Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik dan tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Presiden: Kepemimpinan Indonesia Berhasil Hasilkan Deklarasi G20 Bali
Last Updated on Nov 22 2022

Presiden: Kepemimpinan Indonesia Berhasil Hasilkan Deklarasi G20 Bali

  BALI,KORANRAKYAT.COM,- Kepemimpinan Indonesia pada G20 telah berhasil menghasilkan Deklarasi Pemimpin G20 Bali meski pada awalnya diragukan banyak pihak. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa dalam penyusunan deklarasi berjumlah 52 paragraf tersebut, penyikapan perang di Ukraina merupakan hal...
Stop the War Jokowi Nyatakan Hingga Berkali Kali Stop Perang
Last Updated on Nov 22 2022

Stop the War Jokowi Nyatakan Hingga Berkali Kali Stop Perang

 BALI,KORANRAKYAT.COM ,- Presiden RI Joko Widodo dua kali menyerukan kepada para pemimpin dunia untuk menghentikan perang, dalam sambutan pembukaan Sesi III KTT G20 Indonesia, di The Apurva Kempinski Bali, Nusa Dua, Bali, Rabu. "Yang Mulia saya menyatakan pertemuan kita dibuka kembali. Mengawali...
Deklarasi Bersama KTT G20, Mayoritas Anggota Kecam Keras Perang Rusia-Ukraina
Last Updated on Nov 22 2022

Deklarasi Bersama KTT G20, Mayoritas Anggota Kecam Keras Perang Rusia-Ukraina

BALI,KORANRAKYAT.COM, Mayoritas anggota G20 mengecam keras perang Rusia-Ukraina yang masih berkecamuk, dalam deklarasi bersama G20 Bali Leaders Declaration. Dalam dokumen deklarasi KTT G20 yang dilihat  wartawan  pada Rabu (16/11/2022), anggota kelompok tersebut menyebut perang di Ukraina...
Rudal Rusia Nyasar ke Polandia, NATO Langsung Rapat Darurat di Bali, Menlu Rusia Pilih Cabut dari KTT G20
Last Updated on Nov 22 2022

Rudal Rusia Nyasar ke Polandia, NATO Langsung Rapat Darurat di Bali, Menlu Rusia Pilih Cabut dari...

BALI,KORANRAKYAT.COM,- Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 diwarnai ketegangan, itu setelah kabar rudal buatan Rusia dilaporkan menghantam Polandia, Selasa. Dua warga tewas dalam kejadian.Aliansi Militer Barat NATO yang berkumpul di sela konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 Bali langsung...
Bank Jatim Jalin Kerjasama dengan PT Sinergi Gula Nusantara
Last Updated on Nov 22 2022

Bank Jatim Jalin Kerjasama dengan PT Sinergi Gula Nusantara

  SURABAYA,KORANRAKYAT.COM | Dalam rangka mendukung pengembangan usaha di sektor perkebunan tebu dan industri gula khususnya yang ada di Jawa Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan PT Sinergi Gula Nusantara...

World Today

 

JAKARTA,KORANRAKYATC OM,-Presiden Joko Widodo menerima laporan hasil investigasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 14 Oktober 2022. Tim yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md tersebut diterima Presiden sekitar pukul 13.30 WIB.

Dalam laporannya, TGIPF menyebut bahwa semua pemangku kepentingan saling menghindar dari tanggung jawab dan semuanya berlindung di bawah aturan serta kontrak yang secara formal sah. Oleh sebab itu, TGIPF menyampaikan catatan dalam laporannya bahwa pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) harus bertanggung jawab.

"Di dalam catatan dan rekomendasi kami juga sebut jika kita selalu mendasarkan diri pada norma formal, maka semuanya menjadi tidak ada yang salah karena yang satu mengatakan 'aturannya sudah begini kami laksanakan,' yang satu bilang 'saya sudah kontrak, saya sudah sesuai dengan statuta FIFA,' sehingga di dalam catatan kami disampaikan bahwa pengurus PSSI harus bertanggung jawab dan sub-sub organisasinya," tegas Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan bahwa tanggung jawab tersebut meliputi tanggung jawab hukum yang berdasar pada aturan-aturan resmi dan tanggung jawab moral. Menurutnya, hukum sebagai norma sering kali tidak jelas atau dimanipulasi, sehingga tanggung jawab asas hukum yang harus diutamakan.

"Tanggung jawab asas hukum itu apa? _Solus populi suprema lex_, keselamatan rakyat itu adalah hukum yang lebih tinggi dari hukum yang ada dan ini sudah terjadi, keselamatan rakyat, publik terinjak-injak. Lalu, ada tanggung jawab moral di atas itu," jelasnya.

Dalam laporannya, TGIPF juga memberikan catatan akhir--yang juga digarisbawahi oleh Presiden Joko Widodo--yakni agar Polri meneruskan penyelidikan tindak pidana terhadap orang-orang lain yang juga diduga kuat terlibat dan harus bertanggung jawab secara pidana dalam kasus ini.

"TGIPF punya banyak temuan-temuan indikasi untuk bisa didalami oleh Polri. Ini tadi tanggung jawab hukum. Adapun tanggung jawab moral dipersilakan masing-masing melakukan langkah-langkah yang diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban manusia Indonesia yang berkeadaban," ungkapnya.

Mahfud juga menyampaikan bahwa TGIPF menyampaikan laporan secara independen. Nantinya, laporan dari TGIPF tersebut akan diolah oleh Presiden Jokowi untuk menjadi bahan pertimbangan terkait kebijakan keolahragaan nasional.

"Kami menyampaikan laporan betul-betul secara independen sebagai laporan. Nanti hasil laporan itu akan diolah oleh Bapak Presiden untuk kebijakan keolahragaan nasional dengan melibatkan _stakeholders_ tentu saja yang ada menurut peraturan perundang-undangan," tandasnya.(eas)

 

 

Saturday, 27 August 2022 22:35

Erick Thohir Laporkan Faizal Assegaf Ke Bareskrim

Written by


 
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM  -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melaporkan Faizal Assegaf ke Mabes Polri pada Jumat (26/8) sore. Laporan itu disampaikan oleh Ifdhal Kasim SH, Mahmuddin SH, dan Jamalul Kamal Farza SH, yang telah ditunjuk sebagai penerima kuasa dari Erick.
 
"Faizal Assegaf telah melakukan fitnah keji atas klien kami Menteri BUMN Erick Thohir. Di akun Instagram, Faizal mengunggah video ucapan dari pengacara Kamaruddin H. Simanjuntak SH yang berisi tudingan terhadap Dirut Taspen yang menurutnya mengelola dana Capres Rp 300 triliun," ujar Ifdhal di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (26/8/2022).
 
Ifdhal mengatakan unggahan atau postingan Faizal Assegaf di akun miliknya di Instagram, telah secara spesifik membuat tuduhan yang sangat serius terhadap Erick, yaitu pertama, Erick Tohir memiliki istri banyak, semuanya dinikahi secara ghoib. Kedua, anak dari isteri pertama Erick Thohir sampai sekarang biaya sekolahnya belum dibayar. “Ini fitnah yang sangat jahanam,” kata Ifdhal.
 
