Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik dan tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Bank Jatim Borong Dua Penghargaan
Last Updated on Oct 07 2021

Bank Jatim Borong Dua Penghargaan

    SURABAYA, KORANRAKYAT.COM   Acara penganugerahan yang bertajuk “Managing People Collaboration through HC Data Analytics & Technology Savvy in Complex Era” ini dihadiri langsung olehDirektur Kepatuhan & Manajemen Risiko bankjatim, Erdianto Sigit Cahyono bersama dengan Direktur...
The Most Adaptive Regional Bank Penghargaan Untuk Bank Jatim
Last Updated on Oct 07 2021

The Most Adaptive Regional Bank Penghargaan Untuk Bank Jatim

      JAKARTA,KORANRAKYAT.COM . CNBC Indonesia Awards merupakan ajang penghargaan yang diberikan kepada pelaku industri multifinance yang berhasil menciptakan inovasi dan bertahan pada masa Pandemi Covid-19. Hal tersebut sejalan dengan Program dan layanan bankjatim yang berfokus pada 3 pilar...
Presiden Jokowi Resmikan Tujuh Arena PON XX Papua
Last Updated on Oct 02 2021

Presiden Jokowi Resmikan Tujuh Arena PON XX Papua

PAPUA,KORANRAKYAT.COM,- Presiden Joko Widodo meresmikan tujuh arena pertandingan yang akan digunakan dalam perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua Tahun 2021. Peresmian yang ditandai dengan penandatanganan prasasti tersebut digelar di Istora Papua Bangkit, Kabupaten Jayapura, Sabtu, 2...
Presiden: Rawat dan Manfaatkan Venue PON dengan Baik
Last Updated on Oct 02 2021

Presiden: Rawat dan Manfaatkan Venue PON dengan Baik

    PAPUA,KORANRAKYAT.COM.-Presiden Joko Widodo meminta agar arena-arena pertandingan yang telah dibangun untuk perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua Tahun 2021 bisa terus dirawat dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya setelah PON usai.   Hal tersebut disampaikan Presiden dalam...
Bank Jatim Launching Pembayaran Tiket Bus AKDP Secara Cashless di Nganjuk
Last Updated on Sep 30 2021

Bank Jatim Launching Pembayaran Tiket Bus AKDP Secara Cashless di Nganjuk

    NGANJUK,KORANRAKYAT.COM PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) kembali mendukung Pemerintah dalam upaya Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kali ini bekerjasama dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur, bankjatim mempermudah...

World Today

  •  
    TNI AD dan Tentara AS Gelar Latihan Perang

     

     

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM -Tentara Angkatan Darat Indonesia (TNI AD) dan Amerika Serikat atau

     
Redaksi

Redaksi

Sunday, 15 March 2020 13:14

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dipastikan terjangkit Virus Corona. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Budi, di Kantor Sekretariat Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Sabtu, 14 Maret 2020.

"Dari hasil laboratorium confirm COVID-19," kata Wakil Direktur RSPAD Gatot Soebrot Kolonel Albertus Budi Sulistya, Sabtu malam, 14 Maret 2020. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan sudah mendapat izin dari keluarga untuk menyampaikan bahwa Budi Karya positif Corona.

"Sekali lagi atas izin keluarga, yang disampaikan tadi adalah Pak Budi Karya Sumadi, Pak Menhub. Sekali lagi ini kami sampaikan atas izin keluarga. Tugas beliau sebagai menhub memang menjadi terdepan dan beliau aktif menjadi bagian penting penanganan dampak Covid-19 ini," kata Pratikno.

Pratikno mengatakan pemerintah masih melakukan tracking untuk menelusuri kapan Budi Karya terpapar. "Kerja keras beliau luar biasa untuk menjadi bagian dari penanganan dampak. Saya sudah dapat laporan dari Pak Menkes bahwa kondisi Pak Menhub semakin baik. Alhamdulillah doa kita bersama dan RS bekerja keras agar beliau semakin sehat dan demikian bagi pasien yang lain," katanya Sementara sebagai pejabat Ad interm  Luhut  Panjaitan selaku Menko Kemaritiman. (as)   

 

