SURABAYA,KORANRAKYAT.COM,- Presiden RI Prabowo Subianto telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi APBN dan APBD. Prabowo sempat menyinggung, ada 'raja kecil' dari birokrasi yang melawan karena kebijakannya tersebut.Siapa raja kecil yang dimaksud Prabowo? Pengamat Politik Unair Fahrul Muzaqqi menganalisa maksud dari raja kecil yang disampaikan Prabowo. Menurutnya, raja kecil itu berasal dari aparatur birokrasi yang kaget adanya kebijakan tersebut.

Prabowo Sebut Ada 'Raja Kecil' dalam Birokrasi yang Melawan Dirinya

"Jadi istilah raja kecil di sini konteksnya lebih pada aparatur birokrasi yang mungkin sejauh ini belum sepenuhnya bisa menangkap semangat yang ditekankan oleh Pak Presiden Prabowo," kata Fahrul saat dikonfirmasi wartawan , Rabu (12/2/2025).

Fahrul menyebut selama bertahun-tahun tidak ada pemangkasan anggaran dalam pemerintahan kecuali di era pandemi COVID-19. Kebijakan efisien anggaran oleh Prabowo, disebut Fahrul membuat aparatur birokrasi atau ASN kaget.

"Saya kira dari konteks kalimat Pak Prabowo, ditujukannya ya ke ASN," tambahnya.

Fahrul juga menilai, di dalam sebuah pemerintahan selalu ada pihak yang tidak sependapat dengan atasan. Hal ini juga merujuk dari pernyataan Prabowo terkait pihak yang nggerundel atau menggerutu, kemudian memakai lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk menekan pemerintahan.

"Di situ ada penegasan bahwa memang di bawah ini tidak selalu sinkron dengan instruksi atau arahan Pak Presiden Prabowo," tegasnya.

Fahrul sendiri mengapresiasi keberanian Prabowo dalam melakukan efisiensi anggaran hingga komitmennya memberantas korupsi.

"Saya rasa kita patut apresiasi statement Pak Prabowo soal semangatnya terkait efisiensi dan penegakan hukum bahwa tidak ada yang kebal hukum di tanah air," tandasnya.
Sebelumnya, saat membuka Kongres XVIII Muslimat NU yang digelar di Jatim Expo Surabaya, Senin (10/2/2025), Prabowo menyinggung ada pihak yang melawannya karena kebijakan tersebut.

"Saya melakukan penghematan, saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin untuk dihentikan, dibersihkan," kata Prabowo.

"Ada, ada yang melawan saya, ada dalam birokrasi, dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil, ada. Saya mau menghemat uang, uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat," tambah Prabowo.

Prabowo menegaskan dirinya ingin memperbaiki sekolah-sekolah di Indonesia. Jika anggaran tidak dilakukan efisiensi, maka dirinya tidak bisa memperbaiki sekolah-sekolah di Indonesia.

"Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia. Kita punya 330 ribu sekolah, ibu-ibu Muslimat NU yang guru angkat tangan? Ibu-ibu benar nggak lihat sekolah-sekolah perlu diperbaiki nggak?," tanya Prabowo yang langsung dijawab ribuan kader Muslimat NU "Benar Pak Prabowo,".

"Kita punya 330 ribu sekolah, anggaran untuk memperbaiki sekolah hanya cukup untuk memperbaiki 20 ribu sekolah. Berapa tahun kita mau selesaikan 330 ribu sekolah," tandas Prabowo.(ard)

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,-Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menyambut kedatangan Presiden Turkiye, Recep Tayyip Erdoğan di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu, 12 Februari 2025, dalam kunjungan kenegaraannya di Indonesia. Kunjungan ini menjadi momentum bersejarah dalam rangka mempererat hubungan diplomatik yang telah terjalin erat selama 75 tahun antara Indonesia dan Turkiye.

Tiba di Istana Kepresidenan Bogor, kedatangan Presiden Erdoğan disambut dengan pasukan berkuda berjumlah 75 personel, sebagai simbol persahabatan yang telah terjalin selama lebih dari tujuh dekade. Suasana hangat makin terasa dengan kehadiran pasukan jajar kehormatan, drumben Lokananta, serta para pelajar yang turut memberikan sambutan meriah.

Presiden Prabowo menyambut langsung kedatangan Presiden Erdoğan di serambi kanan Istana Kepresidenan Bogor, sebelum kedua pemimpin negara berjalan menuju tempat penyambutan. Upacara kenegaraan dimulai dengan pengumandangan lagu kebangsaan kedua negara yang diiringi dengan dentuman meriam salvo sebanyak 21 kali, mencerminkan kehormatan dan persahabatan yang mendalam antara Indonesia dan Turkiye.

Setelahnya, kedua pemimpin negara melakukan inspeksi pasukan pasukan kehormatan yang berjajar rapi di halaman depan Istana Kepresidenan Bogor. Selesai melakukan inspeksi pasukan, Presiden Prabowo kemudian memperkenalkan delegasi Indonesia kepada Presiden Erdoğan, diikuti oleh Presiden Erdoğan yang memperkenalkan delegasi dari Turkiye.

Usai sesi perkenalan, kedua pemimpin negara menuju Ruang Teratai untuk melakukan sesi foto bersama dan penandatanganan buku tamu kenegaraan. Agenda kemudian dilanjutkan dengan pertemuan tête-à-tête di ruang kerja Presiden untuk berdiskusi secara lebih mendalam mengenai kerja sama strategis.

Selanjutnya, Presiden Prabowo dan Presiden Erdoğan menuju Ruang Garuda untuk melakukan pertemuan bilateral bersama delegasi lainnya guna membahas berbagai peluang kemitraan kedua negara. Dalam pengantarnya, Presiden Prabowo menyampaikan rasa hormat atas kunjungan Presiden Erdoğan hari ini yang bertepatan dengan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Turki.

“Hubungan Indonesia dengan Turkiye sudah cukup lama dari masa kekaisaran Usmani Ottoman, sehingga hubungan batin di antara kita cukup dalam,” ucap Presiden Prabowo.

