Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik dan tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Bupati Sidoarjo Hari ini Penuhi Panggilan KPK
Last Updated on Feb 16 2024

Bupati Sidoarjo Hari ini Penuhi Panggilan KPK

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,-Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali hari ini (16/2), kooperatif hadir memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia dipanggil sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD)...
Catak Kinerja Positif,Bank Jatim Tebar Deviden Jumbo Rp 816 Miliar
Last Updated on Feb 07 2024

Catak Kinerja Positif,Bank Jatim Tebar Deviden Jumbo Rp 816 Miliar

  SURABAYA,KORANRAKYAT.COM, -PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2023. Acara tersebut dihelat di Ruang Bromo, bankjatim Kantor Pusat Surabaya pada hari Rabu (7/2). Hadir langsung dalam RUPS tersebut Gubernur...
Ketimpangan Terus Terjadi Di Indonesia, Inilah Komitmen Anies Baswedan!
Last Updated on Feb 04 2024

Ketimpangan Terus Terjadi Di Indonesia, Inilah Komitmen Anies Baswedan!

      JAKARTA,KORANRAKYATCOM - Ketimpangan di Indonesia masih menjadi masalah ekstrim yang sulit untuk diatasi, selain masalah tersebut ada juga masalah yang lain yaitu ketidakadilan dan kesetaraan. Mengenai permasalahan ini, berhasil menjadi sorotan dari Capres Nomor Urut 1 yaitu Anies...
Debat Capres Prabowo Sebut  Indonesia Kurang 140 Ribu Dokter
Last Updated on Feb 04 2024

Debat Capres Prabowo Sebut Indonesia Kurang 140 Ribu Dokter

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Calon Presiden (Cawapres) Prabowo Subianto sebut  Indonesia kekurangan sebanyak 140.000 dokter. Dia berjanji akan mengatasi persoalan ini jika terpilih menjadi Presiden terpilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.Hal ini disampaikan Prabowo dalam Debat...

World Today

  •  
    Indonesia-Tanzania Sepakat Tingkatkan Kerja



    BOGOR,KORANRAKYAT.COM, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik

     
Friday, 16 February 2024 08:26

Bupati Sidoarjo Hari ini Penuhi Panggilan KPK

Written by

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,-Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali hari ini (16/2), kooperatif hadir memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia dipanggil sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo.

 Yang bersangkutan (Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali) saat ini telah hadir dan segera dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri pada wartawan  di Jakarta, Jumat (16/2).

 Selain itu, penyidik KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga saksi lain dalam perkara yang sama. Ketiga saksi tersebut yakni ASN Pemda Sidoarjo Surendro Nurbawono, Direktur CV Asmara Karya Imam Purwanto alias Irwan, dan pihak swasta Robbin Alan Nugroho.

 Meski demikian, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai keterangan apa saja yang akan didalami dalam pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.

 KPK pada 29 Januari menahan dan menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.

 Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menerangkan, penetapan tersangka terhadap Siska Wati berawal dari laporan masyarakat soal dugaan korupsi. Yakni berupa pemotongan insentif dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.

 Laporan tersebut kemudian dipelajari tim KPK dan pada Kamis (25/1) diperoleh informasi telah terjadi penyerahan sejumlah uang secara tunai pada SW. Atas dasar informasi tersebut, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 10 orang di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

 Dalam OTT tersebut, diamankan uang tunai sejumlah sekitar Rp 69,9 juta dari dugaan pemotongan dan penerimaan uang sejumlah sekitar Rp 2,7 miliar pada 2023. Para pihak tersebut berikut barang bukti kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan hingga akhirnya dilakukan penetapan status tersangka terhadap Siska Wati.

 Ghufron menerangkan, kasus tersebut berawal pada 2023. Saat itu besaran pendapatan pajak BPPD Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp 1,3 triliun. Atas perolehan tersebut, ASN yang bertugas di BPPD akan mendapatkan dana insentif.(AS)

 

Friday, 02 February 2024 15:43

Bupati Sidoarjo Mangkir Dipanggil KPK

Written by

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM.- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemeriksaan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali sebagai saksi di kasus pemotongan insentif pajak. KPK seharusnya memeriksa Muhdlor hari ini tentang barang bukti yang ditemukan penyidik di rumahnya. 

Muhdlor absen dari pemeriksaan hari ini meski surat panggilan ke Gedung KPK sudah diberikan kemarin. “Sebagaimana agenda pemanggilan dan pemeriksaan dari Tim Penyidik hari ini, Jumat, 2 Februari 2024, saksi Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, yang bersangkutan tidak hadir dan konfirmasi pada Tim Penyidik untuk dijadwal ulang,” kata Kepala Bidang Pemberitaan KPK Ali Fikri.

KPK menduga Muhdlor terlibat dalam kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu Kepala Sub Bagian (Kasubag) Umum BPPD Pemkab Sidoarjo Sukma Wati.

