
Gedung Putih (91)
Culla pemper ac nec sit massa In Curabitur id risus sit. Non ante gravida eros quis justo sed nonummy et Donec et. Hendrerit velit orci sagittis eu Aenean pharetra faucibus
WASHINGTON,KORANRAKYAT.COM, Presiden Joko Widodo menyerukan untuk menghentikan perang di Ukraina sekarang juga. Demikan disampaikan Presiden pada KTT Khusus ASEAN-AS yang digelar di Departemen Luar Negeri AS, Washington DC, Jumat, 13 Mei 2022.
Menurut Presiden Jokowi, perang di Ukraina telah menciptakan tragedi kemanusiaan dan memperburuk perekonomian dunia. Kenaikan harga pangan, energi, dan inflasi telah terjadi, sangat memperberat perekonomian dan memperlambat pencapaian SDGs di negara berkembang dan kurang berkembang.
“Saat dunia seharusnya segera pulih dari pandemi Covid-19, dunia menghadapi masalah baru, perang di Ukraina. Saat dunia membutuhkan kerja sama dan kolaborasi, justru rivalitas dan konfrontasi makin menajam. Saat dunia membutuhkan multilateralisme yang makin kokoh justru unilateralisme yang makin mengemuka,” ujar Presiden Jokowi.
Lebih lanjut, Presiden juga mengatakan bahwa perang di Ukraina telah melemahkan multilateralisme dan berpotensi memecah belah hubungan antar negara.
“Perang tidak akan menguntungkan siapa pun. Dunia tidak memiliki pilihan lain kecuali menghentikan perang sekarang juga. Setiap negara, setiap pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menciptakan _enabling environment_ agar perang dapat dihentikan, perdamaian dapat terwujud,” tegas Presiden.
Pertumbuhan ekonomi, menurut Presiden Jokowi, juga memprihatinkan. IMF menurunkan prediksi pertumbuhan ekonomi di _emerging and developing Asia_ sebesar 0,5 persen pada 2022 dan 0,2 persen pada 2023. Dan Bank Dunia menurunkan prediksi pertumbuhan ekonomi beberapa negara ASEAN hingga 1,2 persen.
“Bagi sebagian anggota ASEAN kenaikan 10 persen dari harga minyak akan berdampak menurunnya pendapatan nasional sebesar 0,7 persen dan kenaikan harga gandum akan mengakibatkan peningkatan kemiskinan sebesar 1 persen,” jelas Presiden.
Presiden mengulangi lagi apa yang telah disampaikan pada pertemuan dengan Kongres. “Bahwa lebih dari lima dekade, ASEAN terus membangun arsitektur keamanan yang inklusif, mengedepankan paradigma kolaborasi, mendorong _habit of dialogue_ dan _rules based order_. Spirit yang sama kami dorong di Indo-Pasifik melalui _ASEAN Outlook on the Indo-Pacific_,” jelas Presiden.
Dalam KTT Khusus yang dihadiri oleh Presiden Joe Biden dan juga pemimpin negara-negara ASEAN tersebut, Presiden Jokowi menyambut baik inisiatif Amerika melalui _Indo Pacific Economic Framework_ (IPEF).
“Tentu kerja sama di bawah IPEF harus inklusif. Saya harapkan sinergi antara IPEF dengan pelaksanaan prioritas kerjasama di AOIP _(ASEAN Outlook on the Indo-Pacific)_," ucap Presiden Jokowi.
Saat Indonesia menjadi ketua ASEAN tahun depan, Presiden Jokowi juga menyampaikan rencananya melakukan _Indo Pacific Infrastructure Forum_.
