JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 yang berakhir hari ini, Minggu (25/7/2021). Kebijakan itu diperpanjang terhitung sejak 26 Juli hingga 2 Agustus 2021. Keputusan tersebut diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada Minggu (25/7/2021) malam. "Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan dinamika sosial, saya memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM Level 4 dari 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden.
Video Live Streaming Pernyataan Jokowi soal Kelanjutan PPKM Selama PPKM Level 4 berlaku, dilakukan pembatasan pada sejumlah sektor, mulai dari perkantoran, pendidikan, pusat perbelanjaan, tempat makan atau restoran, transportasi, wisata, seni budaya, hingga sosial kemasyarakatan. Jokowi pun mengklaim bahwa PPKM Darurat dan PPKM Level 4 sudah berhasil memperbaiki kondisi pandemi di Indonesia. Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. Daftarkan email "Kita tahu saat ini sudah terjadi tren perbaikan dalam pengendalian pandemi Covid-19," ujar Jokowi. "
Laju penambahan kasus, BOR (bed occupancy rate), dan positivity rate mulai menunjukkan tren penurunan seperti yang terjadi di beberapa provinsi di Jawa," ucap Kepala Negara. Meski begitu, Jokowi tetap meminta masyarakat selalu waspada akan penularan virus corona, terutama adanya varian Delta yang membahayakan. "Namun demikian, kita harus tetap berhati-hati dalam menyikapi tren perbaikan ini. Tetap harus selalu waspada menghadapi varian Delta yang sangat menular," kata Kepala Negara.
Seputar PPKM Level 4 sebagai Perpanjangan PPKM Darurat Adapun PPKM Level 4 sudah berlaku selama lima hari, yakni 21-25 Juli 2021. Kebijakan itu diterapkan di kabupaten/kota di Pulau dan Bali yang mencatatkan nilai asesmen level 4 dan 3. Level 4 artinya, setiap provinsi mencatatkan kasus Covid-19 lebih dari 150/100.000 penduduk per minggu. Kemudian, perawatan pasien di rumah sakit lebih dari 30/100.000 penduduk per minggu, dan kasus kematian lebih dari 5/100.000 penduduk per minggu.
Penularan Sangat Tinggi, WHO Desak Indonesia Perketat dan Perluas PPKM Sementara level 3 berarti daerah yang mencatatkan kasus virus corona 50-150/100.000 penduduk per minggu. Lalu, perawatan pasien di rumah sakit mencapai 10-30/100.000 penduduk per minggu, dan kasus kematian berkisar 2-5/100.000 penduduk per minggu. PPKM Level 4 sendiri merupakan perpanjangan dari PPKM Darurat yang diberlakukan selama 3-20 Juli 2021 lalu.
Sebaran 1.266 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi Jawa Timur Hingga Minggu ini kasus Covid-19 di Indonesia sudah mencapai 3.166.505 orang sejak awal pandemi berlangsung. Dalam 24 jam terakhir, ada penambahan 38.679 pasien atau kasus baru Covid-19. Adapun, angka kematian akibat Covid-19 kini berjumlah 83.279 orang setelah terjadi penambahan 1.266 pasien yang meninggal setelah terinfeksi virus corona.
Selama PPKM Darurat dan PPKM Level 4 berlangsung, kasus Covid-19 di Indonesia justru memperlihatkan kenaikan tajam. Kasus malah terlihat turun seiring pemerintah mengurangi jumlah testing. Dalam Sepekan, Kasus Covid-19 Turun 40 Persen karena Testing Berkurang Sejak 3 Juli 2021 hingga saat ini, ada penambahan 909.654 kasus baru Covid-19. Adapun, angka kematian Covid-19 sejak 3 Juli 2021 hingga saat ini bertambah 23.252 pasien Covid-19. Indonesia juga tercatat sebagai salah.(eas)
Pantau PPKM Darurat, Luhut: Mobilitas dan Aktivitas Masyarakat Perlahan Turun
Written by Redaksi
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Pemerintah terus memantau implementasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang telah dijalankan sejak 3 Juli 2021 lalu melalui sejumlah aplikasi pemantauan seperti Google Traffic dan Facebook Mobility. Hasil evaluasi selama periode 3-10 Juli 2021, mobilitas dan aktivitas masyarakat di seluruh provinsi di Jawa-Bali telah menunjukkan penurunan, meskipun masih berada di bawah target yang dicanangkan pemerintah.
