Indonesia–AS Sepakati Penurunan Tarif, Presiden Prabowo: Kita Lindungi Pekerja dan Kepentingan Rakyat
Written by Redaksi
Presiden Prabowo menyampaikan keterangan pers kepada awak media di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu, 16 Juli 2025.
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,-Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menyampaikan hasil komunikasi dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump terkait dengan penurunan tarif ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara kepada awak media di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu, 16 Juli 2025.
“Saya bicara dengan Presiden Donald Trump ya Alhamdulillah juga penuh dengan alot. Akhirnya ada persepakatan. Kita juga ada, istilahnya, kita memahami kepentingan-kepentingan mereka. Mereka memahami kepentingan kita dan kita sepakati sekarang tarifnya dari 32 (persen) diturunkan jadi 19 (persen),” ujar Kepala Negara.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menekankan akan tetap memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam setiap proses negosiasi. Kepala Negara menyebut Presiden Trump sebagai negosiator tangguh, namun Kepala Negara menegaskan untuk terus berunding hingga tercapai titik temu.
“Saya tetap nego. Saya katakan beliau ini seorang negosiator yang cukup keras juga,” imbuh Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa dialog dan negosiasi perdagangan akan terus berjalan. “Ya, kita terus akan namanya hubungan dagang terus-menerus kita negosiasi,” tegas Presiden Prabowo.
Kepala Negara juga menegaskan bahwa seluruh keputusan yang diambil telah diperhitungkan dengan matang. Presiden Prabowo menekankan bahwa perlindungan terhadap pekerja Indonesia adalah prioritas utama dalam setiap kebijakan ekonomi.
“Semua sudah kita hitung. Semua kita berunding. Kita juga memikirkan. Yang penting bagi saya adalah rakyat saya. Yang penting saya harus lindungi pekerja-pekerja kita,” imbuh Presiden Prabowo.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Negara juga menyampaikan potensi pembelian pesawat Boeing dari Amerika Serikat. Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat maskapai nasional Garuda Indonesia. Presiden menilai penguatan Garuda sebagai langkah strategis dan simbol kebanggaan nasional.
“Ya, memang kita kan perlu untuk membesarkan Garuda. Garuda adalah kebanggaan kita. Garuda adalah flight carrier nasional. Garuda lahir dalam perang kemerdekaan kita. Jadi Garuda harus menjadi lambang Indonesia,” imbuh Presiden.
Selain sektor penerbangan, Presiden juga menyoroti berbagai kebutuhan impor Indonesia dari Amerika Serikat, seperti BBM, gas, gandum, dan kedelai. Hal ini memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang tetap terbuka untuk kerja sama dagang yang adil.
“Jadi akhirnya terjadi pertemuan dua kepentingan. Kita juga butuh sebagai contoh, kita masih impor BBM, kita masih impor gas, kita masih perlu impor gandum, kita masih perlu impor kedelai dan sebagainya. jadi akhirnya kita bisa dapat suatu titik pertemuan,” imbuh Kepala Negara. (as)
KTT ke-46 Resmi Dibuka, Presiden Prabowo Ikuti Sesi Pleno di KLCC
Written by Redaksi
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto mengikuti sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-46 ASEAN di Ruang Konferensi, Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Kuala Lumpur, Malaysia, pada Senin, 26 Mei 2025. (as)
MALAYSIA,KORANRAKYAT.COM,- Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto mengikuti sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-46 ASEAN yang secara resmi dibuka oleh Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim selaku Ketua ASEAN tahun 2025. Sesi Pleno ini berlangsung di Ruang Konferensi, Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Kuala Lumpur, Malaysia, pada Senin, 26 Mei 2025.
“Dengan penuh kehormatan, saya nyatakan KTT ke-46 ASEAN secara resmi dibuka,” ucap PM Anwar.
Pada sesi pleno, para pemimpin ASEAN membahas topik terkait pembangunan komunitas ASEAN dan langkah ke depan. Topik lain yang juga turut dibahas yakni terkait hubungan eksternal dan arah masa depan.
Kehadiran Presiden pada sesi ini menegaskan komitmen kuat kepemimpinan Indonesia terhadap integritas kawasan dan sentralitas ASEAN. Dalam sambutan pembukanya, PM Anwar menyampaikan bahwa tahun ini menandai satu dekade sejak terbentuknya komunitas ASEAN.
“Pada saat yang bersamaan, kita akan mengadaposi visi 20 tahun ke depan yang memerlukan komitmen yang teguh serta tekad secara kolektif tuturnya.
PM Anwar menegaskan kembali pentingnya sentralitas ASEAN sebagai prinsip utama kerja sama kawasan. Ia mengapresiasi semangat persaudaraan antarnegara anggota yang memungkinkan ASEAN bersatu menghadapi tantangan bersama.
“Termasuk inisiatif baru terhadap pengumuman penerapan tarif unilateral di Amerika Serikat,” lanjutnya.
Selain itu, PM Anwar menyampaikan optimismenya atas ketahanan ASEAN menghadapi berbagai krisis. Ia juga menyoroti pentingnya memperkuat kemitraan eksternal, termasuk melalui penyelenggaraan KTT ASEAN-GCC-China pertama.