“Saya berharap partisipasi Amerika Serikat dalam forum tersebut,” pungkas Presiden.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam KTT Khusus ASEAN-AS yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dan Duta Besar RI untuk AS Rosan Roeslani.(eas)
Presiden Jokowi Bahas Solusi Damai Perang Rusia-Ukraina dengan Sejumlah Pemimpin Negara
Written by Redaksi
BOGOR,KORANRAKYAT.COM,-Sebagai pemegang mandat presidensi G20 tahun 2022, dalam dua bulan terakhir, Presiden Joko Widodo telah berkomunikasi dengan beberapa pemimpin negara dan Sekretaris Jenderal PBB tentang persiapan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan digelar di Bali pada bulan November 2022. Presiden juga berdiskusi lewat telepon mengenai dinamika situasi global terkini, termasuk di antaranya soal perang Rusia-Ukraina.
"7 Maret 2022, saya berkomunikasi dengan Kanselir Jerman, Olaf Scholz. Kemudian 8 Maret 2022, saya berkomunikasi dengan Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, dan 16 Maret 2022, saya juga berbicara dengan Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau. Kemudian 22 Maret 2022, dengan Presiden Perancis, Emmanuel Macron, dan 31 Maret 2022, melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, serta 12 April 2022 dengan Sekjen PBB, Antonio Guterres," ujar Presiden Jokowi dalam keterangannya di Istana Kepresidenan Bogor, pada Jumat, 29 April 2022.
Selain itu, pada hari Rabu 27 April 2022, pukul 15.00 WIB, Presiden Jokowi juga berkomunikasi dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy. Tadi malam, Kamis, 28 April, Presiden Jokowi juga melakukan pembicaraan per telepon dengan Presiden Portugal Marcelo de Sousa dan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Dalam perbincangan telepon dengan Presiden Ukraina, Presiden Jokowi memperoleh kabar mengenai perkembangan situasi saat ini di Ukraina. Dalam pembicaraan itu, dibahas juga mengenai berbagai permintaan bantuan persenjataan dari Indonesia.
"Saya tegaskan bahwa sesuai dengan amanat konstitusi Indonesia dan prinsip politik luar negeri Indonesia melarang pemberian bantuan persenjataan kepada negara lain. Namun, saya menyampaikan kesiapan Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Saya sampaikan mengenai harapan agar perang dapat segera dihentikan dan solusi damai melalui perundingan dapat dikedepankan," jelas Presiden Jokowi.
Kepala Negara memahami bahwa G20 memiliki peran sebagai katalisator dalam pemulihan ekonomi dunia. Menurutnya, jika berbicara mengenai pemulihan ekonomi dunia, maka terdapat dua hal besar yang mempengaruhinya saat ini, yaitu pandemi Covid-19 dan perang di Ukraina.
"Dalam konteks inilah maka dalam pembicaraan per telepon kemarin saya mengundang Presiden Zelenskyy untuk hadir dalam KTT G20," ungkapnya.
Sementara itu, dalam perbicangan telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Putin juga memberikan kabar mengenai situasi di Ukraina, termasuk proses negosiasi yang terus berlangsung antara Rusia dan Ukraina. Dalam perbincangan tersebut, Presiden Jokowi kembali menekankan pentingnya perang segera diakhiri.
"Saya juga menekankan agar solusi damai dapat terus dikedepankan dan Indonesia siap berkontribusi untuk upaya damai tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Putin menyampaikan terima kasih atas undangan KTT G20 dan beliau menyatakan akan hadir," imbuhnya.
"Sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa Indonesia ingin menyatukan G20, jangan sampai ada perpecahan. Perdamaian dan stabilitas adalah kunci bagi pemulihan dan pembangunan ekonomi dunia," tandasnya.(eas)
Saudi Izinkan 1 Juta Jemaah Beribadah Haji, Gusmen: Alhamdulillah, Calhaj Indonesia Bisa Berangkat
Written by Redaksi
JAKARTA KORANRAKYAT.COM,-Kerajaan Arab Saudi hari ini, Sabtu (9/4/2022), resmi mengumumkan penyelenggaraan haji 1443 H dengan total jamaah mencapai 1 juta orang. Pengumuman tersebut diterbitkan melalui surat Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi.
Pemerintah Indonesia menyambut positif atas pengumuman terbaru dari otoritas Saudi ini. Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan rasa syukur atas adanya kepastian keberangkatan jemaah haji Indonesia tahun ini.
