Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik dan tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Jokowi Umumkan Perpanjangan PPKM hingga 2 Agustus
Last Updated on Jul 25 2021

Jokowi Umumkan Perpanjangan PPKM hingga 2 Agustus

        JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 yang berakhir hari ini, Minggu (25/7/2021). Kebijakan itu diperpanjang terhitung sejak 26 Juli hingga 2 Agustus 2021. Keputusan tersebut diumumkan oleh...
Gedung Parlemen Jadi RS Darurat  Covid 19 , Apa Kata Anggota Dewan
Last Updated on Jul 12 2021

Gedung Parlemen Jadi RS Darurat Covid 19 , Apa Kata Anggota Dewan

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM ,Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan beberapa anggota dewan meninjau kesiapan Kompleks Parlemen sebagai rumah sakit (RS) darurat bagi pasien Covid-19. Peninjauan ini dilakukan lantaran kapasitas RS di ibu kota yang sudah penuh. Sehingga, adanya masukan agar...
Pantau PPKM Darurat, Luhut: Mobilitas dan Aktivitas Masyarakat Perlahan Turun
Last Updated on Jul 12 2021

Pantau PPKM Darurat, Luhut: Mobilitas dan Aktivitas Masyarakat Perlahan Turun

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Pemerintah terus memantau implementasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang telah dijalankan sejak 3 Juli 2021 lalu melalui sejumlah aplikasi pemantauan seperti Google Traffic dan Facebook Mobility. Hasil evaluasi selama periode 3-10...
Nia Rahmadani dan Ardi Bakrie Ketangkap Diduga Nyabu, Namun Ical Memaafkan
Last Updated on Jul 09 2021

Nia Rahmadani dan Ardi Bakrie Ketangkap Diduga Nyabu, Namun Ical Memaafkan

      JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Pengusaha Aburizal Bakrie, melalui juru bicara keluarganya Lalu Mara Satriawangsa, menyatakan sudah memaafkan Nia Ramadhani dan putranya Ardi Bakrie.     Pasangan suami istri itu sebelumnya ditangkap polisi karena mengonsumsi sabu.  "Pak Ical (panggilan...
Bank Jatim Membantu Pemerintah Mojokerto dalam Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah
Last Updated on Jul 01 2021

Bank Jatim Membantu Pemerintah Mojokerto dalam Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah

    MOJOKERTO,KORANRAKYAT.COM PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, (bankjatim) kembali mendukung pemerintah dalam upaya Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). Bertepatan dengan HUT Kota Mojokerto ke 103, bankjatim bersama Pemerintah Kota Mojokerto melakukan launching Digital...

World Today

  •  
    137 Warga Palestina Terbunuh Presiden

     
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo secara tegas meminta agar agresi yang
     

 

 

MOJOKERTO,KORANRAKYAT.COM PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, (bankjatim) kembali mendukung pemerintah dalam upaya Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). Bertepatan dengan HUT Kota Mojokerto ke 103, bankjatim bersama Pemerintah Kota Mojokerto melakukan launching Digital Payment pada 8 Layanan Publik di Pendopo Shaba Mandala Utama Kota Mojokerto (20/06).Launching Digital Payment dilakukan langsung oleh Walikota Mojokerto, Ika Puspitasari didampingi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur Difi Ahmad Johansyah dan Direktur TI & Operasi bankjatim Tonny Prasetyo. Dengan hadirnya digital payment tersebut, Walikota Mojokerto berharap masyarakat dapat semakin mudah melakukan pembayaran retribusi dan pajak secara non tunai.

“Sebagai upaya tranparansi dalam sistem pemerintahan dan guna mengoptimalkan pendapatan daerah, kami berharap kemudahan transaksi non tunai dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana pembayaran sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada 8 layanan publik yang telah mengaplikasikan digital payment” tutur Walikota Mojokerto Ika Puspitasari 

Digital payment yang diwujudkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto bersama bankjatim dituangkan dalam inovasi pembayaran retribusi dan pajak pada 8 layanan publik diantaranya Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemakaian Ruangan, Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi & Olahraga, Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum, Pembayaran PBB P2, Pembayaran BPHTB. Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan Pembayaran Pajak Daerah Lain seperti Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan serta Pajak Reklame.“Kami mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Kota Mojokerto, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atas sinergi yang selama ini telah terjalin dengan baik. Dengan hadirnya digital payment ini, pembayaran pada 8 layanan publik di kota Mojokerto dapat dilakukan dengan mudah dan cepat melalui e-channel Bank Jatim. Semoga di Hari Jadi yang ke 103 ini Kota Mojokerto semakin sukses dan maju ” Tutup Tony. (Fdl)

Saturday, 19 June 2021 06:33

Bank Jatim Pro aktif Bangun Perekonomian Jawa Timur

Written by

 

 

 

BANYUWANGI,KORANRAKYAT.COM PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (bankjatim) terus melakukan langkah proaktif dalam  membangkitkan perekenomian Jawa Timur di masa pandemi Covid-19 Langkah tersebut salah satunya ditempuh dengan memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada tiga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) binaan ISNU (Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama) Banyuwangi pada Rabu (16/06). 

          Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani yang hadir secara langsung pada kegiatan tersebut, menyerahkan KUR secara simbolik didampingi oleh Direktur Risiko Bisnis bankjatim, Rizyana Mirda dan Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara.

       Menurut Rizyana, dengan adanya pembiayaan dari bankjatim tersebut diharapkan dapat memberi dampak positif kepada para pelaku UMKM khususnya dalam memperkuat fondasi permodalan sebagai salah satu kebutuhan dalam memperluas skala usaha dan penciptaan lapangan kerja baru di masa pandemi.

        Pada kesempatan tersebut bankjatim juga  berhasil mengimplementasikan penggunaan  layanan digitalnya kepada masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan UMKM – UMKM binaan ISNU Banyuwangi yang berkesempatan menampilkan produk – produk unggulannya telah menggunakan Quick Response Indonesia Standard (QRIS) bankjatim sebagai alat pembayaran utama. Hal tersebut mempertegas komitmen bankjatim dalam mendorong perkembangan UMKM di Jawa Timur serta memperluas jangkauan program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dicanangkan oleh Pemerintah dalam meminimalisir peredaran uang tunai

            “Kami mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten serta seluruh masyarakat Banyuwangi yang telah memberikan kepercayaan bagi bankjatim untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dalam meningkatkan perekonomian daerah di Banyuwangi” tutup Rizyana.(ard)

 

 

KEDIRI(KORANRAKYAT.COM) Dalam rangka percepatan serta perluasan digitalisasi daerah khususnya di Kabupaten Kediri, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (bankjatim) terus memberikan kemudahan khususnya di bidang layanan digital perbankan. Kali ini bankjatim bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam mempermudah pembayaran pajak daerah seperti BPHTB, pajak hotel, pajak resto, pajak hiburan dan parkir melalui e-channel bankjatim.

    Dikatakan Direktur TI & Operasi bankjatim Tonny Prasetyo  mekanismenya, wajib pajak dapat melakukan pembayaran Pajak Daerah melalui e-channel bankjatim yang ada saat ini seperti ATM, sms banking, internet banking, dan mobile banking. Selain itu pembayaran pajak juga dapat menggunakan aplikasi finansial teknologi lainnya seperti QRIS serta transfer melalui virtual account bankjatim.

