Redaksi
Jakarta,koranrakyat.com- Karena mencalonkan diri sebagai gubernur Sulawesi Utara,Olly Dondokambey mundur sebagai anggota DPR setelah mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur Sulawesi Utara. Olly saat ini duduk sebagai anggota Komisi XI DPR RI. Ketua Fraksi PDI Perjuangan di temui di Gedung Parlemen DPR RI, Olly Dondokambey, Jumat(14/8)2015 mengatakan mengaku akan mundur sebagai anggota DPR setelah mendaftarkan diri sebagai calon gubernur Sulawesi Utara. "Surat pengunduran diri sudah (diproses)," ujarnya.
Selanjutnya, Olly menegaskan hanya dirinya anggota DPR RI dari PDI-P yang mencalonkan diri sebagai gubernur. Mengenai penggantinya di fraksi nanti, ia menyerahkan keputusannya kepada Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri."Itu hak Ketum untuk menentukan," tegasnya
Olly mendaftarkan diri menjadi calon Gubernur Sulut pada Senin (27/7/2015). Ia didampingi Steven Kandouw sebagai calon wakil gubernur. Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, anggota legislatif wajib mengundurkan diri saat maju sebagai calon kepala daerah.
MK mengubah ketentuan Pasal 7 huruf s UU Pilkada. Pasal tersebut dianggap diskriminatif karena tidak mengharuskan anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk berhenti dari jabatannya, tetapi cukup hanya memberitahukan pencalonannya kepada pimpinan masing-masing.
Padahal, penyelenggara negara lain, yakni pegawai negeri sipil, harus mundur dari jabatannya. (vk)
Jakarta, koranrakyat.com_ Proses pemeriksaan AKBP Pentus Napitipulu belum juga kelar . Polri ingin pemeriksaan keuangan Pentus.
Irwasum Mabes Polri, Dwi Prijanto mengatakatan dari pemeriksaan Provos nanti akan diketahui siapa yang bersalah . Biasanya melalui proses pidana dulu. Karena bukan instruksi Kapolri melainkan pemeriksaan etiknya duluan. Jadi tergantung kasusnya,kalau memang kasusnya .
Kasus Etik. Umumnya, tetap berpedoman azas praduga tak bersalah. Karena tak selama orang tak bersalah, tidak terbukti , jadi ia bisa naik banding dan sebagainya," ungkapnya..
Selanjutnya, Komjen Pol Dwi Prijanto : ya, bisanya pidana Lebih lanjut dikatakan , Komjen Dwi itu kan kalau terbukti. "Mendahului katakan TPPDH , nanti dicabut lagi. lebih baik mengikuti yang bagus," akunya.
Komjen Pol Dwi menjelaskan bukan upaya hukum, ada banding, banyak dibanding orang bebas juga. "ya. lebih baik inkrah dan naik banding. inkrah , terima dan lebih cepat lebih mudah," . (vk)
Jakarta,koranrakyat.com- Sesuai hasil temuan dari seorang prajurit TNI Angkatan Darat Andi Indru saat didalam krisis pangan, akhirya ia mampu dan berhasil jadi bentuk produk Formula Bubuk Supertani itu mampu membantu kesejahteraan bagi para petani diberbagai daerah. Ini menjadi motiv yang mendorong pemberinan penghargaan dari Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) dan Karyawan Film dan Televisi akan memberikan penghargaan serta akan dibuat menajdi Film Dokumenter.
Ketua Umum SPRI, Hentje Mandagie ketika ditemui di kantor Karyawan Film dan Televisi kepada wartwaan mengatakan aetelah DPP SPRI melihat kondisi negara ada kita lagi ancaman krisis pangan,di tengah acaman krisis pangan kita mengajak teman-teman di daerah untuk berfikir. "Apa Kira- kira langka SPRI, dihubungkan dalam rangka Hari ulang tahun Kemerdekaan Indonesia ke 70 maka usulan dan permasalahan yang ada kita akan memberikan penghargaan," ujarnya.
