Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Warga Desa Pagar Din Kabupaten BU  Jembatan Rusak Segera Diperbaiki
Last Updated on Feb 20 2019

Warga Desa Pagar Din Kabupaten BU Jembatan Rusak Segera Diperbaiki

  BENGKULU, KORANRAKYAT.COM)  - Menurut Kepala Desa (Kades) Desa Pagar Din Kabupaten Bengkulu Utara (BU), Suharto mengatakan, untuk penggunaan Dana Desa (DD) Tahun 2018 lalu sudah sesuai aturan atau tidak ada kendala.           "DD tahun 2018, Alhamdulillah kita serap dengan baik....
Bareskrim Ungkap Penyelundupan 30 kg Shabu Diselipkan Di Downlight
Last Updated on Feb 20 2019

Bareskrim Ungkap Penyelundupan 30 kg Shabu Diselipkan Di Downlight

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM-Direktorat Tindak Pidana Narkoba( Dirtipinarkoba) Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus penyelundupan 30 kilogram sabu yang diselundupkan dalam lampu downolihgt dari Malaysia ke Indonesia.            Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim...
Komitmen Jaksa Agung  Tuntaskan  Kasus  Pengaturan Skor Sepakbola
Last Updated on Feb 20 2019

Komitmen Jaksa Agung Tuntaskan Kasus Pengaturan Skor Sepakbola

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Setelah menerima lima berkas dari penyidik Satgas Anti Mafia Bola, Kejaksaan Agung akan segera menuntaskan kasus dugaan pengaturan skor bola  Liga Indonesia. Jaksa terus melakukan meneliti dan komitmen ini sama memperbaiki iklim olah raga di...
Gubernur Jatim Khofifah Kumpulkan Pemred Ajak  Memikir Kemajuan Jawa Timur
Last Updated on Feb 20 2019

Gubernur Jatim Khofifah Kumpulkan Pemred Ajak Memikir Kemajuan Jawa Timur

    SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) Gubernur Jatim Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa berkomitmen untuk selalu memberikan ruang luas kepada awak media dalam hal pemberitaan. Komitmen tersebut disampaikan agar para insan pers ikut mengawal pembangunan di Jawa Timur.            “Dalam...
Raup Keuntungan Rp. 1,26 Trilliun Bank Jatim Siap Dukung Program  Pemerintah
Last Updated on Feb 18 2019

Raup Keuntungan Rp. 1,26 Trilliun Bank Jatim Siap Dukung Program Pemerintah

  PRIGEN , (KORANRAKYAT.COM)  Bank  Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ikut songsong program pemeritah di sektor  Pariwisata,dimana pemerintah akan membuat 10 Destinasi Bali baru di Indonesia, selain itu juga akan ikuti program Cetar yang dicanangkan oleh Gubernur Jatim  Khofifah Indra...

World Today

Wednesday, 16 January 2019 14:55

Dikerahkan 2000 Personil Amankan Debat Pilpres

Written by

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Acara  debat perdana Pilpres 2019 yang akan diselenggarakan di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019) malam. Polri mengerahkan 2000 personil.Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo  ditemui Mabes Polri,Jakarta Selatan, Rabu (16/1/2019) mengatakan, Polda Metro Jaya telah mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan cara bertindak, serta skenario ketika terjadi ancaman nyata. “Pada prinsipnya untuk pengamanan debat besok Polda Metro Jaya sudah sangat siap. Jumlah 2 ribu personel dan melibatkan TNI dan pengamanan internal KPU sebagai penyelenggara,” ujarnya.

              Selanjutnya, Dedi menegaskan Polda Metro Jaya telah melakukan antisipasi secara komprehensif dalam melakukan acara debat agar berjalan aman dan tertib. “Sudah diantisipasi secara komprehensif oleh Polda Metro Jaya, secara teknis penyekatan-penyekatan, penggalangan agar tidak terjadi bentrok fisik,” tegasnya

         Untuk itu, Dedi  menjelaskan dan juga mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta kondusifitas selama pelaksanaan debat. “Imbauan tetap mengharapkan meskipun besok debat, namun untuk kondusivitas Jakarta harus dijaga bersama. Jangan dikotori dengan perbedaan. Perbedaan adalah hal biasa di kehidupan masyarakat,” jelasnya

 

            Dari data yang dihimpun dan  yang penting bagaimana menjaga situasi Jakarta tetap aman,” lanjut dia. Adapun, debat Pilpres 2019 akan digelar sebanyak lima kali. Debat pertama digelar pada 17 Januari 2019. Pesertanya adalah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Tema yang diangkat yaitu hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Debat pertama akan disiarkan empat lembaga penyiaran, yaitu TVRI, RRI, KOMPAS TV, dan RTV.(vk)

Saturday, 05 January 2019 00:18

Polisi Main Kerumah Andi Arief Yang Sudah Dijual

Written by

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Adanya tudingan pengerebekan  rumah wakil sekretaris  Jenderal Partai Demokrat (PD) Andi Arief itu dibantah, pasalnya rumah itu sudah di jual  sejak tahun 2014. Kehadiran Polisi hanya ingin melihat pasalnya itu sudah viral di Medsos. 