        Dalam kesempatan ini pula, Dinas Pariwisata bekerjasama dengan bankjatim meluncurkan e-ticketing berbasis mobile application bagi pengunjung tempat wisata gunung kelud yang ada di Kabupaten Kediri, sehingga para wisatawan yang mengunjungi wisata gunung kelud dapat melakukan pembayaran non tunai menggunakan layanan Quick Response Indonesia Standard (QRIS) bankjatim. Inovasi ini juga merupakan langkah konkrit dalam meminimalisir penyebaran virus Covid-19 melalui uang tunai yang beredar di masyarakat.

            Bertempat di Pendopo Panjalu Jayati (08/06), Hadir secara langsung dalam acara tersebut Bupati Kediri H. Hanindhito Himawan Pratama serta Direktur TI & Operasi bankjatim Tonny Prasetyo. Dalam sambutannya, Hanindhito Menjelaskan bahwa pembayaran non tunai ini akan diberlakukan untuk pembayaran pajak daerah dan juga tiket masuk sejumlah tempat wisata. Hal ini sebagai upaya untuk menekan kontak langsung sehingga proses transaksi menjadi lebih aman terutama di massa pandemi saat ini. “Pembayaran secara digital ini juga merupakan langkah kami dalam mendukung program Pemerintah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan efektifitas pelayanan publik”, ucap Bupati yang akrab dengan panggilan Mas Bup tersebut.

              Dalam kesempatan tersebut, Direktur TI & Operasi Tonny Prasetyo mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Kediri yang telah mensupport bankjatim untuk melakukan implementasi Program Elektronifikasi Pemerintah Daerah (ETP) dan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) serta percepatan dal perluasan digitalisasi daerah di Kabupaten Kediri. “Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Timur, kami berkomitmen  untuk terus berinovasi dalam memberikan kemudahan layanan khusunya layanan berbasis digital” terang Tonny.

         “Kami berharap melalui layanan digital tersebut, bankjatim khususnya bankjatim Cabang Pare dapat terus bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Kediri selaku stakeholder dan masyarakat untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, mengembangkan potensi daeradh serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)”, imbuh Tonny.(fdl)

 

 

 

 

.

 

SURABAYA (KORANRAKYAT.COM) Sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada masyarakat,  PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (bankjatim) menyerahkan Corporate Social Responsibility (CSR) bankjatim peduli dalam bentuk Penataan Taman Benteng Pancasila tahap 1 kepada Pemerintah Kota Mojokerto (01/04/21).Penyerahan CSR dilakukan secara simbolis oleh Direktur Utama bankjatimBusrul Iman kepada Walikota Mojokerto Hj. Ika Puspitasari, SE. Dalam sambutannya, Busrul Iman menjelaskan bahwa CSR bankjatim terbagi dalam 4 bidang, diantaranya bidang Budaya, Pendidikan, Kesehatan serta bidang Sosial yang menjadibentukkepedulian bankjatimterhadap masyarakat.”CSR ini juga merupakan wujud kecintaan dan kepedulian kami kepada masyarakat Mojokerto yang selama ini telah memberikan kepercayaan dan dukungannya kepada bankjatim” terang Busrul. Busrul juga berharap penataan Taman Benteng Pancasila di Mojokerto ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Mojokerto dan menciptakan sinergi yang semakin baik antara bankjatim dengan Pemerintah Kota Mojokerto.

Dalam kesempatan tersebut, Walikota Mojokerto atau yang akrab dipanggil Ning Ita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bankjatim atas sinergi yang telah dilakukan bersama Pemkot Mojokerto dalam rangka Penataan Taman Benteng Pancasila Tahap 1 melalui CSR bankjatim peduli. “Memang saat ini salah satu konsentrasi kami adalah penataan area publik di beberapa titik, sehingga dapat menciptakan rasa aman, nyaman, dan rekreatif bagi masyarakat kota Mojokerto”, terang Ning Ita.

“Selain itu tempat ini juga bisa menjadi alternatif bagi masyarakat untuk menghilangkan kejenuhan serta sebagai sarana kegiatan berolahraga. Karena di situasi pandemi saat ini, kami berharap dapat menyediakan area publik yang dapat meningkatkan imun sebagai langkah pencegahan penyebaran Covid-19”, tambah Ning ita.  (fdl)

 

Monday, 08 March 2021 06:23

Makin Mudah Bayar Uji Kir Pakai Bank Jatim Mobile

Written by

 

 

SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (bankjatim) terus mengembangkan inovasi, khususnya di bidang layanan digital perbankan. Kali ini bankjatim bekerjasama dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Pemerintah Kabupaten Tuban dalam mempermudah pembayaran uji kelayakan kendaraan niaga /Uji KIR menggunakan Quick Response Indonesia Standard (QRIS) . Seperti dikatakan Umi Rosidah corporate secretary bank jatim QRIS merupakan salah satu metode pembayaran yang lagi hits saat ini di kalangan masyarakat. 

 

Pembayaran Uji KIR melalui QRIS sendiri dapat dilakukan melalui aplikasi mobile banking bankjatim (bankjatim mobile) yang dapat diunduh melalui Appstore dan Play Store. Saat ini Dishub Tuban menjadi pilot project, namun kedepannya pembayaran Uji KIR melalui QRIS bankjatim dapat dilakukan di seluruh Dishub Kabupaten / Kota di Jawa Timur. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP).  Pengembangan inovasi tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan implementasi transaksi non tunai pada Pemerintah Daerah Kapubaten/Kota khususnya di tengah pandemi saat ini.  Kerjasama ini dikatakan juga oleh umi kerjasama  telah berjalan sejak bulan Februari 2021 dan diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi serta Dana Pihak Ketiga (DPK) bankjatim. 

 

Secara garis besar, Kerjasama ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan Dishub akan suatu sistem pembayaran yang terkoneksi dengan database dengan tujuan efisiensi waktu dan tenaga, selain itu perkembangan sistem pembayaran yang lebih mudah, aman, dan nyaman juga menjadi salah satu terwujudnya kerjasama tersebut. Sedangkan tujuan kerjasama ini adalah mempermudah transaksi serta efisiensi waktu bagi wajib pajak. Bagi dishub, kerjasama ini dapat membantu dalam hal pembukuan atas pembayaran yang telah dilakukan oleh wajib pajak.

 

Dengan adanya kerjasama ini, nasabah dapat  dengan mudah melakukan pembayaran Uji KIR baik melalui bankjatim mobile ataupun aplikasi mobile fintech lainnya sehingga dapat menghemat waktu nasabah. Nasabah dapat melakukan pembayaran Uji KIR menggunakan QRIS bankjatim dengan sangat mudah, nasabah cukup mengakses website Dishub Kabupaten Tuban dan melakukan pendaftaran Uji KIR untuk mendapatkan kode QRIS. Selanjutnya nasabah tinggal membayar tagihan dengan melakukan scan terhadap kode QRIS yang telah diterima oleh nasabah. Tak kalah menarik, di kantor Dishub  Kabupaten Tuban juga disediakan standing PC yang dapat digunakan oleh nasabah untuk mendaftar Uji KIR dan mendapatkan kode QRIS untuk pembayaran. Dengan adanya kemudahan – kemudahan tersebut tentunya dapat  mengurangi antrian pembayaran Uji KIR serta meminimalisir beredarnya uang tunai.

