JAKARTA,KORANRAKYAT.COMPandemi Covid-19 yang belum berakhir menjadikan Indonesia harus bersiap menghadapi sejumlah ketidakpastian dan tantangan global lainnya, seperti ancaman perubahan iklim, peningkatan dinamika geopolitik, serta pemulihan ekonomi global yang tidak merata.

"Karena itu, APBN tahun 2022 harus antisipatif, responsif, dan fleksibel merespons ketidakpastian, namun tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian," ujar Presiden Joko Widodo saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR RI yang digelar di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin, 16 Agustus 2021.

Menurut Presiden, APBN berperan sentral untuk melindungi keselamatan masyarakat dan juga sebagai motor pengungkit pemulihan ekonomi. Bahkan, sejak awal pandemi, pemerintah telah menggunakan APBN sebagai perangkat kontra-siklus, mengatur keseimbangan "rem dan gas", mengendalikan penyebaran Covid-19, melindungi masyarakat yang rentan, dan sekaligus mendorong kelangsungan dunia usaha.

"Strategi ini membuahkan hasil. Mesin pertumbuhan yang tertahan di awal pandemi sudah mulai bergerak. Di kuartal kedua 2021, kita mampu tumbuh 7,07 persen (YoY) dengan tingkat inflasi yang terkendali di angka 1,52 persen (YoY)," ungkapnya.

Kepala Negara pun meminta agar capaian tersebut terus dijaga momentumnya. Presiden Jokowi berpandangan bahwa lompatan kemajuan yang dihasilkan Undang-Undang Cipta Kerja, Lembaga Pengelola Investasi, dan Sistem OSS Berbasis Risiko berdampak pada peningkatan produktivitas, peningkatan daya saing investasi, dan ekspor. Selain itu, juga berdampak pada penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.

"Dengan berpijak pada strategi tersebut, pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2022, yaitu “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Pemulihan sosial-ekonomi akan terus dimantapkan sebagai penguatan fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara optimal,"ucap Presiden.

Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa reformasi struktural harus terus diperkuat mengingat reformasi struktural merupakan hal yang sangat fundamental untuk pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi pascapandemi karena Indonesia bukan hanya harus tumbuh, tapi tumbuh dengan cepat dan berkelanjutan.

"Untuk itu, produktivitas harus ditingkatkan. Produktivitas akan bisa meningkat bila kualitas SDM membaik, diperkuat oleh konektivitas yang semakin merata, pembangunan infrastruktur yang dipercepat, termasuk infrastruktur digital, energi, dan pangan untuk mendorong industrialisasi, serta dukungan ekosistem hukum dan birokrasi yang kondusif bagi dunia usaha," imbuhnya.

Asumsi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2022,

Ekonomi Ditargetkan Tumbuh 5 Hingga 5,5 Persen

-Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah asumsi indikator ekonomi makro tahun 2022 yang berpijak pada kebijakan reformasi struktural serta memperhitungkan dinamika pandemi Covid-19 di Indonesia. Dalam asumsi tersebut, pemerintah berupaya untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen.

Hal tersebut diungkapkan Presiden saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR RI yang digelar di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin, 16 Agustus 2021.

"Pertumbuhan ekonomi 2022 diperkirakan pada kisaran 5 sampai 5,5 persen. Kita akan berusaha maksimal me…
Presiden: Konsolidasi Reformasi Fiskal Harus Terus Dilakukan secara Menyeluruh, Bertahap, dan Terukur

Presiden Joko Widodo berpandangan bahwa arsitektur kebijakan fiskal harus antisipatif dan responsif, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kemampuan counter cyclical dengan upaya pengendalian risiko agar keberlanjutan fiskal jangka panjang tetap dapat dijaga. Hal tersebut dibuat dengan mencermati dinamika perekonomian dan perkembangan penanganan Covid-19.

