Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik dan tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Bank Jatim Raih Penghargaan Peringkat Gold Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2021
Last Updated on Nov 23 2021

Bank Jatim Raih Penghargaan Peringkat Gold Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2021

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM    PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (bankjatim) kembali  torehkan prestasi di ajang penghargaan International, kali ini bankjatim meraih penghargaan peringkat Gold Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2021. Penghargaan diterima langsung oleh...
Gubernur Jatim Serahkan Hadiah Undian Simpeda Bertemakan For New Hope
Last Updated on Nov 23 2021

Gubernur Jatim Serahkan Hadiah Undian Simpeda Bertemakan For New Hope

  SURABAYA,KORANRAKYAT.COM  Gubernur Jatim  Khofifah Indar Parawansa mengucapkan selamat dan sukses kepada bankjatim atas terselenggaranya Gemerlap Undian Tabungan Simpeda bankjatim pada hari ini. “saya ucapkan selamat juga kepada para pemenang Hadian Undian Simpeda bankjatim, semoga...
Melaju Terus Tanpa Batas, Laba Bersih bankjatim Tembus Rp. 1,19 Triliun
Last Updated on Nov 02 2021

Melaju Terus Tanpa Batas, Laba Bersih bankjatim Tembus Rp. 1,19 Triliun

.   SURABAYA,KORANRAKYAT.COM – Tahun 2021 masih menjadi tantangan bagi industri perbankan, pandemi Covid-19 gelombang kedua yang melanda Negara Kesatuan Republik Indonesia membuat sektor bisnis kembali mengalami penurunan dan berdampak secara tidak langsung terhadap kinerja industri perbankan....
Bank Jatim Borong Dua Penghargaan
Last Updated on Oct 07 2021

Bank Jatim Borong Dua Penghargaan

    SURABAYA, KORANRAKYAT.COM   Acara penganugerahan yang bertajuk “Managing People Collaboration through HC Data Analytics & Technology Savvy in Complex Era” ini dihadiri langsung olehDirektur Kepatuhan & Manajemen Risiko bankjatim, Erdianto Sigit Cahyono bersama dengan Direktur...
The Most Adaptive Regional Bank Penghargaan Untuk Bank Jatim
Last Updated on Oct 07 2021

The Most Adaptive Regional Bank Penghargaan Untuk Bank Jatim

      JAKARTA,KORANRAKYAT.COM . CNBC Indonesia Awards merupakan ajang penghargaan yang diberikan kepada pelaku industri multifinance yang berhasil menciptakan inovasi dan bertahan pada masa Pandemi Covid-19. Hal tersebut sejalan dengan Program dan layanan bankjatim yang berfokus pada 3 pilar...

World Today

  •  
    TNI AD dan Tentara AS Gelar Latihan Perang

     

     

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM -Tentara Angkatan Darat Indonesia (TNI AD) dan Amerika Serikat atau

     

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM  Dalam waktu bersamaan diperiksa  satu orang diperiksa  sebagai saksi dugaan tindak pidana korupsi pada perusahaan umum perikanan Indonesia ( Perum Perindo) tahun 2016 -2019  selain itu juga dalam waktu  yang sama terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pembiayaan Expor Nasional oleh lembaga pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) pada Senin (13/9) 2021

 Diungkapkan dalam release Kejagung Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung mulai melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) orang saksi yang terkait dengan Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan dan Usaha Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (PERUM PERINDO) Tahun 2016-2019.

Saksi yang diperiksa yaitu AK selaku Kepala Satuan Pengawas Internal PERUM PERINDO, diperiksa terkait dengan apakah ada audit dari satuan pengawas internal terkait dengan proses bisnis perdagangan ikan. Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi di Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (PERUM PERINDO).

 

Sebagai informasi sebelumnya, menurut pihak Kejagung, kasus ini bermula pada 2017, saat Perum Perindo menerbitkan medium term notes (MTN) atau biasa disebut utang jangka menengah untuk mendapatkan dana dari jualan prospek penangkapan ikan yang saat itu terkumpul dana MTN mencapai Rp 200 miliar.

           Namun, sebagian besar dana yang dipakai untuk modal kerja perdagangan itu menimbulkan permasalahan kontrol transaksi yang kian hari kian lemah. Transaksi terus berjalan, meskipun mitra Perum Perindo yang terlibat terindikasi kredit macet. Kontrol yang lemah dan pemilihan mitra kerja yang tidak hati-hati menjadikan perdagangan pada saat itu mengalami keterlambatan perputaran modal kerja dan akhirnya sebagian besar menjadi piutang macet dengan total nilai sebesar Rp181,19 miliar

Dalam waktu bersamaan  Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) orang yang terkait dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam Penyelenggaraan Pembiayaan Ekspor Nasional Oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).Saksi yang diperiksa yaitu VP selaku Kepala Departemen Loan Settlement LPEI, diperiksa terkait proses pencairan fasilitas kredit kepada debitur LPEI.

Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi dalam Penyelenggaraan Pembiayaan Ekspor Nasional Oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).(as)

 

 

Tuesday, 07 September 2021 01:55

Rita Mantan Bupati Kuker Belum Tersangka KPK Disesak LSM

Written by

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM, - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menetapkan mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari sebagai tersangka di kasus dugaan suap mantan penyidik KPK, Stepanus Robin Pattuju. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mengatakan, pemberian uang Rp 5 miliar dari Rita ke Robin diduga adalah untuk menghentikan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Rita.

“Pemberian Uang Rp 5 miliar kepada Robin Pattuju diduga untuk penghentian kasus TPPU. Sehingga semestinya dikenakan pasal menghalangi penyidikan (Pasal 21 UU 31 Tahun 1999),” kata Boyamin dalam keterangannya, Minggu (5/9).

Boyamin menyebut, penyidikan TPPU Rita Widyasari telah mangkrak hampir tiga tahun. Semestinya, kata dia, Dewan Pengawas KPK melakukan audit kinerja.

“Bahwa penyidikan TPPU Rita Widyasari dimulai pada tanggal 16 Januari 2018, telah berlangsung lebih 3 tahun namun belum dibawa ke Pengadilan Tipikor,” ucap Boyamin.

Boyamin mengutarakan, audit Dewas KPK berguna dalam rangka mempercepat penanganan perkara TPPU. Sehingga dapat segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta.

“Semestinya Dewan Pengawas KPK untuk melakukan audit kinerja satgas penyidik KPK apakah terdapat dugaan unsur pengaruh dari Stefanus Robin Pattuju,” tegas Boyamin.

Dalam surat dakwaan yang dilihat pada laman http://sipp.pn-jakartapusat.go.id, Robin menerima suap senilai Rp Rp11.025.077.000 dan USD 36.000.

Penerimaan tersebut bukan hanya dari Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Syahrial, Rp 1.695.000.000 tetapi juga ada pihak-pihak lain yang juga turut menyogok Robin dalam penanganan perkara.

Mereka antara lain, Wali Kota Cimahi Jawa Barat, Ajay Muhammad Priatna, sejumlah Rp 507.390.000, Usman Effendi sejumlah Rp 525.000.000 dan mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari, sejumlah Rp 5.197.800.000. Kemudian, Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado sejumlah Rp 3.099.887.000 dan USD 36.000.

Robin akan menjalani sidang pada Senin (13/9) mendatang. Dia akan menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.(as)

 PROBOLINGGO,KORANRAKYAT.COM, - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 10 orang di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Minggu (29/8/2021) dini hari. Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan sejumlah aparatur sipil negara (ASN) ditangkap dalam OTT tersebut. Menurut informasi yang dihimpun, suami Bupati, Hasan Aminuddin yang juga Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, ikut diamankan. “Sejauh ini ada sekitar 10 orang yang diamankan di antaranya kepala daerah, beberapa ASN Pemkab Probolinggo dan pihak-pihak terkait lainnya,” ujar pelaksana tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Senin (30/8/2021). Baca juga: KPK Lakukan OTT di Kabupaten Probolinggo Ia mengatakan, tim KPK masih meminta keterangan kepada pihak-pihak yang ditangkap tersebut.

Ali menyebutkan, saat ini tim KPK dan pihak yang diamankan masih berada di Jawa Timur. “Dalam waktu 1 x 24 jam segera kami tentukan sikap terhadap hasil kegiatan penyelidikan dimaksud. Perkembangannya akan selalu kami informasikan kepada masyarakat,” kata Ali. Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. Daftarkan email Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate menyatakan prihatin atas kabar ditangkapnya Hasan Aminudfin. "Kami tentu prihatin dan meyakini pelaksanaan penegakan hukum yang adil sesuai ketentuan perundangan yang berlaku," kata Johnny saat dihubungi  wartawan , Senin (30/8/2021).

 Menteri Komunikasi dan Informatika itu mengaku baru mendengar kabar penangkapan Hasan dari media massa dan belum dapat berkomunikasi langsung dengan wakil ketua Komisi IV DPR itu. Johnny pun menegaskan, Nasdem telah memiliki prosedur yang tegas dan ketat terhadap kader dan politisi Nasdem yang terkena masalah hukum dengan tetap mengacu pada asas praduga tak bersalah. "Seperti misalnya segera mengajukan pengunduran diri sebagai anggota dan berhenti dari semua jabatan partai. Dan kebijakan tersebut dilaksanakan secara konsisten, para kader mengetahuinya dengan baik," ujar Johnny. (as)

 



.