 

Bankjatim juga telah memiliki fasilitas digital banking yang cukup lengkap untuk menunjang transaksi keuangan sehari hari ataupun transaksi bisnis para nasabah. Saat ini nasabah dapat memanfaatkan layanan e-channel bankjatim untuk melakukan transaksi perbankan. Melalui fasilitas, sms banking, internet banking, mobile banking, dan QRIS, nasabah dapat melakukan transaksi perbankan atau pembayaran dengan cepat, mudah, dan aman tanpa harus keluar rumah. 

Kemudahan juga diberikan bankjatim untuk nasabah dalam pengajuan kredit atau pembiayaan. bankjatim telah meluncurkan e-form kredit yang memudahkan nasabah dalam pengajuan kredit di bankjatim. Calon nasabah cukup dengan melakukan registrasi melalui portal e-form kredit, kemudian bankjatim akan mengirimkan notifikasi melalu sms. 

Selain itu bankjatim kini telah memiliki fasilitas kredit multiguna elektronik (e-kmg) yang dapat dimanfaatkan nasabah. Fasilitas ini merupakan pengembangan kredit multiguna yang sudah ada sebelumnya. Kali ini e-kmg menyajikan kemudahan dalam mengajukan permohonan kredit baik para Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif maupun para pensiunan. Beberapa keunggulan dari e-kmg antara lain kemudahan dalam pengajuan kredit melalui mobile application. Selain itu nasabah cukup memiliki rekening dan payroll gaji yang terdaftar di bankjatim.(fdl)

 

 

 

Surabaya(Koranrakyat.com) Dalam rangka memberikan keterbukaan informasi, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau bankjatim melaksanakan analyst meeting dan press conference guna memaparkan kinerja keuangan Triwulan III 2020 melalui media zoom cloud meeting bertempat di Kantor Pusat Bank Jatim Surabaya (22/10).
Kinerja keuangan bankjatim triwulan III 2020 menunjukkan performa yang bagus dan tumbuh bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (Year on Year / YoY). Berdasarkan kinerja triwulan III, aset bankjatim tercatat Rp. 82,08 Triliun atau tumbuh 13,80 % (YoY), Dana Pihak Ketiga (DPK) bankjatim mencatatkan pertumbuhan 13,99 % (YoY) yaitu sebesar Rp. 69,77 Triliun. Di tengah pandemi seperti ini, bankjatim tetap mampu mencatatkan pertumbuhan penyaluran kredit sebesar
Rp. 40,38 Triliun atau tumbuh 7,03 % (YoY). Kredit di sektor UMKM menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar Rp. 6,46 Triliun atau tumbuh 12,24 % (YoY) diikuti dengan pertumbuhan kredit korporasi yaitu sebesar 10,01 Triliun atau tumbuh 9,86%
Komposisi rasio keuangan bankjatim periode September 2020 antara lain Return on Equity (ROE) sebesar 18,63 %, Net Interest Margin (NIM) sebesar 5,70 %, dan Return On Asset (ROA) 2,57 %. Sedangkan Biaya Operasional dibanding Pendapatan Operasional (BOPO) masih tetap terjaga di angka 70,25 %. Dari keseluruhan kinerja positif tersebut, bankjatim berhasil mencatatkan laba sebesar Rp. 1,10 Triliun.
Berbagai tantangan dihadapi oleh Pemerintah, pelaku usaha, tidak terkecuali industri perbankan. Pandemi Covid-19 menjadi salah satu tantangan terberat yang dihadapi setiap elemen masyarakat. Bankjatim bersyukur masih mampu memberikan kinerja yang positif khususnya untuk mendorong perekonomian Jawa Timur.
Bankjatim juga bersyukur telah dipercaya oleh pemerintah untuk menjadi salah satu BPD yang menerima dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari pemerintah. Mekanisme penyaluran dana PEN tersebut dilakukan dengan 2 (dua) pola yaitu direct loan dan two step loan yang disalurkan pada sektor UMKM, Konsumsi, dan Korporasi. Sejalan dengan itu pula, bankjatim bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersinergi menyalurkan Dana Bergulir (Dagulir) dan Dana PEN.
Direktur Utama bankjatim Busrul Iman menyampaikan Selama triwulan III 2020, Bersama dengan Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa, bankjatim sudah melakukan langkah konkrit dalam pemulihan ekonomi dengan menyalurkan Dagulir dan Dana PEN di beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Timur seperti Lumajang, Probolinggo, Pasuruan, Sumenep, Pamekasan, Blitar, Magetan, Jombang, Trenggalek dan Pacitan. “Sampai dengan saat ini, bankjatim telah menyalurkan Dana PEN sebesar Rp. 2,57 Triliun kepada 15.215 debitur serta Dagulir sebesar Rp.450,13 Milyar kepada 12.385 debitur” jelas Busrul.
Busrul juga menambahkan bahwa Bankjatim bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur juga melakukan kolabosari untuk memaksimalkan Misi Dagang Jawa Timur. Seperti diketahui, bahwa misi dagang ini bertujuan untuk mempertemukan buyer dan seller khususnya antar daerah satu dengan daerah lainnya. “Dukungan bankjatim terhadap misi dagang ini juga menjadi salah satu tekad dalam mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional pada umumnya dan khususnya pertumbuhan ekonomi Jawa Timur”, imbuh Busrul.
Agresivitas penyaluran kredit bankjatim dalam rangka pemulihan ekonomi juga tertuang dalam perjanjian kerjasama dengan PT Amarta Mikro Fintech melalui metode peer to peer lending. Dari hasil sinergi tersebut, sampai dengan saat ini telah berhasil menyalurkan kredit kepada 2.568 debitur dengan nominal 10,50 Milyar yang tersebar ke seluruh pelosok desa di Jawa Timur. Sinergitas ini menjadi penting mengingat tuntutan kompetisi bisnis dan perkembangan digital banking yang semakin pesat. Selain itu, industri perbankan dituntut untuk terus kreatif dan berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Selama pandemi Covid-19 melanda, nasabah atau masyarakat yang sedang berada di rumah dalam rangka mendukung pencegahan penyebaran virus Covid-19, dapat memanfaatkan layanan e-channel bankjatim untuk melakukan transaksi perbankan. Melalui fasilitas mobile banking, sms banking dan internet banking, nasabah dapat dengan mudah melakukan transaksi perbankan atau pembayaran dengan cepat, mudah, dan aman tanpa harus keluar rumah.
Kemudahan juga diberikan bankjatim untuk nasabah dalam pengajuan kredit atau pembiayaan. Sejak pertengahan tahun 2019, bankjatim telah meluncurkan e-form kredit yang memudahkan nasabah dalam pengajuan kredit di bankjatim. Calon nasabah cukup dengan melakukan registrasi melalui portal e-form kredit, kemudian bankjatim akan mengirimkan notifikasi melalu sms.
Selain itu Bankjatim kini telah memiliki fasilitas kredit multiguna elektronik (e-kmg) yang dapat dimanfaatkan nasabah. Fasilitas ini merupakan pengembangan kredit multiguna yang sudah ada sebelumnya. Kali ini e-kmg menyajikan kemudahan dalam mengajukan permohonan kredit baik para Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif maupun para pensiunan. Beberapa keunggulan dari e-kmg antara lain kemudahan dalam pengajuan kredit melalui mobile application. Selain itu nasabah cukup memiliki rekening dan payroll gaji yang terdaftar di bankjatim(ard).

