SURABAYA,KORANRAKYAT.COM  Dalam rangka peringatan HUT ke-77 Provinsi Jawa Timur, Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) Busrul Iman menghadiri upacara di Gedung Negara Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjadi inspektur upacara yang diikuti khidmat oleh tamu undangan VIP dan masyarakat umum yang hadir dalam upacara tersebut.pada 12 Oktober 2022

Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa selama kepemimpinan Khofifah Emil sejak 2019 Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengantongi penghargaan baik internasional, nasional maupun regional. “Ini adalah hasil kerja keras dari seluruh jajaran Pemprov Jatim, Forkopimda, Bupati/Walikota hingga seluruh elemen masyarakat Jawa Timur” terang Khofifah.

“Pencapaian pertumbuhan ekonomi provinsi Jatim pun tumbuh impresif sebesar 5,74 persen (y0y) dan tertinggi se-Pulau Jawa atau tumbuh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan nasional yakni 5,44 persen (yoy)”, jelas Khofifah. “Pertumbuhan ekonomi tumbuh dibarengi dengan menurunnya angka kemiskinan, periode Maret 2021 – Maret 2022 penurunan kemiskinan sebanyak 391.400 jiwa (28,3 persen), yang merupakan capaian penurunan tertinggi di antara semua provinsi di Indonesia” imbuh Khofifah.

Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga memimpin doa sekaligus mengheningkan cipta untuk korban Tragedi Kanjuruhan yang diikuti secara serentak oleh peserta Upacara . “Untuk mengenang para korban akibat Tragedi Kanjuruhan Malang, kami harapkan keikhlasan doa semuanya” ujar Khofifah. 

Pada salah satu rangkaian acara peringatan HUT, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan secara langsung Piala Bergilir Gubernur Jawa Timur Turnamen Olahraga BUMD kepada Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) Busrul Iman atas keberhasilan bankjatim menjadi Juara Umum setelah berhasil menyabet juara pertama diseluruh Cabang Olahraga (Sepak Bola, Futsal, Bulu Tangkis, Tenis Lapangan, Bola Voli, Basket 3x3, Tenis Meja dan Catur) pada turnamen olahraga antar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Timur yang berlangsung mulai tanggal 8-9 Oktober 2022 di SIER Sport Arena.Turnamen yang diselenggarakan dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-77 Provinsi Jawa Timur tersebut diikuti oleh 9 kontingen BUMD Jatim dan 1 kontingen Biro Perekonomian Provinsi Jatim. 

Direktur Utama bankjatim Busrul Iman bersyukur atas keberhasilan bankjatim menjadi Juara Umum Turnamen Olahraga BUMD. “bankjatim selama ini rutin membina kegiatan olahraga maupun kegiatan positif lainnya dalam bentuk Work Life Balance (WLB). Dengan adanya WLB  dan turnamen antar BUMD ini, kami berharap dapat menjadi ajang untuk meningkatkan motivasi karyawan sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan”, ucap Busrul. ,(ard)

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM–  Dalam rangka transparansi dan keterbukaan informasi, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau bankjatim melaksanakan analyst meeting guna memaparkan kinerja keuangan Triwulan I 2022. Bertempat di Hotel Raffles  Jakarta, analyst meeting dipaparkan langsung oleh Direktur Utama bankjatim Busrul Iman bersama dengan Direktur Komersial & Korporasi bankjatim Edi Masrianto dan Direktur Konsumer Ritel & Usaha Syariah bankjatim R Arief Wicaksono. Mengawali tahun 2022, bankjatim mampu mencatatkan pertumbuhan kinerja yang positif di Triwulan I bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada kesempatan tersebut Direktur Utama bankjatim Busrul Iman memaparkan kinerja keuangan bankjatim di Triwulan I 2022 yang menunjukkan performa positif dan tumbuh bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (Year on Year / YoY). Jika dibandingkan dengan kinerja industri perbankan secara nasional dan regional Jawa Timur, pertumbuhan kinerja bankjatim berada diatas pertumbuhan rata rata.

Bankjatim tetap mempertahankan asetnya diatas seratus triliun di Triwulan I 2022 dengan mencatatkan aset sebesar Rp. 105,65 Triliun dan tumbuh 17,85%, sedangkan laba bersih bankjatim tercatat Rp. 454 Miliar atau tumbuh 1,22% (YoY).  Pencapaian tersebut didukung oleh pertumbuhan variabel seperti Dana Pihak Ketiga (DPK) bankjatim yang mencatatkan pertumbuhan  20,07% (YoY) yaitu sebesar Rp. 91,36 triliun. Pertumbuhan dana pihak ketiga yang signifikan tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat kepada bankjatim meningkat. 

