Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik dan tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Bank Jatim Borong Dua Penghargaan
Last Updated on Oct 07 2021

Bank Jatim Borong Dua Penghargaan

    SURABAYA, KORANRAKYAT.COM   Acara penganugerahan yang bertajuk “Managing People Collaboration through HC Data Analytics & Technology Savvy in Complex Era” ini dihadiri langsung olehDirektur Kepatuhan & Manajemen Risiko bankjatim, Erdianto Sigit Cahyono bersama dengan Direktur...
The Most Adaptive Regional Bank Penghargaan Untuk Bank Jatim
Last Updated on Oct 07 2021

The Most Adaptive Regional Bank Penghargaan Untuk Bank Jatim

      JAKARTA,KORANRAKYAT.COM . CNBC Indonesia Awards merupakan ajang penghargaan yang diberikan kepada pelaku industri multifinance yang berhasil menciptakan inovasi dan bertahan pada masa Pandemi Covid-19. Hal tersebut sejalan dengan Program dan layanan bankjatim yang berfokus pada 3 pilar...
Presiden Jokowi Resmikan Tujuh Arena PON XX Papua
Last Updated on Oct 02 2021

Presiden Jokowi Resmikan Tujuh Arena PON XX Papua

PAPUA,KORANRAKYAT.COM,- Presiden Joko Widodo meresmikan tujuh arena pertandingan yang akan digunakan dalam perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua Tahun 2021. Peresmian yang ditandai dengan penandatanganan prasasti tersebut digelar di Istora Papua Bangkit, Kabupaten Jayapura, Sabtu, 2...
Presiden: Rawat dan Manfaatkan Venue PON dengan Baik
Last Updated on Oct 02 2021

Presiden: Rawat dan Manfaatkan Venue PON dengan Baik

    PAPUA,KORANRAKYAT.COM.-Presiden Joko Widodo meminta agar arena-arena pertandingan yang telah dibangun untuk perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua Tahun 2021 bisa terus dirawat dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya setelah PON usai.   Hal tersebut disampaikan Presiden dalam...
Bank Jatim Launching Pembayaran Tiket Bus AKDP Secara Cashless di Nganjuk
Last Updated on Sep 30 2021

Bank Jatim Launching Pembayaran Tiket Bus AKDP Secara Cashless di Nganjuk

    NGANJUK,KORANRAKYAT.COM PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) kembali mendukung Pemerintah dalam upaya Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kali ini bekerjasama dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur, bankjatim mempermudah...

World Today

  •  
    TNI AD dan Tentara AS Gelar Latihan Perang

     

     

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM -Tentara Angkatan Darat Indonesia (TNI AD) dan Amerika Serikat atau

     
Redaksi

Redaksi

Saturday, 01 August 2020 14:54

SURABAYA,KORANRAKYAT.COM Dalam rangka memberikan keterbukaan informasi, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau bankjatim melaksanakan analyst meeting dan press conference guna memaparkan kinerja keuangan Triwulan II2020 melalui media elektronik bertempat diSurabaya (29/07).

  D;alam realese Bank Jatim Kinerja keuangan bankjatimtriwulan II 2020 menunjukkan performa yang bagus dan tumbuh bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (Year on Year / YoY). Berdasarkan kinerja triwulan II, aset bankjatim tercatat Rp. 75,24 triliun atau tumbuh 9,12 % (YoY), Dana Pihak Ketiga (DPK) bankjatimmencatatkan pertumbuhan 10,49 % (YoY) yaitu sebesar Rp.64,01 triliun. Di tengah pandemi seperti ini, bankjatim tetap mampu mencatatkan pertumbuhan penyaluran kredit sebesar Rp. 39,18 triliun atau tumbuh 12,69 % (YoY). Kredit di sektor korporasi menjadi penyumbang tertinggi yaitu sebesar Rp. 9,38 triliun atau tumbuh 17,96 % (YoY) diikuti dengan pertumbuhan kredit UMKM yang cukup signifikan yaitu sebesar 6,33 triliun atau tumbuh 16,12%

          Komposisi rasio keuangan bankjatim periode Juni 2020antara lain Return on Equity (ROE) sebesar 19,41 %, Net Interest Margin (NIM) sebesar 5,79 %, dan Return On Asset (ROA)2,73 %. SedangkanBiaya Operasional dibanding Pendapatan Operasional (BOPO) masih tetap terjaga di angka 68,96 %. Dari keseluruhan kinerja positif tersebut, bankjatim berhasil mencatatkan laba sebesar Rp. 770,15 Miliar.