Ifdhal menyampaikan dalam video tersebut, Kamaruddin tidak menyebutkan nama Erick Thohir, namun Faizal menambahi narasi di video itu dengan tulisan berisi fitnah keji dan kabar bohong yang sangat jahat kepada Erick. “Pak Erick Thohir sangat terganggu dan terhina dengan postingan di media sosial milik Faizal Assegaf, yang telah dengan sengaja melakukan suatu tindakan menyerang integritas pribadi, kehormatan atau nama baik atau aanranding of goede naam”, ujar Ifdhal menambahkan.
 
Tak hanya itu, lanjut Ifdhal, Faizal juga menuduh dengan keji bahwa Erick memiliki banyak istri yang dinikahi secara ghaib. Tuduhan itu, kata Ifdhal, sangat menyakiti hati Erick dan keluarga. Sosok Erick, Ifdhal katakan, merupakan seorang ayah yang baik dan bertanggungjawab dan sangat perhatian kepada istri dan anak-anaknya. Ifdhal menambahkan, Erick selama ini sangat menjaga rumah tangganya, dan menjalani rumah tangga yang harmonis bersama istri, serta dua putra dan dua putrinya.
 
"Dia membina rumah tangga dengan baik dan terpuji, dan sama sekali tak punya catatan kawin-cerai seperti yang dituduhkan dengan keji di kalimat video yang diunggah Faizal," lanjut dia.
 
Ifdhal menyampaikan Erick selama ini fokus bekerja sebagai Menteri BUMN, meskipun banyak pihak memintanya agar bersedia menjadi salah satu kandidat pimpinan nasional di 2024. "Namun Pak Erick sampai hari ini belum membuat keputusan politik apapun dan lebih fokus bekerja membenahi BUMN dan membuat BUMN menjadi perusahaan negara yang bisa diandalkan serta bermanfaat buat negara dan rakyat," ungkapnya.
 
Sebagai Menteri BUMN, kata Ifdhal, Erick telah menerapkan good corporate government di seluruh perusahaan milik negara itu. “Banyak perubahan di tubuh BUMN sebagai hasil kerja keras Pak Erick. Dari perusahaan yang terus merugi dan selalu dibantu subsidi dari negara, kini berubah menjadi perusahaan yang baik dan menguntungkan. Erick bahkan membuka diri terhadap penegakan hukum dalam menangkap orang BUMN jika terbukti korupsi dan bersalah,” ujar Ifdhal.
 
Ifdhal mengatakan melaporkan Faizal terkait pencemaran nama baik serta tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA, seperti dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dan pasal 28 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
 
Erick Thohir, kata Ifdhal, sangat menjunjung tinggi kebebasan berbicara sebagai esensi dari demokrasi. Namun, kebebasan yang disalahgunakan dan merugikan orang lain, kata Ifdhal, tentu tak bisa dibiarkan dan justru akan mencederai demokrasi. Apa yang dilakukan oleh Faizal Assegaf itu, kata Ifdhal, bukanlah bentuk kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh UU dan Konstitusi, tetapi sangat jelas itu melanggar hukum pidana dan UU ITE.

“Laporan ini juga menjadi komitmen serius dari Pak Erick dalam memberantas isu hoaks, berita bohong, bahkan menjurus fitnah yang amat keji," kata Ifdhal, yang juga mantan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).(as)

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM Sekitar, 97 Anggota Polri Diperiksa Terkait Kasus Pembunuhan Yosua Kapolri Jenderal Sigit Sulistyo RDP dengan Komisi III DPR, Rabu (24/8) Kapolri Jenderal Sigit Sulistyo RDP dengan Komisi III DPR, Rabu (24/8).

 – Personel Polri yang diperiksa terkait kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J terus bertambah. Terkini, sebanyak 97 anggota Polri telah diperiksa dan 35 personel di antaranya diduga melakukan pelanggaran kode etik profesi.

            “Pemeriksaan internal kami kembangkan. Kami sudah memeriksa 97 personel,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dalam rapat dengan pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8).

Mantan ajudan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini mengungkapkan, dari puluhan anggota Korps Bhayangkara yang telah diperiksa, terdapat 35 personel Polri yang diduga melanggar kode etik.

            “35 orang diduga melanggar kode etik profesi. Dengan rincian berdasarkan pangkat, Irjen pol satu, Brigjen pol tiga, Kombes 6, AKBP 7, Kompol 4, AKP 5, iptu 2, IPDA 1, Bripka 1, brigadir 1, Briptu 2, Bharada 2,” ungkap Listyo.

Menurut Listyo, dari 35 personel yang diduga melanggar kode etik, terdapat 18 anggota Polri yang ditempatkan di penempatan khusus. Sementara sisanya masih berporses.

Bertambah, 97 Anggota Polri Diperiksa Terkait Kasus Pembunuhan

Kapolri Jenderal Sigit Sulistyo RDP dengan Komisi III DPR, Rabu (24/8)

Kapolri Jenderal Sigit Sulistyo RDP dengan Komisi III DPR, Rabu (24/8)

 – Personel Polri yang diperiksa terkait kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J terus bertambah. Terkini, sebanyak 97 anggota Polri telah diperiksa dan 35 personel di antaranya diduga melakukan pelanggaran kode etik profesi.

“Pemeriksaan internal kami kembangkan. Kami sudah memeriksa 97 personel,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dalam rapat dengan pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8).

 Mantan ajudan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini mengungkapkan, dari puluhan anggota Korps Bhayangkara yang telah diperiksa, terdapat 35 personel Polri yang diduga melanggar kode etik.

 “35 orang diduga melanggar kode etik profesi. Dengan rincian berdasarkan pangkat, Irjen pol satu, Brigjen pol tiga, Kombes 6, AKBP 7, Kompol 4, AKP 5, iptu 2, IPDA 1, Bripka 1, brigadir 1, Briptu 2, Bharada 2,” ungkap Listyo.

 Menurut Listyo, dari 35 personel yang diduga melanggar kode etik, terdapat 18 anggota Polri yang ditempatkan di penempatan khusus. Sementara sisanya masih berporses.

“Dari 35 personel itu, 18 saat ini ditempatkan khusus. Yang lain masih berproses. Dua saat ini telah ditetapkan tersangka terkait dengan laporan di Bareskrim sehingga tinggal 16 yang di pansus, sisanya mejad tahanan terkait laporan di Bareskrim,” beber Listyo.

Selain itu, Listyo menekankan pihaknya memiliki komitmen untuk menyelesaikan proses sidang etik dalam 30 hari ke depan. “Ini juga untuk memberi kepastian hukum terhadap para terduga pelanggar,” tegas Listyo.

Sebagaimana diketahui, Polri telah menetapkan lima orang tersangka dalam insiden pembunuhan Brigadir J. Tiga di antaranya merupakan anggota Polri, yakni Irjen Ferdy Sambo, Bharada Richard Eliezer atau Bharada E, Bripka Ricky Rizal.