"Syukur alhamdulillah, jemaah haji Indonesia bisa berangkat tahun ini. Ini kabar yang sangat ditunggu jemaah haji di tanah air," tegas Menag di Jakarta.
Menag mengatakan, batalnya pemberangkatan jemaah haji Indonesia dalam dua tahun terakhir telah menyebabkan kerinduan mendalam jemaah Indonesia untuk ke Tanah Suci. "Saya mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Saudi yang memberi kesempatan tahun ini bagi jemaah Indonesia untuk memenuhi panggilan beribadah haji," tuturnya.
Pria yang akrab disapa GusMen ini menegaskan bahwa berapapun kuota yang diberikan, Indonesia siap menyelenggarakan haji. Sebab, persiapan dengan berbagai skenario pemberangkatan telah dilakukan selama ini.
"Kita akan optimalkan berapapun kuota nanti yang diberikan untuk Indonesia. Bahkan, kalau bisa kita akan upayakan agar Indonesia bisa mendapat tambahan, misalnya dari kuota negara lain yang tidak terserap," tegasnya.
"Kita siap dan akan lakukan persiapan sebaik mungkin untuk memastikan jemaah terlayani dengan baik," lanjutnya.
Hal senada disampaikan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief. Menurutnya, kepastian adanya keberangkatan jemaah dari luar Saudi ini telah membuka seluruh simpul persiapan penyelenggaraan yang selama ini terus dilakukan pihaknya.
"Ini kabar gembira. Kepastian adanya kuota ini akan segara kami tindaklanjuti dengan finalisasi sejumlah langkah taktis yang telah dilakukan," ucapnya.
"Persiapan layanan, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi, akan segera difinalkan," sebutnya lagi.
Menurut Hilman, waktu yang tersedia tidak banyak. Sehingga, pihaknya akan bekerja cepat dalam merampungkan persiapan, termasuk yang terkait dengan teknis pemilihan jemaah berhak berangkat sesuai ketentuan Arab Saudi dan pembinaan manasik bagi mereka.
"Kita akan bergerak cepat untuk melakukan persiapan. Biaya haji juga akan segera kita finalisasi dengan Komisi VIII DPR," tandasnya.
Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi dalam surat pengumumannya menyebutkan bahwa haji tahun ini akan dilakukan dengan ketentuan:
1. Haji tahun ini terbuka untuk mereka yang berusia di bawah 65 tahun dan telah menerima vaksinasi Covid-19 yang disetujui Kementerian Kesehatan Saudi.
2. Jamaah yang berasal dari luar Kerajaan wajib menyerahkan hasil tes PCR negatif Covid-19 yang dilakukan dalam waktu 72 jam sebelum keberangkatan ke Arab Saudi.(eas)
Memasuki Ramadan Kuota Belum Diumumkan, PKB Minta Presiden Desak Pemerintah Saudi
Written by Redaksi.
JAKARTAi KORANRAKYAT.COM - Memasuki bulan Ramadhan 1443 H, pemerintah Arab Saudi belum juga mengumumkan jatah kuota haji yang didapat negara-negara, termasuk Indonesia. Padahal tenggat waktu maksimal persiapan haji adalah pada awal Syawal.
Partai Kebangkitan Bangsa pun mendesak Presiden Joko Widodo turun tangan, melalui jalur diplomasi menekan pemerintah Arab Saudi untuk cepat mengumumkan jatah kuota haji untuk masyarakat Indonesia. Bila Saudi tak kunjung mengumumkan, persiapan bakal tidak optimal.
Untuk mengantisipasi kekacauan itu Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB, KH. Maman Imanulhaq mendesak Presiden Jokowi melaku menteri luar negeri dan menteri agama untuk melakukan upaya diplomasi untuk mempercepat pengumuman kuota untuk Indonesia.
Disamping pemerintah, semua jalur komunikasi baik lewat DPR, Ormas dan tokoh masyarakat harus terus dilakukan agar kuota haji ada kepastian.