Selanjutnya, Hentje menegakan kenapa kita memilih ini dan ini menarik yang mengatasinya seorang Kapten. Kalau ahli pertanian itu banyak, Kapten TNI itu yang menarik dari SPRI memberikan penghargaan kepada prajurit TNI. "Karena ruang lingkupnya berbeda jauh sekali ahli senjata dan ahli rakit bom kenapa dia tertarik mencari solusi pertanian kelangkaan .Kita cari, saya bilang DPD lakulan investigasi kesana pupuk ini berhasil masuk di pasaran," tegasnya.
Untuk itu, Hentje mengakui setelah kita lihat ternyata sosialisasi untuk penyampaian pupuk ini bukan oleh pemerintah namanya kerjasama TNI Angkatan Darat dengan instansi setempatnya. Penjalanaan dari dinas ketahanan pangan dan swasembada dengan TNI Angkatan Darat ini kerjasama terjadi beliau konsisten dengan menyelidiki , karena beliau organisasi intel Sulawesi Selatan tidak cukup." Malu sama dgn penjualan karena pupuk yang beredar adalah pupuk ilegal . Nah beranjak dari situlah kemudian mempelajari pupuk-pupuk ilegal dan kandungannya formula-formulanya bersama-sama dibantu oleh staf-staf dari Dinas Pertanian. Dari situlah beliau mendalami dan menemukan formula,"akunya..
Seirng dengan itu, Hentje menjelaskan tanpa disengaja itu sangat efektif untuk pupuk. Setelah itu hasil perumusan itu diteliti selama 14 tahun sampai hari ini. Dari situ kemudian kegiatan TNI Angkatan Darat sosialisasi ke Kodim-kodim kebetulan dari pimpinannya menunjuk beliau sosialisasi ." Dari sosialisi itu lah beliau menawarkan kepada teman-teman di Kodim untuk menyalurkan pupuk itu . Hasil panen raya hampir diseluruh kabupaten di Sulawesi Selatan berhasil. Dewan Kodim-kodim peran TNI . Itu bukan karena sosialsasi karena implementasinya," jelasnya.
Sesuai perkembangan, Hentje merincinya kalau dia sosialidasi terus pupuk tidak ada terus petani bilang kita mau tanam apa. Sehingga yang dia tawarkan , dia punya pupuk dari hasil yang dia temukan." Kemudian dibuat pabrikan dan dibuat produksi. Itulah yang disalurkan ke masyarakat,"rincinya.
.Ditempat yang sama, Ketua Karyawan Film dan Televisi (KFT), Febrian mengatakan betul apa yang dikatakan Ketua SPRI, salah satu Putra Indonesia, orang Bugis seorang tentara yang ikut prihatin kepada petani miskin. " Mereka berhasil meracik sebuah pupuk kimia bertani. disini saya merasa terpanggil sebagai orang media.ada beberapa hal yang menarik saya temukan . Kapten Andi undru ini,sebuah anak desa yang mampu berbuat, pada hal tidak melalui pendidikan. Disini saya akan coba mengangkat dalam sebuah film dokumenter," Ujarnya.
Sesuai perkembangan, Ferbrin menegaskan untuk sesuai perkembangan. Saya sudah berembuk dengan teman-teman, membentuk satu tim untuk turun ke menelusuri, mulai dari awal penemuan Andi undru ini." Sampai mulai terbentuknya satu produk. Dipasarkan sampai hari ini, sudah disalurkan dibebegai daerah. kita coba angat dalam satu cerita. Beliau katakan , kalau ini berhasil saya buatkan film dokumenter, saya buatkan layar lebar ," tegasnya.
Disadari, Febrian mengakui rencananya kita akan garap ini awal September.Insyah Allah, tim dari KFT akan berbuat. Kemudian dikawal oleh SPRI untuk pembantu dalam pembauatan Filmnya. "Disamping dari Film itu, ada beberapa hal yang perlu kita catat, adalah seperti apa yang dibildang oleh pak Ketua SPRI. Tentara hanya tahu bersihkan senjata, disini ternyata seorang Andi Undru ini memiliki keahlian . Bisa menemukan dan menciptakan satu Produk yang bisa dinikmati semua orang,"akunya.