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung memeriksa 12 (dua belas) orang saksi yang terkait dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Dalam Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh PT. ASABRI (Persero) pada beberapa perusahaan periode tahun 2012 s/d 2019. pada Senin (16/08)2021
Saksi-saksi yang diperiksa antara lain:
OJ selaku Komisi Asuransi dan Resiko PT. ASABRI (Persero), diperiksa terkait dengan pendalaman tersangka 10 (sepuluh) Manager Investasi (MI);
KW selaku Branch Manager Senayan PT. Anugerah Sekuritas Indonesia, diperiksa terkait dengan pendalaman keterlibatan pihak lain di PT. ASABRI (Persero);
VV selaku Sales PT. Anugerah Sekuritas Indonesia, diperiksa terkait dengan pendalaman keterlibatan pihak lain di PT. ASABRI (Persero);
RA selaku Sales PT. Anugerah Sekuritas Indonesia, diperiksa terkait dengan pendalaman keterlibatan pihak lain di PT. ASABRI (Persero);
JMG selaku Direktur Utama PT. Pool Advista Sekuritas, diperiksa terkait dengan pendalaman keterlibatan pihak lain di PT. ASABRI (Persero);
TM selaku Direktur Utama PT. IndoPremier Sekuritas, diperiksa terkait dengan pendalaman keterlibatan pihak lain di PT. ASABRI (Persero);
SHW selaku Direktur Utama PT. Shinhan Sekuritas Indonesia, diperiksa terkait dengan pendalaman keterlibatan pihak lain di PT. ASABRI (Persero);
EA selaku Pegawai PT. ASABRI (Persero), diperiksa terkait dengan pendalaman tersangka 10 (sepuluh) Manager Investasi (MI);
HW selaku Kabid Pengelolaan Obligasi dan Reksa Dana PT. ASABRI periode Oktober 2013 s/d Mei 2016), diperiksa terkait dengan pendalaman tersangka 10 (sepuluh) Manager Investasi (MI);
YM selaku Pegawai PT. ASABRI (Persero), diperiksa terkait dengan pendalaman tersangka 10 (sepuluh) Manager Investasi (MI);
MC selaku Komite Audit PT. ASABRI (Persero), diperiksa terkait dengan pendalaman tersangka 10 (sepuluh) Manager Investasi (MI);
BA selaku Kepala Bidang Pelaporan dan Pemantauan PT. ASABRI (Persero) periode 1 Oktober 2017 s/d 31 Desember 2019, diperiksa terkait dengan pendalaman tersangka 10 (sepuluh) Manager Investasi (MI);
Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi di PT. ASABRI (Persero).
Pemeriksaan saksi dilaksanakan dengan mengikuti secara ketat protokol kesehatan antara lain dengan menerapkan 3M. (as)
    

 

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut-sebut memeras Wali Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara Muhammad Syahrial senilai Rp 1,5 miliar. Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan, akan mendalami informasi dugaan pemerasan oleh oknum tersebut.

KPK sendiri memang tengah melakukan penyidikan dugaan korupsi di Kota Tanjungbalai, Sumut. Terlebih sudah ada tersangka dalam pengusutan kasus rasuah tersebut.

 

“Saya akan cek dan dalami informasi tersebut,” kata Firli dikonfirmasi, Rabu (21/4).Meski demikian, Firli belum bisa membenarkan adanya oknum di KPK yang melakukan pemerasan terhadap pejabat di Tanjungbalai. Hal ini masih akan didalami oleh lembaga antirasuah.

 

Terpisah, Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengakui, pihaknya mendengar ada oknum penyidik yang diduga memeras pejabat di Tanjungbalai. Tetapi pihaknya belum menerima laporan terkait dugaan pemerasan itu.

 

“Laporan resmi belum diterima tetapi informasi lisan sudah disampaikan,” tegas Tumpak.

 

Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri mengakui, pihaknya telah menetapkan seorang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait mutasi jabatan di Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Tanjungbalai tahun 2019. KPK menyatakan, telah mempunyai dua alat bukti dalam menangani perkara tersebut.

 

“Benar setelah menemukan dua bukti permulaan yang cukup maka saat ini KPK sedang melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan hadiah atau janji lelang atau mutasi jabatan di Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2019,” ujar Ali.

 

Meski demikian, sambung Ali, KPK belum bisa menjelaskan secara rinci mengenai kronologi kasus dan para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya, tim penyidik KPK masih akan terus melakukan pengumpulan alat bukti untuk melengkapi berkas perkara.

 

“KPK pastikan pada waktunya akan menyampaikan kepada masyarakat mengenai konstruksi perkara dan alat buktinya serta akan dijelaskan siapa pihak yang telah di tetapkan sebagai tersangka beserta pasal sangkaannya,” ungkap Ali.

 

Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyebut, pihaknya akan mengedepankan sikap transparansi dalam setiap penanganan perkara ini. “KPK tetap berkomitmen sebagai bentuk keterbukaan informasi kami akan selalu menyampaikan perkembangan penanganan perkara ini kepada masyarakat,” tandas Ali.(as)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORANRAKYAT, JAKARTA

 - Kejaksaan Agung telah melakukan gelar perkara terkait kasus dugaan suap Jaksa Pinangki Sirna Malasari pada Selasa (8/9/2020). Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus Kejagung Ali Mukartono ditemui di Kejaksaan Agung,di Jalan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan,Selasa(8/9)2020 mengatakan gelar perkara tersebut dipimpin oleh Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi dan telah mendapat izin Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin. "Kegiatan itu juga dihadiri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bareskrim Polri, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Komisi Kejaksaan," ujarnya. 

Selanjutnya, Ali Mukartono menegaskan gelar perkara tersebut menunjukkan pihaknya tidak menutup-nutupi penanganan perkara. “Dengan adanya gelar perkara ini maka membuktikan bahwa kejaksaan tidak pernah menutup-nutupi penanganan perkara ini,” tegasnya.