Sementara dua pihak lainnya adalah istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi dan seorang asisten rumah tangga, Kuat Maruf. Dalam kasus ini, Ferdy Sambo dan istrinya Putri Candrawathi dijerat dengan Pasal 340 subsider 338 juncto 55 dan 56 KUHP.(as)

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Pihak keluarga Brigadir J atau Nofriansyah Yoshua Hutabarat mengapresiasi kerja tim khusus yang telah menetapkan istri mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi (PC) sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana. Kuasa hukum Brigadir J, Johnson Panjaitan berharap, motif pembunuhan anak kliennya itu semakin terbuka. "Harapannya dengan ditetapkannya PC sebagai tersangka akan membuat terang perkara dan akan terbuka mengenai motif dari peristiwa pembunuhan Brigadir J," kata Johnson saat dikonfirmasi, Jumat (19/8/2022).

            Kejagung Teliti Berkas Perkara Irjen Ferdy Sambo dan 3 Tersangka Lain dalam Kasus Brigadir J Adapun Putri Candrawathi ditetapkan sebagai tersangka baru kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Hingga kini, polisi belum menahan Putri lantaran istri Ferdy Sambo itu tengah sakit. Putri menjadi tersangka setelah polisi mengantongi dua alat bukti yang menunjukkan keterlibatannya dalam rencana pembunuhan terhadap Yosua di rumah dinas Ferdy Sambo di Duren Tiga, Jakarta Selatan, Jumat (8/7/2022).

            Alat bukti pertama yakni keterangan para saksi. Kemudian, bukti elektronik berupa kamera CCTV, baik yang ada di lokasi rumah di kawasan Jalan Saguling maupun yang ada di dekat rumah dinas di Duren Tiga. "Jadi pasal yang kami persangkakan terhadap saudari PC Pasal 340 subsider 338 juncto Pasal 55 Pasal 56 KUHP," ujar Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (19/8/2022).

            Dengan ditetapkannya Putri sebagai tersangka baru, total ada lima tersangka kasus penembakan Brigadir J. Empat tersangka sebelumnya yakni Irjen Ferdy Sambo, Bharada Richard Eliezer atau Bharada E, Bripka Ricky Rizal, dan seorang ART Sambo bernama Kuat Ma'ruf. Brigadir J tewas setelah diduga ditembak Bharada E di rumah dinas Sambo di Duren Tiga, Jakarta Selatan. Menurut keterangan polisi, Bharada E menembak Brigadir J atas perintah Ferdy Sambo.(as)


 

 

JAKARTA,KRJATIM.COM  Kapolri Jenderal Lityo Sigit Prabowo menyampaikan perkembangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J alias Nopryansah Yosua Hutabarat di Mabes Polri, Selasa, 9 Agustus 2022. Selain mengumumkan status Ferdy Sambo sebagai tersangka, Listyo Sigit juga mengungkapkan adanya penambahan jumlah personel Polri yang kini menjalani ditahan dalam hal pelanggaran kode etik atau penempatan khusus. 

       Listyo Sigit Pramono menyatakan bahwa hingga saat ini tim khusus yang dikomandoi oleh Wakapolri Gatot Eddy Pramono telah memeriksa total 31 personel Polri dalam kasus ini. Jumlah itu bertambah dari sebelumnya, sebanyak 25 orang. Dari jumlah itu, menurut Listyo, 11 orang sudah ditahan dan masih mungkin bertambah.

       “Kemarin, ada 25 personel yang kami periksa dan sekarang bertambah menjadi 31 personil”, ujar Kapolri dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa 9 Agustus 2022. “11 personel penempatan khusus dan masih ada kemungkinan bertambah.”

       Listyo Sigit tak memperinci nama-nama anak buahnya yang menjalani penahanan itu. Hanya saja, dia menyatakan bahwa mereka diduga kuat tidak profesional dalam penanganan awal kasus ini. Salah satu yang menjalani penempatan khusus itu adalah Ferdy Sambo. Dia saat ini ditahan di Markas Korps Brigade Mobil (Mako Brimob) Kelapa Dua, Depok. 

       “Pada saat pendalaman dan olah TKP ditemukan ada hal-hal yang menghambat penyidikan. Dan kejanggalan-kejanggalan yang kita dapatkan seperti hilangnya CCTV dan hal-hal lain sehingga muncul dugaan adanya hal yang ditutupi dan direkayasa,” kata Listyo Sigit. 

       Kapolri juga menyatakan tim khusus telah menetapkan Ferdy Sambo sebagai tersangka dalam kasus ini. Penetapan itu dilakukan setelah mereka melakukan gelar perkara pada Selasa pagi tadi. 

       Dalam gelar perkara itu ditemukan fakta bahwa tidak terjadi tembak menembak antara Brigadir J dengan Bharada E alias Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Kapolri menyatakan bahwa yang terjadi adalah Richard diperintah oleh Ferdy Sambo untuk menembak Yosua.

       “Tadi pagi dilakukan gelar perkara dan timsus memutuskan saudara FS sebagai tersangka,” kata Kapolri. 

       Atas perannya tersebut, Ferdy Sambo diancam dengan Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dengan hukuman pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, dan 20 tahun perjara. 

       Pasal yang dikenakan kepada Ferdy sama seperti yang dikenakan terhadap Brigadir Ricky Rizal, ajudan istrinya, Putri Candrawathi, yang telah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya. Sementara Bharada E dikenakan Pasal 338 juncto Pasal 55 dan 56 KUHP. Satu tersangka lainnya yang ikut terjerat kasus pembunuhan Brigadir J ini adalah Kuat, supir Ferdy Sambo.(as)

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM Irjen Ferdy Sambo  setelah dicopot dari jabatannya kini di tahan di Mako Brimob untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara istri Sambo belum diperkenankan menjenguk suaminya Minggu (7/8) kemarin.

          Sementara  Perkembangan  mutakhir kasus terbunuhnya Brigadir J di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo pelan-pelan mulai memperlihatkan titik terang yang diharapkan akan sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

          Narasi awal yang sempat dihadirkan ke ruang publik pelan-pelan mulai terbantahkan. Beberapa perwira menengah yang semula berada pada lingkaran kasus dalam balutan profesionalismenya masing-masing ternyata satu per satu mulai dilepas dari jabatannya.

          Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo telah memutasi 25 polisi, termasuk mencopot Irjen Ferdy Sambo dari jabatan Kadiv Propam. Polri pun telah menetapkan Bharada Richard Eliezer atau Bharada E sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J. Bharada E disebutkan terlibat baku tembak hingga menyebabkan tewasnya Brigadir J. Polri menegaskan Bharada E jadi tersangka kasus pembunuhan Brigadir J adalah bagian dari komitmen Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam pengusutan kasus ini.

          Polri menegaskan kasus tersebut akan diungkap terang benderang. "Ini menunjukkan komitmen Kapolri untuk mengungkap secara terang-benderang terkait kasus tersebut," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (3/8). Di sisi lain, penanganan kasus pelan-pelan beringsut naik ke tingkatan yang lebih tinggi, dari Polres Jakarta Selatan ke Polda Metro Jaya, dan berakhir di Bareskrim Polri.