Lebih lanjut, Febrian menandaskan sangat membantu bagi petani yang kurang mampu, khsus Pupuk kimia. ternyata , temuan-temuan beliau, satu produk unggulan Indonesia. dan diakui oleh Pemerintah. " Harapan,saya untuk teman-treman media.kamipun disini,akan memberikan informasi-informasi, ataupun ada satu masukan dalam pengemasan film ini, kareana ini langkah awal, mengangkat kisah nyata untuk seorang tentara. Dengan Pak Ferry untuk film tersebut. Sebaiknya karya kami dan apa yang dibuat oleh KFT bisa menjadi penghargaan buat pemerintah," tandasnya.(v
.
Jakarta,Koranrakyat.com ,-Upaya penggeledahan yang dilakukan Polri.Akhirnya diemukan sekitar empat ribu ekor sapi diduga sengaja tidak dipotong dan dagingnya dilepas ke pasaran oleh beberapa pelaku usaha. Dari temuan itu terus dilakukan penyelidikan motif apa yang dillakukannya.
Penyidik dari Subdirektorat Industri dan Perdagangan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjend Pol Victor Edison Simanjuntak, Kamis 13/8) 2015 ditemui di Mabes polri mengatakan sampai saat ini kami masih menyelidiki apa motif para pelaku usaha itu."Angka empat ribuan sapi tersebut didapatkan penyidik saat menggeledah dua tempat, yakni PT Brahman Perkasa Sentosa (BAS) di Jalan Kampung Kelor Nomor 33, Sepatan, Tangerang, serta PT Tanjung Unggul Mandiri (TUM), Jalan Tanjung Burung, Desa Kandang Genteng Nomor 33, Teluk Naga, Tanggerang, Rabu (12/8/2015) malam.
Selanjutnya,Victor menegaskan total sapi di dua tempat itu ada dua puluh satu ribuan (data penyidik: 21.933 ekor). 'Yang siap potong sekitar empat ribuan. Kami duga dia (pemilik) sengaja tak melepaskan sapi-sapi itu ke pasaran,"tegasnya.
Sesuai perkembangan, Victor menjelaskan perhitungan penyidik, jumlah sapi di tempat tersebut seharusnya tidak membuat kelangkaan daging sapi di pasar wilayah Jabodetabek hingga akhir 2015. "Nyatanya, menipisnya stok daging mengakibatkan harga daging melonjak," jelasnya.
Pemilik tempat peternakan dan penggemukan sapi tersebut, Victor merincinya berinisial BH, PH dan SH. Ketiganya merupakan pengusaha di sektor impor. "Penyidik masih memeriksa intensif ketiganya," rincinya.
Selain mengusut alasan penimbunan, Victor mengakui, pihaknya juga akan mengusut dugaan pelanggaran prosedur impor di dalam pengiriman sapi-sapi asal Australia tersebut.
Untuk membuktikan hal itu, penyidik akan mengkroscek keterangan para pemilik sapi itu dengan jumlah alokasi sapi potong yang telah ditetapkan Kementerian Pertanian. Data itu kemudian akan dikroscek lagi dengan jumlah alokasi impor daging sapi yang disetujui oleh Kementerian Perdagangan.
"Lalu kita cek lagi ke bea dan cukai, berapa realisasi impor sapi-sapi itu. Dengan begitu jika ada pelanggaran, akan telak ketahuan itu," akunya . (vk)
Jakarta,koranrakyat.com- Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menggeledah peternakan sekaligus penggemukan sapi milik PT Brahman Perkasa Sentosa, Jalan Kampung Kelor Nomor 33, Sepatan, Tangerang, Rabu (12/8/2015).
Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Victor Edison Simanjuntak ketika dihubungi kepada koranrakyat.com mengatakan untuk mencari tahunya marak kartel yang menguasai daging srjingga dugaan penimbunan."Kita menindaklanjuti penyelidikan terkait dugaan penimbunan sapi di tempat itu," ujarnya.