Untuk itu, Ali Mukartono menjelaskan  gelar tersebut dilakukan saat ini karena kelengkapan materi sudah mencapai sekitar 80-90 persen.  Materi untuk digelar akan terbatas apabila dilakukan di awal penanganan perkara. “Karena sekarang lah bahkan untuk digelar itu sudah mencapai 80 sampai 90 persen. Kalau di awal, kalau kita lakukan gelar, ya kita tidak bisa gelar apa materinya,” jelasnya. 

Kejagung pun memastikan sudah menyampaikan materi perkara secara terbuka di hadapan instansi lain yang hadir.

Seiring dengan itu, kata Ali Mukartono menandaskan  pihaknya meminta masukan atas kekurangan yang ada." Kejagung pun mengucapkan terima kasih atas masukan yang diterima," tandasnya.

Namun, Ali Mukartono menuturkan  ini   tidak membeberkan materi dalam gelar perkara karena akan terbuka ke publik saat proses persidangan nantinya. “Saya tidak menyampaikan materi, apa yang diekspose dan sebagainya. Nanti itu akan bermuara ke pengadilan,” tuturnya. 

Secara keseluruhan, Kejagung telah menetapkan tiga orang tersangka terkait perkara ini yaitu, Pinangki, Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra, dan Andi Irfan Jaya. Pinangki diduga menerima suap dari Djoko Tjandra. 

Sementara, Andi diduga menjadi perantara yang memberikan uang tersebut kepada Pinangki. Pinangki diduga menerima uang suap sebesar 500.000 dollar Amerika Serikat atau jika dirupiahkan sebesar Rp 7,4 miliar. 

 

Kejagung menduga ada pemufakatan jahat terkait kepengurusan fatwa dari Mahkamah Agung (MA). Fatwa tersebut diurus agar Djoko Tjandra tidak dieksekusi dalam kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali yang menjeratnya. Namun, temuan Kejagung mengungkapkan, pengurusan fatwa tersebut tidak berhasil.(vk)

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM -  Polri melakukan pencekalan keluar negeri untuk dua tersangka kasus dugaan korupsi  terkait penghapusan red notice Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra tersangka itu TS dan NB..  Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono ketika dihubungi, Minggu (16/8)2020 mengatakan Polri mengajukan surat permohonan pencegahan ke luar negeri untuk dua tersangka kasus dugaan korupsi terkait penghapusan red notice Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra. “Tersangka TS dan NB dilakukan pencekalan 20 hari ke depan,” ujarnya.

Selanjutnya, Argo menegaskan Kedua tersangka yang dimaksud adalah Tommy Sumardi dan Irjen Napoleon Bonaparte. "Surat permohonan tersebut dikirim kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM pada 5 Agustus 2020," tegasnya. 

Untuk itu, Argo menjelaskan dalam kasus ini, Bareskrim Polri telah menetapkan total empat orang tersangka. " Dua tersangka lainnya yaitu Djoko Tjandra serta Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo," jelasnya.. 

Lebih lanjut, Argo merinci keempatnya akan diperiksa dalam dua minggu mendatang. “Pemeriksaan tersangka penerima dan pemberi dijadwalkan minggu depannya, tanggal 24-25 Agustus. Djoko Tjandra serta Tommy yang diduga sebagai pemberi suap akan diperiksa pada Senin, 24 Agustus 2020. "Kemudian, Prasetijo dan Napoleon yang diduga menerima suap dijadwalkan untuk diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 25 Agustus 2020," rincinya.

Tersangka yang diduga memberi suap dikenakan Pasal 5 Ayat 1, Pasal 13 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 KUHP. Kemudian, terduga penerima suap disangkakan Pasal 5 Ayat 2, Pasal 11, dan Pasal 12 huruf a dan b UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 KUHP. 

 

Kini Prasetijo dan Djoko Tjandra juga berstatus sebagai tersangka terkait kasus surat jalan palsu yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Prasetijo kini ditahan di Rutan Salemba cabang Bareskrim Polri, Jakarta. Sementara itu, Djoko kini sedang menjalani hukumannya dalam kasus pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali di Lapas Salemba, Jakarta Pusat. (vk)

 

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM - Pemeriksaan terhadap  terpidana kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra, terkait penerbitan surat jalan dan rekomendasi. Selain itu, Bareskrim juga akan mendalami dugaan aliran dana ke pihak-pihak yang membantu pelarian Djoko Tjandra.  

Kepala Badan Reserse Kriminal ( Kabareskrim) Komjen (Pol) Listyo Sigit Prabowo di Bareskrim Jumat (31/7/2020) malam.mengatakan, pihaknya akan memeriksa  terpidana kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra, terkait penerbitan surat jalan dan rekomendasi. "Selain itu, Bareskrim juga akan mendalami dugaan aliran dana ke pihak-pihak yang membantu pelarian Djoko Tjandra. Oleh sebab itu, setelah diserahkan ke Kejaksaan Agung, Djoko Tjandra akan ditempatkan sementara di Rutan Cabang Salemba Mabes Polri.  "Tentunya setelah ini yang bersangkutan akan ditempatkan di Rutan Cabang Salemba Bareskrim Polri. Kemudian kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan-pemeriksaan," ujarnya.