Kunjungan kenegaraan ini ditutup dengan jamuan santap siang di halaman belakang Istana oleh Presiden Prabowo kepada Presiden Erdoğan sebagai bentuk penghormatan dan simbol persahabatan kedua negara. Kunjungan ini menegaskan kembali komitmen Indonesia dan Turki untuk terus mempererat kerja sama dan menjalin hubungan yang makin erat di berbagai sektor. (ard)

PAMEKASAN, KORANRAKYAT.COM,- Dalam rangka meningkatkan penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Pemerintah Kabupaten Pamekasan bersama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) secara resmi telah melaunching Kartu Kredit Indonesia (KKI) pada hari Rabu (5/2). Bertempat di Pendopo Bupati Pamekasan, kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Pj. Bupati Pamekasan Masrukin dan Direktur Kepatuhan bankjatim Umi Rodiyah.

Umi menjelaskan, kegiatan launching ini merupakan bukti komitmen bankjatim untuk mendukung penuh seluruh program kerja Pemkab Pamekasan dalam hal ETPD. ”Kami siap mensupport Pemkab Pameksan untuk meningkatkan ETPD demi terwujudnya peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Salah satunya melalui KKI,” tuturnya.

Umi melanjutkan, peluncuran KKI ini sejatinya memiliki banyak tujuan positif. Antara lain meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengurangi potensi fraud dari transaksi tunai, serta mendorong inovasi daerah. Kemudian yang terpenting lagi dari penggunaan KKI ini adalah memudahkan pejabat pelaksana APBD untuk belanja barang/jasa melalui e-payment dalam mendukung percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN).

Tidak cukup di situ saja. Penggunaan KKI dapat mempersingkat administrasi karena bisa tinggal gesek saja. Selain itu, setiap detail pembelanjaan melalui KKI dapat terekam semua sehingga ini bisa menjadi benteng untuk pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kepada masyarakat.

”Lewat pemanfaatan KKI tentunya dapat melibatkan seluruh UMKM di Jawa Timur sehingga mereka bisa naik kelas seiring dengan P3DN. Potensinya besar, di Jawa Timur sendiri terdapat 29 kabupaten dan 9 kota dengan lebih dari 5000 SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) dan jutaan UMKM. Itu harus dioptimalkan,” paparnya. 

Menurut Umi, implementasi digitalisasi keuangan daerah telah menjadi urgensi di era seperti sekarang ini. Sebab dengan adanya digitalisasi, dapat mendukung tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien guna mendorong transparansi serta percepatan transaksi pemerintah daerah. ”Sebagai informasi, penggunaan KKI oleh pemerintah daerah ini sudah diwajibkan oleh pemerintah pusat. Nah, KKI tersebut dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD. Kami berharap semoga kerja sama ini dapat terus berlanjut ke depannya dan bisa membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Pamekasan dan Jawa Timur,” ungkapnya.

Sementara itu, Masrukin menyambut baik kolaborasi ini. Pihaknya percaya bahwa kemajuan teknologi dan digitalisasi dapat membawa perubahan positif untuk pelayanan kepada masyarakat. ”Kondisi ini mampu diadopsi dan diterapkan dengan baik oleh Bank Jatim. Kami berkomitmen untuk terus mendorong penggunaan KKI di Pamekasan sehingga seluruh perangkat daerah dapat menggunakannya. Kami berharap dengan adanya KKI ini dapat meningkatkan serapan anggaran di Pamekasan dan bisa memberikan manfaat positif bagi produk lokal terutama dalam pengadaan belanja barang dan jasa,” ucapnya.(an)

BOGOR,,KORANRAKYAT.COM,-Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Perdana Dewan Pertahanan Nasional (DPN) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (07/02/2025). Sidang ini menjadi momentum bersejarah karena untuk pertama kalinya sejak 22 tahun pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Dewan Pertahanan Nasional akhirnya terbentuk dan mulai menjalankan tugasnya.

“Dewan Pertahanan Nasional itu diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, khususnya Pasal 15 tentang Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional. Tapi baru kita wujudkan tahun 2024, berarti baru 22 tahun sesudah Undang-Undang disahkan kita sekarang memiliki Dewan Pertahanan Nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang,” ujar Presiden Prabowo dalam pengantarnya.

Dalam sidang perdana ini, Presiden menegaskan bahwa pertahanan negara adalah fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia mengingatkan bahwa konstitusi Indonesia secara jelas menempatkan perlindungan bangsa dan negara sebagai tujuan utama nasional.

“Vitalnya masalah pertahanan bagi suatu negara. Bahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita Undang-Undang Dasar 1945 tujuan nasional pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Asas pertama adalah asas perlindungan artinya asas pertahanan,” ungkap Presiden.

Presiden Prabowo juga mengulas bagaimana dinamika geopolitik global saat ini semakin menegaskan pentingnya pertahanan bagi eksistensi sebuah negara. Kepala Negara menyebut bahwa dalam statecraft atau konsep bernegara, berbagai aliran telah berkembang, mulai dari aliran ideologi hingga aliran kemakmuran. Namun, dalam situasi dunia yang penuh ketidakpastian saat ini, asas yang dominan adalah survival atau bertahan hidup bagi suatu bangsa.

“Adanya negara adalah tujuannya adalah survival bagi bangsa kita,” ucap Presiden

Sementara itu, Ketua Harian DPN yang juga Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, menjelaskan bahwa struktur organisasi dan lingkup tugas DPN mencakup heterogenitas permasalahan nasional yang berimplikasi terhadap kedaulatan negara dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. DPN juga bertanggungjawab untuk memberikan usulan solusi kebijakan dan tindakan strategis kepada Presiden Republik Indonesia.

“Dewan Pertahanan Nasional dalam konteks pertahanan negara berperan dalam merumuskan kebijakan umum pertahanan negara selama 5 tahun,” tutur Sjafrie Sjamsoeddin dalam laporannya.

Sidang Dewan Pertahanan Nasional ini menandai langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat sistem pertahanan negara secara lebih terstruktur dan berorientasi jangka panjang. Keberadaan DPN diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam merancang kebijakan pertahanan yang adaptif terhadap tantangan global, serta memastikan Indonesia tetap kokoh sebagai negara yang berdaulat dan berdaya tahan tinggi.