Thursday, 23 July 2020 11:08

Dilantik Khofifah Busrul Iman Dirut Bank Jatim Baru

Written by

 

 

SURABAYA,KORANRAKYAT.COM Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa telah melantik Busrul Iman sebagai Direktur Utama PT Bank Pembangunan Jawa Timur Tbk (Bank Jatim).

Pelantikan pejabat tertinggi di Bank Jatim tersebut dilakukan di Gedung Negara Grahadi, Kamis (23/7/2020) siang.

Khofifah mengatakan pelatikan ini menjadi momen penting karena setelah hampir setahun kini Bank Jatim telah resmi memiliki nahkoda yang definitif.

Untuk itu pada Dirut Bank Jatim yang baru dirinya berpesan agar Bank Jatim ke depan bisa lebih memperhatikan UMKM dan mampu berperan sebagai pendorong sektor ekonomi kecil.

“Kami berharap kehadiran Pak Busrul Iman menahkodai BPD Jatim akan mampu meningkatkan sinergitas dengan seluruh jaringan yang kita miliki. Hari ini PR kita adalah bagaimana menjalankan pesan Pak Presiden untuk mengubah channel kita dari ordinary menjadi extraordinary,” kata Khofifah.

Khofifah juga berharap agar Bank Jatim bisa menjadi motor pendorong UMKM di Jatim sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi dari bawah.

“Di Jatim ini ada 9,78 pelaku UMKM yang akan jadi bagian penting dari PR kita bersama agar mereka bisa mendapatkan dorongan untuk bisa terus survive dan tumbuh,” tegasnya.

Tidak hanya itu, Khofifah juga menyinggung masalah pinjaman daerah yang digulirkan oleh Kementerian Keuangan.

Secara khusus ia meminta agar hanya sesuatu yang produktif dan bisa dihitung BEP-nya saja yang akan dilakukan inventarisasi, filterisasi, verifikasi sampai opsi untuk dilanjutkan ataukah tidak.

“Per hari ini baru ada Jawa Barat dan DKI Jakarta saja yang sudah memanfaatkan pinjaman daerah. Tapi saya sudah sampaikan di tim di pemprov bahwa hanya yang produktif dan yang terukur BEP-nya saja yang kita identifikasi dan verifikasi untuk dilanjutkan atau tidak,” tegas Khofifah.

Dirut Bank Jatim yang baru saja dilantik, Busrul Iman mengaku siap menjalankan amanah dan pesan-pesan yang diamanahkan oleh gubernur.

Khususnya di era pandemi semacam ini memang dibutuhkan adanya strategi yang tepat agar ekonomi perbankan di Jatim bisa berjalan sesuai target.

“Bank jatim di era pandemi sampai dengan bulan Mei bahkan bulan Juni, di indikator utama kinerja perusahaan, baik di bidang dana maupun pinjaman tetap terus tumbuh. Dan ini ditopang portofolio kita yang dominan di sektor konsumtif. Untuk pandemi ini kita perlu upaya strategi mitigasi resiko dan sektor ekonomi harus tetap tumbuh,” katanya.(ard)




Sunday, 03 May 2020 12:36

Irjen Mohammad Fadil Imran Kapolda Jatim Baru

Written by
 
 
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis menunjuk Kapolda Kepulauan Riau Irjen Andap Budhi Revianto sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. 
Penunjukan itu tertuang dalam Surat Telegram Nomor ST/1378/KEP./2020 tertanggal 1 Mei 2020 yang ditandatangani Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono. Berdasarkan data  yang diperoleh 
pelantikan Andap sebagai Irjen Kemenkumham akan digelar pada Senin (4/5/2020). Saat ini jabatan Irjen Kemenkumham dijabat oleh Jhoni Ginting yang merangkap sebagai Plt Direktur Jenderal
Imigrasi Kemenkumham.  Adapun jabatan Kapolda Kepulauan Riau nantinya diisi oleh Irjen Aris Budiman yang kini menjabat sebagai Ketua STIK Lemdiklat Polri. Mutasi yang dilakukan Idham kali ini terbilang besar-besaran,
Irjenpol Mohammad Fadil Imran resmi memimpin jajaran Kepolisian Daerah Jawa Timur. Posisisnya sebagai Kapolda menggantikan Irjenpol Luki Hermawan yang menduduki jabatan baru
sebagai Wakil Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Wakalemdiklat) Polri.

Merespons adanya mutasi di tubuh polr itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengatakan, dirinya yakin jika mantan staf Ahli Sosial Budaya (Sahli Sosbud) Kapolri ini bisa membawa Jawa Timur ini aman, nyaman dan kondusif.

“Saya mengamati sosok Irjenpol Fadil Imran sejak beliau menjadi Kapolres Metro Jakbar tahun 2013. Beliau memang seorang polisi reserse sejati. Banyak sekali kasus-kasus besar yang telah berhasil beliau bongkar,” ujar Adies dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Minggu (3/5).

Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI ini juga mengatakan, selain dikenal religius, Fadil juga sosok komunikatif yang bisa diterima semua kalangan.

“Fadil bisa selalu menyesuiakn posisinya, baik itu antar lembaga pemerintah dan pengusaha. Cocok di Jawa Timur karen daerah itu kental dengan kegiatan keagamaan, para ulama, kyai, dan santri,”

ungkap anggota DPR yang berangkat dari Dapil Jatim I Surabaya-Sidoarjo ini.

Sementara dari lima surat telegram mutasi yang diterima  total ada 568 perwira menengah dan tinggi Polri yang berganti jabatan.
Beberapa jabatan strategis turut dimutasi kali ini antara lain 
 
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Suhardi Alius yang digantikan Irjen Boy Rafli Amar. 
Kadiv Humas Polri Irjen Muhammad Iqbal yang digantikan Brigjen Polisi Argo Yuwono, serta jabatan sembilan kapolda. 
 
Berikut rinciannya: 
Kapolda Jawa Timur akan diisi oleh Irjen Mohammad Fadil Imran yang sebelumnya merupakan Staf Ahli Sosbud Kapolri. 
Kapolda Jawa Tengah akan diisi oleh Brigjen Polisi Ahmad Luthfi yang sebelumnya Wakapolda Jawa Tengah. 
Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) akan diisi oleh Irjen Muhammad Iqbal yang sebelumnya menjabat Kepala Divisi Humas. 
Kapolda Banten akan diisi oleh Irjen Fiandar yang saat ini masih menjabat sebagai Gubernur Akademi Kepolisian. 
Kapolda Bengkulu akan diisi oleh Brigjen Polisi Teguh Sarwono yang saat ini menjabat sebagai Wakapolda Maluku. 
Kapolda Kalimantan Tengah akan diisi oleh Brigjen Dedi Prasetyo yang kini menjabat seabagai Karobinkan SSDM Polri. 
Kapolda Kepulauan Riau akan diisi oleh Irjen Aris Budiman yang saat ini merupakan Ketua STIK Lemdiklat Polri. 
Kapolda Kalimantan Selatan akan diisi oleh Irjen Nico Afinta yang saat ini merupakan Staf Ahli Sospol Kapolri.
Kapolda Sumatera Selatan akan diisi oleh Irjen Eko Indra Heri yang saat ini merupakan Asisten SDM Polri.(vk/an)
 
 
 

 

 

Sidoarjo (koranrakyat.com) Operasi tangkap tangan (OTT) terjadi lagi di Kota Delta. Camat Porong Murtadho disergap Tim Saber Pungli Polresta Sidoarjo karena meminta uang kepada seorang modin. Hingga kemarin (9/1), polisi masih menginterogasi Murtadho di mapolresta.