Demikian disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kamaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam keterangan pers secara virtual usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo melalui konferensi video pada Senin, 12 Juli 2021.
"Hasil yang kami dapat selama periode 3-10 Juli seluruh Provinsi Jawa-Bali sudah menunjukkan penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat pada level 10-15 persen dari target kita sebenarnya 20 persen atau lebih. Implementasi di lapangan kami lihat semakin baik dan kami berharap satu minggu ke depan mobilitas kegiatan masyarakat juga semakin turun sesuai harapan kita," ujar Luhut.
Luhut berharap, kebijakan PPKM Darurat dapat menekan angka kasus konfirmasi harian Covid-19 agar tidak lebih dari angka 30 ribuan seperti yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Jika semua pihak berdisiplin dalam menaati aturan PPKM Darurat, Luhut berharap minggu depan angka kasus bisa ditekan terus sehingga kurvanya kembali menjadi landai.
"Kalau semua berjalan kita disiplin, akan mulai flating atau mulai rata dan kita harap nanti cenderung akan terkendali dan kita berharap juga dengan disiplin kita semua dan program vaksin jalan, protokol kesehatan jalan, kombinasi semua ini, pematuhan pada tadi PPKM Darurat, kita akan bisa bertambah baik," ungkapnya.
Terkait penambahan tempat tidur rumah sakit, Luhut menilai bahwa kerja sama antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah berjalan dengan sangat baik. Selain di Jakarta, penambahan tempat tidur rumah sakit juga dilakukan di sejumlah daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur, dan Bali.
"Kami sudah minta juga supaya TNI membuka rumah sakit-rumah sakit lapangan sehingga jumlah rumah sakit ini, untuk ICU khususnya, itu makin banyak terpenuhi sehingga akan mengurangi kesulitan untuk dapat tempat tidur," imbuhnya.
Dalam rapat tersebut juga diputuskan bahwa Presiden menginstruksikan agar mulai Rabu, 14 Juli 2021 ini diluncurkan 300 ribu paket obat untuk orang tanpa gejala (OTG) dan untuk pasien dengan gejala ringan. Sebanyak 10 persen paket tersebut diperuntukkan bagi OTG, 60 persen bagi pasien dengan anosmia, dan 30 persen bagi pasien dengan gejala demam dan batuk.
"Jadi paket obat ini akan menjangkau hampir 210 ribu kasus aktif yang kita berikan dan ini akan berlangsung selama beberapa bulan ke depan. Ini akan dibagikan nanti oleh TNI bersama-sama elemen-elemen yang lain. Prosedurnya sudah disusun sehingga bisa jalan," jelasnya.
Adapun terkait pemenuhan kebutuhan oksigen, pemerintah terus mengatur dan menata hal tersebut hasil kerja sama Kementerian Kesehatan dibantu oleh Kementerian PUPR dan BUMN. Selain itu, pemerintah juga tengah memproses impor 40 ribu ton oksigen cair untuk antisipasi.
"Kita berjaga-jaga walaupun sebenarnya kita tidak butuh sebanyak itu. Tapi kalau melihat tren dunia, perkembangan di Amerika, perkembangan di Inggris, di mana trennya sekarang meningkat tajam, kita lebih bagus berjaga-jaga sehingga kita tidak caught by surprise," ungkapnya.
Di sisi bantuan sosial, pemerintah juga akan memberikan bantuan beras kepada masyarakat sesuai dengan instruksi Presiden. Luhut menekankan arahan Presiden Joko Widodo bahwa rakyat tidak boleh ada yang kelaparan.
"Nanti TNI-Polri akan membagi-bagikan karena perintah Presiden tidak boleh rakyat sampai kelaparan atau tidak makan. Jadi semua titik-titik yang memungkinkan ada kekurangan pangan atau beras, akan dibagikan oleh TNI dan akan mulai berlaku mungkin hari Rabu ini," tegasnya.
