Salah Bicara Fatal Akhirnya Gus Miftah Mengundurkan Diri Apa Kata Presiden Prabowo
Written by Redaksi
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,- Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapannya terkait pengunduran diri Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah dari jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pengunduran diri tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas pernyataan yang dilontarkan Gus Miftah.
“Saya sendiri belum lihat langsung, tapi di laporan beliau sudah mengundurkan diri. Komentar saya, saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab,” ujar Presiden Prabowo dalam keterangan persnya kepada awak media di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (06/12/2024).
Presiden Prabowo menambahkan bahwa Gus Miftah kemungkinan tidak memiliki niat buruk atau niat untuk menghina. Meski demikian, Gus Miftah menyadari kesalahan yang telah dilakukannya.
“Tapi terlepas mungkin ya salah ucap, beliau sadar beliau salah, beliau bertanggung jawab, beliau mengundurkan diri,” ungkap Presiden.
Terkait pengganti Gus Miftah, Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah akan segera mencari sosok yang tepat. Sedangkan terkait usulan sertifikasi bagi juru dakwah, Kepala Negara menyebut akan melibatkan berbagai pihak untuk memberikan masukan.
“Nanti kita lihat kalangan yang mengerti masalah ini semua, mungkin nanti mereka akan kasih masukan. Majelis Ulama, kalangan-kalangan dari ormas-ormas keagamaan, dan sebagainya nanti kita minta pendapat dari mereka,” ucap Presiden.(as)
Presiden Prabowo Kembali Tegaskan Ke Pejabat Untuk Kurangi Perjalanan Keluar Negeri Saat di Acara Milad Muhammadiyah
Written by Redaksi
KUPANG, KORANRAKYAT.COM,- Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa para pejabat untuk mengurangi perjalanan dinas keluar negeri. Bahwa dengan kurangnya perjalanan Dinas maka anggaran yang jumlahnya mencapai Triliunan itu akan bisa menekan keuangan dan bisa dipakai pembangunan bendungan atau yang lain. Hal itu disampaikan Presiden usai membuka acara Milad 112 dan Resepsi yang berlangsung di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (04/12/2024)
Sementara Presiden Prabowo juga menyampaikan kontribusi Muhammadiyah dalam membangun bangsa dan menjaga persatuan Indonesia di tengah tantangan global. Kepala Negara mengapresiasi peranan Muhammadiyah yang telah memberikan kontribusi signifikan dengan mendirikan sejumlah fasilitas untuk rakyat.“Jadi memang peran Muhammadiyah saya kira sangat tepat. Muhammadiyah kalau tidak salah hitungan terakhir memiliki 167 perguruan tinggi, 126 rumah sakit, 231 klinik, 5345 sekolah dan madrasah, 440 pesantren dan jaringan organisasi yang luas di dalam dan di luar negeri,” ujar Presiden dalam sambutannya pada Sidang Tanwir dan Resepsi Milad ke-112 Muhammadiyah yang digelar di Universitas Muhammadiyah Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)
Presiden Prabowo menguraikan peranan Muhammadiyah dalam mencetak banyak tokoh besar bangsa. Mulai dari Presiden Soekarno yang pernah menjadi pengurus Muhammadiyah, hingga Jenderal Soedirman, Panglima Besar TNI pertama yang juga merupakan Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah di Purwokerto.“Berarti pengaruh Muhammadiyah juga selain dakwah, tapi juga menanamkan patriotisme, semangat cinta Tanah Air, dan melahirkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan menghindari konflik di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Kepala Negara menyoroti sejumlah konflik di berbagai wilayah dunia yang menjadi pengingat bahwa perdamaian adalah anugerah yang harus dijaga. “Apa yang kita lihat hari ini, situasi dunia mengajarkan kita, memberi peringatan kepada kita agar kita waspada, agar kita bersyukur. Kita harus bersyukur negara kita hari ini kita tidak dibom. Hari ini Masjid Istiqlal masih berdiri, hari ini Universitas Muhammadiyah masih utuh, pabrik-pabrik kita tidak di rusak,” katanya.
Di samping itu, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa tantangan besar juga dihadapi Indonesia sebagai negara yang kaya sumber daya alam. Meski demikian, Kepala Negara yakin dan optimistis bahwa tantangan tersebut dapat terlewati dengan tetap waspada dan melakukan langkah hilirisasi mineral.“Masa ratusan tahun kita harus jual kekayaan kita sebagai bahan mentah, kita tidak mau. Kita mau karunia Tuhan itu boleh dibeli dengan harga yang benar supaya kita punya nilai, nilai tambah bisa dipakai untuk menyejahterahkan rakyat kita. Jadi kita harus siap menghadapi,” tambahnya.