Selain Ali, KPK juga memanggil Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo Ari Suryono sebagai saksi. Ali mengatakan, Ari Suryono sudah datang sejak pagi.

“Menurut informasi yang kami peroleh, Saksi Ari Suryono sudah hadir,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis pada Jumat, 2 Februari 2024.

Menurut pantauan, sekitar pukul 11.30, Ari Suryono sempat datang lagi ke Gedung KPK usai salat Jumat untuk melanjutkan pemeriksaan. Ia dikerumuni para wartawan dan dicecar banyak pertanyaan. Mengenakan baju batik warna cokelat dan memakai masker, Ari hanya menunduk dan berjalan lurus tanpa menjawab pertanyaan awak media.Hingga pukul 18.00, tidak ada tanda-tanda kehadiran dari Bupati Sidoarjo. Maka, KPK melakukan penjadwalan ulang untuk memeriksa Muhdlor. “Informasi penjadwalan ulang dimaksud akan kami informasikan berikutnya,” ucap Ali.(nyo)

 

 

 

 

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM, - Jelang Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo yang ke 165, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan  operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sekitar 10 ASN Pemkab Sidoarjo telah dilakukan pemeriksaan.

 

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, beberapa dari mereka merupakan aparatur sipil negara (ASN). “Ada sekitar 10 orang yang diperiksa,” ujar Ali dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (26/1/2024).

 

 KPK Gelar OTT di Sidoarjo Ali mengatakan, sebagian dari mereka saat menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Timur. Sementara, beberapa orang lainnya sudah dibawa ke KPK. Meski demikian, Ali enggan menjelaskan apakah pihak yang ditangkap itu termasuk Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor.

 

Menurut Ali, sampai saat ini proses pemeriksaan masih berlangsung sehingga pihaknya belum bisa mengungkap identitas para terperiksa. “Yang kami peroleh informasinya beberapa ASN, beberapa ASN,” kata Ali.

 

Sebelumnya, Ali mengkonfirmasi KPK telah menggelar OTT di Sidoarjo. Para pelaku yang ditangkap diduga sedang melakukan korupsi pemotongan insentif pajak dan retribusi daerah.(as)

 

 

 

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa ia telah menerima surat pengunduran diri dari Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo. Surat tersebut telah diberikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno kepada Presiden Jokowi Kamis malam (05/10/2023) dan telah ditindaklanjuti.

"Iya tadi malam sudah diberikan kepada saya dari Mensesneg tentang surat pengunduran diri dari Pak Menteri Pertanian. Sudah saya terima dan pagi tadi sudah ditindaklanjuti, sudah saya tanda tangani juga," ujar Presiden Jokowi dalam keterangannya di hadapan awak media di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 6 Oktober 2023.

Untuk menjalankan tugas menteri pertanian, Presiden Jokowi telah mengangkat Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, sebagai pelaksana tugas (Plt). 

"Penggantinya masih plt. Plt-nya Pak Arief Prasetyo, Kepala Badan Pangan (Nasional)," imbuhnya.

Presiden Jokowi menjelaskan bahwa pengangkatan Kepala Bapanas sebagai pelaksana tugas menteri pertanian adalah agar lebih memudahkan dalam koordinasi.

"Karena biasanya kita Bulog, Badan Pangan (Nasional), mentan, menteri perdagangan ini selalu harus satu. Jadi untuk konsolidasi saja supaya lebih memudahkan," ungkapnya.

Adapun untuk pengganti menteri pertanian definitif, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pihaknya akan menyiapkan secepatnya.(eas)

 

 

JAKARTA ,KORANRAKYAT.COM, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus memperdalam upaya bersih - bersih di tubuh perusahaan - perusahaan negara. Salah satu fokusnya adalah pada pengelolaan dana pensiun (Dapen) BUMN. 

Perluasan audit terhadap Dapen BUMN terus dilakukan. Setelah kasus Jiwasraya dan Asabri, Erick tidak berhenti disitu saja.

"Setelah kasus Jiwasraya, saya curiga dan khawatir bahwa ada persoalan yang sama pada dana pensiun BUMN," ujar Erick dalam Konferensi Pers bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Atas dasar kecurigaan itu, Erick menyebutkan, dirinya memerintahkan Kementerian BUMN untuk melakukan pengecekan langsung dana - dana pensiun BUMN.

Dan ternyata, dari 48 dana pensiun, sebanyak 34 diantaranya, atau 70% berada dalam kondisi tidak sehat

Atas temuan itu, Erick terus bergegas. Kali ini, ia meminta bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu. 

Audit BPKP itu, kata Erick, dilakukan secara  bertahap. Dimana pada tahap awal,  

Audit Dengan Tujuan Tertentu itu dilaksanakan pada empat Dapen BUMN. 

Keempat Dana Pensiun ini, ujat Erick, mengalami kerugian Rp 300 miliar. Penyebabnya diduga karena penyimpangan pada investasinya.