Pemerintah juga akan menambah cakupan vaksinasi pada bulan Juli ini karena stok vaksin yang dimiliki pemerintah saat ini melebihi target. Dukungan dari sejumlah negara menambah stok vaksin dari tadinya 31 juta menjadi 45 juta, untuk bulan ini saja.
"Kami sepakat akan peningkatan vaksinasi dilakukan oleh TNI-Polri dan juga Dinkes langsung ke daerah-daerah marginal. Jadi pinggiran-pinggiran kota, langsung tim akan menyuntikkan di sana dan itu saya kira akan bisa berjalan dalam minggu ini," jelasnya.
"Jadi saya pikir dengan tadi pelaksanaan vaksinasi, kemudian tadi PPKM jalan secara bersamaan dan juga obat, oksigen, kemudian juga tempat tidur saya melihat dalam 4-5 hari ke depan kita situasinya akan membaik," tutup Luhut.(eas)
BALI, KORANRAKYAT.COM — Kapal penumpang KMP Yunicee dilaporkan tenggelam di perairan kawasan pelabuhan Gilimanuk, Bali hari ini, Selasa, 29 Juni 2021, pukul 19.12 WITA.
Musabab tenggelamnya KMP Yunicee disebut karena mengalami pecah lambung.
Diketahui, KMP Yunice diketahi berangkat dari pelabuhan Ketapang Banyuwagi menuju Gilimanuk sekitar pukul 17.12 WIB.Saat hampir sampai ke pelabuhan Gilimanuk, KMP Yunicee terseret arus lalu tenggelam.Saat ini kapal yang mengangkut beberapa truk, motor hingga mobil ini sedang dievakuasi. Saat ini ada ada dua kapal yang melakukan evakuasi KMP Yunicee yaitu KMP Sms Swakarya dan KMP Samudera Utama.
Berdasarkan video yang diunggah oleh salah satu pekerja di kapal Samudera Utama, berapa korban penumpang KMP Yunicee berbondong-bondong menuju kapal evakuasi.
Menjelang merapat ke pelabuhan Gilimanuk, KMP Yunicee terseret arus, pecah lambung lalu lalu tenggelam.
Kapal penyeberangan antar pulau itu selain mengangkut penumpang, juga biasanya membawa kendaraan bermotor seperti truk, bus, mobil hingga motor.
Dari unggahan video Instagram @gilimanukkomunitas terlihat sejumlah orang berusaha menolong dengan melemparkan pelampung ke arah KMP Yunicee yang tenggelam.Sementara di sekitar KMP Yunicee yang miring 90 derajat dan separuh tenggelam terlihat sejumlah penumpang mengenakan pelampung berwarna oranye.Hingga saat ini belum diketahui penyebab pasti tenggelamnya KMP Yunicee.Sejumlah kalangan menduga karena ombak begitu besar di pesisir pantai. (fd)
Presiden kepada Kepala Daerah: Jabatan adalah Kehormatan sekaligus Tanggung Jawab Besar
Written by Redaksi
.
Kado HPN Jokowi Pastikan Pajak Insan Pers Ditanggung Pemerintah Hingga Juni 2021
Written by Redaksi
JAKARTA, KORANRAKYAT.COM - Presiden Joko Widodo memastikan, pajak penghasilan (PPh) untuk insan pers akan ditanggung pemerintah hingga Juni 2021.
Hal ini dilakukan sebagai upaya negara dalam meringankan beban industri media di masa pandemi Covid-19. Menurut Jokowi, pajak bagi awak media masuk ke dalam daftar pajak yang dibayarkan oleh pemerintah. "Artinya pajak dibayar oleh pemerintah. Ini berlaku hingga Juni 2021.
Tolong ini nanti diikuti dan dikawal dengan Menteri Keuangan," ujar Jokowi dalam puncak peringatan Hari Pers Nasional 2021, . Selasa (9/2/2021). Selain itu, pemerintah juga mengurangi PPh badan usaha untuk membantu industri media. Bantuan lainnya adalah pembebasan PPh untuk dua jenis impor dan percepatan restitusi serta insentif yang juga berlaku hingga Juni 2021. "Selain itu, ada pula kebijakan pembebasan abonemen listrik bagi badan usaha media," ungkap Jokowi. Menurut Jokowi, sejumlah keringanan dan bantuan untuk industri media memang jumlahnya tidak seberapa. Namun, Jokowi mengingatkan bahwa saat ini negara memiliki beban fiskal yang berat. "Perlu saya sampaikan beban fiskal pemerintah berada pada posisi yang sangat berat. Untuk menangani kesehatan masyarakat dan juga berat untuk menggerakkan perekonomian tatkala sektor swasta alami perlambatan yang signifikan," tambah Jokowi.(eas)
.
