JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,-Menteri Agama dinilai berkinerja terbaik di antara jajaran Kabinet Merah Putih (KMP) Pemerintahan Prabowo - Gibran. Hal ini didasarkan pada Hasil Evaluasi Kinerja yang dilakukan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Jakarta.

CELIOS adalah lembaga penelitian independen yang fokus pada kajian makro-ekonomi, keadilan fiskal, transisi energi, dan kebijakan publik. Ada lima indikator yang dinilai, yaitu: Pencapaian Program, Kesesuaian Rencana Kebijakan dengan Kebutuhan Publik, Kualitas Kepemimpinan dan Koordinasi, Tata Kelola Anggaran, dan Komunikasi Kebijakan.

Menag Nasaruddin Umar berterima kasih atas evaluasi yang diberikan. Baginya, evaluai itu adalah motivasi untuk terus fokus memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

"Kita fokus layani umat. Bagaimana umat merasakan kehadiran Kementerian Agama karena kemudahan akses atas layanan yang semakin baik dan bermutu. Ini fokus yang akan kita terus upayakan ke depan," terang Menag di Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Dilantik Presiden Prabowo sebagai Menteri Agama pada 21 Oktober 2024, Nasaruddin Umar melakukan sejumlah terobosan. Bersama DPR, Kemenag telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan rata-rata turun sekitar Rp4 juta dibanding tahun sebelumnya. Menag juga berkomitmen menyelesaikan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi 625.481 guru madrasah dan guru agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Rekruitmen 20.722 formasi CPNS dan 89.781 formasi CPPPK Kementerian Agama juga berjalan lancar, transparan, dan akuntabel.

"Tahun ini ada banyak hajat besar Kementerian Agama. Indonesia jadi tuan rumah MTQ Internasional yang diikuti utusan dari 38 negara. Lalu persiapan PPG bagi Guru Dalam Jabatan. Disusul Ramadan, lalu penyelenggaraan haji. Semua ini berkaitan langsung dengan orang banyak, ratusan ribu," ujarnya.

"Mohon doa semoga Kemenag bisa terus menginisiasi beragam program yang berdampak pada pemberdayaan publik, termasuk pemberdayaan ekonominya," tandas Menag.

CELIOS dalam Evaluasi Kinerja Menteri Kabinet Merah-Putih mengajukan dua Pertanyaan kepada responden. Pertama, siapa menurut Anda Menteri Berkinerja Terbaik dalam Kabinet Prabowo-Gibran selama 100 hari pertama?; Kedua, siapa menurut Anda Menteri Berkinerja Buruk dalam Kabinet Prabowo-Gibran selama 100 hari pertama?

Hasilnya, skor tertinggi (Kinerja Terbaik) diraih Menteri Agama Nasaruddin Umar. Bahkan, nilainya mendekati 100, mencerminkan tingginya skor yang diterima terkait kebijakan di sektor agama.

Pada evaluasi Kinerja Menteri/Kepala Badan di Bidang Sosial & Politik, Menag juga menempati posisi pertama. 

Citra Positif

Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Setjen Kemenag Akhmad Fauzin menilai, hasil evaluasi CELIOS bahwa Menag Nasaruddin Umar mendapat nilai tertinggi dalam kinerja 100 hari, terafirmasi oleh survei Harian Kompas pada Januari 2025. Kompas menempatkan Menag sebagai menteri dengan citra positif tertinggi.

"Alhamdulillah, hari ini saya membaca hasil survei Kompas dan Menag Nasaruddin dinilai menteri dengan citra positif tertinggi, angkanya mencapai 95,6%," sebut Akhmad Fauzin.

"Ini sebuah apresiasi sekaligus cambuk yang memotivasi kami untuk terus bekerja lebih baik, menyukseskan program Menag dan Wamenag dalam memberikan layanan terbaik kepada umat," sambungnya.