“Kita harus menjaga sistem multilateral dan memastikan bahwa model geoekonomi ASEAN-GCC-China terus memainkan peran yang berarti dalam membentuk masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi kawasan dan rakyat kita,” ujar Ketua ASEAN tahun 2025 (as)
Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II Saksikan Penandatanganan Empat MoU Strategis Indonesia–Yordania
Written by Redaksi
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan Raja Yordania, Abdullah II bin Al-Hussein, menyaksikan langsung penandatanganan empat nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) strategis antara Indonesia dan Kerajaan Yordania Hasyimiyah, Istana Al Husseiniya, Amman, Senin, 14 April 2025. (as)
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,- Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan Raja Yordania, Abdullah II bin Al-Hussein, menyaksikan langsung penandatanganan empat nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) strategis antara Indonesia dan Kerajaan Yordania Hasyimiyah. Penandatanganan berlangsung di Istana Al Husseiniya, Amman, Senin, 14 April 2025, dalam suasana penuh semangat kemitraan dan persahabatan antarbangsa.
Momentum ini menjadi bagian penting dari kunjungan resmi Presiden Prabowo ke Yordania yang bertujuan mempererat hubungan bilateral sekaligus meningkatkan kerja sama konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat kedua negara. Di tengah tantangan global yang dinamis, Indonesia dan Yordania menegaskan komitmen untuk saling mendukung demi stabilitas kawasan dan pembangunan berkelanjutan.
Empat dokumen kerja sama yang ditandatangani dalam kesempatan tersebut adalah:
- Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Kerajaan Yordania Hasyimiah mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Wakil Perdana Menteri /Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi.
- Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Kementerian Pertanian Kerajaan Hasyimiyah Yordania tentang Kerja Sama Pertanian. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman dan Menteri Pertanian Yordania Khaled Huneifat
- Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Agama Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Penelitian Ilmiah Kerajaan Yordania Hasyimiah Pada Kerja Sama di Bidang Pendidikan. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Menteri Agama RI Nasaruddin Umar dan Menteri Pendidikan Tinggi dan Riset Ilmiah Yordania Azmi Mahafzah
- Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Agama Republik Indonesia Dan Kementerian Waqaf, Urusan Islam Dan Tempat Suci Kerajaan Yordania Hasyimiah Tentang Kerja Sama dalam Bidang Keagamaan dan Wakaf. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Menteri Agama RI Nasaruddin Umar dan Menteri Kementerian Awqaf, Urusan Islam dan Tempat-Tempat Suci Mohammad Khalaileh.
Penandatanganan MoU ini menjadi tonggak penting dalam mempererat kemitraan strategis Indonesia dan Yordania, serta memperluas peran aktif kedua negara dalam menciptakan perdamaian, stabilitas, dan kemajuan bersama di kawasan dan dunia. (as)
Kolaborasi Strategis, Indonesia dan Viet Nam Sepakati Kerja Sama Bidang Pertahanan dan Keamanan
Written by Redaksi
JAKARTA.KORANRAKYAT.COM,- Indonesia dan Viet Nam sepakat untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan, termasuk dalam pengembangan industri pertahanan, latihan militer bersama, serta patroli bersama. Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan bilateral antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Viet Nam (PKV) Tô Lâm di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 10 Maret 2025.
“Di bidang pertahanan dan security, kita sepakat tingkatkan kerja sama pertama dalam industri pertahanan, juga dalam latihan bersama, kerja sama antara kedua pertahanan kita. Tukar menukar perwira, peningkatan dalam latihan, bahkan kita sepakat akan melakukan patroli bersama,” ujar Presiden Prabowo
Kerja sama di bidang pertahanan menjadi bagian penting dalam kemitraan strategis komprehensif antara Indonesia dan Viet Nam. Selain itu, kedua negara juga menegaskan dukungan mereka terhadap stabilitas dan perdamaian kawasan ASEAN sebagai fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Kita kedua negara sepakat bahwa perdamaian dan stabilitas adalah kunci daripada kemakmuran regional. Kita sepakat untuk terus meningkatkan kerja sama dengan mitra-mitra ASEAN kita yang lain,” tegasnya.
Selain kerja sama pertahanan, Indonesia dan Viet Nam juga menyepakati penguatan kolaborasi dalam bidang lainnya mulai dari industri perikanan hingga kerja sama antara bank sentral kedua negara. Sebagai bagian dari penguatan hubungan bilateral, Presiden Prabowo menyampaikan rencananya ke Viet Nam untuk melakukan kunjungan balasan
“Saya sudah menyatakan akan mengadakan kunjungan balasan dalam waktu tidak lama lagi ke Viet Nam. Dan di situ saya berharap kita bisa tandatangan implementing agreement tentang kerja sama kita dalam zona ekonomi kita,” katanya
Menurut Presiden, kerja sama mengenai zona ekonomi ini menjadi pencapaian penting, mengingat persoalan ini telah tertunda selama belasan tahun. Presiden Prabowo pun berharap proses ratifikasi pada tingkat legislatif di kedua negara dapat segera selesai
“Kita berharap ratifikasi oleh parlemen kita bulan April sesudah Idulfitri dan mereka juga dalam legislasi, legislatif mereka juga mereka akan ratifikasi dalam waktu dekat. Insyaallah saya akan tandatangan di Hanoi pada kunjungan kenegaraan saya sebagai balasan sebagai balasan dari kunjungan Yang Mulia Tô Lâm,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekjen PKV Tô Lâm juga menyatakan komitmen kedua negara dalam memperkuat kerja sama di sejumlah bidang yang telah berkembang secara substantif dan efektif. Kedua negara juga berkomitmen untuk saling mendukung satu sama lain baik di forum nasional dan internasional, PBB dan nonblok, serta kawasan ASEAN.