Presiden Jokowi Reshuffle Menteri Yang Kerjanya Biasa Biasa Aja Dan Terlibat Korupsi
Written by Redaksi
Presiden: Pengembangan Sektor Pangan Butuh Cara-Cara Baru yang Inovatif
Written by Redaksi
Polri Gelar Perkara dengan JPU soal Kasus Kebakaran Kejagung
Written by Redaksi
JAKARTA, KORANRAKYAT.COM - Hari ini Polisi telah melaksanakan gelar perkara kasus kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung pada kamis(1/10) 2020. Gelar itu dilaksanakan dari pukl 10.WIB hingga pukul 13.30 WiB , gelar perkara ini dengan jaksa peneliti atau P16 gunakan ekspos hasil penyelidikan.
KkKepala Biro Penerangan Masyarakat(Karopermas) Divisi Humas Polri, Brijen (Pol) Awi Setiyono di Bareskrim di Jalan Tronojoyo No.3 KeKebayoran Baru,Jakarta Selatan, Kamis(1/10)2020 mengatakan Polisi telah melaksanakan gelar perkara kasus kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung bersama pihak kejaksaan pada Kamis (1/10/2020). "Tadi pukul 10.00 WIB hingga pukul 13.30 WIB telah dilaksanakan gelar perkara dengan jaksa peneliti atau P-16 guna ekspose hasil penyidikan," ujarnya.
SeSelanjutnya, Awi menegaskan gelar perkara tersebut dipimpin langsung oleh Kabareskrim Komjen (Pol) Listyo Sigit Prabowo." Gelar perkara turut dihadiri Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Ferdy Sambo, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Fadil Zumhana, dan tim jaksa peneliti. Dalam gelar tersebut, penyidik kepolisian menyampaikan hasil proses penyidikan yang telah dilakukan kepada jaksa peneliti," tegasnya.
laUntuk itu, Awi menjelaskan selanjutnya, saran dan pendapat yang diterima penyidik akan dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki berkas perkara. Pasalnya gelar perkara tersebut dilakukan agar pelimpahan berkas kepada jaksa peneliti nantinya dapat berjalan lancar. "Biar nanti kalau sudah tahap satu bisa berjalan dengan lancar, jangan sampai berkas bolak-balik. Jadi istilahnya kita sinkronisasi, kita sampaikan apa fakta-fakta yang kita dapatkan dalam proses penyidikan ini," jelasnya..
Kekegiatan penyidikan juga masih terus dilakukan polisi hingga hari ini, termasuk pemeriksaan saksi. Penyidik memeriksa empat orang saksi pada hari ini yang terdiri dari, staf ahli Jaksa Agung, anggota Biro Hukum Kejagung, staf Kementerian Perdagangan, dan penjual mintak pembersih (dust cleaner) merek TOP.
Dari gelar perkara dan pemeriksaan saksi yang dilakukan, Awi menandaskan polisi belum menetapkan tersangka. Dalam kasus ini, polisi menemukan adanya dugaan tindak pidana. Setelah polisi melakukan gelar perkara, kasus tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan. Unsur pidana yang dimaksud seperti tertuang dalam Pasal 187 KUHP dan/atau Pasal 188 KUHP.
Pasal 187 KUHP menyebutkan, barang siapa yang dengan sengaja menimbulkan kebakaran terancam 12 tahun penjara, atau 15 tahun penjara, atau seumur hidup apabila ada korban meninggal. Kemudian, Pasal 188 KUHP menyebutkan, barang siapa dengan kesalahan atau kealpaan menyebabkan kebakaran dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.
