Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

BNN Siapkan Psikolog Untuk Periksa Pelaku Peminum air Rebusan Pembalut Wanita
Last Updated on Nov 15 2018

BNN Siapkan Psikolog Untuk Periksa Pelaku Peminum air Rebusan Pembalut Wanita

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM-Mengatasi para pelaku yang meminum air rebusan pembalut wanita , Badan Narkotika Nasional ( BNN) sigap memberikan bantuan psikologi agar para pelaku pasalnya air tersebut tidak memiliki kandungan zat adiktif.Badan Narkotika Nasional (BNN) akan mengerahkan para psikolog...
Dua Jaksa Nakal Chuk Suryosumpeno dan Jaksa Ngalimun Ditahan Kejagung
Last Updated on Nov 15 2018

Dua Jaksa Nakal Chuk Suryosumpeno dan Jaksa Ngalimun Ditahan Kejagung

    JAKARTA,(KORANRAKYAT.COM)- Proses Pemeriksaan yang dilakukan Kejaksaan Agung terus berlanjut, kini akhirnya berhasil menahan mantan Jaksa bernama Ngalimun dan Chuck Suryosumpeno.          Dari pantauan  yang ada  Ngalimun keluar dari Gedung Bundar Kejaksaan Agung, sebelum Chuck...
Setyo Wasisto Minta Maaf, dan Mohon  Wartawan Dukung Kerja  M. Iqbal Kadiv Humas Yang Baru
Last Updated on Nov 15 2018

Setyo Wasisto Minta Maaf, dan Mohon Wartawan Dukung Kerja M. Iqbal Kadiv Humas Yang Baru

      JAKARTA, KORANRAKYAT.COM- Serah terima Kadiv Humas Polri Irjend Pol Setyo Warsito kepada Brigjend Pol Muhammad Iqbal  digelar di Mako Brimob, Rabu(14/11)2018. Setelah menyerahkan jabatan  meminta maaf bila ada kesalahan dan kehilafan. Berharap para teman wartawan...
Polisi Larang Reuni 212 Melibatkan Massa Yang Besar
Last Updated on Nov 15 2018

Polisi Larang Reuni 212 Melibatkan Massa Yang Besar

      JAKARTA, KORANRAKYAT.COM - Terkait dengan adanya rencana pelaksanaan reuni alumni 212 diharapkan kegiatan ini dibicarakan terlebih dahulu dengan aparat hukum. Diharapkan dalam reuni  itu tidak melibatkan sejumlah massa yang besar.            ...
Indonesia Bahas Kerja Sama Mitigasi Bencana ASEAN dan Jepang
Last Updated on Nov 14 2018

Indonesia Bahas Kerja Sama Mitigasi Bencana ASEAN dan Jepang

      Koranrakyat, Jakarta  Dalam KTT ke-21 ASEAN-Jepang, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya ASEAN memperkuat kerja sama dengan Jepang dalam hal penanggulangan bencana. Kepala Negara menyebut, bersama negara-negara ASEAN, Jepang sebagai mitra pertama ASEAN diketahui merupakan...

World Today

Redaksi

Redaksi

Saturday, 21 March 2015 12:22
Jakarta,koranrakyat.com- Pemeriksan  kasus  Partai Golkar yang dilaporkan kedua kubu baik Munas Bali dan Munas Ancol . Hingga kini tetap dalam proses dan ditangani di Mabes Polri sedang mencari barang bukti sebagai pembanding pemalsuan yang ada. Kalau berdasarkan pemeriksaan laboratorium Forensik Mabes Polri bahwa  Pemalsuan itu ada.  
 
Kepala Badan Reserse dan Kriminal ( Bareskrim), Komjen Pol Budi Waseso  ditemui di Mabes Polri, Jumat (20/3) 2015 mengatakan hingga kini pemeriksan terhadap beberapa saksi dari kedua belah pihak terus dilakukan. " Kedua kubu  pelaporan baik Partai Golkar versi Munas Bali dan Versi Munas Ancol yang sudah melaporkan ke saya. Hingga kini kita lagi cari  alat bukti pemalsuan, kita periksa di laboratorium bahwa pemalsuan itu ada," ujarnya.
 