Wednesday, 11 March 2020 23:43

I

BOGOR(KORANRAKYAT.COM) Indonesia dan Belanda meneguhkan komitmen untuk terus bekerja sama di sejumlah bidang. Sebagai dua negara yang memiliki sejarah cukup panjang, Presiden Joko Widodo mengajak Raja Belanda Willem-Alexander untuk menjadikan sejarah tersebut sebagai peneguhan kerja sama antara kedua negara. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pernyataan pers bersama dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Raja Belanda Willem-Alexander dan Ratu Máxima di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 10 Maret 2020. "Kita jadikan pelajaran sejarah tersebut untuk meneguhkan komitmen kita membangun sebuah hubungan yang setara, yang saling menghormati dan saling menguntungkan," kata Presiden Joko Widodo dalam pernyataan pers bersama Raja Willem-Alexander.

               Presiden Jokowi memandang Belanda sebagai salah satu mitra penting Indonesia di Eropa sekaligus mitra strategis di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata. Di kawasan Eropa, Belanda merupakan mitra dagang Indonesia terbesar ke dua, mitra investasi terbesar pertama, dan mitra pariwisata terbesar keempat."Saya menyambut baik kunjungan Sri Baginda yang juga disertai pengusaha Belanda dalam jumlah yang besar. Selama kunjungan Yang Mulia Sri Baginda, kita telah melakukan penandatanganan berbagai kerja sama antarpemerintah," ungkap Presiden Jokowi.Beberapa kerja sama yang baru dan penting antara lain, kerja sama produksi kelapa sawit berkelanjutan, kerja sama dalam isu perempuan, perdamaian, dan keamanan, serta kerja sama pengelolaan pengendalian penyakit menular. Selain itu, sejumlah kerja sama antarbisnis juga dilakukan dengan nilai yang cukup besar, kurang lebih USD1 miliar."Sebagai penutup saya ingin menyampaikan bahwa kita tentu tidak dapat menghapus sejarah, namun kita dapat belajar dari masa lalu," ujarnya.

             Sementara itu, Raja Willem-Alexander mengatakan bahwa kunjungannya ke Indonesia merupakan tanda yang sangat menjanjikan bahwa dua negara yang pernah berada di pihak yang berlawanan dapat menjalin hubungan yang semakin erat dan mengembangkan sebuah hubungan baru berdasarkan rasa hormat, saling percaya dan persahabatan. "Ikatan di antara kita semakin erat dan beragam. Ini sungguh menggembirakan saya. Dan saya tahu di Belanda banyak yang merasakan hal yang sama. Banyak orang di Belanda merasakan ikatan yang kuat dengan Indonesia," kata Raja Willem-Alexander.

            Menurut Raja Willem-Alexander, ikatan kedua negara juga terlihat dari jumlah pelajar Indonesia yang belajar di Belanda. Terlebih, ini juga terlihat dalam jalinan kerja sama erat antara kedua negara kita dalam bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, pengelolaan air, perlindungan alam dan iklim.Raja Willem-Alexander juga mengakui kontribusi Indonesia di dunia internasional dan mengatakan bahwa Belanda membutuhkan Indonesia. Menurutnya, Indonesia adalah anggota G20 serta anggota terkemuka di ASEAN."Indonesia berperan besar dalam menjaga kestabilan keamanan di Asia Tenggara. Saat ini Indonesia juga menjabat sebagai anggota Dewan Keamanan dan Dewan Hak Azasi Manusia PBB," jelasnya.

           Sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia dan salah satu ekonomi terbesar di Asia, kata Raja Willem-Alexander, Indonesia memegang peran kepemimpinan. Contohnya, dalam upaya bersama untuk mempromosikan dan melindungi tatanan internasional berbasis aturan."Indonesia memiliki tradisi yang lama dalam bidang toleransi agama dan dalam hal ini bisa memainkan peran yang konstruktif. Sangat penting untuk melanjutkan kerja sama dalam pemeliharaan perdamaian, keadilan dan perlindungan bagi kaum minoritas, dengan tetap menjunjung tinggi kedaulatan dan integritas teritorial," paparnya.(eas)

 

 

