Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik dan tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Bank Jatim Borong Dua Penghargaan
Last Updated on Oct 07 2021

Bank Jatim Borong Dua Penghargaan

    SURABAYA, KORANRAKYAT.COM   Acara penganugerahan yang bertajuk “Managing People Collaboration through HC Data Analytics & Technology Savvy in Complex Era” ini dihadiri langsung olehDirektur Kepatuhan & Manajemen Risiko bankjatim, Erdianto Sigit Cahyono bersama dengan Direktur...
The Most Adaptive Regional Bank Penghargaan Untuk Bank Jatim
Last Updated on Oct 07 2021

The Most Adaptive Regional Bank Penghargaan Untuk Bank Jatim

      JAKARTA,KORANRAKYAT.COM . CNBC Indonesia Awards merupakan ajang penghargaan yang diberikan kepada pelaku industri multifinance yang berhasil menciptakan inovasi dan bertahan pada masa Pandemi Covid-19. Hal tersebut sejalan dengan Program dan layanan bankjatim yang berfokus pada 3 pilar...
Presiden Jokowi Resmikan Tujuh Arena PON XX Papua
Last Updated on Oct 02 2021

Presiden Jokowi Resmikan Tujuh Arena PON XX Papua

PAPUA,KORANRAKYAT.COM,- Presiden Joko Widodo meresmikan tujuh arena pertandingan yang akan digunakan dalam perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua Tahun 2021. Peresmian yang ditandai dengan penandatanganan prasasti tersebut digelar di Istora Papua Bangkit, Kabupaten Jayapura, Sabtu, 2...
Presiden: Rawat dan Manfaatkan Venue PON dengan Baik
Last Updated on Oct 02 2021

Presiden: Rawat dan Manfaatkan Venue PON dengan Baik

    PAPUA,KORANRAKYAT.COM.-Presiden Joko Widodo meminta agar arena-arena pertandingan yang telah dibangun untuk perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua Tahun 2021 bisa terus dirawat dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya setelah PON usai.   Hal tersebut disampaikan Presiden dalam...
Bank Jatim Launching Pembayaran Tiket Bus AKDP Secara Cashless di Nganjuk
Last Updated on Sep 30 2021

Bank Jatim Launching Pembayaran Tiket Bus AKDP Secara Cashless di Nganjuk

    NGANJUK,KORANRAKYAT.COM PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) kembali mendukung Pemerintah dalam upaya Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kali ini bekerjasama dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur, bankjatim mempermudah...

World Today

  •  
    TNI AD dan Tentara AS Gelar Latihan Perang

     

     

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM -Tentara Angkatan Darat Indonesia (TNI AD) dan Amerika Serikat atau

     
Redaksi

Redaksi

Saturday, 10 October 2020 22:51
 
 
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Undang-Undang (UU) Cipta Kerja tidak menjadikan pemerintah melakukan resentralisasi kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Menurutnya, perizinan berusaha dan pengawasannya tetap dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat.
 
Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers terkait Undang-Undang Cipta Kerja di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 9 Oktober 2020.
 
"Perizinan berusaha dan pengawasannya tetap dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) yang ditetapkan Pemerintah Pusat, ini agar dapat tercipta standar pelayanan yang baik di seluruh daerah, dan penetapan NSPK ini nanti akan diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah)," kata Presiden. 
 
Selain itu, Presiden juga menjelaskan bahwa kewenangan perizinan untuk non-perizinan berusaha tetap ada di Pemda, sehingga tidak ada perubahan. Bahkan, melalui UU Cipta Kerja pemerintah juga melakukan penyederhanaan, standarisasi jenis, prosedur berusaha di daerah, dan perizinan berusaha di daerah diberikan batas waktu. 
 
"Ini yang penting di sini. Jadi, ada _service level of agreement_, permohonan perizinan dianggap disetujui bila batas waktu telah terlewati," imbuhnya.
 