Disinggung hati-hati engga dalam pemeriksaan, Budi menegaskan menangani setiap kasus memang perlu hati-hati . Tidak bisa sembarangan, tersangkanya orang engga boleh. " Dengan bukti-bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan-keterangan lain." tegasnya.   Jadi terkait dengan dokumen pembanding, Budi mengakui salah satunya  adalah tanda tangan kehadiran seseorang yang ikut tanda tangannya tidak diakui." Dia mengklaim tidak hadir tetap  ada tanda tangan yang menyatakan dia hadir. Harus diperiksa, siapa yang menandatanganinya. (vk)
Saturday, 21 March 2015 12:00
Jakarta, koranrakyat,com- Proses pemeriksaan  Gubernur Gorontalo, Rusli Habibi  telah P21, Rencana kasusnya akan disidangkan Minggu depan. Gubernur  diperiksa terkait dugaan korupsi alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Zaenal Umar Sadiki Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2011.
 
Kepala Badan Reskrim dan Kriminal (Kabareskrim), Komjen Pol  Budi Waseso ketika ditemui
di Mabes Polri, Jumat (20/3) 2015 mengatakan enggak  saya bukan pendendam, saya hanya menegaakkkan hukum. " Itu hampir dua tahun saya laporkan, 2013, kasus mudah, sebulan selesai, tapi baru sekarang bisa di P21, itu pun menunggu saya jadi Kabareskrim," ujarnya.


Selanjutnya, Budi menegaskan saya ingin buka keran," siapapun harus tanggung jawab, tanpa lihat profesi. "Kemarin jumpa sama saya di Istana, beliau sampaikan itu kepada saya. Tapi pertanggung jawaban secara hukum harus," tegasnya.

Ia diperiksa terkait dugaan korupsi alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Zaenal Umar Sadiki Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2011.

Bareskrim Mabes Polri sudah menahan lima orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi RSUD. Dalam penyidikan kasus itu, hanya satu tersangka berinisial TB yang berkasnya belum P21. Pemeriksaan Rusli untuk mendapatkan keterangan karena saat itu ia menjabat sebagai Bupati Gorontalo Utara.  Untuk diketahui, kasus tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan RSUD Dr Zaenal Umar Sadiki tahun anggaran 2011. Proyek itu diselenggarakan PT Dinar Raya Mekar, dan dilakukan oleh Dr RA Mkes selaku kuasa pengguna anggaran. Polda Gorontalo telah melimpahkan kasus tersebut ke Bareskrim Polri. Anggaran yang digelontorkan dalam pengadaan alat kesehatan tersebut sebanyak Rp 5.788.750.000 yang berasal dari APBD DPID (Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Pemerintah) Kabupaten Gorontalo Utara.Diperkirakan kerugian negara dalam kasus tersebut sebesar Rp 1,8 Milliar.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 2 dan 3 Undang-undang pidana korupsi nomor 31 tahun 1999 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Undang-undang nomor 20 tahun 2011. (vk)

Saturday, 21 March 2015 11:46
Jakarta,koranrakyat.com- Penanganan kasus Abraham Samad dan Bambang Widjijanto terus berproses, meskipun sudah ada kesepakatsn untuk pending.  Sementara sudah tiga kali dilakukan pemanggilan dan bila akan dilakukan pemanggilan paksa  itu akan hak penyidik. 
Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim), Komjen Budi Waseso ditemui di Mabes Polri, Jumat (20/3) 2015 mengatakan belum tahu  upaya paksa  apa dilaksanakan  penyidik. " Haknya penyidik upaya paksa atau tidak,"ujarnya.