Turut hadir dalam sidang tersebut adalah Wakil Presiden Gibran Rakabuming, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, para anggota DPN, serta para pejabat lainnya. (eas)

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,- Pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) bagi jemaah haji khusus hari ini ditutup. Total, ada 11.232 jemaah haji khusus yang melunasi biaya haji.

Kuota haji khusus 2025 sebanyak 17.680 jemaah. Jumlah ini terdiri atas 3.404 jemaah haji khusus lunas tunda, 12.724 jemaah haji khusus berdasarkan nomor urut porsi berikutnya,177 jemaah haji khusus prioritas lansia (1%), serta 1.375 petugas haji (penanggung jawab PIHK, pembimbing, petugas kesehatan).

"Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau Bipih bagi jemaah haji khusus ditutup sore tadi, pukul 15.00 WIB. Total ada 11.232 jemaah melakukan pengisian kuota haji khusus," ujar Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Nugraha Stiawan di Jakarta, Jumat (7/2/2025).

"Karena masih ada sisa kuota, maka akan dibuka pelunasan Bipih haji khusus tahap berikutnya," lanjut Nugraha.

Mereka yang melunasi terdiri atas 3.219 konfirmasi keberangkatan jemaah lunas tunda, 8.012 jemaah yang masuk kuota berdasarkan nomor urut porsi, serta 91 jemaah prioritas lansia.

"Ada juga 3.245 jemaah haji khusus yang melakukan pengisian kuota, namun dengan status cadangan. Sehingga jika dijumlahkan dengan cadangan, total 14.467 jemaah sudah melakukan pelunasan Bipih haji khusus," sambung Nugraha, panggilan akrabnya.

Daftar nama jemaah haji khusus yang berhak melunasi biaya haji telah diumumkan oleh Kementerian Agama pada 23 Januari 2025. Daftar nama tersebut bisa diakses melalui laman dan media sosial Kementerian Agama.

Untuk pengisian kuota jemaah haji khusus, kata Nugraha, dilakukan setiap hari kerja mulai 24 Januari – 7 Februari 2025. Karena masih ada sisa, maka dibuka kembali pengisian sisa kuota mulai 17 – 21 Februari 2025.

“Untuk pengisian sisa kuota akhir, jika masih ada, maka itu akan dilakukan 27 – 28 Februari 2025,” jelasnya.

“Saya minta kepada para Kepala Bidang Haji, agar proses pengisian kuota haji khusus ini harus benar-benar dilakukan sesuai ketentuan,” tandasnya.(eas)

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,-Sampai dengan memasuki awal bulan Februarui 2025 (3/2/25) belum ada tanda-tanda pihak istana mengumumkan Keputusan Presiden (Keppres) atas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) reguler. Di laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara Keppres BPIH belum dirilis. 

Keppres BPIH sendiri merupakan proses lanjutan yang tidak terpisahkan dari pembahasan biaya haji yang sebelumnya digelar antara pemerintah yang diwakili oleh Menteri Agama dan Panja Komisi VIII DPR RI pada awal tahun silam.  Dalam UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UUPIHU) BPIH harus mendapatkan persetujuan dari DPR, lantas menjadi landasan presiden untuk menerbitkan Keppres.    

Keppres BPIH ini sangat vital sebagai landasan hukum bagi Kementerian Agama untuk menyampaikan besaran biaya dimasing-masing embarkasi dan waktu pelunasan yang akan menjadi bukti kepastian bagi calon jemaah berangkat ke tanah suci. 

Disamping itu yang tidak kalah krusial Keppres digunakan oleh Kementerian Agama sebagai dasar untuk menarik/ mencairkan dana dari BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) untuk membayar berbagai komponen kebutuhan haji baik di tanah dan di Arab Saudi seperti penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, biaya layanan di Arafah, Mudzalifah, dan Mina (Masyair), asuransi, layanan di embarkasi atau debarkasi, imigrasi, visa, premi asuransi, dokumen perjalanan, biaya hidup (living cost), pembinaan jemaah haji di tanah air dan di Arab Saudi, pelayanan umum (general service) di dalam negeri dan di Arab Saudi yang sudah harus segera dieksekusi. Jika Keppres belum terbit secara prosedural BPKH tidak dapat mengeluarkan dana haji.  

Bila merujuk pada jadwal yang sudah dirancang Kementerian Agama, 02 Mei 2025 merupakan pemberangkatan kloter pertama misi haji Indonesia ke tanah suci. Sedangkan tahapan penyelenggaraan ibadah haji 2025 yang telah ditetapkan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi pada Juni tahun silam, penandatanganan kontrak sudah dimulai 13 Januari 2025 (13 Rajab 1446 H) dan paling akhir 14 Februari 2025 (15 Sya’ban 1446 H) dengan sistem siapa cepat segera memperoleh layanan (first come first serve). 

Setiap negara pengirim jemaah dari seluruh dunia bersaing ketat mengincar lokasi-lokasi strategis agar jemaahnya menempati hotel/ penginapan yang jaraknya dekat dengan tempat peribadatan baik di Mekkah, Madinahm Arafah dan Mina. Sehingga jika lamban membayar kontrak, jemaahnya Indonesia berpotensi mendapatkan lokasi yang jauh dari sentra ibadah. Hal ini akan sangat memberatkan terutama bagi para lansia dan mereka yang mengalami persoalan kesahatan. Efeknya persiapan pelaksanaan haji bisa tidak maksimal.

Oleh sebab itu, Komnas Haji berharap agar Presiden Prabowo Subianto dapat segera menerbitkan Keppres BPIH dalam waktu dekat ini agar kontrak-kontrak segera bisa difinalisasi dan seluruh rencana persiapan penyelenggaraan haji bisa segera dijalankan. Sekedar menjadi pengingat, musim haji tahun lalu Keppres BPIH sudah diterbitkan pada 09 Januari 2024 sehingga calon jemaah punya waktu yang relatif panjang untuk melakukan pelunasan. (eas)

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,- Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga eksistensi dan menegakkan kedaulatan negara. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam pengarahannya pada Rapat Pimpinan (Rapim) TNI Polri Tahun 2025 yang digelar di The Tribrata, Jakarta, Kamis (30/01/2025).