Dari sisi pembiayaan, bankjatim mencatatkan pertumbuhan kredit yang positif yaitu tumbuh 1,38% (YoY) atau sebesar Rp. 42,31 Triliun. Kredit di sektor UMKM menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 8,44% (YoY) atau tercatat 7,58 Triliun,. Komposisi rasio keuangan bankjatim periode Maret 2022 antara lain Return on Equity (ROE) sebesar 22,07 %, Net Interest Margin (NIM) sebesar 5,08 %, dan Return On Asset (ROA) 2,31 %. 

Di tahun 2022 bankjatim terus berusaha mengembangkan layanan digital banking untuk mempermudah nasabah dan masyarakat dalam melakukan transaksi perbankan. Peningkatan layanan digital banking menjadi concern bankjatim seiring dengan peningkatan transaksi maupun jumlah user JConnect Mobile dan JConnect Internet Banking. Tingkat keamanan transaksi perbankan juga tak luput jadi salah satu fokus bankjatim agar nasabah tetap merasa aman dan nyaman. Sebagai bentuk keseriusan dalam mengatasi keamanan / security digital banking, pada triwulan satu bankjatim melakukan kerjasama dengan PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) dalam rangka memperkuat security data nasabah bankjatim khususnya pada aplikasi JConnect Mobile.

Selain kinerja TW I 2022 yang positif serta fokus bankjatim dalam meningkatkan kenyamanan & keamanan nasabah, selama Triwulan I 2022, bankjatim juga telah memborong penghargaan demi peghargaan yang diselenggarakan oleh berbagai pihak. Total sebanyak 11 titel penghargaan yang sukses dibawa pulang oleh bankjatim.

Di bidang kehumasan, bankjatim berhasil meraih penghargaan di tiga ajang penghargaan yang berbeda yaitu dalam ajang IPRA, PR Indonesia Award serta Beritajatim Award. Dalam ajang tersebut, bankjatim masing-masing mendapatkan penghargaan kategori Impact for The Better Future, Media Cetak terpopuler & aplikasi perbankan terbaik kategori BUMD,  Media Sosial terbaik BUMD serta Website terbaik BUMD.

Pada bidang inovasi & layanan, bankjatim berhasil meraih penghargaan dalam ajang Indonesia Best BUMD Awards 2022 yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi, kali ini inovasi dan layanan bankjatim diapresiasi dalam bentuk penghargaan Indonesia Best BUMD Awards 2022 On Developing Comprehensive Banking Service Kategori BPD.

Tak kalah prestisius, bankjatim juga meraih penghargaan di bidang digital dalam ajang Digital Innovation Award 2022 yang diselenggarakan oleh MNC Network. Pada ajang kali ini bankjatim meraih penghargaan kategori Digital Innovation For Suistainable business aplikasi JConnect Mobile

Seakan tak ingin kalah dengan konvensional, bankjatim Unit Usaha Syariah (UUS) juga meraih penghargaan dengan menyabet kategori Best Sharia Unit Bank dalam ajang Indonesia Syariah Awards 2022, penghargaan ini seakan menegaskan bahwa pertumbuhan UUS bankjatim terus meningkat selama 2 (dua) tahun terakhir.

Sedangkan di bidang Human Resources (HR) bankjatim berhasil meraih penghargaan dengan kategori The Best HR Management For The Outstanding Exceptional and Comprehensive Development Program to Elevate The Quality of HR yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi. Last but not least, bankjatim berhasil meraih penghargan dalam 2 kategori yaitu, TOP CSR Award 2022 #Stars 5 dan TOP Leader on CSR Commitment 2022 atas nama Busrul Iman selaku Direktur Utama.(ard)

Sidoarjo (koranrakyat.com) Operasi tangkap tangan (OTT) terjadi lagi di Kota Delta. Camat Porong Murtadho disergap Tim Saber Pungli Polresta Sidoarjo karena meminta uang kepada seorang modin. Hingga kemarin (9/1), polisi masih menginterogasi Murtadho di mapolresta.

Penangkapan terhadap camat berusia 48 tahun itu terjadi pada Rabu siang (8/1). Berdasar informasi, dia meminta uang kepada seorang modin atau kepala urusan kesejahteraan rakyat (Kaur Kesra) Kelurahan Siring. Modin itu meminta tanda tangan camat.

Tanda tangan tersebut digunakan untuk surat perintah pemindahbukuan uang ke setiap rekening penerima tenaga sosial modin Kelurahan Siring. Polisi datang menyergap persis saat modin hendak menyerahkan amplop berisi Rp 2 juta. Uang itu pun disita.

Kabarnya, total pungutan tersebut mencapai Rp 3,5 juta. Tarikan itu dianggap sebagai pungutan liar (pungli). Saat dikonfirmasi soal kronologi penangkapan camat oleh tim saber pungli, Kapolresta Sidoarjo Kombespol Zain Dwi Nugroho belum bersedia memberikan penjelasan. ”Sabar Mas,” ujarnya.