Ketika ditanya diambil pasti ada implikasi, antisipasinya bagaimana, Budi mengakui engga lah. Penegakan hukum jangan dikonotasikan seperti itu. "Jangan sampe penegakan hukum berhenti, nanti seperti hukum bisa diintervensi. Kita laksanakan profesional, KUHAP, KUHP harus diikuti,"akunya.

 Dalam proses pemeriksan apa BW dan AS tidak  koopertaif, Budi menjelaskan Itu penilaian penyidik. Kita lihat. Dia punya kewenangan independen, engga bisa diintervensi."Itu berkaitan di luar masalah Abraham Samad  Bambang Widjijanto." Penegakan hukum Abraham  Samad  Bambang Widjijanto tinggal melengkapi, kita masih beberapa memeriksa saksi, termasuk dia sendiri jad saksi dalam kasus lain. Kalau itu sudah selesai, kita tidak akan tunda-tunda," jelasnya.
Apa benar, berkasnya sudah kelar, Budi menegasakan tanya victor, itu kewenangan dia. Saya sampaikan, tolong itu diteliti betul sehingga berkas tidak perlu bolak-balik, kalau ada kekurangan segera dilengkapi . "S dan P Sudah jalan. Satu sudah ditahan. Yang P, ya P sudah ditahan, saya tidak tahu persis, tapi sudah dilaporkan dilakukan penahanan,"  tegasnya.

Menyingung  peran dan donaturnya. Budi mendasakan case-nya sama, perannya beda. Kalau donaturnya dijerat nanti. Belum ada indikasi. "Peran masing-masing beda, kita lihat hasil pemeriksaan akhir. Seperti S sama aja, tersangka juga. Ini sekarang lagi dilakukan penyidik terhadap A.Nanti dipanggil tidak datang, dilakukan upaya paksa, "menandaskanya.

S adalah  rekan advokat BW, Budi menambahkan tidak, dia pelaku dalam case yang sama." Dia pelaku, paling penting itu. Jangan dari profesi organisasi (advokat), "tambahnya. (vk)

Saturday, 21 March 2015 11:38
Jakarta,koranrakyat.com- Tertunda eksekusi  tembak mati , pasalnya dalam keadilan itu harus melihat dua aspek yaitu Yuridis  dan teknis. Sementara Yuridis nyaris final, Sampai sekarang ini  mereka sedang melakukan upaya hukum dan kita harus menghormati hukum.
Jaksa Agung, HM Prasetyo ketika ditemui di Kejaksaan Agung disela-sela usai Sholat Jumat, 20/3) 2015 mengatakan hingga kini kita masih mempersiapkan eksekusi. Secara keadilan, eksekusi ada dua aspek."Yuridis dan teknis. Yuridis nyaris final. Mereka upaya hukum, PK Martin dan Marry. Gugatan TUN, ini kita harus menghormati hukum," ujarnya.

Untuk itu, Prasetyo mengakui teknis final, kita harus sabar. Kita eksekutor tidak semena-mena. "Kita ingin memberikan kesempatan mereka, Meski sebenarnya kesempatan sudah tidak perlu diberikan lagi karena grasi sudah ditolak," akunya.Selanjutnya, prasetyo menegaskan kita sudah putuskan dan rencanakan dilaksanakan secara bersamaan.." ‎Kita tunggu dulu dan kita berharap tentunya putusan ‎pengadilan akan segera turun.. Baik itu putusan dari banding untuk gugatan dunia maupun PK yang diajukan ke MA,"tegasnya.