Kepala Negara juga menegaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini memerlukan banyak sekali Peraturan Pemerintah (PP) dan Perpres (Peraturan Presiden). Menurut Presiden, PP dan Perpres tersebut akan segera diselesaikan paling lambat 3 bulan setelah diundangkan.
 
"Kita, pemerintah membuka dan mengundang masukan dari masyarakat, dan masih terbuka usulan-usulan dan masukan dari daerah," ungkapnya.
 
Pemerintah berkeyakinan melalui Undang-undang Cipta Kerja ini jutaan pekerja dapat memperbaiki kehidupannya dan juga penghidupan keluarga mereka. Jika masih ada ketidakpuasan atas Undang-Undang Cipta Kerja ini, Presiden mendorong agar hal tersebut diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi (MK).
 
"Jika masih ada ketidakpuasan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini, silakan mengajukan uji materi atau _judicial review_ melalui Mahkamah Konstitusi. Sistem ketatanegaraan kita memang mengatakan itu. Jadi, kalau masih ada yang tidak puas dan menolak, silakan diajukan uji materi ke MK," tandasnya.(eas)


Saturday, 10 October 2020 15:42

 

 

SURABAYA(KORANRAKYA.COM) Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pedemo Tolak Omnibus Law Cipta Kerja, di Surabaya, yang diamankan pihak aparat kepolisian kini berjumlah 505 orang.Massa sebanyak itu diamankan polisi dari tiga lokasi demonstrasi menolak Omnibus. Di antaranya Gedung Negara Grahadi, Kantor Gubernur Jawa Timur dan Gedung DPRD Surabaya. 

 

.

Di Surabaya insiden yang terjadi di depan Gedung Negara Grahadi dan lokasi lainnya di Surabaya sebanyak 505 orang [yang diamankan]," kata Truno, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (9/10).

 

 

Tak hanya itu, kata Truno, polisi juga mengamankan sebanyak 129 pedemo Tolak Omnibus Law di Malang, Jawa Timur. 

 

"Dan di Malang juga ada 129 orang," ucapnya. 

 

Maka total keseluruhan massa yang diamankan dari Surabaya dan Malang berjumlah 634 orang. Polisi selanjutnya akan melakukan pemeriksaan untuk mendalami peran mereka. 

 

"Total untuk kejadian di Surabaya dan Malang sebanyak 634 orang. Kita lihat dari berbagai perannya, yang pertama tentu kita lihat ada berbagai pengerusakan fasilitas umum atau pagar Gedung Grahadi," katanya.

 

Massa yang diamankan tersebut juga bakal menjalani rapid test. Jika ditemukan hasilnya reaktif mereka akan dites swab. 

 

 

 

"Selanjutnya kita akan lakukan rapid test, apabila hasilnya reaktif maka kita akan lakukan swab, dan apabila positif kita akan lakukan langsung karantina, kemudian proses selanjutnya kita lakukan penegakan hukum sesuai dengan hasil penyidikan," ujarnya. 

 

Sebelumnya, aksi Tolak Omnibus Law Cipta Kerja di Gedung Negara Grahadi Surabaya berlangsung ricuh. Massa melempari polisi dengan botol, kayu dan kaca. 

 

.

 

Mereka merusak lampu, water berrier, tiang rambu, bahkan menjebol gerbang Grahadi sisi barat dan timur. Polisi kemudian menembakkan gas air mata dan mengerahkan water canon ke arah massa. 

