 /5) 2019 mengatakan Dana tersebut diklaim Bachtiar digunakan untuk mendanai Aksi 411 dan Aksi 212 pada tahun 2017 serta untuk membantu korban bencana gempa di Pidie Jaya, Aceh dan bencana banjir di Bima dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat." Namun, polisi menduga ada pencucian uang dalam penggunaan aliran dana di rekening yayasan tersebut. Kasus tersebut telah bergulir sejak tahun 2017, dengan Bachtiar masih berstatus sebagai saksi. Kasus itu kembali ramai di tahun 2019 ketika Bachtiar dipanggil sebagai tersangka," ujarnya.

            Selanjutnya, Dedi menegaskan berikut perkembangan terbaru dari kasus yang menyandung Bachtiar, pertama. Panggilan di Tahun 2019 adalah Pemanggilan Kedua sebagai Tersangka Pada hari Rabu (8/5/2019) kemarin, Bachtiar dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka .pemanggilan selanjutnya merupakan panggilan kedua untuk Bachtiar. Bukan panggilan pertama seperti informasi sebelumnya. "Pemanggilan pertama Bachtiar sebagai tersangka dilakukan pada 2018. Jadi UBN sudah dipanggil dan diperiksa sebagai saksi tahun 2017 dan melalui mekanisme gelar perkara ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian dipanggil pertama 2018, 2019 tanggal 8 Mei.

           Namun, Bachtiar tidak menghadiri pemeriksaan tersebut karena memiliki acara pribadi. Polisi pun menjadwalkan panggilan ketiga pada 14 Mei 2019," tegasnya.

         Untuk itu, Dedi menjelaskan  sejumlah Bukti yang Seret Bachtiar sebagai Tersangka Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengatakan, alat bukti pertama adalah keterangan tersangka Ketua Yayasan Keadilan untuk Semua, Adnin Armas. Yang pertama dari hasil pemeriksaan, keterangan tersangka AA. AA perannya mengalihkan kekayaan yayasan," Bukti lainnya adalah rekening yayasan tersebut yang telah diaudit Bachtiar diduga mencairkan uang sebesar Rp 1 miliar dari rekening tersebut dan menggunakannya untuk kegiatan lai Kemudian, penetapan tersebut juga didukung oleh keterangan dari tersangka lainnya Islahudin Akbar," jelasnya. 

          Lebih lanjut, Dedi merinci. penyidik telah Periksa Puluhan Saksi,penyidik telah memeriksa puluhan saksi terkait kasus Bachtiar. Proses tersebut berlangsung sejak tahun 2017 hingga tahun ini. Penyidik sudah memeriksa sekian puluh saksi, saksi ahli sudah dimintai keterangan. Terdapat lebih dari lima saksi ahli yang sudah dimintai keterangan. "Saksi ahli tersebut berasal dari berbagai bidang, misalnya ahli yayasan, ahli perihal pendirian yayasan, dan ahli hukum pidana.  Selain itu, penyidik juga telah meminta keterangan anggota yayasan tersebut hingga pihak bank terkait.

          Polisi telah memiliki cukup bukti untuk menetapkan Bachtiar sebagai tersangka,"rincinya. 

 

          Sementara itu, dengan tekad ingin menjunjung keadilan, Bachtiar mengaku harus bersikap jujur perihal kasusnya. "Ya sudah lah ini masalah lama tahun 2017 dan ini tentu sangat politis. Namun tentu saya harus jujur dan harus adil juga jika ingin menegakkan kejujuran dan keadilan,. Di saat yang berbeda, pengacara Bachtiar Nasir, Aziz Yanuar menuturkan bahwa unsur politis dalam kasus kliennya diduga berkaitan dengan acara Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 3. "Masukan-masukan dari pihak-pihak lain ditangkap oleh UBN (Ustaz Bachtiar Nasir) kemungkinan karena aktifitas beliau di Ijtima Ulama 3," kata Aziz di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu.