"Ini amat sangat mengecewakan pekerja yang telah bekerja puluhan tahun. Masa tuanya dirampok oleh pengelola yang biadab," kata Erick geram. 

Lebih jauh, Erick pun meminta Jaksa Agung untuk tidak ragu memberantas oknum pelaku penyimpangan Dana Pensiun itu tanpa pandang bulu.

"Pak Jaksa Agung, sikat saja para oknum ini tanpa pandang bulu. Seperti yang Bapak lakukan pada kasus Jiwasraya Asabri. Saya dan seluruh jajaran di Kementerian BUMN siap berhadapan dengan siapa pun yang main - main dengan nasib para pensiunan," tegas Erick.

Atas perkembangan ini, Erick menyampaikan terimakasih kepada Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh yang telah membantu Audit para Dana Pensiun BUMN tersebut. (*)

 

JAKARTA,KORANRAKYATA.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (26/7/2023) menetapkan lima tersangka atas dugaan suap proyek pengadaan barang atau jasa di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas, salah satunya Kepala Basarnas Periode 2021-2023 Marsekal Madya Henri Alfiandi. Dalam kurun waktu 2021-2023, Henri bersama dan melalui Koordinator Administrasi Kepala Basarnas Letnan Kolonel Afri Budi Cahyanto diduga menerima sekitar Rp 88,3 miliar dari berbagai vendor proyek.

KPK juga menetapkan Afri Budi sebagai tersangka, bersama Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati Mulsunadi Gunawan, Direktur Utama PT Intertekno Grafika Sejati Marilya, dan Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama Roni Aidil. Penetapan tersangka ini merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) pejabat Basarnas dan sejumlah pihak di Cilangkap, Jakarta Timur dan Jatisampurna, Bekasi, Selasa (25/7/2023).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata Rabu malam menjelaskan, KPK masih terus mendalami lebih lanjut dugaan penerimaan suap oleh Henri diduga melalui Afri dari beberapa proyek di Basarnas sejak tahun 2021-2023 dengan nilai sekitar Rp 88,3 miliar dari berbagai vendor pemenang proyek. Pendalaman dilakukan bersama tim penyidik Pusat Polisi Militer (Puspom) Mabes TNI.

"Dalam OTT yang dilakukan KPK kemarin, tim penyidik mengamankan uang tunai Rp 999,7 juta di goodie bag yang disimpan dalam bagasi mobil Afri," kata Alex, saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Menurut dia, pengungkapan kasus ini bermula dari KPK menerima informasi dari masyarakat terkait mengenai dugaan adanya penyerahan sejumlah uang tunai dari Marilya kepada Afri yang merupakan perwakilan Henri, di salah satu parkiran bank di Cilangkap, Jakarta Timur.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan barang bukti uang yang disita dari operasi tangkap tangan saat ekspos penahanan Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama Roni Aidil dan Direktur Utama PT Intertekno Grafika Sejati Marilya di Gedung Juang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (26/7/2023).

Menurut Alex, pada 2023 Basarnas telah membuka proyek tender untuk pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan dengan nilai kontrak Rp 9,9 miliar, pengadaan Public Safety Diving Equipment dengan nilai kontrak Rp 17, 4 miiliar dan Pengadaan Remotely Operated Vehicle (ROV) untuk KN SAR Ganesha (multiyears 2023-2024) dengan nilai kontrak Rp 89,9 miliar. Untuk menenangkan tiga proyek tersebut Henri meminta uang imbalan sebesar 10 persen dari nilai kontrak.

Atas dasar tersebut, ketiga vendor telah direncanakan menang terhadap tiga jenis proyek pengadaan atas perintah Henri. Pengondisian itu dilakukan dengan cara Mulsunadi, Marilya, dan Roni melakukan kontak langsung dengan pejabat pembuat komitmen (PPK) satuan kerja terkait dan mengatur nilai penawaran yang dimasukkan hampir semuanya mendekati nilai harga perkiraan sendiri (HPS).

Tersangka Mulsunadi Gunawan, Marilya, dan Roni Aidil sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

KPK meminta agar Mulsunadi Gunawan untuk kooperatif segera hadir ke gedung Merah Putih KPK mengikuti proses hukum perkara ini. Sementara, Marilya dan Roni Aidil ditahan di Rutan KPK sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai 14 Agustus 2023. Marilya dan Roni Aidil tidak menjawab pertanyaan wartawan seusai penetapan tersangka tersebut.

Sementara Henri Alfiandi dan Afri Budi Cahyanto yang merupakan TNI aktif penegakan hukum diserahkan kepada Pusat Polisi Militer (Puspom) Mabes TNI. Alex memastikan, proses hukum itu akan diselesaikan oleh tim gabungan penyidik KPK dan tim penyidik Puspom Mabes TNI sebagaimana kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Mawarta memimpin ekspos penahanan Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama Roni Aidil dan Direktur Utama PT Intertekno Grafika Sejati Marilya di Gedung Juang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (26/7/2023). Dua tersangka ini ditahan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan terkait kasus suap pemenangan tender pengadaan barang dan jasa proyek Badan SAR Nasional (BASARNAS).