"Karena itu, konsolidasi dan reformasi fiskal harus terus dilakukan secara menyeluruh, bertahap, dan terukur, meliputi penguatan sisi penerimaan negara dan perbaikan sisi belanja serta pengelolaan pembiayaan yang prudent dan hati-hati, untuk mewujudkan pengelolaan fiskal yang lebih sehat, berdaya taha…
Pemerintah Anggarkan Rp2.708,7 Triliun dalam RAPBN 2022

Pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2022, pemerintah berencana mengalokasikan anggaran sesar Rp2.708,7 triliun, yang meliputi belanja perintah pusat sebesar Rp1.938,3 trilliun, serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp770,4 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk sejumlah hal, seperti kesehatan, perlindungan sosial, pembangunan sumber daya manusia, dan pembangunan infrastruktur.

Hal tersebut diungkapkan Presiden Joko Widodo saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR RI yang digelar di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin, 16 Agustus 2021.

"Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp255,3 triliun atau 9,4 persen dari belanja negara. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional),” ujar Presiden.

Pemerintah memfokuskan anggaran untuk mengantisipasi risiko dampak Covid-19, membenahi fasilitas layanan kesehatan, peningkatan ketahanan kesehatan, peningkatan kualitas dan redistribusi tenaga kesehatan, serta pengembangan teknologi informasi dalam layanan kesehatan.

“Kita harus bisa memanfaatkan pandemi sebagai momentum untuk perbaikan dan reformasi sistem kesehatan Indonesia. Kita harus mampu membangun produksi vaksin sendiri dan mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif,” lanjut Presiden.

Selanjutnya, pemerintah juga akan menjaga kesinambungan dan meningkatkan kualitas layanan JKN, serta melakukan percepatan penurunan kasus kekerdilan dengan memperkuat sinergi berbagai institusi.

Untuk perlindungan sosial, Presiden melanjutkan, pemerintah mengalokasikan sebesar Rp427,5 triliun untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan yang diharapkan dapat memotong rantai kemiskinan.

“Untuk mendukung reformasi program perlindungan sosial yang diarahkan pada melanjutkan penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan menyinergikan dengan berbagai data terkait,” ucap Kepala Negara.

“Mendukung reformasi perlindungan sosial secara bertahap dan terukur, mendukung Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, serta peningkatan kualitas implementasi perlindungan sosial dan pengembangan skema perlindungan sosial adaptif,” lanjutnya.

Selain itu, Presiden mengucapkan bahwa Indonesia harus dapat memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi. Oleh karena itu, pembangunan kualitas sumber daya manusia tetap menjadi agenda prioritas pemerintah. Anggaran yang disiapkan untuk sektor pendidikan adalah sebesar Rp541,7 triliun.

"Kita harus menyiapkan SDM yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa,” ucap Kepala Negara.

Presiden menuturkan, pemerintah juga akan menganggarkan Rp384,8 triliun untuk pembangunan infrastruktur. Untuk mendukung target pembangunan infrastruktur, strategi memadukan anggaran dengan bauran pendanaan atau blended finance akan terus dilakukan pemerintah.

“Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar, mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan, serta pemerataan infrastruktur dan akses teknologi Informasi dan komunikasi,” tuturnya.(eas)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Pemerintah terus memantau implementasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang telah dijalankan sejak 3 Juli 2021 lalu melalui sejumlah aplikasi pemantauan seperti Google Traffic dan Facebook Mobility. Hasil evaluasi selama periode 3-10 Juli 2021, mobilitas dan aktivitas masyarakat di seluruh provinsi di Jawa-Bali telah menunjukkan penurunan, meskipun masih berada di bawah target yang dicanangkan pemerintah.

Demikian disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kamaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam keterangan pers secara virtual usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo melalui konferensi video pada Senin, 12 Juli 2021.

"Hasil yang kami dapat selama periode 3-10 Juli seluruh Provinsi Jawa-Bali sudah menunjukkan penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat pada level 10-15 persen dari target kita sebenarnya 20 persen atau lebih. Implementasi di lapangan kami lihat semakin baik dan kami berharap satu minggu ke depan mobilitas kegiatan masyarakat juga semakin turun sesuai harapan kita," ujar Luhut.