“TNI dan Polri adalah dua institusi yang merupakan wujud dari kehadiran negara, wujud dari penegakan kedaulatan, wujud dari eksistensi negara. Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Keputusan-Keputusan Presiden, peraturan-peraturan pemerintah, peraturan-peraturan Presiden, dan semua produk-produk dari pemerintahan tidak ada artinya kalau tidak ditegakkan,” ucap Presiden.

Kepala Negara menegaskan bahwa keberhasilan atau kegagalan suatu negara terlihat dari bagaimana TNI dan Polri menjalankan tugasnya. Menurut Presiden, tentara dan polisi memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara, sehingga jika kedua institusi ini gagal, maka negara itu pun bisa dikatakan gagal.

“Tentara dan polisi adalah bagian dari suatu negara yang memiliki suatu kekuasaan khusus. Tentara dan polisi diberi kekuasaan oleh negara untuk memegang monopoli fisik, monopoli senjata,” lanjut Presiden.

Selanjutnya, Presiden mengingatkan bahwa kekuasaan yang diberikan kepada TNI dan Polri merupakan amanah besar dari rakyat. Presiden menyebut, rakyat memercayakan kekuasaan TNI dan Polri dan berharap agar kedua institusi tersebut bisa menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi dan pengabdian.

“Rakyat yang melengkapi saudara dari ujung kaki sampai ujung kepala, rakyat yang memberi makan kepada tentara dan polisi, dan rakyat memberi kuasa kepada tentara dan polisi untuk memegang monopoli senjata. Dan dengan kepercayaan yang demikian besar, dengan menyerahkan kekuasaan kepada saudara-saudara, diharapkan, dituntut dari saudara-saudara pengabdian yang setinggi-tingginya,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo juga menekankan bahwa jabatan dan pangkat yang diberikan kepada anggota TNI dan Polri bukan hanya sebuah penghormatan, tetapi juga merupakan amanah yang harus dijalankan dengan pengorbanan besar. Presiden menegaskan bahwa TNI dan Polri harus siap menyerahkan jiwa dan raga demi kepentingan bangsa dan negara.

“Pangkat yang saudara sandang, bintang yang saudara sandang, bintang yang ada di pundakmu, itu artinya adalah penghormatan dari rakyat. Penghormatan dari rakyat karena rakyat menyerahkan nasib keamanan mereka kepada saudara-saudara,” ucapnya.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa jabatan dan pangkat yang disandang oleh para perwira TNI dan Polri harus disertai dengan tanggung jawab yang besar, termasuk kesiapan untuk memberikan pengorbanan tanpa ragu demi negara.

“Rakyat menyerahkan perlindungan terhadap diri mereka, terhadap masa depan mereka dan masa depan seluruh bangsa di atas pundak saudara-saudara. Pangkat yang diberikan kepada saudara-saudara artinya rakyat mengerti bahwa pada saatnya bila diperlukan, saudara-saudara harus rela menyerahkan jiwa dan raga saudara tanpa ragu-ragu,” tegas Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Tonny Harjono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (ard)

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,- Minggu, 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia di hadapan pimpinan dan anggota MPR RI. Tak menunggu lama, di malam hari Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming langsung bergerak cepat mengumumkan jajaran yang akan membantunya di kabinet pemerintahan pada masa bakti 2024-2029. Kabinet itu diberi nama Kabinet Merah Putih, kabinet yang menyatukan para profesional, birokrat, akademisi, tokoh masyarakat, hingga politisi dalam satu kepentingan, yaitu kepentingan nasional, kepentingan bangsa dan negara.

“Kabinet yang kita sepakati, kita beri nama Kabinet Merah Putih, untuk menjadi suatu simbol persatuan, simbol kebersamaan, simbol kebangsaan,” kata Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna perdana, di Kantor Presiden, Jakarta, 23 Oktober 2024.

Lembah Tidar pun menjadi saksi tekad Kabinet Merah Putih untuk menyamakan visi dan mengharmonisasikan gerak langkah dalam mengemban misi Asta Cita, demi mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Di tempat yang bersejarah ini, selama tiga hari para anggota kabinet dibekali dengan arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo serta dilatih kedisiplinan dan memupuk kekompakan untuk bersama-sama bekerja melayani rakyat, bersama mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

“Saya betul-betul merasakan harapan dari seluruh rakyat Indonesia. Dan karena itu, saya bersama pembantu-pembantu saya, bersama menteri-menteri, para menko, bersama petugas-petugas yang tergabung dalam Pemerintahan Republik Indonesia sekarang, kami sungguh-sungguh bertekad untuk bekerja keras, untuk melayani rakyat Indonesia,” tegas Presiden Prabowo.

Dan kini, tepat tanggal 29 Januari 2025, seratus hari sudah Kabinet Merah Putih mengemban amanat untuk melayani rakyat Indonesia. Seratus hari yang menjadi langkah awal dari perjalanan panjang pemerintah untuk sebuah perubahan besar, berbenah, berinovasi, dan bekerja keras untuk memberikan yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Dalam kurun waktu tersebut, berbagai program telah dilakukan dan sejumlah kebijakan pun telah diambil oleh pemerintah.

Penghapusan Utang UMKM
Kebijakan Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 yang ditandatangani Presiden Prabowo pada 5 November 2024. Kebijakan ini adalah langkah besar yang diambil pemerintah untuk meringankan beban pelaku UMKM, khususnya di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan.

“Pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita, para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting. Mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara,” kata Presiden Prabowo.

Program penghapusan utang UMKM dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, akan menjangkau 67 ribu pelaku UMKM dengan penghapusan utang senilai Rp2,4 triliun. Total nilai kredit macet yang akan dihapuskan mencapai Rp14 triliun untuk satu juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Penyelenggaraan Pilkada Serentak
Setelah melalui tahapan persiapan yang panjang, Rabu, 27 November 2024 bangsa Indonesia menggunakan hak pilihnya pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2024. Pesta demokrasi yang diselenggarakan di 545 daerah pemilihan, terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota, berjalan dengan aman dan damai.