Menutup pidatonya, Presiden kembali menyampaikan terima kasih atas peranan Muhammadiyah dalam menjaga kebersamaan dan persatuan. Presiden juga mengajak seluruh pihak untuk terus mempererat sinergi antarelemen bangsa demi kemajuan Indonesia di tengah keberagaman yang ada.“Mari kita bersama-sama dengan semua komponen lain, semua organisasi lain. Banyak perbedaan, tapi carilah titik-titik persamaan untuk bangsa dan negara. Terima kasih, Selamat Milad Ke-112 kepada Muhammadiyah. Berbaktilah terus kepada bangsa, rakyat, umat. Teruskan apa yang sudah saudara-saudara laksanakan dan saudara-saudara buktikan,” tutupnya. (eas)
Presiden Prabowo Ajak Jajaran Kabinet Merah Putih Memaknai Perjuangan di Lembah Tidar
Written by Redaksi
MAGELANG.KORANRAKYAT.COM,-Presiden Prabowo Subianto menggelar acara Jamuan Santap Malam Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil), Kawasan Lembah Tidar, Magelang, Provinsi Jawa Tengah, pada Jumat, 25 Oktober 2024. Acara yang diselenggarakan setelah Upacara Parade Senja ini dihadiri oleh jajaran kabinet, para pemimpin TNI-Polri, taruna Akademi Militer, hingga para jurnalis.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menjelaskan makna dan nilai sejarah Lembah Tidar sebagai simbol perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam melawan penjajah. Kepala Negara juga mengingatkan bahwa tempat ini pernah menjadi saksi sejarah perlawanan Sultan Agung dan Pangeran Diponegoro terhadap penjajah.“Saya sengaja memilih Lembah Tidar untuk mengajak pimpinan pemerintah Republik Indonesia untuk lima tahun yang akan datang. Saya jelaskan kepada mereka bahwa Lembah Tidar ini bagian dari suatu wilayah perjuangan panjang," ujar Presiden Prabowo di awal sambutannya.
Presiden Prabowo turut mengenang Bukit Tidar sebagai "paku" Pulau Jawa dan simbol keteguhan hati para taruna dan alumni Akademi Militer, tiga angkatan, dan kepolisian yang telah menapakinya. Presiden Prabowo menegaskan bahwa profesi militer adalah profesi yang dipilih untuk pengabdian dan berbakti kepada bangsa.“Ini adalah pusatnya ksatria-ksatria. Karena ksatria adalah mereka yang dari sejak remaja memilih hidup dalam pengorbanan,” ungkap Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memperkenalkan beberapa alumni terbaik dari Akademi Militer, Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut, hingga Akademi Kepolisian yang kini menduduki jabatan strategis di Kabinet Merah Putih. Di antaranya, enam alumni Adhi Makayasa yang kini mengemban peran penting dalam kabinet, termasuk Jenderal bintang empat dan peraih prestasi luar biasa lainnya.“Di kabinet saya, terdiri juga dari beberapa alumni dan saya bersyukur, saya beruntung saya mendapat alumni yang terbaik yang masuk kabinet saya,” kata Presiden dengan bangga.
Sebagai bentuk apresiasi atas semangat dan kedisiplinan para taruna yang telah mengikuti Upacara Parade Senja, Presiden Prabowo menginstruksikan kepada para pimpinan akademi untuk memberikan libur khusus kepada taruna yang hadir. Namun, Presiden mengingatkan para taruna untuk tetap belajar selama liburan berlangsung.“Tapi tidak berarti nilai kamu harus jelek, semakin dikasih libur, semakin belajar lebih keras,” ucap Presiden yang disambut sorak-sorai para taruna.Presiden Prabowo mengakhiri sambutannya dengan pesan kuat mengenai prinsip kepemimpinan yang harus dipegang teguh. Ia menekankan bahwa pemimpin sejati harus merasakan dan berbagi beban yang dirasakan oleh anak buahnya, sesuai prinsip “Ingarso Sung Tulodo.”
“Kalau anak buah basah, pimpinan harus basah. Kalau anak buah kepanasan, pimpinan harus kepanasan. Kalau anak buah lapar, pemimpin harus merasakan lapar juga. Itu adalah azas kepemimpinan kita,” ujarnya menegaskan.Jamuan santap malam ini tidak hanya menjadi momentum silaturahmi antara pemimpin negara dan generasi muda, tetapi juga wujud apresiasi terhadap para pemimpin masa depan bangsa yang siap mengabdi untuk Indonesia. Dengan semangat juang yang diwariskan, Presiden Prabowo berharap generasi penerus tetap menjaga nilai-nilai kepahlawanan dan kepemimpinan yang kokoh demi masa depan bangsa. (as)
Presiden Prabowo Subianto Lantik Sekretaris Kabinet dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, di Istana Negara
Written by Redaksi
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM ,-Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melantik Sekretaris Kabinet dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024) sore.
Presiden melantik Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 143/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Sekretaris Kabinet, yang ditetapkan tanggal 20 Oktober 2024. Sedangkan pelantikan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 73/M Tahun 2024 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, yang ditetapkan tanggal 20 Oktober 2024.