Banyak berbagai tantangan yang dihadapi Pemerintah, pelaku usaha, tidak terkecuali industri perbankan. Pandemi Covid-19 (Corona) menjadi salah satu tantangan terberat yang dihadapi setiap elemen masyarakat.Bankjatim bersyukur masih mampu memberikan kinerja yang positif khususnya untuk mendorong perekonomian Jawa Timur.

         Tantangan bankjatim selama Triwulan II 2020 masih berlanjut  mengingat pandemi COVID-19 yang masih melanda Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, bankjatim terus menunjukkan pelayanan yang optimal terutama menyambut tatanan normal baru yang digalakkan oleh Pemerintah. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa beberapa waktu lalu yang menetapkan Busrul Iman menjadi Direktur Utama bankjatim diharapkan mampu menjawab tantangan ke depan dan membawa bankjatim ke arah yang lebih baik.

       Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) melalui bankjatim Syariah bersama Badan Wakaf Indonesia Melaunching program Wakaf Peduli Indonesia (KALISA). Bankjatim memiliki peran sebagai penghimpun dana wakaf dari Masyarakat  yang selanjutnya akan dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia.

          Dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional  (PEN), bankjatim bersama Jamkrindo dan Askrindo melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) Tentang Penjaminan Kredit/ Pinjaman Program  PEN. Bersama dengan beberapa bank BUMN lainnya, PKS ini diharapkan mampu menghidupkan dan menggerakkan kembali perekonomian Indonesia di tengah Pandemi dengan memberikan kredit modal kerja kepada UMKM.

            Sebagai Bank Umum Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bankjatim juga mendukung program-program Pemprov Jatim dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di tengah pandemi saat ini. Beberapa waktu yang lalu, bankjatim bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur memberikan bantuan kepada 20 Kabupaten/ Kota di Jawa Timur berupa mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). Dengan adanya mesin ini, masyarakat akan lebih mudah dalam proses administrasi dokumen kependudukan tanpa harus tatap muka secara langsung, sehingga membantu mencegah proses penularan Covid-19.

Selama pandemi corona melanda, nasabah atau masyarakat yang sedang berada di rumah dalam rangka mendukung pencegahan penyebaran virus corona, dapat memanfaatkan layanan e-channel bankjatim untuk melakukan transaksi perbankan. Melalui fasilitas mobile banking, sms banking dan internet banking, nasabah dapat dengan mudah melakukan transaksi perbankan atau pembayaran dengan cepat, mudah, dan aman tanpa harus keluar rumah.

           Kemudahan juga diberikan bankjatim untuk nasabah dalam pengajuan kredit atau pembiayaan. Sejak pertengahan tahun 2019, bankjatim telah meluncurkan e-form kredit yang memudahkan nasabah dalam pengajuan kredit di bankjatim. Calon nasabah cukup dengan melakukan registrasi melalui portal e-form kredit, kemudian bankjatim akan mengirimkan notifikasi melalu sms.

             Selain itu Bankjatim kini telah memiliki fasilitas kredit multiguna elektronik (e-kmg) yang dapat dimanfaatkan nasabah. Fasilitas ini merupakan pengembangan kredit multiguna yang sudah ada sebelumnya. Kali ini e-kmg menyajikan kemudahan dalam mengajukan permohonan kredit baik para Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif maupun para pensiunan. Beberapa keunggulan dari e-kmg antara lain kemudahan dalam pengajuan kredit melalui mobile application. Selain itu nasabah cukup memiliki rekening dan payroll gaji yang terdaftar di bankjatim (ard)

Thursday, 23 July 2020 12:53

 

 

 

 

SURABAYA,KORANRAKYAT.COM| PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 2020 di Ruang Bromo, bankjatim Kantor Pusat lantai 5, Surabaya (23/07). Agenda utama pada

         RUPSLB kali ini adalah pengangkatan Direktur Utama bankjatim atas 2 (dua) calon yang diajukan untuk dipilih dengan suara terbanyak pada RUPSLB, yaitu  Busrul Iman (posisi jabatan terakhir adalah Direktur Komersial dan Korporasi bankjatim) dan  dan  Erdianto Sigit Cahyono (posisi jabatan terakhir adalah Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko bankjatim)

         Mengingat keduanya telah memperoleh persetujuan menjadi Direktur Utama bankjatim dari hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan. Pelaksanaan RUPSLB bankjatim tersebut berjalan dengan lancar yang ditandai dengan terpilihnya   Busrul Iman sebagai Direktur Utama bankjatim. Dalam kesempatan tersebut Direktur Utama baru bankjatim Busrul Iman mengucapkan terimakasih kepada para Pemegang Saham atas kepercayaan yang telah diberikan. "Semoga saya bisa menjalankan amanah dalam membawa bankjatim ke arah yang lebih baik ucap Busrul Iman usai resmi terpilih menjadi Direktur Utama bankjatim.