Peningkatan Kesejahteraan Guru
Pendidikan merupakan kunci untuk kebangkitan sebuah bangsa dan guru adalah garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan para guru di seluruh penjuru tanah air. Di tahun 2025, alokasi anggaran untuk kesejahteraan guru, baik aparatur sipil negara (ASN) maupun non-ASN, mencapai Rp81,6 triliun, atau meningkat sebesar Rp16,7 triliun dari tahun sebelumnya.

Sejalan dengan peningkatan kesejahteraan guru, layanan pendidikan yang lebih bermutu dan merata juga terus diupayakan pemerintah. Anggaran sebesar Rp17,15 triliun dialokasikan untuk program rehabilitasi, perbaikan, dan renovasi 10.440 sekolah negeri dan swasta.

Kenaikan Upah Minimum Nasional
Di sektor ketenagakerjaan, pemerintah memutuskan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5 persen. Kebijakan tersebut diumumkan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada 29 November 2024. Upah minimum adalah jaringan pengaman sosial yang sangat penting, terutama bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan. Kenaikan upah minimum nasional ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga daya saing usaha.

“Kesejahteraan buruh adalah sesuatu yang sangat penting. Kita akan perjuangkan terus perbaikan kesejahteraan mereka,” ujar Presiden.

Penurunan Harga Tiket Pesawat
Momen-momen penting bagi masyarakat, seperti Natal dan Tahun Baru, tak luput dari perhatian Presiden Prabowo. Kebijakan penurunan harga tiket pesawat pun diambil untuk meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong pergerakan ekonomi dan pariwisata di tanah air pada masa libur Natal dan Tahun Baru 2025. Penurunan sebesar 10 persen berlaku pada 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025. Kolaborasi pemerintah dengan berbagai pihak, mulai dari maskapai, badan usaha milik negara (BUMN), hingga penyedia avtur menjadi kunci dari kebijakan ini.

“Mungkin pertama kali dalam beberapa tahun kita bisa menurunkan harga tiket pesawat. Biasanya menjelang akhir tahun atau hari libur harga-harga naik, kita bisa turunkan sedikit tiket pesawat untuk membantu masyarakat dan rakyat kita. Tapi kita juga waspada supaya juga penurunan tiket pesawat juga tidak merugikan industri penerbangan,” kata Kepala Negara.

Penurunan harga tiket adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menjamin keamanan, kelancaran, dan kenyamanan masyarakat dalam menghadapi momen Natal dan Tahun Baru. Dalam upaya tersebut, jajaran Kabinet Merah Putih juga bersinergi untuk menjamin ketersediaan bahan pangan, kelancaran pasokan bahan bakar, keamanan masyarakat, hingga sarana dan prasarana transportasi yang memadai untuk mobilitas orang dan barang.

Kenaikan HPP & Penghentian Impor Beras
Target swasembada pangan yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo tidak akan pernah tercapai tanpa adanya dukungan terhadap para petani di seluruh tanah air. Oleh karena itu, dalam kurun waktu seratus hari pertama, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang berorientasi pada para petani. Pertama, kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 dan jagung dari Rp5.000 menjadi Rp5.500. Pemerintah juga memutuskan untuk menampung seluruh produksi gabah dan jagung dari petani dengan harga yang telah ditetapkan tersebut. Selain itu, pemerintah juga memutuskan untuk tidak mengimpor beras. Kebijakan-kebijakan ini merupakan kabar gembira bagi para petani sekaligus langkah fundamental pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan nasional.

Komitmen pemerintah dalam mendorong percepatan swasembada pangan juga terlihat dari perhatian Presiden Prabowo terhadap pengembangan lumbung pangan di sejumlah daerah di tanah air. Peninjauan areal lumbung pangan di Merauke, Papua Selatan pun menjadi kunjungan kerja perdana Presiden Prabowo pascadilantik. Merauke diproyeksikan menjadi salah satu lokasi pengembangan kawasan sentra produksi pangan di wilayah timur Indonesia.

Peluncuran Paket Stimulus Ekonomi
Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang merupakan amanat dari undang-undang tidak bisa dielakkan oleh pemerintah. Meski demikian, mendengarkan suara masyarakat, Presiden Prabowo memutuskan kenaikan tarif PPN hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah yang selama ini sudah dikenakan PPN Barang Mewah atau PPnBM, seperti pesawat jet pribadi, yacht, dan barang mewah lainnya yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat mampu. Artinya, tidak ada kenaikan PPN untuk barang dan jasa selain yang tergolong barang-barang mewah. Kemudian, untuk barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat, tetap mendapatkan fasilitas pembebasan PPN atau dikenakan tarif PPN nol persen. Presiden pun menegaskan komitmen pemerintah untuk mereformasi sistem perpajakan nasional dengan berorientasi pada masyarakat.

“Saya kira sudah sangat jelas bahwa pemerintah akan terus berupaya untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan prorakyat,” tegas Presiden Prabowo.

Sejalan dengan pemberlakuan kebijakan di bidang perpajakan ini, pemerintah juga meluncurkan paket stimulus dengan nilai mencapai Rp38,6 triliun yang menyasar rumah tangga berpenghasilan rendah, masyarakat kelas menengah, serta dunia usaha terutama untuk perlindungan UMKM dan industri padat karya. Stimulus antara lain berupa bantuan 10 kilogram beras per bulan bagi 16 juta penerima, diskon listrik sebesar 50 persen untuk pelanggan berdaya maksimal 2.200 volt, insentif pajak penghasilan (PPh) pasal 21 bagi pekerja dengan gaji sampai dengan Rp10 juta per bulan, dan pembebasan PPh bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun.

Makan Bergizi Gratis
Melaksanakan janji kepada masyarakat, di awal tahun 2025 pemerintah mulai melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG) secara bertahap. MBG adalah program strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul melalui akses gizi yang lebih baik. Program ini memberikan dampak di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, perekonomian masyarakat, hingga ketahanan pangan. Pemerintah menargetkan pada akhir tahun 2025, seluruh anak Indonesia dapat mengakses program MBG.

