Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik dan tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Presiden: Kepemimpinan Indonesia Berhasil Hasilkan Deklarasi G20 Bali
Last Updated on Nov 22 2022

Presiden: Kepemimpinan Indonesia Berhasil Hasilkan Deklarasi G20 Bali

  BALI,KORANRAKYAT.COM,- Kepemimpinan Indonesia pada G20 telah berhasil menghasilkan Deklarasi Pemimpin G20 Bali meski pada awalnya diragukan banyak pihak. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa dalam penyusunan deklarasi berjumlah 52 paragraf tersebut, penyikapan perang di Ukraina merupakan hal...
Stop the War Jokowi Nyatakan Hingga Berkali Kali Stop Perang
Last Updated on Nov 22 2022

Stop the War Jokowi Nyatakan Hingga Berkali Kali Stop Perang

 BALI,KORANRAKYAT.COM ,- Presiden RI Joko Widodo dua kali menyerukan kepada para pemimpin dunia untuk menghentikan perang, dalam sambutan pembukaan Sesi III KTT G20 Indonesia, di The Apurva Kempinski Bali, Nusa Dua, Bali, Rabu. "Yang Mulia saya menyatakan pertemuan kita dibuka kembali. Mengawali...
Deklarasi Bersama KTT G20, Mayoritas Anggota Kecam Keras Perang Rusia-Ukraina
Last Updated on Nov 22 2022

Deklarasi Bersama KTT G20, Mayoritas Anggota Kecam Keras Perang Rusia-Ukraina

BALI,KORANRAKYAT.COM, Mayoritas anggota G20 mengecam keras perang Rusia-Ukraina yang masih berkecamuk, dalam deklarasi bersama G20 Bali Leaders Declaration. Dalam dokumen deklarasi KTT G20 yang dilihat  wartawan  pada Rabu (16/11/2022), anggota kelompok tersebut menyebut perang di Ukraina...
Rudal Rusia Nyasar ke Polandia, NATO Langsung Rapat Darurat di Bali, Menlu Rusia Pilih Cabut dari KTT G20
Last Updated on Nov 22 2022

Rudal Rusia Nyasar ke Polandia, NATO Langsung Rapat Darurat di Bali, Menlu Rusia Pilih Cabut dari...

BALI,KORANRAKYAT.COM,- Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 diwarnai ketegangan, itu setelah kabar rudal buatan Rusia dilaporkan menghantam Polandia, Selasa. Dua warga tewas dalam kejadian.Aliansi Militer Barat NATO yang berkumpul di sela konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 Bali langsung...
Bank Jatim Jalin Kerjasama dengan PT Sinergi Gula Nusantara
Last Updated on Nov 22 2022

Bank Jatim Jalin Kerjasama dengan PT Sinergi Gula Nusantara

  SURABAYA,KORANRAKYAT.COM | Dalam rangka mendukung pengembangan usaha di sektor perkebunan tebu dan industri gula khususnya yang ada di Jawa Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan PT Sinergi Gula Nusantara...

World Today

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) melakukan penggeledahan dan penyitaan di 2 (dua) lokasi yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT Waskita Karya (persero) Tbk. dan PT Waskita Beton Precast, Tbk.

Adapun 2 (dua) lokasi yang dilakukan penggeledahan yaitu: 

Kantor PT Pinnacle Optima Karya The Manahattan Square (Mid Tower Lantai 12 Unit CF- Jl. TB Simatupang Kav-1 12560 N Jakarta Indonesia.

Kantor Waskita Rajawali Tower Jl. MT Haryono Kav. 13 Jatinegara Jakarta Timur.

Penggeledahan berjalan lancar dan aman dengan mematuhi protokol kesehatan. (as)

 

 

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM -- Baru beberapa hari jadi Kapolda Jatim Irjen Teddy Minahasa jadi tersangka Narkoba

Polda Metro Jaya resmi menetapkan Irjen Teddy Minahasa sebagai tersangka dalam kasus peredaran narkoba. Status tersangka ditetapkan setelah gelar perkara Jumat (14/10) siang.

Dirnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Mukti Juharsa mengatakan sebelum gelar perkara siang tadi, Teddy Minahasa lebih dulu menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada Kamis malam. 

Irjen Teddy Minahasa  diduga Kendalikan Penjualan Barang Bukti Sabu 5 Kg(as)

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM, Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa 3 (tiga) orang saksi yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dan atau penyelewengan dalam penggunaan dana PT. Waskita Beton Precast, Tbk. pada tahun 2016 s/d 2020 atas nama Tersangka AW, Tersangka AP, Tersangka BP, dan Tersangka A.

Pemeriksaan dilakukan pada Kamis ,(22/9) 2022 Sedangkan sejumlah orang yang diperiksa diantaranya

   KJH selaku Mantan Kepala Departemen PT. Waskita Beton Precast, Tbk., diperiksa terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dan atau penyelewengan dalam penggunaan dana PT. Waskita Beton Precast, Tbk. pada tahun 2016 s/d 2020.