 

 

            Namun  uniknya Bachtiar Sebut Kasusnya Mengandung Unsur Politis Bachtiar angkat bicara dan mengaku siap menghadapi proses hukum yang sedang menimpanya. " Hal itu disampaikan Bachtiar melalui sebuah video yang telah dikonfirmasi oleh kuasa hukumnya, Aziz Yanuar. "Insyaallah Allah selalu bersama orang-orang yang bersabar di jalan Allah SWT dan saya siap mengambil risiko atas semua tuduhan ini sekaligus memperjuangkan hak saya," kata Bachtiar melalui rekaman video, Rabu. Ia pun menilai bahwa kasus tersebut mengandung unsur politis. (vk) 

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Terkait   penjagaan keamanan Pemilu , juga mempersiapkan penjagaan untuk memasuki bulan suci Ramdhan. Pasalnya kesiapan ini penting kesiapan muai dari jakur mudik, jalur balik lokasi tempat perbatasan, baik dipelabuhan udara,pelabuhan sungai serta kesiapan tempat ibadah,kesiapan tempat wisata. juga Polri sudah desain dan mempersiapkan operasi ketupat 2019. 

         Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas, Brigjend Pol Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri, Jalan Tronojo No.3 Kebayoran Lama,Jakarta Selatan,Sabtu (27/4)2019 mengatakan ya awal Mei masuk dalam bulan suci Ramadhan, operasi ketupat dipersiapkan. "Kesiapan-kesiapam ini penting disiapkan mulai jalur mudik,jalur balik, persiapan masukya masalah tempat-tempat masalah lokasi tempat perbatasan. Ah,baik pelabuhan udara,pelabuhan sungai,pelabuhan untuk dipersiapkan kembali kesiapan untuk tempat ibadah dan kesiapan tempat wisata ini harus disiapkan dengan baik," ujarnya.

        Selanjutnya, Dedi menegskan mulai sekarang Polri sudah membuat desain rencana itu dan mempersiapkan untuk operasi Ketupat 2019 sudah disiapkan. "Hari ini sama kemarin Kakorkantas  bersama stecholder terkait lakukan peninjauan langsung mulai mudik sampai pintu tol Bekasi sampai ke Bekstrit, kemudian Semarang sampai ke Surabaya," tegasnya.

       Untuk itu,Dedi menjelaskan cek semuanya apa yang menjadi kendala pada saat arus mudik dan arus Balik." Karena di prediksi tahun ini akan mengalami peningkatan 20 persen hingga 30 persen dibandingkan tahun lalu." Artinya volume kendaraan jauh lebih banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan menuju jalur darat itu semaksimal mungkin," jelasnya.

        Apakah ini hasil pengecekan Jakarta sampai Surabaya,Dedi merinci pengecekan ini bertahap Kakorlantaa sampai seluruh jajaran, jasa Marga, Dinas Perhubungan, beberapa Stecholder terkait keliling semua." Minggu depan Bapak Wakapolri,sama saya dan teman-teman media pakai Hellycopter. Nanti headspot rawan kecelakaan Lalu lintas kemudian rawan kemacetan,  ini seluruh nanti akan saya sampaikan seluruh anggota Polri dilibatkan dalam operasi ketupat adab 102.406 Personil . Ini dilibatkan sedang operasi itu ada beberapa kegiatan pentahapan Pemilu," rincinya .

         Ketika ditanyakan gajil genap di Jalan Tol,Dedi mengungkapkan itu diskresi anggota di lapangan ketika terjadi kepadatan dipakai beberaps metode-metode yang sudah dipersiapkan." Intinya biar tidak terjadi penumpukan ,kemacetan di ruas-ruas Tol atau jalan-jalan penghubung dari penguna arus mudik atau arus balik.Pengecekan panjang mulai Merak, Cikampek, ruas jalan tolnya cukup panjang sampai Probolinggo. Merak sampai Probolinggo tol trans Jawanya," ungkapnya. (vk)

 

 

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM-  Ada penambahan pengamanan anggota Brimob yang jumlah cukup ini dilakukan untuk mendukung seluruh tahapan pemilu yang berakhir di Jakarta. Penetapan secara nasional akhir pada 22 Mei  penetapan anggota Legislatif DPRD, DPD,DPR RI ,Presiden dan Wakil Presiden hingga pelantikan dalam Aman dan Damai.

           Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas, Brigjend Pol Dedi Prasetyo di temui di Mabes Polri Jalan Tronojoyo No.3 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu(24/4)2019 mengatakan menyinggung penambahan pasukan Brimob, Jumlahnya saya tidak menyampaikan seperti itu, jumlah tidak bisa kita sebutkan dan kenapa jumlahnya tidak boleh sebutkan ini bisa berbahaya. "Artinya betul anggota brimob melaksanakan tugas di Jakarta karena seluruh pentahapan pemiluv ya terakhirnya di Jakarta," ujarnya.

             Selanjutnya, Dedi menegaskan tanggal 22 Mei 2019 penetapan akhir pemilihan secara Nasional di KPU. "Kemudian rangkaian penetapan yang berikutnya tetap di Jakarta fokusnya sampai nanti penempatan anggota legislatif dan pelantikan Presiden dan wakil Presiden bulan Oktober di Jakarta," tegasnya. 

              Untuk itu, Dedi menjelaskan oleh karena itu kondisi Jakarta itu harus dalam aman karena Jakarta Barometer Nasional." Aman kita pastikan seperti itu,; jelasnya. Menyinggung artinya brimob di taruhlah dimana saja lokasinya, dan,apa urgent,  Dedi menandaskan Itu juga tidak boleh. Itu Brimob ditarik ke Jakarta bukan karena suatu hal yang urgent atau setiap Pilpres ada penarikan seperti Itu. "Jadi pada tahapan inti Pemilu ,penetapan hasil kemudian pelantikan hanya mengandalkan kekuatan yang ada di Jakarta tentunya tidak cukup oleh karena itu Polri dan TNI jamin keamanan biar masyarakat tenang saja. Kita harus pastikan keamanan harus betul-betul menjadi hal yang utama di dalam proses rangkaian pertahapan pemilu yang ada," tandasnya.

             Apa benar pengamanan saat ini masih Siaga satu, Dedi merinci kan sudah dicabut. Hari jumat tidak lagi ." TIdak ada lagi siaga 1, kita antisipasi segala kemungkinan terjadi. Kita tidak boleh understimet  dan kita harus tetap mengantisipasi segala macam kemungkinan terjadi ," rincinya.( vk)

 

 

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Sekitar 16 anggota Polri gugur atau meninggal dunia akibat kelelahan dalam menjalankan tugas. Diberikan perhatian keluarganya dengan penghormatan menaikan pangkat satu tingkat memberikan gelar anumerta. Memberikan kesempatan  putera puterinya menjadi anggota Polri sesuai persyaratan umum.

          Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas, Brigjend Pol Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri, Jalan Tronojo No.3 Kebayoran Lama,Jakarta Selatan, Jumat (26/4)2019 mengatakan sebagian besar anggota Polri yang gugur atau meninggal dunia kesehatannya drop pada saat pengamanan karena waktu yang cukup lama dengan gangguan jantung dirujuk ke rumah sakit ada yang dalam perjalanan meninggal dunia. "Ada juga yang sempat dirawat dalam satu malam besoknya  meninggal dunia,"ujarnya.

         Ketika ditanya ada perhatian khusus dan perlakuan khusus  untuk anggota polri yang meninggal dunia, Dedi menegaskan tentu dari Kapolda setempat yang mengeluarkan kebijakan bagi putra-putri anggota Polri . "Memang secara persyaratan umum  memenuhi berkeinginan untuk masuk anggota Polri termasuk dalam tailan  sporting nanti Kapolda sendiri yang membuat suatu kebijakan di daerah untuk  merekrut atau menerima dari putra putri anggota polri gugur dalam menjalankan tugas." tegasnya.