“Program makanan bergizi kita berjalan, alhamdulillah. Kita telah luncurkan tanggal 6 Januari yang lalu dan sampai sekarang berhasil melayani 650 ribu anak-anak kita di 31 provinsi. Dan, untuk Januari sampai April 2025 program ini sasarannya adalah 3 juta anak, bulan April sampai Agustus 2025 akan menuju 6 juta anak, September kita harapkan 15 juta anak, dan akhir 2025 target kita adalah semua anak-anak Indonesia bisa dapat makanan bergizi,” kata Presiden Prabowo.

Penurunan Biaya Haji
Pemerintah dan DPR RI menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1446 H/2025 M dengan rata-rata sebesar Rp89,4 juta atau turun sekitar Rp4 juta dibanding rerata BPIH tahun 2024. Penurunan ini tentunya berdampak pada  Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus ditanggung jemaah, yaitu turun sekitar Rp600 ribu. Presiden Prabowo menekankan, penurunan biaya haji ini tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan bagi para jemaah haji Indonesia.

“Mungkin pertama kali dalam sejarah republik juga kita turunkan harga naik haji. Itu pun saya belum puas. Saya perintahkan, cari lagi kesempatan, cari lagi peluang untuk turunkan harga, terus efisiensi, efisiensi, efisiensi,” ucapnya.

Pembaharuan Kebijakan DHE
Pemerintah juga memperbaharui kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) dan mewajibkan eksportir untuk menempatkan sebesar 100 persen DHE sumber daya alam di Indonesia minimal selama satu tahun. Kebijakan ini diambil untuk menjaga ketahanan dan stabilitas ekonomi nasional, sekaligus meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam demi kemakmuran rakyat.

“Semua perusahaan yang menerima kredit dari bank pemerintah harus menempatkan hasil penjualan ekspornya di bank di Indonesia. Saya kira ini hal yang wajar, ini masuk akal. Mereka berusaha dengan dana yang bersumber dari rakyat Indonesia, setelah mereka berusaha dan mereka lakukan penjualan, hasil penjualannya wajar kalau ditaruh di bank-bank di Indonesia,” tegas Kepala Negara.

Pembangunan Infrastruktur
Keberlanjutan pembangunan infrastruktur, terutama untuk menunjang program prioritas pemerintah seperti ketahanan pangan dan energi, juga menjadi perhatian pada seratus hari Kabinet Merah Putih. Di awal tahun 2025, tepatnya tanggal 20 Januari, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 37 proyek strategis ketenagalistrikan nasional yang mencakup 26 pembangkit listrik dengan kapasitas total 3,2 gigawatt, serta 11 jaringan transmisi dan gardu induk di 18 provinsi. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan kemandirian energi dalam lima tahun ke depan. Tak hanya mandiri, Presiden optimistis Indonesia mampu menjadi salah satu pemain utama dalam transformasi energi global.

Tak hanya mengandalkan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), pemerintah juga mendorong keterlibatan lebih dari sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur di tanah air.

“Ada yang mengatakan saya menghentikan proyek-proyek infrastruktur. Tidak benar, saya tidak menghentikan, saya mengubah. Infrastruktur akan sebagian besar saya serahkan kepada swasta untuk membangun,” kata Presiden.

Penanganan Cepat Bencana
Penanganan bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah juga menjadi fokus pemerintah. Tim gabungan dari Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB), Kementerian Sosial, TNI, Polri, hingga pemerintah daerah bergerak cepat dalam menangani bencana alam di tanah air, di antaranya erupsi Gunung Lewotobi Laki Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan tanah longsor di Pekalongan, Jawa Tengah. Di tengah kunjungannya ke Washington DC, Amerika Serikat, Presiden Prabowo pun tetap memantau kondisi di dalam negeri, terutama terkait penanganan bencana alam. Pada Selasa, 12 November 2024 pagi waktu Washington DC, Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas (ratas) melalui video conference dengan beberapa jajaran Kabinet Merah Putih untuk membahas perkembangan penanganan bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki Laki.

“Saya ingin diberi update bagaimana tentang keadaan bencana di Gunung Lewotobi Laki Laki di Flores Timur, NTT,” ujar Presiden saat membuka ratas.

Selain penanganan pascabencana, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya langkah mitigasi dan antisipasi terhadap bencana. Dalam ratas di Pangkalan TNI Halim Perdanakusuma, 23 Desember 2024, Presiden Prabowo menekankan pentingnya koordinasi antara berbagai pihak dan penyebaran informasi kepada masyarakat terkait perkembangan cuaca terkini.

Efisiensi Anggaran
Arahan Presiden Prabowo kepada jajaran Kabinet Merah Putih sangat jelas, bahwa pemerintah harus fokus pada pembangunan ekonomi kesejahteraan rakyat. Pemerintahan yang bersih dan efisien, yang terbebas dari penyelewengan, kebocoran, hingga kongkalikong, harus diwujudkan. Penggunaan anggaran harus berorientasi pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, program swasembada pangan dan energi, serta mendorong terobosan teknologi.

Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dikeluarkan Presiden Prabowo pada 22 Januari 2025 menjadi pedoman jajaran pemerintah, pusat dan daerah, untuk meningkatkan efisiensi di kementerian/lembaga dan daerah masing-masing, dengan memprioritaskan pada peningkatan kinerja dalam pelayanan publik. Presiden meminta kegiatan-kegiatan yang tidak esensial, seperti yang bersifat seremoni hingga perjalanan dinas, dipangkas secara signifikan.

“Saya terus menerus monitor, saya terus menerus menuntut penghematan, efisiensi, saya menuntut keberanian, memotong hal-hal yang tidak esensial,” kata Presiden.

Dorong Investasi dan Perkuat Kerja Sama Luar Negeri
Pada November 2024, Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan perdana ke luar negeri dengan mengunjungi enam negara sekaligus, yaitu Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Amerika Serikat, Peru, Brasil, Inggris, dan Persatuan Emirat Arab. Kunjungan ini dilakukan untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC di Lima, Peru dan KTT G20 di Rio de Janeiro, Brasil serta memenuhi undangan negara-negara sahabat. Lawatan perdana Presiden Prabowo ini memiliki arti penting dalam menunjukkan potensi sekaligus menjadi langkah signifikan dalam menjadikan Indonesia sebagai mitra strategis di kancah global. Upaya penguatan kemitraan menjadi bahasan utama Presiden Prabowo saat bertemu dengan sejumlah pemimpin negara sahabat, termasuk di sela-sela KTT APEC dan G20. Dari lawatan ini, Presiden kembali ke tanah air dengan membawa komitmen investasi senilai 18,5 miliar dolar AS.