Wednesday, 11 March 2020 15:59

Malang (KORANRAKYAT.COM)  Rapat paripurna DPRD Kabupaten Malang. Penyampaian empat( 4)  rancangan Peraturan daerah (raperda) pada (11/3) 2020 di gedung DPRD Kabupaten Malang.  Dikatakan Bupati Malang H  Sanusi  empat Raperda yang dibahas tentang  perubahan kelima atas peraturan daerah nomor 10 tahun 2010 tentang retribusi jasa umum.  Perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 11 tahun 2010 tentang retribusi jasa usaha. Ketiga perusahaan perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemda  Kab  Malang . Keempat perubahan kedua atas perda Nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Masih dikatakan Bupati pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020. Sebagai pelaksanaan dari ketentuan dalam Pasal 239 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,Paripurna Penyampaian 4 Raperda 3

     Diungkapkan  bupati  bahwa ”Program pembentukan Perda disusun oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda”, dimana telah ditindaklanjuti dengan Keputusan DPRD Kabupaten Malang  Nomor: 188.4/40/KPTS/35.07.040/2019 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020, yang diantaranya berisi Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang:

                 Masih dikatakan   Bupati  penjelasan terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang, sebagai berikut 1. Raperda tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi Daerah merupakan instrumen untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah, sebagai bagian dari pelaksanaan Otonomi Daerah. Dalam rangka optimalisasi

Pendapatan Asli Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana Paripurna

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan perkembangan kondisi daerah, sehingga perlu dilakukan pengkajian ulang terkait perubahan tarif dan

Penambahan item layanan retribusi. Adapun secara garis besar, isi dari Raperda tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum, antara lain: 1. Usulan perubahan tarif dan penambahan item layanan pada tempat pengujian dan kalibrasi alat kesehatan dan pengujian kendaraan bermotor; 2. Pemungutan Retribusi Parkir terhadap Pengguna Jasa Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum dilakukan melalui sistem pemungutan

langsung, sistem pemungutan mingguan/bulanan dan system berlangganan; 3. Pembayaran retribusi dapat dilakukan dengan cara Pembayaran Tunai dan/atau Transaksi elektronik; 4. Mencabut ketentuan tarif retribusi bagi Perangkat Daerah yang telah menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya tarif layanan ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

 Selanjutnya penjelasan  Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha.Adapun secara garis besar, isi dari Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha, antara lain: 1. Perubahan tarif Retribusi pemakai kekayaan Daerah, Retribusi terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong  Hewan dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

 Pembayaran Retribusi dapat dilakukan dengan pembayaran tunai dan/atau transaksi elektronik. 3. Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang. Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Malang atau Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat

           Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang, memiliki peran penting dan strategis dalam menunjang aspek peningkatan keuangan

Kabupaten Malang, serta memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah. Peran penting dan strategis dimaksud tidak

terlepas dari arah kebijakan daerah dalam memajukan pengelolaan

PT BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang.

Diungkapkan pula oleh Bupati Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Malang atau PT BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang, disesuaikan bentuk badan Paripurna Penyampaian 4 Raperda 6 hukumnya yang semula berbentuk Perseroan Terbatas menjadi

Perusahaan Perseroan Daerah. Muatan materi pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang terdiri atas 21 BAB dan 122 pasal.

 Sementara  Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dalam Pasal 79 ayat (1)

disebutkan, ”Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima) Inspektur Pembantu”. Hal ini akan mempengaruhi tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Malang yang saat ini dengan tipe A, dimana terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) Inspektur Pembantu. Penambahan 1 (satu) Inspektur Pembantu tersebut berdampak pada Pasal 9

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun

2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selain itu dalam Pasal 122 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah disebutkan, ”Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintah umum diundangkan”. Dalam perkembangannya telah diundangkan

             Sementara Paripurna Penyampaian 4 Raperda 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Dengan diundangkannya Peraturan Menteri tersebut maka perlu dilakukan penyesuaian dan

perubahan terhadap struktur organisasi, tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang. ]

         Sementara  Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagaimana hasil dari monitoring tingkat kematangan organisasi Perangkat Daerah dengan tingkat kematangan sedang, dalam upaya keefektifan tugas dan fungsi perlu adanya pengurangan jumlah bidang, dari 4 (empat) bidang menjadi 3 (tiga)bidang.(adv/fdl)

Wednesday, 26 February 2020 13:45

 

 

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM--Kejaksaan Agung memproses penyitaan terhadap tanah dan rumah milik tersangka mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Harry Prasetyo dalam kasus dugaan korupsi di anak perusahaan BUMN

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Febrie Adriansyah di Gedung Bundar, Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (24/2) 2020 mengatakan kejaksaan Agung memproses penyitaan terhadap tanah dan rumah milik tersangka mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Harry Prasetyo dalam kasus dugaan korupsi di perusahaan pelat merah tersebut. "Untuk tanah dan rumah masih diproses," ujarnya. 