        Dengan adanya pengangkatan Direktur Utama secara definitif tersebut diharapkan dapat membawa bankjatim lebih baik dimasa yang akan datang serta mampu meningkatkan kinerja bankjatim dimana hingga bulan Mei 2020 tercatat asetbankjatim sebesar Rp. 72,36 Triliun atau tumbuh 9,69 % (YoY). Dari segi bisnis, kredit bankjatim mengalami pertumbuhan 12,07 % (YoY) atau sebesar Rp. 38,96 Triliun, sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) bankjatim mengalami pertumbuhan 10,76 % (YoY) atau sebesar Rp. 61,36 Triliun Pertumbuhan performa kinerja keuangan bankjatim yang cukup bagus tersebut, mampu menjaga rasio keuangan bankjatim posisi Mei 2020 di tingkat yang wajar, tercatat Return on Equity (ROE) sebesar 18,25% menunjukkan rasio profitabilitas bankjatim masih cukup bagus.

Dikatakan  Dari sisi ketahanan modal, rasio CAR sebesar 21,61 % menggambarkan kecukupan modal bankjatim cukup bagus, diikuti dengan Net Interest Margin (NIM) sebesar 5,88 %, ROA sebesar 2,60% serta tingkat efisiensi bankjatim yang cukup bagus dilihat dari rasio BOPO sebesar 70,71%. Dengan catatan kinerja tersebut, bankjatim mampu mencatatkan laba bersih sebesar 608,22 Miliar.

Diungkapkan berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah, pelaku usaha, tidak terkecuali industry perbankan. Pandemi Covid-19 (Corona) menjadi salah satu tantangan terberat yang dihadapi setiap elemen masyarakat. Di tengah-tengah pandemi, bankjatim bersyukur masih mampu memberikan kinerja yang positif khususnya untuk mendorong.

        Diungkapkan juga perekonomian Jawa Timur. Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) menyalurkan bantuan dengan total akumulatif sebesar Rp. 4,4 Milyar yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. Selama pandemi corona melanda, nasabah atau masyarakat yang sedang berada dirumah dalam rangka mendukung pencegahan penyebaran virus corona, dapatmemanfaatkan layanan e-channel bankjatim untuk melakukan transaksi perbankan.

 Dikatakan juga melalui fasilitas mobile banking, sms banking dan internet banking, nasabah dapat dengan mudah melakukan transaksi perbankan atau pembayaran dengan cepat, mudah, dan aman tanpa harus keluar rumah. Kemudahan juga diberikan bankjatim untuk nasabah dalam pengajuan kredit atau pembiayaan. Selama ini bankjatim telah memiliki e-form kredit yang memudahkan nasabah dalam pengajuan kredit di bankjatim. Calon nasabah cukup dengan melakukan registrasi melalui portal e-form kredit, kemudian bankjatim akan mengirimkan notifikasi melalui sms.

          Diungkapkan juga Selain itu bankjatim juga telah memiliki fasilitas kredit multiguna elektronik (e-kmg) yang dapat dimanfaatkan nasabah. Fasilitas ini merupakan pengembangan kredit multiguna yang sudah ada sebelumnya. Kali ini e-kmg menyajikan kemudahan dalam mengajukan permohonan kredit baik para Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif maupun para pensiunan. Beberapa keunggulan dari e-kmg antara lain kemudahan dalam pengajuan kredit melalui mobile application. Selain itu nasabah, (ard)

Thursday, 23 July 2020 11:31

 

 

JEMBER, KORANRAKYAT.COM  Rapat sidang paripurna HMP di DPRD Jember, Rabu (22/7/2020). Dalam sidang ini, DPRD Jember sepakat bakal memakzulkan Bupati Jember, Faida.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur ikut memantau masalah pemakzulan Bupati Jember, Faida oleh DPRD setempat. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak menyebut Pemprov tak terburu-buru dalam mengambil sikap terkait pemakzulan bupati Jember tersebut."Kami akan mencermati tata laksana dan prosedur, termasuk instansi terkait di tingkat pusat. Utamanya, mengenai proses selanjutnya setelah kejadian kemarin (Rapat Paripurna soal pemakzulan)," kata Emil Dardak ditemui di Surabaya, Kamis (23/7/2020). "Ini tidak bisa kita sikapi terburu-buru namun harus dicermati secara utuh," terangnya.