Selanjutnya, Listyo menegaskan antara lain terkait dengan kasus yang terkait dengan surat jalan, rekomendasi dan juga kemungkinan yang pernah saya sampaikan, lidik terkait dengan adanya aliran dana,." Selain itu, Bareskrim juga tengah menyelidiki keterlibatan pihak-pihak lain di luar institusi Polri dalam kasus pelarian Djoko Tjandra," tegasnya. 

Untuk itu, Listyo menandaskan dan namun, Listyo enggan membeberkan lebih lanjut siapa saja pihak-pihak yang akan dimintai keterangan. Untuk mendalami dugaan tindak pidana dalam kasus ini, ia telah membentuk tim khusus beranggotakan tiga direktorat di Bareskrim dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri," tandasnya. 

Terkait pelarian Djoko Tjandra, Polri telah menetapkan Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo sebagai tersangka karena diduga membantu pelarian dengan menerbitkan surat jalan dan turut berperan dalam penerbitan surat kesehatan. Dugaan tersebut dikuatkan dengan barang bukti berupa dua surat jalan, dua surat keterangan pemeriksaan Covid-19, serta surat rekomendasi kesehatan. (vk)

 
 
 
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Pemeriksaan terhadap Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo dilanjutkan. Pemeriksaan sempat terhambat karena Prasetijo dirawat di rumah sakit akibat tekanan darah tinggi. 
 
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono ditemui di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta, Rabu (22/7)2020 mengatakan Prasetijo sudah diperiksa penyidik Bareskrim, Selasa (22/7/2020), atas persetujuan dokter. “Kemarin dokter sudah memberikan asistensi untuk bisa diperiksa, ya diperiksa,”  ujarnya.. 
 
Selanjutnya, Argo menegaskan selama pemeriksaan, penyidik Bareskrim tetap berkoordinasi dengan dokter yang memantau kondisi kesehatan Prasetijo. Selain itu, penyidik juga berkoordinasi dengan Biro Provost Divisi Propam Mabes Polri yang menangani kasus dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik Prasetijo. “Provost yang mengawasi, karena itu tahanan Provost dan dokter yang mengetahui kondisi kesehatannya,” tegasnya. 
 
Untuk itu, Argo menandaskan  pemeriksaan terhadap Prasetijo belum selesai. " Namun ia belum mengungkapkan kapan Prasetijo akan diperiksa kembali," tandasnya . 
 
Diketahui, Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo menerbitkan surat jalan untuk Djoko Tjandra. Hal itu menjadi awal karut-marut pelarian Djoko Tjandra yang menyeret Polri. Prasetijo telah dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri untuk keperluan pemeriksaan. 
 
Berkas kasus dugaan pelanggaran disiplin Prasetijo telah rampung. Apabila berkas dinyatakan lengkap, Prasetijo akan menjalani sidang disiplin. Kasus dugaan tindak pidana oleh Prasetijo juga telah ditingkatkan ke penyidikan, Senin (20/7/2020). Namun, Bareskrim belum menetapkan tersangka. 
 
Dalam kasus ini, dua jenderal Polri lainnya telah dimutasi karena diduga melanggar kode etik perihal polemik red notice untuk Djoko Tjandra. Keduanya yaitu, Kepala Divisi Hubungan International Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen (Pol) Nugroho Slamet Wibowo. (VK)


JAKARTA, KORANRAKYAT.COM - Tersangka kasus pembobolan Bank BNI Maria Pauline Lumowa diperiksa penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri selama 8,5 jam atau pukul 10.30-19.00 WIB pada Selasa (22/7/2020) kemarin. 

      Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono  ditemui di lapangan Tembak , Jakarta, Rabu( 22/7)2020 mengatakan penyidik menanyakan 27 pertanyaan kepada Maria. “Tersangka MPL diberikan 27 pertanyaan, karena dalam pemeriksaan kita juga mengacu pada hak-hak daripada tersangka, misalnya untuk sembayang kita kasihkan, waktu untuk makan,” ujarnya. 

       Selanjutnya,  Argo menegaskan penyidik menanyakan perihal identitas serta riwayat keluarga Maria. Kemudian, penyidik menanyakan surat atau dokumen yang pernah dibuat oleh Maria. “Kedua, berkaitan dengan beberapa perusahaan yang merupakan debitur dari BNI yang diajukan permohonan kredit L/C (letter of credit), itu kita tanyakan juga,” tegasnya.

         untuk itu, Argo menjelaskan penyidik turut menanyakan hubungan Maria dengan saksi lainnya. Sejauh ini, penyidik telah memeriksa 14 saksi untuk mendalami peran Maria." Para saksi yang diperiksa termasuk mereka yang pernah dipidana dalam kasus ini. Pemeriksaan Maria sempat terhenti karena ia meminta pendampingan hukum dari Kedutaan Besar Belanda," jelasnya. 

