Pidato Usai Dilantik Prabowo Siap Jadi Presiden Rakyat
Written by RedaksiJAKARTA,KORANRAKYAT.COM,- Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato pertamanya di hadapan Sidang Paripurna MPR RI usai dilantik menjadi Presiden periode 2024-2029, di Gedung Nusantara MPR-DPD-DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Minggu (20/10/2024) pagi. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan komitmennya untuk memimpin Indonesia dengan penuh tanggung jawab, berbakti kepada negara dan bangsa, serta mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
“Kami akan menjalankan kepemimpinan pemerintah Republik Indonesia, kepemimpinan negara dan bangsa Indonesia dengan tulus, dengan mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka-mereka yang tidak memilih kami,” ujar Presiden.
Prabowo menyoroti tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Di tengah kekayaan alam yang melimpah, Indonesia masih dihadapkan pada berbagai hambatan dan ancaman. Namun, Presiden menekankan pentingnya keberanian dalam menghadapi tantangan tersebut.
“Saya mengajak Saudara-saudara terutama untuk unsur pimpinan dari kalangan, dari kalangan cendekiawan, dari kalangan ulama, dari kalangan pengusaha, dari kalangan pemimpin politik, dari kalangan pemuda dan mahasiswa, mari kita berani menghadapi tantangan-tantangan tersebut,” tegasnya.
Presiden juga menyinggung masalah internal yang masih membayangi Indonesia, termasuk korupsi, kebocoran anggaran, dan kolusi antara pejabat dan pengusaha yang tidak patriotik.
“Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan-penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan, di semua tingkatan dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik. Jangan lah kita takut untuk melihat realita ini,” ungkap Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyoroti fakta bahwa banyak rakyat Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, termasuk anak-anak yang berangkat sekolah tanpa sarapan dan sekolah-sekolah yang tidak terurus.
“Jangan kita terlalu senang melihat angka-angka statistik yang membuat kita terlalu cepat gembira, terlalu cepat puas, padahal kita belum melihat gambaran sepenuhnya,” kata Presiden.
Presiden pun mengajak semua pihak untuk bersatu dalam mencari solusi atas masalah-masalah tersebut.
“Mari kita menatap ancaman dan bahaya dengan gagah, marilah kita menghadapi kesulitan dengan berani. Marilah kita berhimpun, marilah kita bersatu untuk mencari solusi-solusi, mencari jalan keluar dari ancaman dan bahaya tersebut,” pungkasnya.(as)
Prabowo : TNI Tak Pernah Putus Untuk Menyatu Dengan Rakyat
Written by RedaksiJAKARTA,KORANRAKYAT.COM, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto hadir secara langsung dalam acara puncak peringatan HUT ke-79 TNI di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat. Melalui akun media sosial resminya, Prabowo menyampaikan selamat kepada TNI yang hari ini, Sabtu (5/10) bertambah usia.
Dalam kesempatan tersebut Prabowo sempat berfoto bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, tiga kepala staf angkatan, dan para prajurit TNI yang hadir secara langsung di Monas.
”Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia ke-79 tahun. Selalu membela rakyat dan mempertahankan Negara Republik Indonesia,” tulis Prabowo.
Oleh Presiden Jokowi, Prabowo sempat dipuji. Jokowi menyatakan bahwa selama Kementerian Pertahanan (Kemhan) dipimpin presiden terpilih itu, TNI semakin kuat. Jokowi menilai bahwa Menhan Prabowo berhasil menjalankan tugasnya dengan baik.
”Secara khusus terima kasih kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang telah meningkatkan kekuatan pertahanan Indonesia dalam menghadapi berbagai macam tantangan dengan memodernisasi alutsista,” kata Jokowi.