Lantas, apakah artinya Pemprov menunggu keputusan dari Mahkamah Agung? "Sekali lagi, kami belum bisa berkomentar. Ini hal yang tidak terjadi setiap tahun. Sehingga, harus cermat betul untuk menyikapi masalah ini," katanya. Senyampang belum adanya putusan apapun dari lembaga terkait, Emil menjelaskan bahwa Faida masih bisa menjalankan tugasnya sebagai Bupati Jember. "Kami mengutip pernyataan DPRD, secara administratif beliau masih menjalankan tugas," kata Emil.

Untuk diketahui, DPRD Jember sepakat memberhentikan Faida dari jabatan bupati Jember, Rabu (22/7/2020). Pemberhentian ini bermula saat DPRD Jember menggelar rapat paripurna dengan agenda Usul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPRD Jember terhadap Bupati Jember mulai pukul 11.00 WIB.

Pendapat yang diusulkan oleh para pengusul HMP adalah, menyatakan bupati Jember diduga melanggar sumpah janji jabatan dan melanggar peraturan perundangan, yang termasuk dalam kategori berat. Pendapat tersebut akan dimohonkan kepada Mahkamah Agung untuk diuji. Seluruh fraksi di DPRD Jember menyetujui dipakainya Hak Menyatakan Pendapat, dan pendapat yang dihasilkan menjadi keputusan DPRD Jember. Tujuh fraksi sepakat berpendapat meminta Mendagri memberhentikan bupati Jember dari jabatan.

Pasca putusan paripurna tersebut, Bupati Faida mengatakan dirinya akan merespon jika nantinya DPRD Jember mengirimkan keputusan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) itu dikirimkan ke Mahkamah Agung."Kami tunggu, apa dewan melaksanakan mengirim ke MA, baru nanti kami siapkan respon kami," ujar Faida melalui pesan percakapan kepada wartawan , Kamis (23/7/2020).(sl)




Thursday, 23 July 2020 11:08

 

 

SURABAYA,KORANRAKYAT.COM Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa telah melantik Busrul Iman sebagai Direktur Utama PT Bank Pembangunan Jawa Timur Tbk (Bank Jatim).

Pelantikan pejabat tertinggi di Bank Jatim tersebut dilakukan di Gedung Negara Grahadi, Kamis (23/7/2020) siang.

Khofifah mengatakan pelatikan ini menjadi momen penting karena setelah hampir setahun kini Bank Jatim telah resmi memiliki nahkoda yang definitif.

Untuk itu pada Dirut Bank Jatim yang baru dirinya berpesan agar Bank Jatim ke depan bisa lebih memperhatikan UMKM dan mampu berperan sebagai pendorong sektor ekonomi kecil.

“Kami berharap kehadiran Pak Busrul Iman menahkodai BPD Jatim akan mampu meningkatkan sinergitas dengan seluruh jaringan yang kita miliki. Hari ini PR kita adalah bagaimana menjalankan pesan Pak Presiden untuk mengubah channel kita dari ordinary menjadi extraordinary,” kata Khofifah.

Khofifah juga berharap agar Bank Jatim bisa menjadi motor pendorong UMKM di Jatim sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi dari bawah.

“Di Jatim ini ada 9,78 pelaku UMKM yang akan jadi bagian penting dari PR kita bersama agar mereka bisa mendapatkan dorongan untuk bisa terus survive dan tumbuh,” tegasnya.

Tidak hanya itu, Khofifah juga menyinggung masalah pinjaman daerah yang digulirkan oleh Kementerian Keuangan.

Secara khusus ia meminta agar hanya sesuatu yang produktif dan bisa dihitung BEP-nya saja yang akan dilakukan inventarisasi, filterisasi, verifikasi sampai opsi untuk dilanjutkan ataukah tidak.

“Per hari ini baru ada Jawa Barat dan DKI Jakarta saja yang sudah memanfaatkan pinjaman daerah. Tapi saya sudah sampaikan di tim di pemprov bahwa hanya yang produktif dan yang terukur BEP-nya saja yang kita identifikasi dan verifikasi untuk dilanjutkan atau tidak,” tegas Khofifah.

Dirut Bank Jatim yang baru saja dilantik, Busrul Iman mengaku siap menjalankan amanah dan pesan-pesan yang diamanahkan oleh gubernur.