“Dan juga peningkatan koordinasi antar negara ASEAN untuk mewujudkan ASEAN lebih kuat menjalankan perannya dan juga meningkatkan solidaritas, juga prinsip ASEAN untuk keamanan regional,” ucap Sekjen PKV
Pada kesempatan ini, Sekjen Tô Lâm turut menyampaikan apresiasinya atas sambutan hangat dari pemerintah dan masyarakat Indonesia kepada dirinya beserta delegasi
“Kami senang berbagi perasaan ini. Saya menyampaikan agar Yang Mulia memperoleh kesehatan yang baik dan kesuksesan,” lanjutnya. (ard)
Sekitar 961 Kepala Daerah Dilantik Secara Serentak
Written by Redaksi
Presiden Prabowo Subianto melantik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota seluruh Indonesia masa jabatan tahun 2025-2030 secara serentak di Istana Kepresidenan Jakarta. Pelantikan yang berlangsung pada Kamis, 20 Februari 2025 ini menjadi momen bersejarah dalam pemerintahan Republik Indonesia.
Para gubernur dan wakil gubernur dilantik berlandaskan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti. Kedua keputusan yang dibacakan yaitu Keppres RI Nomor 15/P Tahun 2025 dan Nomor 24/P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025-2030.
Sementara itu, para bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilantik berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) yang dibacakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir. Surat keputusan tersebut yakni Kepmendagri Nomor 100.2.1.3 – 221 Tahun 2025 dan Nomor 100.2.1.3 – 1719 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030.
Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengambil sumpah jabatan para kepala daerah yang dilantik.
“Akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, sebagai bupati, sebagai wakil bupati, sebagai wali kota, sebagai wakil wali kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan.
Acara pelantikan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh perwakilan kepala daerah dari masing-masing agama. Adapun keenam perwakilan kepala daerah tersebut yakni:
1. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, sebagai perwakilan dari agama Islam;
2. Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, sebagai perwakilan dari agama Protestan;
3. Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie, sebagai perwakilan dari agama Budha;
4. Bupati Merauke Yosep Gebze, sebagai perwakilan dari agama Katolik;
5. Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata, sebagai perwakilan dari agama Hindu; dan
6. Wali Kota Manado Andrei Angouw, sebagai perwakilan dari agama Konghucu.
Pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk kemudian diikuti para undangan yang hadir.
Turut hadir dalam pelantikan serentak yakni para pimpinan lembaga negara, para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan para Ketua Umum Partai Politik.
Read more: https://setkab.go.id/serentak-presiden-prabowo-lantik-para-kepala-daerah-di-istana-kepresidenan-jakarta/
Presiden Prabowo Subianto melantik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota seluruh Indonesia masa jabatan tahun 2025-2030 secara serentak di Istana Kepresidenan Jakarta. Pelantikan yang berlangsung pada Kamis, 20 Februari 2025 ini menjadi momen bersejarah dalam pemerintahan Republik Indonesia.
Para gubernur dan wakil gubernur dilantik berlandaskan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti. Kedua keputusan yang dibacakan yaitu Keppres RI Nomor 15/P Tahun 2025 dan Nomor 24/P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025-2030.
Sementara itu, para bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilantik berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) yang dibacakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir. Surat keputusan tersebut yakni Kepmendagri Nomor 100.2.1.3 – 221 Tahun 2025 dan Nomor 100.2.1.3 – 1719 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030.
Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengambil sumpah jabatan para kepala daerah yang dilantik.
“Akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, sebagai bupati, sebagai wakil bupati, sebagai wali kota, sebagai wakil wali kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan.
Acara pelantikan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh perwakilan kepala daerah dari masing-masing agama. Adapun keenam perwakilan kepala daerah tersebut yakni:
1. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, sebagai perwakilan dari agama Islam;
2. Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, sebagai perwakilan dari agama Protestan;
3. Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie, sebagai perwakilan dari agama Budha;
4. Bupati Merauke Yosep Gebze, sebagai perwakilan dari agama Katolik;
5. Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata, sebagai perwakilan dari agama Hindu; dan
6. Wali Kota Manado Andrei Angouw, sebagai perwakilan dari agama Konghucu.
Pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk kemudian diikuti para undangan yang hadir.
Turut hadir dalam pelantikan serentak yakni para pimpinan lembaga negara, para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan para Ketua Umum Partai Politik
Read more: https://setkab.go.id/serentak-presiden-prabowo-lantik-para-kepala-daerah-di-istana-kepresidenan-jakarta/
JAKARTA,KORARAKYAT.COM,-Suasana di Kompleks Istana Kepresiden Jakarta pada Kamis, 20 Februari 2025, tampak suasana yang berbeda, meriah dan ramai. Ribuan orang berkumpul di halaman tengah Istana untuk mengikuti pelantikan 961 kepala daerah oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah seremoni yang menjadi catatan sejarah baru bagi Indonesia.
Pelantikan serentak ini merupakan yang pertama kali dan menjadi sebuah tonggak monumental pemerintahan Indonesia. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, dalam keterangannya, menjelaskan bahwa pelaksanaan pelantikan serentak hari ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
“Terdapat pasal 6A yang mengatakan bahwa Bapak Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintah dapat melantik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota secara serentak di Ibu Kota Negara,” kata Yusuf.