Kepala Biro Humas dan Umum Basarnas Hendra Sudirman melalui keterangan tertulis sebelum penetapan tersangka menyatakan bahwa Basarnas akan kooperatif, mengikuti, dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Secara terpisah, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia Boyamin Saiman berpandangan, kasus korupsi dalam perkara pengadaan barang dan jasa semakin luar biasa meski sudah ada layanan sistem elektronik lelang. Pengaturan dalam proses lelang saat ini sudah sejak awal dimainkan. Pihak tertentu atau pelaku korupsi sudah berencana menghendaki siapa saja perusahaan atau pihak yang akan dimenangkan dalam proses tersebut.

Pada umumnya, ada proses penyingkiran pihak tertentu dengan cara persyaratan lelang yang dipersulit sehingga proses tersebut hanya sekedar formalitas saja. "Justru semakin parah proses pengadaan barang/jasa saat ini, karena sejak awal sudah diarahkan pada kelompok tertentu untuk direncanakan menang. Maka itu, pihak-pihak yang tidak akan menyuap (proses lelang) banyak tersingkir," kata Boyamin.

Boyamin menilai, sistem pengadaan barang/jasa mesti berada dalam tata kelola yang baik yakni kompetitif dan transparan. Artinya, prosesnya itu harus diumumkan secara jauh-jauh hari dan tidak mendadak dan segala persyaratannya juga tidak boleh rumit dan tidak masuk akal.

"Saya yakin dalam kasus korupsi perkara pengadaan barang/jasa selalu diumumkan dengan waktu terbatas dan persyaratan yang rumit. Untuk mempermudah kelompok tertentu, maka akan dibocorkan lebih dahulu syarat-syarat ke pengusaha yang dikehendaki. Perusahaan/kelompok yang menawar biaya murah dan sudah memenuhi persyaratan ini kerap kali digagalkan dengan dicari-cari kesalahan yang tidak substantif," tuturnya.(AS)

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate resmi berstatus sebagai tersangka. Kejagung menetapkan Politikus NasDem tersebut sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi penyediaan Infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G BAKTI Kemenkominfo 2020-2022.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana menjelaskan bahwa memang terdapat tujuh orang yang diperiksa terkait kasus dugaan korupsi proyek BTS pada hari ini. Salah satunya, Johnny G Plate. Johnny diperiksa sebagai tersangka. Usai diperiksa, Johnny langsung ditahan.

"Kita lakukan pemeriksaan tujuh orang, satu orang ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan. Sementara enam orang dilakukan pemeriksaan," kata Ketut Sumedana di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (17/5/2023).

Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi memastikan, bahwa penetapan tersangka terhadap Johnny Plate telah memenuhi kecukupan alat bukti. Bahkan, Kejagung telah melakukan pemeriksaan sebanyak tiga kali terhadap Johnny sebelum akhirnya ditahan hari ini.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan hari ini, setelah kami evaluasi, kami simpulkan telah terdapat cukup bukti yang bersangkutan diduga terlibat di dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1,2,3,4 dan 5," tegas Kuntadi.

Johnny merupakan tersangka keenam dalam kasus ini, Kejagung sebelumnya telah menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G.

Mereka adalah Irwan Hermawan (IH) selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy. Lalu, Mukti Ali (MA) selaku Account Director PT Huawei Tech Investment.

Kemudian, Anang Achmad Latif (AAL) selaku Direktur Utama Bakti Kominfo, Galumbang Menak S (GMS) selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, dan Yohan Suryato (YS) selaku Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia (Hudev UI) tahun 2020.(as)

JAKARTA,KORANRAKYAT.COMPakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel menyebut narkoba memang masalah yang sangat serius. Jangankan seumur hidup, pengedar narkoba layak dihukum mati. Apalagi jika pelakunya adalah aparat penegak hukum.

”Meski begitu, saya menghormati putusan hakim. Saya melihat ada sejumlah loopholes dalam putusan hakim dalam kasus yang menjerat Teddy Minahasa. Terutama amat sangat mengandalkan keterangan saksi,” ujar Reza.

Menurut dia, saksi yang sekaligus merupakan terdakwa yakni Doddy Prawiranegara. Dengan status ganda tersebut, DP akan mengedepankan keterangan yang menguntungkan dirinya.

”Sebagaimana saya katakan beberapa waktu lalu, keterangan saksi adalah barang yang paling potensial merusak proses pengungkapan kebenaran dan proses persidangan. Karena itu, jika TM mengajukan banding, saya berharap putusan hakim pengadilan tinggi nanti lebih bersandar pada pembuktian,” tutur Reza.