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri, di Jakarta Selatan, Jumat (4/1)2019 mengatakan rumah tersebut bukan milik Andi Arief lantaran sudah dijual pada tahun 2014. “Enggak masuk akal juga rumah (yang sudah dijual) tahun 2014 kok digrebek, ngapain digerebek,” ujarnya. 

 Selanjutmya, Dedi menegaskan  kehadiran polisi sempat ke rumah yang terletak di Kedaton, Bandar Lampung tersebut." Kedatangan tersebut karena isu penggerebekan viral di media sosial," tegasnya.. 

Untuk itu, Dedi menjelaskan hanya ingin memastikan, petugas ke rumah tersebut untuk mengecek isu penggerebekan. "Bukan penggerebekan. Setelah ramai di viral dicek sama petugas di sana, benar enggak rumah Pak Andi Arief, bukan ternyata rumahnya sudah dijual 2014. Itu mengecek memastikan, karena ramai di media sosial," jelasnya. 

Lebih lanjut, Dedi merici  petugas yang datang berasal dari Polres Bandar Lampung, bukan dari Polda Lampung. Andi Arief lewat twitnya di Twitter mengaku rumahnya yang berada di Lampung digeruduk.“Rumah saya di Lampung digeruduk dua mobil Polda mengaku cyber,” cuit Andi dalam akun media sosial Twitter @AndiArief_pada Jumat (4/1/2019)," rincinya. 

," Dedi membeberkan Politisi Demokrat ini pun meminta bantuan pada Kapolri agar tidak melakukan hal tersebut.' Pasalnya,Andi Arief mengatakan dirinya akan bersedia hadir apabila dipanggil polisi.“Pak Kapolri, apa salah saya. Saya akan hadir secara baik-baik kalau saya diperlukan. Pak Kapolri, jangan kejam terhadap rakyat.Salah saya apa, kicau Andi," bebernya. (vk)

 

Thursday, 03 January 2019 23:47

Sekitar 144 Kasus Pelanggaran Pemilu Tahun 2018

Written by

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM-  Pelanggaran Pemilu  yang diterima Gakumdu ada 144 kasus dan sudah 110 dilakukan asesment dan analisa tindak Pidana Pemilu. Ada 44 yang masuk dalam tindak Pidana Pemilu yang diteruskan ke Polri, 

             Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Brigjned Pol Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri,KMIA (3/1)2019 mengatakan dari  Gakumdu sampai dengan Kamis 29 Desember 2018 sampai 3 Januari 2019 Laporan dan temuan sejumlah 144 peristiwa. "Dari 144 Peristiwa 110 sudah dilakukan esesment dan alnalisa bukan merupakan tindak Pidana Pemilu. 44 sudah diverifikasi ,ada tindak Pidana Pemilu yang diteruskan ke Polri. Dari 34  Tindak Pidana yangdapat saya rinci 26 perkara sudah masuk ke tahap 2 kemudian 3 perkara di SP3 ,5 Perkara dalam sidik," ujarnya.

           Selanjutnya, Dedi menegaskan Adapun untuk tindak pidana sebagian besar adalah kasus pemalsuan disentra Gakumdu Kalsel 1 kasus, Boalemo 4 kasus, Gorontalo ,Banggai, Kepulauan dan Banggai laut, itu ada 7 kasus , dan Gakumdu Sultra 1 kasus. "Kemudian  untuk Kampanye diluar jadwal ada 3 perkara  yaitu disentra Gakumdu Pusat ditangani di Jakarta , Serta Gakumdu Pekalongan dan di Maluku Utara," tegasnya.. 

          Untuk itu, Dedi menjelaskan  Punyerahkan salinan DPT Parpol   1 Perkara di tangani Gakumdu Bogor. Money Politik ada 7 perkara ditangani sentra Gakumdu  Jakarta Timur, Kabupaten Semarang Jakarta  Pusat,Gorontalo,Cianjur dan Kota Singkawang. "Tindakan atau keputusan yang merugikan salah satu pasangan calon 5 perkara ditangani Takalar, Mamuju Utara, Mojokerto, Banjar Negara dan Buton,"jelasnya.

                Lebih lanjut, Dedi merinci Kemudian penghinaan kepada peserta pemilu satu perkra ditangani di Solok kampanye dengan melibatkan pihak yang dilarang satu perkara ditangani di kabupaten Bima .Akhir kampanye di tempat ibadah, Pendidikan 1 Perkara di tangani di kota Palu." Pemalsuan dokumen persyarat caleg berupa SKCK, Isi SKCK. kalau sudah ditangani sudah di serahkan ke JPU," rincinya.. 

 

         Menyinggung SP3, Dedi menandaskan SP3  tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada peserta tetap pemilih Pemilu Itu adalah angggota Kabupaten Bogor. SP3 tidak cukup bukti . Kampanye dilur jadwal oleh partai PSI dengan cara  memasang iklan di Media cetak atau Surat kabar. dI Jakarta. Bukan Pidana Pemilu di SP3 dari keterangan saksi ahli penelenggara Pemilu dan ahli bahasa. Tidak cukup bukti SP3. "Kemudian SP3 terakhir adalah  pemalsuan dokumen dukungan. Persyaratan calon Legislatif atau DPD itu dilakukan Sultra di SP3, " tandasnya.. (vk) 

Wednesday, 26 December 2018 07:31

Lima Pendiri Pan Minta Amien Rais Mundur Berpolitik

Written by

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Lima pendiri Partai Amanat Nasional ( PAN) membuat surat terbuka untuk Amien Rais yang juga merupakan pendiri PAN.   Lima pendiri yang dimaksud adalah Abdillah Toha, Albert Hasibuan, Goenawan Mohammad, Toeti Heraty, dan Zumrotin.