Kebakaran yang terjadi pada 22 Agustus 2020 pukul 18.15 WIB itu akhirnya dapat dipadamkan keesokkan harinya, 23 Agustus 2020 pukul 06.15 WIB. Akibat kejadian itu, seluruh ruangan di Gedung Utama Kejagung habis terbakar.(vk)
Laksamana Madya Yudo Margono KSAL Dan Marsekal Madya Fadjar Prasetyo sebagai KSAU Baru Dilantik Presiden
Written by Redaksi
JAKARTA, KORANRAKYAT.COM - Presiden Joko Widodo melantik Laksamana Madya Yudo Margono sebagai Kepala Staf Angkatan Laut ( KSAL) dan Marsekal Madya Fadjar Prasetyo sebagai Kepala Staf Angkatan Udara ( KSAU). Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Rabu (20/5/2020) pukul 09.35 WIB. Adapun pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden Nomor 32 dan 33 TNI Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan KSAL dan KSAU.
Selain itu, dibacakan juga Keputusan Presiden Nomor 34 dan 35 TNI Tahun 2020 tentang Kenaikan Pangkat dalam Golongan Tinggi TNI. Setelah pembacaan Keppres, Jokowi menandu sumpah jabatan kedua pimpinan TNI tersebut. "Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," demikian sumpah janji yang dilafalkan keduanya.
Presiden Joko Widodo melantik Laksamana Madya Yudo Margono sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) dan Marsekal Madya Fadjar Prasetyo sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), .
"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit. Setelah pembacaan sumpah janji, acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara. Setelah itu, Presiden Jokowi dan para tamu undangan yang hadir mengucapkan selamat kepada Yudo dan Fadjar yang telah resmi menjabat. Yudo akan menggantikan Laksamana Siwi Sukma Adji yang memasuki masa pensiun pada Mei 2020 ini. Adapun Fadjar menggantikan Marsekal Yuyu Sutrisna yang bakal pensiun pada Juni 2020. Hadir dalam pelantikan ini di antaranya Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD serta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Jumlah tamu dibatasi sesuai protokol pencegahan Covid-19.(eas)
Pejabat Menteri Perhubungan Mulai Positip Terserang Corona
Written by Redaksi
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dipastikan terjangkit Virus Corona. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Budi, di Kantor Sekretariat Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Sabtu, 14 Maret 2020.
"Dari hasil laboratorium confirm COVID-19," kata Wakil Direktur RSPAD Gatot Soebrot Kolonel Albertus Budi Sulistya, Sabtu malam, 14 Maret 2020. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan sudah mendapat izin dari keluarga untuk menyampaikan bahwa Budi Karya positif Corona.
"Sekali lagi atas izin keluarga, yang disampaikan tadi adalah Pak Budi Karya Sumadi, Pak Menhub. Sekali lagi ini kami sampaikan atas izin keluarga. Tugas beliau sebagai menhub memang menjadi terdepan dan beliau aktif menjadi bagian penting penanganan dampak Covid-19 ini," kata Pratikno.
Pratikno mengatakan pemerintah masih melakukan tracking untuk menelusuri kapan Budi Karya terpapar. "Kerja keras beliau luar biasa untuk menjadi bagian dari penanganan dampak. Saya sudah dapat laporan dari Pak Menkes bahwa kondisi Pak Menhub semakin baik. Alhamdulillah doa kita bersama dan RS bekerja keras agar beliau semakin sehat dan demikian bagi pasien yang lain," katanya Sementara sebagai pejabat Ad interm Luhut Panjaitan selaku Menko Kemaritiman. (as)
Natuna(Koranrakyat,com) Dalam kunjungan kerjanya ke Kepulauan Natuna, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau pada Rabu, 8 Januari 2020, Presiden Joko Widodo hendak memastikan adanya penegakan hukum hak berdaulat Indonesia atas sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
Untuk itu, setelah bertemu dengan ratusan nelayan di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Pelabuhan Perikanan Selat Lampa Natuna, Kabupaten Natuna, Presiden meninjau KRI Usman Harun 359 dan KRI Karel Satsuit Tubun 356 di Pangkalan Angkatan Laut Terpadu Selat Lampa.
