JAKARTA,KORANRAKYAT.COM -PSSI resmi menetapkan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda tersebut dikontrak dua tahun dari 2025 hingga 2027 dengan opsi perpanjangan kontrak.

Saat melatih Skuad Garuda, Kluivert akan dibantu oleh sejumlah asisten pelatih dari Belanda seperti Alex Pastoor dan Denny Landzaat. Selain itu, akan ada dua pelatih lokal Indonesia yang menjadi asisten pelatih.

Kluivert merupakan pemain legenda tim Belanda. Pada eranya dia merupakan striker terbaik Belanda sekaligus sejumlah klub papan atas Eropa seperti Ajax Amsterdam, AC Milan, Barcelona, CF Valencia, Newcastle United, PSV dan Lille.

Setelah pensiun sebagai pemain pada tahun 2008, pelatih kelahiran Amsterdam, Belanda pada 1 Juli 1976 tersebut langsung merintis karier sebagai pelatih. Dia memulai sebagai asisten pelatih di AZ Alkmaar, NEC Nigmegen, Brisbane Roar. Selanjutnya menjadi pelatih Jong Twente dan berhasil meraih gelar juara.

Kluivert juga pernah menjadi asisten pelatih Louis van Gaal di tim nasional Belanda yang meraih peringkat ketiga pada Piala Dunia FIFA 2014 di Brasil. Pada tahun 2015, Kluivert ditunjuk sebagai pelatih kepala tim nasional Curaçao untuk kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 dan kualifikasi Piala Karibia 2017. Pengalaman lainnya termasuk menjabat sebagai direktur olahraga di Paris Saint-Germain dan akademi Barcelona, melatih tim Ajax A1 (U-19) serta menjadi asisten Clarence Seedorf di tim nasional Kamerun.

Sebelum ke Indonesia, dia menjadi pelatih klub Turki, Adana Demirspor. Selain itu, Kluivert juga pernah menjabat sebagai direktur akademi FC Barcelona.

Kluivert direncanakan akan datang ke Indonesia pada Sabtu (11/1) mendatang dan keesokan harinya langsung dikenalkan secara resmi ke publik.

Debut Kluivert akan dimulai saat Indonesia melawan Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret dan Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta tanggal 25 Maret mendatang. Laga tersebut merupakan pertandingan lanjutan ronde ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 grup C zona Asia.(ard)

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,- . Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa eks Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai saksi kasus korupsi pengadaan gas cair alam atau Liquefied Natural Gas (LNG), Kamis (9/1/2025). Ahok telah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis siang pukul 11.20 WIB untuk menjalani pemeriksaan. "Buat saksi untuk perusahaan LNG Pertamina," kata Ahok kepada wartawan. Ahok mengatakan, kehadirannya dalam pemeriksaan hari ini dibutuhkan karena kasus tersebut muncul saat ia masih menjabat sebagai komisaris PT Pertamina."Iya, karena kan kita waktu itu yang temukan ya. Kita kirim surat Kementerian BUMN juga waktu itu," ujar politikus PDI-P tersebut.

Diketahui, KPK tengah mengembangkan kasus korupsi pengadaan gas cair alam atau LNG di PT Pertamina. Pada 2 Juli 2024, KPK menetapkan dua pejabat PT Pertamina lainnya sebagai tersangka dalam kasus tersebut, yaitu Senior Vice President (SVP) Gas & Power PT Pertamina tahun 2013-2014 Yenni Andayani dan Direktur Gas PT Pertamina periode 2012-2014 Hari Karyuliarto. Adapun eks Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan divonis sembilan tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina. Karen dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.(as)

SURABAYA.KORANRAKYAT.COM Januari 2025 – Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Dahnil Anzar Simanjuntak, mengunjungi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan Asrama Haji Surabaya untuk mendiskusikan persiapan pelaksanaan haji 2025. Kunjungan ini bertujuan menggali masukan dari berbagai pihak guna mewujudkan penyelenggaraan haji yang lebih efisien dan inklusif.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah isu strategis, termasuk efisiensi biaya haji, rencana pemotongan DAM (Denda) di dalam negeri, dan kontribusi haji terhadap perekonomian nasional. Dahnil berharap keterlibatan aktif Muhammadiyah dan NU dalam memberikan masukan dan fatwa untuk mendukung kebijakan ini.

“Kami ingin penyelenggaraan haji bukan hanya sukses secara spiritual, tetapi juga mendukung sektor ekonomi, seperti UMKM dan pertanian Indonesia,” ujar Dahnil.