Pelaksanaan pelantikan hari ini tidak lepas dari kolaborasi dengan sejumlah pihak, terutama Kementerian Dalam Negeri. Deputi Yusuf juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus agar pelantikan dapat berjalan dengan meriah tetapi tetap khidmat, dan meninggalkan kesan yang mendalam.
“Kami berhari-hari melakukan perencanaan, melakukan persiapan. Bersama teman-teman dari Kemdagri, kita melakukan rapat koordinasi, melakukan perencanaan, membangun tenda, kemudian melakukan pengecekan. Sampai gladi bersih terus kita lakukan, demi untuk menyelenggarakan acara yang sangat bersejarah ini, sangat monumental ini agar dapat terjadi, tercipta dengan sebaik-baiknya,” tuturnya.
Secara khusus, pada pelantikan ini, Presiden Prabowo memberikan ucapan selamat kepada seluruh kepala daerah yang dilantik beserta pendamping secara langsung. Menurut Yusuf, hal ini merupakan bentuk penghargaan Presiden kepada kepala daerah.
“Bisa dibayangkan 961 dikali dua itu hampir 2000, beliau secara langsung mendatangi untuk memberikan ucapan selamat. Ini sebuah atensi dan penghargaan yang tinggi yang diberikan oleh Bapak Presiden kepada para pejabat yang baru saja dilantik,” lanjutnya.
Bagi kepala daerah yang dilantik, momen pelantikan hari ini tidak hanya bersejarah, tetapi juga menggetarkan hati. Seperti Gubenur Maluku Utara, Sherly Tjoanda yang tidak bisa menyembunyikan rasa haru mengikuti setiap prosesi pelantikan.
“Saya tadi sangat terharu dan terinspirasi dengan pesan dari Pak Presiden Prabowo bahwa pertama ini adalah momen yang bersejarah 961 kepala daerah dilantik serentak di Istana Negara. Suatu momen bersejarah dan saya sangat bangga menjadi bagian dari momen bersejarah ini,” kata Sherly.
Senada, Bupati Solok Jon Firman Pandu juga merasakan kebanggaan yang sama dengan dilantik dan bertemu langsung Presiden Prabowo. Menurutnya, pelantikan ini juga menjadi simbol sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
“Ruang inilah sebetulnya yang kita harapkan ke depan, sinergi antara pemerintah pusat dan kabupaten dan kita di daerah tentu juga akan mewujudkan secara bersama-sama asta cita Presiden Indonesia untuk di wilayah kita,” ucap Bupati Solok.(ard)
Presiden Prabowo Apresiasi Peran Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia
Written by Redaksi
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,-Presiden Prabowo Subianto menghadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2024 yang digelar di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, pada Rabu, 19 Februari 2025. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota peradilan atas perannya dalam menegakkan hukum di Indonesia.
“Saya ingin menyampaikan hormat saya, penghargaan saya kepada seluruh keluarga besar peradilan Indonesia. Saya mengakui baru sekarang saya sungguh-sungguh sadar dan mengerti betapa berat beban Bapak-Bapak, Ibu-Ibu para hakim, para peradil,” ucapnya.
Kepala Negara menegaskan bahwa keberhasilan suatu negara bergantung pada sistem hukum yang berlaku. Presiden turut berpendapat bahwa kelangsungan hidup sebuah bangsa juga bergantung pada penegakan hukum di negara tersebut.
“Hukum adalah jaminan keadilan, dan keadilan adalah tidak hanya hak setiap warga negara, keadilan adalah tuntutan setiap warga negara. Karena itu adalah sesuatu yang sangat saya hargai,” tegasnya.
Untuk itu, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatannya kepada seluruh hakim di Indonesia yang menjadi garda terdepan dalam memberikan keadilan kepada masyarakat. Ia menekankan bahwa rakyat Indonesia menjadikan para hakim sebagai harapan mereka dalam mencari keadilan.
“Rakyat kita berharap keadilan. Rakyat kita, apalagi yang paling lemah, yang paling miskin, dan paling tidak berdaya, tempat terakhir mereka mencari keadilan adalah kepada para hakim,” tuturnya.
Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menyoroti tingkat kepuasan masyarakat terhadap putusan pengadilan yang masih perlu ditingkatkan. Kepala Negara mengingatkan agar para hakim terus menjaga integritas, menjadi pelindung rakyat, serta menegakkan hukum secara adil dan tanpa pandang bulu.
“Saya percaya dan atas nama rakyat Indonesia saya mengimbau jadilah hakim yang tadi sesuai tema Saudara. Jadilah Hakim yang berintegritas, jadilah pengayom dan pelindung rakyat, berilah keadilan, tegakkan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia dengan tidak pandang bulu,” kata Presiden.
Sebagai penutup, Presiden menekankan bahwa dalam sistem demokrasi kekuasaan yudikatif, legislatif, dan eksekutif memiliki kedudukan yang setara. Oleh karena itu, hakim harus berani menegakkan kebenaran, menjunjung tinggi kejujuran, dan turut serta dalam memberantas korupsi.
“Mari kita bekerja yang sebaik-baiknya untuk anak dan cucu kita,” pungkasnya.(ard)
BOGOR,,KORANRAKYAT.COM,-Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Perdana Dewan Pertahanan Nasional (DPN) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (07/02/2025). Sidang ini menjadi momentum bersejarah karena untuk pertama kalinya sejak 22 tahun pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Dewan Pertahanan Nasional akhirnya terbentuk dan mulai menjalankan tugasnya.