        Dari data yang dihimpun, Maria telah tercatat sebagai warga negara Belanda sejak tahun 1979. Pihak Kedubes Belanda kemudian menyatakan tidak memberi pendampingan hukum, tetapi menyodorkan sejumlah nama pengacara yang dapat ditunjuk Maria. Maria pun telah menunjuk pengacara dari daftar yang disodorkan pihak kedutaan tersebut. Maka dari itu, pemeriksaan dapat dilanjutkan.

Maria merupakan salah satu tersangka pelaku pembobolan kas bank BNI cabang Kebayoran Baru senilai Rp 1,7 triliun lewat letter of credit (L/C) fiktif. Kasusnya berawal pada periode Oktober 2002 hingga Juli 2003.  Ketika itu Bank BNI mengucurkan pinjaman senilai 136 juta dolar AS dan 56 juta Euro atau sama dengan Rp 1,7 triliun dengan kurs saat itu kepada PT Gramarindo Group yang dimiliki Maria Pauline Lumowa dan Adrian Waworuntu.

Aksi PT Gramarindo Group diduga mendapat bantuan dari "orang dalam" karena BNI tetap menyetujui jaminan L/C dari Dubai Bank Kenya Ltd, Rosbank Switzerland, Middle East Bank Kenya Ltd, dan The Wall Street Banking Corp yang bukan merupakan bank korespondensi Bank BNI. Pada Juni 2003, pihak BNI yang curiga dengan transaksi keuangan PT Gramarindo Group mulai melakukan penyelidikan dan mendapati perusahaan tersebut tak pernah melakukan ekspor. Dugaan L/C fiktif ini kemudian dilaporkan ke Mabes Polri.

Namun, Maria Pauline Lumowa sudah lebih dahulu terbang ke Singapura pada September 2003, sebulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh tim khusus yang dibentuk Mabes Polri. Hingga akhirnya pada Juli 2020, Maria diekstradisi ke Indonesia dari Serbia. Ekstradisi tersebut tak lepas dari asas timbal balik resiprositas karena sebelumnya Indonesia mengabulkan permintaan Serbia untuk memulangkan pelaku pencurian data nasabah Nikolo Iliev pada 2015. 

Hasilnya, Maria dapat menjalani proses hukum di Indonesia meskipun kedua negara tidak memiliki perjanjian ekstradisi. Adapun Maria tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, pada pukul 10.40 WIB, Kamis (9/7/2020).(VK)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Komisi Pemnerantasan Korupsi (KPK) akan menjerat pihak yang turut menyembunyikan Nurhadi dengan Pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi. KPK masih mendalami pihak lain yang turut serta membantu persembunyian Nurhadi dengan menantunya, Rezky Herbiyono.

“Kami sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Apakah selama DPO yang bersangkutan dilindungi, dibantu ataupun kemudian difasilitasi persembunyiannya oleh pihak-pihak lain,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (2/6).

Akademisi Universitas Jember ini menegaskan, KPK tak segan akan menjerat menjerat dengan Pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut disematkan kepada pihak yang menghalangi, merintangi, dan menghambat proses penyidikan.

“Maka kepada pihak-pihak tersebut tentu akan kami tindak tegas menggunakan Pasal 21 tersebut,” tegas Ghufron.

Ghufron menyebut pihaknya sudah menerima berbagai informasi selama masa pelarian Nurhadi. Menurutnya, setiap informasi yang diterima akan ditelusuri lebih dalam untuk menemukan fakta.

“Kalau info-info tentu sampai saat ini tentu kami terima, akan kami himpun itu semua. Yang penting info tersebut tentu perlu dikroscek dengan hasil pemeriksaan, dengan alat bukti lain, maupun tersangka yang sudah di tangan kami. Tentu kami akan lanjutkan itu,” ujar Ghufron.

Untuk diketahui, tim penyidik KPK telah menangkap Nurhadi bersama menantunya Rezky Herbiyono pada Senin (1/6) malam. Keduanya dibekuk di sebuah rumah di Simprug, Kebayoran, Jakarta Selatan.

Dalam penangkapan itu, tim penyidik juga mengamankan istri Nurhadi, Tin Zuraida. Tin diketahui kerap mangkir saat dipanggil oleh penyidik KPK dalam kasus yang menjerat suaminya. Meski demikian, Staf Ahli Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) itu masih berstatus saksi dalam kasus ini.

Tim Satgas juga turut menggeledah rumah yang diduga jadi tempat persembunyian Nurhadi dan mengamankan sejumlah barang bukti.

Dalam kasus suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA itu, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka. Ketiga tersangka itu yakni, Nurhadi, Rezky Herbiono dan Hiendra Soenjoto.

Ketiganya sempat dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) alias buron karena tiga kali mangkir alias tidak memenuhi pangggilan pemeriksaan KPK. Ketiganya juga telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri. Saat ini, tinggal Hiendra Soenjoto yang belum diamankan.

Nurhadi dijerat sebagai tersangka karena yang bersangkutan melalui Rezky Herbiono, diduga telah menerima suap dan gratifikasi senilai Rp 46 miliar.