Menyinggung eksekusi mati, Prasetyo  menjelaskan dampak eksekusi mati masih kurang BNN terus tangkap pengedar narkoba. Ya tidak juga jerah sedang kita lakukan eksekusi mati aja pun apalagi kalo tidak Yang pasti kita menyatakan bangsa indonesia masuk darurat narkoba.."Kita akan sampaikan satu persatu kejahatan apa yang dilakukan mereka masing-masing Kenapa harus diputus eksekusi mati..sekali lagi saya katakan..sudah dieksekusi Mati pun masih seperti itu apalagi kalau tidak," jelasnya. (vk)

Saturday, 21 March 2015 10:43

.Surabaya. Koranrakyat.com,-Masyarakat maupun LSM diminta bersabar, tidak mungkin  Kejati Jatim menghentikan  dugaan penyelewengan dana hibah APBD Provinsi tahun 2013-2014 senilai Rp 20 Miliar,   yang ada dilingkungan provinsi Jawa Timur. " Kami memang fokus terhadap dua tersangka yang saat ini sedang diproses Kejati, nantinya diperkirakan juga akan memanggil Ketua Kadin La Nyalla Mataliti,"  tandas Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Jatim Romy Arizyanto pada Koranrakyat.com Sabtu (21/3) belum lama ini.

 Dikatakan Romy Kejaksaan tidak merasa tertekan adanya berbagai aksi demo baik dari LSM maupun dari sejumlah organisasi yang dipimpin Ketua Kadin Jatim. Bahkan, beberapa organisasi yang di Pimpin La Nyalala juga mendukung, namun diminta juga Kejaksaan bisa  lebih profesional dalam menangani kasus Dugaan menguapnya dana  hibah Jatim.  Kejati telah menyelamatkan uang negara sebesar 5 Milliar Rupiah yang dikembalikan oleh Kedua tersangka Diar Kusuma dan Nelson Sembiring  masing masing 2,5 Milliar, namun walaupun uang kembali proses tetap jalan.
Sementara La Nyalla Mataliti Ketika dikonfirmasi Koranrakyat dirinya siap dipanggil Kejaksaan bila diminta keterangannya.kami kapanpun siap dipanggil Kejaksaan,"tandasnya. Karena sebetulnya  sudah ada laporan dari dana hibah itu diperuntukan apa, memang sebagian saat ini masih dalam proses pengerjaan." Kan tahun 2015 masih baru, kami akan selesaikan laporannya,"tambah Nyalla.
Sementara sejumlah LSM sangatmendukung pengusutan dugaan korupsi dana hibah tahun 2010-2014 sebesar Rp. 60 Milyar di Kamar Dagang dan Industri (KADIN) di Jawa timur, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Transparency and Transportation Community (TC) Jawa Timur sangat mendukung Kejaksaan Tinggi Jatim yang telah mengusut kasus ini dan telah menahan dua orang pengurus Kadin yang sudah di tetapkan tersangka yakni Diar Kusuma Putra & Nelson Sembiring

TC Jatim memohon agar Kejati Jatim mengusutoknum2 yang terlibat kasus korupsi dana hibah di KADIN Jatimini sampai tuntas yakni sampai berhasil mengungkap dan memproses hukum para pelaku korupsi yang sesungguhnya dan yang menikmati korupsi dana Hibah Kadin Jatim ini. Karena ke dua orang yang telah dijadikan tersangka dan telah ditahan tersebut sebenarnya hanyalah personil yang sekedar menjalankan perintah dan tidak mempunyai kewenangan penuh dalam mengelola anggaran Dana Hibah Kadin Jatim.

 Hal ini bisa dilihat dalam regulasi yang ada, diantaranya adanya pakta integritas dan kontrak penerimaan dana hibah. Dimana jika terjadi penyelewengan penggunaan dana hibah yang bertanggungjawab secara mutlak adalah ketua organisasi penerima hibah yang menandatangani pakta integritas dan kontrak penerimaan dana hibah. Dalam hal ini sesuai data yang ada, yang juga telah dipegang oleh Kejati Jatim, bahwa penandatangan pakta integritas dan kontrak dana hibah dari dana APBD pada Kadin Jatim adalah ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattalitti.