Penangkapan terhadap camat berusia 48 tahun itu terjadi pada Rabu siang (8/1). Berdasar informasi, dia meminta uang kepada seorang modin atau kepala urusan kesejahteraan rakyat (Kaur Kesra) Kelurahan Siring. Modin itu meminta tanda tangan camat.

Tanda tangan tersebut digunakan untuk surat perintah pemindahbukuan uang ke setiap rekening penerima tenaga sosial modin Kelurahan Siring. Polisi datang menyergap persis saat modin hendak menyerahkan amplop berisi Rp 2 juta. Uang itu pun disita.

Kabarnya, total pungutan tersebut mencapai Rp 3,5 juta. Tarikan itu dianggap sebagai pungutan liar (pungli). Saat dikonfirmasi soal kronologi penangkapan camat oleh tim saber pungli, Kapolresta Sidoarjo Kombespol Zain Dwi Nugroho belum bersedia memberikan penjelasan. ”Sabar Mas,” ujarnya.

Jawa Pos mengunjungi kantor Kecamatan Porong kemarin (9/1). Belum banyak petugas yang berani bicara dan tahu keberadaan Murtadho. Mereka hanya mengatakan bahwa camat belum datang atau sedang berada di luar.

Kasi Kesejahteraan Sosial (Kesos) Kecamatan Porong Asrut Tjahjatin pun enggan berkomentar. ”Tanya saja ke bagian pelayanan. Tamu dilayani di sana,” tuturnya.

Itu berbeda dengan keterangan Sekcam Porong Anfas Djauhar. Dia membenarkan kabar penangkapan tersebut. Namun, saat camat ditangkap, Anfas mengaku sedang menghadiri rapat paripurna sekitar pukul 09.00. ”Benar. Pak Camat dibawa ke mapolresta. Kabar itu sudah beredar,” jelasnya. Meski tak ada camat, lanjut Anfas, pelayanan publik tetap berjalan.

Mengapa ditangkap? Anfas tidak mau menduga-duga. Dia berencana ke mapolresta. Dia ke sana bukan karena dipanggil. Dia ingin memastikan kebenaran permasalahan tersebut. ”Kalau sudah jelas kasusnya apa, pasti saya bisa cerita,” katanya. (mt)

 

SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) melalui Unit Usaha Syariah (UUS) siap menggenjot potensi Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Syariah. Bersama dengan PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF), bankjatim serius menggarap potensi yang terbuka lebar khususnya kebutuhan akan properti Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Jawa Timur. Keseriusan tersebut tertuang dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara bankjatim dengan PT SMF tentang Program Peningkatan Kapasitas Penyaluran Pembiayaan Pemilikan Rumah Syariah.Surabaya, 21 Mei 2019

                Bertempat di Hotel Garden Palace Surabaya (21/05), penandatanganan MoU tersebut dilakukan secara langsung oleh Pgs. Direktur Utama bankjatim Ferdian Timur Satyagraha dan Direktur Utama PT SMF  Ananta Wiyogo. MoU tersebut  dimaksudkan untuk menyusun rencana kerjasama yang bisa dilakukan oleh kedua belah pihak antara lain Penyedian sumber dana jangka menengah/panjang untuk PPR Syariah, Pemanfaatan Produk dan Jasa Keuangan Perbankan, dan lain sebagainya yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

              MoU ini merupakan kelanjutan dari kerjasama yang sudah terjadi sebelumnya yaitu tentang Pemberian Fasilitas Pembiayaan Mudharabah Mugayadah Dalam Rangka Penyaluran PPR Sejahtera FLPP. Ferdian Timur menyampaikan, sampai dengan saat ini PT SMF telah memberikan bantuan dana kepada bankjatim dalam penyaluran dana PPR Sejahtera Syariah FLPP sebesar Rp. 3,16 Milyar dengan komposisi dana PT SMF 25 % dari plafon pembiayaan.yang disalurkan.

                  Kebutuhan Rumah merupakan hak setiap warga, bankjatim sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Timur wajib memberikan kemudahan khususnya bagi MBR di Jawa Timur”, selain itu kemudahan tersebut merupakan komitmen bankjatim dalam mendukung konsep “Cetar” yang didengungkan oleh Bu Khofifah.”terang Ferdian

              Saya rasa potensi PPR di Jawa Timur sangat bagus. Target kita adalah penyaluran PPR FLPP Sejahtera yang menjadi salah satu penunjang Program Sejuta Rumah yang telah dicanangkan oleh pemerintah” imbuh Ferdian

Seperti kita ketahui dalam PPR Syariah, selain FLPP Sejahtera Syariah, bankjatim juga memiliki produk KPR iB Griya Barokah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan adanya MoU ini yang nantinya akan dilanjutkan dengan penandatanganan kerjasama, diharapkan mampu menggenjot pembiayaan syariah yang sampai dengan Triwulan I 2019 tercapai Rp. 1,21 triliun dengan penyaluran PPR Syariah sebesar Rp. 380,8 Miliar.(ard)

 

 

 

 

 

SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) Gubernur Jatim Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa berkomitmen untuk selalu memberikan ruang luas kepada awak media dalam hal pemberitaan. Komitmen tersebut disampaikan agar para insan pers ikut mengawal pembangunan di Jawa Timur.

           “Dalam menjalankan tugas, saya memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada media massa baik media cetak,  elektronik maupun online,” ujarnya saat menggelar silaturahmi dengan Para Pimpinan Media Massa Elektronik, Cetak dan Online, di Balkon Belakang Lantai II, Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (19/2/2019) malam.

           Lebih lanjut Gubernur Khofifah menegaskan, diberikannya ruang yang lebih luas tersebut karena dirinya menilai agar pelaksanaan program pembangunan yang dijalankan perlu disosialisasikan dan dapat diketahui oleh masyarakat. Dan media massa lah salah satu instrumen yang dapat membantu menyosialisasikan program pembangunan tersebut.

         Disamping itu, gubernur perempuan pertama di Provinsi Jatim ini juga ingin membangun keterbukaan informasi lewat media massa. Keinginan itu agar masyarakat semakin cerdas dalam memilih dan memilah informasi dengan benar. “Bekerja baik dan benar belum lah cukup, karena orang harus tahu kalau kita bekerja dengan baik dan benar. Dan lewat media massa lah orang dapat mengetahui bila kita telah bekerja dengan baik dan benar,” ungkapnya. 

             Gubernur Khofifah pun mengajak untuk selalu bergandengan tangan antara pemerintah dengan seluruh media massa demi terwujudnya percepatan pencapaian kemakmuran masyarakat. Dirinya sangat berharap agar di setiap media mempunyai space atau ruang khusus yang berfungsi untuk menginformasikan atau menyosialisasikan program pembangunan yang sedang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. “Salah satu contoh yang sedang dilakukan adalah menjaga kebersihan sungai di Jawa Timur. Untuk menjaga sungai telah dideklarasikan relawan Jogo Kali,” ungkapnya.