“Dewan Pertahanan Nasional itu diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, khususnya Pasal 15 tentang Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional. Tapi baru kita wujudkan tahun 2024, berarti baru 22 tahun sesudah Undang-Undang disahkan kita sekarang memiliki Dewan Pertahanan Nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang,” ujar Presiden Prabowo dalam pengantarnya.
Dalam sidang perdana ini, Presiden menegaskan bahwa pertahanan negara adalah fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia mengingatkan bahwa konstitusi Indonesia secara jelas menempatkan perlindungan bangsa dan negara sebagai tujuan utama nasional.
“Vitalnya masalah pertahanan bagi suatu negara. Bahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita Undang-Undang Dasar 1945 tujuan nasional pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Asas pertama adalah asas perlindungan artinya asas pertahanan,” ungkap Presiden.
Presiden Prabowo juga mengulas bagaimana dinamika geopolitik global saat ini semakin menegaskan pentingnya pertahanan bagi eksistensi sebuah negara. Kepala Negara menyebut bahwa dalam statecraft atau konsep bernegara, berbagai aliran telah berkembang, mulai dari aliran ideologi hingga aliran kemakmuran. Namun, dalam situasi dunia yang penuh ketidakpastian saat ini, asas yang dominan adalah survival atau bertahan hidup bagi suatu bangsa.
“Adanya negara adalah tujuannya adalah survival bagi bangsa kita,” ucap Presiden
Sementara itu, Ketua Harian DPN yang juga Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, menjelaskan bahwa struktur organisasi dan lingkup tugas DPN mencakup heterogenitas permasalahan nasional yang berimplikasi terhadap kedaulatan negara dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. DPN juga bertanggungjawab untuk memberikan usulan solusi kebijakan dan tindakan strategis kepada Presiden Republik Indonesia.
“Dewan Pertahanan Nasional dalam konteks pertahanan negara berperan dalam merumuskan kebijakan umum pertahanan negara selama 5 tahun,” tutur Sjafrie Sjamsoeddin dalam laporannya.
Sidang Dewan Pertahanan Nasional ini menandai langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat sistem pertahanan negara secara lebih terstruktur dan berorientasi jangka panjang. Keberadaan DPN diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam merancang kebijakan pertahanan yang adaptif terhadap tantangan global, serta memastikan Indonesia tetap kokoh sebagai negara yang berdaulat dan berdaya tahan tinggi.
Turut hadir dalam sidang tersebut adalah Wakil Presiden Gibran Rakabuming, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, para anggota DPN, serta para pejabat lainnya. (eas)
Rapimnas TNI -Polri Presiden Prabowo Tekankan Pangkat Dan Jabatan Merupakan Amanah Rakyat
Written by Redaksi
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,- Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga eksistensi dan menegakkan kedaulatan negara. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam pengarahannya pada Rapat Pimpinan (Rapim) TNI Polri Tahun 2025 yang digelar di The Tribrata, Jakarta, Kamis (30/01/2025).
“TNI dan Polri adalah dua institusi yang merupakan wujud dari kehadiran negara, wujud dari penegakan kedaulatan, wujud dari eksistensi negara. Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Keputusan-Keputusan Presiden, peraturan-peraturan pemerintah, peraturan-peraturan Presiden, dan semua produk-produk dari pemerintahan tidak ada artinya kalau tidak ditegakkan,” ucap Presiden.
Kepala Negara menegaskan bahwa keberhasilan atau kegagalan suatu negara terlihat dari bagaimana TNI dan Polri menjalankan tugasnya. Menurut Presiden, tentara dan polisi memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara, sehingga jika kedua institusi ini gagal, maka negara itu pun bisa dikatakan gagal.
“Tentara dan polisi adalah bagian dari suatu negara yang memiliki suatu kekuasaan khusus. Tentara dan polisi diberi kekuasaan oleh negara untuk memegang monopoli fisik, monopoli senjata,” lanjut Presiden.
Selanjutnya, Presiden mengingatkan bahwa kekuasaan yang diberikan kepada TNI dan Polri merupakan amanah besar dari rakyat. Presiden menyebut, rakyat memercayakan kekuasaan TNI dan Polri dan berharap agar kedua institusi tersebut bisa menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi dan pengabdian.
“Rakyat yang melengkapi saudara dari ujung kaki sampai ujung kepala, rakyat yang memberi makan kepada tentara dan polisi, dan rakyat memberi kuasa kepada tentara dan polisi untuk memegang monopoli senjata. Dan dengan kepercayaan yang demikian besar, dengan menyerahkan kekuasaan kepada saudara-saudara, diharapkan, dituntut dari saudara-saudara pengabdian yang setinggi-tingginya,” ujar Presiden.
Presiden Prabowo juga menekankan bahwa jabatan dan pangkat yang diberikan kepada anggota TNI dan Polri bukan hanya sebuah penghormatan, tetapi juga merupakan amanah yang harus dijalankan dengan pengorbanan besar. Presiden menegaskan bahwa TNI dan Polri harus siap menyerahkan jiwa dan raga demi kepentingan bangsa dan negara.
“Pangkat yang saudara sandang, bintang yang saudara sandang, bintang yang ada di pundakmu, itu artinya adalah penghormatan dari rakyat. Penghormatan dari rakyat karena rakyat menyerahkan nasib keamanan mereka kepada saudara-saudara,” ucapnya.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa jabatan dan pangkat yang disandang oleh para perwira TNI dan Polri harus disertai dengan tanggung jawab yang besar, termasuk kesiapan untuk memberikan pengorbanan tanpa ragu demi negara.