          Dan yang patut diapresiasi, setelah dicopot dari jabatannya sebagai Kadiv Propam Polri, akhirnya Irjen Ferdy Sambo diamankan oleh Bareskrim Polri agar investigasi lebih lanjut bisa lebih fokus. Terlepas dari dinamika dialektis di dalam proses penanganan kasus, reputasi Kapolri secara personal dan Polri secara institusional nampaknya memang sedang dipertaruhkan. Jadi tidak heran jika kemudian banyak yang berasumsi bahwa Polri berada pada dua pilihan dilematis antara mengutamakan reputasi institusi atau membela anak buah secara personal.

          Namun, asumsi semacam itu nampaknya sangat menyesatkan karena terkesan Kapolri secara personal diasumsikan memahami apa sebenarnya yang terjadi sedari awal sehingga harus memilih di antara dua pilihan. Padahal belum tentu demikian. Apalagi belakangan diketahui bahwa terdapat beberapa pihak yang berusaha menghalangi-halangi investigasi kasus. Konon termasuk mantan Kepala Divisi Propam sendiri, Irjen Ferdy Sambo, yang kemudian harus diamankan. Artinya, informasi yang sampai ke meja Kapolri sedari awal memang cenderung tak utuh sehingga beliau benar-benar harus membersihkan proses investigasi terlebih dahulu dari pihak-pihak yang ingin memengaruhi hasil investigasi, sebelum masuk kepada substansi kasus. Dengan kata lain, Kapolri secara pribadi nampaknya memang tak berpretensi dan tidak menunjukkan preferensi untuk membela anak buah jika anak buahnya ternyata melakukan kesalahan.

          Pengungkapan kasus dalam Institusi sebesar Polri yang birokratis dan hirarkis memang tidak semudah berasumsi di media sosial. Dan saya kira, Kapolri sangat memahami hal tersebut. Karena itu, dibutuhkan upaya ekstra untuk mengamankan proses investigasi di berbagai tingkatan, agar tidak ada yang mencoba-coba untuk memengaruhi proses investigasi, sekecil apapun pengaruh tersebut. Nah, dalam rentetan proses itulah upaya Kapolri saat ini. Satu per satu batu penghalang di sepanjang jalan menuju "fakta" otentik sedang dibersihkan.

          Tentu langkah itu butuh waktu. Dalam rentang waktu itu, di satu sisi publik harus bersabar menunggu sembari menghentikan semua asumsi-asumsi dan rumor-rumor tak berdasar. Tapi di sisi lain, publik harus tetap mengawal proses investigasi kasus ini, memberikan masukan-masukan positif untuk menjaga konsistensi investigasi. Dan yang terpenting, dukungan moral kepada Kapolri untuk tetap berdiri pada landasan kejujuran dan kebenaran harus tetap terus diberikan. Dengan kapasitas dan wewenangnya yang sangat besar di dalam institusi Polri, komitmen dan konsistensi Kapolri atas kebenaran sangatlah dibutuhkan. Dari perspektif reformasi institusi Polri, peristiwa ini ibarat setetes nila yang berpotensi merusak susu sebelanga. It may bring the reformation back to square one! Jika hal itu hilang, maka narasi-narasi lain yang jauh dari substansi persoalan bisa saja dijustifikasi secara terorganisasir, lalu dikembangkan secara sistematis di ruang publik, dan akhirnya dipercaya oleh publik.

           Singkatnya, kejujuran dan komitmen atas kebenaran dari seorang Kapolri sangatlah vital sifatnya. Oleh karena itu, apa yang telah ditunjukkan oleh Kapolri, sampai perkembangan terbaru atas kasus ini, sangat layak diacungi jempol.

          Kapolri terlihat sangat serius ingin mengungkap kebenaran kasus kematian Brigadir J di satu sisi dan sangat hati-hati dalam prosesnya di sisi lain. Mark Twain mengatakan, "I am different from George Washington; I have a higher, grander standard of principle. Washington could not lie. I can lie, but I won't." Dengan kata lain, di sisi saya ingin mengatakan bahwa publik semestinya tidak hanya harus mengapresiasi Kapolri atas keberaniannya mencari kebenaran atas kasus ini, tapi juga keberaniannya untuk tidak berbohong, meskipun kapasitasnya di dalam institusi Polri memungkinkan untuk itu.

           Kapolri tak perlu jauh-jauh menemukan referensi konsistensi penegakan hukum dan kebenaran. Institusi Polri pernah punya Jenderal luar biasa, yakni Jenderal Polisi Drs Hoegeng Iman Santoso. Beliau membela siapa pun dari kaum mana pun. Termasuk saat ia dengan berani menegakkan kebenaran terkait kasus pemerkosaan seorang penjual telur bernama Sumarijem di Yogyakarta. Dalam kasus itu, dikabarkan bahwa anak seorang pejabat dan seorang anak pahlawan revolusi terduga ikut menjadi pelakunya.

          Hoegeng menyadari, jalannya pengadilan dipenuhi rekayasa. Sumarijem yang seharusnya menjadi korban, malah beralih jadi tersangka. Karena itu, Hoegeng yang merupakan Kapolri kelima sejak institusi Polri berdiri itu bertekad mengusut tuntas kasus tersebut dan menindak tegas para pelakunya, walau dibekingi pejabat. "Perlu diketahui bahwa kita tidak gentar menghadapi orang-orang gede siapa pun. Kita hanya takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau salah tetap kita tindak," tegas Hoegeng,

          Seperti dikutip dalam buku 'Hoegeng: Oase Menyejukkan Di Tengah Perilaku Koruptif Para Pemimpin Bangsa'. Tak segan-segan, ia sampai membentuk tim khusus untuk menanganinya. Ia memberi nama 'Tim Pemeriksa Sum Kuning, di Januari 1971'. Kasusnya kian membesar bak bola salju menggelinding. Sejumlah pejabat dan polisi Yogyakarta yang anaknya disebut terlibat, membantah lewat media massa.

          Belakangan Presiden Soeharto akhirnya turun tangan menghentikan kasus Sum Kuning. Pertemuan di Istana, Soeharto memerintahkan kasus itu tak lagi ditangani Hoegeng. Melainkan oleh Tim pemeriksa Pusat Kopkamtib. Hoegeng sadar, ada kekuatan besar untuk membuat kasus menjadi bias. Usai 3 tahun menjabat, tanggal 2 Oktober 1971 Hoegeng dipensiunkan dari jabatan sebagai Kapolri.

          Beberapa pihak menilai ia sengaja dipensiunkan guna menutup kasus ini. Tapi keberaniannya untuk berdiri di posisi yang benar adalah inspirasi nyata bagi Kapolri hari ini, terutama dalam kasus terbunuhnya Brigadir J. (AS)


JAKARTA,KORANRAKYAT.COM Baku tembak ala koboi antara sesama anggota polisi terjadi di rumah dinas Perwira Tinggi (Pati) Polri di Duren Tiga, Jakarta Selatan. Peristiwa ini melibatkan Brigadir Nopryansah Josua Hutabarat, 29, dan Barada E. Keduanya dikabarkan adalah ajudan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo.