 

 Dengan mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku, tentunya seluruh pengeluaran keuangan dana hibah Kadin Jatim ini adalah atas perintah atau sepengetahuan dan atau harus seijin ketua Kadin Jatim. Untuk itu bisa dilihat aliran dana setelah dana hibah dari APBD masuk ke rekening Kadin Jatim, maka pencairan uang adalah harus ada tandatangan ketua Kadin. Hal ini bisa dilihat pada data yang juga dimiliki oleh perbankan penampung dana hibah (yang datanya juga tentu sudah dipegang oleh Kejati Jatim) semua pencairan ditandatangani oleh ketua Kadin Jatim, La Nyalla Mattalitti.

 

Oleh karenanya, sangatlah aneh jika orang yang paling bertanggungjawab atas dugaan penyelewengan/korupsi dana hibah ini tidak dijadikan tersangka, dan bahkan sama sekali belum pernah dipanggil untuk diperiksa atau dimintai keterangan oleh Kejati Jatim. Ada apa?

 

 Jangan sampai nanti timbul anggapan bahwa penetapan tersangka serta langkah terburu-buru melakukan penahanan terhadap Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring, lalu dengan segera melimpahkan kasus ini ke pengadilan tipikor (tindak pidana korupsi) adalah merupakan upaya Kejati Jatim untuk menyelamatkan pelaku dugaan korupsi yang sesungguhnya,agar lolos dari jeratan hukum, dengan mengorbankan dua orang tersebut yang sebenarnya hanyalah sekedar menjalankan perintah dari pelaku. Karena kedua orang yang telah ditahan ini sebenarnya sama sekali tidak mempunyai kewenangan sebab bisa jadi semuanya dikerjakan hanya berdasarkan perintah dari ketua Kadin Jatim.

 

 Berkaitan dengan berita berbagai media massa ( RCTI, Detik, Tempo, Surya, TribunNews, Koran Sindo, dll) mengenai demonstrasi yang dilakukan oleh organisasi Pemuda Pancasila Jawa Timur yang diketuai oleh La Nyalla Mattalitti di kantor Kejati Jatim yang intinya mereka berkeberatan jika nama ketua mereka yakni La Nyalla Mattaliti dikaitkan dengan dugaan korupsi dana hibah Kadin Jatim.

 

 Apakah karena La Nyalla Mattalitti yang merupakan ketua Kadin Jatim lalu karena dia juga memiliki sebuah organisasi yang bernama Pemuda Pancasila Jatim yang lalu dengan unjuk kekuatan dengan mengerahkan massa berjumlah ratusan orang pada demonstrasi tersebut kemudian  tidak boleh disentuh oleh hukum dan aparat Negara untuk pengusutan dugaan kasus korupsi?

 

Sebagaimana diberitakan media massa demonstrasi yang dilakukan oleh organisasi Pemuda Pancasila jawa Timur tersebut nyaris ricuh dan hampir terjadi bentrok dengan warga masyarakat yang mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Kejati Jatim.

 

Oleh karena itu TC Jatim meminta kepada Kepala Kejati Jatim dalam mengusut dugaan korupsi dana hibah Kadin Jatim agar tidak takut terhadap intervensi yang di lakukan oleh pihak lain,maupun adanya aksi premanisme yang menghalangi pengusutan kasus ini secara tuntas. Agar pelaku korupsi yang sebenarnya harus bisa mempertanggung-jawabkan perbuatannya dihadapan hukum
Menurut Fery Andrianto & Anang, ketua serta sekretaris TC Jatim, diharapkan Kejati Jatim bisa bertindak tegas demi tegaknya supremasi hukum dan sesuai dengan harapan masyarakat Jatim untuk menegakkan keadilan demi terwujudnya pemberantasan korupsi.(as)
 
Saturday, 21 March 2015 04:57

Ponorogo,Koranrakyat.com,-Pejabat Humas Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Kejaksaan Negeri setempat. Mereka dugaan penyalahgunaan anggaran Hubungan Masyarakat dan Protokol Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Nama pejabat itu adalah Didik Setyawan, Kepala Bagian Humas dan Protokol dan Marem, Kepala Sub Bagian Humas yang kini menjabat sebagai Kepala Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. "Sementara baru dua orang itu yang kami tetapkan sebagai tersangka," kata Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo Sucipto, Jumat, 20 Maret 2015.