“Rakyat menyerahkan perlindungan terhadap diri mereka, terhadap masa depan mereka dan masa depan seluruh bangsa di atas pundak saudara-saudara. Pangkat yang diberikan kepada saudara-saudara artinya rakyat mengerti bahwa pada saatnya bila diperlukan, saudara-saudara harus rela menyerahkan jiwa dan raga saudara tanpa ragu-ragu,” tegas Presiden.
Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Tonny Harjono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (ard)
Presiden Prabowo Tekankan Penyusunan Anggaran Harus Berorientasi pada Efisiensi dan Penghematan
Written by Redaksi
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,-Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya efisiensi dan penghematan dalam penyusunan kriteria anggaran, serta keberanian melakukan pemotongan pada hal-hal yang tidak esensial. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pengantarnya pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) bersama para Menteri Kabinet Merah Putih yang digelar di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, 22 Januari 2025.
“Saya tegaskan bahwa kriteria anggaran yang akan kita laksanakan, kriteria yang pertama adalah harus bisa menciptakan lapangan kerja, sudah saya katakan berkali-kali. Kedua harus meningkatkan produktivitas, produktivitas ini harus bisa diukur dengan kuantifikasi berapa devisa yang dihasilkan, berapa devisa yang dihemat, kemudian kriteria selanjutnya adalah harus mengarah kepada swasembada pangan dan swasembada energi,” ucap Presiden.
Dalam hal swasembada pangan dan energi, Presiden Prabowo menuturkan bahwa pada tahun 2025, Indonesia tidak akan mengimpor beras, jagung, maupun garam. Bahkan, Presiden menyampaikan bahwa sasaran swasembada pangan dapat tercapai lebih cepat dari yang diperkirakan, yaitu pada akhir 2025 atau paling lambat awal 2026.
“Jadi mungkin tiga tahun lebih cepat dari sasaran yang kita tetapkan. Artinya bahwa dengan niat baik, dengan kerja keras, dengan orientasi kepada negara dan bangsa, kebijakan yang masuk akal akan membuahkan hasil yang cepat,” ujar Presiden.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo menggarisbawahi pentingnya terobosan teknologi dalam anggaran, yang meliputi investasi dalam sumber daya manusia, pendidikan, serta sains dan teknologi. Presiden juga menegaskan bahwa anggaran untuk hal-hal yang bersifat seremoni atau upacara, seperti perayaan ulang tahun atau perjalanan dinas, akan dipotong.
“Perayaan sejarah, perayaan ulang tahun laksanakan secara sederhana di kantor, di ruangan, kalau perlu yang hadir hanya 15 orang sisanya di vidcon-kan. Perjalanan dinas dikurangi, saya potong setengah, dengan setengah kita bisa menghemat Rp20 triliun lebih, kalau kita hitung Rp20 triliun berapa puluh ribu gedung sekolah bisa kita perbaiki,” tegas Presiden.Presiden pun menginstruksikan jajarannya untuk meningkatkan loyalitas dalam hal penyusunan anggaran. Menurut Presiden, saat ini pemeriksaan anggaran telah berjalan dengan tingkat ketelitian yang cukup baik.
“Saya minta loyalitas semua menteri, semua kepala badan untuk patuh dalam hal ini. Dan saya terima kasih kepada tim keuangan yang telah menjalankan penyisiran kajian terhadap anggaran sampai serinci-rincinya. Kalau tidak salah mungkin sampai satuan kesembilan,” ucap Presiden. (ard)
Presiden Prabowo dan Jajaran Bahas Kebijakan Strategis Devisa Hasil Ekspor
Written by Redaksi
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,-Presiden Prabowo Subianto beserta jajarannya melakukan rapat terbatas pada, 21 Januari 2025, di Istana Merdeka, Jakarta, dengan pembahasan mengenai kebijakan terkait devisa hasil ekspor (DHE). Dalam keterangannya kepada awak media, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan kebijakan DHE ini akan diberlakukan secara menyeluruh sebesar 100 persen untuk periode satu tahun.
“Pemerintah dan BI (Bank Indonesia) mempersiapkan fasilitas yang berupa tarif PPH 0 persen atas pendapatan bunga pada instrumen penempatan devisa hasil ekspor. Kalau reguler biasa kena pajak 20 persen, tapi untuk DHE 0 persen,” ucap Airlangga.
Lebih lanjut, Menko Perekonomian menjelaskan berbagai mekanisme yang mendukung eksportir dalam memanfaatkan DHE. Menurutnya, para eksportir dapat memanfaatkan instrumen penempatan DHE sebagai agunan kredit rupiah dari bank maupun Lembaga Pengelola Investasi (LPI).
“Agunan kredit rupiah kalau mau menggunakan back-to-back, eksportir dapat memanfaatkan instrumen penempatan DHE sebagai agunan back-to-back kredit rupiah dari bank maupun LPI untuk kebutuhan rupiah di dalam negeri,” katanya.
Airlangga menambahkan, Instrumen penempatan DHE sebagai agunan akan dikecualikan dari batas maksimal pemberian kredit (BMPK). Hal tersebut menurut Airlangga tidak mempengaruhi gearing ratio perusahaan.