Selanjutnya, Febrie menjelaskan sementara itu, aset milik Harry yang sebelumnya sudah disita yaitu dua kendaraan mewah, terdiri dari Toyota Alphard tahun 2018 dan mobil merek Mercedes Benz tahun 2019. Tim juga menyita satu gitar elektrik merek Gibson Double Neck Custom USA, tiga sepeda mewah, 40 kotak berisi perhiasan dan jam tangan. "Tak hanya itu, sebanyak 35 tas wanita, tiga pasang sepatu wanita, serta dua buah dompet wanita turut diangkut tim Kejagung dari kediaman Harry saat digeledah 23 Januari 2020," jelasnya

Untuk itu, Febrie merinci  selain itu, penyidik juga menyita sejumlah aset milik tersangka lainnya, seperti apartemen, tanah, kendaraan bermotor, hingga tambang. Penyitaan dilakukan dalam rangka mengembalikan kerugian negara akibat kasus tersebut. "Yang jelas (perkiraan sementara kerugian negara) Rp 17 triliun, kalau umpamanya real (dari BPK) Rp 17 triliun, ini kita lihat bahwa kerugian ini karena kerjasama antar para tersangka, Pasal 55, sehingga karena itu, menyebabkan Jiwasraya rugi Rp 17 triliun, jadi harus dikembalikan," rincinya.

            Kejagung sudah menetapkan enam orang tersangka dalam kasus Jiwasraya. Selain Harry Prasetyo, tersangka lainnya terdiri dari, Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat. Kemudian, mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan, dan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto.

             Terkait perkara di perusahaan pelat merah tersebut, Kejagung mengaku sudah memeriksa 144 saksi dan menggeledah 16 tempat. Sejumlah aset para tersangka telah disita maupun diblokir. Berdasarkan perkiraan sementara Kejagung, total nilai aset yang disita sekitar Rp 11 Triliun. Penyitaan tersebut dalam rangka pengembalian kerugian negara yang menurut prediksi sementara Kejagung sekitar Rp 17 triliun.(vk)

Wednesday, 26 February 2020 13:32

 

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Polisi  segera   melimpahkan barang bukti dan dua tersangka penyerang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada pekan ini. 

       Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes (Pol) Asep Adi Saputra di Bareskrim, di jalan Tronojoyo No. 3 kebayoran Lama,Jakarta Selatan, Rabu (26/2)2020 mengatakan. Polisi berencana melimpahkan barang bukti dan dua tersangka penyerang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada pecan ini.  "Penyerahan barang bukti dan tersangka diagendakan pada minggu ini juga," ujarnya.

Selanjutya,Asep menjelaskan pelimpahan tahap II tersebut dilakukan usai Kejati DKI menyatakan berkas tersebut telah lengkap atau P21. "Pada Selasa lalu, 25 Februari, berkas tersangka atas nama RK dan RB sudah dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum,' jelasnya. Untuk itu, Asep merinci berkas itu setelah P21 maka kemudian sebagai penyelesaian tahap I akan dilanjutkan tahap II, yaitu penyerahan barang bukti dan tersangka,.." Sebelumnya, pada 28 Januari 2020, berkas perkara kedua tersangka dikembalikan Kejaksaan Tinggi DKI ke penyidik karena dinilai kurang lengkap. Lalu, polisi mengirim berkas perkara yang telah diperbaiki ke Kejaksaan Tinggi DKI pada Selasa (11/2)2020," rincinya. 

