Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan Raja Yordania, Abdullah II bin Al-Hussein, menyaksikan langsung penandatanganan empat nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) strategis antara Indonesia dan Kerajaan Yordania Hasyimiyah, Istana Al Husseiniya, Amman, Senin, 14 April 2025. (as)

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,- Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan Raja Yordania, Abdullah II bin Al-Hussein, menyaksikan langsung penandatanganan empat nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) strategis antara Indonesia dan Kerajaan Yordania Hasyimiyah. Penandatanganan berlangsung di Istana Al Husseiniya, Amman, Senin, 14 April 2025, dalam suasana penuh semangat kemitraan dan persahabatan antarbangsa.

Momentum ini menjadi bagian penting dari kunjungan resmi Presiden Prabowo ke Yordania yang bertujuan mempererat hubungan bilateral sekaligus meningkatkan kerja sama konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat kedua negara. Di tengah tantangan global yang dinamis, Indonesia dan Yordania menegaskan komitmen untuk saling mendukung demi stabilitas kawasan dan pembangunan berkelanjutan.

Empat dokumen kerja sama yang ditandatangani dalam kesempatan tersebut adalah:

1. Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Kerajaan Yordania Hasyimiah mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Wakil Perdana Menteri /Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi.
2. Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Kementerian Pertanian Kerajaan Hasyimiyah Yordania tentang Kerja Sama Pertanian. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman dan Menteri Pertanian Yordania Khaled Huneifat
3. Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Agama Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Penelitian Ilmiah Kerajaan Yordania Hasyimiah Pada Kerja Sama di Bidang Pendidikan. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Menteri Agama RI Nasaruddin Umar dan Menteri Pendidikan Tinggi dan Riset Ilmiah Yordania Azmi Mahafzah
4. Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Agama Republik Indonesia Dan Kementerian Waqaf, Urusan Islam Dan Tempat Suci Kerajaan Yordania Hasyimiah Tentang Kerja Sama dalam Bidang Keagamaan dan Wakaf. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Menteri Agama RI Nasaruddin Umar dan Menteri Kementerian Awqaf, Urusan Islam dan Tempat-Tempat Suci Mohammad Khalaileh.

Penandatanganan MoU ini menjadi tonggak penting dalam mempererat kemitraan strategis Indonesia dan Yordania, serta memperluas peran aktif kedua negara dalam menciptakan perdamaian, stabilitas, dan kemajuan bersama di kawasan dan dunia. (as)

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM.--- Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan agar para jemaah haji Indonesia tidak bersikap individualistis dalam berdoa. Hal ini disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar saat menjadi pemateri dalam Bimbingan Manasik Haji Nasional, Sabtu (19/4/2025)

"Kalau sudah sampai di tanah suci, jangan egois. Apa maksudnya? Jangan hanya mendoakan diri sendiri. Doakan saudara-saudara kita muslimin dan muslimat. Ini yang dicontohkan Rasulullah," pesan Menag.

Secara khusus, perhatian Menag tertuju pada kondisi yang dialami masyarakat Palestina. "Doakan Palestina juga, itu kan saudara kita juga yang dizolimi oleh tetangganya, Israel," tegas beliau.

Imbauan ini menjadi pesan penting dari Menteri Agama Nasaruddin Umar agar para calon jemaah haji memanfaatkan kesempatan ibadah haji akbar ini tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk menunjukkan solidaritas dan mendoakan kesejahteraan umat Islam secara global, terutama bagi saudara-saudara di Palestina yang tengah menghadapi kesulitan.

Menag menyampaikan potensi pelaksanaan haji akbar tahun ini yang diyakini memiliki keutamaan hingga 70 kali lipat dibandingkan haji biasa.

"Tahun ini Insya Allah akan mendapatkan haji akbar. Keutamaannya, 70 kali lebih utama daripada haji biasa. Inilah bapak ibu kekasihnya Allah yang diundang," kata Menag.

Beliau juga menyinggung tentang kekuatan doa kolektif. "Ada hadis yang menyatakan bahwa doa 40 orang secara serentak, akan diijabah. Saat wukuf nanti, ada 4 juta umat islam yang berkumpul. Kalau serentak 4 juta orang mendoakan, insyaallah akan ada keutamaan bagi Palestina," tutur Menag.(eas(

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,---- Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief menyatakan bahwa sebanyak 100.000 visa dari total 203.320 jemaah haji reguler telah diterbitkan.Kabar gembira ini disampaikan Hilman Latief,dalam acara Bimbingan Manasik Haji Nasional 1446 H/2025 M di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (19/4/2025).