“Penyediaan dana yang menggunakan instrumen penempatan devisa hasil ekspor SDA sebagai agunan tidak akan mempengaruhi daripada gearing rasio atau rasio utang terhadap ekuitas. Dan perusahaan diharapkan dapat menjaga tingkat utang daripada eksportir,” tambahnya.
Sementara itu, bagi eksportir yang membutuhkan rupiah untuk kegiatan usaha, Airlangga menuturkan bahwa mereka dapat memanfaatkan instrumen swap dengan perbankan. Selain itu, para eksportir juga dapat memanfaatkan foreign exchange swap antara bank dengan Bank Indonesia.
“Untuk foreign exchange swap antara bank dan BI, eksportir dapat meminta bank untuk mengalihkan valas DHE yang dimiliki eksportir menjadi swap jual BI dalam hal eksportir membutuhkan rupiah untuk kegiatan usaha di dalam negeri,” lanjut Airlangga.
Di samping itu, para eksportir juga dapat menggunakan valuta asing (valas) untuk keperluan pembayaran pungutan negara, pajak, royalti, dan deviden. Airlangga menjelaskan bahwa penggunaan valas ini akan diperhitungkan sebagai pengurang dari kewajiban penempatan DHE.
“Terhadap kebijakan ini, pemerintah akan segera merevisi PP nomor 36 dan akan diperlakukan per 1 Maret tahun ini. Dan untuk itu baik BI, OJK, perbankan, bea cukai akan mempersiapkan sistem dan oleh karena itu nanti kami akan juga memberikan sosialisasi kepada para stakeholder,” tandasnya. (ard)
Minta Progres IKN Presiden Prabowo Panggil Ketua Otorita IKN Dan Menteri Terkait
Written by Redaksi
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,- Progres pembangunan IKN Nusantara kembali di bahas oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.Untuk perkembangan IKN Nusantara, Presiden Memanggil ke istana pihak terkait diantaranya Menko Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirati, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hambodo hingga Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono pada Selasa (21/1) 2025 .Dalam rapat tersebut juga membahas berbagai kebijakan yang pro rakyat ,diantaranya pembangunan yang perumahan oleh Kementerian PU
Dikatakan Agus Harimukti Yudhoyono (AHY) Menko Infrastruktur dan kewilayahan Sesuai arahan Presiden Prabowo Pembangunan IKN ini akan dilanjutkan, tentu mengikuti timeline dan tahapan- tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya ,tahap pertama yaitu tahun 2022 hingga 2024 juga telah menghadirkan berbagai progres ada berbagai Infrastruktur yang juga telah selesai 100 % tapi juga ada yang masih berlanjut dan Pembangunan Berfokus pada kawasan Inti Pusat Pemerintahan ,Tahapan kedua Pembangunan dimulai 2025 hingga 2029 dan sudah disepakati Presiden Prabowo , Anggaran untuk kelanjutan Pembangunan IKN 48,8 Triliun Rupiah untuk 5 tahun kedepan. Untuk pembangunan kantor legislatif dan diharapkan sudah bisa jadi ibukota Politik kedepanya.
Sementara Basuki Hadi Muljono Ketua Otorita IKN mejelaskan Progres awal yang meliputi pembangunan Infrastruktur prasarana untuk bisa di manfaatkan oleh ASN dan masyarakat lainya, tahun 2024 APBN Telah mengivestasikan Rp.89 Triliun meliputi jalan tol, perkantoran , kantor Sekretariat dan rumah ibadah.“Selain itu juga ada program yang dibiayai oleh Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp. 60,93 Trilliun untuk pembangunan 97 Tower Apartemen dan 129 rumah tapak serta infrastruktur lainnya,” tandasnya.(ard)
Presiden Prabowo Targetkan Seluruh Anak Dapat Akses Makan Bergizi Gratis pada Akhir 2025
Written by Redaksi
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,-Presiden Prabowo Subianto menargetkan seluruh anak di Indonesia akan mendapatkan akses makan bergizi gratis pada akhir 2025. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam keterangannya kepada awak media usai meresmikan proyek ketenagalistrikan di 18 provinsi di Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, pada Senin, 20 Januari 2025. "Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu, saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf kepada semua orang tua, kepada semua anak-anak yang belum menerima. Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025 semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi," ucap Presiden.
Kepala Negara menjelaskan bahwa hambatan dalam distribusi makan bergizi gratis tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga administratif, serta pentingnya pengamanan dana agar tidak terjadi penyelewengan. Namun, Presiden menekankan bahwa pemerintah terus berupaya yang terbaik untuk masyarakat."Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan. Dan untuk itu membutuhkan waktu. Tapi saya beri penekanan diupayakan cari cara yang terbaik, tercepat supaya semua anak-anak kita bisa merasakan," tutur Kepala Negara.
Presiden Prabowo kembali menekankan bahwa proyek makan bergizi gratis bukan merupakan proyek yang ringan. Namun terkait anggaran, Presiden Prabowo meyakinkan bahwa dana untuk program makan bergizi sudah tersedia.
"Ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada, saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia makan. Yang sudah tidak perlu (program) makan ya tidak apa-apa. Beri jatahnya kepada yang perlu," tegas Presiden(ard)
Presiden Prabowo Panggil Jaksa Agung dan Jajaran Jaksa Agung Muda Bahas Korupsi dan Perizinan Ilegal
Written by Redaksi
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM.-Presiden Prabowo Subianto memanggil Jaksa Agung beserta seluruh Jaksa Agung Muda ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 13 Januari 2025. Pertemuan tersebut difokuskan pada isu pemberantasan korupsi serta penanganan perizinan ilegal yang dianggap merugikan negara dan menghambat pembangunan nasional.
Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperkuat penegakan hukum, terutama dalam mengatasi praktik-praktik korupsi yang kerap terjadi di sektor perizinan. Presiden menilai bahwa perizinan yang tidak sah merupakan salah satu celah yang sering dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu, sehingga berdampak pada kerugian negara.
Selain itu, Presiden Prabowo juga memberikan arahan agar kejaksaan mempercepat proses penyelidikan dan penindakan terhadap praktik perizinan ilegal tersebut. Presiden juga menekankan pentingnya memperkuat sistem pengawasan di instansi pemerintah agar proses perizinan berjalan transparan dan sesuai aturan yang berlaku.
Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut adalah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Tampak pula Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandan serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ateh turut serta dalam pertemuan tersebut. (eas)
Wapres Hadiri Musrenbangnas RPJMN Tahun 2025 – 2029
Written by Redaksi
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,-Mendampingi Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN Tahun 2025–2029 yang digelar di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jl. Taman Suropati No. 2, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (30/12/2024).
Wapres disambut oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, lalu keduanya tampak berbincang sembari menunggu kehadiran Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo hadir dalam acara tersebut dan memberikan arahan, sekaligus menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk periode lima tahun ke depan.
“Pada kesempatan ini, saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Bappenas beserta seluruh jajarannya, juga kepada para Gubernur dan Kepala Badan Perencanaan Daerah yang telah bekerja keras menyusun dan menghasilkan RPJMN ini,” ujar Presiden Prabowo.
Dalam arahannya, Presiden menekankan pentingnya pelaksanaan program pembangunan nasional yang bebas dari korupsi dan tindakan kecurangan lainnya. Ia menggarisbawahi bahwa diperlukan kerja sama yang solid dari seluruh pihak untuk memastikan program-program tersebut berjalan dengan baik.
“Kita ingin melaksanakan pembangunan nasional dengan mengurangi segala bentuk kebocoran, manipulasi, _mark up_, akal-akalan, dan sebagainya. Ini membutuhkan kerja sama semua pihak [yaitu lembaga] Yudikatif, Legislatif, dan Pemerintahan, serta Aparat semua harus kerja sama,” tutur Kepala Negara.
Menutup arahannya, Presiden mengingatkan agar momentum ini digunakan sebaik-baiknya oleh pemerintah pusat dan daerah untuk merumuskan program-program yang efektif demi kesejahteraan masyarakat. Ia juga mengajak para peserta musyawarah untuk menjalankan pemerintahan dengan optimisme dan semangat kebersamaan.
“Laksanakan Musrenbangnas ini dengan sebaik-baiknya. [Mari] kita melangkah menatap masa depan dengan penuh keyakinan, kompak, dan selalu bersyukur,” tutup Presiden Prabowo.(as)
Presiden Prabowo: PPN 12% Hanya Barang dan Jasa Mewah
Written by Redaksi
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,-Pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif 1 persen pajak pertambahan nilai (PPN) darı 11 persen menjadi 12 persen dikenakan khusus terhadap barang dan jasa mewah. Selain barang tersebut, besaran tarif PPN untuk barang dan jasa lainnya masih sesuai dengan tarif yang berlaku sejak tahun 2022 yaitu sebesar 11 persen.
Keputusan kenaikan tarif PPN untuk barang mewah secara langsung disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan persnya di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, pada Selasa, 31 Desember 2024.
“Contoh pesawat jet pribadi itu tergolong barang mewah yang dimanfaatkan ataupun digunakan oleh masyarakat papan atas. Kemudian kapal pesiar, yacht, ya motor yacht. Kemudian rumah yang sangat mewah, yang nilainya di atas golongan menengah,” ucap Presiden.
Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat masih tetap diberlakukan tarif PPN sebesar 0 persen.
“Untuk barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak yang tetap diberi pembebasan PPn yaitu tarif 0 persen antara lain kebutuhan pokok beras, daging, ikan, telur sayur, susu segar, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, rumah sederhana, air minum,” lanjutnya.
Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kenaikan tarif PPn ini merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sesuai kesepakatan antara pemerintah dengan DPR, kenaikan tarif PPn dilakukan secara bertahap dari 10 persen menjadi 11 persen pada April 2022, dan selanjutnya naik menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.
“Kenaikan secara bertahap ini dimaksud agar tidak memberi dampak yang signifikan terhadap daya beli masyarakat, terhadap inflasi, dan terhadap pertumbuhan ekonomi,” kata Presiden.
Presiden menekankan bahwa kebijakan perpajakan ini dirancang untuk mengutamakan kepentingan rakyat dan menciptakan pemerataan ekonomi secara menyeluruh. Pemerintah juga berkomitmen memberikan paket stimulus yang diperuntukkan untuk masyarakat Indonesia.
“Bantuan beras untuk 16 juta penerima bantuan pangan 10 kilogram per bulan, diskon 50 persen untuk pelanggan listrik dengan daya maksimal 2.200 volt, pembiayaan industri padat karya, insentif PPh pasal 21 bagi pekerja dengan gaji sampai dengan rupiah 10 juta perbulan, kemudian bebas PPh bagi UMKM beromset kurang dari 500 juta per tahun, dan lain sebagainya. Paket stimulus ini nilainya semua adalah 38,6 T (triliun),” tambahnya(eas)