Tahun ini TNI menyelenggarakan HUT ke-79 secara besar-besaran. Mereka mengerahkan seratus ribu prajurit dan lebih dari seribu alutsista untuk tampil di Lapangan Silang Monas. Dengan mengangkat tema TNI Modern Bersama Rakyat Siap Mengawal Suksesi Kepemimpinan Nasional untuk Indonesia Maju. Itu sejalan dengan agenda transisi pemerintahan pada 20 Oktober mendatang. (as)
Ketua DPR RI Puan Maharani Tanggapi Santai Soal Pertemuan Prabowo Dan Megawati
Written by RedaksiJAKARTA,KORANRAKYAT.COM,- Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani yang juga Ketua DPR RI kembali berbicara terkait rencana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Menurutnya, Megawati maupun Prabowo disebut sama-sama ingin cepat bertemu.“Yang terbaru, semuanya, beliau berdua sama-sama berkeinginan untuk bertemu secepatnya,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10).Namun, Puan menyebut waktu pertemuan masih menunggu momen terbaik.“Menunggu waktu yang tepat, di saat yang tepat,” ungkap Puan.
Sejumlah Politikus Warnai Anggota BPK Periode 2024-2029
Written by Redaksi
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,-DPR RI telah menyetujui Anggota BPK RI periode 2024-2029 dalam rapat paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9). Persetujuan itu diketok oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang dihadiri para anggota dewan."Perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan, apakah laporan Komisi XI DPR RI terhadap hasil uji kelayakan fit and proper test calon anggota BPK RI periode 2024-2029 dapat disetujui?," tanya Puan saat memimpin sidang paripurna.
"Setuju," teriak para anggota dewan diiringi ketukan palu Puan Maharani tanda persetujuan.
Sebelum Puan mengetuk palu persetujuan, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic menyataka bahwa pemilihan Anggota BPK RI dilakukan berdasarkan pertimbangan DPD RI. Hal itu sebagaimana
ketentuan Pasal 14 Ayat 1 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.
Dolfie menyakan, pihaknya telah memverifikasi berkas pendaftar 75 calon Anggota BPK RI. Pihaknya pun telah memilih 5 Anggota BPK RI periode 2024-2029 berdasarkan pertimbangan masyarakat dan masukan dari DPD RI.
"Setelah memperhatikan masukan dari masyarakat dan pertimbqngan dari DPD RI, maka Komisi XI pada tanggal 4 September 2024 mengambil keputusan secara musyawarah mufakat dan menyepakati Anggota BPK RI periode 2024-2029," tegas Dolfie.
Adapun, 5 Anggota BPK RI periode 2024-2029 yakni, Akhsanul Khaq, Bobby Adhityo Rizaldi, Budi Prijono, Daniel Lumban Tobing, dan Fathan Subchi. Kelima Anggota BPK RI itu datang dari berbagai latar belakang.
1. Akhsanul Khaq
Akhsanul Khaq merupakan pegawai BPK RI. Akhanul Khaq merupakan pria kelahiran Brebes tahun 1967. Akhsanul menyelesaikan pendidikan Diploma di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada 1988.
Dia kemudian memperoleh gelar Master of Business Administration di Monash University tahun 2000, menyelesaikan program Doktoral dari YAI tahun 2020, dan memperoleh Certified Management Accounting (CMA).
Akhsanul memulai kariernya di BPK hingga dirinya berhasil menjadi pimpinan. Akhsanul juga merupakan anggota Komite Etika IAI sejak 2019.
Sebagai pegawai BPK, dia pernah menjabat sebagai sebagai Kepala Auditorat di Departemen Audit Keuangan (2015), Kepala Auditorat di Departemen Audit Infrastruktur (2015). Jabatan terakhirnya di BPK yakni Auditor Utama Keuangan Negara I.
2. Bobby Adhityo Rizaldi
Bobby merupakan politikus Partai Golkar. Pria kelahiran Jakarta 25 Februari 1974 itu saat ini menjabat sebagai Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar. Dia melenggang ke Senayan melalui Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II.
Bobbt lulusan Sarjana (S1) Ekonomi Akuntansi di Universitas Trisakti (1991-1995) dan meraih gelar Magister of Business Administration (MBA) dari Cleveland State University, Amerika Serikat (1996-1998).
3. Fathan Subchi
Fathan merupakan Anggota DPR Fraksi PKB Dapil Jawa Tengah II sekaligus Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI periode 2019-2024. Pria kelahiran Demak, Jawa Tengah pada 11 Februari 1970 itu kini dipercaya sebagai Wakil Ketua Komisi XI dan Sekretaris Fraksi PKB DPR.