Victor, menegaskan bahwa perusahaan tersebut telah menimbun sapi siap potong. "Hal tersebut membuat harga daging sapi di wilayah Jakarta dan sekitarnya melambung tinggi," tegasnya.
Di lokasi, lanjut Victor, penyidik menemukan 3.146 ekor sapi. Dari jumlah tersebut, terdapat 500 ekor sapi yang dianggap sudah memenuhi persyaratan untuk dijual atau dipotong untuk didistribusikan ke pasaran.
"Ini yang lagi diselidiki, mengapa sapi-sapi ini ditimbun. Kalau pemiliknya sengaja untuk mempermainkan harga, itu terkena pasal soal penimbunan. Ini tindak pindana," ujar Victor.
Saat ini, lokasi penggeledahan telah diberikan police line. Penyidik mulai menggeledah pada pukul 15.00 WIB hingga 19.00 WIB. Penyidik menyita sejumlah dokumen dari kantor peternakan itu. Victor memastikan belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.(vk)
Jakarta,koranrakyat.com—Dari Pertemuan Kasatwil, Kapolres, Kapolsek, Kadat Ops, Kasat Brimob , dalsm tertutup Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta proses penegakan hukum yang dilakukan penyidik di kepolisian tidak menimbulkan ketakutan para pengambil kebijakan seperti kepala daerah.
Wakil Presiden, Jusuf Kalah dalam arahannya mengatakan, (12/8) meminta proses penegakan hukum yang dilakukan penyidik di kepolisian tidak menimbulkan ketakutan para pengambil kebijakan seperti kepala daerah.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Charliyan mengatakan yang mengutip pernyataan Kalla,
disampaikan Kalla di sela-sela acara pengarahan terhadap Kapolda dan Kapolres di seluruh Indonesia terkait pilkada serentak di Kompleks PTIK, Jakarta Selatan, Rabu (12/8/2015).
"Beliau menyampaikan, jangan sampai proses penegakan hukum di polisi ini menimbulkan ketakutan di pengambil kebijakan, misalnya kepala daerah," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Charliyan mengutip pernyataan Kalla, Rabu siang.
Selanjutnya, Anton menegaskan mengutip pesan Wakil Presiden mengaitkan pernyataannya dengan tingkat penyerapan anggaran negara yang hingga saat ini baru 23 persen. Menurut Kalla, hal itu disebabkan ketakutan para pengambilan kebijakan dikriminalisasi oleh kepolisian.
" Kekwatiran itu, ketakutan atas penegakan hukum yang diiringi dengan rendahnya daya serap anggaran itu berimbas negatif kepada pembangunan.
"Ya, bayangkan saja kalau semua leader atau kepala daerah takut ambil keputusan, akan mati negeri ini," tegasnya.
Salah satu anggota Komisi Kepolisian Nasional Muhammad Nasser yang hadir di acara itu mengatakan bahwa pernyataan Kalla itu sangat keras dan tegas. Bahkan, bisa dikatakan "menampar" muka Polri.
"Saya jadi penasaran, apa komentar Kapolri (Jenderal Pol Badrodin Haiti) atas pernyataan Wapres itu," ujar Nasser.
Kalla memberikan pengarahan kepada para Kasatwil selama sekitar 20 menit. Namun, acara tersebut berlangsung tertutup.
Beberapa pejabat negara yang hadir antara lain Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Wakil Kepala Polri Komjen Budi Gunawan, Kepala Bareskrim Komjen Budi Waseso, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Malik, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad.(vk)
Jakarta,koranrakyat.com—Dari Pertemuan Kasatwil, Kapolres, Kapolsek, Kadat Ops, Kasat Brimob , dalsm tertutup Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta proses penegakan hukum yang dilakukan penyidik di kepolisian tidak menimbulkan ketakutan para pengambil kebijakan seperti kepala daerah.
Wakil Presiden, Jusuf Kalah dalam arahannya mengatakan, (12/8) meminta proses penegakan hukum yang dilakukan penyidik di kepolisian tidak menimbulkan ketakutan para pengambil kebijakan seperti kepala daerah.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Charliyan mengatakan yang mengutip pernyataan Kalla,
disampaikan Kalla di sela-sela acara pengarahan terhadap Kapolda dan Kapolres di seluruh Indonesia terkait pilkada serentak di Kompleks PTIK, Jakarta Selatan, Rabu (12/8/2015).