Tercatat ada tiga perkara sumber suap dan gratifikasi Nurhadi, pertama perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, kedua sengketa saham di PT MIT, dan ketiga gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.

Rezky selaku menantu Nurhadi diduga menerima sembilan lembar cek atas nama PT MIT dari Direkut PT MIT Hiendra Soenjoto untuk mengurus perkara itu. Cek itu diterima saat mengurus perkara PT MIT vs PT KBN.

Kini, KPK telah menahan Nurhadi dan Rezky di rumah tahanan (Rutan) Kavling C1, Gedung KPK lama setelah menjalani pemeriksaan intensif sejak pagi tadi. Keduanya bakal mendekam di jeruji besi selama 20 hari ke depan terhitung sejak hari ini.

Nurhadi dan Rezky Herbiyono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsidair Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana(as) 

 

 

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM--Kejaksaan Agung memproses penyitaan terhadap tanah dan rumah milik tersangka mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Harry Prasetyo dalam kasus dugaan korupsi di anak perusahaan BUMN

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Febrie Adriansyah di Gedung Bundar, Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (24/2) 2020 mengatakan kejaksaan Agung memproses penyitaan terhadap tanah dan rumah milik tersangka mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Harry Prasetyo dalam kasus dugaan korupsi di perusahaan pelat merah tersebut. "Untuk tanah dan rumah masih diproses," ujarnya. 

Selanjutnya, Febrie menjelaskan sementara itu, aset milik Harry yang sebelumnya sudah disita yaitu dua kendaraan mewah, terdiri dari Toyota Alphard tahun 2018 dan mobil merek Mercedes Benz tahun 2019. Tim juga menyita satu gitar elektrik merek Gibson Double Neck Custom USA, tiga sepeda mewah, 40 kotak berisi perhiasan dan jam tangan. "Tak hanya itu, sebanyak 35 tas wanita, tiga pasang sepatu wanita, serta dua buah dompet wanita turut diangkut tim Kejagung dari kediaman Harry saat digeledah 23 Januari 2020," jelasnya

Untuk itu, Febrie merinci  selain itu, penyidik juga menyita sejumlah aset milik tersangka lainnya, seperti apartemen, tanah, kendaraan bermotor, hingga tambang. Penyitaan dilakukan dalam rangka mengembalikan kerugian negara akibat kasus tersebut. "Yang jelas (perkiraan sementara kerugian negara) Rp 17 triliun, kalau umpamanya real (dari BPK) Rp 17 triliun, ini kita lihat bahwa kerugian ini karena kerjasama antar para tersangka, Pasal 55, sehingga karena itu, menyebabkan Jiwasraya rugi Rp 17 triliun, jadi harus dikembalikan," rincinya.

            Kejagung sudah menetapkan enam orang tersangka dalam kasus Jiwasraya. Selain Harry Prasetyo, tersangka lainnya terdiri dari, Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat. Kemudian, mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan, dan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto.

             Terkait perkara di perusahaan pelat merah tersebut, Kejagung mengaku sudah memeriksa 144 saksi dan menggeledah 16 tempat. Sejumlah aset para tersangka telah disita maupun diblokir. Berdasarkan perkiraan sementara Kejagung, total nilai aset yang disita sekitar Rp 11 Triliun. Penyitaan tersebut dalam rangka pengembalian kerugian negara yang menurut prediksi sementara Kejagung sekitar Rp 17 triliun.(vk)

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Tim Intelijen Kejaksaan Agung mengamankan terpidana buronan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Raden Mas Johanes Sarwono. Mantan Komisaris PT Nusa Utama Sentosa itu merupakan terpidana dalam kasus korupsi Bank Century. 

         Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono memberika keterangan tertulis,Sabtu (15/2)2020 mengatakan, Johanes Sarwono ditangkap oleh tim Tangkap Buron (Tabur) Kejagung pada Jumat (14/2/2020) kemarin. "Diamankan di Sektor V Bintaro, Tangerang Selatan," ujarnya.

         Selanjutnya,  Hari menjelaskan Johanes Sarwono telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam kasus korupsi Bank Century. Ia divonis turut serta menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran harta kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dalam pencucian uang. "Sebab, dia menerima aliran dana Bank Century sebesar Rp 60 miliar rupiah dari PT Graha Nusa Utama dalam pembayaran jual beli tanah Yayasan Fatmawati seluas 22 hektar," jelasnya.

      Untuk itu, Hari merinci  hal itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 535 K/PID.SUS/2014 tanggal 14 Juli 2014 dengan amar putusan menjatuhkan pidana penjara enam tahun dan denda sebesar Rp 1 miliar. "Program Tangkap Buron (Tabur) sendiri merupakan upaya optimalisasi penangkapan buronan pelaku kejahatan dalam rangka penuntasan perkara baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus," rincinya. 