Fathan juga pernah menjadi Ketua Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (Ika PMII) DKI Jakarta dan Ketua Umum Paguyuban Masyarakat Demak se-Jabodetabek periode 2017-2022.
Fathan pernah dipanggil sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah terkait proyek di Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun anggaran 2016.
4. Budi Prijono
Letnan Jenderal (Letjen) TNI (Purn) Budi Prijono merupakan lulusan Perwira Pertama (Pama) Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Akabri (sekarang Akademi TNI) pada 1988. Dia kini menjabat sebagai Irjen Kemhan sejak 27 Juni 2022. Budi merupakan anak buah dari Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus Presiden RI terpilih Prabowo Subianto.
Budi juga pernah ikut dalam dua kali operasi militer di Timor-Timur pada 1992 dan 1994, kini menjadi negara mandiri bernama Timor Leste.
Lulusan akademi militer 1998 ini mulai mendapat tugas di Kementerian Pertahanan usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat Prabowo Subianto menjadi menteri pertahanan pada 2019.
Dia awalnya menjabat sebagai Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaranahan) Kemenhan pada 2019-2020. Prabowo kemudian mengangkatnya lagi menjadi Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan pada 2020-2022
5. Daniel Lumban Tobing
Daniel merupakan Anggota BPK periode 2019-2024. Daniel kembali terpilih menjadi Anggota BPK periode 2024-2029. Kiprahnya di BPK, Daniel pernah menduduki jabatan Anggota VII BPK pada 2019-2022 dan Anggota II BPK dari 2022 hingga 2024.
Sebelum berhasil menjadi pimpinan BPK, Daniel merupakan Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan. Selama berkarier sebagai legislator, Daniel pernah berada di Komisi VI, IX, VI, IV dan Badan Anggaran DPR..(as)
Ketua DPR RI Puan Maharani Singgung Dukungan RI untuk Palestina di Forum Bareng Parlemen Afrika
Written by RedaksiKetua DPR RI DR (HC) Puan Maharani Saat memberikan Keterangan Usai Acara IAPF (nyo)
BALI,KORANRAKYAT.COM,- Ketua DPR RI Puan Maharani kembali menegaskan dukungan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina dan Ukraina dalam forum internasional. Kali ini, Puan memastikan posisi Indonesia untuk Palestina dalam Indonesia-Africa Parliamentary Forum (IAPF) atau forum parlemen Indonesia dengan negara-negara Afrika yang digelar di Bali."Jadi semua event internasional dan konferensi internasional posisi Indonesia itu jelas bahwa kita tetap berusaha mendorong (perdamaian) melalui pemerintah, melalui diplomasi parlemen, melalui semua keputusan yang Indonesia ambil," ungkap Puan di sela-sela perhelatan IAPF di Nusa Dua, Bali, Minggu (1/8/2024).Hal tersebut disampaikan Puan saat menjawab pertanyaan wartawan terkait pidatonya saat pembukaan IAPF yang menyinggung soal pentingnya dukungan dunia untuk kemerdekaan Palestina atas Israel, dan kemerdekaan Ukraina atas Rusia.
Puan menegaskan bawah upaya maksimal akan dilakukan Indonesia untuk misi yang mulia ini, termasuk melalui diplomasi parlemen."Kita terus mendorong dan berusaha, baik melalui DPR RI maupun melalui jalur Pemerintah,” tegas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.“Bahwa kemerdekaan Palestina itu adalah satu hal yang harus dilakukan bagaimana caranya yaitu melalui diplomasi dan negosiasi secara damai," sambung Puan.Dalam sambutan pembukaan acara konferensi Indonesia-Africa Parliamentary Forum (IAPF) pagi tadi, Puan menekankan isu perdamaian yang harus menjadi perhatian bersama. Selain Indonesia, IAPF dihadiri parlemen dari 20 negara Afrika.Awalnya, Puan menyebut keadaan geopolitik yang memanas memberi dampak langsung pada rakyat di seluruh dunia termasuk Indonesia dan Afrika. Oleh karenanya, ia meminta Parlemen memberikan kontribusi lebih untuk menyelesaikan persoalan-persoalan global. "Mengingat berbagai krisis di dunia berdampak langsung bagi rakyat di negara kita, maka Parlemen perlu lebih aktif berkontribusi menyelesaikan berbagai persoalan global," ungkap Puan.