           Surat terbuka tersebut dibagikan kepada awak media di kawasan Menteng, Rabu (26/12/2018). Dalam surat terbuka tersebut, lima pendiri PAN menyebutkan beberapa alasannya. "Saudara sebagai tokoh reformasi yang ikut berperan dalam mengakhiri kekuasaan Orde Baru telah bersimpati, mendukung, dan bergabung dengan politisi yang beraspirasi mengembalikan kekuatan Orde Baru ke kancah politik Indonesia,

            " isi surat terbuka tersebut. Amien Rais masuk dalam jajaran Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 itu didukung oleh Partai Berkarya yang berisi keluarga Soeharto.

            Kubu Prabowo-Sandiaga beberapa kali mengatakan hal yang baik dari Orde Baru bisa saja diterapkan pada era sekarang. Dalam surat terbuka itu, lima pendiri PAN juga menyebut Amien Rais telah menjadikan agama sebagai alat politik. Agama dijadikan alat untuk meraih kekuasaan.

       Dengan sikap seperti itu, lima pendiri PAN menilai manuver politik Amien Rais sering tidak sejalan dengan prinsip PAN. Mereka pun menuliskan komitmen bersama para pendiri ketika mendirikan PAN kepada Amien Rais.    

 

            "PAN adalah partai reformis yang menjunjung tinggi kebebasan pendapat dan menegakan demokrasi setelah 32 tahun ada di bawah kekuasaan orde baru yang korup dan otoriter," tulis mereka.

           Kemudian, PAN adalah partai berazaskan Pancasila dengan landasan kemanusiaan dan agama. Selain itu, PAN adalah partai modern yang bersih dari noda orde baru. Selain itu, lima pendiri PAN mengingatkan PAN adalah partai terbuka dan inklusif yang memelihara kemajemukan bangsa.

           Terakhir, PAN setuju setiap warga negara punya kedudukan sama di hadapan hukum dan tidak membedakan mayoritas dan minoritas. "Dengan menggunakan kacamata prinsip-prinsip PAN tersebut, kami mendapatkan kesan kuat bahwa saudara Amien Rais sejak mengundurkan diri sebagai ketua umum PAN sampai sekarang, baik secara pribadi maupun mengatasnamakan PAN, seringkali melakukan kiprah dan manuver politik yang tidak sejalan dengan itu," kata mereka.

           Para pendiri PAN tersebut awalnya akan menyampaikan pandangan mereka melalui konferensi pers di kawasan Menteng. Namun mereka batal hadir dan menggantinya dengan menyebarkan surat terbuka kepada media.(as)

 

Thursday, 15 November 2018 00:00

Polisi Larang Reuni 212 Melibatkan Massa Yang Besar

Written by

 

 

 

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM - Terkait dengan adanya rencana pelaksanaan reuni alumni 212 diharapkan kegiatan ini dibicarakan terlebih dahulu dengan aparat hukum. Diharapkan dalam reuni  itu tidak melibatkan sejumlah massa yang besar.

            Kepala Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Mohammad Iqbal ditemui usai sertijab di Mako Brimob Rabu (14/11)2018 mengatakan  mengenai rencana pelaksanaan reuni alumni 212 untuk membicarakan terlebih dahulu kepada aparat keamanan. Hal itu dikatakan Iqbal saat ditanyakan soal aksi reuni alumni 212 yang akan diikuti dengan sejumlah massa.“Kami mengimbau semua panitia pelaksana (reuni alumni 212) untuk duduk bareng dulu membicarakan bagaimana aksi unjuk rasa. Bukan hanya rencana 212, semua rencana semuanya dilihat dulu ada untung ruginya,” ujarnya.

            Selanjutnya, Iqbal menegaskan semua elemen masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan dijamin oleh konstitusi. Namun, ia meminta kegiatan itu tak dilakukan dengan massa besar yang  berpotensi mengganggu keamanan. “Tidak harus dalam jumlah banyak, karena akan cenderung setidaknya ada gangguan keamanan. Ada gangguan kemacetan dan lain-lain,” tegasnya.

        Ditempat terpisah, Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) Slamet Ma'arif sebelumnya mengatakan, pihaknya sedang mempersiapkan acara Reuni 212, yang rencananya diselenggarakan di Monas, Jakarta Pusat.

       Slamet menuturkan, massa yang akan hadir juga sudah menyiapkan diri untuk datang ke acara tersebut."Sedang dipersiapkan untuk 212. Insya Allah tak beda jauh dengan 212 tahun 2016. Dari berbagi provinsi sudah siap, sudah ada yang sewa beberapa gerbong kereta, sudah beli tiket pesawat," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jakarta Pusat, Jumat (9/11/2018).( vk)

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, dirinya tidak melakukan kampanye apapun terkait aksi angkat jari saat pertemuan rutin IMF dan Bank Dunia beberapa waktu lalu. Luhut sudah selesai menjalani pemeriksaan oleh Bawaslu pad Jumat (2/11) sore.