"Insya Allah, pada 1 Mei jemaah sudah siap masuk ke asrama haji, dan pada 2 Mei akan mulai diberangkatkan ke Tanah Suci," ungkap Hilman di hadapan Menteri Agama RI Nasaruddin Umar dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Dahnil Anzar Simanjuntak.Acara manasik haji nasional yang bertema "Menggapai Haji Mabrur: Meraih Kesempurnaan Spiritual dalam Ibadah Haji" ini dihadiri sekitar 1.500 jemaah secara langsung dari wilayah Jakarta, serta lebih dari 141.000 jemaah lainnya yang mengikuti secara daring dari 500 titik di seluruh Indonesia.

Dalam laporannya kepada Menteri Agama dan BPH, Hilman menyampaikan bahwa seluruh proses persiapan keberangkatan berjalan lancar. Beliau juga mengapresiasi kondisi kesehatan jemaah haji Indonesia yang terjaga dengan baik menjelang keberangkatan.

Lebih lanjut, Hilman mengungkapkan bahwa jumlah calon jemaah haji reguler yang telah melunasi biaya haji mencapai 208.000 orang. Angka ini menunjukkan surplus 5.000 jemaah."Alhamdulillah, meskipun sebelumnya kita sempat khawatir terkait pelunasan biaya haji yang belum selesai, saat ini jamaah haji reguler bahkan sudah surplus lebih dari 5.000 orang. Jamaah haji khusus juga sudah menyelesaikan pelunasan. Dari jemaah yang melunasi itu, juga sudah dinyatakan istitha'ah oleh Kementerian Kesehatan," jelas Hilman.

Hilman menekankan bahwa tujuan utama manasik haji nasional adalah untuk membangun kesadaran akan pentingnya pemahaman syariat Islam serta mendorong kemandirian jemaah dalam melaksanakan ibadah haji. Kemandirian ini merupakan bagian dari program ketahanan jemaah haji Indonesia.Selain itu, Hilman juga melaporkan bahwa proses penerbitan visa bagi jemaah haji terus dipercepat. Dengan berbagai persiapan yang terus dimatangkan, diharapkan keberangkatan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci dapat berjalan dengan lancar dan khusyuk.(eas)

NGANJUK, KORANRAKYAT.COM,-  PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) terus gencar menyalurkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR). Pada hari Kamis (17/4), Bank Jatim secara resmi telah menyerahkan bantuan CSR kepada Pemerintah Kabupaten Nganjuk berupa satu unit mobil pelayanan perizinan keliling. Bertempat di Gor Bung Karno, CSR tersebut diserahkan oleh Direktur Manajemen Risiko Bank Jatim Eko Susetyono kepada Wakil Bupati Nganjuk Trihandy Cahyo Saputro pada acara Pameran Pembangunan dan UMKM dalam rangka Hari Jadi Ke- 1.088 Nganjuk.

Eko menjelaskan, mobil yang diberikan kepada Pemkab Nganjuk itu dapat memberikan beberapa manfaat. Antara lain agar terciptanya pelayanan optimal, efisien, dan tepat sasaran yang dapat menjangkau seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Nganjuk. Selain itu juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan sekaligus untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan pelayanan perizinan secara mobiling di seluruh wilayah Nganjuk. “CSR adalah bentuk kepedulian kami, terutama kepada masyarakat Jawa Timur agar turut merasakan manfaat dari keberadaan Bank Jatim. CSR merupakan program rutin perseroan yang diwujudkan dalam berbagai bentuk. Kali ini berupa satu unit mobil pelayanan perizinan kepada Pemkab Nganjuk," ungkapnya.

Adapun mobil yang diserahkan tersebut telah dimodifikasi sedemikian rupa dan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang. Seperti laptop, printer, serta fasilitas pelengkap lainnya. Sehingga diharapkan dengan adanya bantuan CSR dari Bank Jatim ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Pemkab Nganjuk untuk jemput bola kepada masyarakat. “Dengan adanya mobil keliling ini kami berharap masyarakat bisa lebih gampang untuk mengakses pelayanan perizinan dan sekaligus memberikan pemahaman bahwa mengurus izin itu mudah serta ada kepastian waktu,” tegas Eko.