Puan menyebut Parlemen harus mendorong perdamaian dengan mengedepankan dialog dan diplomasi negosiasi yang damai, termasuk pada konflik di Palestina dan Ukraina."Hal ini termasuk bahwa Parlemen harus mendorong terciptanya perdamaian. Saya mendorong kita menolak cara kekerasan. Kita harus mengedepankan dialog dan diplomasi dalam menyelesaikan masalah antar negara," terang cucu Bung Karno tersebut.Puan mengatakan, perang dan konflik adalah pilihan kebijakan yang diambil satu negara. Maka dalam negara demokrasi, ia menegaskan bahwa Parlemen berperan menentukan kebijakan suatu negara apakah akan memulai perang atau menempuh cara damai.
"Termasuk dalam hal ini, kita perlu memperjuangkan kemerdekaan penuh Palestina, menghentikan perang di Gaza, Ukraina, dan berbagai wilayah yang dilanda perang dan konflik," tutur Puan. “Demikian pula, merupakan suatu pilihan, apakah kita akan mendorong kerja sama yang saling menguntungkan dan bukan zero-sum approach, atau memperkuat multilateralisme, dan bukannya melakukan kebijakan unilateral,” imbuhnya.Indonesia sendiri secara konsisten lantang menyuarakan di dunia global untuk mewujudkan perdamaian di Palestina dan Ukraina. Ada tiga sasaran yang ingin dicapai dalam upaya ini.Pertama, penghentian segala bentuk kekerasan. Kedua, memastikan bantuan kemanusiaan tanpa hambatan. Ketiga, dimulainya kembali pembicaraan perdamaian menuju two state solution sesuai parameter internasional.
Hal itu pun turut disuarakan DPR RI melalui diplomasi parlemen, baik saat pertemuan bilateral maupun event-event internasional. Puan termasuk salah satu tokoh yang kerap membawa isu perdamaian tersebut. Sebagai informasi, Puan juga menyampaikan hal yang sama dalam kunjungan kerja ke Serbia dan Hongaria beberapa waktu lalu.Adapun IAPF digelar DPR RI berkesinambungan dengan penyelenggaraan Forum Tingkat Tinggi (FTT) Indonesia-Afrika atau Indonesia-Africa Forum) yang digelar Pemerintah Indonesia dalam waktu bersamaan di Bali. Sebagai tuan rumah, DPR mengangkat tema ‘Memperkuat Kemitraan Parlemen Indonesia-Afrika untuk Pembangunan’ pada pertemuan IAPF. Saat ini, sesi-sesi diskusi tengah dilakukan para delegasi pada konferensi dalam forum parlemen Indonesia-Afrika itu.(eas)
Ketum Golkar Bahlil Anggap Cocok Jokowi Berteduh Di Pohon Beringin
Written by Redaksi
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menawarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bergabung dengan Partai Golkar. Menurutnya, Jokowi akan merasa nyaman dan teduh berada di bawah pohon beringin.
"Bapak Presiden RI, Bapak Jokowi yang sudah berkenan hadir dan selalu terlihat mengenakan baju kuning, bahwa Bapak merasa nyaman berteduh di bawah pohon beringin," kata Bahlil saat memberikan sambutan dalam acara penutupan Munas XI Partai Golkar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu (21/8).
Menteri ESDM itu menyatakan, jika Jokowi sudah tidak nyaman berada di tempat lain, bisa berlabuh ke Partai Golkar. Dalam kesempatan ini, Jokowi juga terlihat hadir mengenakan kemeja berkelir kuning, ciri khas warna Partai Golkar."Pak, Kalau di tempat lain sudah tidak nyaman, di sini pak. Kami akan naungi, Pak," ucap Bahlil.