Luhut berharap, kebijakan PPKM Darurat dapat menekan angka kasus konfirmasi harian Covid-19 agar tidak lebih dari angka 30 ribuan seperti yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Jika semua pihak berdisiplin dalam menaati aturan PPKM Darurat, Luhut berharap minggu depan angka kasus bisa ditekan terus sehingga kurvanya kembali menjadi landai.

"Kalau semua berjalan kita disiplin, akan mulai flating atau mulai rata dan kita harap nanti cenderung akan terkendali dan kita berharap juga dengan disiplin kita semua dan program vaksin jalan, protokol kesehatan jalan, kombinasi semua ini, pematuhan pada tadi PPKM Darurat, kita akan bisa bertambah baik," ungkapnya.

Terkait penambahan tempat tidur rumah sakit, Luhut menilai bahwa kerja sama antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah berjalan dengan sangat baik. Selain di Jakarta, penambahan tempat tidur rumah sakit juga dilakukan di sejumlah daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur, dan Bali.

"Kami sudah minta juga supaya TNI membuka rumah sakit-rumah sakit lapangan sehingga jumlah rumah sakit ini, untuk ICU khususnya, itu makin banyak terpenuhi sehingga akan mengurangi kesulitan untuk dapat tempat tidur," imbuhnya.

Dalam rapat tersebut juga diputuskan bahwa Presiden menginstruksikan agar mulai Rabu, 14 Juli 2021 ini diluncurkan 300 ribu paket obat untuk orang tanpa gejala (OTG) dan untuk pasien dengan gejala ringan. Sebanyak 10 persen paket tersebut diperuntukkan bagi OTG, 60 persen bagi pasien dengan anosmia, dan 30 persen bagi pasien dengan gejala demam dan batuk.

"Jadi paket obat ini akan menjangkau hampir 210 ribu kasus aktif yang kita berikan dan ini akan berlangsung selama beberapa bulan ke depan. Ini akan dibagikan nanti oleh TNI bersama-sama elemen-elemen yang lain. Prosedurnya sudah disusun sehingga bisa jalan," jelasnya.

Adapun terkait pemenuhan kebutuhan oksigen, pemerintah terus mengatur dan menata hal tersebut hasil kerja sama Kementerian Kesehatan dibantu oleh Kementerian PUPR dan BUMN. Selain itu, pemerintah juga tengah memproses impor 40 ribu ton oksigen cair untuk antisipasi.

"Kita berjaga-jaga walaupun sebenarnya kita tidak butuh sebanyak itu. Tapi kalau melihat tren dunia, perkembangan di Amerika, perkembangan di Inggris, di mana trennya sekarang meningkat tajam, kita lebih bagus berjaga-jaga sehingga kita tidak caught by surprise," ungkapnya.

Di sisi bantuan sosial, pemerintah juga akan memberikan bantuan beras kepada masyarakat sesuai dengan instruksi Presiden. Luhut menekankan arahan Presiden Joko Widodo bahwa rakyat tidak boleh ada yang kelaparan.

"Nanti TNI-Polri akan membagi-bagikan karena perintah Presiden tidak boleh rakyat sampai kelaparan atau tidak makan. Jadi semua titik-titik yang memungkinkan ada kekurangan pangan atau beras, akan dibagikan oleh TNI dan akan mulai berlaku mungkin hari Rabu ini," tegasnya.

Pemerintah juga akan menambah cakupan vaksinasi pada bulan Juli ini karena stok vaksin yang dimiliki pemerintah saat ini melebihi target. Dukungan dari sejumlah negara menambah stok vaksin dari tadinya 31 juta menjadi 45 juta, untuk bulan ini saja.

"Kami sepakat akan peningkatan vaksinasi dilakukan oleh TNI-Polri dan juga Dinkes langsung ke daerah-daerah marginal. Jadi pinggiran-pinggiran kota, langsung tim akan menyuntikkan di sana dan itu saya kira akan bisa berjalan dalam minggu ini," jelasnya.

"Jadi saya pikir dengan tadi pelaksanaan vaksinasi, kemudian tadi PPKM jalan secara bersamaan dan juga obat, oksigen, kemudian juga tempat tidur saya melihat dalam 4-5 hari ke depan kita situasinya akan membaik," tutup Luhut.(eas)