"Saya ke sini juga ingin memastikan penegakan hukum atas hak berdaulat kita, hak berdaulat negara kita Indonesia atas kekayaan sumber daya alam laut kita di zona ekonomi eksklusif. Kenapa di sini hadir Bakamla dan Angkatan Laut? Untuk memastikan penegakan hukum yang ada di sini," ucap Presiden.
Sebagaimana banyak diberitakan, beberapa waktu belakangan terdapat kapal asing yang memasuki wilayah Indonesia. Perlu diketahui bahwa kapal asing tersebut berada di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia, bukan laut teritorial Indonesia, di mana di zona tersebut kapal internasional dapat melintas dengan bebas.
"Yang ada (kapal asing) hanya masuk ke zona ekonomi eksklusif. Itu lewat semua kapal bisa," ucapnya.
Meski demikian, di zona tersebut Indonesia memiliki hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya. Maka itu, apabila terdapat kapal asing yang memanfaatkan kekayaan alam di dalamnya secara ilegal, maka Indonesia memiliki hak berdaulat untuk menangkap atau menghalau kapal asing tersebut.
Presiden sendiri tiba di Pangkalan Angkatan Laut Terpadu Selat Lampa sekitar pukul 11.47 WIB dan langsung menyapa awak kapal. Tak berselang lama, Presiden menaiki Kapal Republik Indonesia (KRI) Usman Harun yang tengah bersandar di dermaga.
Dari atas KRI Usman Harun, sekira sepuluh menit Presiden meninjau situasi di Perairan Natuna bersama sejumlah jajaran yang mendampinginya, antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.(eas)
Hadiri Perayaan Natal Nasional 2019, Presiden: Natal Momentum Merajut Kerukunan Bangsa
Written by Redaksi
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo menghadiri Perayaan Natal Nasional tahun 2019 di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, pada Jumat, 27 Desember 2019. Perayaan Natal Nasional tahun ini bertema "Hiduplah sebagai Sahabat bagi Semua Orang".
Sejalan dengan tema tersebut, dalam sambutannya, Presiden mengatakan dirinya merasakan suasana kerukunan, persahabatan, persaudaraan, dan cinta kasih sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Menurutnya, Natal adalah momentum yang sangat indah untuk merayakan persahabatan.
"Momen yang sangat berharga bagi kita semuanya untuk merajut persaudaraan, kerukunan antaranak bangsa, dan juga momen bagi kita bangsa Indonesia untuk mensyukuri indahnya keberagaman, indahnya kemajemukan yang menyatukan kita semuanya sebagai sebuah bangsa besar, bangsa Indonesia," kata Presiden.
Melalui pesan Natal tersebut, lanjut Kepala Negara, umat Kristiani diajak untuk bersama-sama merawat persaudaraan, kerukunan, harmoni kehidupan, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang merusak persahabatan dan persaudaraan di antara bangsa Indonesia. Presiden berpesan agar semua pihak tidak melakukan ujaran kebencian, menebar fitnah atau hoaks, hingga bersikap intoleran.
"Kita tidak ingin tali silaturahmi jembatan persahabatan, jembatan persaudaraan, yang telah terjalin dengan sangat baik antarsesama anak bangsa, yang telah terjalin sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu justru dirusak oleh provokasi-provokasi yang memecah kita sebagai saudara sebangsa dan setanah air," ungkapnya.
Menurut Presiden, sebagai negara yang dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa keberagaman dan kemajemukan, baik itu suku, agama, dan bahasa daerah, bangsa Indonesia selalu belajar untuk hidup dalam kebersamaan sebagai saudara dan satu sahabat. Sehingga nilai-nilai persaudaraan telah menjadi watak asli bangsa Indonesia dan bisa disebut sebagai DNA-nya bangsa Indonesia.
"DNA itu telah hidup ratusan tahun menjadi budaya dalam masyarakat kita. Ke mana pun kita pergi, ke seluruh penjuru Tanah Air, kita akan diterima seperti sahabat, seperti saudara. Inilah budaya kita Indonesia, inilah kepribadian kita bangsa Indonesia," imbuhnya.
Di hadapan ribuan hadirin, Presiden juga menegaskan bahwa Indonesia merupakan negeri Pancasila yang menjamin kebebasan beragama dan beribadah menurut agamanya masing-masing bagi para penduduknya. Untuk itu, Presiden mengajak semua pihak untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan di antara sesama anak bangsa.