Reza menyoroti coretan tangan jaksa penuntut umum di naskah tuntutannya, hakim mengamini tuntutan jaksa bahwa Teddy Minahasa tidak menyuruh melakukan. Teddy dinilai hakim turut serta bersama Doddy Prawiranegara.

 

”Dengan posisi setara, karena TM dihukum seumur hidup, boleh jadi DP juga akan dihukum seumur hidup jika divonis bersalah,” ujar Reza.

Namun menurut dia, ada beberapa masalah yang perlu penjelasan dari Polri. Di antaranya soal tawas, yang dipakai sebagai pengganti sabu-sabu.

”Itu tawas sekarang di mana? Sabu-sabu di Jakarta otentik dengan sabu-sabu di Bukittinggi? Kalau beda, berarti bukan hasil penyisihan. Lantas, dari mana sabu-sabu itu?” ucap Reza.

”Persoalan lain, apakah Doddy Prawiranegara menjalani pemeriksaan urine? Lalu hasilnya, positif atau negatif?” imbuh Reza.

Selain itu, Reza menjelaskan, ada perkataan Direktur dan Wakil Direktur Resnarkoba Polda Metro Jaya bahwa mereka sebatas melaksanakan pimpinan. ”Dari sisi pidana, itu bisa jadi mengarah ke wrongful conviction atau kriminalisasi terhadap TM? Dari sisi organisasi kepolisian, itu patut dikhawatirkan sebagai perang bintang yang destruktif (dysfunctional),” ucap Reza.

Reza menjelaskan, ada riset di kepolisian dengan responden ratusan anggota polisi. Responden sebut bahwa sub-sub grup di internal kepolisian sudah mencapai level berbahaya sehingga patut dilarang. Itu menjadi pengakuan bahwa klik-klik di institusi kepolisian memang ada.

”Tinggal lagi perlu dibedakan mana perang bintang yang fungsional dan mana yang disfungsional. Rivalitas fungsional membuat organisasi menjadi dinamis progresif dan personel menjadi berpola pikir transformative,” terang Reza.

Sedangkan perang bintang yang disfungsional, menurut dia, akan membuat organisasi statis bahkan regresif.

”Personel polisi juga menjadi agresif bahkan kanibal. Aksi saling sabotase menjadi salah satu bentuknya,” kata Reza.(as)

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM ,-Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan pihaknya hanya menerima surat dari PPATK soal transaksi janggal sebanyak 200 surat. Ia menerangkan sebanyak 183 surat telah ditindaklanjuti.Setidaknya ada 300 surat yang menyangkut soal transaksi janggal di Kementerian Keuangan. Adapun total transaksi yang dijumlahkan dalam kasus uang masuk dan keluar itu mencapai Rp 349 triliun.
    Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan 193 pegawai yang kena sanksi itu merupakan periode dari 2009 sampai 2023. Ia menepis soal kabar yang menyebutkan penindakan itu dilakukan di 2023.
    Karena ada juga berita yang menunjukkan yang seolah-olah tahun ini saja 193. Ini 2009 hingga 2023. Sementara 9 surat ditindaklanjuti ke aparat penegak hukum," tegasnya, Rabu (12/04/2023).
    Rinciannya, sebanyak 3 pegawai Kemenkeu terkena hukuman disiplin pada tahun 2009. Kemudian tahun 2010, Kemenkeu memberi sanksi hukuman disiplin terhadap 24 pegawai.“Tahun 2011 ada 48 surat yang dicantumkan Kepala PPATK dengan Rp 352,63 miliar. 31 dikirim ke kami Kementerian Keuangan, dan 31 sudah di-follow up. 5 pegawai dapat hukuman disiplin,” tuturnya.
    Kemenkeu belum menemukan indikasi pelanggaran pada pegawai tahun 2012 dan 2013. Lalu, 13 pegawai Kemenkeu mendapat hukuman disiplin pada tahun 2014.“Tahun 2015 13 surat yang tercantum keterangan kepala PPATK (nilai transaksi) Rp 2,7 triliun, 9 surat ke kami dan di-follow up, 2 pegawai kena hukuman disiplin,” ujar Sri Mulyani.
Pada tahun 2016, sebanyak 8 pegawai Kemenkeu terkena hukuman disiplin. Lalu pada tahun 2017, 17 pegawai Kemenkeu sudah dikenakan hukuman disiplin.
    Selanjutnya pada tahun 2018, 5 pegawai Kemenkeu diberi hukuman disiplin. Lalu jumlah pegawai yang terkena hukuman disiplin pada tahun 2019 dan 2020 masing-masing sebanyak 5 dan 44 orang.
    Jumlah terbanyak pegawai Kemenkeu yang diberi sanksi pada tahun 2021 sebanyak 60 orang. Sedangkan pada tahun 2022, 7 pegawai terkena hubungan disiplin.“Dan 2023 ada 2 surat yang disampaikan, dua-duanya ke kami, 1 sudah di-follow up. Masih di dalam proses investigasi dan pendalaman informasi,” imbuh Sri Mulyani.
    Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan mekanisme penindaklanjutan laporan hasil analisis dan laporan hasil pemeriksaan terkait tindakan administrasi pegawai Kementerian Keuangan yang terbukti terlibat, dilakukan sesuai UU No. 5/2014 tentang ASN jo. PP No. 94/2021 tentang disiplin PNS.
    Menurut Sri Mulyani nilai transaksi mencurigakan yang dikaitkan Kementerian Keuangan sejak 2009 — 2023 sekitar Rp 3,3 triliun. Selain kepada Kementerian Keuangan, PPATK juga bersurat kepada aparat penegak hukum sebanyak sembilan surat. Sri Mulyani pun menegaskan telah menindaklanjuti semua rekomendasi yang diberikan PPATK terhadap dugaan transaksi janggal di Kementerian Keuangan.
    Menurutnya, Kementerian Keuangan telah menindaklanjuti semua laporan hasil analis atau laporan hasil pemeriksaan terkait tindakan administratif terhadap pegawai. Utamanya dalam menetapkan hukuman tindakan disiplin administratif terhadap pegawai yang bersangkutan.
    Kementerian Keuangan terus menindaklanjuti dugaan terjadinya tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang sesuai ketentuan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU termasuk bekerja sama dengan PPATK dan aparat penegak hukum terkait.
    Selain itu, Kementerian Keuangan juga telah melakukan langkah hukum atas tindak pidana asal dan telah menghasilkan putusan pengadilan hingga peninjauan kembali. Komite tindak pidana pencucian uang juga telah mmemutuskan untuk melakukan tindak lanjut bersama dan menentukan langkah hukum selanjutnya(as)