 

"Ya kalau dari saya baca undang-undangnya tadi, itu tidak ada yang saya langgar. Tidak ada sama sekali. Kan saya membaca undang-undangnya, maka tidak ada satu pun saya melanggar (aturan kampanye pemilu)," jelas Luhut kepada wartawan di Kantor Bawaslu, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/11).

Ketika disinggung tentang pengertian citra diri yang merupakan salah satu unsur kampanye, Luhut menegaskan bahwa aksi angkat satu jari merupakan penegasan bahwa Indonesia nomor satu. Hal itu dia tegaskan dengan mengangkat dua jari telunjuk.  Luhut juga menegaskan aksi tersebut spontan dilakukannya.

"Kita bilang Indonesia nomor satu, great Indonesia. Meluapkan kegembiraan bersama Direktur IMF, Christine Lagarde. Dan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim bilang bahwa tidak terbayangkan Indonesia mampu membuat pertemuan IMF-Bank Dunia. Ini mengangkat nama Indonesia pada standar lebih tinggi. Jadi kami boro-boro mikirin kampanye," tegas Luhut.

Pantauan Republika.co.id, Luhut masuk ke ruang pemeriksaan lantai II Bawaslu sekitar pukul 15.12 WIB. Kemudian kurang lebih satu jam kemudian, yakni tepat pukul 16.10 WIB, Luhut sudah selesai diperiksa dan bisa menemui awak media.

Luhut mengungkapkan tim pemeriksa Bawaslu menanyakan sejumlah hal seputar kejadian di Nusa Dua tersebut. "Jadi ditanya apa yang kejadian saja. Kemudian ya dijelaskan tidak ada (kampanye). Boro-boro mikir kampanye, kami masih sibuk dengan kerja di sana. Kan semua sedang di sana tidak dalam urusan kampanye," tuturnya.

Sebelumnya, pada Kamis (18/10), Tim Advokat Nusantara resmi melaporkan Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan dan Menkeu Sri Mulyani ke Bawaslu pada Kamis siang. Kuasa hukum pelapor, M Taufiqurrohman, mengatakan kedua penjabat negara itu diduga melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu paslon capres-cawapres. "Sebagai pejabat negara mereka melakukan   tindakan yang patut diduga menguntungkan dan menujukan keberpihakan terhadap pasangan capres-cawapres Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dalam kegiatan annual meeting IMF dan Bank Dunia di Bali pada 14 Oktober lalu," jelas Taufiq kepada wartawan di Kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat.

Adapun dasar pengaduan tersebut karena agenda IMF merupakan agenda resmi kenegaraan. Kemudian, pengadu menemukan adanya indikasi kampanye terselubung, dimana  Luhut dan Sri Mulyani terlihat mengarahkan Direktur IMF, Christine Lagarde dan Presiden Bank Dunia, Jim Yong Kim untuk berpose satu jari pada sesi foto.

"Kemudian ada ucapan Sri Mulyani 'Jangan pakai dua, bilang not dua, not dua'. Selanjutnya ada pula ucapan Luhut kepada Lagarde 'No no no, not two, not two'. Kemudian Sri Mulyani terdengar mempertegas dengan mengatakan 'Two is Prabowo , and one is for Jokowi'," jelas Taufiq.

Karena itu, kata dia, keduanya diduga memanfaatkan keadaan tersebut untuk menguntungkan dan menunjukan keberpihakan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 01, Joko Widodo- Ma'ruf Amin. "Bahwa perbuatan  Luhut dan Mulyani secara hukum patut diduga telah melanggar Undang-Undang Pemilu, sebagaimana diatur Pasal 282 juncto Pasal 283 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 547 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, dengan ancaman pidana Penjara 3 Tahun serta denda Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah). Selain itu keduanya harus diberhentikan sebagai menteri yang secara nyata dan jelas tidak netral dalam kegiatan pertemuan kenegaraan," tegas Taufiq.(as)

Thursday, 25 October 2018 02:06

Presiden: Saatnya Politik Adu Domba Dan Fitnah Dihentikan

Written by

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Negara Indonesia dengan segala keragamannya sudah 73 tahun merdeka. Sejak awal diproklamirkannya kemerdekaan itu, Presiden Joko Widodo menilai kebangsaan dan kebinekaan negara Indonesia, jika dinilai, itu sudah A.

         Saat memberikan sambutan pada acara Peresmian Pembukaan Pertemuan Pimpinan Gereja Dan Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Agama Kristen Seluruh Indonesia, Presiden bercerita bahwa negara-negara lain terkagum-kagum melihat keragaman yang dimiliki Indonesia.

"Sebetulnya sudah selesai, masalah kebinekaan sudah rampung, selesai, enggak pernah ada yang mempermasalahkan karena sudah kesepakatan para _founding fathers_, para pendiri bangsa ini, sudah rampung dan nilainya, yang menilai kan dari luar, nilainya kita ini A loh. Itu kalau di perguruan tinggi, _cum laude_," kata Presiden di Istana Negara, Rabu, 24 Oktober 2018.