        Kemudian, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menerima berkas perbaikan tersebut keesokan harinya, pada Rabu (12/2/2020). Berkas pun kembali diteliti oleh Kejati DKI sebelum dinyatakan lengkap.  Seperti diketahui, kedua pelaku ditangkap tim teknis bersama Kepala Korps Brimob Polri di kawasan Cimanggis, Depok pada Kamis (26/12/2019) malam.  Kedua pelaku yang berinisial RM dan RB merupakan anggota polisi aktif. Penangkapan kedua pelaku berlangsung setelah kasus ini menjalani proses panjang selama sekitar 2,5 tahun. Penyidik menyebut bahwa telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) atau pra-rekonstruksi sebanyak tujuh kali. Selain itu, Polri dalam penyelidikannya mengaku telah memeriksa sebanyak 73 saksi (vk)

 

Friday, 21 February 2020 00:31

 

 

 

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM- Kejaksaan Agung menyita 93 kamar Apartemen South Hills, Kuningan, Jakarta Selatan terkait kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Jumlah kamar yang disita ini bertambah dari sebelumnya 41 kamar apartemen. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Febrie Adriansyah ditemui  mengatakan, harga satu unit kamar apartemen tersebut berkisar Rp 3 miliar-Rp 7 miliar. "(Apartemen) South Hills sudah kita sita. Ada 93 kamar," ujarnya. Selanjutnya, Febrie menjelaskan sejumlah kamar yang disita diduga milik tersangka Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro. "Ada pula kepemilikan kamar apartemen di luar nama Benny Tjokro. Namun tidak merinci lebih lanjut perihal jumlah kamar yang tidak dimiliki atas nama Benny Tjokro, jelas          Untuk itu, Febrie menandaskan maka dari itu, penyidik meminta keterangan kepada pemilik apartemen yang turut disita. "Kalau dia bukan nama Bentjok, penyidik juga punya alasan untuk mengklarifikasi keterkaitan sumber uang, apakah dari Jiwasraya atau tidak, kemudian Bentjok pakai nama atau tidak, atau memang dia pihak ketiga yang punya itikad baik,"tandasnya.

        Pada Rabu ini, Kejagung memeriksa dua orang yang keberatan kamar apartemen South Hills disita. Keduanya yaitu Dicky Tjokrosaputro dan Retno Sianny Dewi.  Kejagung tidak merinci jabatan Dicky maupun hubungannya dengan Benny. Sejauh ini, Kejagung sudah menetapkan enam orang tersangka dalam kasus Jiwasraya.    Para tersangka yaitu, Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat; mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Harry Prasetyo. Kemudian, mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya, Hendrisman Rahim; mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Syahmirwan; dan dan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto. 

      Terkait perkara di perusahaan pelat merah tersebut, Kejagung mengaku sudah memeriksa 144 saksi dan menggeledah 16 tempat.  Sejumlah aset para tersangka telah disita maupun diblokir. Namun, Kejagung belum memberi keterangan berapa total nilai dari aset-aset tersebut. Penyitaan tersebut dalam rangka pengembalian kerugian negara yang menurut prediksi sementara Kejagung sekitar Rp 17 Triliun..(vk)

Sunday, 16 February 2020 13:54

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Tim Intelijen Kejaksaan Agung mengamankan terpidana buronan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Raden Mas Johanes Sarwono. Mantan Komisaris PT Nusa Utama Sentosa itu merupakan terpidana dalam kasus korupsi Bank Century. 

         Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono memberika keterangan tertulis,Sabtu (15/2)2020 mengatakan, Johanes Sarwono ditangkap oleh tim Tangkap Buron (Tabur) Kejagung pada Jumat (14/2/2020) kemarin. "Diamankan di Sektor V Bintaro, Tangerang Selatan," ujarnya.

         Selanjutnya,  Hari menjelaskan Johanes Sarwono telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam kasus korupsi Bank Century. Ia divonis turut serta menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran harta kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dalam pencucian uang. "Sebab, dia menerima aliran dana Bank Century sebesar Rp 60 miliar rupiah dari PT Graha Nusa Utama dalam pembayaran jual beli tanah Yayasan Fatmawati seluas 22 hektar," jelasnya.

      Untuk itu, Hari merinci  hal itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 535 K/PID.SUS/2014 tanggal 14 Juli 2014 dengan amar putusan menjatuhkan pidana penjara enam tahun dan denda sebesar Rp 1 miliar. "Program Tangkap Buron (Tabur) sendiri merupakan upaya optimalisasi penangkapan buronan pelaku kejahatan dalam rangka penuntasan perkara baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus," rincinya. 