Eko juga menyampaikan, pemberian CSR dari bank jatim ini merupakan wujud terimakasih perseroan kepada masyarakat Nganjuk yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan dalam keberlangsungan bisnis Bank Jatim. Pihaknya berkomitmen akan senantiasa hadir dengan beragam layanan guna memberikan kemudahan dalam bertransaksi kepada masyarakat. “Semoga bantuan dari Bank Jatim ini bisa semakin memudahkan masyarakat dan memberi dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi Nganjuk. Kami juga ucapkan selamat hari jadi ke 1.088 untuk Kabupaten Nganjuk. Semoga Nganjuk terus melesat, maju, dan sejahtera,” ucap Eko.

Sementara itu, Trihandy Cahyo Saputro sangat mengapresiasi penyerahan CSR ini karena mobil tersebut dapat menunjang pelayanan di Pemkab Nganjuk. ”Kami bersyukur atas sinergitas yang telah terjalin selama ini antara Bank Jatim dan Pemkab Nganjuk dalam mendukung program-program pemerintah. Semua pihak memang harus berkolaborasi dan bersinergi demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Semoga kerja sama ini terus berlanjut dan dapat membawa berkah bagi semua,” tutupnya.(an)

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM. Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) secara resmi telah meluncurkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dalam bentuk online melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) pada hari Kamis (17/4). Peluncuran tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Asbanda dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia. Bertempat di Hotel Bidakara Jakarta, nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Plt. Ketua Umum Asbanda Busrul Iman dan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir. 

Busrul dalam sambutannya menjelaskan, launching SP2D Online melalui aplikasi SIPD-RI ini merupakan momen penting untuk menunjukkan implementasi nyata fitur ini di beberapa daerah dan sekaligus memperkuat sinergi pemerintah daerah dengan BPD demi mendukung tata kelola keuangan yang modern dan terintegrasi. ”Kami berharap dengan adanya peluncuran ini dapat menjadi inspirasi bagi seluruh pemda untuk segera mengadopsi SP2D Online sebagai bagian dari reformasi digital di Indonesia,” paparnya.

Menurut Busrul, SIPD memiliki banyak fungsi. Antara lain untuk memfasilitasi seluruh proses perencanaan, transaksi keuangan, hingga pelaporan seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Tentu hal tersebut akan sangat membantu pemda dalam melaksanakan penerapan SP2D secara online. ”Semoga dengan telah ditandatanganinya nota kesepahaman ini akan semakin mempermudah dan mempercepat implementasi SP2D online di seluruh pemerintah daerah di Indonesia. BPD sebagai mitra kerja pemda berkomitmen akan terus mendukung program kerja pemerintah daerah yang membutuhkan layanan jasa keuangan dan perbankan,” tegas Busrul.

Dalam kesempatan tersebut juga berlangsung penandatanganan kerja sama antara Kemendagri dengan 24 Bank Pembangunan Daerah (BPD) se-Indonesia, termasuk Bank Jatim, terkait pelaksanaan SP2D secara online melalui aplikasi SIPD. Busrul Iman yang juga sebagai Direktur Utama Bank Jatim turut menandatangani PKS tersebut bersama pimpinan BPD lainnya. ”Kerja sama ini merupakan langkah penting dalam mendukung digitalisasi tata kelola keuangan pemerintah daerah, khususnya dalam proses pencairan dana yang kini dapat dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan efisien melalui platform SIPD. Sistem ini memudahkan koordinasi antara Kemendagri dan BPD dalam mengelola dana pemerintah daerah secara real time,” tuturnya.

Sebagai bank daerah yang memiliki peran sentral dalam perekonomian Jawa Timur, Bank Jatim menyadari betul pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Menurut Busrul, penandatanganan PKS ini adalah wujud komitmen Bank Jatim untuk menjadi bagian aktif dalam transformasi digitalisasi keuangan daerah. 

”Penerapan SIPD selaras dengan era transaksi non tunai dan digitalisasi sehingga harus dioptimalkan bersama – sama. Selain itu, implementasi digitalisasi keuangan daerah telah menjadi urgensi di era seperti sekarang ini. Sebab dengan adanya digitalisasi, dapat mendukung tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien guna mendorong transparansi serta percepatan transaksi,” terang Busrul. Oleh karena itu pihaknya berharap semoga kerja sama ini dapat terus berlanjut dan bisa membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia maupun Jawa Timur.