"Saya tegaskan di sini, sekali lagi, negara menjamin kebebasan beragama dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Di negeri Pancasila ini kita harus saling menghormati dan menghargai perbedaan dan keberagaman kita di antara sesama anak-anak bangsa dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Di negeri Pancasila kita harus bersatu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tegasnya.
Mengakhiri sambutannya, Presiden mengajak seluruh umat kristiani untuk menggunakan momen perayaan Natal tahun ini untuk bersama-sama bersikap dan berperilaku dalam memaknai persahabatan.
"Dari hal-hal yang kecil perilaku keseharian menghomati satu sama lain, menghargai perbedaan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan menunjukkan watak asli kita sebagai bangsa yang besar, bangsa yang berbudaya, bangsa yang berbudi luhur," lanjutnya.
"Saya mengucapkan selamat hari Natal 2019 dan tahun baru 2020. Semoga Tuhan memberkati," tandasnya.
Tampak hadir dalam acara Perayaan Natal Nasional tahun 2019 antara lain Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Gomar Gultom, dan Uskup Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) Kardinal Ignatius Suharyo.(as)
Presiden Jokowi: Toleransi dan Keterbukaan Adalah Kunci Kemajuan Suatu Bangsa
Written by Redaksi
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)
Keberhasilan sebuah negara dan masyarakatnya sangat ditentukan oleh kemampuan untuk menerima dan mengelola kemajemukan. Semakin masyarakat dapat mengelola kemajemukan dan perbedaannya, maka akan semakin matang pula kedewasaan sehingga mendorong inovasi yang mengarah pada kemajuan bangsa.
Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada acara peresmian pembukaan Forum Titik Temu "Kerja Sama Multikultural untuk Persatuan dan Keadilan" di Hotel Double Tree Hilton, Jakarta, Rabu, 18 September 2019.
"Kemajemukan itu adalah sebuah kebutuhan karena kemajemukan akan membuat kita menjadi kaya imajinasi untuk berinovasi. Kemajemukan membuat kita akan semakin matang, akan semakin dewasa, dan kemajemukan itu akan menjadi satu bagian tak terpisahkan dari sebuah kemajuan ekonomi," kata Presiden.
Pada dasarnya, kemajemukan dan kemampuan suatu negara dalam memanfaatkan keterbukaan menjadi kunci bagi lompatan kemajuan. Presiden mengatakan, banyak contoh negara yang bertransformasi menjadi negara maju dengan kemajemukan tersebut, salah satunya Persatuan Emirat Arab (PEA).
Menurut Presiden, Indonesia bisa mengambil contoh dari Persatuan Emirat Arab (PEA) yang berhasil melompat menjadi sebuah negara maju karena sikap terbuka dan kemampuannya mengelola perbedaan.
"Empat puluh tahun yang lalu Uni Emirat Arab (PEA) merupakan negara yang tertinggal. Tingkat melek hurufnya rendah, budaya pendidikannya tertutup dan tradisional. Namun, Uni Emirat Arab sekarang menjadi negara yang sangat makmur dan maju," paparnya.
PEA diketahui juga tidak memiliki sumber daya alam sebanyak Indonesia namun dapat tumbuh menjadi negara maju dan modern. Saat bertemu dengan Syekh Mohamed (Putra Mahkota Abu Dhabi), Presiden Jokowi mencoba mencari tahu rahasia kemajuan negara tersebut.
"Menurut saya salah satu kunci utamanya adalah keterbukaan dan toleransi. Dan itu saya dapatkan langsung dari beliau, Syekh Mohamed. Bahkan tahun ini di sana menyebut sebagai Tahun Toleransi," tuturnya.
Kepala Negara menjelaskan, keterbukaan dan toleransi tersebut misalnya bisa terlihat dari keberanian mereka mengundang talenta-talenta besar dunia untuk menjadi pucuk pimpinan perusahaan dan tenaga ahli di negaranya, yang kemudian pada saatnya secara bertahap digantikan oleh warga asli PEA. Tak hanya itu, mereka juga berani mengundang puluhan rektor, dosen, dan guru-guru hebat dari perguruan tinggi dunia.