Kompas merilis 10 nama anggota Kabinet Merah Putih dengan nilai tertinggi pada survei tajuk "Popularitas dan Citra Positif Kabinet Merah Putih". Sesuai namanya, ada dua indikator yang disurvei, yaitu: popularitas dan citra positif. Survei pada Januari 2025 ini melibatkan 1.364 responden yang dipilih secara acak, dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error 2,65%.(eas)

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,-Presiden Prabowo Subianto beserta jajarannya melakukan rapat terbatas pada, 21 Januari 2025, di Istana Merdeka, Jakarta, dengan pembahasan mengenai kebijakan terkait devisa hasil ekspor (DHE). Dalam keterangannya kepada awak media, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan kebijakan DHE ini akan diberlakukan secara menyeluruh sebesar 100 persen untuk periode satu tahun.

“Pemerintah dan BI (Bank Indonesia) mempersiapkan fasilitas yang berupa tarif PPH 0 persen atas pendapatan bunga pada instrumen penempatan devisa hasil ekspor. Kalau reguler biasa kena pajak 20 persen, tapi untuk DHE 0 persen,” ucap Airlangga.

Lebih lanjut, Menko Perekonomian menjelaskan berbagai mekanisme yang mendukung eksportir dalam memanfaatkan DHE. Menurutnya, para eksportir dapat memanfaatkan instrumen penempatan DHE sebagai agunan kredit rupiah dari bank maupun Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

“Agunan kredit rupiah kalau mau menggunakan back-to-back, eksportir dapat memanfaatkan instrumen penempatan DHE sebagai agunan back-to-back kredit rupiah dari bank maupun LPI untuk kebutuhan rupiah di dalam negeri,” katanya.

Airlangga menambahkan, Instrumen penempatan DHE sebagai agunan akan dikecualikan dari batas maksimal pemberian kredit (BMPK). Hal tersebut menurut Airlangga tidak mempengaruhi gearing ratio perusahaan.

“Penyediaan dana yang menggunakan instrumen penempatan devisa hasil ekspor SDA sebagai agunan tidak akan mempengaruhi daripada gearing rasio atau rasio utang terhadap ekuitas. Dan perusahaan diharapkan dapat menjaga tingkat utang daripada eksportir,” tambahnya.

Sementara itu, bagi eksportir yang membutuhkan rupiah untuk kegiatan usaha, Airlangga menuturkan bahwa mereka dapat memanfaatkan instrumen swap dengan perbankan. Selain itu, para eksportir juga dapat memanfaatkan foreign exchange swap antara bank dengan Bank Indonesia.

“Untuk foreign exchange swap antara bank dan BI, eksportir dapat meminta bank untuk mengalihkan valas DHE yang dimiliki eksportir menjadi swap jual BI dalam hal eksportir membutuhkan rupiah untuk kegiatan usaha di dalam negeri,” lanjut Airlangga.

Di samping itu, para eksportir juga dapat menggunakan valuta asing (valas) untuk keperluan pembayaran pungutan negara, pajak, royalti, dan deviden. Airlangga menjelaskan bahwa penggunaan valas ini akan diperhitungkan sebagai pengurang dari kewajiban penempatan DHE.

“Terhadap kebijakan ini, pemerintah akan segera merevisi PP nomor 36 dan akan diperlakukan per 1 Maret tahun ini. Dan untuk itu baik BI, OJK, perbankan, bea cukai akan mempersiapkan sistem dan oleh karena itu nanti kami akan juga memberikan sosialisasi kepada para stakeholder,” tandasnya. (ard)

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,- Progres pembangunan IKN Nusantara kembali di bahas oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.Untuk perkembangan IKN Nusantara, Presiden Memanggil ke istana pihak terkait diantaranya Menko Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirati, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hambodo hingga Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono pada Selasa (21/1) 2025 .Dalam rapat tersebut juga membahas berbagai kebijakan yang pro rakyat ,diantaranya  pembangunan yang perumahan oleh Kementerian PU

Dikatakan Agus Harimukti Yudhoyono (AHY) Menko Infrastruktur dan kewilayahan Sesuai arahan Presiden Prabowo Pembangunan IKN ini akan dilanjutkan, tentu mengikuti timeline dan tahapan- tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya ,tahap pertama yaitu tahun 2022 hingga 2024 juga telah menghadirkan berbagai progres ada berbagai Infrastruktur yang juga telah selesai 100 % tapi juga ada yang masih berlanjut dan Pembangunan Berfokus pada kawasan Inti Pusat Pemerintahan ,Tahapan kedua Pembangunan dimulai 2025 hingga 2029 dan sudah disepakati  Presiden Prabowo , Anggaran untuk kelanjutan Pembangunan IKN 48,8 Triliun Rupiah untuk 5 tahun kedepan. Untuk pembangunan kantor legislatif dan diharapkan sudah bisa jadi ibukota Politik kedepanya.