“Benar telah terjadi pada hari Jumat, 8 juli 2022, kurang lebih jam 17.00 atau jam 5 sore,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (11/7).

Peristiwa bermula saat Brigadir Nopryansah Josua memasuki area rumah dinas pejabat Polri. Dia kemudian ditegur oleh Barada E.

“Saat itu yang bersangkutan (Brigadir J) mengacungkan senjata, kemudian melakukan penembakan, dan Barada E tentu menghindar dan membalas tembakan terhadap Brigadir J,” imbuhnya.

Dalam baku tembak ini, Brigadir Josua pun meninggal. Saat ini jenazah sudah dikembalikan ke keluarganya di Jambi.

“Jenazah sudah dibawa ke keluarganya di Jambi dan Barada E sudah diamankan untuk diproses lebih lanjut,” pungkas Ramadhan.(as)

.

BALI,KORANRAKYAT.COM, Reklamasi 2,6 hektar di Pantai Ungasan, yang merupakan kerja sama antara PT. Tebing Mas Estate dan Kelompok Nelayan dipasangi garis polisi. Pemasangan Police Line ini setelah Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Bali Komisaris Besar Polisi (Kombespol) Surawan bersama Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta beserta jajara melakukan peninjauan, Jumat (2l1/6) sekitar pukul 12.00. 

Kepada Wartawan, Ditreskrimum Polda Bali Kombes Pol Surawan selaku pemimpin dalam peninjauan lokasi bersama puluhan personil dan ikut juga Bupati Badung Nyoman Giri Prasta bersama staf ini berdasarkan laporan, dari pemerintah kabupaten Badung melalui Kasatpol PP Badung Gusti Agung Ketut Suryanegara, terkait diduga adanya reklamasi di Pantai Melasti, Ungasan seluas 2,6 Hektar oleh kelompok nelayan dengan PT. Tebing Mas Estate.
 
"Hasil peninjauan, ada unsur tindak pidananya. Iya memang ada reklamasi dan kami segera panggil pihak-pihak yang terlibat, seperti pihak perusahaan dan juga nelayan," timpal Kombes Pol Surawan di lokasi peninjauan. Dijelaskan, kantor PT. Tebing Mas Estate beralamat di Surabaya, Jatim, sehingga akan kirim surat panggilan kepada owner dan manajemennya untuk dimintai keterangan sebagai saksi.

"Dengan adanya reklamasi ini, kami sudah police line juga, kalau reklamasi kan ada rekomendasi dari kementerian mengenai aspek lingkungan hidup, sementara pihak yang reklamasi ini tidak mengantongi rekomendasi dari kementerian," bebernya.

Dia juga mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya segera mengirimkan panggilan kepada pemilik PT dan juga sejumlah masyarakat berprofesi sebagai nelayan yang ikut dalam kerja sama reklamasi bodong ini.

Masih di tempat yang sama, lelaki kelahiran Plaga, Badung I Nyoman Giri Prasta menjelaskan bahwa laporan diajukan itu memang benar adanya reklamasi.

Di mana virginnya batu karang di sini justru dipecah dan digunakan sebagai breaker.

"Ini buktinya, pakai batu karang semua, pertama ini sudah melanggar aturan, kedua itu ekosistem laut dirusak, begitu juga dengan biota lautnya," tegas Giri Prasta yang mengenakan pakaian serba hitam.

Bersama Polda Bali, BPN Badung, datang meninjau sekaligus menghitung titik koordinat, berapa jumlah luas lahan yang sudah direklamasi, untuk nanti ditindaklanjuti Polda Bali.

Tentunya ada dua pihak yang dilaporkan karena kerja sama yakni kelompok nelayan dan perusahaan berlangsung sejak 2016.

"Diduga  ada perorangan yang memerintahkan kepada kelompok, lalu kelompok ini bekerja sama dengan pihak ketiga sampai terjadi reklamasi. Sehingga ini sudah melanggar hukum," tegasnya.

Berbicara mengenai UU No 1 Tahun 2014, daratan itu kewenangan bupati atau wali kota.
Baik sempadan dan seterusnya, pantai sampai 20 mil dan pulau kecil itu kewenangan di pusat.

"Lihat sekarang, sempadan pantai ini sudah menjadi daratan loh, saya turun mengecek secara langsung, saya kira mereka juga tidak sempat mengajukan izin karena kewenangan kabupaten tidak ada di sini untuk melaksanakan reklamasi," ungkap Bupati sambil menunjukan ke sekeliling.Harapan Politisi dari partai berlambang Kepala Banteng inu, jangan sampai ada negara dalam negara.

Jangan sampai orang yang tidak memiliki kewenangan melakukan kesewenang-wenangan, sehingga betul-betul transparan.

"Nanti akan di usut oleh Polda Bali, intinya pasti akan ketahuan secara jelas duduk persoalannya, dan siapa-siapa saja terlibat," kilahnya.

Diduga ada oknum mengatasnamakan  A nekat membuat surat mengatasnamakan kelompok nelayan, sehingga kelompok nelayan ini bekerja sama dengan PT itu.

Lalu melaksanakan reklamasi. Yang dilakukan , ini merupakan wujud pengawasan Pemerintah Kabupaten Badung.Sampai sekarang dananya sudah Rp 43.228.591.500 dan diterima secara langsung perorangan yakni si A Rp 27.443.804.000.

Yang namanya persoalan pelanggaran pasti ada kerugian negara. Sederhananya uang itu harus betul-betul dinikmati masyarakat. Karena itu pemerintah ingin tahu uang sebesar itu ke mana saja.

Karena ada laporan sebagian dana, yakni Rp 43 miliar itu untuk penanganan LPD.
Katakanlah LPD dikasi  baru Rp 14 miliar, setelah dilakukan kroscek itu dana yang bersumber dari pihak ketiga hanya 10 miliar.

Lalu Rp 4 miliar pemasukan dari pantai melasti dan pasar adat, dan itu sebelumnya belum ada pertanggungjawaban.

"Sederhana, jangan sampai mengatasnamakan masyarakat adat, hingga kepentingan itu berjalan sendiri. Saya ingin masyarakat adat di desa ungasan astungkara memiliki dana besar dan bisa benar-benar dinikmati," tegasnya.

Kira-kira ada pantai mana lagi seperti ini?

Dikatakan bahwa pihaknya sudah tertibkan semua. Selesaikan satu-satu, pantai berawa sudah, pantai munggu sudah, pantai canggu sudah, termasuk yang di pecatu sudah kami klarifikasi juga.