Semangat kebangsaan juga ditekankan, mengacu pada peran para tokoh pendahulu seperti KH Ahmad Dahlan dan KH Hasyim Asy’ari yang menjadikan haji sebagai momentum kebangkitan nasional.

Melalui kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, BP Haji optimis pelaksanaan haji 2025 akan semakin transparan, efisien, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi umat dan bangsa.(eas)

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,-Mendampingi Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN Tahun 2025–2029 yang digelar di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jl. Taman Suropati No. 2, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (30/12/2024).

Wapres disambut oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, lalu keduanya tampak berbincang sembari menunggu kehadiran Presiden Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo hadir dalam acara tersebut dan memberikan arahan, sekaligus menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk periode lima tahun ke depan.

“Pada kesempatan ini, saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Bappenas beserta seluruh jajarannya, juga kepada para Gubernur dan Kepala Badan Perencanaan Daerah yang telah bekerja keras menyusun dan menghasilkan RPJMN ini,” ujar Presiden Prabowo.

Dalam arahannya, Presiden menekankan pentingnya pelaksanaan program pembangunan nasional yang bebas dari korupsi dan tindakan kecurangan lainnya. Ia menggarisbawahi bahwa diperlukan kerja sama yang solid dari seluruh pihak untuk memastikan program-program tersebut berjalan dengan baik.

“Kita ingin melaksanakan pembangunan nasional dengan mengurangi segala bentuk kebocoran, manipulasi, _mark up_, akal-akalan, dan sebagainya. Ini membutuhkan kerja sama semua pihak [yaitu lembaga] Yudikatif, Legislatif, dan Pemerintahan, serta Aparat semua harus kerja sama,” tutur Kepala Negara.

Menutup arahannya, Presiden mengingatkan agar momentum ini digunakan sebaik-baiknya oleh pemerintah pusat dan daerah untuk merumuskan program-program yang efektif demi kesejahteraan masyarakat. Ia juga mengajak para peserta musyawarah untuk menjalankan pemerintahan dengan optimisme dan semangat kebersamaan.

“Laksanakan Musrenbangnas ini dengan sebaik-baiknya. [Mari] kita melangkah menatap masa depan dengan penuh keyakinan, kompak, dan selalu bersyukur,” tutup Presiden Prabowo.(as)

JAKARTA KORANRAKYAT.COM _Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR hari ini menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M turun jika dibandingkan dengan biaya haji 2024. Kesepakatan ini dirumuskan dalam Rapat Kerja Kementerian Agama dengan Komisi VIII DPR RI di Senayan, Jakarta.

Rapat kerja dipimpin Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang. Hadir, Menag Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafi’i, Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Muhammad Irfan, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah, Sekjen Kemenag M Ali Ramdhani, serta Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief dan jajarannya.

Raker menyepakati besaran BPIH untuk setiap jemaah haji reguler rata-rata sebesar Rp89.410.258,79 dengan asumsi kurs 1 USD sebesar Rp16.000 dan 1 SAR sebesar Rp4.266,67. "Rerata BPIH tahun 1446 H/2025 M sebesar Rp89.410.258,79. Biaya ini turun dibanding rerata BPIH 2024 yang mencapai Rp93.410.286,00,” terang Menag Nasaruddin Umar di Jakarta, Senin (6/1/2024).

BPIH terdiri atas dua komponen. Pertama, komponen yang dibayar langsung oleh jemaah haji atau disebut Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). Kedua, komponen Nilai Manfaat yang bersumbar dari hasil optimalisasi dana setoran awal jemaah haji. Penurunan BPIH berdampak pada turunnya Bipih yang harus dibayar jemaah dan Nilai Manfaat yang dialokasikan dari hasil optimalisasi setoran awal jemaah.

“Bipih yang dibayar jemaah, rata-rata sebesar Rp55.431.750,78 atau 62% dari total BPIH 2025. Sisanya yang sebesar 38% atau rata-rata sebesar Rp33.978.508,01 dialokasikan dari nilai manfaat,” sebut Menag.

Menag Nasaruddin menyampaikan bahwa pengesahan hasil Raker dengan Komisi VIII DPR ini akan menjadi dasar bagi Presiden Prabowo Subiyanto untuk menetapkan BPIH. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 48 UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, bahwa besaran BPIH ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri Agama setelah mendapat persetujuan DPR RI.