    H selaku Direktur Utama PT Misi Mulia Metrical, diperiksa terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dan atau penyelewengan dalam penggunaan dana PT. Waskita Beton Precast, Tbk. pada tahun 2016 s/d 2020.

     F selaku Ex Manager PT Misi Mulia Metrical, diperiksa terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dan atau penyelewengan dalam penggunaan dana PT. Waskita Beton Precast, Tbk. pada tahun 2016 s/d 2020.

Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dan atau penyelewengan dalam penggunaan dana PT. Waskita Beton Precast, Tbk. pada tahun 2016 s/d 2020.

Dari 3 (tiga) orang saksi yang diperiksa, telah ditetapkan 2 (dua) orang menjadi Tersangka yaitu KJH selaku Mantan Kepala Departemen PT. Waskita Beton Precast, Tbk. dan H selaku Direktur Utama PT Misi Mulia Metrical.

Pemeriksaan saksi dilaksanakan dengan mengikuti secara ketat protokol kesehatan antara lain dengan menerapkan 3M. (as)

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Saturday, 17 September 2022 15:40

Empat Dinas PUPR Di Jatim Diperiksa KPK

Written by

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kadis PUPR) di empat kabupaten/kota di Jawa Timur (Jatim).

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, keempat Kadis PUPR itu dipanggil sebagai saksi untuk tersangka kasus dugaan korupsi bantuan keuangan Pemprov Jatim, Budi Setiawan.

Budi juga diketahui pernah menjabat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Timur 2014-2016 dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) 2017-2018.

“Pemeriksaan dilakukan di Kantor Polrestabes Surabaya,” kata Ali dalam pesanu tertulisnya kepada wartawan, Senin (12/9/2022).

Keempat Kadis PUPR itu antara adalah, Kadis Pupr Kota Batu Alfi Nur Hidayat, Kadis PUPR Kota Pasuruan Gustap Purwoko, Kadis PUPR Kabupaten Mojokerto Rinaldi Rizal Sabirin, dan Kadis PUPR Kabupaten Blitar Dicky Cobandono.

Sementara, sejumlah pihak terkait seperti Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, telah ditahan lebih dahulu.(as)

Friday, 16 September 2022 01:51

Kejaksaan Periksa 1 Orang Dugaan Korup di Perusahaan PLN

Written by

JAKARTA,KORANRAKYAT.COMKejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS)memeriksa 1 (satu) orang saksi yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tower transmisi tahun 2016 pada PT PLN (persero).  

            Saksi yang diperiksa yaitu Y selaku Karyawan PT Wika Industri dan Konstruksi, diperiksa terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tower transmisi tahun 2016 pada PT PLN (persero). Selasa 13 September 2022

            Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tower transmisi tahun 2016 pada PT PLN (persero).

            Sebelumnya, Ketut Sumedana menerangkan kasus ini bermula pada 2016, saat itu PT PLN sedang melakukan kegiatan pengadaan tower sebanyak 9.085 set dengan anggaran Rp 2,2 triliun. Proyek pengadaan tower itu dilaksanakan oleh PT PLN dan Asosiasi Pembangunan Tower Indonesia (Aspatindo) serta 14 penyedia pengadaan tower.

“Adapun kasus posisi dalam perkara ini yaitu bahwa PT PLN (Persero) pada 2016 memiliki kegiatan pengadaan tower sebanyak 9.085 set tower dengan anggaran pekerjaan Rp 2.251.592.767.354 (triliun). Dalam pelaksanaan, PT PLN (Persero) dan Asosiasi Pembangunan Tower Indonesia (Aspatindo) serta 14 penyedia pengadaan tower pada 2016,” kata Ketut.

            Dalam prosesnya, kata Ketut, pengadaan tower transmisi ini melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan. Perbuatan itu, kata Ketut, menimbulkan kerugian keuangan negara.“Telah melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dalam proses pengadaan tower transmisi PT PLN (Persero) yang diduga menimbulkan kerugian keuangan negara,” pungkasnya.(as)

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,- Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung (KEJAGUNG) memeriksa 2 (dua) orang saksi yang terkait dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022 atas nama 5 (lima) orang Tersangka yaitu Tersangka IWW, Tersangka MPT, Tersangka SM, Tersangka PTS, dan Tersangka LCW alias WH.

                Demikian disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Dr. Ketut Sumedana melalui keterangan persnya yang diterima koranrakyatjatim.com  secara tertulis pada Rabu (22/6/2022). “Saksi-saksi yang diperiksa yaitu:ML selaku Mantan Menteri Perdagangan RI, diperiksa terkait penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022. SH selaku Karyawan PT. Tripura Argo Persada, diperiksa terkait penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022”, ungkap Kapuspenkum.

          Dijelaskan oleh Kapuspenkum bahwa maksud dan tujuan pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut dalam rangka kepentingan dan keperluan penyidikan suatu tindak pidana.“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022”, jelas Dr. Ketut.