Sementara Basuki Hadi Muljono Ketua Otorita IKN mejelaskan Progres awal yang meliputi pembangunan Infrastruktur prasarana untuk bisa di manfaatkan oleh ASN dan masyarakat lainya, tahun 2024 APBN Telah mengivestasikan Rp.89 Triliun meliputi jalan tol, perkantoran , kantor Sekretariat dan rumah ibadah.“Selain itu juga ada program yang dibiayai oleh Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp. 60,93 Trilliun untuk pembangunan 97 Tower Apartemen dan 129 rumah tapak serta infrastruktur lainnya,” tandasnya.(ard)

PONOROGO, KORANRAKYAT.COM,- Sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada lingkungan sekitar, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) terus gencar menyalurkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) ke berbagai daerah. Yang terbaru, bankjatim secara resmi telah menyerahkan CSR ke Pemkab Ponorogo berupa 1 (satu) unit mobil pelayanan pajak daerah pada hari Jumat (17/1). Bertempat di Pringgitan rumah dinas Bupati Ponorogo, penyerahan CSR dilakukan secara simbolis oleh Direktur Manajemen Risiko bankjatim, Eko Susetyono, kepada Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko. Turut hadir juga Wakil Bupati Ponorogo, Lisdyarita.

Eko menjelaskan, lewat CSR tersebut, Pemkab Ponorogo dapat lebih optimal lagi dalam memberikan pelayanan pajak ke masyarakat. “Dengan adanya mobil pelayanan keliling pajak daerah ini, pelayanan pembayaran pajak secara individu dari masyarakat selaku wajib pajak bisa semakin dekat. Hal ini penting karena Pemkab Ponorogo terdiri dari 21 kecamatan dengan rincian 281 desa dan 26 kelurahan,” terangnya.

Selain itu, bantuan mobil ini juga dapat mendekatkan pelayanan penyetoran PBB-P2 secara kolektif, meminimalkan terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan, dan penggelapan setoran PBB-P2 yang telah dipungut oleh petugas. Mobil ini sekaligus dapat digunakan sebagai layanan informasi dan klinik konsultasi pajak daerah.

“Hal ini juga sebagai bentuk dukungan, fasilitasi, dan apresiasi bankjatim dalam mendukung pembangunan Kabupaten Ponorogo melalui program bankjatim peduli. Dengan bantuan tersebut, kami berharap dapat ikut membantu Pemkab Ponorogo dalam memaksimalkan penyerapan potensi pajak daerah yang selanjutnya akan kembali dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” papar Eko. Ia juga berharap, dengan pemberian manfaat CSR tersebut, kerja sama yang sudah terjalin dengan Pemkab Ponorogo dapat semakin baik lagi dan mampu memberikan kontribusi positif untuk daerah.

Sementara itu, Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, pun bersyukur atas bantuan yang diberikan oleh bankjatim ini. Dengan begitu, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Ponorogo dapat lebih aktif dalam jemput bola melayani pembayaran beragam pajak daerah. Mobil pelayanan pajak tersebut diharapkan menjadi sarana untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah.

Diakui Sugiri, saat ini Pemkab Ponorogo tengah mengejar target PAD melalui sejumlah pembayaran pajak, meliputi perolehan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta sumber pajak lainnya yang menjadi hak daerah. Ia optimistis, realisasi pajak daerah bakal terpenuhi berkat keberadaan mobil operasional pelayanan keliling ini. “Tahun lalu saja realisasi pajak daerah surplus. Mudah-mudahan tahun ini bisa semakin meningkat lagi capaiannya,” tegasnya.