 

Bentrokan pun terjadi dalam radius 500 meter dari Grahadi. Tepatnya di persimpangan Balai Pemuda Surabaya, Jalan Gubernur Suryo-Jalan Yos Sudarso, dan di depan Tunjungan Plaza di Jalan Basuki Rahmat, Surabaya.(dil)

 

 

Saturday, 10 October 2020 15:38

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Maraknya aksi politik praktis jelang Pilkada serentak 2020, Kapolri dengan tegas mengingatkan akan mencopot anggotanya yang terbukti berpolitik praktis. Siapa yang melanggar juga akan diproses Propam

.
Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis melalui keterangan tertulis, Sabtu (26/9)2020 mengatakan dan mengingatkan personilnya untuk tidak berpolitik praktis selama Pilkada Serentak 2020. Idham menegaskan, akan mencopot anggotanya yang terbukti berpolitik praktis. "Kalau ada yang melanggar perintah saya, maka saya akan copot dan proses melalui Propam, baik disiplin ataupun kode etik," Ujarnya
 
Selanjutnya, Idham menegaskan tugas Polri hanya mengamankan jalannya pelaksanaan pilkada. Anggota kepolisian tidak boleh melakukan upaya mendukung salah satu pasangan calon tertentu, maupun tindakan lainnya yang dapat mengganggu netralitas Polri. "Selain itu, Polri juga akan bertindak tegas kepada anggotanya yang melanggar dalam hal protokol kesehatan," tegasnya. 
 
Baru-baru ini, Kompol Joeharno dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Tegal Selatan akibat kasus konser dangdut yang dihadiri ribuan orang di Lapangan Tegal Selatan, Kota Tegal, pada Rabu (23/9/2020) malam. 
 
Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Argo Yuwono mengatakan selain dinonaktifkan dari jabatannya, Joeharno sedang diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.  "Kapolsek sudah diserahterimakan dan Kapolseknya diperiksa oleh Propam," ujarnya.
 
Polisi sedang melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut. Polisi telah memeriksa 10 orang saksi dan terlapor dalam kasus ini yaitu Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Wasmad Edi Susilo yang menyelenggarakan acara. 
 
Dugaan tindak pidana dalam kasus tersebut seperti tertuang dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Pasal 216 Ayat 1 KUHP.(vk)
Saturday, 10 October 2020 15:29

 

 

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM - Hari ini Polisi telah melaksanakan gelar perkara kasus kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung pada kamis(1/10) 2020. Gelar itu dilaksanakan dari pukl 10.WIB hingga pukul 13.30 WiB , gelar perkara ini dengan jaksa peneliti atau P16 gunakan ekspos hasil penyelidikan.

KkKepala Biro Penerangan Masyarakat(Karopermas) Divisi Humas Polri, Brijen (Pol) Awi Setiyono di Bareskrim di Jalan Tronojoyo No.3 KeKebayoran Baru,Jakarta Selatan, Kamis(1/10)2020 mengatakan Polisi telah melaksanakan gelar perkara kasus kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung bersama pihak kejaksaan pada Kamis (1/10/2020). "Tadi pukul 10.00 WIB hingga pukul 13.30 WIB telah dilaksanakan gelar perkara dengan jaksa peneliti atau P-16 guna ekspose hasil penyidikan," ujarnya.

SeSelanjutnya, Awi menegaskan gelar perkara tersebut dipimpin langsung oleh Kabareskrim Komjen (Pol) Listyo Sigit Prabowo." Gelar perkara turut dihadiri Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Ferdy Sambo, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Fadil Zumhana, dan tim jaksa peneliti. Dalam gelar tersebut, penyidik kepolisian menyampaikan hasil proses penyidikan yang telah dilakukan kepada jaksa peneliti," tegasnya.

laUntuk itu, Awi menjelaskan selanjutnya, saran dan pendapat yang diterima penyidik akan dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki berkas perkara. Pasalnya gelar perkara tersebut dilakukan agar pelimpahan berkas kepada jaksa peneliti nantinya dapat berjalan lancar. "Biar nanti kalau sudah tahap satu bisa berjalan dengan lancar, jangan sampai berkas bolak-balik. Jadi istilahnya kita sinkronisasi, kita sampaikan apa fakta-fakta yang kita dapatkan dalam proses penyidikan ini," jelasnya..