         Presiden menyayangkan jika kerukunan bangsa dengan segala keragamannya itu dirusak hanya karena pesta demokrasi rutin seperti pemilihan bupati, pemilihan wali kota, pemilihan gubernur, hingga pemilihan presiden. Ia khawatir jika cara-cara politik yang tidak beradab, yang tidak beretika, dan yang tidak bertata krama Indonesia dipakai hanya untuk merebut satu kursi.

          "Cara-cara politik adu domba, memfitnah, memecah belah hanya untuk merebut sebuah kursi, sebuah kekuasaan, dihalalkan. Nah, dimulai dari sini. Sehingga muncul, kalau saya sampaikan, ya sedikit masalah yang sebetulnya sudah berpuluh tahun tidak ada masalah," lanjutnya.

          Oleh karena itu, Kepala Negara menuturkan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah persatuan. Dalam kontestasi politik pun, masyarakat diharapkan bisa melihat calon pemimpinnya dari segala aspek, terutama program, rekam jejak, dan prestasinya.

          "Sehingga setiap kontestasi politik itu mestinya ya adu program, adu ide, adu gagasan, adu prestasi, adu rekam jejak. Bukan adu fitnah, bukan adu saling mencela, bukan adu hoaks. Bukan itu. Itu akan memundurkan kita ke belakang, tidak mematangkan dalam kita berdemokrasi, tidak mendewasakan kita dalam berdemokrasi," tegasnya.

           Presiden memberikan contoh betapa persatuan bisa menjadikan bangsa Indonesia lebih kuat. Misalnya, di Asian Games dan Asian Para Games, di mana Indonesia bisa berprestasi dengan bertengger di posisi ke-4 dan ke-5 dengan perolehan medali yang jauh melampaui target.

             "Kalau kita ini bersatu, kelihatan Indonesianya kemarin waktu Asian Games. Kita kan gak pernah bertanya yang dapat emas agamanya apa, dari suku apa? Enggak. Hanya satu, berkumandangnya Indonesia Raya, dikereknya bendera Merah Putih. Itu saja sudah," ucapnya.

          Meski menorehkan prestasi yang bagus, Presiden mengaku heran mengapa hal tersebut tidak ramai diperbincangkan. Lain halnya, jika pemerintah melakukan sedikit kesalahan.

"Kalau yang bagus-bagus itu pada diam _gitu_. Kalau keliru sedikit, demonya tiga bulan di depan Istana. _Mbok_ dukung demo, sekali-kali dukung demo dukung Asian Games, dukung Asian Para Games. Yang diramaikan di Asian Games saya naik sepeda motor, ramainya. Iya kan? Ya diramaikan yang ini," katanya.

          Menurut Presiden, seharusnya masyarakat bertanya-tanya bagaimana Indonesia bisa meningkatkan prestasi dari ranking 17 menjadi 4 di ajang Asian Games. Ia juga menyayangkan, masyarakat justru lebih fokus mengaitkan hal itu dengan politik ketimbang membanggakan 31 emas di Asian Games dan 35 di Asian Para Games.

          "Kok bisa ranking 4 itu gimana caranya? Biasanya kan ranking 17. Itu ditanya, saya bisa terangin. Enggak pernah ada yang tanya (mengapa prestasi bagus), ya saya enggak terangin," tuturnya.

         Oleh sebab itu, di penghujung sambutannya, Presiden kembali mengajak semua pihak, terutama para tokoh agama dan tokoh masyarakat, untuk memelihara bersama-sama tiga aset terbesar bangsa Indonesia, yaitu persatuan, kerukunan, dan persaudaraan.

          "Inilah fungsi tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, untuk terus memberitahukan kepada umatnya, kepada jemaahnya agar sadar betul negara ini negara besar dengan keberagamaan, perbedaan-perbedaan yang juga sangat besar. Oleh sebab itu, marilah kita jaga, kita rawat, kita pelihara bersama-sama yang namanya persatuan, kerukunan, persaudaraan di negara kita," tandasnya.Turut mendampingi Presiden dalam acara ini, yaitu Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Meteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Mohamad Nasir.(eas)

Thursday, 11 October 2018 01:16

Amien Rais Datangi Polda Metro Dengan Membawa Massa

Written by

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Dewan Kehormatan PAN, Amin Rais mendatangi Polda Metro Jaya di kawal anaknya Hanum Rais dan alumi 212 tiba pukul 10.12, Rabu(10/10)2018. Ini ada kejangalan ,apa lagi ini panggilan kedua.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais ketika ditemui di Polda Metro Jaya, Rabu(10/10)2018 mengatakan dan menilai janggal pemanggilan pertamanya sebagai saksi kasus penyebaran informasi bohong atau hoaks Ratna Sarumpaet. "Ini pemanggilan atas dirinya dilayangkan polisi pada 2 Oktober 2018. Saya sampaikam kepada masyarakat Indonesia, saya tadi malam lihat Bapak Irjen Pol Setyo Wasisto menyatakan bahwa saya dipanggil berdasarkan keterangan Ratna Sarumpaet. Ini videonya, ini nanti anda cari sendiri. Ini kita lihat surat panggilan untuk saya tertanggal 2 Oktober ya," ujarya.