JAKARTA, KORANRAKYAT.COM  - Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan isi laporan dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dugaan transaksi janggal yang nilainya mencapai Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Laporan hasil analisis (LHA) itu dihimpun PPATK dari 2009 hingga 2023, berisi 300 surat.
     Sri Mulyani mengatakan bahwa Kemenkeu menerima laporan itu dari Kepala PPATK Ivan Yustiavandana pada Senin (13/3/2023). “Lampirannya itu daftar surat, yang ada di situ 300 surat, dengan nilai transaksi Rp 349 triliun,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (20/3/2023). Sri Mulyani mengatakan, sebanyak 65 surat berisi transaksi keuangan dari perusahaan atau badan atau perseorangan yang tidak ada pegawai Kemenkeu di dalamnya. “Ini transaksi ekonomi yang dilakukan perusahaan atau badan atau orang lain,” kata Sri Mulyani.
“Namun, karena menyangkut tugas dan fungsi Kemenkeu, menyangkut ekspor-impor, maka kemudian dia (Ivan) mengirimkan kepada kami, 65 surat itu nilainya Rp 253 triliun. Artinya PPATK menengarai adanya transaksi di dalam perekonomian, entah itu perdagangan, pergantian properti, dan itu dikirim ke Kemeneku, di-follow up sesuai tugas dan fungsi kami,” ujarnya lagi.
    Kemudian, ada 99 surat itu dikirim PPATK kepada aparat penegak hukum, tetapi ditembuskan kepada Kemenkeu. “Surat PPATK kepada penegak hukum dan nilai transaksinya Rp 74 triliun,” kata Sri Mulyani. “Sedangkan ada 135 surat dari PPATK tadi yang menyangkut ada nama (pegawai) Kemenkeu, nilainya jauh lebih kecil, karena yang tadi Rp 253 triliun ditambah Rp 74 triliun itu sudah lebih dari Rp 300 triliun,” ujar Sri Mulyani lagi.
    Sementara nilai total dugaan transaksi janggal yang dilaporkan PPATK ke Kemenkeu itu Rp 349 triliun. Sisanya satu surat dari PPATK itu melibatkan kementerian lain, meski tidak disebut nama kementeriannya.
 Jika ada bukti baru, dia mengatakan, Kemenkeu akan menindaklanjutinya. “Apabila ada bukti baru, data baru, kami akan tindaklanjuti, apakah berhubungan dengan pegawai Kemenkeu atau tidak, dua-duanya sama,” kata Sri Mulyani. Sri Mulyani mengatakan, laporan dugaan pencucian uang akan ditindaklanjuti dengan proses hukum oleh Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal (TPA), apabila ada unsur tindak pidana.
     “Tindakan tegas sesuai peraturan pegawai negeri. Apabila tidak menyangkut kami, tapi pendapatan negara, kami akan melakukan pengejaran (terhadap pelaku) sehingga hak keuangan negara bisa kita jaga,” ujar Sri Mulyani. Dalam kesempatan yang sama, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa ia dan Sri Mulyani sepakat menyelesaikan laporan dugaan transaksi janggal di lingkungan Kemenkeu. “Kami bersepakat begini akan melanjutkan untuk menyelesaikan semua LHA (Laporan Hasil Analisis) yang diduga sebagai tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari PPATK, baik yang menyangkut pegawai di lingkungan Kemenkeu maupun pihak lain seperti yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak,” ujar Mahfud.
     Harus Dijelaskan Mahfud menegaskan bahwa itu bukan dugaan korupsi, melainkan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan pegawai di luar Kemenkeu atau perusahaan lain. “Itu tetap dihitung sebagai perputaran uang. Jadi jangan berasumsi bahwa pegawai Kemenkeu korupsi Rp 349 T, enggak, ini transaksi mencurigakan, dan ini melibatkan ‘dunia luar’,” kata Mahfud. (as)