        Sementara   Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI usai memeriksa mantan Menteri Perdagangan (Mendag), Muhammad Lutfi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi ekspor crude palm oil alias CPO dan turunannya. Ada sekitar 15 pertanyaan yang dilayangkan penyidik kepada Lutfi.

                  Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung RI, Supardi menyebut pertanyaan tersebut terkait latar belakang dan implementasi beberapa peraturan di Kemendag. Di antaranya mengenai harga eceran tetap (HET), ketentuan ekspor, kebijakan pemenuhan pasar dalam negeri (domestic market obligation/DMO), dan penerbitan persetujuan ekspor (PE).“Pertanyaannya banyak. Lebih dari 15 pertanyaan,” kata Supardi di Gedung Bundar Jampidsus Kejaksaan Agung RI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (22/6/2022).

              Selain memeriksa Lutfi, kata Supardi, pihaknya juga menyita sejumlah dokumen darinya. Namun, detail daripada dokumen tersebut tidak diungkapkan.”Ada dokumen yamg disita dari dia (Lutfi) juga. Ada dokumen-dokumen disita juga,” katanya.(as)

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,_Rabu 27 April 2022 bertempat di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah dilaksanakan sidang perdana atas nama Terdakwa I Brigadir Jenderal TNI YUS ADI KAMRULLAH, S.E., M.Si. dan Terdakwa II NI PUTU PURNAMASARI S.E. dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) Tahun 2013 s/d 2020 dengan agenda persidangan yaitu Pembacaan Surat Dakwaan. 

Adapun sidang perdana ini diketuai oleh Hakim Ketua Brigadir Jenderal TNI Faridah Faisal S.H. M.H. dan Hakim Anggota Brigadir Jenderal TNI Hanifan Hidayatulloh, S.H. M.H. dan Laksamana Pertama TNI Fahzal Hendri S.H. M.H., serta dihadiri oleh Para Oditurat Militer selaku Penuntut Umum yaitu Brigadir Jenderal TNI  Murod S.H. M.H., Brigadir Jenderal TNI Wirdel Boy S.H., M.H., Brigadir Jenderal TNI Estiningsih S.H. M.H., Brigadir Jenderal TNI Rokhmat S.H. M.H., Brigadir Jenderal TNI Tarmizi M. S.H. M.H.

Adapun dakwaan terhadap Terdakwa I Brigadir Jenderal TNI YUS ADI KAMRULLAH, S.E., M.Si. dan Terdakwa II NI PUTU PURNAMASARI S.E. yaitu:

Kesatu 

Primair: Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. 

Subsidair: Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal ayat (1) KUHP.

Atau 

Kedua: Pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sidang ditunda hingga Kamis 12 Mei 2022 dengan agenda persidangan yaitu Pembacaan Eksepsi dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa. 

Persidangan atas nama Terdakwa I Brigadir Jenderal TNI YUS ADI KAMRULLAH, S.E., M.Si. dan Terdakwa II NI PUTU PURNAMASARI S.E. berjalan lancar dan tertib dengan menerapkan protokol kesehatan. (as)

 

 

KEPALA PUSAT PENERANGA

 

JAKARTA.KORANRAKYAT.COM,, Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung memeriksa 4 (empat) orang saksi yang terkait dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022 atas nama 4 (empat) orang Tersangka yaitu Tersangka IWW, Tersangka MPT, Tersangka SM, dan Tersangka PTS.

Saksi-saksi yang diperiksa yaitu: 

A selaku Staf Ekspor pada PT Karya Indah Alam Sejahtera, diperiksa terkait Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022;

SN selaku Managing Director PT Karya Indah Alam Sejahtera, diperiksa terkait Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022;

YH selaku Direktur PT Karya Indah Alam Sejahtera, diperiksa terkait Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022.

JTW selaku Direktur PT Batara Elok Semesta Terpadu, diperiksa terkait Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022.

Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022.

Pemeriksaan saksi dilaksanakan dengan mengikuti secara ketat protokol kesehatan  (as)

 

 

 

Saturday, 09 April 2022 12:32

Kejati Sumut Sikat Mafia Tanah Geledah Kantor BPN

Written by

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) sikat Habis mafia tanah khususnya mafia tanah di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, melalui Tim Jaksa Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kamis, 7 April 2022 melakukan Penggeledahan dua lokasi Kantor BPN.

Hal ini disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumut Idianto melalui Kasipenkum, Yos A Tarigan kepada wartawan melalu WhatsApp Hp selulernya Sabtu (9/4/2022).

Lebih lanjut disampaikannya, terkait pemberantasan mafia tanah di Kabupaten Langkat, Tim Penyidik Pidsus Kejati Sumut lakukan penggeledahan di dua lokasi yang berbada, yaitu di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Langkat, Kamis (7/4/2022) dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Sumatra Utara, Jumat (8/4/2022).