Jawa Pos mengunjungi kantor Kecamatan Porong kemarin (9/1). Belum banyak petugas yang berani bicara dan tahu keberadaan Murtadho. Mereka hanya mengatakan bahwa camat belum datang atau sedang berada di luar.

Kasi Kesejahteraan Sosial (Kesos) Kecamatan Porong Asrut Tjahjatin pun enggan berkomentar. ”Tanya saja ke bagian pelayanan. Tamu dilayani di sana,” tuturnya.

Itu berbeda dengan keterangan Sekcam Porong Anfas Djauhar. Dia membenarkan kabar penangkapan tersebut. Namun, saat camat ditangkap, Anfas mengaku sedang menghadiri rapat paripurna sekitar pukul 09.00. ”Benar. Pak Camat dibawa ke mapolresta. Kabar itu sudah beredar,” jelasnya. Meski tak ada camat, lanjut Anfas, pelayanan publik tetap berjalan.

Mengapa ditangkap? Anfas tidak mau menduga-duga. Dia berencana ke mapolresta. Dia ke sana bukan karena dipanggil. Dia ingin memastikan kebenaran permasalahan tersebut. ”Kalau sudah jelas kasusnya apa, pasti saya bisa cerita,” katanya. (mt)

SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) Gubernur Jatim Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa berkomitmen untuk selalu memberikan ruang luas kepada awak media dalam hal pemberitaan. Komitmen tersebut disampaikan agar para insan pers ikut mengawal pembangunan di Jawa Timur.

           “Dalam menjalankan tugas, saya memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada media massa baik media cetak,  elektronik maupun online,” ujarnya saat menggelar silaturahmi dengan Para Pimpinan Media Massa Elektronik, Cetak dan Online, di Balkon Belakang Lantai II, Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (19/2/2019) malam.

           Lebih lanjut Gubernur Khofifah menegaskan, diberikannya ruang yang lebih luas tersebut karena dirinya menilai agar pelaksanaan program pembangunan yang dijalankan perlu disosialisasikan dan dapat diketahui oleh masyarakat. Dan media massa lah salah satu instrumen yang dapat membantu menyosialisasikan program pembangunan tersebut.

         Disamping itu, gubernur perempuan pertama di Provinsi Jatim ini juga ingin membangun keterbukaan informasi lewat media massa. Keinginan itu agar masyarakat semakin cerdas dalam memilih dan memilah informasi dengan benar. “Bekerja baik dan benar belum lah cukup, karena orang harus tahu kalau kita bekerja dengan baik dan benar. Dan lewat media massa lah orang dapat mengetahui bila kita telah bekerja dengan baik dan benar,” ungkapnya. 

             Gubernur Khofifah pun mengajak untuk selalu bergandengan tangan antara pemerintah dengan seluruh media massa demi terwujudnya percepatan pencapaian kemakmuran masyarakat. Dirinya sangat berharap agar di setiap media mempunyai space atau ruang khusus yang berfungsi untuk menginformasikan atau menyosialisasikan program pembangunan yang sedang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. “Salah satu contoh yang sedang dilakukan adalah menjaga kebersihan sungai di Jawa Timur. Untuk menjaga sungai telah dideklarasikan relawan Jogo Kali,” ungkapnya.

              Hal tersebut dinilai mendesak untuk dilakukan mengingat saat ini kondisi sungai telah tercemar dengan pembuangan diapers (popok bayi). Dampaknya sangat luar biasa, karena ikan-ikan yang ada telah memakannya dan di dalam tubuhnya mengandung gel-gel yang bisa merubah sifat ikan dari ikan laki-laki menjadi ikan perempuan dan begitu sebaliknya. “Jadi jangan heran apabila saat ini banyak sekali anak laki-laki yang berkelakuan sebagaimana perempuan dan begitu pula sebaliknya,” paparnya.

 “Hal tersebut dapat terjadi salah satu penyebabnya karena mereka mengonsumsi ikan yang telah tercemar gel dari diapers. Di ruang khusus itulah program prioritas pemerintah dapat tersosialisasikan kepada masayarakat,” imbuhnya.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Gubernur Khofifah menyampaikan, bahwa para jurnalis bisa melakukan audit di setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk mewujudkan pemerintahan yang CETTAR (Cepat, Efektif, Tanggap, Transparan dan Responsip). 

Ikut hadir dalam silaturahmi tersebut Setdaprov Jatim Heru Tjahjono, Kadis Kominfo Ardo Sahak, Kepala BPKAD Djumadi, Kepala Biro Umum Ashari Abubakar, dan Kepala Biro Humas & Protokol Aries Agung Paewai. (mt/dil/ humas Prov Jatim).