Selanjutnya, Amin menegaskan hal ini janggal karena Ratna Sarumpaet baru ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus hoaks pada 4 Oktober 2018."Ini sangat amat janggal sekali. Karena RS (Ratna Sarumpaet) pada tanggal itu belum memberikan keterangan apa pun kepada polisi, sedangkan surat panggilan saya sudah jadi duluan," tegasnya.

Amien Rais memenuhi panggilan kedua Polda Metro Jaya sebagai saksi atas kasus penyebaran berita bohong atau hoaks Ratna Sarumpaet hari ini, Rabu (10/10/2018).

Amien didampingi putrinya, Hanum Rais dan tiba di Mapolda Metro Jaya pada pukul 10.12.

Amien akan menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus penyebaran hoaks Ratna Sarumpaet.

Tak hanya Hanum, massa alumni 212 juga mendampingi Amien saat pemeriksaan. Mereka menggelar aksi di depan Mapolda Metro Jaya. 

Amien bersama calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, serta kader partai lainnya sempat bertemu Ratna Sarumpaet pada Selasa (2/10/2018).

 

Hal inilah yang menjadi dasar pemanggilan Amien sebagai saksi.

 

Saat itu, Ratna mengaku dianiaya pada 21 September 2018 oleh sejumlah orang tak dikenal, di sekitar Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat.

 

Namun, pada Rabu (3/10/2018) sore, Ratna mengakui bahwa cerita penganiayaan yang dialaminya hanya bohong belaka.

 

Sebelum memeriksa Amien, polisi telah memeriksa Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal sebagai saksi atas kasus ini pada Selasa (9/10/2018).( vk)

Wednesday, 10 October 2018 00:35

Soal Berita Hoak Ratna Seret Amin Rais

Written by

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Tersangka kasus befits bohong Ratna Sarumpaet ,ratna menyeret nama Dewan Pertimbangan PAN Amin Rais. Meskipun akan dipanggil kedua kali diharapkan bisa hadir hanya mengklarifikasi pernyataan Ratna Sarumpaet saja.

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjend Pol Setyo Wasisto ditemui di Mabes Polri, Selasa(9/10)2018 mengatakan saya mau klarifikasi , kenapa penyidik mau memanggil Amin Rais, karena penyidik itu  setelah memeriksa dari Ratna Sarumpaet ada hal-hal yang perlu diklarifikasi oleh  pak Amin Rais. "Oleh sebab itu penyidik memanggil Amin Rais untuk diklarifikasi," ujarnya.

Selanjutnya, Setyo menegaskan Tidak usah takut dulu dan begitu saja sudah ketakutan tenang saja itu hanya mengklarifikasi informasi-informasi yang diterima penyidik.

"Tidak usah ada pengerahan massa,ikuti saja aturan hukum yang baik. Kalau ada pengerahan massa harus ada pemberitahuan terkait Undang-undang no.9 tahun 1998," tegasnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan Polda Metro Jaya memastikan akan melayangkan surat panggilan kedua untuk Amien Rais terkait dengan kasus hoaks penganiayaan aktivis Ratna Sarumpaet.Sebab, pada pemanggilan pertama sebagai saksi kasus hoaks Ratna Sarumpaet, Amien tidak menuhi panggilan tersebut. Oleh karena itu, polisi akan menjadwalkan pemerikaan ulang sebagai saksi.

"Ya tentunya kan kalau misalnya panggilan pertama, tentu kita akan panggil yang ke dua.Ya tentu kan seorang saksi kan mengetahui, melihat, dan mendengar. Kita (akan) gali," ujarnya.

Sesuai perkembangan, Argo menegaskan masih yakin bahwa Amien Rais akan memenuhi panggilan Polda yang kedua sehingga tak perlu ada pemanggilan ketiga atau bahkan menjemput paksa." Karena hanya ini kan sebagai saksi," tegasnya.

Ketika disinggung   apakah pihak Polda Metro Jaya juga akan memanggil saksi lain dalam kasus hoaks penganiayaan Ratna Sarumpaet, Argo mengakui Ya nanti kita tunggu saja." Kan sudah ada tersangkanya kan RS. Nanti akan diperiksa secara intensif," akunya. ( vk)

Monday, 24 September 2018 14:05

Genderang Kampanye Pileg Maupun Pilpres Mulai Digulirkan

Written by

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Menjelang pelaksaan kampanye  Pilpres maupun Pileg yang Alan dilaksanakan dari 23 September hingga 13 April 2018 ,tercatat  kampanye berlangsung 6 bulan merupakan kampanye terlama.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman resmi mengatakan  membuka masa kampanye untuk pemilihan umum serentak 2019." Masa kampanye akan berlangsung hingga 13 April 2019.KPU RI menyatakan dimulainya kampanye damai pemilu serentak tahun 2019," ujarnya.