Pada Desember 2024, Presiden Prabowo menghadiri KTT D8 di Kairo, Mesir. D8 merupakan sebuah organisasi kerja sama ekonomi dan pembangunan yang beranggotakan Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Turki. Indonesia akan memegang keketuaan organisasi ini untuk periode tahun 2026-2027.

Dalam kurun seratus pemerintahan, Presiden Prabowo juga memperoleh tanda kehormatan dari berbagai negara sahabat. Dalam upacara resmi di Lima, 14 November 2024, Presiden Peru Dina Boluarte menyerahkan tanda kehormatan tertinggi “Grand Cross of the Order of the Sun of Peru” kepada Presiden Prabowo. Penghargaan ini melambangkan persahabatan dan penghormatan yang mendalam antara Indonesia dan Peru. Saat kunjungan ke Negeri Jiran, Malaysia, Senin, 27 Januari 2025, Presiden Prabowo menerima penghargaan Darjah Kerabat Johor Yang Amat Dihormati Pangkat Pertama (D.K I Johor) yang diserahkan langsung oleh Yang di-Pertuan Agong XVII Sultan Ibrahim di Istana Negara Malaysia. Penghargaan ini merupakan salah satu tanda kehormatan tertinggi Kerajaan Johor yang diberikan kepada raja-raja Melayu, kerabat dekat kerajaan, serta pemimpin negara asing yang berjasa dalam memperkuat hubungan bilateral. Kehormatan juga diberikan oleh pemerintahan India, yang menjadikan Presiden Prabowo Subianto sebagai tamu utama atau chief guest dalam Perayaan Ke-76 Hari Republik India yang digelar 26 Januari di New Delhi.

Seratus hari telah dilalui oleh Kabinet Merah Putih, sebuah momentum yang menjadi langkah awal dari perubahan besar untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Maju 2045. Berbagai pembenahan, inovasi, dan terobosan akan terus dilakukan demi menuntaskan misi Asta Cita, sekaligus mewujudkan Indonesia adil, makmur, dan sejahtera. Tetap optimistis melangkah ke depan untuk Indonesia yang lebih baik.

“Di sana-sini tentunya masih harus kita perbaiki, itu wajar. Tetapi yang saya rasakan adalah semua menteri, semua wakil menteri punya keinginan yang sangat keras untuk memberi hasil kepada rakyat. Itu yang saya rasakan. Dan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Saudara-saudara sekalian.
Demikianlah yang diharapkan rakyat kita, kita berada di trajektori yang benar,”(ard)

ABUDABI,KORANRAKYAT.COM,-Panitia Zayed Award for Human Fraternity hari ini, Jumat (31/1/2025), mengumumkan penerima penghargaan untuk edisi 2025. Ada tiga penerima, yaitu: 1) Perdana Menteri Barbados yang juga pejuang perubahan iklim Mia Amor Mottley; 2) organisasi kemanusiaan World Central Kitchen yang didirikan oleh Chef José Andrés; dan 3) inovator kesehatan berusia 15 tahun Heman Bekele – penerima penghargaan pemuda pertama.

Penghargaan yang ditujukan untuk individu dan organisasi ini, dinilai oleh juri independen atas kontribusi penting mereka terhadap isu-isu sosial yang mendesak serta dalam memelihara perdamaian dan solidaritas di seluruh komunitas yang beragam – baik secara global maupun di tingkat akar rumput.

Ketiganya akan menerima penghargaan dalam upacara pemberian award di Founder's Memorial di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, 4 Februari 2025, pukul 19.00 waktu Uni Emirat Arab. Seremonial pemberian penghargaan edisi ke-6 ini akan disiarkan melalui chanel youtube: Zayed Award for Human Fraternity.

Penghargaan ini diberi nama Zayed Award for Human Fraternity untuk menghormati mendiang Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, pendiri Uni Emirat Arab. Penghargaan ini sekaligus merupakan bukti warisan kemanusiaan Sheikh Zayed dan komitmennya yang teguh untuk melayani masyarakat dari berbagai latar belakang.

“Merupakan kehormatan bagi Dewan Juri untuk menyoroti tiga penerima penghargaan luar biasa yang menangani beberapa tantangan paling mendesak saat ini—ketahanan iklim, bantuan kemanusiaan, dan inovasi yang digerakkan oleh kaum muda. Penerima tahun ini menunjukkan bahwa pekerjaan transformatif dapat dilakukan pada usia berapa pun, di tempat mana pun di dunia, dan di bidang apa pun,” terang Sekretaris Jenderal Zayed Award for Human Fraternity Konselor Mohamed Abdelsalam di Abu Dhabi, Jumat (31/1/2025). 

“Dengan menghormati Perdana Menteri Mottley, World Central Kitchen, dan Heman Bekele, kami berupaya menginspirasi orang lain untuk membayangkan dan bertindak demi masa depan yang lebih baik bagi dunia,” sambungnya.

Sementara itu, Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, anggota Dewan Juri 2025 yang juga Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia mengatakan bahwa para penerima penghargaan telah bekerja keras untuk membuat perbedaan dalam kehidupan sehari-hari orang-orang di seluruh dunia, yang akan bermanfaat bagi umat manusia di masa mendatang. 

“Dedikasi mereka untuk mengangkat masyarakat mencerminkan semangat Penghargaan Zayed untuk Persaudaraan Manusia dan berfungsi sebagai pengingat bahwa, melalui rasa persatuan di antara umat manusia dan komitmen satu sama lain, kita dapat mendorong perubahan yang mendalam dan langgeng,” sebutnya.