Menurut Sucipto, modus penyelewengan dana terjadi di tiga subbagian yakni, humas, protokol, dan pengaduan masyarakat. Kegiatan yang menyerap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2013 senilai Rp 1,4 miliar dan 2014 sebanyak Rp 1,5 miliar.

Uang itu digunakan untuk perjalanan dinas, pemuatan iklan di media massa, dan pemasangan baliho sosialisasi sebuah program pemerintah. "Mereka mengaku melakukan mark-up sebagian anggaran dan membuat laporan fiktif," ujar Sucipto.

Berdasarkan hasil penyidikan, motif dari penyelewengan anggaran itu ada pejabat yang meminta setoran uang kepada tersangka. Mereka mengambil sebagian anggaran kegiatan di bagian humas dan protokol untuk diserahkan ke pejabat tersebut secara tunai dan bertahap.

Menurut Sucipto, pejabat yang meminta setoran akan dikorek keterangannya. "Sehingga kemungkinan ada tersangka lagi."

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Ponorogo, Agus Kurniawan, mengatakan telah menyita sejumlah barang bukti dalam menangani kasus ini. Barang bukti itu di antaranya dokumen pencairan anggaran, buku agenda pribadi milik tersangka, dan telepon genggam yang diduga dijadikan alat komunikasi bagi para pihak untuk menyelewengkan anggaran.

Agus mengatakan, penyidik juga akan meminta ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan atau Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit. Upaya ini dilakukan untuk mengetahui jumlah kerugian negara akibat dari dugaan penyalahgunaan anggaran.(jk)

Wednesday, 18 March 2015 13:59

SURABAYA,Koranrakyat.com, – Ada yang menarik dari hasil rapat kerja cabang (rakercab) DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Surabaya Minggu malam lalu (15/3). Terutama terkait dengan pemilihan wali kota (pilwali). Salah satu kesepakatan rakercab, PDIP akan mengusung kader sendiri sebagai calon wali kota (cawali) dan calon wakil wali kota (cawawali). Artinya, jika berniat maju lagi sebagai cawali PDIP, Wali Kota incumbent Tri Rismaharini harus bersedia menjadi kader PDIP.

Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Surabaya Adi Sutarwiyono. Kalaupun nanti ada kandidat dari luar partai, dia harus masuk menjadi anggota partai dulu,” katanya. Seperti diketahui, pada pilwali 2010, Risma diusung PDIP sebagai cawali berpasangan dengan cawawali Bambang Dwi Hartono. Namun, sampai kini Risma tidak tercatat sebagai kader PDIP. Mantan kepala badan perencanaan pembangunan kota(bappeko) itu masih berstatus pegawai negeri sipil (PNS) hingga kini. Jika maju lagi pada pilwali tahun ini, Risma harus bersedia melepas status PNS-nya dan masuk sebagai kader PDIP.

Budi Leksono selaku ketua panitia rakercab menegaskan, rekomendasi yang terkait dengan pilwali sudah final. ”Segera kami komunikasikan dengan DPP PDIP,” katanya.

Rakercab tersebut merupakan agenda perdana pasca terbentuknya kepengurusan DPC PDIP Surabaya periode 2015–2020 yang diketuai olehWhisnu Sakti Buana. Dalam rakercab yang berakhir Senin dini hari ituadapula rekomendasi lain yang ditelurkan tiga komisi di partaiyakni komisi program, politik, dan organisasi.