Lanjut Yos, Tim Pidsus melakukan penggeledahan di dua kantor tersebut berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Medan No : 1/PGD/PID.SUS-TPK/2022/PN.MDN.

“Penggeledahan ini dilakukan untuk mencari barang bukti tambahan, dalam rangka mengembangkan proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengalihan fungsi Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Karang Gading dan Langkat Timur Laut, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat,” papar Yos A Tarigan.

Kasipenkhum mengatakan bahwa proses penggeledahan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Dari hasil penggeledahan, tim membawa beberapa dokumen, berkas, file dan data lainnya untuk melengkapi barang bukti. 

Perlu diketahui, kata mantan Kasi Pidsus Kejari Deli Serdang ini bahwa Tim Penyidik juga sudah turun ke Langkat dalam rangka penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pengalihan fungsi Kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading/Langkat Timur Laut, Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, yang seharusnya Hutan Bakau (mangrove) diubah menjadi perkebunan sawit sekitar 210 Ha.

“Tujuan tim penyidik Pidsus bersama tim terkait turun ke lokasi adalah untuk melakukan plotting dan menentukan titik koordinat di Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Karang Gading dan Langkat Timur Laut Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Sejak akhir tahun 2021 lalu kasus ini sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan sesuai Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor Print-16/L.2/Fd 1/11/ 2021 tertanggal 30 November 2021,” papar Yos A Tarigan.

Terkait dengan kerugian keuangan negara, Yos menambahkan bahwa tim ahli saat ini sedang melakukan penghitungan untuk mengetahui besaran kerugian akibat dari alih fungsi kawasan hutan suaka margasatwa di Kabupaten Langkat, jelas Kasipenkum.(as)

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,- Jaksa Agung RI mengapresiasi Tim Gabungan yaitu Tim Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan bersama Tim Jaksa Eksekutor Kejaksaan Agung yang telah berhasil melakukan penyelamatan kerugian Negara sebesar Rp 253.356.420.991,- (Dua Ratus lima Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Enam juta empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) dari Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terpidana Indar Atmanto yang melibatkan PT Indosat Mega Media (IM2). Apresiasi tersebut berdasarkan instruksi Jaksa Agung RI melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, melalui siaran pers Jumat (1/4).

Dijelaskan, penyelamatan kerugian Negara sebesar Rp. 253.356.420.991,- (dua ratus lima puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) merupakan pelaksanaan eksekusi uang pengganti perkara atas nama Terpidana Indar Atmanto sebesar Rp. 1.358.343.346.647,- (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) yang dibebankan kepada PT. Indosat Mega Media (IM2).

Ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 787 K/PID.SUS/2014 tanggal 10 Juli 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 33/PID/TPK/2013/PT.DKI tanggal 12 Desember 2013 jo. Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 01/Pid.Sus/TPK/2013 tanggal 08 Juli 2013.

Penyelamatan kerugian Negara tersebut diperoleh dari hasil Sita Eksekusi Pencarian Harta Benda Milik Terpidana berupa uang tunai sebesar Rp. 9.253.320.991,- (sembilan miliar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) dan hasil penjualan Production Asset dan Production Support Asset melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV sebesar Rp. 244.103.100.000,- (dua ratus empat puluh empat miliar seratus tiga juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 23 Maret 2022.

Selanjutnya, uang sebesar Rp. 253.356.420.991,- (dua ratus lima puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) telah disetorkan Jaksa ke kas Negara dengan nomor billing 820220211204724.

Selain itu, telah diperoleh juga beberapa aset dari pelaksanaan Sita Eksekusi untuk segera dilakukan Taksasi (Penilaian) agar dapat mencukupi Pidana Uang Pengganti sebesar Rp. 1.358.343.346.674,- (satu trilliun tiga ratus lima delapan milyar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan rincian: 1 unit gedung kantor yang berdiri diatas bidang tanah seluas 24.440 M² milik PT. Indosat Mega Media (IM2), 1 unit bangunan yang berdiri diatas bidang tanah seluas 788 M² milik PT. Indosat Mega Media (IM2), Mechanical Electric dan barang inventaris penunjang gedung kantor milik PT. Indosat Mega Media (IM2), 14 (empat belas) unit kendaraan bermotor roda empat dan 6 (enam) unit kendaraan bermotor roda dua dan Piutang PT Indosat Mega Media (IM2) dengan total nilai sebesar Rp. 77.694.237.858,-

“Saat ini telah dibentuk Tim Eksekutor Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan penelusuran aset (asset tracing) dalam upaya pemulihan sisa kerugian Negara dalam perkara ini sebesar Rp1.104.986.925.656,- (satu triliun seratus empat miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh enam rupiah),” terang Kapuspenkum Kejagung RI Ketut Sumedana.

Kasus posisi singkat Dijelaskan, perkara ini terjadi karena adanya penyimpangan jaringan bergerak seluler Pita Frekuensi Radio 2.1 Ghz dengan cara menjual internet broadband generasi ketiga (3G) milik PT. Indosat, Tbk yang diakui sebagai Produk IM2 dengan adanya Access Pint Name (APN) pada waktu mengaktifkan / dijual kepada masyarakat.

Sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 33 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 52 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi. Perbuatan PT. IM2 tersebut terbukti bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 787 K/PID.SUS/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, amar putusan terhadap Terpidana Indar Atmanto adalah: Menyatakan Terdakwa Indar Atmanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersalah  tindak pidana “Korupsi Dilakukan Secara Bersama-Sama”. Kemudian menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Lalu menghukum PT. Indosat Mega Media (PT.IM2) membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.358.343.346.674,- (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan ketentuan apabila PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) tidak membayar uang pengganti tersebut paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda PT. Indosat Mega Media (PT.IM2) disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut.

Selanjutnya menetapkan lamanya penahanan kota yang pernah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan.

Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan dan membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Pelaksanaan penyelamatan kerugian Negara dari Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terpidana Indar Atmanto yang melibatkan PT Indosat Mega Media (IM2) dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan.(as)

 

 

JAKARTAIKORANRAKYAT.COM,-Pada Senin 21 Maret 2022 pukul 23:10 WIB kemarin bertempat di Apartemen Menteng Square, Tim Tabur Kejaksaan Agung berhasil mengamankan Buronan Tindak Pidana Korupsi dalam Program Pembangunan dan Renovasi Bangunan serta Pengadaan Alat Kesehatan (korupsi kredit fiktif) untuk Proyek Rumah Sakit Tenriawaru, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun Anggaran 2011 asal Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

Identitas Terpidana yang diamankan, yaitu: 

Nama Lengkap : SONY PUTRA SAMAPTA

Tempat Lahir : Bukit Tinggi

Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / 28 Maret 1977

Jenis Kelamin : Laki - laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Danau Tersnan B-2 No.89 Bendungan Hilir, Jakarta Pusat

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : D3

SONY PUTRA SAMAPTA merupakan Terpidana dalam kasus korupsi dalam Program Pembangunan dan Renovasi Bangunan serta Pengadaan Alat Kesehatan (korupsi kredit fiktif) untuk Proyek Rumah Sakit Tenriawaru, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun Anggaran 2011 dengan total estimasi anggaran Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar) yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2866 K/PID.SUS/2017 tanggal 23 April 2018, Terpidana SONY PUTRA SAMAPTA dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”, dan oleh karenanya Terpidana dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, serta menjatuhkan pidana tambahan kepada Terpidana untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah), diperhitungkan dengan uang Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang telah dikembalikan kepada Bank Sulselbar Cabang Utama Bone pada tanggal 11 Juni 2013, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. 

Terpidana SONY PUTRA SAMAPTA diamankan karena ketika dipanggil sebagai Terpidana oleh Jaksa Eksekutor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Terpidana tidak datang memenuhi panggilan yang sudah disampaikan secara patut, dan Terpidana dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). 

Selanjutnya, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mengirimkan surat perihal Bantuan Pemantauan/Pengamanan DPO a.n. SONY PUTRA SAMAPTA, dan kemudian Tim Tabur Kejaksaan Agung bergerak cepat dan melakukan pemantauan terhadap Terpidana. Setelah dipastikan keberadaan Terpidana, Tim Tabur Kejaksaan Agung langsung mengamankan Terpidana, dan segera dibawa ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi untuk dilaksanakan eksekusi.

Melalui program Tabur (Tangkap Buronan) Kejaksaan, kami menghimbau kepada seluruh Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya (as)

 

 

 

 

 

 

JAKARTAIKORANRAKYAT.COM,-Pada Rabu 16 Maret 2022 bertempat di Press Room Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung menyampaikan penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi pada PT. Krakatau Steel (Persero) dan Penetapan Tersangka dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) Tahun 2013 s/d 2020. 

Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pembangunan Pabrik Blast Furnace oleh PT. Krakatau Steel (Persero)

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus resmi menaikkan status perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pembangunan Pabrik Blast Furnace oleh PT. Krakatau Steel (Persero) menjadi penyidikan dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan dari Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-14/F.2/Fd.2/03/2022 tanggal 16 Maret. 

Sebelumnya telah dilakukan penyelidikan dalam perkara dimaksud berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan dari Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : Print- 22/F.2/Fd.1/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021, dan telah dilakukan permintaan keterangan kepada 78 (tujuh puluh delapan) orang dan 3 (tiga) orang ahli. Selain itu terdapat bukti lainnya berupa seratus lima puluh dokumen terkait pembangunan Blast Furnace Complex PT Krakatau Steel.

Kasus posisi:

Pada tahun 2011 sampai tahun 2019 PT Krakatau Steel (Persero) membangun Pabrik Blast Furnance (BFC) bahan bakar Batubara adalah untuk memajukan industri Baja Nasional dengan biaya Produksi yang Lebih murah, karena dengan menggunakan bahan bakar Gas biaya produksi lebih mahal.  