"Sejauh ini desa adat tidak ada berkomunikasi juga dengan Pemerintah Badung. Kalau ada tidak mungkin dong kami laporkan ini," tambahnya.(yan)

Thursday, 07 April 2022 06:01

Wakapolda Tinjau Vaksin Boster Di Malang

Written by

MALANG,KORANRAKYAT.COM, Wakapolda  Jatim Brigjend Pol  Slamet Hadi Supraptoyo meninjau Vaksin Boster di Polkesma Kota Malang pada Kamis (7/4) pagi,

Selain melihat vaksin yang di ikuti warga di jajaran Polresta Malang, juga mengikuti Vidio confrence yang di laksanakan oleh Mabes Polri.

DIkatakan Wakapolda bahwa sinergitas kebersamaan dengan warga malang,sangat diperlukan,dalam

kesiapan menghadapi lebaran,dimana warga yang mudik diharuskan untuk  mengikuti vaksin boster.

 Diungkapkan juga vaksin percepatan vaksin boster, akan memutus rantai Civid 19, saat saya berbincang dengan walikota Malang Sutiaji syukur kota Malang,telah mencapai 69 prosen untuk Lansia dan tinggal tambah 4 Ribu untuk bisa mencapai 70 prosen, saya akan mudah di kota  Malang,karena kampus maupun ponpes banyak di Malang. pulang,forkompida,pomDikatakan memang kota Malang tidak bisa diamsamakan dengan Polda Metro yang saat ini mencapai 70 Prosen.karakter penduduknya sangat berbeda.

Diharapkan juga Forkompimda tak bosan bosan ingatkan warganya untuk tetap mengikuti Prokes walaupun sdh mengikuti vaksin .

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol  Dirmanto menyampaikan bahwa kegiatan pemantauan Vaksin  saat di fokuskan di wilayah Malang dan diikuti beberapa anggota dari jajaran Polda Jatim.

Sementara Kapolresta  Malang Kombes Pol Budhi Hermanto menyampaikan, bahwa Polresta akan berkoordinas dengan Pemkot Malang,untuk  bisa melakukan percepatan  Vaksin boster,termasuk dengan sejumlah sekolahan dan perguruan tinggi,sehingga sebelum lebaran akan bisa tuntas Vaksin boster di Malang.(nyo/an)

 

 

 

JAKARTA|KORANRAKYAT.COM._Kasus covid-19 yang kembali melonjak tak menyurutkan kinerja Badan Narkotika Nasional(BNN) RI dalam perang terhadap narkotika.Pada akhirJanuari sampai dengan Februari 2022,BNN RI sebagai garda terdepan dalam war ondrugs telah menyita 121,52 kg sabu.Barang bukti tersebut diamankan bersama dengan10 orang tersangka dari tiga kasus berbeda.Dua kasus berhasil diungkap BNN di Provinsi Aceh,sementara satu kasus lainnya yang merupakan bagian dari jaringan narkotika internasional Malaysia– Indonesia diungkap oleh BNN di Provinsi KalimantanTengah.

Pengungkapan kasus pertama dilakukan didaerah PidieJaya, ProvinsiAceh, tepatnya di Jalan Rel Kereta Api Desa Deahpangwa,KecamatanTringgading,pada hari Kamis 20Januari2022.Setelah melakukan penyelidikan atas laporan masyarakat didaerah tersebut, petugas BNN menghentikan sebuah mobil yang sedang melintas danmelakukan penggeledahan.Hasilnya,petugas menemukan106,31kgsabu didalam100 bungkus tehcina yang dimasukan pada 5 buah karung.Tiga orang pria berinisial B alias Boy,F,dan MA alias Sikayang berada didalam mobil tersebut kemudian diamankan oleh petugas.Setelah dilakukan intrograsi,petugas pun segera melakukan penangkapan terhadap seorang pria berinisial J alias Naidi yang diketahui sebagai orang yang memberikan narkotika tersebut.

Selanjutnya,masih di Provinsi yang sama,pengungkapan kasus kedua dilakukan oleh petugas BNN diAceh,pada hari Jumat,28Januari2022.Petugas menangkap dua orang lelaki berinisial FaliasJawir dan I dengan jumlah barang bukti 9,94 kg sabu. Penangkapan FaliasJawir dilakukan petugas BNNvdi Jalan PT.KKA,CotJabet, Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara,Provinsi Aceh,sekitar pukul 09.50 WIB. Saat penangkapan petugas BNN melakukan penggeledahan dimobil tersangka dan menemukan 4,44kg sabu dalam kemasan 4 bungkus tehcina berwarna hijau.Usai menangkap F petugas kemudian mengamankan tersangka I di WarkopTong Kupie sekitar pukul11.27 WIB di Jalan Lintas Medan–Banda Aceh,Desa Ulee Madon, Kecamatan Muara Batu,Kabupaten Aceh Utara,Provinsi Aceh.Petugas melakukan penggeledahan dirumah tersangka Iyang diduga menjadi gudang penyimpanan narkotika dan menemukan 5 bungkus tehcina berisi 5,5Kg sabu.

Sementara itu pada ungkap kasus ketiga yang terjadi di KalimantanTengah, petugas berhasil mengungkap jaringan AGUNG yang merupakan jaringan narkotika Malaysia–Indonesia.Jaringan ini diketahui menyelundupkan narkotika melalui

KalimantanSelatan.DalampengungkapaninipetugasBNN menyita5,27kg sabu dari tersangkaY,LT,dan MR di Jalan T jilik Riwut KM.5,Kelurahan Bukit Tunggal,Kecamatan Jekan Raya,Kota Palangkaraya,Kalimantan Tengah pada hari Senin,21Februari2022.

Ketiganya ditangkap didua mobil berbeda saat melintas diJalanTrans Kalimantan, Kabupaten Katingan,Kalimantan Tengah.Mobil yang dikendarai Y dan LT membawa sabu yang yang disembunyikan didoortrim pintu tengahsebelahkirimobil.Sementara mobilyangdikendaraitersangkaMRberfungsisebagaiceker.Setelah melakukan pengembangan petugas kemudian menangkap H alias Kancil diJalan RT AMilono KM.405,Kota Palangkaraya,KalimantanTengah yang diketahui sebagai penerima dari narkotika tersebut.

Saat ini,seluruh tersangka dan barang bukti pada kedua kasus tersebut telah diamankan BNNRI.Para tersangka dijerat dengan pasal114ayat2 junto pasal 132ayat 1subsider pasal 112 ayat 2 junto pasal132 ayat1Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal pidana mati.((as)

 

 

.

 

JAKARTAIKORANRAKYAT.COM Kamis 03 Februari 2022, Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung mulai melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang saksi yang terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan Tahun 2015 s/d 2021.

 

Saksi-saksi yang diperiksa antara lain SW selaku Direktur Utama PT. Dini Nusa Kusuma/Tim Ahli Kementerian Pertahanan, diperiksa terkait Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan Tahun 2015 s/d 2021.

 

DS selaku Direktur Penataan Sumber Daya, diperiksa terkait Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan Tahun 2015 s/d 2021. Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi dalam Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan Tahun 2015 s/d 2021.Pemeriksaan saksi dilaksanakan dengan mengikuti secara ketat protokol kesehatan antara lain dengan menerapkan 3M. (as)

 

 

 

 

 

 

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM  Menteri BUMN langsung memerintahkan pemecatan seluruh direksi PT Kimia Farma Diagnostika (KFD). KFD sendiri merupakan anak usaha PT Kimia Farma Apotek, yang sahamnya dimiliki BUMN farmasi, PT Kimia Farma (Persero) Tbk.