Selanjutnya,  Arief menegaskan dalam acara Deklarasi Kampanye Damai di Lapangan Monas, Jakarta, Minggu (23/9/2018)."Dalam pidato pembukaan, Arief meminta seluruh tim pasangan capres dan cawapres memanfaatkan masa kampanye untuk mengenalkan visi-visi, program atau citra diri masing-masing calon kepada pemilih," tegasnya.

Lebih lanjut, Arief menjelaskan  masa kampanye seharusnya menjadi ajang pendidikan politik kepada pemilih.Dengan demikian, diharapkan tingkat partisipasi pemilih dalam pemungutan suara dapat meningkat."Selain itu, tim kampanye diminta memanfaatkan masa kampanye dengan damai dan tertib, menghindari politisasi suku, agama dan ras, serta saling menghujat," tegasnya..

Jadi, Andi Arief menjelaskan acara deklarasi tersebut diikuti oleh kedua pasangan capres dan cawapres, serta seluruh tim kampanye dan pimpinan partai pendukung." Pasalnya demi dan lancar dalam tugas, " jelasnya.(vk)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)

Bonus  sukses penyelenggaraan Asia Games 2018 Bos Mahaka Group, Erick Thohir resmi menjabat Ketua Tim Pemenangan Pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019.

     Hal itu disampaikan bakal calon presiden Joko Widodo dalam jumpa pers di posko kubu Jokowi-Ma'ruf di Jalan Cemara (Posko Cemara), Menteng, Jakarta, Jumat (7/9/2018). "Ketua Tim Kampamye Nasional adalah Bapak Erick Thohir," ujar Jokowi.

           Alasan Jokowi Pilih Erick Thohir Jadi Ketua Tim Pemenangan Jokowi mengatakan, keputusan itu diambil setelah dirinya berkomunikasi dengan Ma'ruf, ketua umum dan sekjen parpol pengusung dan pendukung, relawan dan banyak tokoh.

        Ikut hadir para sekretaris jenderal partai pengusung dan pendukung Jokowi-Ma'ruf. Mereka kompak mengenakan kemeja putih. Kubu Jokowi-Ma'ruf sebelumnya sudah menyerahkan struktur tim kampanye ke KPU. Namun, saat itu belum tercantum ketua tim.

           Sesuai dengan aturan dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, hingga satu hari jelang pelaksanaan kampanye, atau 22 September 2018, tim kampanye maupun juru kampanye masih bisa direvisi. sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, hingga satu hari jelang pelaksanaan kampanye, atau 22 September 2018, tim kampanye maupun juru kampanye masih bisa direvisi.(as)

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Pasangan Joko Widodo-KH Maruf Amin mendaftar sebagai capres cawapres di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jokowi dan Maruf Amin mendaftar sekitar pukul 10.00 WIB.  Penyerahan perlengkapan dokumen pencalonan dilakukan Jokowi-Maruf langsung kepada Ketua KPU Arief Budiman. Jokowi-Maruf didampingi seluruh ketum dan sekjen parpol pendukung. Pantauan  wartawan Jumat (10/8), di ruang pendaftaran, Jokowi-Maruf duduk berhadapan dengan Ketua KPU Arief Budiman dan para komisioner lainnya. Sementara di sisi sebelah kiri dan kanannya duduk para ketum parpol pendukung.

Jokowi datang dengan mengenakan kemeja putih bertuliskan 'bersih, merakyar, kerja nyata'. Sementara KH Maruf mengenakan baju putih, sorban dengan pici hitam. Sebelum tiba di KPU, Jokowi-Maruf bertemu di Gedung Joang sebagai titik kumpul. Para relawan dan pendukung Jokowi-Maruf membanjiri depan KPU.

PSI Dan Perindo Di Coret

PSI dan Perindo dicoret dari dokumen berkas pendaftaran Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin sebagai bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di KPU. Dua partai itu dicoret dari berkas karena belum mengikuti pemilu sebelumnya.

       "Mencoret 2 parpol sebagai parpol pengusung yang belum mengikuti peserta Pemilu 2014, yaitu PSI dan Perindo," ucap petugas penerimaan pendaftaran Karotekmas KPU Nur Syarifah di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (10/8/2018).(as)

Monday, 23 July 2018 14:23

Para Ketua Partai Diajak Makan Malam Joko Widodo

Written by

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Mendekati kontilasi di umumkanya , pasangan Wakil Presiden(Wapres red) untuk mendampingi Joko widodo pada pada Pilpres 2019.Presiden Joko Widodo mengajak santap malam Senin malam 23 Juli 2018.

      Bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PPP Romahurmuziy, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang.

Para tokoh Politik itu diajak makan gurami goreng kipas, toge, ikan asin, minuman bandrek susu kelapa ,sambil ngobrol.masalah bangsa, karena persoalan bangsa tak bisa dipikirkan oleh satu dua orang saja. Kebersamaa dan persatuan adalah aset penting bangsa ini. (eas)

Wednesday, 11 July 2018 08:45

Jokowi Megkaji Usulan Aktivis 98

Written by

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Pada acara rembuk Nasional digelar di Kemayoran oleh aktivis 98 , usulan para korban tragis kasus Trisaksti dan Semanggi segera ditindak lanjuti dan disampaikan untuk di Kaji. Begitu juga calon Cawapres sudah ada nanti akan disampaikan.