 

          Lebih jauh, Hari mengungkapkan ditetapkan target bagi setiap Kejati di seluruh Indonesia yaitu minimal 1 (satu) kegiatan pengamanan terhadap buronan kejahatan untuk setiap triwulan. Periode 2018-2019, terdapat 371 buronan pelaku kejahatan yang berhasil diamankan melalui program ini "Raden Mas Johanes Santoso, SH merupakan kinerja Tabur ke-1 Kejati DKI dan total kinerja Tabur ke-4 di seluruh Indonesia tahun 2020," ungkapnya..(vk)

Friday, 14 February 2020 00:55

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM - Kejaksaan Agung menyita 41 kamar di apartemen South Hills, Kuningan, Jakarta Selatan, terkait kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono di Gedung Bundar, Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (7/2) 2020 mengatakan. surat penetapan penyitaan tersebut bernomor 16/Pen.Pid.Sus/TPK/II/2020/PN.Jkt.Pst tertanggal 6 Februari 2020. "Hari ini PN Jakarta Pusat telah menerbitkan penetapan untuk memberikan persetujuan penyitaan terhadap 41 kamar di apartemen South Hill, Kuningan," ujarnya..

Selanjutnya, Hari menjelaskan  apartemen tersebut diduga milik salah satu tersangka, yaitu Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny TA "Aset yang disita diduga memiliki keterkaitan dengan dugaan korupsi Jiwasraya. Kendati demikian," jelasnya.Untuk itu, Hari menandaskan  belum mengetahui berapa total nilai aset 41 kamar apartemen tersebut. "Penyidik memilah-milah dulu yang hasil penggeledahan tadi, setelah fix itu diduga barang yang ada kaitannya dengan dugaan kejahatan, itu dilakukan persetujuan penyitaan," tandasnya. Kejagung sudah menetapkan enam orang tersangka dalam kasus Jiwasraya. Para tersangka yaitu, Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Harry Prasetyo. Kemudian, mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan, dan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto. 

 Terkait perkara di perusahaan pelat merah tersebut, Kejagung mengaku sudah memeriksa 144 saksi dan menggeledah 16 tempat. Sejumlah aset para tersangka telah disita maupun diblokir. Namun, Kejagung belum memberi keterangan berapa total nilai dari aset-aset tersebut. Penyitaan tersebut dalam rangka pengembalian kerugian negara yang menurut prediksi sementara Kejagung sekitar Rp 13,7 triliun.(vk)

Friday, 14 February 2020 00:49

 

 

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM - Kembali aksi  Bareskrim Polri melalui Satuan Tugas (Satgas) Pangan menyita 15 ton kuning telur beku (frozen egg yolk-10 percent) atau senilai Rp 1 miliar dari sebuah perusahaan berinisial ABN.  Ketua Satgas Pangan Brigjen (Pol) Daniel Tahi Monang Silitonga ditemui di  Bareskrim, di Jalan Tronojoyo No.3 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (12/2)2020 mengatakan. PT ABN mengimpor kuning telur beku tersebut dari India tanpa izin. "(Disita) dari sebuah perusahaan ABN yang menurut  informasi bahwa sejumlah frozen eggs ini sudah masuk tapi perizinannya belum dilengkapi," ujarnya.

Selanjutnya, Daniel menjelaskan  tindakan yang dilakukan perusahaan tersebut melanggar Permendag Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan.  "Tindakan mengimpor tanpa izin tersebut dapat mengganggu perekonomian dalam negeri. Penjualan telur produksi Tanah Air akan berkurang sehingga merugikan peternak," jelasnya. Untuk itu, Daniel merinci atas tindakan tersebut, perusahaan dijatuhi hukuman berupa sanksi administratif. "Proses selanjutnya yaitu pemusnahan terhadap barang bukti agar tidak kembali beredar di masyarakat," rincinya..

Sementara itu,Dirjen  Perlindungan  Perlindungan Konsumen dan Tertib  Niaga Perdagaan ,Veri  Anggriono mengatakan sesuai dengan pertemuan hari ini kami bersinergi Satgas Pangan dalam Hal ini bersama-sama dengan pihak Kementan juga menemukan komoditi Frozen Egg dengan jumlah 15 ton didalam pelaksanan import tanpa dilengkapi dokumen baik itu rekomendasi dari Kementan dan persetujuan import." Seperti kita ketahui semenjak bulan Febuari 2018, dimana pemerintah sudah mesederhanakan eksport dan Import dalam rangka memberikan kemudahan bagi pelaku usaha sehingga terjadi perambatan di wilayah border, tetapi didalam pelaksananya ada yang memanfaatkan cela-cela kebijakan," ujarnya.