Selain di Ponorogo, bankjatim juga telah menyerahkan bantuan CSR kepada Pemkab Sumenep pada hari Minggu (19/1) dalam acara Festival Kreasi Anak Yatim. Bantuan yang diberikan berupa 8 unit sepeda motor ATV, 6 unit sepeda listrik, dan 1 unit mobil golf. Penyerahan CSR dilakukan secara simbolis oleh Direktur Kepatuhan, Umi Rodiyah, kepada Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo.

Adapun 8 unit sepeda motor ATV dan 6 unit sepeda listrik tersebut akan digunakan untuk memudahkan akses wisatawan atau pengunjung dalam menikmati keindahan objek wisata pantai yang ada di Kabupaten Sumenep. Kemudian 1 unit mobil golf akan dimanfaatkan untuk RSUD dr. H. Moh. Anwar Kabupaten Sumenep. “Kami berharap agar kerja sama bankjatim dengan Pemkab Sumenep dapat terus berkembang guna mendukung peningkatan roda perekonomian daerah. Semoga CSR ini bisa memberikan dampak positif dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Sumenep,” ujar Umi.

Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada bankjatim atas dukungan yang diberikan dalam pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan BJTM selama ini berjalan sangat baik dan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat Sumenep.

Ia menambahkan, kendaraan listrik tersebut akan ditempatkan di sejumlah objek wisata di Sumenep, seperti Pantai Lombang, Pantai Badur, Pantai 9, Gililabak, Mangrove Kedatim, dan Bukit Tawap. “Penambahan fasilitas ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan lebih bagi pengunjung dalam rangka mendukung pengembangan sektor pariwisata di Sumenep,” tegasnya.(an)

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,-Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyatakan, berkomitmen menjalankan asas keterbukaan dan transparansi selama pembahasan revisi UU Pemilu sebagai bentuk konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Sebab, asas keterbukaan dan transparansi, merupakan salah satu unsur partisipasi dalam proses pembentukan undang-undang.

Pasalnya, MK dalam pertimbangan hukumnya meminta DPR dan pemerintah untuk menjalankan tugas konstitusional agar penghapusan ambang batas syarat pencalonan presiden dan wakil presiden tak kontraproduktif dengan cita-cita demokrasi.

"Kami ini lembaga yang diberikan tugas oleh konstitusi, DPR dan pemerintah. Percayakan kepada kami dulu, biarkan prosesnya kami bangun dengan baik transparan dan akuntabel," kata Rifqinizamy kepada wartawan, Senin (20/1).

Politikus Partai Nasdem itu mengungkapkan, masyarakat tak perlu khawatir dengan kinerja DPR dan pemerintah dalam melakukan rekayasa konstitusi. Ia berkomitmen untuk membuka ruang partisipasi bagi masyarakat agar terlibat dalam memantau pembentukan norma baru UU Pemilu. Rifqi juga memastikan, weluruh rangkaian tahapan tersebut akan mempertimbangkan asas transparansi dan akuntabilitas.

“Meaningful participation saya jamin. Sekarang seluruh rapat di Komisi II DPR itu live dan disiarkan langsung melalui media sosial dan direkam. Jadi, kami bisa pertanggungjawabkan akuntabilitas dan transparansi seluruh forum yang ada di Komisi II DPR RI,” tegas Rifqi.

Ia menilai, MK mampu memposisikan diri sebagai negative legislator dalam putusan penghapusan ambang batas pencalonan presiden, sehingga hanya membatalkan norma. Sedangkan, jika MK bertindak sebagai positive legislator, permintaan rekayasa konstitusi kepada DPR dan pemerintah tak diperlukan. Oleh karena itu, DPR dan pemerintah berkewajiban merespons putusan MK yang memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan rekayasa konstitusi.

"Sebetulnya kalau MK memposisikan diri tidak menjadi negative legislator, ya tidak hanya membatalkan norma Pasal 222, tapi menjadi positive legislature membentuk norma. Debat ini menjadi ada karena di pertimbangan hukumnya diminta kami melakukan constitutional engineering karena itu percayalah (Komisi II akan melakukan ," terang Rifqi.