Sunday, 08 January 2023 14:24

Diperiksa 2 Saksi Dugaan Korup di PT PLN

Written by
 
 
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,- Kejaksaan Agung Memeriksa 2 Orang Saksi Terkait Perkara PT PLN (persero) Senin 02 Januari 2023, Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa 2 orang saksi yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi atau dugaan tindak pidana kolusi dan nepotisme dalam pengadaan tower transmisi tahun 2016 pada PT PLN (persero).
           Saksi-saksi yang diperiksa yaitu: K selaku Manajer Teknis pada Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset dan Kawasan Sains Industri C selaku Staf pada Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset dan Kawasan Sains Industri Adapun kedua orang saksi diperiksa terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi atau dugaan tindak pidana kolusi dan nepotisme dalam pengadaan tower transmisi tahun 2016 pada PT PLN (persero).
          Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi atau dugaan tindak pidana kolusi dan nepotisme dalam pengadaan tower transmisi tahun 2016 pada PT PLN (persero). Pemeriksaan saksi dilaksanakan dengan mengikuti secara ketat protokol kesehatan antara lain dengan menerapkan 3M. (as)

 

 



JAKARTA,KORANRAKYAT.COM Pada Refleksi Akhir Tahun 2022, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung boleh berbangga dengan melakukan penyidikan dan penuntutan sepanjang tahun 2022 terhadap kasus besar (Big Fish) yang ditangani dan telah dihitung kerugiannya oleh para ahli yang berkompeten di bidangnya. Adapun kasus yang ditangani antara lain:
Perkara tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dengan Terdakwa Johan Darsono, Terdakwa Josef Agus Susatya, Terdakwa Arif Setiawan, Terdakwa Suyono, Terdakwa Ferry Sjaifoellah, Terdakwa Djoko Selamet Djamhoer, Terdakwa Purnomo Sidhi Noor Mohammad, dan Terdakwa Indra Wijaya Supriyadi, dengan total kerugian keuangan negara sebesar Rp2.726.976.347.917 dan USD54.062.693,61
Perkara tindak pidana korupsi pengadaan pesawat udara pada PT. Garuda Indonesia (persero) Tbk. Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2021 dengan Terdakwa Setijo Awibowo, Terdakwa Agus Wahjudo, dan Terdakwa Albert Burhan dengan total kerugian keuangan negara Rp8.947.198.402.688,00
               Perkara tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022 dengan Terdakwa Dr. M. P. Tumanggor, Terdakwa Stanley MA, Terdakwa Pierre Togar Sitanggang, Terdakwa Indrasari Wisnu Wardhana, Terdakwa Lin Che Wei, MBA, CFA alias Weibinanto Halimdjati, dengan total kerugian keuangan negara sebesar Rp6.047.645.700.000 dan kerugian perekonomian negara sebesar Rp12.312.053.298.925
            Perkara tindak pidana korupsi dalam penyimpangan dan atau penyelewengan penggunaan dana PT Waskita Beton Precast pada Tahun 2016 sampai dengan 2020 dengan Tersangka AW, Tersangka A, Tersangka AP, dan Tersangka BP dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.583.278.721.001
       Perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu dengan Terdakwa H. Raja Thamsir Rachman, Terdakwa Surya Darmadi, dan Terdakwa David Fernando Simanjuntak, dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp4.798.706.951.640 dan USD7.885.857,36, serta kerugian perekonomian negara sebesar Rp73.920.690.300.000
         Perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan fasilitas Kawasan Berikat pada Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Emas Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021 dengan Terdakwa M. Rizal Pahlevi, Terdakwa Imam Prayitno, Terdakwa Handoko, dan Terdakwa Leslie Girianza Hermawan, dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp28.782.566.143 dan kerugian perekonomian negara sebesar Rp712.477.199.970
             Perkara tindak pidana korupsi dalam impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya Tahun 2016 sampai dengan 2021 dengan Tersangka TB, Tersangka T, dan Tersangka BHL, serta 6 Tersangka Korporasi, dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.060.658.585.069 dan kerugian perekonomian negara sebesar Rp22.605.381.411.198 Perkara tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan pabrik blast furnance oleh PT. Krakatau Steel pada Tahun 2011 dengan Tersangka FB, Tersangka ASS, Tersangka HW alias RH, Tersangka MR, dan Tersangka BP, dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp6.900.000.000.000
Dari kasus-kasus di atas, total jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp33.093.247.274.458 dan USD61.948.550,97. Sementara total kerugian perekonomian negara sebesar Rp109.550.602.210.093.Di samping itu, Kejaksaan RI telah melakukan penyelamatan dan penyitaan terhadap aset-aset milik Tersangka dan Terdakwa, sebagai berikut:
Tahap Penyidikan  Penyidikan: 85 perkara, dengan total penyelamatan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara, sebesar:
Rp21.141.185.272.031,90
USD11.400.813,57
SGD646,04
Tahap Penuntutan
Penuntutan: 80 perkara termasuk 6 Terdakwa Korporasi
Total kerugian keuangan negara dan perekonomian negara yang dilakukan penuntutan adalah senilai Rp144.215.249.106.909 dan USD61.948.551
Sementara itu, penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada JAM PIDSUS Kejaksaan Agung dan seluruh satuan kerja Kejaksaan Republik Indonesia adalah:
Penyelidikan: 1.847 Perkara
Penyidikan: 1.689 Perkara
Penuntutan: 1.943 Perkara
Eksekusi: 1.669 Perkara
          Sebagaimana disampaikan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, bahwa penegakan hukum humanis itu yang terkait dengan kerugian masyarakat banyak, kerugian terhadap kepentingan umum termasuk perekonomian negara yang berdampak langsung kepada masayarakat luas. Hal inilah yang menjadi konsentrasi penanganan perkara korupsi pada 2022, dan semoga di tahun berikutnya dapat berkinerja lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat luas. (as)