Khususnya di era pandemi semacam ini memang dibutuhkan adanya strategi yang tepat agar ekonomi perbankan di Jatim bisa berjalan sesuai target.

“Bank jatim di era pandemi sampai dengan bulan Mei bahkan bulan Juni, di indikator utama kinerja perusahaan, baik di bidang dana maupun pinjaman tetap terus tumbuh. Dan ini ditopang portofolio kita yang dominan di sektor konsumtif. Untuk pandemi ini kita perlu upaya strategi mitigasi resiko dan sektor ekonomi harus tetap tumbuh,” katanya.(ard)




Wednesday, 22 July 2020 15:28
 
 
 
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Pemeriksaan terhadap Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo dilanjutkan. Pemeriksaan sempat terhambat karena Prasetijo dirawat di rumah sakit akibat tekanan darah tinggi. 
 
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono ditemui di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta, Rabu (22/7)2020 mengatakan Prasetijo sudah diperiksa penyidik Bareskrim, Selasa (22/7/2020), atas persetujuan dokter. “Kemarin dokter sudah memberikan asistensi untuk bisa diperiksa, ya diperiksa,”  ujarnya.. 
 
Selanjutnya, Argo menegaskan selama pemeriksaan, penyidik Bareskrim tetap berkoordinasi dengan dokter yang memantau kondisi kesehatan Prasetijo. Selain itu, penyidik juga berkoordinasi dengan Biro Provost Divisi Propam Mabes Polri yang menangani kasus dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik Prasetijo. “Provost yang mengawasi, karena itu tahanan Provost dan dokter yang mengetahui kondisi kesehatannya,” tegasnya. 
 
Untuk itu, Argo menandaskan  pemeriksaan terhadap Prasetijo belum selesai. " Namun ia belum mengungkapkan kapan Prasetijo akan diperiksa kembali," tandasnya . 
 
Diketahui, Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo menerbitkan surat jalan untuk Djoko Tjandra. Hal itu menjadi awal karut-marut pelarian Djoko Tjandra yang menyeret Polri. Prasetijo telah dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri untuk keperluan pemeriksaan. 
 
Berkas kasus dugaan pelanggaran disiplin Prasetijo telah rampung. Apabila berkas dinyatakan lengkap, Prasetijo akan menjalani sidang disiplin. Kasus dugaan tindak pidana oleh Prasetijo juga telah ditingkatkan ke penyidikan, Senin (20/7/2020). Namun, Bareskrim belum menetapkan tersangka. 
 
Dalam kasus ini, dua jenderal Polri lainnya telah dimutasi karena diduga melanggar kode etik perihal polemik red notice untuk Djoko Tjandra. Keduanya yaitu, Kepala Divisi Hubungan International Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen (Pol) Nugroho Slamet Wibowo. (VK)


Wednesday, 22 July 2020 15:20

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM - Tersangka kasus pembobolan Bank BNI Maria Pauline Lumowa diperiksa penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri selama 8,5 jam atau pukul 10.30-19.00 WIB pada Selasa (22/7/2020) kemarin. 

      Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono  ditemui di lapangan Tembak , Jakarta, Rabu( 22/7)2020 mengatakan penyidik menanyakan 27 pertanyaan kepada Maria. “Tersangka MPL diberikan 27 pertanyaan, karena dalam pemeriksaan kita juga mengacu pada hak-hak daripada tersangka, misalnya untuk sembayang kita kasihkan, waktu untuk makan,” ujarnya. 

       Selanjutnya,  Argo menegaskan penyidik menanyakan perihal identitas serta riwayat keluarga Maria. Kemudian, penyidik menanyakan surat atau dokumen yang pernah dibuat oleh Maria. “Kedua, berkaitan dengan beberapa perusahaan yang merupakan debitur dari BNI yang diajukan permohonan kredit L/C (letter of credit), itu kita tanyakan juga,” tegasnya.

         untuk itu, Argo menjelaskan penyidik turut menanyakan hubungan Maria dengan saksi lainnya. Sejauh ini, penyidik telah memeriksa 14 saksi untuk mendalami peran Maria." Para saksi yang diperiksa termasuk mereka yang pernah dipidana dalam kasus ini. Pemeriksaan Maria sempat terhenti karena ia meminta pendampingan hukum dari Kedutaan Besar Belanda," jelasnya. 