Kekegiatan penyidikan juga masih terus dilakukan polisi hingga hari ini, termasuk pemeriksaan saksi. Penyidik memeriksa empat orang saksi pada hari ini yang terdiri dari, staf ahli Jaksa Agung, anggota Biro Hukum Kejagung, staf Kementerian Perdagangan, dan penjual mintak pembersih (dust cleaner) merek TOP.

Dari gelar perkara dan pemeriksaan saksi yang dilakukan, Awi menandaskan polisi belum menetapkan tersangka. Dalam kasus ini, polisi menemukan adanya dugaan tindak pidana. Setelah polisi melakukan gelar perkara, kasus tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan. Unsur pidana yang dimaksud seperti tertuang dalam Pasal 187 KUHP dan/atau Pasal 188 KUHP.

Pasal 187 KUHP menyebutkan, barang siapa yang dengan sengaja menimbulkan kebakaran terancam 12 tahun penjara, atau 15 tahun penjara, atau seumur hidup apabila ada korban meninggal. Kemudian, Pasal 188 KUHP menyebutkan, barang siapa dengan kesalahan atau kealpaan menyebabkan kebakaran dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.

Kebakaran yang terjadi pada 22 Agustus 2020 pukul 18.15 WIB itu akhirnya dapat dipadamkan keesokkan harinya, 23 Agustus 2020 pukul 06.15 WIB. Akibat kejadian itu, seluruh ruangan di Gedung Utama Kejagung habis terbakar.(vk)

Tuesday, 08 September 2020 13:13

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Polri kerahkan  sekitar 192.168 personel untuk mengamankan Pilkada Serentak 2020.Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono di  temui di Bareskrim di Jalan Tronojoyo No.3 Kebayoran Baru , Jakarta Selatan, Selasa (8/9)2020 mengatakan  untuk mengamankan Pilkada Serentak 2020.. “Pelibatan kekuatan pengamanan Pilkada Serentak 2020, Polri telah melakukan penggelaran kekuatan sebanyak sekitar 192.168 personel,” ujarnya.

 Selanjutnya, Awi menegaskkan Kepala satuan wilayah (kasatwil) akan menentukan jumlah personel di masing-masing daerah. Penentuan tersebut didasarkan pada potensi kerawanan di masing-masing daerah. Selain itu, polisi juga sudah menyiapkan ketentuan pengamanan tempat pemungutan suara (TPS) yang telah dikategorikan sesuai tingkat kerawanan. “Total sebanyak 137.729 personel yang akan disiagakan untuk mengamankan 300.152 TPS,” tegasnya. 

Untuk itu, Awi merinci terdapat 266.220 TPS dalam kategori aman yang akan dijaga oleh dua personel tiap 10 TPS.  "Kemudian, 34.863 TPS masuk kategori rawan dan akan dijaga oleh dua personel untuk dua TPS," rincinya. 

 

Lebih lanjut, Awi membeberkan terdapat 5.113 TPS yang termasuk kategori sangat rawan. Setiap TPS dengan kategori ini akan dijaga oleh dua personel. "Di kategori khusus, Polri mencatat terdapat 732 TPS, yang masing-masing TPS akan dijaga oleh dua personel,' bebernya. (vk).

Tuesday, 08 September 2020 13:06

KORANRAKYAT, JAKARTA

 - Kejaksaan Agung telah melakukan gelar perkara terkait kasus dugaan suap Jaksa Pinangki Sirna Malasari pada Selasa (8/9/2020). Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus Kejagung Ali Mukartono ditemui di Kejaksaan Agung,di Jalan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan,Selasa(8/9)2020 mengatakan gelar perkara tersebut dipimpin oleh Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi dan telah mendapat izin Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin. "Kegiatan itu juga dihadiri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bareskrim Polri, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Komisi Kejaksaan," ujarnya. 

Selanjutnya, Ali Mukartono menegaskan gelar perkara tersebut menunjukkan pihaknya tidak menutup-nutupi penanganan perkara. “Dengan adanya gelar perkara ini maka membuktikan bahwa kejaksaan tidak pernah menutup-nutupi penanganan perkara ini,” tegasnya.