 Menurutnya, rekayasa konstitusi yang akan dilakukan DPR dan pemerintah ditujukan untuk mengantisipasi pasangan capres-cawapres yang terlalu banyak. Maka dalam pertimbangan hukumnya, MK meminta agar dilakukan formulasi agar hak konstitusional warga negara dapat terpenuhi.

“Yang minta jangan terlalu banyak tuh enggak ada pernyataan dari DPR. Pernyataan itu di pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62 Tahun 2024 yang kira-kira bunyinya, kalau partai politik peserta pemilu ada 30 maka amat memungkinkan jumlah pasangan capres-cawapres juga 30. Karena itu, pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR dan pemerintah diberikan tugas oleh Mahkamah Konstitusi untuk melakukan apa yang mereka sebut sebagai constitusional engineering atau rekayasa konstitusional dengan lima order atau lima guidance,” jelas Rifqi.

Karena itu, Komisi II DPR telah menjadwalkan rapat bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan lembaga penyelenggara pemilu untuk merumuskan norma yang diminta dalam putusan MK. Termasuk melibatkan pegiat kepemiluan dan akademisi dalam memformulasikan norma baru dalam UU Pemilu.

“Nah posisi Komisi II dan DPR, saat ini masih masa reses. Nanti tanggal 21 (Januari) baru rapat paripurna pembukaan masa siding. Kendati demikian, komitmen Komisi II yang diamanahkan kepada saya untuk memimpin, kami akan sangat serius. Pertama, melakukan evaluasi pemilu baik pileg, pilpres, maupun pilkada, dan kami akan mengundang seluruh stakeholders kepemiluan, baik itu yang berasal dari society maupun akademisi,” pungkasnya. (eas)

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,-Presiden Prabowo Subianto menargetkan seluruh anak di Indonesia akan mendapatkan akses makan bergizi gratis pada akhir 2025. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam keterangannya kepada awak media usai meresmikan proyek ketenagalistrikan di 18 provinsi di Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, pada Senin, 20 Januari 2025. "Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu, saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf kepada semua orang tua, kepada semua anak-anak yang belum menerima. Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025 semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi," ucap Presiden.

 Kepala Negara menjelaskan bahwa hambatan dalam distribusi makan bergizi gratis tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga administratif, serta pentingnya pengamanan dana agar tidak terjadi penyelewengan. Namun, Presiden menekankan bahwa pemerintah terus berupaya yang terbaik untuk masyarakat."Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan. Dan untuk itu membutuhkan waktu. Tapi saya beri penekanan diupayakan cari cara yang terbaik, tercepat supaya semua anak-anak kita bisa merasakan," tutur Kepala Negara.

 Presiden Prabowo kembali menekankan bahwa proyek makan bergizi gratis bukan merupakan proyek yang ringan. Namun terkait anggaran, Presiden Prabowo meyakinkan bahwa dana untuk program makan bergizi sudah tersedia.

"Ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada, saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia makan. Yang sudah tidak perlu (program) makan ya tidak apa-apa. Beri jatahnya kepada yang perlu," tegas Presiden(ard)

JAKARTA.KORANRAKYAT.COM,-19 Januari 2025 – Pemerintah Republik Indonesia mengumumkan bahwa mulai tahun 2026, penyelenggaraan ibadah haji tidak lagi berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag), tetapi akan dikelola oleh Badan Penyelenggara Haji (BPH). 

Menteri Agama Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji 2025 akan menjadi yang terakhir dikelola oleh Kemenag. Dalam pernyataannya, ia menegaskan komitmen untuk menjadikan tahun ini sebagai momentum yang penuh kedamaian dan kenyamanan bagi para jemaah.

Keputusan ini menandai langkah besar dalam tata kelola penyelenggaraan haji, yang diharapkan membawa peningkatan kualitas layanan kepada jemaah Indonesia.