        Dari data yang dihimpun, Maria telah tercatat sebagai warga negara Belanda sejak tahun 1979. Pihak Kedubes Belanda kemudian menyatakan tidak memberi pendampingan hukum, tetapi menyodorkan sejumlah nama pengacara yang dapat ditunjuk Maria. Maria pun telah menunjuk pengacara dari daftar yang disodorkan pihak kedutaan tersebut. Maka dari itu, pemeriksaan dapat dilanjutkan.

Maria merupakan salah satu tersangka pelaku pembobolan kas bank BNI cabang Kebayoran Baru senilai Rp 1,7 triliun lewat letter of credit (L/C) fiktif. Kasusnya berawal pada periode Oktober 2002 hingga Juli 2003.  Ketika itu Bank BNI mengucurkan pinjaman senilai 136 juta dolar AS dan 56 juta Euro atau sama dengan Rp 1,7 triliun dengan kurs saat itu kepada PT Gramarindo Group yang dimiliki Maria Pauline Lumowa dan Adrian Waworuntu.

Aksi PT Gramarindo Group diduga mendapat bantuan dari "orang dalam" karena BNI tetap menyetujui jaminan L/C dari Dubai Bank Kenya Ltd, Rosbank Switzerland, Middle East Bank Kenya Ltd, dan The Wall Street Banking Corp yang bukan merupakan bank korespondensi Bank BNI. Pada Juni 2003, pihak BNI yang curiga dengan transaksi keuangan PT Gramarindo Group mulai melakukan penyelidikan dan mendapati perusahaan tersebut tak pernah melakukan ekspor. Dugaan L/C fiktif ini kemudian dilaporkan ke Mabes Polri.

Namun, Maria Pauline Lumowa sudah lebih dahulu terbang ke Singapura pada September 2003, sebulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh tim khusus yang dibentuk Mabes Polri. Hingga akhirnya pada Juli 2020, Maria diekstradisi ke Indonesia dari Serbia. Ekstradisi tersebut tak lepas dari asas timbal balik resiprositas karena sebelumnya Indonesia mengabulkan permintaan Serbia untuk memulangkan pelaku pencurian data nasabah Nikolo Iliev pada 2015. 

Hasilnya, Maria dapat menjalani proses hukum di Indonesia meskipun kedua negara tidak memiliki perjanjian ekstradisi. Adapun Maria tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, pada pukul 10.40 WIB, Kamis (9/7/2020).(VK)

Friday, 05 June 2020 22:37

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM - Upaya pemberantasan narkoba terus dilakukan, hingga  sejak Januari 2020, Polri  sita 6,9 Ton.Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis mengungkapkan, jajarannya telah menyita 6,9 ton narkoba sejak awal Januari 2020 hingga saat ini. "Selama enam bulan, total 6,9 ton narkotika yang digagalkan. Itu artinya sudah 27 juta masyarakat yang berhasil diselamatkan Polri dari bahaya narkoba," ungkap Idham melalui keterangan tertulis, Kamis (4/6/2020). 

Selanjutnya, Idham menjelaskan  sabu sebanyak 3,52 ton, ganja sebanyak 3,35 ton, tembakau gorila sebanyak 55,26 kilogram, dan 552.427 butir pil XTC." Total, terdapat 19.468 kasus yang telah diungkap dengan 25.526 tersangka," jelasnya.

 Kapolri  mengapreasi kinerja anggotanya dan sekaligus menegaskan, pihaknya terus berkomitmen dalam memberantas peredaran narkoba. "Sesuai perintah presiden, untuk mewujudkan Indonesia negeri bebas narkoba," rincinya.

 Idham  menegaskan agar  anggotanya  tidak segan bertindak tegas terhadap bandar narkoba yang melawan petugas. Belum lama ini, Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Merah Putih Polri meringkus dua tersangka kasus narkotika dengan barang bukti sabu seberat 821 kilogram, pada Jumat (22/5/2020)." Kedua tersangka merupakan warga negara asing, yakni BA asal Pakistan dan AS asal Yaman," tegasnya.

 Jadi, Idham membeberkan penangkapan dilakukan di sebuah ruko yang berlokasi di Jalan Takari, Taktakan, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten. "Ruko itu menjadi tempat dua pelaku menyembunyikan ratusan kilogram sabu. Kemudian, setelah dikembangkan, Satgassus menyita 402 kilogram sabu dari enam tersangka, Rabu (3/6/2020)," ujarnya 

  Idham katakana  Sabu  tersebut dibungkus dengan plastik wrapping dan terbagi ke dalam 341 bungkusan. Sebanyak dua bungkus di antaranya ditemukan di Pelabuhan Ratu, Sukabumi. "Diketahui, kapal yang membawa sabu tersebut masuk melalui pelabuhan itu. Kemudian, 339 bungkus lainnya ditemukan di sebuah rumah kosong di Sukaraja, Sukabumi, Jawa Barat, yang menjadi tempat penyimpanan," tambahnya. (vk).