Pada tanggal 31 Maret 2011 dilakukan Lelang pengadaan pembangunan pabrik Blast Furnace (BFC) yang dimenangkan oleh Konsorsium MCC CERI dan PT Krakatau Engineering 

Sumber Pendanaan Pembangunan Pabrik Blast Furnace awalnya dibiayai bank ECA / Eksport Credit Agency dari China namun dalam pelaksanaannya ECA dari China tidak menyetujui pembiayaan proyek dimaksud karena EBITDA (kinerja keuangan perusahaan) PT. KS tidak memenuhi syarat. Selanjutnya pihak PT KS mengajukan pinjaman ke Sindikasi Bank BRI, MANDIRI, BNI, OCBC, ICBC, CIMB Bank dan LPEI.

Bahwa nilai kontrak setelah mengalami perubahan adalah Rp 6.921.409.421.190

Pembayaran yang telah dilaksanakan adalah sebesar Rp. 5.351.089.465.278 dengan rincian Porsi Luar Negeri: Rp. 3.534.011.770.896,- dan Porsi Lokal Rp. 1.817.072.694.382,-, 

Pekerjaan dihentikan pada tanggal 19 Desember 2019 karena:

Pekerjaan belum 100%

Setelah dilakukan uji coba operasi biaya produksi lebih besar dari harga baja di pasar.

Bahwa pekerjaan belum diserahterimakan dengan kondisi tidak dapat beroperasi lagi/ mangkrak.

Bahwa PT Krakatau Steel melakukan pembangunan pabrik Blast Furnace dengan tujuan untuk peningkatan produksi baja nasional, proyek tersebut dimulai pada tahun 2011 sampai tahun 2015 dan dilakukan beberapa kali addendum sampai dengan tahun 2019. Dilakukan pemberhentian di tahun 2019 karena biaya produksi lebih tinggi dari harga slab di pasar.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas terindikasi adanya tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo. Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penetapan Tersangka dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) Tahun 2013 s/d 2020

Tim Penyidik Koneksitas yang terdiri dari Jaksa Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, Pusat Polisi Militer TNI AD, dan Oditurat Militer Tinggi II Jakarta menetapkan KGS MMS selaku pihak penyedia lahan perumahan prajurit di wilayah Nagreg Jawa Barat dan Gandus Palembang sebagai Tersangka dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) Tahun 2013 s/d 2020, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Koneksitas Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Print-01/PM/PMpd.1/09/2021 tanggal 13 September 2021 jo. Surat Perintah Penyidikan Koneksitas Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Print-01/PM/PMpd.1/02/2022 tanggal 23 Februari 2022, dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-01/PM/PMpd.1/03/2022.

Selanjutnya, Tersangka KGS MMS dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-01/PM/PMpd.1/03/2022 di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung. 

Dalam perkara ini, Tersangka KGS MMS berperan dalam menyediakan lahan untuk lahan perumahan prajurit di Nagreg Jawa Barat seluas 40 hektar dengan nilai Rp 32 Miliar namun hanya terealisasi 17,8 hektar. Kemudian untuk pengadaan lahan di Palembang, untuk 40 hektar senilai Rp 41,8 Miliar, tidak ada yang terealisasi (fiktif). 

Adapun kerugian keuangan Negara dalam perkara ini berdasarkan perhitungan sementara oleh Tim Penyidik Koneksitas sebesar Rp 51 Miliar. 

Sebelumnya, langkah penyidikan dimulai dari pelacakan dan beberapa kali pemanggilan terhadap KGS MMS yang diduga selaku pihak penyedia lahan TWP TNI AD di wilayah Nagreg Jawa Barat dan Gandus Palembang. Tim Penyidik Koneksitas pada Selasa 15 Maret 2022 pukul 08:00 WIB mendatangi rumah KGS MMS di Cijaruwa Girang dan saat tiba di lokasi, KGS MMS tidak berada di rumah dan menurut keterangan keluarga, KGS MMS sedang melakukan check-up ke Rumah Sakit Edelweis. 

Setelah mendapatkan informasi tersebut, Tim Penyidik Koneksitas mendatangi Rumah Sakit Edelweis dan dari hasil pengecekan, tidak ada pasien atas nama KGS MMS sedang berobat atau check-up ke dokter, kemudian Tim Penyidik Koneksitas melanjutkan pelacakan di beberapa alamat yang diduga merupakan tempat tinggal KGS MMS, salah satunya di Saturnus Timur Margahayu Raya.  

Saat tiba di lokasi Saturnus Timur Margahayu Raya, Tim Penyidik Koneksitas memperoleh informasi bahwa rumah tersebut telah dijual oleh KGS MMS. Pelacakan kembali dilanjutkan dan bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dan diperoleh informasi bahwa KGS MMS berada di salah satu hotel di wilayah Cibeunying. 