Bahlil mengaku pangling melihat Jokowi yang mengenakan kemeja berwarna kuning. Bahlil mengira Jokowi merupakan kader Partai Golkar."Saya pikir ada kader Golkar baru yang muncul, ternyata bapak Presiden, karena bajunya sudah kuning," ujar Bahlil.Bahlil pun menyatakan bahwa Jokowi pantas memakai baju berwarna kuning yang dikenakannya itu."Saya pikir pikir paten juga barang ini. Cocok barang?," pungkas Bahlil.(as)
Tiba Tiba Mundur Manuver Apa Mundurnya Ketum Golkar Erlangga Hartarto ?
Written by Redaksi
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,- Ketua Bidang Organisasi DPP Partai Golkar Zulfikar Arse Sadikin segera menyikapi langkah mundurnya Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar.
Arse mendorong segera ditetapkannya pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum untuk menjaga keberlangsungan organisasi Partai Golkar."Setelah pengunduran diri secara resmi Airlangga Hartarto MMT, MBA, dari posisi Ketua Umum DPP Partai Golkar tepat pada Hari Sabtu, 10 Agustus 2024, maka untuk menjaga agar keberlangsungan internal partai tetap berjalan secara kondusif, perlu segera ditetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum DPP Partai Golkar," kata Arse kepada wartawan, Minggu (11/8).
Arse menjelaskan, penunjukan Plt Ketua Umum dapat dilakukan melalui rapat pleno DPP Partai Golkar. Hal itu tertuang dalam AD/ART dan Peraturan Organisasi No: 08 Tahun 2020 tentang Pergantian Antar Waktu, Petunjuk Pelaksanaan Juklak No. 01/2020 tentang Tata Kerja DPP Partai Golkar.Terkait hal itu, Arse mendorong Wakil Ketua Umum Koordinasi Bidang Kepartaian Kahar Muzakir untuk menjadi Plt Ketua Umum DPP Partai Golkar.
"Plt Ketua Umum DPP Partai Golkar adalah Koordinator Bidang-Bidang Kepartaian, dalam hal ini Wakil Ketua Umum Koordinasi Bidang Kepartaian, Bapak Kahar Muzakir," ucap Arse.Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui dirinya mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga menyatakan, pengunduran dirinya itu diambil setelah menempuh pertimbangan matang dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar.
"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai ketua umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024," ujar Airlangga dalam siaran pers resmi, Minggu (11/8).
Airlangga menjelaskan, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan AD/ART Partai. Partai Golkar akan menggelar mekanisme untuk menentukan ketua umum berikutnya.Demokrasi harus kita kawal dan kita kembangkan terus-menerus. Partai politik adalah pilar demokrasi kita. Indonesia adalah negeri besar, kita harus memastikan bahwa demokrasi kita terus berjalan dari satu generasi ke generasi berikutnya," pungkas Airlangga.(as)
Koalisi di Pilkada, Waketum PAN: Kami Tak Mutlak Harus dengan Partai KIM
Written by RedaksiJAKARTA,KORANRAKYAT.COM,- - Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto menyatakan, pilkada merupakan bentuk relaksasi politik pasca pilpres. Peta politik pilkada sangat dinamis. PAN bisa saja berbeda sikap dengan partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).
"PAN ada beberapa pilbup, itu sudah kami putuskan pasangannya tidak dengan KIM ada, tapi dengan KIM juga banyak. Nah oleh karena itu, istilah saya itu memang pilkada ini relaksasi politik pasca pilpres," terang Yandri saat ditemui di komplek parlemen, Senayan, Jumat (26/7).
Menurutnya, PAN bisa saja berkoalisi dengan PDIP, Partai Nasdem, atau dengan PKS di pilkada. PAN juga berkoalisi dengan PKB. Jadi, tidak mutlak harus berkoalisi dengan partai dari K
Terkait Harun Nasiku Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Di Panggil KPK
Written by RedaksiJAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan dirinya siap memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Senin (10/6). KPK memanggil Hasto untuk meminta keterangannya dalam kasus korupsi yang melibatkan buronan sekaligus Politikus PDIP Harun Masiku. "Kalau dipanggil KPK juga datang, cukup didampingi penasihat hukum. Kan KPK yang dirikan Bu Mega (Presiden ke-5 RI). Nanti kalau saya enggak datang kualat, maka datang," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Kamis (6/6). Hasto menceritakan ihwal perjuangan Presiden ke-1 RI Soekarno dalam melawan penjajahan kala era kolonialisme dahulu. Oleh karena itu, ia tak akan takut dalam memenuhi pemanggilan dari aparat penegak hukum tersebut. "Jadi kalau saya hanya diintimidasi begitu, masih kecil dibanding perjuangan Bung Karno dan Bu Mega. Gitu. Sendiri (memenuhi panggilan KPK), enggak ada masalah. Bung Karno juga sendiri," tegasnya.