Selanjutnya, Veri menjelaskan  Ini kita temukan perusahaan eks yang menggunakan pada saat itu ditemukan kita mendapat laporan dan petani mengeluh dan dasarnya tidak bisa terjual telur-telur karena ada dalam bentuk Frozen Egg mengambil langkah dengan bersama-sama dengan Satgas Pangan denganje. "Pak Daniel untuk melakukan tindakan dimana alhamdulilah dari tindakan itu membawa dampak bagi peternak-peternak kita untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dari produk dalam negeri," jelasnya .

Lebih lanjut, Veri merinci  sesuai kewenangan dan pelanggaran yang mereka lakukan ini dilakukan  oleh salah satu perusahaan kami memberikan sangsi yaitu sangsi administratif yaitu dengan melakukan pemusnahan barang yaitu sejumlah barang ini akan kami musnakan. "karena kalau tidak ingin ini akan mengganggu peternak-peternak kita melakukan produksinya dipenuhi sebagai bahan konsumsinya pemenuhan industri bahan makanan minuman," rincinya (vk). . 

 

Tuesday, 04 February 2020 12:24

 

 

 

KORANRAKYAT,BOGOR  Indonesia dan Singapura sepakat untuk meningkatkan kerja sama di beberapa bidang, seperti investasi, hubungan antar masyarakat, hingga pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan. Hal tersebut tercermin dari kunjungan kenegaraan Presiden Singapura Halimah Yacob ke Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 4 Februari 2020.

           Saat memberikan pernyataan pers bersama, Presiden Jokowi mendorong kedua negara untuk terus memperkokoh hubungan yang saling menguntungkan, terutama mengingat kedua negara merupakan tetangga dekat."Hubungan erat yang telah kita bangun bukan hanya di bidang ekonomi tapi juga hubungan antarmasyarakat," kata Presiden Jokowi.

          Dalam pertemuan bilateral, kedua kepala negara membahas dua hal besar, yaitu kemajuan hubungan setelah pertemuan Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, pada Oktober 2019 yang lalu, dan kerja sama investasi serta hubungan masyarakat."Saya sangat puas dengan kemajuan kerjasama kita, antara lain ditandatanganinya yang pertama, selesainya negoisasi perjanjian persetujuan penghindaran pajak berganda yang tadi telah kita saksikan dan telah ditandatangani," ujarnya.

              Kedua, selesainya perundingan dan telah ditandatanganinya kerja sama penegakan hukum kepabeanan antara Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan Singapore Police Coast Guard. Ketiga, implementasi RISing (Republic Indonesia-Singapore) Fellowship Program berupa pelatihan sejumlah kepala daerah dari Indonesia."Yang keempat telah disepakatinya perpanjangan _repurchase agreement_ pada November 2019 antara Bank Indonesia dengan Monetary Authority of Singapore, dan yang kelima realisasi dan penguatan kerja sama dalam pelatihan industri 4.0," imbuhnya.

 Selain itu, kedua kepala negara juga membahas kerja sama di bidang investasi dan pengembangan sumber daya manusia. Menurut Presiden Jokowi, Singapura adalah negara sumber investasi terbesar di Indonesia sejak 2014. "Saya sangat menghargai komitmen Singapura untuk terus melanjutkan kerja sama investasi termasuk proyek infrastruktur di Indonesia," ujarnya.

Sementara itu di bidang pendidikan, kata Presiden, ada sejumlah kerja sama yang akan terus didorong oleh kedua negara. Pertama, proyek penguatan kerja sama di Block 71, kolaborasi pebisnis Indonesia dan unit bisnis salah satu universitas di Singapura. 

Kedua, kerja sama pelatihan bagi pengajar dosen politeknik difasilitasi Singapore Polytechnic dan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Ketiga, kerja sama pelatihan antara Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) dan Singapore International Foundation dan Singapore Health Services. Keempat, kerja sama pendidikan dan _research and development_ (R&D) antara universitas kedua negara."Saya juga mengajak Presiden Halimah untuk terus mendorong penguatan kerjasama pendidikan dan R&D khususnya di bidang pelatihan vokasi dan hubungan antarmasyarakat," tandasnya.(eas)

 

 

 

Panggung Koruptor

  •