Indonesia pada 2025 mendapatkan 221.000 kuota. Jumlah ini terdiri atas 201.063 jemaah reguler murni, 1.572 petugas haji daerah, dan 685 adalah pembimbing KBIHU. 17.680 jemaah haji khusus

*Apresiasi DPR*

Mewakili Pemerintah, Menag Nasaruddin Umar menyampaikan apresiasi kepada Komisi VIII DPR. Meski dalam masa reses, para wakil rakyat terus bekerja untuk memberikan yang terbaik kepada jemaah.

“Kami dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Komisi VIII DPR,” terang Menag.

Menurutnya, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang telah disepakati sesuai dengan harapan pemerintah sejak awal. BPIH ini juga merupakan harapan Presiden Prabowo Subiyanto yang mengobsesikan agar calon jemaah haji diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji dengan biaya lebih murah, ketika itu dimungkinakn.

“Alhamdulilah pada kesempatan kali ini terwujud,” sebut Menag.  

“Pada kesempatan lain, BPKH juga mendapat kesempatan yang baik karena nilai manfaat yang bisa diberikan kepada calon jemaah haji kita tidak sebesar tahun lalu. Artinya ada penghematan,” sambungnya.

Total nilai manfaat yang disepakati untuk digunakan pada penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M sebesar Rp6.831.820.756.658,34. Angka ini lebih kecil sebesar Rp1.368.219.881.908,86 jika dibandingkan dengan nilai manfaat yang digunakan pada operasional haji 2024, sebesar Rp8.200.040.638.567,20.

“Atas nama pemerintah, kami bersama Ketua BP HAJI menyampaikan terima kasih setinggi tingginya. Harapan kita menjadi harapan masyarakat juga. Kami memohon kepada Allah, perjuangan ini bisa diterima baik oleh semua pihak, termasuk masyarakat kita yang akan berhaji,” papar Menag.

Menag yakin penurunan biaya haji ini akan disambut baik oleh masyarakat. Namun, Menag juga berharap masyarakat tidak hanya tersenyum pada Januari 2024, saat mendengar biaya haji tahun ini turun. Lebih dari itu, kata Menag, pemerintah akan terus berupaya agar jemaah juga tersenyum pada saat penyelenggaraan haji di Juni mendatang.

“Kita ingin bukan hanya tersenyum di Januari tapi juga tersenyum di bulan Juni pada saat penyelenggaraan ibadah haji tidak ada kekurangan berarti yang dialami jemaah,” harap Menag.(eas)

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,_Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Kementerian Agama (Kemenag) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 10 tahun 2024 tentang Panduan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lingkungan Pesantr⅘en. 

Direktur Jenderal Pendis Abu Rokhmad menuturkan, surat edaran yang diterbitkan pada 31 Desember 2024 diperuntukkan bagi seluruh pondok pesantren di Indonesia. "Seluruh entitas Pendidikan Islam siap menyukseskan Makan Bergizi Gratis yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo. Edaran kali ini kami terbitkan untuk menjadi panduan implementasi MBG di pondok pesantren," tutur Abu Rokhmad di Jakarta, Minggu (5/1/2025). 

Menurut Abu Rokhmad implementasi program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi tetapi juga sebagai bagian dari penguatan karakter peserta didik. "Program MBG bukan sekadar inisiatif untuk memenuhi kebutuhan gizi peserta didik tetapi juga menjadi media pembelajaran karakter," kata Abu Rokhmad. 

"Misalnya, dalam pelaksanaan MBG, ada pembiasaan bagi para santri untuk mempraktikan nilai spiritual karena diajarkan berdoa sebelum makan, mempraktikan nilai toleransi  karena mereka diajarkan untuk antre, tidak saling serobot dan sebagainya," imbuhnya. 

Karenanya, lanjut Abu Rokhmad, program MBG ini harus dimanfaatkan oleh para pimpinan pondok pesantren untuk memperkuat penanaman karakter bagi para santri. 

Berikut petikan SE Dirjen Pendidikan Islam No 10 tahun 2024: 

*SE Dirjen Pendidikan Islam*

*No 10 Tahun 2024*

*Panduan Program Makan Bergizi Gratis di Lingkungan Pesantren*

1. Pimpinan Pesantren agar melaksanakan program MBG sebagai salah satu langkah strategis meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, baik dari segi kesehatan maupun moral peserta didik.