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) melakukan penggeledahan dan penyitaan di 2 (dua) lokasi yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT Waskita Karya (persero) Tbk. dan PT Waskita Beton Precast, Tbk.

Adapun 2 (dua) lokasi yang dilakukan penggeledahan yaitu: 

Kantor PT Pinnacle Optima Karya The Manahattan Square (Mid Tower Lantai 12 Unit CF- Jl. TB Simatupang Kav-1 12560 N Jakarta Indonesia.

Kantor Waskita Rajawali Tower Jl. MT Haryono Kav. 13 Jatinegara Jakarta Timur.

Penggeledahan berjalan lancar dan aman dengan mematuhi protokol kesehatan. (as)

 

 

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM -- Baru beberapa hari jadi Kapolda Jatim Irjen Teddy Minahasa jadi tersangka Narkoba

Polda Metro Jaya resmi menetapkan Irjen Teddy Minahasa sebagai tersangka dalam kasus peredaran narkoba. Status tersangka ditetapkan setelah gelar perkara Jumat (14/10) siang.

Dirnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Mukti Juharsa mengatakan sebelum gelar perkara siang tadi, Teddy Minahasa lebih dulu menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada Kamis malam. 

Irjen Teddy Minahasa  diduga Kendalikan Penjualan Barang Bukti Sabu 5 Kg(as)

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM, Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa 3 (tiga) orang saksi yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dan atau penyelewengan dalam penggunaan dana PT. Waskita Beton Precast, Tbk. pada tahun 2016 s/d 2020 atas nama Tersangka AW, Tersangka AP, Tersangka BP, dan Tersangka A.

Pemeriksaan dilakukan pada Kamis ,(22/9) 2022 Sedangkan sejumlah orang yang diperiksa diantaranya

   KJH selaku Mantan Kepala Departemen PT. Waskita Beton Precast, Tbk., diperiksa terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dan atau penyelewengan dalam penggunaan dana PT. Waskita Beton Precast, Tbk. pada tahun 2016 s/d 2020.

    H selaku Direktur Utama PT Misi Mulia Metrical, diperiksa terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dan atau penyelewengan dalam penggunaan dana PT. Waskita Beton Precast, Tbk. pada tahun 2016 s/d 2020.

     F selaku Ex Manager PT Misi Mulia Metrical, diperiksa terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dan atau penyelewengan dalam penggunaan dana PT. Waskita Beton Precast, Tbk. pada tahun 2016 s/d 2020.

Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dan atau penyelewengan dalam penggunaan dana PT. Waskita Beton Precast, Tbk. pada tahun 2016 s/d 2020.

Dari 3 (tiga) orang saksi yang diperiksa, telah ditetapkan 2 (dua) orang menjadi Tersangka yaitu KJH selaku Mantan Kepala Departemen PT. Waskita Beton Precast, Tbk. dan H selaku Direktur Utama PT Misi Mulia Metrical.

Pemeriksaan saksi dilaksanakan dengan mengikuti secara ketat protokol kesehatan antara lain dengan menerapkan 3M. (as)

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Page 1 of 26

Panggung Koruptor

  •