"Beliau menyampaikan, jangan sampai proses penegakan hukum di polisi ini menimbulkan ketakutan di pengambil kebijakan, misalnya kepala daerah," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Charliyan mengutip pernyataan Kalla, Rabu siang.
Selanjutnya, Anton menegaskan mengutip pesan Wakil Presiden mengaitkan pernyataannya dengan tingkat penyerapan anggaran negara yang hingga saat ini baru 23 persen. Menurut Kalla, hal itu disebabkan ketakutan para pengambilan kebijakan dikriminalisasi oleh kepolisian.
" Kekwatiran itu, ketakutan atas penegakan hukum yang diiringi dengan rendahnya daya serap anggaran itu berimbas negatif kepada pembangunan.
"Ya, bayangkan saja kalau semua leader atau kepala daerah takut ambil keputusan, akan mati negeri ini," tegasnya.
Salah satu anggota Komisi Kepolisian Nasional Muhammad Nasser yang hadir di acara itu mengatakan bahwa pernyataan Kalla itu sangat keras dan tegas. Bahkan, bisa dikatakan "menampar" muka Polri.
"Saya jadi penasaran, apa komentar Kapolri (Jenderal Pol Badrodin Haiti) atas pernyataan Wapres itu," ujar Nasser.
Kalla memberikan pengarahan kepada para Kasatwil selama sekitar 20 menit. Namun, acara tersebut berlangsung tertutup.
Beberapa pejabat negara yang hadir antara lain Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Wakil Kepala Polri Komjen Budi Gunawan, Kepala Bareskrim Komjen Budi Waseso, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Malik, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad.(vk)
Jakarta ,Koranrakyat.com- Kapolri Jenderal Badrodin Haiti memberikan arahan kepada Kapolda dan Kapolres seluruh Indonesia. Hal tersebut terkait persiapan akhir untuk pengamanan Pilkada serentak yang akan diselenggarakan di 269 daerah.
Ada yang menarik dalam pertemuan yang berlangsung hari ini (11/8), di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) tersebut. Di tengah pidato, Badrodin menguji salah satu Kapolres terkait dengan Undang-Undang Pilkada. “Sudah pernah baca Undang-Undang Pilkada?,” tanya Kapolri. “Siap sudah,” jawab Kapolres tersebut.
”Saya tanya, kalau mengumumkan hasil quick count pada hari yang sama itu masuk pidana bukan?,” tanya Kapolri. Sontak, pertanyaan tersebut membuat Kapolres diam, tak berkutik. Tak ada jawaban dari Kapolres tersebut, Kapolri lantas mengajukan pertanyaan kembali. “Saya tanya lagi,money politik itu bisa pidana nggak?,” tanya Kapolri.
Pertanyaan kedua ini, dijawab seluruh hadirin Kapolda dan Kapolres. Namun, jawaban tidak satu suara, ada yang menyebut bisa, ada juga yang tidak. “Siapa yang bisa angkat tangan,” cetus Kapolri. Lantas, tak ada seorangpun yang mengacungkan tangan. Semua terdiam tanpa kata.
Orang nomor satu di tubuh Polri itu menyayangkan pejabat setingkat Kapolda dan Kapolres tidak ada yang bisa menjelaskan pertanyaannya. Dia meminta Kapolda dan Kapolres tidak menjadi komandan yang hanya bisa mengatur. Para pimpinan Polri harus mengetahui masalah teknis hingga yang paling kecil sekalipun. "Bagaimana kita menegakkan hukum kalau tidak tahu deliknya?,” kata Kapolri.
Selain itu, mantan Kapolda Jawa Timur itu meminta perencanaan pengamanan Pilkada 2015 harus dipersiapkan secepat mungkin. Menurut dia, ada tiga tahapan dalam pilkada yang dinilai rawan kericuhan, yakni pada saat mulai kampanye calon kepala daerah, kemudian pada saat pemungutan suara, serta saat pengumuman hasil pilkada. “Apalagi untuk daerah Mabar (Manggarai Barat, NTT) harus lebih diperketat. Kemarin baru pendaftaran saja sudah ribut,” jelas Badrodin.