2. Program MBG dirancang untuk mengajarkan nilai karakter berikut: 

a. Nilai Spiritual

Caranya, membiasakan peserta didik berdoa sebelum makan (meningkatkan rasa syukur dan menanamkan kebiasaan baik yang mendukung pembentukan karakter). 

Etika makan dan minum, antara lain:

1) Berwudhu ketika hendak makan.

2) Membaca basmalah sebelum makan.

3) Membaca hamdalah setelah makan.

4) Berkumur setelah makan.

5) Makan dengan tangan kanan.

6) Makan menggunakan tiga jari.

7) Mengambil makanan yang terdekat.

8) Tidak makan sambil berbaring.

9) Tidak mencaci makanan.

10) Tidak membiarkan makanan yang jatuh.

11) Tidak berlebih-lebihan dalam makan.

12) Minum dengan tiga tegukan dan membaca basmalah.

13) Tidak bernafas dalam bejana (tempat minum).

14) Tidak makan dan minum dengan berdiri.

b. Toleransi dan Tenggang Rasa

Program MBG akan menggunakan sistem prasmanan. Peserta didik diajarkan untuk: 

1) Mengantre dengan tertib. 

2) Mengambil makanan secukupnya. 

3) Menghormati teman-teman sekelasnya. 

Kegiatan ini mengajarkan peserta didik untuk saling menghargai, berbagi, dan menjaga keharmonisan dalam lingkungan madrasah dan pesantren. 

c. Nilai Tanggung Jawab

Peserta didik juga akan diajarkan untuk membawa peralatan makan dari rumah, yang kemudian mereka cuci sendiri setelah selesai digunakan. Tujuannya:

1) Meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap barang pribadi. 

2) Membiasakan hidup bersih dan mandiri.

3. Jadwal Pembagian MBG

a. Peserta didik PaudQu dan Kelas 1-2 SPM/PDF/PKPPS jenjang Ula:  *MBG dibagikan pukul 08.00 waktu setempat*

b. Peserta didik kelas 3-6 SPM/PDF/PKPPS jenjang Ula: *MBG dibagikan pukul 09.30 waktu setempat*

c. Peserta didik SPM/PDF/PKPPS jenjang Wustha dan Ulya: *MBG dibagikan pukul 12.00 waktu setempat*(eas

JAKARTA.KORANRAKYAT.COM,_Kementerian Agama (Kemenag) hari ini mendapat kado istimewa dalam perayaan Hari Amal Bhakti (HAB) ke-79. Kemenag meraih predikat Memuaskan berdasarkan hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2024.

Pemeringkatan indeks SPBE ini diumumkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) pada 31 Desember 2024. Pengumuman ini tertuang dalam Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat Dan Pemerintah Daerah Tahun 2024. 

Dalam SK Menteri PAN dan RB tersebut disebutkan bahwa evaluasi ini bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah.

“Kementerian PAN dan RB melakukan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilakukan pada 615 Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, termasuk 34 kementerian. Alhamdulillah Kementerian Agama meraih predikat ‘Memuaskan’ dengan skor 4,63,” terang Sekjen Kemenag M Ali Ramdhani di Jakarta, Jumat (3/1/2025)

“Ini menjadi salah satu kado Istimewa, penanda reformasi birokrasi dan digitalisasi di Kemenag berjalan baik,” sambung Sekjen. 

Dari 34 kementerian, hanya 12 yang meraih predikat ‘Memuaskan’. Kemenag bahkan masuk lima besar bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (4,75), Kementerian Keuangan (4,74),  Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (4,68), dan  Kementerian BUMN (4,64).

Capaian ini terasa istimewa karena Kementerian Agama adalah instansi pemerintah dengan satuan kerja terbesar di Indonesia, bahkan mungkin di dunia. Rentang kerjanya mencakup seluruh wilayah di Indonesia dengan lebih dari 4.000 satuan kerja. 

“Karenanya, digitalisasi dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah niscaya. Sebab, itu dapat memudahkan akses publik terhadap layanan Kementerian Agama,” ujar Sekjen Kemenag.

“Tahun 2023, indeks SPBE Kemenag 3,58 dengan predikat ‘Sangat Baik’, sementara pada 2022, skornya 2,26 dengan predikat ‘Cukup’. Ini menunjukkan ada grafik peningkatan yang sangat signifikan. Ini bentuk komitmen Kemenag mendukung penerapan teknologi digital sebagaimana arahan Presiden Prabowo,” sambungnya.