Lalu  pada pukul 18.00 WIB, Tim Penyidik Koneksitas berhasil mengamankan KGS MMS untuk dimintai keterangan guna dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dan selanjutnya dilakukan penetapan dan penahanan terhadap Tersangka.  (as)

 

 

 

JAKARTA|KORANRAKYAT.COM,-Selasa 15 Maret 2022, Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) orang saksi yang terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Pesawat Udara pada PT. Garuda Indonesia (persero) Tbk. Tahun 2011-2021 atas nama Tersangka AW, Tersangka SA, dan Tersangka AB.

Saksi-saksi yang diperiksa antara lain:

ARS selaku Direktur Layanan dan Niaga PT Garuda Indonesia (persero), Tbk., diperiksa terkait pengadaan pesawat udara pada PT Garuda Indonesia (persero), Tbk. Tahun 2011 s.d. Tahun 2021;

M selaku VP Acusition and Aircraft Management di Direktorat Teknik PT Garuda Indonesia (persero), Tbk., diperiksa terkait pengadaan pesawat udara pada PT Garuda Indonesia (persero), Tbk. Tahun 2011 s.d. Tahun 2021;

HH selaku Direktur Keuangan PT Garuda Indonesia (persero), Tbk. Tahun 2012-2014, diperiksa terkait pengadaan pesawat udara pada PT Garuda Indonesia (persero), Tbk. Tahun 2011 s.d. Tahun 2021;

HIS selaku Mantan Direktur Niaga PT Garuda Indonesia (persero), Tbk. Tahun 2016-2017, diperiksa terkait pengadaan pesawat udara pada PT Garuda Indonesia (persero), Tbk. Tahun 2011 s.d. Tahun 2021;

SK selaku Direktur PT Garuda Indonesia (persero), Tbk. Tahun 2005-2007, diperiksa terkait pengadaan pesawat udara pada PT Garuda Indonesia (persero), Tbk. Tahun 2011 s.d. Tahun 2021;

Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan untuk melengkapi pemberkasan dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Pesawat Udarapada PT. Garuda Indonesia (persero) Tbk. Tahun 2011-2021.

Pemeriksaan saksi dilaksanakan dengan mengikuti secara ketat protokol kesehatan (as)

 

 

JAKARTA|KORANRAKYAT.COM.-Kamis 10 Maret 2022, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus telah menetapkan 1 (satu) orang Tersangka terkait dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pesawat Udara pada PT. Garuda Indonesia (persero) Tbk. Tahun 2011 s/d 2021, yaitu AB selaku Vice President Treasury Management PT Garuda Indonesia (persero) Tbk. Tahun 2005-2012, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka No: TAP/11/F.2/Fd.2/03/2022 tanggal 10 Maret 2022.

Untuk mempercepat proses penyidikan, Tersangka AB dilakukan penahanan sesuai Surat Perintah Penahanan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: PRINT-10/F.2/Fd.2/03/2022 tanggal 10 Maret 2022 selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan 29 Maret 2022 di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung. 

Adapun kasus posisi singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pada kurun waktu 2011-2021, PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah melakukan pengadaan pesawat udara dari berbagai jenis tipe pesawat, antara lain Bombardier CRJ-100 dan ATR 72-600, yang mana untuk pengadaan Bombardier CRJ-1000 dan ATR 72-600 yang dilaksanakan dalam periode Tahun 2011-2013 terdapat penyimpangan dalam proses pengadaannya antara lain:

Kajian Feasibility Study / Business Plan rencana pengadaan pesawat Sub-100 Seaters (CRJ-1000) maupun pengadaan pesawat turbopropeller (ATR 72-600) yang memuat analisis pasar, rencana jaringan penerbangan, analisis kebutuhan pesawat, proyeksi keuangan dan analisis resiko tidak disusun atau dibuat secara memadai berdasarkan prinsip pengadaan barang dan jasa yaitu efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar serta akuntabel;

Proses pelelangan dalam pengadaan pesawat Sub-100 Seaters (CRJ-1000) maupun pengadaan pesawat turbopropeller (ATR 72-600) mengarah untuk memenangkan pihak penyedia barang / jasa tertentu, yaitu Bombardier dan ATR;

Adanya indikasi suap-menyuap dalam proses pengadaan pengadaan pesawat Sub-100 Seaters (CRJ-1000) maupun pengadaan pesawat turbopropeller (ATR 72-600) dari manufacture.

Akibat dari pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600 yang menyimpang tersebut mengakibatkan PT. Garuda Indonesia (persero) Tbk. mengalami kerugian dalam mengoperasionalkan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600.

Atas kerugian keuangan negara yang ditimbulkan tersebut, diduga telah menguntungkan pihak terkait dalam hal ini perusahaan Bombardier Inc -Kanada dan perusahan Avions de transport regional) (ATR)- Perancis masing-masing selaku pihak penyedia barang dan jasa serta perusahaan Alberta S.A.S. -Perancis dan Nordic Aviation Capital (NAC) - Irlandia selaku lessor atau pihak yang memberikan pembiayaan pengadaan pesawat tersebut.