Sementara itu, Tomsi Tohir juga menegaskan, Kemendagri memiliki peran strategis dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, dibutuhkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, penegakan hukum, serta daya tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah pun, lanjutnya, wajib menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam SIPD RI. ”Tujuan penerapan SIPD ini adalah untuk mempermudah dalam mengambil keputusan serta mempermudah monitoring dan evaluasi maupun mengkonsolidasikan statistik data keuangan secara online dan real-time,” jelasnya.

Hingga kini, sudah terdapat 22 provinsi, 28 kabupaten, dan 16 kota yang siap menjalankan SP2D Online melalui SIPD RI. ”Dengan demikian, asas transparansi akan terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama,” tutupnya.(an)

PONOROGO, KORANRAKYAT.COM,-PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) terus berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam penyaluran pembiayaan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Salah satunya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hal tersebut diwujudkan pada hari Rabu (16/4), Bank Jatim Cabang Ponorogo telah melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dengan P3MI PT Andhika Putra Mandiri tentang penyaluran KUR penempatan PMI.

Direktur Bisnis Mikro, Ritel, dan Usaha Syariah Bank Jatim R. Arief Wicaksono menjelaskan, dukungan Bank Jatim bagi PMI akan terus dilakukan sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi pekerja migran. KUR Penempatan PMI merupakan pembiayaan yang khusus diberikan kepada calon PMI yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biaya penempatan ke negara tujuan penempatan. 

”Kami dari bankjatim sangat support untuk pekerja migran. Sebab, wilayah Jawa Timur memiliki kantong-kantong yang luar biasa untuk penempatan PMI. Nah, kerja sama ini merupakan ikhtiar yang baik bagi kedua belah pihak demi mewujudkan kesejahteraan para PMI. Sehingga ketika kita memberikan penyaluran KUR ke PMI itu sudah memiliki payung hukum yang jelas,” paparnya.

Menurut Arief, KUR tersebut merupakan bukti nyata hadirnya Bank Jatim sebagai kepanjangan tangan pemerintah untuk memberikan akses yang mudah bagi PMI demi bisa memperoleh layanan keuangan selama mereka bekerja di luar negeri hingga kembali pulang menetap di tanah air. ”Potensi pemberangkatan PMI ke depan cukup besar sehingga diharapkan adanya sinergi antara kebijakan, sistem, dan pelaksanaan yang tepat agar penyaluran pembiayaan kepada PMI dapat berjalan lancar," tegasnya.

Syarat yang harus dipenuhi untuk KUR PMI juga cukup mudah. Antara lain harus sebagai calon pekerja migran Indonesia, plafon maksimal 100 juta atau sesuai dengan cost structure yang ditentukan, serta jangka waktu sama dengan perjanjian kerja dan tidak melebihi tiga tahun. 

”Pekerja migran merupakan salah satu pilar penting bagi ekonomi Indonesia mengingat kontribusinya dalam hal penerimaan devisa negara yang cukup besar. Maka dari itu harus kita dukung secara optimal. Sinergitas hari ini bisa menjadi awal yang baik untuk saling menguatkan sinergi antar kelembagaan demi memberikan penghidupan yang lebih baik untuk pekerja migran,” terang Arief.

Bank Jatim sebagai salah satu bank devisa juga turut mendukung transaksi para PMI yang berangkat ke luar negeri dengan menyediakan Jconnect Remittance. Layanan tersebut merupakan layanan inbound remittance / transfer uang dari luar negeri ke Indonesia dengan sinergi bersama Money Transfer Operator (MTO) di Malaysia dengan Merchantrade Asia dan Hongkong dengan Chandra Remittance. Sehingga dengan begitu para PMI dapat memanfaatkan outlet – outlet MTO yang tersebar di Malaysia maupun Hongkong. 