MALANG(KORANRAKYAT.COM)   Berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda”, dimana telah ditindaklanjuti melalui Program Pembentukan Perda Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPRD Kabupaten Malang Nomor: 188.4/46/KPTS/35.07.040/2019 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019, yang diantaranya Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang: 1. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa; 2. Penyelenggaraan Parkir; 3. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; dan 4. Ketentraman dan Ketertiban Umum.hal itu disampaikan  Wabub Sanusi dalam rapat Paripurna  DPRD Kabupaten Malang pada Kamis (14/2) 2019 dalam membahas empat rancangan Perda Kab Malang.
          Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, Pada kesempatan yang baik ini, Selanjutnya disampaikan penjelasan terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang, sebagai berikut: 1. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2016 dan diundangkan pada tanggal 4 Mei 2016, sehingga terdapat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru yang belum diakomodir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, diantaranya:
          Disampaikan Sanusi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; dan 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Dengan dilakukannnya perubahan Peraturan Daerah ini, bertujuan agar seluruh stakeholder dapat mengetahui dan memahami, tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sehingga dapat terlaksana secara optimal dan berjalan secara tertib, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun beberapa hal yang perlu diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, diantaranya adalah, Pengaturan tentang Badan
           Lebih jauh dikatakan Sanusi  Permusyawaratan Desa, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Pengaturan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Pengaturan Badan Usaha Milik Desa. Diharapkan setelah Raperda ini terbentuk, dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 2. Raperda tentang Penyelenggaraan Parkir. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Tempat Parkir sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan perkembangan kondisi daerah, sehingga pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Malang mengusulkan Raperda tentang Penyelenggaraan Parkir. Diharapkan dengan adanya Raperda ini akan mewujudkan kepastian hukum, dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat serta sebagai wujud akuntabilitas manajemen pengelolaan perparkiran di Kabupaten Malang. Adapun secara garis besar, isi dari Raperda tentang penyelenggaraan parkir diantaranya: 1. Memperbarui Perda Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Tempat Parkir; 2. Memperbaiki manajemen perparkiran di Kabupaten Malang.
             Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang perubahan  atas  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, dalam hal ini Izin Gangguan masih sangat diperlukan penerapannya di Kabupaten Malang, sebagai alat atau sarana pengawasan dan pengendalian kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dan/atau Badan Usaha, yang berdampak penting terhadap ancaman bahaya kerugian, dan/atau gangguan ketertiban, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan sekaligus merupakan legalitas bagi dunia usaha. Dalam Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu terdapat beberapa tarif perizinan yang masih  berlaku. Dalam perubahan Raperda ini dimaksudkan untuk menghapus tarif retribusi Izin Gangguan (HO) saja. Dengan adanya perubahan Raperda ini, diharapkan  akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurus Izin Gangguan (HO) yang tidak lagi dipungut biaya dalam pengurusannya.
               Ketentraman dan Ketertiban Umum. Kondisi Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat daerah yang terjaga dengan baik merupakan suatu kebutuhan mendasar, bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Pemerintah Daerah bertanggung jawab sepenuhnya, untuk menciptakan dan memelihara kondisi tersebut, dengan melibatkan peran serta seluruh masyarakat. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ini, merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk menyelenggarakan urusan wajib tersebut, Pemerintah Kabupaten Malang memandang perlu menyusun regulasi, sebagai pedoman untuk mengkondisikan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat. Dibentuknya Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, atas Penyelenggaraan Ketertiban Umum di Kabupaten Malang, dan sebagai upaya memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, di samping itu juga sebagai
           Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengawasi, mencegah dan menindak, setiap kegiatan yang mengganggu ketertiban umum. Sedangkan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah agar terwujud ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Malang, serta tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban, ketentraman, keteraturan dan kelestarian lingkungan. Upaya memelihara Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat menjadi sangat penting, bagi Pemerintah Kabupaten Malang dalam rangka menunjang dan mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Malang. Oleh karena itu, terpeliharanya Penyelenggaraan Ketertiban Umum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku disiplin dan tertib, sebagai budaya masyarakat menjadi sangat penting. Budaya tertib yang sudah terbangun di masyarakat, selanjutnya akan mendorong lahirnya kepercayaan masyarakat dan membawa iklim yang kondusif bagi tumbuh kembangnya berbagai sektor pembangunan. Namun demikian, dalam penyelenggaraan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Malang bukan tanpa kendala dan tantangan, tiap tahun selalu ada pelanggaran terhadap Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati serta gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, tetapi dengan komitmen tinggi aparatur Pemerintah Daerah, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja dapat menyelesaikan dan mengatasi persoalan tersebut di lapangan sesuai dengan target yang ditetapkan.(adv/an)