              Hal tersebut dinilai mendesak untuk dilakukan mengingat saat ini kondisi sungai telah tercemar dengan pembuangan diapers (popok bayi). Dampaknya sangat luar biasa, karena ikan-ikan yang ada telah memakannya dan di dalam tubuhnya mengandung gel-gel yang bisa merubah sifat ikan dari ikan laki-laki menjadi ikan perempuan dan begitu sebaliknya. “Jadi jangan heran apabila saat ini banyak sekali anak laki-laki yang berkelakuan sebagaimana perempuan dan begitu pula sebaliknya,” paparnya.

 “Hal tersebut dapat terjadi salah satu penyebabnya karena mereka mengonsumsi ikan yang telah tercemar gel dari diapers. Di ruang khusus itulah program prioritas pemerintah dapat tersosialisasikan kepada masayarakat,” imbuhnya.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Gubernur Khofifah menyampaikan, bahwa para jurnalis bisa melakukan audit di setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk mewujudkan pemerintahan yang CETTAR (Cepat, Efektif, Tanggap, Transparan dan Responsip). 

Ikut hadir dalam silaturahmi tersebut Setdaprov Jatim Heru Tjahjono, Kadis Kominfo Ardo Sahak, Kepala BPKAD Djumadi, Kepala Biro Umum Ashari Abubakar, dan Kepala Biro Humas & Protokol Aries Agung Paewai. (mt/dil/ humas Prov Jatim).

MALANG(KORANRAKYAT.COM)   Berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda”, dimana telah ditindaklanjuti melalui Program Pembentukan Perda Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPRD Kabupaten Malang Nomor: 188.4/46/KPTS/35.07.040/2019 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019, yang diantaranya Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang: 1. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa; 2. Penyelenggaraan Parkir; 3. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; dan 4. Ketentraman dan Ketertiban Umum.hal itu disampaikan  Wabub Sanusi dalam rapat Paripurna  DPRD Kabupaten Malang pada Kamis (14/2) 2019 dalam membahas empat rancangan Perda Kab Malang.
          Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, Pada kesempatan yang baik ini, Selanjutnya disampaikan penjelasan terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang, sebagai berikut: 1. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2016 dan diundangkan pada tanggal 4 Mei 2016, sehingga terdapat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru yang belum diakomodir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, diantaranya:
          Disampaikan Sanusi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; dan 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Dengan dilakukannnya perubahan Peraturan Daerah ini, bertujuan agar seluruh stakeholder dapat mengetahui dan memahami, tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sehingga dapat terlaksana secara optimal dan berjalan secara tertib, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun beberapa hal yang perlu diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, diantaranya adalah, Pengaturan tentang Badan
           Lebih jauh dikatakan Sanusi  Permusyawaratan Desa, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Pengaturan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Pengaturan Badan Usaha Milik Desa. Diharapkan setelah Raperda ini terbentuk, dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 2. Raperda tentang Penyelenggaraan Parkir. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Tempat Parkir sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan perkembangan kondisi daerah, sehingga pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Malang mengusulkan Raperda tentang Penyelenggaraan Parkir. Diharapkan dengan adanya Raperda ini akan mewujudkan kepastian hukum, dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat serta sebagai wujud akuntabilitas manajemen pengelolaan perparkiran di Kabupaten Malang. Adapun secara garis besar, isi dari Raperda tentang penyelenggaraan parkir diantaranya: 1. Memperbarui Perda Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Tempat Parkir; 2. Memperbaiki manajemen perparkiran di Kabupaten Malang.
             Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang perubahan  atas  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, dalam hal ini Izin Gangguan masih sangat diperlukan penerapannya di Kabupaten Malang, sebagai alat atau sarana pengawasan dan pengendalian kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dan/atau Badan Usaha, yang berdampak penting terhadap ancaman bahaya kerugian, dan/atau gangguan ketertiban, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan sekaligus merupakan legalitas bagi dunia usaha. Dalam Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu terdapat beberapa tarif perizinan yang masih  berlaku. Dalam perubahan Raperda ini dimaksudkan untuk menghapus tarif retribusi Izin Gangguan (HO) saja. Dengan adanya perubahan Raperda ini, diharapkan  akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurus Izin Gangguan (HO) yang tidak lagi dipungut biaya dalam pengurusannya.
               Ketentraman dan Ketertiban Umum. Kondisi Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat daerah yang terjaga dengan baik merupakan suatu kebutuhan mendasar, bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Pemerintah Daerah bertanggung jawab sepenuhnya, untuk menciptakan dan memelihara kondisi tersebut, dengan melibatkan peran serta seluruh masyarakat. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ini, merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk menyelenggarakan urusan wajib tersebut, Pemerintah Kabupaten Malang memandang perlu menyusun regulasi, sebagai pedoman untuk mengkondisikan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat. Dibentuknya Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, atas Penyelenggaraan Ketertiban Umum di Kabupaten Malang, dan sebagai upaya memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, di samping itu juga sebagai
           Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengawasi, mencegah dan menindak, setiap kegiatan yang mengganggu ketertiban umum. Sedangkan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah agar terwujud ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Malang, serta tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban, ketentraman, keteraturan dan kelestarian lingkungan. Upaya memelihara Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat menjadi sangat penting, bagi Pemerintah Kabupaten Malang dalam rangka menunjang dan mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Malang. Oleh karena itu, terpeliharanya Penyelenggaraan Ketertiban Umum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku disiplin dan tertib, sebagai budaya masyarakat menjadi sangat penting. Budaya tertib yang sudah terbangun di masyarakat, selanjutnya akan mendorong lahirnya kepercayaan masyarakat dan membawa iklim yang kondusif bagi tumbuh kembangnya berbagai sektor pembangunan. Namun demikian, dalam penyelenggaraan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Malang bukan tanpa kendala dan tantangan, tiap tahun selalu ada pelanggaran terhadap Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati serta gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, tetapi dengan komitmen tinggi aparatur Pemerintah Daerah, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja dapat menyelesaikan dan mengatasi persoalan tersebut di lapangan sesuai dengan target yang ditetapkan.(adv/an)

             

Tuesday, 12 February 2019 02:15

Presiden Batalkan Remisi Terpidana Pembunuhan Jurnalis

Written by
 
 
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo secara resmi telah membatalkan Keputusan Presiden tentang pemberian remisi bagi terpidana penjara seumur hidup dalam kasus pembunuhan jurnalis Radar Bali.
 
           Pembatalan pemberian remisi tersebut dilakukan dengan memperhatikan masukan-masukan yang diperoleh dari masyarakat, khususnya kelompok jurnalis sendiri. Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Negara selepas menghadiri Festival Terampil Tahun 2019 di Kota Kasablanka, Jakarta, Sabtu, 9 Februari 2019.
"Setelah mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat, dari kelompok-kelompok masyarakat, juga dari jurnalis, saya perintahkan kepada Dirjen Lapas dan Menkumham untuk menelaah dan mengkaji mengenai pemberian remisi itu," ujarnya.
 
               Keputusan Presiden tentang pembatalan pemberian remisi tersebut telah ditandatangani Kepala Negara pada Jumat, 8 Februari 2019.
 
"Sudah saya tanda tangani untuk dibatalkan karena ini menyangkut rasa keadilan di masyarakat," tandasnya.(eas)

 

Sunday, 06 January 2019 03:20

Kerja Keras BPN Penuhi Target Penerbitan Sertifikat

Written by

 
 
 
PONOROGO(KORANRAKYAT.COM) Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, pada Jumat, 4 Januari 2019, Presiden Joko Widodo menyerahkan 2.500 sertifikat kepada masyarakat setempat. Keseluruhan sertifikat itu mencakup tanah masyarakat seluas 2.012.142 meter persegi yang tersebar di enam kecamatan.
 