Tim Hukum Nasional AMIN Resmi Daftarkan Gugatan Hasil Pemilu ke MK
Written by RedaksiJAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Tim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (THN AMIN) resmi mendaftarkan gugatan hasil Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pendaftaran gugatan itu langsung dilakukan Ketua THN AMIN Ari Yusuf Amir.Dilansir dari laman MK, gugatan itu diterima dengan nomor 01-01/AP3-PRES/Pan.MK/03/2024. Pengajuan gugatan itu dipimpin Ketua THN AMIN Ari Yusuf Amir dan Kapten Timnas AMIN Syaugi Alaydrus. Ari menerangkan, pihaknya sudah sejak Kamis (21/3) pukul 01.00 WIB dini hari telah melakukan pendaftaran gugatan hasil Pemilu 2024 ke MK secara online."Dan saat ini tim kami sudah di MK lagi proses administrasi untuk kelengkapan berkasnya," ungkapnya.Ia menyatakan bahwa kerja-kerja THN untuk melakukan gugatan hasil Pemilu 2024 telah dilakukan sejak lama. Dengan berbagai persiapan itu, ia yakin dapat membuktikan adanya kecurangan dalam Pemilu 2024 yang memenangkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. "Sudah cukup lama, satu bulan lamanya kami menyiapkan permohonan gugatan ke MK ini. Kita sudah mengumpulkan banyak pakar dan ahli sehingga kajiannya sangat matang Insya Allah," tegasnya.
"Dan permohonan di MK ini kami lengkapi dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan, insya Allah," sambung Ari.Termasuk soal saksi-saksi atas dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 ini, ia juga mengaku yakin dapat membuktikan kecurigaan tersebut."Saksi-saksi juga yang sudah kami siapkan insya Allah cukup meyakinkan, nanti lebih detailnya setelah resmi diterima oleh MK," tandasnya. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih untuk periode 2024-2029.Hal itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asyari dalam rapat pleno penetapan hasil Pemilu 2024 di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/3)."Menetapkan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara nasional dalam Pemilu 2024," kata Ketua KPU Hasyim Asyari membacakan hasil penetapan Pemilu 2024.(as)
Ganjar Minta Partai Pengusung Adakan Hak Angket Buntut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
Written by Redaksi
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM .-Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya untuk menggulirkan hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024 di DPR. Ganjar mengatakan hak angket menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu.
Dalam keteranganya, Senin (19/2/2024), menurut Ganjar, hak angket yang merupakan hak penyelidikan DPR menjadi salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawaas Pemilu (Bawaslu) terkait dengan penyelenggaraan Pilpres 2024. Pelaksanaan Pilpres diduga sarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
"Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024," kata Ganjar dalam keterangan tertulis, Senin (19/2/2024).
Ganjar mengatakan dugaan kecurangan di Pilpres 2024 harus disikapi. Menurutnya, partai pengusung dapat mengusulkan hak angket di DPR.
Diketahui, partai pengusung Ganjar yang berada di DPR ialah PDIP dan PPP. Menurutnya usulan untuk mengajukan hak angket di DPR, dalam hal ini PDIP dan PPP, telah disampaikan dalam rapat TPN, pada Kamis (15/2).
Dalam kesempatan itu, Ganjar sempat menyampaikan ribuan pesan yang masuk dari relawan dan masyarakat terkait berbagai dugaan kecurangan di Pilpres 2024. Ganjar pun mendorong PDIP dan PPP untuk mengeluarkan hak angket yang merupakan hak anggota DPR.
Dalam hal ini, kata dia, DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui praktik kecurangan tersebut. Termasuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pemilu.