Capaian Penerima Zayed Award

Mia Amor Mottley dipilih oleh Dewan Juri atas kepemimpinannya dalam aksi dan kebijakan iklim. Perdana Menteri Mottley meluncurkan Bridgetown Initiative pada 2022, sebuah seruan untuk tindakan tegas guna mereformasi sistem keuangan global agar mempertimbangkan ketimpangan iklim. Ia telah berkomitmen untuk mencapai 100% energi terbarukan bagi Barbados pada 2030, berinvestasi dalam tenaga surya, angin, dan sumber energi bersih lainnya untuk mengurangi ketergantungan pulau tersebut pada bahan bakar fosil. Mia Amor Mottley juga telah memelopori pertukaran utang untuk iklim, yang memungkinkan negara-negara untuk mengalokasikan kembali utang nasional menuju proyek ketahanan iklim.

Organisasi bantuan pangan global World Central Kitchen (WCK) - didirikan oleh Chef José Andrés pada 2010 – menyediakan bantuan pangan bagi masyarakat yang menderita krisis kemanusiaan dan bencana alam. Sejak didirikan, WCK telah mengirimkan lebih dari 300 juta makanan ke masyarakat di lebih dari 30 negara, termasuk lebih dari 70 juta makanan untuk warga Palestina di Gaza sejak Oktober 2023. Bermitra dengan koki, relawan, dan pemasok lokal, WCK mendukung ekonomi lokal sambil menyediakan makanan segar dan bergizi. Melalui kolaborasi - termasuk dengan Uni Emirat Arab - dan pendekatan inovatif 'pertama di lapangan' yang memungkinkan respons cepat terhadap krisis dalam situasi yang menantang, WCK telah menunjukkan kemampuan inovatifnya dalam menyediakan makanan bagi orang-orang yang sangat membutuhkannya.

Inovator kesehatan Ethiopia Amerika berusia lima belas tahun Heman Bekele mendapat penghargaan atas ambisinya untuk menyelamatkan nyawa orang-orang yang paling rentan dan visinya tentang perawatan kesehatan yang mudah diakses dan terjangkau. Pada usia 14 tahun, ia mengembangkan sabun yang hemat biaya untuk mencegah dan mengobati kanker kulit stadium awal—sebuah ide yang membuatnya mendapatkan gelar ‘Anak Tahun Ini’ versi TIME tahun 2024 dan pengakuan dalam berbagai kompetisi sains. Heman kini berkolaborasi dengan para peneliti di Sekolah Kesehatan Masyarakat Johns Hopkins Bloomberg untuk mengembangkan sabun penyelamat nyawa dan berupaya memperluas akses global ke solusi perawatan kesehatan bagi mereka yang sangat membutuhkannya.

Tentang Zayed Award

Zayed Award for Human Fraternity adalah penghargaan internasional independen tahunan yang mengakui orang dan entitas dari semua latar belakang, di mana pun di dunia, yang bekerja tanpa pamrih dan tanpa lelah melintasi batas untuk memajukan nilai-nilai abadi solidaritas, integritas, keadilan, dan optimisme serta menciptakan terobosan menuju hidup berdampingan secara damai.

Penghargaan ini diluncurkan pada 2019 setelah pertemuan bersejarah di Abu Dhabi antara Paus Fransiskus dan Grand Syekh Al-Azhar Ahmed Al-Tayeb. Saat itu, keduany menandatangani Dokumen Persaudaraan Manusia.

Penghargaan ini dinamai untuk menghormati mendiang Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, pendiri Uni Emirat Arab, yang terkenal karena kemanusiaannya dan dedikasinya untuk membantu orang, apa pun latar belakang atau tempatnya di dunia.

JAKARTA.KORANRAKYAT.COM,-Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama menerbitkan edaran terkait tema Khutbah Jumat pada 31 Januari dan 7 Februari 2025. Edaran terbit dalam rangka Hari Internasional Persaudaraan Manusia yang diperingati setiap 4 Februari.

Edaran ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi/Ketua BKM provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama kab./kota/Ketua BKM kab./kota, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/Ketua BKM kecamatan, para Ketua BKM kelurahan/desa, serta Ketua Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid seluruh Indonesia.

Hari Internasional Persaudaraan Manusia (International Day of Human) ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 4 Februari 2019. Penetapan ini sehubungan ditandatanganinya ‘Piagam Persaudaraan Manusia’ oleh Grand Syekh Al-Azhar Ahmed Al Tayeb dan Pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

"Sebagai dukungan atas peringatan tersebut, sebagaimana tahun lalu, kami terbitkan edaran yang mengimbau para khatib Jumat untuk menyampaikan pesan-pesan persaudaraan manusia (ukhuwah insaniyah) pada dua pelaksanaan Salat Jumat pada 31 Januari 2025 dan 7 Februari 2025," terang Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad di Jakarta, Rabu (29/1/2025).

Secara khusus, lanjut Abu Rokhmad, ada dua pesan pokok yang ingin ditonjolkan pada peringatan Hari Internasional Persaudaraan Manusia 2025. Pertama, 

Gerak Bersama Memberdayakan Penyandang Disabilitas untuk Masa Depan yang Inklusif. Kedua, Merawat Lingkungan.”

"Dua pesan utama ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo dan Wapres Gibran," jelas Abu Rokhmad.

"Tema inklusi dan lingkungan juga sejalan dengan semangat Deklarasi Istiqlal yang ditandatangani Menag Nasaruddin Umar dan Paus Fransiskus pada September 2024," sambungnya.

Sebagai alternatif, Kemenag juga menyertakan beberapa naskah Khutbah Jumat yang dapat diunduh pada tautan: https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/portal-web/naskah-khotbah.

Selain edaran khutbah, Kemenag bekerja sama dengan Majelis Hukama Muslimin (MHM) juga menyelenggarakan lomba menulis Khutbah Jumat dengan tema yang sama, inklusi dan lingkungan. MHM merupakan lembaga internasional yang didirikan oleh Grand Syekh Al Azhar Prof Dr Ahmed Al Tayeb. Tokoh Indonesia yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Agama (1998), Prof. Dr. M Quraish Shihab tercatat sebagai pendiri dan sekaligus anggota. 

"Ada lebih 30 juta hadiah yang disiapkan untuk lomba menulis naskah khutbah ini," tandasnya.(eas)