" Kita tidak hanya bisa menunggu dan mendengar jawaban 'insya Allah". Kita butuh kepastian berapa jumlah kuota. Presiden harus turun tangan. Semua harus perkuat desakan ini lewat jalur diplomasi dan komunikasi", tegas anggota Panja Haji komisi 8 DPR ini.
Kiai Maman juga mengusulkan untuk menambah masa tugas pejabat Kantor Urusan Haji. Hal ini juga dilakukan mengingat masa transisi penyelenggaraan ibadah haji yang membutuhkan persiapan mendesak.
"Buntut mundurnya pemberian kuota haji dari pemerintah Saudi membuat persiapan juga semakin minim. Oleh karenanya kita perlu memperpanjang masa tugas Pejabat Kantor Urusan Haji yang saat ini rencana sudah habis," kata Kiai Maman kepada media, Senin (4/4).
Molornya waktu persiapan memang bukan salah Kantor Urusan Haji, pasalnya saat ini pemerintah Saudi terlihat sedang melihat dan mengevaluasi penyelanggaran umrah Ramadhan sebagai bahan keputusan penyelenggaran haji dan jumlah kuota haji se dunia.
Kiai Maman melihat banyak pertimbangan yang dilakukan Saudi, setelah dua tahun pandemi baik sarana, prasarana, para pekerja di semua bidang termasuk evaluasi umrah Ramadhan saat ini yang hampir tidak ada prokes.
" Memang kondisi saat ini adalah keadaan yang tak biasa. Lantaran pandemi membuat situasi serba berubah, Saudi hingga saat ini masih melakukan pembenahan dan evaluasi dengan memaksimalkan jamaah umrah", jelas Maman.
Di tengah situasi yang serba tak pasti, Panja Haji DPR RI Komisi VIII terus melakukan pertemuan baik dengan pihak Arab Saudi maupun pihak Indonesia seperti yang dilakukan tadi malam di Mekkah. Pertemuan yang dipimpin ketua Komisi 8 DPR RI, Yandri Susanto, Ketua Panja, Kapoksi semua Fraksi juga dihadiri Dubes RI Dr. Abdul Aziz Ahmad, Konjen RI Jeddah Eko Hartono, Dirjen PHU Prof. Hilman Latif, Kepala BPKH Dr. Anggito Ambimanyu, Direktur Niaga Garuda Indonesia Ade R Susardi.
Di akhir penjelasannnya, Kiai Maman mendorong diseminasi informasi yang gencar kepada calon jemaah haji di Indonesia. Informasi yang simpang siur membuat publik Tanah Air menjadi bingung, terutama calon jemaah haji yang berhak berangkat dan sudah 2 tahun berturut-turur menunggu kepastian keberangkatan.
"Kita berharap tahun ini ibadah haji dapat terselenggara mengingat sudah 2 tahun kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji karena pandemi Covid-19," kata Kiai Maman berharap.(eas)
Saudi Hapus Keharusan Karantina dan PCR, Dirjen PHU Segera Selaraskan Kebijakan Umrah
Written by Redaksi.
JAKARTAIKORANRAKYAT.COM,-Pemerintah Arab Saudi telah mencabut sejumlah aturan yang selama ini diberlakukan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19. Kebijakan tersebut antara lain menghapus keharusan PCR dan karantina.
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief menilai kebijakan Saudi yang baru ini akan berdampak pada penyelenggaraan umrah. Untuk itu, Hilman berharap Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Pencegahan Bencana (BNPB) bisa mengambil langkah penyelarasan.
Dikatakan Hilman, Kemenag akan berbicara dengan berbagai pihak terkait kebijakan resiprokral (reciprocal policy) antara Pemerintah Saudi dan Indonesia untuk urusan haji dan umrah ini.
"Terkait keputusan Saudi Arabia mencabut sebagian besar dari kebijakan protokolnya, khususnya berkenaan dengan karantina dan PCR, maka akan ada konsekuensi juga terhadap kebijakan penyelenggaraan umrah di Indonesia. Saya optimis akan segara ada penyelarasan kebijakan. Apalagi, Indonesia saat ini juga sudah mulai melakukan penyesuain kebijakan masa karantina," ucap Hilman di Jakarta, Minggu (6/3/2022).