Untuk itu, Ali Mukartono menjelaskan  gelar tersebut dilakukan saat ini karena kelengkapan materi sudah mencapai sekitar 80-90 persen.  Materi untuk digelar akan terbatas apabila dilakukan di awal penanganan perkara. “Karena sekarang lah bahkan untuk digelar itu sudah mencapai 80 sampai 90 persen. Kalau di awal, kalau kita lakukan gelar, ya kita tidak bisa gelar apa materinya,” jelasnya. 

Kejagung pun memastikan sudah menyampaikan materi perkara secara terbuka di hadapan instansi lain yang hadir.

Seiring dengan itu, kata Ali Mukartono menandaskan  pihaknya meminta masukan atas kekurangan yang ada." Kejagung pun mengucapkan terima kasih atas masukan yang diterima," tandasnya.

Namun, Ali Mukartono menuturkan  ini   tidak membeberkan materi dalam gelar perkara karena akan terbuka ke publik saat proses persidangan nantinya. “Saya tidak menyampaikan materi, apa yang diekspose dan sebagainya. Nanti itu akan bermuara ke pengadilan,” tuturnya. 

Secara keseluruhan, Kejagung telah menetapkan tiga orang tersangka terkait perkara ini yaitu, Pinangki, Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra, dan Andi Irfan Jaya. Pinangki diduga menerima suap dari Djoko Tjandra. 

Sementara, Andi diduga menjadi perantara yang memberikan uang tersebut kepada Pinangki. Pinangki diduga menerima uang suap sebesar 500.000 dollar Amerika Serikat atau jika dirupiahkan sebesar Rp 7,4 miliar. 

 

Kejagung menduga ada pemufakatan jahat terkait kepengurusan fatwa dari Mahkamah Agung (MA). Fatwa tersebut diurus agar Djoko Tjandra tidak dieksekusi dalam kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali yang menjeratnya. Namun, temuan Kejagung mengungkapkan, pengurusan fatwa tersebut tidak berhasil.(vk)

Tuesday, 18 August 2020 02:12

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM -  Polri melakukan pencekalan keluar negeri untuk dua tersangka kasus dugaan korupsi  terkait penghapusan red notice Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra tersangka itu TS dan NB..  Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono ketika dihubungi, Minggu (16/8)2020 mengatakan Polri mengajukan surat permohonan pencegahan ke luar negeri untuk dua tersangka kasus dugaan korupsi terkait penghapusan red notice Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra. “Tersangka TS dan NB dilakukan pencekalan 20 hari ke depan,” ujarnya.

Selanjutnya, Argo menegaskan Kedua tersangka yang dimaksud adalah Tommy Sumardi dan Irjen Napoleon Bonaparte. "Surat permohonan tersebut dikirim kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM pada 5 Agustus 2020," tegasnya. 

Untuk itu, Argo menjelaskan dalam kasus ini, Bareskrim Polri telah menetapkan total empat orang tersangka. " Dua tersangka lainnya yaitu Djoko Tjandra serta Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo," jelasnya.. 

Lebih lanjut, Argo merinci keempatnya akan diperiksa dalam dua minggu mendatang. “Pemeriksaan tersangka penerima dan pemberi dijadwalkan minggu depannya, tanggal 24-25 Agustus. Djoko Tjandra serta Tommy yang diduga sebagai pemberi suap akan diperiksa pada Senin, 24 Agustus 2020. "Kemudian, Prasetijo dan Napoleon yang diduga menerima suap dijadwalkan untuk diperiksa sebagai tersangka pada Selasa, 25 Agustus 2020," rincinya.

Tersangka yang diduga memberi suap dikenakan Pasal 5 Ayat 1, Pasal 13 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 KUHP. Kemudian, terduga penerima suap disangkakan Pasal 5 Ayat 2, Pasal 11, dan Pasal 12 huruf a dan b UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 KUHP. 