Dia menambahkan, pengamanan pilkada serentak tersebut menjadi penting karena baru pertama kali dilakukan di Indonesia. Hal itu juga menjadi pertaruhan kepercayaan Polri apakah Polri mampu melakukan pengamanan pilkada atau sebaliknya. “Makanya, saya minta untu melakukan sebaik-baiknya. Tidak cukup hanya posko-posko bagus, tapi bagaimana realisasinya dan persiapan personelnya harus dihitung betul,” ucapnya.
Dia juga mengimbau kepada Kapolda dan Kapolres agar meningkatkan komunikasi dengan KPUD setempat, DPRD, parpol, tim sukses, serta seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan pilkada yang kondusif. “Ini dilakukan bukan karena hanya ada masalah saja, tapi sudah dikomunikasikan sebelumnya,” ujarnya.(vk)
Jakarta,koranrakyat.com- Meskipun sudah adanya laporan ke Mabes Polri yang meminta untuk melakukan penyidikan KPK. Namun hingga kini masih dipelajari berkasnya.
Kepala Badan Reserse dan Kriminal( Bareskrim), Komjen Pol Budi Waseso di Kompleks Mabes Polri, Jumat (7/8) 2015 mengatakan hingga kini berkas Oce Kaligis masih dipelajari sama penyidik, belum kita lakukan pemeriksaan. Masih dinilai. "Nanti kalau sudah penyidik nilai ,bahwa itu cukup buktinya dan akan kita tindak lanjuti," ujarnya.
Sementara itu, terkait pemerilksaan si pelapor sendiri, Budi Waseso menegaskan kita harus mulai dari pemeriksaan saksi korban. Tentunya kita akan mengirim surat ke KPK , mohon ijin untuk bisa memeriksa Oce Kaligis,. "Soal nanti akan diperiksa di KPK atau disini itu bukan menjadi masalah.," tegasnya.
Untuk itu, Budi Waseso menandaskan pengiriman surat saja belum. Tadi saya bilang masih dipelajari oleh penyidik tentang laporan itu."Yang harus dipelajari ada unsur wujudnya terpenuhi tidak atau saya terpenuhi.Masih terus didalami. Itu terantung pelaporan," tandasnya.
Jadi, Budi Waseso menambahkan Kita kan tergantung dari pelapor, kita tindak lanjuti sesuai laporan itu. "Ya, saya kira tergantung pembuktian permulaan yang harus kita tindaklanjuti dasar untuk kita lakukan pemeriksaan itu," tambahnya.(vk)
.
Jakarta, koranrakyat.com- Pemeriksaan Honggo Wendratmo terkait kasus penjualan kondensat sebagai tersangka saat berada di Singapura tetap diperiksa di Kedutaan Indonesia untuk Singapura. Pemeriksaan sudah berlangsung dan akan dilanjutkan besok.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Brigjend Pol Victor Edison Simanjuntak saat di Singapura ketika dihubungi per handphone, Jumat (7/8)2015 mengatakn benar saya benar di Singapura. Sudah diperiksa." Yang ditanya keterkaitan dengan masalah kondensat itu, kapan diproduksi, siapa yang jual dan apa ada indikasi ,serta dijual kemana," ungkapnya.
Ketika ditanya kondisi HW selama pemeriksaan, Victor menegaskan tadi sempat kunang-kunang, lalu kita pelan-pelan lakukan pemeriksaan. "Ya, belum semua diajukan hari ini lah.," tegasnya.
Untuk itu, Badrodin menjelaskantidak bisa dikatakan poin penting yang mana ya. Semua keterangan pemeriksaan hari ini penting." Hw diperiksa sampai besok di Singapura. "Ya besok diperiksa lagi.Dipastikan pemeriksaan di KBRI ya, bukan di RS," jelasnya.(vk)