"Kebijakan One Gate Policy atau satu pintu pemberangkatan jemaah umrah dari asrama haji juga akan disesuaikan," sambungnya.
Menurut Hilman, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan BNPB dan Kemenkes. Sebab, kedua lembaga ini yang berwenang dalam teknis pengaturan kebijakan terkait pencegahan penyebaran Covid-19. Koordinasi ini diperlukan mengingat ada sejumlah ketentuan yang memang harus dikompromikan.
Hilman mencontohkan, sudah tidak dipersyaratkan lagi karantina dan cek PCR saat masuk ke Arab Saudi. Menurutnya, ini harus direspon secara mutual recognition. “Jadi, jangan sampai di sananya tidak perlu karantina di kita masih dipaksa karantina. Atau jangan sampai di sana tidak dibutuhkan PCR, di kita harus PCR untuk berangkatnya, dan lain-lain," jelasnya.
“Posisi Kemenag lebih pada mempersiapkan penyelenggaraan kebijakan terkait pencegahan Covid-19, termasuk jika nantinya Indonesia juga harus mencabut kebijakan one gate policy sebagaimana yang selama ini sudah berjalan,” tandasnya.(as)
TNI AD dan Tentara AS Gelar Latihan Perang Terbesar
Written by Redaksi
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM -Tentara Angkatan Darat Indonesia (TNI AD) dan Amerika Serikat atau US Army akan melakukan latihan perang bersama Garuda Shield 2021 di Pusat Latihan Tempur Baturaja, Amborawang, dan Makalisung. Latihan berlangsung mulai 4 Agustus hingga 14 Agustus 2021. Dalam keterangan tertulis Kedutaan Besar Amerika Serikat yang diterima di Jakarta, Senin, 2 Agustus 2021, latihan bersama melibatkan 1.000 prajurit Angkatan Darat AS dan 850 prajurit TNI AD.
“Latihan ini terus memperkuat Kemitraan Pertahanan Utama AS-Indonesia serta mendorong kerja sama dalam mendukung kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka,” bunyi keterangan Kedubes AS.
Garuda Shield 2021 bertujuan meningkatkan kemampuan interoperabilitas gabungan melalui pelatihan dan pertukaran budaya. Kegiatan itu pun disebut dapat memberikan peluang untuk pertukaran profesional dan budaya yang memperkuat kemitraan kedua negara melalui pembelajaran dan pelatihan bersama..
Pelatihan dimulai dengan pertukaran akademik ahli dan pelatihan pengembangan profesional yang fokus pada pelatihan pada tingkat korps dan di bawahnya, memerangi ancaman konvensional, nonkonvensional, dan gabungan, serta bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana.
Adapun Latihan Pos Komando (CPX) akan fokus pada tugas staf operasi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam konteks militer gabungan.
Gladi Lapangan (FTX) akan melibatkan gabungan elemen-elemen yang menjadi kekuatan masing-masing unit militer, keterampilan fundamental perang untuk meningkatkan interoperabilitas, serta kapasitas operasional gabungan. Kedua latihan akan berjalan secara bersamaan.
Kegiatan Garuda Shield pertama kali dilakukan di Bandung, Jawa Barat, pada 2009. Pada akhir Juli, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa menyatakan harapan agar latihan gabungan tersebut dapat mempererat persahabatan antara TNI AD dan US Army.(as)
137 Warga Palestina Terbunuh Presiden Jokowi: Agresi Israel Harus Dihentikan
Written by RedaksiPresiden Jokowi dan Kanselir Angela Merkel Lakukan Pertemuan Bilateral secara Virtual
Written by Redaksi.
Antisipasi Varian Baru Covid-19, Pemerintah Tutup Sementara Perjalanan WNA ke Indonesia
Written by Redaksi
Terima Kunjungan Menteri Luar Negeri AS, Presiden Bahas Kerja Sama Ekonomi hingga Pertahanan
Written by Redaksi