 

Perusahaan ini mengoperasikan jaringan lab-lab kesehatan yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Cucu BUMN yang lebih dikenal dengan Kimia Farma Lab ini tercatat memiliki dua orang direksi. Pertama yakni direktur utama yang dijabat dijabat oleh Adil Fadilah Bulqini.

 

Sosok direksi lainnya yakni Ilham Sabariman yang menempati posisi direktur keuangan, umum, dan SDM. Keduanya ditunjuk sebagai direksi PT Kimia Farma Diagnostik sejak rapat umum pemegang saham (RUPS) pada 12 Maret 2015.

 

  Erick Thohir mengaku murka usai terungkapkanya kasus penggunaan alat rapid test antigen bekas yang sangat mencoreng wajah BUMN tersebut. Perilaku oknum tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai perusahaan negara.

 

Apalagi, hal itu dilakukan demi mengeruk keuntungan pribadi di tengah masa pandemi Covid-19. Perilaku oknum di lapangan tersebut juga tak bisa dilepaskan dari fungsi pengawasan, sehingga direksi juga harus ikut bertanggung jawab. "Karena memang sudah tak sejalan dengan core value tersebut, maka tidak memandang siapa dan apa jabatannya, maka kami persilakan untuk berkarier di tempat lain," ujar Erick Thohir.

 

  Erick Thohir menegaskan, apa yang terjadi di Bandara Kualanamu adalah persoalan yang mesti direspons secara profesional dan serius.

 

Setelah melakukan penilaian secara terukur dan berlandaskan semangat good corporate governance, langkah pemecatatan seluruh direksi KFD harus diambil. "Setelah melakukan pengkajian secara komprehensif, langkah (pemberhentian) ini mesti diambil. Selanjutnya, hal yang menyangkut hukum merupakan ranah dari aparat yang berwenang," kata Erick Thohir.

 

 Rombak direksi Kimia Farma Sebelumnya, Erick Thohir juga sudah merombak susunan direksi dan komisaris PT Kimia Farma (Persero) Tbk yang merupakan induk dari PT Kimia Farma Diagnostika.

 

 Perombakan jajaran direksi dan komisaris tersebut dilakukan di tengah sorotan publik kepada Kimia Farma, lantaran oknum karyawannya terlibat dalam kasus alat tes Antigen bekas di Bandara Kualanamu.

 

Meski begitu, Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Mahendra Sinulingga membantah perombakan jajaran direksi dan komisaris Kimia Farma terkait dengan kasus alat tes Antigen bekas. "Perubahan (susunan direksi dan komisaris) di Kimia Farma itu lebih kepada penyegaran saja," katanya kepada wartawan.

 

 Arya mengatakan, Menteri BUMN tengah mengevaluasi seluruh entitas anak usaha perusahaan Kimia Farma.

 

"Tapi, Pak Erick lagi melakukan evaluasi terhadap anak-anak perusahaannya Kimia Farma ini. Nanti hasil evaluasinya akan terlihat dalam waktu dekat," ujarnya.

 

Adapun terkait perombakan di Kima Farma, para pemegang saham sepakat memberhentikan dengan hormat Alexander K. Ginting dari posisi Komisaris Utama perusahaan.

 

Sebagai gantinya, Erick dan pemegang saham lain menujuk Abdul Kadir. Tak hanya itu, dalam RUPST tersebut juga memutuskan untuk memberhentikan Nurrachman dari jabatan Komisaris Independen, Chrisma Aryani Albandjar dari posisi Komisaris dan Pardiman dari jabatan Direktur Keuangan Kimia Farma.

 

Sebagai gantinya, pemegang saham mengangkat Kamelia Faisal sebagai Komisaris Independen, Dwi Ary Purnomo sebagai Komisaris, dan Lina Sari sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko Kimia Farma.

 

 Dalam RUPST juga memutuskan mengubah nomenklatur direksi PT Kimia Farma Tbk yaitu Direktur Keuangan menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko. Sebagaimana diketahui, kasus pemalsuan alat rapid test antigen yang terjadi di Bandara Kualanamu Medan, merembet ke anak usaha KAEF yakni PT Kimia Farma Diagnostik selaku operasionalnya.

 

 Kini, Kimia Farma Diagnostik melalui keterbukaan informasi sedang melakukan investigasi dengan pihak Kepolisian terhadap oknum petugas yang diduga melakukan praktik penggunaan kembali alat bekas pakai rapid test antigen.

 

Direktur Utama Kimia Farma Verdi Budidarmo dalam penjelasan tertulisnya tersebut yang ditujukan kepada Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 1 PT Bursa Efek Indonesia mengatakan, saat ini pihaknya berupaya membenahi prosedur pelayanan serta sumber daya manusianya (SDM). Dengan harapan, kejadian tersebut tidak terulang lagi.(as)

.

 

 

 

 
 
JAKARTA,KORANRAKYAT.com- Upaya melakukan pencegahan kebakaran Hutan (Karhutlah)  Dilakukan  penandatangan surat keputusan bersama mengatasi dan dilakukan penegakan hukum. Ini sesuai inpres Presiden dalam mengatasinya. cara digunakan pemasangan CCTV untuk mengetahui siapa yagmmelakukan pembakaran.
 
Kepala Divisi Humas Polri, Irjend  Pol Argo Yuwono ditemui di Mabes Polri, Kamis (6/5)2021 mengatakan hari ini kamis tanggal (6/5)2021 di Rupatama Mabes Polri diadakan suatu agenda surat Keputusan bersama antara Kapolri, Jaksa Agung dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Surat Keputusan bersama dalam hal penegakan hukum terpadu  berkaitan  dengan Karhutlah," ujarnya .
 
Selanjutnya, Argo menjrlskan jadi tadi ,juga dalam kesempatan disaksikan  oleh Bapak Menko Polhukam , juga ada  beberapa dari Kementerian terkait seperti dari Kemendagri, dan dari kementerian pertanian yang hadir dan ikut  menyaksikan kegiatan penandatangan surat keputusan bersama.  " Intinya bahwa  kegiatan itu Karhutlah   itu antara tahun 2019 hingga tahun 2020 ada penurunan  81 persen dengan titik api dan luas lahan yang terbakar," jelasnya.. 
 
ILebih lanjut, Argo merinci ntinya bahwa ada dua kegiatan,yaitu tentang  pencegahan dan penegakan hukum. berkaitan dengan pencegahan kita berkolaborasi dan berkoordinasi dengan Kementerian dan perusahaan itu sendiri. Jadi contohnya kita bisa memasang katakan sesuatu CCTV yang ada radiusnya, ada jaraknya juknya, ", Nanti kita bisa melihat pada pembakar hutan yang bersangkutan tidak tertangkap tangan dan yang bisa melihat pelakunya disana. , kita juga bisa berputar 360 derajat , ini ada beberapa titik yang  kita bisa bekerja sama dengan Telkom dan dengan instansi yang lain. ini bagian dari pencegahan pemasangan alat pemantau   juga ada namanya posko terpadu, juga ada namanya patroli, juga ada namanya, edukasi yang kita gunakan.. semuanya kita pergunakan teknologi informasi," rincinya.
 