 

          Lebih jauh, Hari mengungkapkan ditetapkan target bagi setiap Kejati di seluruh Indonesia yaitu minimal 1 (satu) kegiatan pengamanan terhadap buronan kejahatan untuk setiap triwulan. Periode 2018-2019, terdapat 371 buronan pelaku kejahatan yang berhasil diamankan melalui program ini "Raden Mas Johanes Santoso, SH merupakan kinerja Tabur ke-1 Kejati DKI dan total kinerja Tabur ke-4 di seluruh Indonesia tahun 2020," ungkapnya..(vk)

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM - Kejaksaan Agung menyita 41 kamar di apartemen South Hills, Kuningan, Jakarta Selatan, terkait kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono di Gedung Bundar, Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (7/2) 2020 mengatakan. surat penetapan penyitaan tersebut bernomor 16/Pen.Pid.Sus/TPK/II/2020/PN.Jkt.Pst tertanggal 6 Februari 2020. "Hari ini PN Jakarta Pusat telah menerbitkan penetapan untuk memberikan persetujuan penyitaan terhadap 41 kamar di apartemen South Hill, Kuningan," ujarnya..

Selanjutnya, Hari menjelaskan  apartemen tersebut diduga milik salah satu tersangka, yaitu Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny TA "Aset yang disita diduga memiliki keterkaitan dengan dugaan korupsi Jiwasraya. Kendati demikian," jelasnya.Untuk itu, Hari menandaskan  belum mengetahui berapa total nilai aset 41 kamar apartemen tersebut. "Penyidik memilah-milah dulu yang hasil penggeledahan tadi, setelah fix itu diduga barang yang ada kaitannya dengan dugaan kejahatan, itu dilakukan persetujuan penyitaan," tandasnya. Kejagung sudah menetapkan enam orang tersangka dalam kasus Jiwasraya. Para tersangka yaitu, Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Harry Prasetyo. Kemudian, mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan, dan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto. 

 Terkait perkara di perusahaan pelat merah tersebut, Kejagung mengaku sudah memeriksa 144 saksi dan menggeledah 16 tempat. Sejumlah aset para tersangka telah disita maupun diblokir. Namun, Kejagung belum memberi keterangan berapa total nilai dari aset-aset tersebut. Penyitaan tersebut dalam rangka pengembalian kerugian negara yang menurut prediksi sementara Kejagung sekitar Rp 13,7 triliun.(vk)

Sidoarjo(Koranrakyat.com) Bupati Sidoarjo Saiful Ilah telah ditetapkan Komisi oleh Pemberantasan Korupsi ( KPK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa, Rabu (8/1/2020). Saiful sebelumnya ditangkap KPK dalam sebuah operasi tangkap tangan pada Selasa (7/1/2020). Berdasarkan penelusuran Kompas.com di situs Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Elektronik (e-LHKPN), Saiful diketahui memiliki kekayaan Rp 60,4 miliar.

                  Bupati Sidoarjo Saiful Ilah telah ditetapkan Komisi oleh Pemberantasan Korupsi ( KPK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa, Rabu (8/1/2020). Saiful sebelumnya ditangkap KPK dalam sebuah operasi tangkap tangan pada Selasa (7/1/2020). Berdasarkan penelusuran Kompas.com di situs Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Elektronik (e-LHKPN), Saiful diketahui memiliki kekayaan Rp 60,4 miliar. Baca juga: Jadi Tersangka, Ini Kiprah Bupati Saiful Ilah di Sidoarjo Catatan kekayaan yang dilaporkan terakhir pada 2018 lalu itu terdiversifikasi ke dalam sejumlah bentuk. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini diketahui memiliki 25 aset properti berupa tanah dan bangunan senilai Rp 32,8 miliar, baik yang merupakan warisan maupun hasil sendiri.

             Sebagian besar kekayaannya ini berada di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Selain itu, Saiful juga memiliki sembilan unit mobil senilai Rp 570 juta. Di samping itu, Saiful juga memiliki harta bergerak lain sebesar Rp 1,44 miliar, surat berharga Rp 63,5 juta, kas dan setara kas sebesar Rp 25,55 miliar. Baca juga: Kronologi OTT Bupati Sidoarjo dan Penyitaan Uang Rp 1,8 Miliar Dalam OTT yang menjerat Saiful Ilah, KPK menyita uang senilai total Rp 1.813.300.000. Dia diduga menerima suap senilai total Rp 550.000.000 dari pihak swasta terkait proyek infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo.

            Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, sebagian dari uang senilai Rp 550.000.000 tersebut ditemukan dalam operasi tangkap tangan terhadap Saiful di kantornya, Selasa (7/1/2020) kemarin. "KPK mengamankan Bupati SFI (Saiful) dan ajudannya B (Budiman), di kantor Bupati pada 18.24 WIB. Dari tangan ajudan bupati, KPK mengamankan tas ransel berisi uang Rp 350.000.000 dalam pecahan Rp 100.000," kata Alex dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (8/1/2020).

                  KPK melakukan operasi penindakan itu terkait dugaan adanya penyimpangan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Sidoarjo. Kendati demikian, lembaga antirasuah belum menyebut secara rinci berapa orang yang diamankan dalam OTT itu.“(OTT) terkait pengadaan barang dan jasa,” jelas Ali.(an)

Page 1 of 26

Panggung Koruptor

  •