Mengacu rekomendasi dari komisi politik, kader yang bakal diusung harus memiliki loyalitas dan kompetensi yang teruji. ”Memang, sepintas, kami menutup koalisi dengan partai lain untuk penggabungan paket cawali-cawawali,” kata Wakil Ketua DPC PDIP Adi Sutarwijono. Meski demikian, terang Adi, PDIP tetap membuka kesempatan untuk berkoalisi dengan partai lain. Namun, koalisi itu tidak bertujuan mengusung paket cawali-cawawali. ”Koalisi yang kami bangun nanti adalah untuk sinergi visi dan misi membangun Surabaya lima tahun ke depan bersama-sama. Kecuali jika nanti DPP memiliki kebijakan lain, tentu akan dikomunikasikan,” katanya.

Selain seluruh fungsionaris DPC PDIP se-Surabaya, sejumlah tokoh PDIP hadir dalam rakercab perdana itu. Antara lain, Wakil Ketua DPD PDIP Bambang D.Hserta anggota DPR asal PDIP Hengky Kurniadi.(mz)

Wednesday, 18 March 2015 11:59
Jakarta,koranrakyat.com-  Pemeriksaan kasus pembayaran passport elektronik (payment Getway) yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengurus passport yang diduga ada pemotongan uang sebesar Rp 4.500 hingga Rp 5.000 sehingga terindikasi korupsi. Hingga kini  terus berlanjut pemeriksaan  telah  belasan saksi.  dan Denny  hingga kini belum ada jadwal  pemangilan. 
Kepala bagian Penerengan Umum Mabes Polri, Kombes Pol Rikwanto ditemui di Mabes Polri. Rabu (18/3) 2015 mengatakan Deny Indrayana yang kemarin dipanggil saksi hanya sedikit yang memberi keterangan, penyidik masih mempelajari saksi yang masih dipriksa, ada belasan yang sudah di periksa. " Mingggu ini tidak ada pemanggilan Denny, penyidik punya waktu sendiri untuk panggil  Denny ," ujarnyal.

Deni sempat menolak diperiksa, Rikwanto mengakui memang itu  ada SOPnya di Bareskrim " Di KUHAP tidak diatur,namun polisi tetap ada prosedur dan memiliki data berkaitan dengan kerugian negara  melibatkan yang bersangkutan.    " Kalau menolak hak mereka, polisi juga punya caralain untuk menjerat Deni,.," akunya. (vk)

Wednesday, 18 March 2015 11:50
Jakarta, koranrakyat.com-   Kasus Bambang Widjijanto dan Abaraham Samad  Polri sedang  melengkapi bukti-bukti. Penundaan ini atas permintaan   Plt ketua KPK TaufiK Qurochman Ruki atas i kesepakatan bersama Plt Kapolri Komjen Pol Badrodin haiti dan Jaksa Agung H.M Prasetyo. Ini dilakukan untuk meredahkan konflik.
 
Kepala Devisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Anton Charliyan ketika ditemui di Mabes Polri, Rabu (18/3) mengatakan  menunda masalah bukan orang-orang KPK. Mungkin masalah Pak BW , Abraham Samad karena kita sedang melengkapi bukti-bukti," Keduapun juga, ada permintaan dari pimpinan KPK yang baru atau Plt yang baru masalah ini ditunda semenetara, ini atas dasar bersama yaitu PLt Kapolri, Plt Ketua KPK dan kejaksaan Agung," ujarnya.
 
Selanjutnya, Anton menegaskan dari hasil kesepakatan bersama itu, bahwa kita sebagai penegak hukum tidak ingin terjebak dalam konflik yang berkepanjangan. "Maka untuk untuk meredahkan, seolah-olah tidak ada konflik, maka ditundalah bukan berarti di berhentikan," tegasnya. 
 