Telah dilakukan permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara kepada BPKP Pusat dan telah dilakukan ekspose/gelar perkara antara Tim Penyidik dengan Tim BPKP serta telah diperoleh kesimpulan adanya Kerugian Keuangan Negara dalam pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600 dimaksud yang mana proses perhitungannya sedang dilakukan oleh Tim Auditor dari BPKP.

Perbuatan Tersangka sebagaimana diatur dan diancam pidana:

Primair 

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pindak Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiair

Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pindak Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dengan ditetapkannya 1 (satu) orang sebagai Tersangka, maka saat ini Tersangka dalam perkara dimaksud sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu:

AW selaku Executive Project Manager Aircraft Delivery PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. 2009-2014 dan Anggota Tim Pengadaan Pesawat CRJ-1000 NG Garuda Indonesia tahun 2011 serta Anggota Tim pengadaan pesawat ATR 72-600 PT. Garuda Indonesia tahun 2012, ditetapkan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022;

SA selaku Vice President Strategic Management Office PT Garuda Indonesia periode 2011-2012 dan Anggota Tim Pengadaan Pesawat CRJ-1000 NG Garuda Indonesia tahun 2011 serta Anggota Tim Pengadaan Pesawat ATR 72-600 PT Garuda Indonesia tahun 2012, ditetapkan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022;

AB selaku Vice President Treasury Management PT Garuda Indonesia (persero) Tbk. Tahun 2005-2012, ditetapkan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022

Sebelum dilakukan penahanan, Tersangka AB telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan swab antigen dengan hasil dinyatakan sehat dan negatif Covid-19. (As)

 

 

 

 

JAKARTAIKORANRAKYAT.COM._Pada hari Senin 07 Maret 2022, Jaksa Agung Muda Intelijen atas nama Jaksa Agung Republik Indonesia resmi menetapkan Keputusan tentang Pencegahan ke luar wilayah Indonesia terhadap 9 (sembilan) orang terkait penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Fasilitas Kawasan Berikat dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) pada Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Emas Tahun 2015 s/d 2021 yaitu:

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-17/D/Dip.4/03/2022 tanggal 07 Maret 2022 tentang Pencegahan dalam Perkara Pidana atas nama LGH (Wiraswasta (Direktur PT. Eldin Citra));

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-18/D/Dip.4/03/2022 tanggal 07 Maret 2022 tentang Pencegahan dalam Perkara Pidana atas nama SWE (Pegawai Negeri Sipil);

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-19/D/Dip.4/03/2022 tanggal 07 Maret 2022 tentang Pencegahan dalam Perkara Pidana atas nama H (ASN Dirjen Bea Cukai);

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-20/D/Dip.4/03/2022 tanggal 07 Maret 2022 tentang Pencegahan dalam Perkara Pidana atas nama MRP (Direktur PT. Kenken Indonesia);

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-21/D/Dip.4/03/2022 tanggal 07 Maret 2022 tentang Pencegahan dalam Perkara Pidana atas nama MNEY (Karyawan Swasta);

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-22/D/Dip.4/03/2022 tanggal 07 Maret 2022 tentang Pencegahan dalam Perkara Pidana atas nama PS (Mantan Direktur PT. Hyup Seung Garmen Indonesia);

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-23/D/Dip.4/03/2022 tanggal 07 Maret 2022 tentang Pencegahan dalam Perkara Pidana atas nama ZM bin G (Karyawan Swasta (Kepala Produksi di PT. Eldi Citra Lestari));

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-24/D/Dip.4/03/2022 tanggal 07 Maret 2022 tentang Pencegahan dalam Perkara Pidana atas nama JS (Karyawan Swasta (Manajer Exim PT. Hyup Seung Garmen Indonesia));

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-25/D/Dip.4/03/2022 tanggal 07 Maret 2022 tentang Pencegahan dalam Perkara Pidana atas nama TS (Wiraswasta (Direktur CV. Mekar Inti Sukses)).

Keputusan tersebut dikeluarkan sejak tanggal 07 Maret 2022 selama 6 (enam) bulan, karena dugaan keterlibatannya melakukan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Fasilitas Kawasan Berikat dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) pada Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Emas Tahun 2015 s/d 2021, dan demi kepentingan untuk mempermudah proses penyidikan dalam rangka pemeriksaan guna menggali informasi terkait perkara dimaksud dari kesembilan orang tersebut dan apabila suatu saat dilakukan pemanggilan, kesembilannya dicegah ke luar negeri sehingga kesembilan orang tersebut masih tetap berada di wilayah hukum Republik Indonesia. (as)

 

 

Page 1 of 27

Panggung Koruptor

  •  

     

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang

     
  •  

     

     

    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM -- Baru beberapa hari jadi Kapolda Jatim Irjen Teddy Minahasa jadi

     
  •  

     

     

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM, Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat

     
  •  

    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Dinas Pekerjaan Umum