"Kalau ketelanjangan dugaan kecurangan didiamkan, maka fungsi kontrol enggak ada. Yang begini ini mesti diselidiki, dibikin pansus, minimum DPR sidang, panggil, uji petik lapangan," ungkap Ganjar.
Lebih lanjut, Ganjar membuka pintu komunikasi dengan partai pengusung pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ganjar menyadari dirinya tak dapat sendirian mengajukan hak angket di DPR.
Diketahui, partai pengusung paslon 01 yang berada di DPR ialah NasDem, PKB, PKS. Menurutnya, dengan keterlibatan Partai NasDem, PKS, PKB, serta PDI Perjuangan dan PPP, maka hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dapat digolkan oleh lebih dari 50% anggota DPR.
"Makanya kita harus membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung Anies-Muhaimin," ungkap Ganjar.
Adapun, usulan penggunaan hak angket kemungkinan akan diusung dipembukaan sidang DPR, pada Maret 2024. PDIP dan PPP bersiap memimpin rencana tersebut. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah meminta rencana penggunaan hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 dibicarakan dengan matang.(as)
Kandang Banteng Di Obrak Abrik,Namun Suara PDIP Masih Tinggi, Anomali Bila Suara Ganjar Rendah
Written by Redaksi
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespons tingginya perolehan
suara hasil hitung cepat atau quick count yang diraih pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di kandang Banteng atau basis suara dari PDI Perjuangan. Raihan suara Ganjar-Mahfud di Jawa Tengah dan Bali kalah dari Prabowo-Gibran.
"Kan quick count itu, real count-nya belum," kata Ganjar usai rapat bersama ketua umum partai politik pengusung di Gedung High End, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/2).
Ganjar merasa aneh dengan raihan suara PDI Perjuangan yang tetap tinggi di dua wilayah kandang banteng itu. Bahkan secara nasional,
PDIP memperoleh suara tertinggi pada Pemilu 2024.
"Hasil dari quick count perolehan PDIP saya kira masih tinggi ya, kalau nggak salah masih nomor satu ya. Agak anomali dengan suara saya," ucap Ganjar.
Oleh karena itu, Ganjar menyatakan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud akan menyelidiki adanya anomali suara pada Pemilu 2024.
"Maka hari ini sedang diselidiki oleh kawan-kawan, mudah-mudahan nanti ketemu apa faktornya, sepertinya split tiketnya agak terlalu lebar," pungkas Ganjar.
Sebagaimana diketahui, berdasarkan hasil quick count yang dirilis lembaga survei Poltracking menyebutkan pasangan calon
nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menempati posisi teratas dengan meraih 59,68 persen. Disusul pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 23,26 persen, dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD 16,97 persen.(as)
Ketimpangan Terus Terjadi Di Indonesia, Inilah Komitmen Anies Baswedan!
Written by Redaksi
Mahfud Mundur Disebut Ganjar Sebagai Contoh Pemimpin Yang Berintegritas
Written by RedaksiDemokrasinya harus lebih baik, demokratisasi berjalan baik," kata Ganjar saat membacakan visi misi. Ganjar mengatakan, seorang pemimpin mestinya memberikan teladan atau contoh tidak mempunyai konflik kepentingan. Ganjar Janji Sediakan 1 Faskes dan 1 Nakes di Tiap Desa "Contoh atau teladan pemimpin yang juga baik dan tidak ada konflik kepentingan. Seperti Pak Mahfud contohkan dia mundur agar ini membangun integritas yang baik," ucap Ganjar(as)
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM – Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menjelaskan alasan Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD. Menurut Ari, selain karena kementerian yang dipimpin Tito berada di bawah Kemenko Polhukam, mantan Kapolri itu merupakan pejabat senior. “Pak Tito Karnavian kan termasuk di dalam jajaran menteri-menteri (di bawah) Kemenko Polhukam. Dan termasuk salah satu menteri yang senior ya selain juga ada beberapa menteri yang lain.
Presiden juga menunjuk Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menko Polhukam. Mahfud MD sebelumnya sudah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Jokowi pada Kamis (1/2/2024). Pengunduran diri tersebut terkait statusnya sebagai calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 yang mendampingi calon presiden (capres) Ganjar Pranowo.(eas}