Apakah ada hubungan dengan fit propertes, Anton  mengakui  paling 1 bulan atau 2 bulan. ini tidak jelas , tetapi kita tunggu situasi memungkinkan. "Mungkin pemanggilan saksi kemarin adalah surat yang sudah dilayangkan sebelumnya. Karena pemangilan sekali itu sebenarnya 1 minggu sebelumnya, dua minggu  sebelumnya sudah disampaikan. Karena sudah keburu disampaikan ." akunya. (vk)
Wednesday, 18 March 2015 11:39
Jakarta, Koranrakyat,com-  Meskipun sudah ada yang mengklaim Partai Golkar  VersI munas Ancol diangap sah, namun Partai Golkar Versi munas Bali  merasa Munas itu tidak sah karena tidak sesuai AD RT Partai Golkar. Pasalnya dalam Munas itu diduga ada dokumen yang tanda tangan dipalsuka. 
 
Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri, Kombes Pol  Rikwanto kepada wartawan di Mabes Polri, Rabu (18/3) 2015 mengatakan   laporan Golkar  ada dua bentuk laporan dari  bagian ."Adanya surat mandat yang palsu, ilegal kita sedang dalami, saksi yang datang dalam sebuah munas, penyidik ke daerah  untuk menandatangani surat mandat palsu,"ujarnya.


Selanjutnya, Rikwanto menegaskan pembentukan Tim khusus yang dimaksud, setaip kasus dalam prosesn agar lebih fokus.  "Hingga kini Penyidik sudah memeriksa belasan saksi  yang memberikan data terkait adanya pemalsuan tanda tangan,  meskipun yang  tanda tangan sudah meninggal dunia, namun tetap dilakukan pemeriksaan. Begitu juga sesuai pemeriksaan, penyidik juga turun kelokasi dimana untuk mencek data yang diangap dipalsukan." tegasnya.

 Selain itu juga, Rikwanto mengakui ada juga ada laporan dari pengurus partai Golkar dari Versi Munas Ancaol pimpinan pak Agung Laksono melaporkan Sekjen partai Golkar berkaitan penyalagunaan wewenang. " Hingga kini penyidik  mendalami dan memeriksa saksi-saksi yang diajukan," tandasnya. (vk)

Entertaiment

Face Book Galleries

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM-Mengatasi para pelaku yang meminum air rebusan pembalut wanita , Badan Narkotika Nasional...
    JAKARTA,(KORANRAKYAT.COM)- Proses Pemeriksaan yang dilakukan Kejaksaan Agung terus berlanjut, kini akhirnya...
      JAKARTA, KORANRAKYAT.COM- Serah terima Kadiv Humas Polri Irjend Pol Setyo Warsito...
      JAKARTA, KORANRAKYAT.COM - Terkait dengan adanya rencana pelaksanaan reuni...
      Koranrakyat, Jakarta  Dalam KTT ke-21 ASEAN-Jepang, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya ASEAN...
    SINGAPURA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo menyambut baik perkembangan dari proses perdamaian di...
    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM-Sampai hari terakhir pencarian sabtu(10/11)2018  terhadap pesawat Lion Air JT 610...
    BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo kembali naik motor _custom_ miliknya untuk menghadiri acara...
      BENGKULU(KORANRAKYAT.COM) Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, menyampaikan apresiasi...
  BENGKULU (KORANRAKYAT.COM)  Selepas ba'da Ashar, Masjid At-Taqwa Kota Bengkulu mulai dipadati oleh jamaah yang...

Ekonomi News

  •  

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Presiden Joko Widodo bersama dengan jajaran terkait hari ini menggelar

     
  •  

     

    BALI(KORANRAKYAT.COM)Indonesia dan Singapura telah bersepakat untuk meningkatkan kerja sama di

     
  •  

    *Presiden Harap Ajang Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia Promosikan Produk Unggulan Indonesia*

     

     
  •  

    JAKARTA(KORANRAKKYAT.COM)  Kehadiran Gula Kristal rafinasi akan menggangu penjualan gula lokal gula

     
  •  

Malang Raya

Rendra Bupati Malang Ditahan