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuesday, 02 June 2020 23:42

 

 

SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) Genderang  pemilihan wali kota Surabaya mulai menghangat lagi. Sebelumnya, ada kesepakatan untuk menyelenggarakan pilwali pada 9 Desember, lantas diikuti rencana untuk memulai kembali tahapan pada 15 Juni atau dua pekan lagi. KPU Surabaya sedang mempersiapkan diri dengan mengadakan rapat intensif untuk memastikan persiapan itu berjalan dengan aman dan lancar.

Ketua KPU Surabaya Nur Syamsi mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu petunjuk teknis terkait dengan tahapan pilwali Surabaya. Memang sudah ada pembicaraan yang intensif untuk melanjutkan pilwali pada 15 Juni. Terutama sejak ada pembicaraan dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPR beberapa waktu lalu.”Sambil menunggu juknis, kami juga mempersiapkan diri dengan membuat proyeksi-proyeksi,” ungkap Syamsi Senin (1/6).

Proyeksi itu, antara lain, terkait dengan tempat pemungutan suara (TPS). Rencana awal dalam situasi normal, KPU Surabaya mempersiapkan 4.121 TPS di seluruh Surabaya. Setiap TPS paling banyak akan digunakan oleh 525 pemilih. Namun, dalam kondisi pandemi Covid-19, tentu jumlah orang dalam satu TPS itu akan dikurangi. Misalnya, skema bila TPS ternyata hanya untuk 300 orang, 400 orang, atau 450 orang.

Jumlah TPS itu tentu berpengaruh langsung pada kebutuhan anggaran yang harus disediakan. Misalnya, untuk honorarium kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) plus petugas keamanan TPS. Juga berpengaruh pada biaya operasional pendirian TPS dan logistik yang harus disiapkan. Ada pula kebutuhan yang remeh-temeh seperti blangko untuk rekapitulasi hasil pemungutan suara.

”Berapa anggaran tambahannya? Masih kami hitung,” imbuh Syamsi.

Hal lain yang disiapkan adalah alat pelindung diri (APD) untuk para petugas. Petugas itu meliputi badan ad hoc seperti panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemunguatan suara (PPS) serta petugas pemutakhiran data pemilih. Ada pula tugas untuk memverifikasi secara faktual syarat dukungan calon perseorangan M. Yasin-Gunawan.

”Sekarang ini kami makin intensif untuk berkoordinasi di internal maupun dengan KPU provinsi. Hari ini misalnya, ada rakor divisi hukum,” ungkap Syamsi.

Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Surabaya Soeprayitno menambahkan, dalam rapat kemarin dibahas banyak hal terkait dengan persiapan pilwali di berbagai daerah. Termasuk pilwali Surabaya. KPU Surabaya sebagai penyelenggara selalu siap untuk memastikan pilwali berjalan dengan sukses.

”Gong pelaksanaan sudah ditabuh. Suka tidak suka, mau tidak mau, harus dilaksanakan,” tegas Nano, sapaan akrab Soeprayitno.

Dia mengungkapkan, salah satu yang akan dilakukan dalam waktu dekat adalah koordinasi dengan Pemkot Surabaya serta stakeholder terkait seperti kepolisian dan Bawaslu Surabaya. KPU Surabaya ingin memastikan bahwa semua pihak siap dengan penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan itu. Namun, karena pada masa pandemi Covid-19, diperlukan penyesuaian-penyesuaian.

”Kami juga ingin meyakinkan publik bahwa pilwali Surabaya bisa sukses penyelenggaraan dan sukses integritas. Serta angka partisipasi harus tinggi,” jelas Nano.(an)

Tuesday, 02 June 2020 13:50

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Vivick Tjangkung memastikan artis Dwi Sasono bukan seorang pengedar narkoba. Hasil penyelidikan awal dia hanya terindikasi sebagai pemakai narkoba.

“Sudah kami lakukan buka komunikasinya dan sama sekali tidak ada temuan indikasi pengedar. Dia hanya sebagai pembeli untuk dipakai,” kata Vivick saat dikonfirmasi, Selasa (2/6).

Atas dasar itu, pihak Dwi Sasono kemudian mengajukan permohonan rehabilitasi. Terkait permintaan tersebut, Badan Narkotika Nasional (BNN) telah menyetujui assessment yang diajukan tersebut.