Salah satu terobosan Kemenag dalam penerapan SPBE adalah penerapan e-Katalog dalam pengadaan barang dan jasa, serta e-government melalui pengembangan Pusaka Superapss. Aplikasi ini menjadi semacam holding bagi seluruh sistem layanan di Kementerian Agama. “Sehingga, publik lebih mudah mengakses layanan Kemenag karena dapat diakses melalui satu genggaman gadget,” sebut Kang Ali Ramdhani.

Sejumlah layanan yang tersedia di Pusaka Superapps antara lain: Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu, Sistem Informasi Manajemen Nikah, Sistem Informasi Masjid dan rumah ibadah lainnya, EMIS dan layanan data kependidikan, layanan digital Kitab Suci agama-agama, dan lainnya.

“Pusaka SuperApps akan terus kita kembangkan hingga mencakup seluruh layanan yang bisa dengan mudah diakses masyarakat,” tandasnya.(eas)

BATU, KORANRAKYAT.COM Sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada lingkungan sekitar, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) secara resmi telah menyerahkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada Pemerintah Kota Batu. Bantuan yang diberikan berupa 50 buah kursi trotoar dan 1 unit toilet portable caravan. Bertempat di Pendopo Kota Batu, CSR tersebut diserahkan secara simbolis oleh Pjs. Pemimpin Bank Jatim Cabang Batu Sugiastuti kepada Pj. Walikota Batu Aries Agung Paewai pada hari Selasa (31/12).

Direktur Utama bankjatim Busrul Iman menjelaskan, bantuan berupa 50 buah kursi trotoar tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap banyak hal. Antara lain meningkatkan kenyamanan pejalan kaki untuk memberikan area istirahat bagi pejalan kaki yang lelah, mempermudah aksesbilitas bagi penyandang disabilitas dengan penempatan kursi yang strategis sehingga dapat membantu untuk istirahat dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar.

“Selain itu, kursi trotoar ini bisa juga digunakan sebagai ruang interaksi sosial untuk orang-orang dapat berkumpul, berbicara atau melakukan aktivitas sosial lainnya dan sekaligus meningkatkan estetika kota dengan memperindah ruang publik,” paparnya.

Sementara untuk toilet portable caravan sendiri bermanfaat untuk meningkatkan sarana dan prasarana penunjang Ruang Terbuka Hijau (RTH)/ Taman Kota Batu, memberikan kemudahan masyarakat untuk memperoleh fasilitas sanitasi berupa toilet di tempat umum, dan menambah fasilitas toilet serta kenyamanan toilet bersih di tempat umum.

“CSR bankjatim ini memang diimplementasikan melalui beragam kegiatan sosial yang menyentuh seluruh sektor. Mulai dari pendidikan, lingkungan hidup, hingga kesehatan. Hal tersebut sebagai bentuk kepedulian kami terhadap masyarakat Jawa Timur dan dukungan terhadap program Pemerintah Daerah demi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Menurut Busrul, perseroan tak hanya intens menggenjot berbagai inovasi dalam pelayanan kepada seluruh nasabah, namun bankjatim juga senantiasa memerhatikan berbagai program sosial dan kemanusiaan yang digulirkan melalui  dana CSR untuk memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. “CSR merupakan investasi bankjatim untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan. Selain itu, penerapan program CSR bankjatim juga merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep tata kelola perusahaan yang baik,” ucapnya.

Tidak hanya di Batu, pada hari yang sama bankjatim juga menyerahkan bantuan CSR kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso berupa 3 unit ambulans motor. Bertempat di Pendopo Kabupaten Bondowoso, penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Pemimpin Bank Jatim Cabang Bondowoso Bambang Eko Budi prakoso kepada Pj Bupati Bondowoso Muhammad Hadi Wawan Guntoro.

Adapun bantuan tersebut ditujukan untuk penyelamatan jiwa manusia serta evakuasi korban apabila terjadi bencana di daerah terpencil yang sulit dijangkau roda empat serta untuk mendukung kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Bondowoso. “Kami berharap bantuan ini bisa memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan secara optimal sehingga keperluan masyarakat terkait kesehatan bisa semakin cepat, tanggap, dan mudah,” pungkas Busrul.(an)

MALANG, KORANRAKYAT.COM. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Politeknik Negeri Malang (Polinema) pada hari Senin (30/12). MoU yang ditandatangani yaitu tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Serta Layanan Jasa Keuangan. Bertempat di Polinema, MoU tersebut diteken oleh SEVP Korporasi, Sindikasi, dan Kelembagaan bankjatim Koerniawan Prijambodo dan Direktur Polinema Supriatna Adhisuwignjo.