            Presiden Jokowi ditemui usai rembuk Nasional di Kemayoran, Sabtu(7/7)2018 mengatakan ya itu masih proses itu bukan sebuah persoalan yang tak gampang dan tadi saya sudah sampaikan kepada kepala Staf kepresidenan ,    Menkopolhukam dan Kejaksa Agung supaya segera diselesaikan  ." Tadi usulan personil atau mungkin pemberian bintang jasa segera kita tindak lanjuti dan sudah saya sampaikan kepada seluruh aktivis 98," ujarnya .

       Selanjutnya, Jokowi menegaskan Pada aktivis 98 sebagai penanda  telah dibuka ruang yang sebesar -besarnya untuk  kebebasan berekspresi dan masyarakat lebih demokratis, kebebasan pers itu lah kita harus memiliki sebuah penanda kita harus  itu adalah dimulainya era keterbukaan , era kebebasan dinegara kita ini. "Kita harapkan dalam jangka panjang memberikan  kontribusi pada negara,bangsa dan rakyat kita," tegasnya.

Ketika ditanya dukungan kan terus bertambah, pendaftaran semakin dekat  siapa nih cawapres, Jokowi menandaskan tanya sama aktivis 98. "Semakin banyak pilihan-pilihan yang disodorkan kepada masyarakat itu saya kira itu sangat bagus ,siapapun sangat bagus," tandasnya. Disinggung, Pilihan bapak sendiri untuk Cawapres, Jokowi menjelaskan pada saat yang tepat nanti kita umumkan. "Tunggu berapa hari koq engga sabar. Sudah ada tinggal diumumkan,"(vk)

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) –Bareskrim Mabes Polri Janji tidak akan mempetieskan kasus Partai Solidaritas Indonesia ( PSI), yang telah dilaporkan Bawaslu karena dianggap mencuri start Kampaye. Bareskrim saat ini telah manggil PSI terlapor dan  terus mengumpulkan data.           

       Wakil Direktur Tindak Pidana Umum (Wadirtipidum) Bareskrim Polri Kombes Panca Putra,ditemui di Bareskrim, Jumat (25/5) pihaknya akan melibatkan sejumlah saksi ahli, antara lain ahli pidana dan ahli bahasa. “ Sementara itu Bareskrim pun akan berkonsultasi dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait dugaan mencuri start  kampanye . Ada saksi ahli pidana, ahli bahasa,"ujarnya.

     Selanjutnya, Panca menegaskan Bareskrim pun akan memeriksa pihak  media  sebagai saksi. Surat kabar itu pada 23 April 2018 lalu memuat iklan poling PSI yang diduga adalah kampanye dini. “ Kasus ini didasarkan pada laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bareskrim memiliki waktu 14 hari untuk melimpahkan kasus tersebut ke Kejaksaan Agung,” tegasnya.

Panca menjelaskan Kasih waktu kami lengkapi dulu, sebagaimana diatur undang-undang ada waktu 14 hari. “Kami akan maksimalkan (untuk) menilai melengkapi alat bukti," jelasnya.

       Disamping itu, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni sebelumnya menjalani pemeriksaan di Bareskrim pada Selasa (22/5/2018) lalu. Ia diajukan 25 pertanyaan oleh penyidik, salah satunya soal ada logo PSI dalam iklan di surat kabar.

 

Menurut dia, logo dicantumkan guna menunjukkan bahwa PSI merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam iklan berupa poling kabinet versi PSI.

        Bawaslu melaporkan ke Kepolisian dan diterima oleh Bareskrim Polri pada Tanggal 17 Mei 2018, sekitar Pukul 09.30 WIB, dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/646/V/2018/ BARESKRIM.(vk)

  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  7 
  •  8 
  •  Next 
  •  End 
Page 1 of 8

Entertaiment

Face Book Galleries

  BENGKULU, KORANRAKYAT.COM)  - Menurut Kepala Desa (Kades) Desa Pagar Din Kabupaten Bengkulu Utara (BU), Suharto...
    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM-Direktorat Tindak Pidana Narkoba( Dirtipinarkoba) Bareskrim Polri berhasil mengungkap...
    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Setelah menerima lima berkas dari penyidik Satgas Anti Mafia Bola, Kejaksaan...
    SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) Gubernur Jatim Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa berkomitmen untuk selalu...
  PRIGEN , (KORANRAKYAT.COM)  Bank  Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ikut songsong program pemeritah di sektor ...
JAKARTA,KORANRAKYAT, COM- Terkait dengan penyerahan 5 berkas perkara Satgas Anti Mafia Bola kepada Kejaksaan Agung...
  BENGKULU. (KORANRAKYAT.COM) – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, tiba di Bumi Raflesia Bengkulu, Jumat...
Presiden RI Joko Widodo Tiba di Bengkulu   BENGKULU. (KORANRAKYAT.COM) – Menggunakan pesawat kepresidenan,...
MALANG(KORANRAKYAT.COM)   Berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda”, dimana telah ditindaklanjuti...
  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Badan koordinasi kepariwisataan, di ketuai Wapres RI Jusuf Kalla  dengan  Anggota seluruh...

Ekonomi Makro

  •  

Malang Raya

Rendra Bupati Malang Ditahan