"Dengan kata lain, isu kemajemukan bukan semata-mata isu sosial atau politik. Penerimaan terhadap kemajemukan juga menjadi isu pembangunan ekonomi. Tanpa adanya penerimaan terhadap kemajemukan, tanpa adanya penerimaan terhadap anggota warga dengan latar belakang yang berbeda-beda, maka masyarakat tersebut akan menjadi masyarakat yang tertutup dan tidak berkembang," ucap Presiden.
Kepala Negara sendiri mensyukuri bahwa Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara terlahir dengan kemajemukan sejak awal berdirinya. Meski berbeda-beda, sambungnya, bangsa Indonesia memiliki semangat untuk bersatu dalam perbedaan sebagaimana semboyan negara, Bhinneka Tunggal Ika.
"Marilah kita kembalikan lagi kepada semangat berdirinya negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang mampu mengelola kemajemukan di internal bangsa kita, yang bisa menjadi teladan, menjadi panutan dunia dalam merawat toleransi dan persatuan, dan juga berani terbuka untuk kemajuan bangsa," tandasnya.
Untuk diketahui, Forum Titik Temu merupakan tempat berkumpulnya masyarakat yang berorientasi pada gerakan kultural, yang diselenggarakan oleh Nurcholish Madjid Society, Jaringan Gusdurian, dan Maarif Institute. Acara ini digelar sebagai penegasan kebutuhan masyarakat Indonesia untuk terus bekerja sama dan berjalan beriringan dengan berpedoman pada Pancasila.(eas)
Pesan Presiden Pada 74 Tahun RI Kesatuan dan Keutuhan Negara Adalah hal Yang Penting.
Written by Redaksi
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) .Menjelang berlangsungnya upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman
Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan bagi bangsa Indonesia di usianya yang ke-74 tahun. Ia menegaskan bahwa
kesatuan dan keutuhan negara adalah hal yang teramat penting.
“Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah segala-galanya. Jangan sampai dikorbankan yang namanya keutuhan NKRI karena pemilihan #
bupati, wali kota, gubernur, dan presiden. Keutuhan NKRI harus ditempatkan di tempat yang paling penting,” kata Presiden yang kali ini tampak
mengenakan busana adat Bali.
Di usianya tersebut, Indonesia akan menghadapi tantangan yang semakin berat dalam menghadapi persaingan. Dengan tantangan itu, pembangunan
sumber daya manusia (SDM) akan menjadi faktor penting sebagai langkah awal bagi kemajuan Indonesia. Sebab, tanpa dukungan SDM yang unggul, sulit
rasanya bagi Indonesia untuk menciptakan lompatan kemajuan.
Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa fokus pemerintahannya dalam periode mendatang ialah pembangunan manusia. Tema
peringatan HUT ke-74 Republik Indonesia, “SDM Unggul Indonesia Maju”, kali ini pun berangkat dari hal tersebut.
“Dalam periode yang kedua ini, lima tahun ke depan, kita akan fokus, kita akan konsentrasi, kepada pembangunan manusia,” kata Presiden dalam #
kesempatan yang sama.
Seperti dilansir dari siaran pers BPMI, Sekretariat Presiden, Presiden mengatakan, pembangunan SDM tersebut akan mencakup program-program yang #
memastikan bahwa pembangunan SDM dimulai sejak awal dilahirkan hingga beranjak dewasa. Hal tersebut salah satunya dengan memastikan pemberian
nutrisi dan gizi yang mencukupi untuk tumbuh kembang anak.
“Tetapi yang paling penting, sejak awal memang harus dibangun yang namanya karakter. Oleh sebab itu, budi pekerti menjadi sesuatu yang sangat
penting,” kata Presiden.
Sementara pada tahap selanjutnya, SDM Indonesia juga harus dibekali dengan kemampuan yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan
industri masa kini dan masa mendatang.
“Ini mulai harus kita tata secara baik. Kalau sudah di perguruan tinggi, sudah saya sampaikan, target kita adalah mereka bisa berkompetisi di regional
maupun global,” kata Presiden.(eas)
Presiden Jokowi Buka Pameran Karya Kreatif Indonesia 2019
Written by Redaksi