Untuk itu, Argp menandaskan Teknologi yang kita gunakan untuk mempermuda karena semua kita melihat bahwa arealnya luas sekali, kita harus mempergunakan teknologi yang kita punya. sehingga nanti "Kita  mengetahui titik api pun sehingga kita bisa tahu psikologi dipasang , dengan titik api kita bisa tahu  dan kita sudah  bisa tahu embun atau  kanal . Oleh Kementerian itu debit airnya berapa  yang kita musim penghujan dan musim kemarau.Musim hujan kita jaga jangan sampai ada kebakaran hutan," tandasnya.
 
.Seiring dengan itu, Argo  berharap Untuk itu ada penasehat hukum , kita  dengan kejaksan. Setelah kita melakukan penyelidikan kita koordinasi dengan Kejaksaan,begitu juga dengan saksi ahli dengan petunjuk yang lain., kita ajukan dan tidak ada bolak balik  Itu sesuai dengan Inpres Bapak Presiden kalau untuk kegiatan pencegah, dan penegak hukum kita lakukan secara terpadu "Tentunya nanti harapannya tidak ada lagi komplain dari negara lain baik dari negara tetangga dengan asap...Kegiatan terpadu ini bisa meminimalisir sampai sekarang sangat-sangat minim ya.. ada komplainnya,.kita berharap agar masyarakat sadar hutan ini sumber air yang harus kita jaga bersama agar tidak dibuat kesulitan ekonomi yang apa pun ,Kita jaga nanti anak cucu kita yang menanggung," harapnya..
 
ketika di tanya ini ada berapa Polda yang mengalami kebakaran hutan, Argo mengakui a da 6 Polda  yang prioritas ,ada lintas Polda Kalimantan Tengah,Kalimantan Timur, Riau,Sumatera Selatan, "Karena kita selain ada Mabes Polri nanti juga koordinasi dengan instansi terkait. Dengan Polda kita juga koordinasi yang ada disana. Artinya bahwa pertama kali ada alasan alat memantau titik api ,secepat mungkin bisa kita kendalikan . Ada beberapa reaksi di Polda dengan instansi terkait mematikan secepatnya titik api.Jangan sampai ada api dan terus meluas,"  akunya. (vk)


 

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT- 7 Mucikari dan joki prostituis online di Tebet sbagai penawar jasa prostitusi online anak dibawah umur saat ini berstatus tersangka.Kabid Humas Polda Metro Jaya (Kombes. Pol. Drs. Yusri Yunus) di temui di Polda Metro Jaya, Rab (21/4)2021 mengatakan   para mucikari dan joki yang menawarkan jasa prostitusi online anak dibawah umur saat ini berstatus tersangka.

 

Sebelumnya, tujuh mucikari dan joki ini diamankan jajaran Polda Metro Jaya di Hotel Reddorz Plus Near TIS Square, Tebet, Jakarta Selatan, .“Memang pada tanggal 21 (April) lalu, kita amankan 15 orang ya. Rinciannya, 8 wanita ditemukan sedang berada di dalam kamar bersama dengan pria hidung belang,” ujarnya..

 

Selanjutnya, Yusri  menjelaskan  7 sisanya ini mucikari dan joki-jokinya yang ternyata dibawah umur. Korbannya juga semua di bawah umur. Untuk saat ini, para mucikari dan jokinya berstatus tersangka,”  jelasnya..

 

Untuk itu,  Yusri merinci  segala proses hukum tetap berlanjut. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa pasal yang telah dilanggar para tersangka.“Meskipun dibawah umur, kasus tetap akan berjalan ya tetap lanjut. Tapi ya, kita wajib laporkan karena memang semuanya ini di bawah umur, sambil kita lihat juga situasinya seperti apa.Mereka ini kita persangkakan di Undang-Undang Perlindungan Anak, UU KUHP dan UU ITE ya karena disini memperjualbelikan anak dibawah umur melalui media sosial,” ricinya. 

 

Sementara itu, Yusril menadaskan  untuk keterlibatan pemilik hotel terkait dengan kasus prostitusi online ini, pihaknya masih terus mendalami.  “Masih kita lakukan pendalaman, sebab kita belum tahu ada keterkaitannya atau tidak, apakah dia juga turut menyediakan tempat atau tidak. Ini semua masih didalami penyidik,ndasnyaMasih kita lakukan pendalaman, sebab kita belum tahu ada keterkaitannya atau tidak, apakah dia juga turut menyediakan tempat atau tidak. Ini semua masih didalami penyidik," tandasnya.(vk)

 

 

 

 

BALI(KORANRAKYAT.COM) Sejumlah prajurit TNI-AL awak kapal selam KRI Nanggala-402 berada di atas lambung kapal setibanya di Dermaga Koarmatim, Ujung, Surabaya, Jatim, Senin (6/2/2012).

 

Kapal selam tersebut kembali bergabung dengan TNI AL usai menjalani perbaikan menyeluruh di galangan kapal Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, Okpo, Korea Selatan.

 

 Kapal selam tersebut kembali bergabung dengan TNI AL usai menjalani perbaikan menyeluruh di galangan kapal Daewoo Shipbuilding & Marine En.

 

 Kapal Selam KRI Nanggala-402 hilang kontak di perairan utara Bali, Rabu (21/4/2021). Kapuspen TNI Mayjen Achmad Riad menjelaskan, pada pukul 03.64, KRI Nanggala melakukan penyelaman. TNI AL Pastikan Stok Oksigen Aman bagi 53 Personel Kapal Selam KRI Nanggala-402 Kemudian pada pukul 04.00 melaksanakan penggenangan peluncur terpedo yang merupakan kontak terakhir dengan kapal selam tersebut.

 

Dijuluki Monster Laut, Emban Banyak Misi Rahasia "Penenggelaman peluncur terpedo nomor 8 yang merupakan komunikasi terakhir dengan KRI Naggala pada pukul 04.25," ujar Riad saat konferensi pers, Kamis (22/4/2021). "Pada saat komandan gugus tugas latihan memberikan otoritas penembakan terpedo, di situlah komunikasi Naggala terputus," kata Riad menambahkan.

Riad mengatakan, saat ini lima KRI dan satu heli telah diterjunkan untuk melakukan pencarian dengan kekuatan 400 orang. "KRI Reagel juga sekarang bergerak," ujar Riad.(as)

Page 1 of 26

Panggung Koruptor

  •  

     

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang

     
  •  

     

     

    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM -- Baru beberapa hari jadi Kapolda Jatim Irjen Teddy Minahasa jadi

     
  •  

     

     

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM, Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat

     
  •  

    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Dinas Pekerjaan Umum