 

Kini Prasetijo dan Djoko Tjandra juga berstatus sebagai tersangka terkait kasus surat jalan palsu yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Prasetijo kini ditahan di Rutan Salemba cabang Bareskrim Polri, Jakarta. Sementara itu, Djoko kini sedang menjalani hukumannya dalam kasus pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali di Lapas Salemba, Jakarta Pusat. (vk)

Sunday, 02 August 2020 13:12

 

 

 

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM- Bareskrim Polri berhasil menangkap Djoko Tjandra di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (30/7/2020). Penangkapan ini merupakan bentuk komitmen Polri membantu pemerintah menangkap sejumlah buronan kakap.

 

Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis  ditemui di Mabes Polri, Jumat (31/7) 2020 mengatakan  bagaimana proses penangkapan Djoko Tjandra.  Dua pekan lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahnya untuk mencari sekaligus menangkap Djoko Tjandra.Dengan sigap dan cepat, perintah itu langsung dilaksanakan dengan membuat tim kecil yang dipimpin Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo.“Perintah itu kemudian kami laksanakan. Kita bentuk tim kecil karena infonya yang bersangkutan berada di Malaysia,” ujarnya.

 

Selanjutnya, Idham menegaskan segera tim terbentuk, pihaknya langsung mengirimkan surat kepada kepolisian Malaysia. Surat tersebut berisi permintaan kerja sama antara police to police untuk menangkap Djoko Tjandra yang ketika itu terdeteksi berada di Kuala Lumpur, Malaysia. "Proses kerjasama dan kerja keras tim membuah hasil. Sampai akhirnya keberedaan Djoko Tjandra diketahui," tegasnya. 

 

Untuk itu, Idham menjelaskan kemudian pada hari Kamis (30/7/2020), Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo berangkat ke Malaysia untuk memimpin proses penangkapan. Turut mendampingi Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ignatius Sigit Pramono.“Djoko Tjandra ini memang licik dan sangat pandai. Dia kerap berpindah-pindah tempat. Tapi, alhamdulillah berkat kesabaran dan kerja keras tim Djoko Tjandra berhasil diamankan,” jelasnya.

 

Lebih lanjut,  Idham membeberkan  penangkapan Djoko Tjandra merupakan komitmen Polri untuk menjawab keraguan publik bahwa Polri bisa menangkap yang bersangkutan. Proses hukum Djoko Tjandra akan terus dikawal. Terbuka dan transparan serta tidak akan ditutup-tutupi. Artinya siapapun yang terlibat dalam pelarian Djoko akan disikat dan proses hukum. Ini juga sebagai upaya bersih-bersih Polri terhadap oknum nakal.“Sekali lagi ini bentuk komitmen kami. Kami akan transparan, objektif, untuk usut tuntas apa yang terjadi,” bebernya.

 

Seiring dengan itu,  Idham mengungkapkan  Djoko Tjandra akan menjalani proses hukum di kepolisian. Seharusnya Djoko dieksekusi untuk menjalani hukumannya sesuai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Oleh sebab itu pihaknya akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung.“Proses untuk Djoko Tjandra sendiri, tentunya ada proses di Kejaksaan yang tentunya akan ditindaklanjuti. Kami juga akan berkoodinasi dengan KPK,” ungkapnya. (vk)

 

Saturday, 01 August 2020 17:24

 

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM - Pemeriksaan terhadap  terpidana kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra, terkait penerbitan surat jalan dan rekomendasi. Selain itu, Bareskrim juga akan mendalami dugaan aliran dana ke pihak-pihak yang membantu pelarian Djoko Tjandra.  