Direktur Utama bankjatim Busrul Iman menjelaskan, rencana kerja sama yang akan dilakukan antara bankjatim dan Polinema meliputi banyak hal. Antara lain pelayanan jasa keuangan bankjatim baik berupa layanan funding maupun lending. Selain itu juga akan dilakukan sinergitas di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), serta peningkatan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Adapun program MBKM yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia itu merupakan program yang mendorong perguruan tinggi untuk bermitra dengan perusahaan demi memudahkan akses praktik kerja maupun magang mahasiswanya.

“bankjatim memang menaruh perhatian serius terhadap dunia pendidikan dengan turut mendukung berbagai program pengembangan pendidikan di Indonesia. Kami sangat antusias dengan kerja sama yang terjalin ini. Kami percaya bahwa sinergi antara dunia perbankan dan akademisi merupakan langkah penting dalam menciptakan generasi muda yang siap menghadapi tantangan global,” papar Busrul.

Pihaknya berharap dengan kerja sama ini mahasiswa Polinema dapat memperoleh pengalaman praktis yang berharga di dunia perbankan dan sekaligus hal ini merupakan wujud kontribusi bankjatim dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Jawa Timur. “Semoga kerja sama ini dapat menciptakan sinergi antara dunia akademis dan industri sehingga ke depannya dapat mengembangkan inovasi serta program baru yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pembangunan ekonomi Jawa Timur,” ucap Busrul.

Sementara itu, Supriatna Adhisuwignjo menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bankjatim atas kolaborasi yang telah terjalin dengan baik ini. Menurutnya, MBKM merupakan upaya mempersiapkan SDM, khususnya mahasiswa, untuk siap menghadapi dunia kerja dengan kompetensi mumpuni, kemampuan berkolaborasi, berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan berinovasi. “Kami percaya sinergi dunia pendidikan dan dunia industri, tidak hanya memberikan manfaat bagi mahasiswa saja melainkan juga bagi dunia industri, termasuk dunia perbankan, dan bankjatim pada khususnya,” pungkasnya.(an)

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,- Pemerintah dan DPR bersepakat untuk segera membentuk Panita Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M. Kesepakatan ini dibahas bersama dalam Rapat Kerja (Raker) Menteri Agama Nasaruddin Umar dengan Komisi VIII DPR RI.

Rapat di Komplek Parlemen Senayan ini dipimpin oleh Ketua Komisi VIII, Marwan Dasopang. Hadir, Wamenag Romo HR Muhammad Syafii, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, serta sejumlah pejabat eselon I dan II Kemenag.

"Komisi VIII DPR RI dan Menteri Agama RI bersepakat membentuk Panja tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1446 H/2025 M dengan melibatkan Badan Penyelenggara Haji Rl, dan secepatnya akan memulai pembahasan asumsi dasar dan komponen BPIH secara intensif dan detail," kata Marwan Dasopang, Senin (30/12/2024).

Dalam rapat tersebut, Komisi VIII DPR RI juga menyetujui penggunaan uang muka yang bersumber dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk membayar pemesanan zona tenda di Arafah-Muzdalifah-Mina (Armina) sebesar Saudi Arabia Riyal (SAR) 159.250.390. Biaya ini dialokasikan untuk 203.320 jemaah dengan harga rata-rata tenda perjemaah sebesar SAR 783,25.                                          

Menag Nasaruddin mengungkapkan bahwa dirinya dan jajaran akan bergerak cepat memrosesnya. "Hari ini kita bisa segera beroperasi untuk booking tempat di Armina. Maka kami lega. Tentu kami bisa mematok tempat itu untuk tidak lagi ditawar atau diambil oleh negara lain," kata Menag.

"Tugas-tugas berikutnya akan kita selesaikan pada rapat Panja yang akan datang," tambahnya.

Menag juga menyatakan komitmennya untuk memberantas penyimpangan yang dilakukan di tanah suci walaupun di tanah air dalam rangka penyelenggaraan haji.

"Pemerintah akan berusaha setegas-tegasnya untuk tidak menoleranai segala macam penyimpangan yang dilakukan siapapun di tanah suci maupun di Indonesia. Mari kita instropeksi. Jangan ada yang pernah membisniskan rukun Islam," tegas Menag(eas)