Presiden saat memberikan sambutan meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk merampungkan target penerbitan bagi 80 juta bidang tanah yang belum bersertifikat. Kepala Negara juga ingin agar masyarakat di Ponorogo dan di seluruh Indonesia dapat segera memiliki sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah yang dimiliki.
 
"Tadi Pak Menteri sampaikan di Ponorogo ini akan selesai di 2023. Yang janji Pak Menteri bukan saya. Pak Menteri itu nanti juga ngomong ke kantor BPN di bawahnya," ujarnya di alun-alun Kabupaten Ponorogo.
 
Sejumlah target sebelumnya memang telah ditetapkan Presiden untuk mengejar hal itu. Bahkan, pada tahun awal pelaksanaan program, Kepala Negara langsung melipatgandakan output tahunan BPN hingga 10 kali lipat dari biasanya, yakni mencapai 5 juta sertifikat per tahun.
 
Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden mencari tahu bagaimana cara kantor BPN mengupayakan hal itu. Sebelum acara berlangsung, BPMI menemui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo, Sugeng Muliosantoso, di lokasi acara.
 
"Yang jelas kaget. Sebelumnya enggak pernah kita dapat target sebanyak itu," ucapnya soal target pertama yang ditetapkan Presiden.
 
Ponorogo memiliki luas wilayah sekira 1.300 kilometer persegi. Dengan 21 kecamatan dan 307 desa yang ada di Kota Reog tersebut, BPN setempat melakukan pelayanan pertanahan bagi 636.487 bidang tanah yang ada.
 
Sugeng mengatakan, BPN Kabupaten Ponorogo biasanya hanya menerbitkan sertifikat bagi warganya sebanyak 200 hingga 300 per tahun. Tahun 2018 kemarin, daerahnya ditargetkan untuk dapat menerbitkan sertifikat bagi setidaknya 50.000 bidang tanah.
 
"Selama ini kita dapat paling 200-300 bidang. Tapi alhamdulillah dengan didukung SDM dan dukungan pemerintah daerah akhirnya bisa kita laksanakan," ucapnya.
 
Target tersebut nyatanya bisa direalisasikan BPN Ponorogo hingga sebanyak 54.000 sertifikat pada tahun lalu. Hal tersebut hanya dapat dicapai dengan pembenahan di banyak sisi.
 
BPN setempat mencoba untuk memanfaatkan perkembangan teknologi dalam pelayanannya. Otomatisasi input ribuan data yuridis pemegang hak yang sangat memudahkan para pegawai BPN dapat terwujud dengan penerapan teknologi.
 
"Kita pakai GhostMouse, aplikasi yang bisa membantu memasukkan data subjek hak untuk dimasukkan di data fisik. Jadi begitu data sudah masuk kita klik sudah langsung terhubung dengan data-data fisik (tanah). Karena prinsipnya data fisik dan yuridis harus dihubungkan," ujar Sugeng.
 
Namun, yang paling penting dalam upaya mereka mencapai target yang telah ditetapkan ialah dalam hal pola kerja kantor pertanahan. Secara garis besar, Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berupa percepatan penerbitan sertifikat tanah kepada masyarakat telah mengubah pola kerja BPN dalam melayani masyarakat di seluruh Indonesia.
 
"Kalau dulu sebelum PTSL masyarakat yang aktif (mengurus sertifikat), jadi kita hanya menunggu. Bedanya sekarang ini kita yang jemput bola," tuturnya.
 
BPN membentuk kelompok masyarakat (pokmas) yang terdiri atas elemen pemerintahan desa dan petugas BPN yang akan mengoordinasikan pendaftaran program tersebut secara massal di tiap kelurahan atau unit wilayah lainnya. Cara tersebut terasa lebih mudah dibanding bila warga yang dahulu harus mendatangi sendiri kantor BPN.
 
"Kalau masyarakat (dulu) enggak datang ya lama. Makanya dulu untuk 200 bidang tanah saja bisa lama (tercapainya)," ujarnya.
 
Untuk diketahui, target nasional yang ditetapkan Presiden Joko Widodo tiap tahunnya selalu meningkat. Namun, target-target tersebut berhasil terlampaui.
 
Tahun 2018 kemarin, target sebanyak 7 juta sertifikat bahkan jauh terlampaui hingga mencapai hampir 9,4 juta sertifikat yang telah terbit, tepatnya 9.315.006 sertifikat.
 
"Sembilan juta lembar sertifikat tanah terbit sepanjang tahun 2018 kemarin. Jumlah tepatnya 9.315.006 sertifikat! Ini jauh di atas target yang saya patok, tujuh juta sertifikat. Alhamdulillah," tulis Presiden dalam akun Instagramnya pada Jumat, 4 Januari 2019.
 
Sertifikat hak atas tanah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dengan begitu, di tahun-tahun mendatang, permasalahan soal sengketa tanah kian berkurang atau kita harapkan dapat menghilang sama sekali.
t*
 
PONOROGO(KORANRAKYAT.COM) Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, pada Jumat, 4 Januari 2019, Presiden Joko Widodo menyerahkan 2.500 sertifikat kepada masyarakat setempat. Keseluruhan sertifikat itu mencakup tanah masyarakat seluas 2.012.142 meter persegi yang tersebar di enam kecamatan.
 
Presiden saat memberikan sambutan meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk merampungkan target penerbitan bagi 80 juta bidang tanah yang belum bersertifikat. Kepala Negara juga ingin agar masyarakat di Ponorogo dan di seluruh Indonesia dapat segera memiliki sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah yang dimiliki.
 
"Tadi Pak Menteri sampaikan di Ponorogo ini akan selesai di 2023. Yang janji Pak Menteri bukan saya. Pak Menteri itu nanti juga ngomong ke kantor BPN di bawahnya," ujarnya di alun-alun Kabupaten Ponorogo.
 
Sejumlah target sebelumnya memang telah ditetapkan Presiden untuk mengejar hal itu. Bahkan, pada tahun awal pelaksanaan program, Kepala Negara langsung melipatgandakan output tahunan BPN hingga 10 kali lipat dari biasanya, yakni mencapai 5 juta sertifikat per tahun.
 
Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden mencari tahu bagaimana cara kantor BPN mengupayakan hal itu. Sebelum acara berlangsung, BPMI menemui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo, Sugeng Muliosantoso, di lokasi acara.
 
"Yang jelas kaget. Sebelumnya enggak pernah kita dapat target sebanyak itu," ucapnya soal target pertama yang ditetapkan Presiden.
 
Ponorogo memiliki luas wilayah sekira 1.300 kilometer persegi. Dengan 21 kecamatan dan 307 desa yang ada di Kota Reog tersebut, BPN setempat melakukan pelayanan pertanahan bagi 636.487 bidang tanah yang ada.
 
Sugeng mengatakan, BPN Kabupaten Ponorogo biasanya hanya menerbitkan sertifikat bagi warganya sebanyak 200 hingga 300 per tahun. Tahun 2018 kemarin, daerahnya ditargetkan untuk dapat menerbitkan sertifikat bagi setidaknya 50.000 bidang tanah.
 