Selain itu, melalui kolaborasi ini, Arief berharap akan semakin memperkuat peran Bank Jatim dalam hal akses pembiayaan bagi pekerja migran, sekaligus juga dapat menjadikan peluang perseroan untuk penambahan fee based income. ”Kami berkomitmen akan terus mendorong supaya KUR PMI ini dapat diakselerasi dan dioptimalkan penyalurannya sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik oleh khalayak yang lebih luas,” tutupnya.(an)

TRENGGALEK, KORANRAKYAT.COM,- Sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada lingkungan sekitar, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) secara resmi telah menyerahkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada Pemerintah Kabupaten Trenggalek pada hari Selasa (15/4). Bantuan yang diberikan berupa revitalisasi kawasan seputaran Pendopo Manggala Praja Nugraha Kabupaten Trenggalek. Bertempat di Pendopo Trenggalek, CSR tersebut diserahkan secara simbolis oleh Direktur IT, Digital, dan Operasional Bank Jatim Zulhelfi Abidin kepada Wakil Bupati Trenggalek Syah Mohammad Natanegara.

Zulhelfi menjelaskan, dengan direvitalisasinya kawasan seputar pendopo, maka akan memberikan banyak manfaat. Seperti meningkatkan perekonomian masyarakat serta meningkatkan sarana dan prasana di area pendopo tersebut. Dengan adanya CSR Bank Jatim Peduli di Trenggalek ini diharapkan bisa menjadi daya tarik baru bagi pengunjung sehingga dapat mewujudkan kemandirian ekonomi dan memeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat. 

”Sebab, di sekitar pendopo manggala praja nugraha terdapat area yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM dan seluruh lapisan masyarakat untuk memperdagangkan usahanya. Jadi, potensi-potensi produk unggulan Kabupaten Trenggalek bisa lebih terangkat lagi. Selain itu, dengan adanya revitalisasi ini, kawasan UMKM tersebut bisa lebih cantik lagi karena sudah tertata rapi,” paparnya.

Menurut Zulhelfi, bantuan ini sebagai wujud kecintaan dan kepedulian kami kepada masyarakat Trenggalek yang telah memberikan kepercayaan dan dukungannya kepada Bank Jatim dalam mengembangkan bisnisnya, serta supaya dapat menjadi inspirasi dan membawa dampak positif kepada lingkungan serta masyarakat.

Zulhelfi juga berharap, dengan adanya CSR ini bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk menghabiskan waktu di area alun – alun Trenggalek dan pendopo. Pihaknya menekankan bahwa revitalisasi ini akan berkontribusi terhadap peningkatan transaksi di sektor UMKM yang berada di sekitar alun – alun. ”Kami optimis revitalisasi ini akan menciptakan efek domino bagi ekonomi Kabupaten Trenggalek, terutama dalam sektor perdagangan dan pariwisata. Semoga kerja sama yang sudah terjalin baik dengan Pemkab Trenggalek dapat terus berlanjut,” tegasnya.

Sementara itu, Syah Mohammad Natanegara menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bank Jatim atas program CSR yang sudah bisa dinikmati oleh masyarakat. Pihaknya berharap semoga program ini terus berlanjut kedepannya. Sebab, selain menjadi bagian dari wajah Trenggalek, alun - alun dan area sekitar pendopo juga menjadi ruang publik yang dapat dimanfaatkan secara multifungsi. Yakni sebagai tempat rekreasi masyarakat dan pusat perekonomian rakyat.(an)

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) telah melaksanakan penandatanganan pembaruan perjanjian kerja sama dengan PT BRI Asuransi Indonesia (BRINS) pada hari Senin (14/4). Bertempat di Kantor Bank Jatim Cabang Jakarta, penandatanganan tersebut dilakukan oleh Direktur Manajemen Risiko Bank Jatim Eko Susetyono dan Direktur Operasional BRINS Sony Harsono W.S.

Eko menjelaskan, PKS dengan BRINS ini merupakan pembaruan, karena sebelumnya telah dilakukan PKS sejak 25 April 2022 dan berakhir pada tanggal 4 April 2025. Pembaruan ini dilakukan bukan hanya karena perpanjangan jangka waktu, namun juga dalam rangka penerapan POJK No. 8 Tahun 2024 dan SEOJK No. 31 Tahun 2022. ”Produk bank yang menjadi ruang lingkup kerjasama adalah produk pembiayaan syariah yang mensyaratkan agunan insurable untuk diasuransikan. Adapun perjanjian Kerjasama ini dilakukan per produk asuransi, sehingga pada kesempatan ini terdapat lima hal yang disepakati,” paparnya.