           Disinggung rata-rata berapa jam anggota Polri yang menjaga untuk pemunggutan suara, Dedi menjelaskan yang di TPS itu bisa sekian hari bukan jam lagi. Kalau yang di KPUD ini tetap dibagi dalam 3 sif kan tiap sif itu  kan 8 jam-8 jam. "Tetapi kalau di KPUD ada  waktu istirahatlah, karena masih ada 3 regu yang melaksanakan penjagaan secara bergiliran kalau di TPS kan engga dengan pola kerawanan kriteria kurang rawan, rawan dan sangat rawan dia keliling di TPS itu bersama anggota Linmas, bersama KPPS bersama aparat yang lainnya dalam rangka untuk memastikan kerawanan dari TPS tersebut," jelasnya.

            Dedi merincinya dengan pelajaran ada anggota yang gugur ,apakah kedepan kemudian untuk pemunggutan pencoblosan  TPS perlu sistem sif atau semacam apa. Mengingat Ini kelelahan akumulatif."Kalau sistem sif  tidak akan cukup ada 800.000 lebih TPS di Indonesia di jaga oleh seluruhnya anggota Polisi yang ditentukan berjumlah 271.880 personil," rincinya.

                    Seiring dengan itu, Dedi mengakui satu dibanding 4  , dengan kondisi geogratif yang sangat jauh dan di luar jawa yang sangat sulit." Tidak mungkin bisa terpenuhi semuanya. Maka yang terpenting adalah mengevaluasi dari aspek  kesehatan karena sebagian besar yang meninggal karena  aspek kesehatannya mungkin lagi tidak fit atau kesehatannya drup itu sangat perlu dilakukan analisa open sif oleh Pusdokkes," akunya.

            Disinggung sebelumnya apa ada pemeriksaan kesehatan dahulu, Dedi mengungkapkan Polri setiap semester itu selaku mengadakan jadwal pemeriksaan rutin untuk seluruh anggota.Tapi yang khusus untuk Pengamanan, berarti tidak ada pemeriksaan khusus hanya yang rutin saja."Yang rutin itu bekal kesehatan setiap operasi pasti diberikan obat-obatan,vitamin. Permasalahan dilapangan itu pengalaman saya juga ketika sudah masuk jadwal pemeriksaan kesehatan karena alasan padatnya tugas jarang mau kita lakukan termasuk saya sendiri jarang mau lakukan itu. Itu penting dan ini untuk mengevaluasi kesehatan dan itu setiap semester. Adanya polisi yang meninggal ya karena keenganan dia melaksanakan general cek up akibat yang sebagian besar kelainan Jantung," ungkapnya.

             Singgung terkait tunjangan sendiri bagamana, Dedi menandaskan Kalau KPPS ditanggung Kemenkeu . Kalau Polri punya anggaran dan apakah tunjungan yang diberikan berupah bea siswa berkelanjutan pada anak tersebut. "Hak nya setiap anggota Polri meninggalcdala tugas itu gajinya gaji terusan selama setahun dia akan terima full. Kemudian dia terima juga asuransi bakti Bhayangkara, ada asuransi Asabri, kemudian ada beberapa juga uang-uang kaitan juga kedukaan," tegasnya.

               Dikatakan ini  mengindikasikan Pemilunya dan pencoblosan, penghitungan sangat melelahkan. Apakah ada masukan dari Polri agar memperbaiki proses Pemilu Ini agar manusiawi dan sekaligus anggota Polri, Dedi menambahkan ya, nanti dari anggota dewan,anggota legislilatif kita harapkan napak tilas tentunya juga fokus bahasan untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilu 2019. " Secara koperhensif dari berbagai losing sektor terkait nanti akan memberikan masukan menyampaikan pada Pemilu 2024 yang terkonsep yang terbaik," tambahnya.( vk)

 

 

  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  Next 
  •  End 
Page 1 of 6

Panggung Koruptor

  •  

     

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,_Rabu 27 April 2022 bertempat di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta,

     
  •  

     

    JAKARTA.KORANRAKYAT.COM,, Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang

     
  •  

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) sikat Habis mafia tanah

     
  •  

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,- Jaksa Agung RI mengapresiasi Tim Gabungan yaitu Tim Jaksa Eksekutor