"Selama ini kita dapat paling 200-300 bidang. Tapi alhamdulillah dengan didukung SDM dan dukungan pemerintah daerah akhirnya bisa kita laksanakan," ucapnya.
 
Target tersebut nyatanya bisa direalisasikan BPN Ponorogo hingga sebanyak 54.000 sertifikat pada tahun lalu. Hal tersebut hanya dapat dicapai dengan pembenahan di banyak sisi.
 
BPN setempat mencoba untuk memanfaatkan perkembangan teknologi dalam pelayanannya. Otomatisasi input ribuan data yuridis pemegang hak yang sangat memudahkan para pegawai BPN dapat terwujud dengan penerapan teknologi.
 
"Kita pakai GhostMouse, aplikasi yang bisa membantu memasukkan data subjek hak untuk dimasukkan di data fisik. Jadi begitu data sudah masuk kita klik sudah langsung terhubung dengan data-data fisik (tanah). Karena prinsipnya data fisik dan yuridis harus dihubungkan," ujar Sugeng.
 
Namun, yang paling penting dalam upaya mereka mencapai target yang telah ditetapkan ialah dalam hal pola kerja kantor pertanahan. Secara garis besar, Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berupa percepatan penerbitan sertifikat tanah kepada masyarakat telah mengubah pola kerja BPN dalam melayani masyarakat di seluruh Indonesia.
 
"Kalau dulu sebelum PTSL masyarakat yang aktif (mengurus sertifikat), jadi kita hanya menunggu. Bedanya sekarang ini kita yang jemput bola," tuturnya.
 
BPN membentuk kelompok masyarakat (pokmas) yang terdiri atas elemen pemerintahan desa dan petugas BPN yang akan mengoordinasikan pendaftaran program tersebut secara massal di tiap kelurahan atau unit wilayah lainnya. Cara tersebut terasa lebih mudah dibanding bila warga yang dahulu harus mendatangi sendiri kantor BPN.
 
"Kalau masyarakat (dulu) enggak datang ya lama. Makanya dulu untuk 200 bidang tanah saja bisa lama (tercapainya)," ujarnya.
 
Untuk diketahui, target nasional yang ditetapkan Presiden Joko Widodo tiap tahunnya selalu meningkat. Namun, target-target tersebut berhasil terlampaui.
 
Tahun 2018 kemarin, target sebanyak 7 juta sertifikat bahkan jauh terlampaui hingga mencapai hampir 9,4 juta sertifikat yang telah terbit, tepatnya 9.315.006 sertifikat.
 
"Sembilan juta lembar sertifikat tanah terbit sepanjang tahun 2018 kemarin. Jumlah tepatnya 9.315.006 sertifikat! Ini jauh di atas target yang saya patok, tujuh juta sertifikat. Alhamdulillah," tulis Presiden dalam akun Instagramnya pada Jumat, 4 Januari 2019.
 
Sertifikat hak atas tanah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dengan begitu, di tahun-tahun mendatang, permasalahan soal sengketa tanah kian berkurang atau kita harapkan dapat menghilang sama sekali.(sul/eas)

 

 
JOMBANG(KORANRAKYAT.COM)Presiden Joko Widodo meresmikan Museum Islam Indonesia K.H. Hasyim Asy'ari dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, pada Selasa, 18 Desember 2018. Lokasi museum tersebut berada berdekatan dengan Pondok Pesantren Tebuireng yang didirikan oleh K.H. Hasyim Asy'ari pada 1899 silam.
 
Museum yang di dalamnya terdapat banyak benda-benda bersejarah mengenai masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia serta karya-karya para ulama tersebut diharapkan dapat menjadi bahan rujukan tentang Islam di Indonesia.
 
"Kita diingatkan bahwa Islam masuk ke Nusantara dengan proses yang sangat damai. Islam berkembang di Indonesia dengan dialog, dengan menggunakan media budaya lokal, seperti syair, wayang, gurindam, kasidah, dan lainnya," ujar Presiden dalam sambutannya di lokasi peresmian.
 
Selain itu, khazanah museum tersebut juga mengingatkan masyarakat akan kejayaan kerajaan-kerajaan Islam dari Aceh sampai Maluku yang akhirnya turut menghantarkan Indonesia pada kemajuan bangsa di masa kini. Dari sumber yang sama, bangsa Indonesia juga diingatkan bahwa pesantren-pesantren sejak lama sudah turut aktif mencerdaskan manusia-manusia Indonesia.
 
"Saya juga ingin mengingatkan bahwa Indonesia yang kita miliki sekarang dengan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan berlandaskan ideologi Pancasila, sejatinya turut dibentuk oleh para ulama, santri, umat Islam, bersama-sama dengan elemen bangsa Indonesia lainnya," ucap Presiden.
 
Dalam sambutannya, Kepala Negara mengungkapkan bahwa saat menandatangani Keputusan Presiden yang menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional pada 2015 lalu, dirinya mencoba menapaktilasi perjuangan K.H. Hasyim Asy'ari dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang menjadi cikal bakal ditetapkannya Hari Santri Nasional.
 
"Begitu besarnya rasa cinta beliau beserta para ulama pada tanah air kita Indonesia sehingga K.H. Hasyim Asy'ari bersama dengan para ulama lainnya dengan berani, dengan keteguhan hati, mendeklarasikan perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia sebagai perang jihad _fisabilillah_," tuturnya.
 
Kini, Presiden melanjutkan, K.H. Salahuddin Wahid atau yang dikenal dengan Gus Solah sebagai cucu dari K.H. Hasyim Asy'ari beserta seluruh keluarga besar Tebuireng terus melanjutkan perjuangan K.H. Hasyim Asy'ari menjaga Indonesia. Menjaga kemerdekaannya yang sudah diperjuangkan oleh para ulama, santri, dan para pejuang. Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Gus Solah dan keluarga besar Tebuireng atas perjuangan itu.
 
"Selaku Presiden Republik Indonesia, selaku bagian dari umat Islam di Indonesia, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gus Solah beserta seluruh keluarga besar Tebuireng yang telah banyak memberikan kontribusi yang luar biasa bagi umat Islam di Indonesia. Kontribusi yang luar biasa kepada Indonesia yang kita cintai bersama," tandasnya.
 
Sementara itu, Gus Solah menjelaskan bahwa di dalam Museum Islam Indonesia K.H. Hasyim Asy'ari ini terdapat paparan yang menjelaskan proses bagaimana kelompok-kelompok Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) menerima Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.
 
"Sekarang kita harus memberikan informasi pada masyarakat, supaya masyarakat paham bahwa negara kita perpaduan keindonesiaan dan keislaman sebagai bentuk dalam budaya, dalam hukum. Banyak sekali hukum kita (Islam) yang masuk Undang-Undang kita," ujar Gus Solah.
 
Untuk diketahui, museum yang berdiri di atas lahan seluas 4,9 hektare tersebut dibangun dengan menggunakan anggaran pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai bentuk penghormatan kepada ulama yang berjasa bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia.
 
Sebelum meresmikan museum, Presiden Joko Widodo bersilaturahmi dengan Keluarga Besar Pondok Pesantren Tebuireng dan berziarah ke makam K.H. Hasyim Asy'ari dan K.H. Abdurrahman Wahid.(eas)
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  Next 
  •  End 
Page 1 of 6

.

Panggung Koruptor

  •