Pengalihan penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Badan Penyelenggara Haji (BPH) mulai tahun 2026 bisa jadi merupakan reformasi paling progresif dalam tata kelola ibadah haji di Indonesia modern. Meski langkah ini diharapkan dapat membawa peningkatan kualitas layanan, proses transisi tersebut juga harus diawasi secara ketat agar tidak menimbulkan tantangan baru.  

Menurut Dadi Darmadi, peneliti haji dan umroh dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, transisi ini adalah momentum penting untuk melakukan reformasi menyeluruh terhadap tata kelola haji di Indonesia. “Pengelolaan ibadah haji selama ini menghadapi sejumlah tantangan, seperti transparansi dalam pengelolaan dana, alokasi kuota, hingga fasilitas di Tanah Suci. Dengan pembentukan BPH, kita berharap ada perbaikan signifikan, tetapi itu hanya mungkin jika dilakukan secara terencana dan akuntabel,” jelasnya.  

Beberapa Catatan untuk Perbaikan  

Ada beberapa catatan penting untuk perbaikan penyelenggaraan haji Indonesia ke depan.

Pertama, reformasi tata kelola dan transparansi. Salah satu masalah adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana haji dan distribusi kuota. Kasus pengalihan kuota tambahan yang ramai dibicarakan pada 2024 menjadi pengingat bahwa regulasi harus diperketat untuk memastikan keadilan dan mencegah penyimpangan.  

Kedua, perbaikan fasilitas di Tanah Suci.  Masalah kronis seperti kepadatan di Mina dan Arafah, serta minimnya fasilitas sanitasi, menunjukkan perlunya kerja sama lebih erat antara pemerintah Indonesia dan otoritas Arab Saudi. "Kita perlu memastikan bahwa fasilitas dan logistik tidak hanya cukup, tetapi juga memenuhi standar kenyamanan dan keselamatan," tambahnya.  

Ketiga, peningkatan pelatihan jemaah haji.  Dadi Darmadi juga menyoroti pentingnya pelatihan yang lebih baik bagi jemaah, termasuk aspek teknis dan spiritual. “Sayang sekali jika manasik haji hanya menjadi rutinitas formalitas. Padahal, pemahaman jemaah tentang ibadah dan tantangan di lapangan sangat krusial untuk keamanan dan kenyamanan mereka selama haji,” ujarnya.  

Keempat, pengawasan independen. Dadi Darmadi juga menekankan pentingnya pengawasan independen dalam penyelenggaraan haji, terutama ketika nanti BPH mulai beroperasi. “Kita membutuhkan pengawas yang independen dan memiliki kredibilitas untuk kebaikan BPH sebagai lembaga berwibawa ke depannya, dan memastikan bahwa layanan tetap berorientasi pada kebutuhan jemaah, bukan yang lain.”  

Harapan untuk Masa Depan Penyelenggaraan Haji  

Pengurangan biaya haji menjadi Rp55,4 juta untuk tahun 2025 layak diapresiasi sebagai langkah positif dari pemerintahan Prabowo-Gibran, tetapi perlu dipastikan bahwa efisiensi ini tidak mengorbankan kualitas layanan. “Biaya yang lebih rendah harus sejalan dengan peningkatan mutu, bukan menjadi alasan untuk menurunkan standar pelayanan,” tegasnya.  

Terakhir, Dadi Darmadi menambahkan bahwa transisi ini harus menjadi momen refleksi bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan haji. “Penyelenggaraan haji adalah tanggung jawab besar. Reformasi ini hanya akan berhasil jika seluruh pihak mengutamakan prinsip layanan berbasis jemaah — bukan profit atau kepentingan politik,” tutupnya.  (eas)

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,-Dalam dua tahun terakhir, marak informasi palsu atau hoaks seputar lowongan kerja (loker) atau seleksi petugas haji di media sosial. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik (HKP) Kemenag Ahmad Fauzin meminta masyarakat untuk waspada, tidak mudah percaya, dan mengeceknya di web atau media sosial Kementerian Agama.