Kepala Badan Reserse Kriminal ( Kabareskrim) Komjen (Pol) Listyo Sigit Prabowo di Bareskrim Jumat (31/7/2020) malam.mengatakan, pihaknya akan memeriksa  terpidana kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra, terkait penerbitan surat jalan dan rekomendasi. "Selain itu, Bareskrim juga akan mendalami dugaan aliran dana ke pihak-pihak yang membantu pelarian Djoko Tjandra. Oleh sebab itu, setelah diserahkan ke Kejaksaan Agung, Djoko Tjandra akan ditempatkan sementara di Rutan Cabang Salemba Mabes Polri.  "Tentunya setelah ini yang bersangkutan akan ditempatkan di Rutan Cabang Salemba Bareskrim Polri. Kemudian kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan-pemeriksaan," ujarnya.

Selanjutnya, Listyo menegaskan antara lain terkait dengan kasus yang terkait dengan surat jalan, rekomendasi dan juga kemungkinan yang pernah saya sampaikan, lidik terkait dengan adanya aliran dana,." Selain itu, Bareskrim juga tengah menyelidiki keterlibatan pihak-pihak lain di luar institusi Polri dalam kasus pelarian Djoko Tjandra," tegasnya. 

Untuk itu, Listyo menandaskan dan namun, Listyo enggan membeberkan lebih lanjut siapa saja pihak-pihak yang akan dimintai keterangan. Untuk mendalami dugaan tindak pidana dalam kasus ini, ia telah membentuk tim khusus beranggotakan tiga direktorat di Bareskrim dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri," tandasnya. 

Terkait pelarian Djoko Tjandra, Polri telah menetapkan Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo sebagai tersangka karena diduga membantu pelarian dengan menerbitkan surat jalan dan turut berperan dalam penerbitan surat kesehatan. Dugaan tersebut dikuatkan dengan barang bukti berupa dua surat jalan, dua surat keterangan pemeriksaan Covid-19, serta surat rekomendasi kesehatan. (vk)

Saturday, 01 August 2020 17:16

Malang,Koranrakyat.com  Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak, utamanya para anggota Panitia Khusus Raperda dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Malang, yang telah bekerja keras bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Malang dalam melakukan pembahasan-pembahasan demi kesempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019 ini,    

             Dan alhamdulillah dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta pada prinsipnya sependapat dan disepakati dengan berita acara persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk diterima menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019. Hal itu disampaikan Sanusi Bupati Malang dalam pendapat  akhir Bupati Malang Pada Rapat Paripurna  DPRD Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kab Malang dengan DPRD Kab Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kab Malang tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab Malang Tahun Anggaran 2019 pada Sidang Paripura DPRD Kab Malang pada 28 Juli 2020

Dikatakan Sanusi Setelah melalui proses pembahasan serta penyelarasan dengan hasil pemeriksaan BPK-RI, sehingga konstruksi RealisasiAnggaran Tahun Anggaran 2019, adalah sebagai berikut :

Ø  Pendapatan Daerah sebesar Rp 4.105.659.149.084,41

Ø  Belanja dan Transfer sebesarRp 4.089.403.665.362,18

Ø  Pembiayaan Netto sebesar Rp 392.178.561.916,84

Ø  Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp.408.434.045.639,7

Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malangtentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019 hasil persetujuan bersama ini secepatnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 322 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.Dimana hasil evaluasi selanjutnya akan dipergunakan sebagai dasar penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019.

Sebagaimana diketahubersama bahwa hasil penilaian  dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)untuk ke enam kalinya.Hal ini merupakan wujud peningkatan kinerja kita bersama dalam pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Semogapencapaian ini dapat terus kita pertahankan sertamenjadi penyemangat dan pendorong bagikita untuk bekerja lebih baik lagidengan memberikan pelayanan dan pengabdian yang baik bagi masyarakat Kabupaten Malang.

Oleh karena itudengan semangat kebersamaan, kegotongroyongan dan saling mengingatkanmarikita bertekad untukbekerja lebih keras lagi dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan, InsyaAllah secara bertahap masyarakat akan semakin merasakan adanya hasil kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan.(adv/dil)

Panggung Koruptor

  •