Melalui assesment ini, nantinya akan diputuskan apakah Dwi Sasono akan menjalani rehabilitasi atau tidak. “Sudah di jawab BNN dan dilakukan assesment,” jelas Vivick.

Sebelumnya, Dwi Sasono diamankan jajaran Polres Metro Jakarta Selatan akibat kasus dugaan penyalahgunaan narkotika. Dari tangan dia, polisi menyita barang bukti narkoba jenis ganja.

“Ditemukan ada di kediaman DS narkotika jenis ganja hampir 16 gram, dia sembunyikan di atas lemari dalam satu tempat,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin (1/6).

Dwi ditangkap di kediamannya di daerah Pondok Labu, Jakarta Selatan pada 26 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 WIB. Saat diamankan, dia bersikap kooperatif, tanpa melakukan perlawanan.(as)

Tuesday, 02 June 2020 13:11

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Komisi Pemnerantasan Korupsi (KPK) akan menjerat pihak yang turut menyembunyikan Nurhadi dengan Pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi. KPK masih mendalami pihak lain yang turut serta membantu persembunyian Nurhadi dengan menantunya, Rezky Herbiyono.

“Kami sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Apakah selama DPO yang bersangkutan dilindungi, dibantu ataupun kemudian difasilitasi persembunyiannya oleh pihak-pihak lain,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (2/6).

Akademisi Universitas Jember ini menegaskan, KPK tak segan akan menjerat menjerat dengan Pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut disematkan kepada pihak yang menghalangi, merintangi, dan menghambat proses penyidikan.

“Maka kepada pihak-pihak tersebut tentu akan kami tindak tegas menggunakan Pasal 21 tersebut,” tegas Ghufron.

Ghufron menyebut pihaknya sudah menerima berbagai informasi selama masa pelarian Nurhadi. Menurutnya, setiap informasi yang diterima akan ditelusuri lebih dalam untuk menemukan fakta.

“Kalau info-info tentu sampai saat ini tentu kami terima, akan kami himpun itu semua. Yang penting info tersebut tentu perlu dikroscek dengan hasil pemeriksaan, dengan alat bukti lain, maupun tersangka yang sudah di tangan kami. Tentu kami akan lanjutkan itu,” ujar Ghufron.

Untuk diketahui, tim penyidik KPK telah menangkap Nurhadi bersama menantunya Rezky Herbiyono pada Senin (1/6) malam. Keduanya dibekuk di sebuah rumah di Simprug, Kebayoran, Jakarta Selatan.

Dalam penangkapan itu, tim penyidik juga mengamankan istri Nurhadi, Tin Zuraida. Tin diketahui kerap mangkir saat dipanggil oleh penyidik KPK dalam kasus yang menjerat suaminya. Meski demikian, Staf Ahli Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) itu masih berstatus saksi dalam kasus ini.

Tim Satgas juga turut menggeledah rumah yang diduga jadi tempat persembunyian Nurhadi dan mengamankan sejumlah barang bukti.

Dalam kasus suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA itu, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka. Ketiga tersangka itu yakni, Nurhadi, Rezky Herbiono dan Hiendra Soenjoto.

Ketiganya sempat dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) alias buron karena tiga kali mangkir alias tidak memenuhi pangggilan pemeriksaan KPK. Ketiganya juga telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri. Saat ini, tinggal Hiendra Soenjoto yang belum diamankan.

Nurhadi dijerat sebagai tersangka karena yang bersangkutan melalui Rezky Herbiono, diduga telah menerima suap dan gratifikasi senilai Rp 46 miliar.

Tercatat ada tiga perkara sumber suap dan gratifikasi Nurhadi, pertama perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, kedua sengketa saham di PT MIT, dan ketiga gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.

Rezky selaku menantu Nurhadi diduga menerima sembilan lembar cek atas nama PT MIT dari Direkut PT MIT Hiendra Soenjoto untuk mengurus perkara itu. Cek itu diterima saat mengurus perkara PT MIT vs PT KBN.

Kini, KPK telah menahan Nurhadi dan Rezky di rumah tahanan (Rutan) Kavling C1, Gedung KPK lama setelah menjalani pemeriksaan intensif sejak pagi tadi. Keduanya bakal mendekam di jeruji besi selama 20 hari ke depan terhitung sejak hari ini.

Nurhadi dan Rezky Herbiyono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsidair Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana(as) 

Panggung Koruptor

  •