Ada beragam bentuk hoaks info lowongan atau seleksi petugas haji. Salah satunya pada facebook *_Info Terkini 2025_*. Akun tersebut memposting meme berlogo Kemenag, BUMN, dan Garuda dengan tulisan sebagai berikut:

_Pemerintah buka pendaftaran rekruitmen haji 2025.  Di dalam satu provinsi pemerintah akan memilih 100 orang untuk diberangkatkan ibadah haji. Biaya ditanggung oleh pemerintah. Daftar sekarang juga._

"Itu jelas hoaks. Waspada, cek infonya di web dan medsos Kemenag," tegas Akhmad Fauzin di Jakarta, Minggu (19/1/2025).

Menurutnya, proses seleksi petugas haji 1446 H/2025 M, baik daerah maupun pusat, sudah dilakukan pada November - Desember 2024. Saat ini, para peserta sedang menunggu pengumuman seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi tingkat pusat.

"Jadi seluruh rangkaian proses seleksi sudah berjalan. Di tingkat pusat, tinggal pengumuman hasil seleksinya," sebut Fauzin, panggilan akrabnya.

"Sebagaimana info sebelumnya, hasil seleksi ini rencananya akan diumumkan pada Januari 2025," sambungnya.

Fauzin mengimbau masyarakat untuk waspada pada hoaks seputar loker atau seleksi petugas haji. Apalagi jika ditawarkan untuk mengakses salah satu tautan (link) di dalamnya. Hal itu bisa juga menjadi modus pencurian atau penyalahgunaan data.

"Seleksi petugas haji 2025 sudah selesai. Tinggal pengumuman hasilnya. Waspada dengan hoaks dan modus pencurian data," tandasnya.(eas)

JAKARTA.KORANRAKYAT.COM,- Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmen pemerintah dalam memastikan seluruh anak-anak Indonesia mendapatkan asupan makanan bergizi melalui program makan bergizi gratis (MBG). Komitmen tersebut disampaikan Presiden dalam keterangannya kepada awak media usai menghadiri Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia pada Kamis, 16 Januari 2025, di The Ritz Carlton, Jakarta.“Yang jelas dari pemerintah pusat, kita siap semua anak-anak Indonesia akan kita beri makan tahun 2025 ini,” ucap Presiden.

Program pemerintah yang resmi dimulai pada awal tahun ini diharapkan dapat menjadi langkah besar dalam meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda Indonesia. Untuk itu, Presiden Prabowo mengajak seluruh pihak untuk berpartisipasi aktif pada pelaksanaan program ini.

“Kemudian dari pemda (pemerintah daerah) juga ingin ikutserta, para gubernur, para bupati ingin ikut serta monggo. Kita buka siapapun yang mau ikut serta boleh,” katanya.

Dalam pelaksanaannya, sinergi antara seluruh pihak terkait dibutuhkan untuk memastikan program MBG berjalan sesuai tujuan. Kepala Negara pun menekankan bahwa pelaksanaan program ini harus efisien dan tepat sasaran.“Yang penting efisien, yang penting sampai ke sasaran, dan tidak ada kebocoran,” lanjutnya. (eas)

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM.-Presiden Prabowo Subianto memanggil Jaksa Agung beserta seluruh Jaksa Agung Muda ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 13 Januari 2025. Pertemuan tersebut difokuskan pada isu pemberantasan korupsi serta penanganan perizinan ilegal yang dianggap merugikan negara dan menghambat pembangunan nasional.

Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperkuat penegakan hukum, terutama dalam mengatasi praktik-praktik korupsi yang kerap terjadi di sektor perizinan. Presiden menilai bahwa perizinan yang tidak sah merupakan salah satu celah yang sering dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu, sehingga berdampak pada kerugian negara.

Selain itu, Presiden Prabowo juga memberikan arahan agar kejaksaan mempercepat proses penyelidikan dan penindakan terhadap praktik perizinan ilegal tersebut. Presiden juga menekankan pentingnya memperkuat sistem pengawasan di instansi pemerintah agar proses perizinan berjalan transparan dan sesuai aturan yang berlaku.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut adalah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Tampak pula Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandan serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ateh turut serta dalam pertemuan tersebut. (eas)