Kelima hal tersebut berupa bancassurance yang terdiri dari bancassurance pemasaran produk asuransi kebakaran syariah dengan model bisnis referensi dalam rangka produk bank, bancassurance pemasaran produk asuransi kendaraan bermotor syariah dengan model bisnis referensi dalam rangka produk bank, bancassurance pemasaran produk asuransi heavy equipment dengan model bisnis referensi dalam rangka produk bank, bancassurance pemasaran produk asuransi contractor’s all risk dengan model bisnis referensi dalam rangka produk bank, dan bancassurance pemasaran produk asuransi contractors plant and machinery dengan model bisnis referensi dalam rangka produk bank.

Eko menegaskan, seperti yang diketahui bersama, Bank Jatim kini juga memiliki lini bisnis pembiayaan syariah. Oleh karena itu, sebagai bentuk rasa cinta perseroan terhadap nasabah, maka sangat diperlukan perlindungan dalam bentuk asuransi pembiayaan. ”Maka dari itu kami sangat menyambut baik kerja sama ini. Sebab, pada prinsipnya Bank Jatim mempunyai keinginan besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan kami kepada nasabah, terlebih dalam hal asuransi pembiayaan,” paparnya.

Menurut Eko, kolaborasi dengan BRINS merupakan langkah penting dalam memberikan solusi keuangan yang lengkap kepada nasabah. Kerja sama ini tidak hanya memperkuat komitmen bankjatim dalam memberikan layanan terbaik, tetapi juga mendukung keberlanjutan perlindungan finansial terhadap nasabah.

Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Sony berharap semoga sinergi ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan inklusi keuangan syariah di Jawa Timur dan sekitarnya. ”Sebab, kerja sama ini sejalan dengan visi perusahaan untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dalam mendukung keberkahan ekonomi bersama. Kami percaya Bank Jatim adalah pilihan tepat untuk membangun kolaborasi bisnis,” ucapnya.(an)

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) mengumumkan hasil seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 1446 H/2025 M tingkat pusat. Pengumuman dilakukan melalui WA Blast ke nomor telepon seluler (ponsel) masing-masing peserta.

“Hari ini kami umumkan hasil seleksi calon petugas PPIH Arab Saudi 1446 H/2025 M. Total ada 130 peserta yang dinyatakan lolos sebagai calon petugas,” terang Direktur Bina Haji Musta’in Ahmad di Jakarta, Sabtu (12/4/2025).

Menurut Musta’in, panggilan akrabnya, para calon petugas ini terdistribusi pada sejumlah layanan, yaitu: layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, layanan jemaah haji lansia dan disabilitas, layanan pelindungan jemaah, layanan Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama pada Jemaah Haji (PKP2JH), dan layanan Media Center Haji (MCH).

“Status mereka yang dinyatakan lolos seleksi masih sebagai calon petugas. Sebab, masih ada satu tahapan lagi yang harus diikuti, yaitu Bimbingan Teknis (Bimtek) Calon Petugas. Jika lolos bimtek, maka mereka akan ditetapkan sebagai petugas yang berangkat ke Arab Saudi,” tegas Musta’in.

Bimtek Calon Petugas Haji 1446 H akan dilakukan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Bimtek berlangsung tujuh hari, 14 – 20 April 2025.

“Peserta yang dinyatakan lulus seleksi agar cek akun masing-masing dan segera melakukan pemberkasan untuk mengikuti Bimtek Calon Petugas Haji 1446 H,” jelas Musta’in.

“Kepada peserta yang belum lolos pada seleksi calon petugas PPIH Arab Saudi tahun ini untuk tetap berbesar hati karena kesempatan melayani jemaah haji Indonesia di Arab Saudi masih terbuka di tahun mendatang,” sambungnya.

Kementerian Agama tahun ini mendapat 2.210 kuota petugas haji. Jumlah ini terbagi untuk PPIH kloter (kelompok terbang) dan PPIH Tingkat Pusat. Kementerian Agama masih melobi Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi agar Indonesia mendapatkan kuota tambahan bagi petugas haji.

“Menag Nasaruddin Umar dan Dirjen PHU Hilman Latief terus berupaya, melobi Arab Saudi agar ada tambahan petugas haji. Semoga dalam waktu dekat ini segera ada jawaban resmi dari pihak Arab Saudi,” tandasnya.(eas)