Adapun nama-nama Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 yang dilantik, yaitu:
- Lodewijk F. Paulus, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
- Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
- Bambang Eko Suharyanto, Wakil Menteri Sekretaris Negara;
- Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara;
- Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri;
- Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri;
- Muhammad Anis Matta, Wakil Menteri Luar Negeri;
- Arrmanatha Christiawan Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri;
- Arif Havas Oegroseno, Wakil Menteri Luar Negeri;
- Donny Ermawan Taufanto, Wakil Menteri Pertahanan;
- R. Muhammad Syafi’i, Wakil Menteri Agama;
- Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Hukum;
- Mugiyanto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia;
- Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan;
- Thomas AM Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan;
- Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan;
- Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan;
- Fajar Riza Ul Haq, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Atip Latipulhayat, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Fauzan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
- Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
- Giring Ganesha Djumaryo, Wakil Menteri Kebudayaan;
- Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan;
- Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial;
- Immanuel Ebenezer Gerungan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan;
- Christina Aryani, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- Dzulfikar Ahmad Tawalla, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- Faisol Riza, Wakil Menteri Perindustrian;
- Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Perdagangan;
- Yuliot, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
- Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum;
- Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
- Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi;
- Suntana, Wakil Menteri Perhubungan;
- Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital;
- Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital;
- Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian;
- Sulaiman Umar, Wakil Menteri Kehutanan;
- Didit Herdiawan, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan;
- Ossy Dermawan, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- Febrian Alphyanto Ruddyard, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencaaan Pembangunan Nasional;
- Purwadi Arianto, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- Kartiko Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara;
- Aminuddin Ma’ruf, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara;
- Dony Oskaria, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara;
- Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
- Todotua Pasaribu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- Ferry Joko Juliantono, Wakil Menteri Koperasi;
- Helvi Yuni Moraza, Wakil Menteri Usaha Kecil dan Menengah;
- Ni Luh Enik Ermawati, Wakil Menteri Pariwisata;
- Irene Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif;
- Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Taufik Hidayat, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga;
- Muhammad Qodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan.
Acara pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, selanjutnya pembacaan Keputusan Presiden, pengambilan sumpah jabatan, dan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan (as)
Presiden Prabowo Subianto Lantik Menteri Kabinet Merah Putih, di Istana Negara
Written by Redaksi
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,-Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melantik Menteri Kabinet Merah Putih masa jabatan 2024-2029. Presiden melantik 48 menteri dan 5 pejabat setingkat menteri di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024) pagi.
Pelantikan Kabinet Merah Putih ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, yang ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2024.
Adapun nama-nama anggota Kabinet Merah Putih yang dilantik, yaitu:
- Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
- Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
- Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
- Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan;
- Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara;
- Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam NegerI;
- Sugiono, Menteri Luar Negeri;
- Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan;
- Nasaruddin Umar, Menteri Agama;
- Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum;
- Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM);
- Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan;
- Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan;
- Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Satryo Soemantri Brodjonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
- Fadli Zon, Menteri Kebudayaan;
- Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan;
- Saifullah Yusuf, Menteri Sosial;
- Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan;
- Abdul Kadir Karding, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian;
- Budi Santoso, Menteri Perdagangan;
- Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Dodi Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum;
- Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
- Iftitah Suryanegara, Menteri Transmigrasi;
- Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan;
- Meutya Viada Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital;
- Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian;
- Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan;
- Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan;
- Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- Rachmat Pambudy, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional;
- Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara;
- Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
- Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi;
- Maman Abdurrahman, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- Widiyanti Putri, Menteri Pariwisata;
- Teuku Riefky Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif;
- Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- Ario Bimo Nandito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga.
Selanjutnya, Presiden juga melantik pejabat setingkat menteri, yaitu:
- Sanitiar Burhanuddin sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 135/P Tahun 2024 tanggal 20 Oktober 2024;
- Muhammad Herindra sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 136/P Tahun 2024 tanggal 20 Oktober 2024;
- M Putranto sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan Muhammad Qodari sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2024 tanggal 20 Oktober 2024;
- Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dilantik berdasarkan Keputusan Nomor 141/P Tahun 2024 tanggal 20 Oktober 2024; dan
- Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 139/P Tahun 2024 tanggal 20 Oktober 2024.
Acara pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, selanjutnya pembacaan Keputusan Presiden, pengambilan sumpah jabatan, dan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan (as)
HUT TNI ke 79 Jokowi Buka Suara Terkait Konflik Di Timur Tengah
Written by Redaksi
JAKARTA.KORANRAKYAT.COM,-Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut buka suara terkait dengan konflik yang kian panas di Timur Tengah.Menurut dia, dia merupakan jalan satu-satunya untuk menyelesaikan konflik di sana. Keterangan itu dia sampaikan usai hadir dalam acara puncak peringatan HUT ke-79 TNI di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat pada Sabtu (5/10).
Jokowi menyampaikan bahwa dengan pendekatan lunak, pertemuan, dialog, dan komunikasi yang baik, kondisi di Timur Tengah tidak akan seperti saat ini. ”Melalui komunikasi yang baik, saya kira peristiwa di Palestina, di Gaza, di Lebanon, bisa kita hindari. Saya kira memang dialog jalan satu-satunya untuk menyelesaikan konflik yang ada di Gaza, di Lebanon,” terang dia.
Mantan gubernur Jakarta itu menyatakan, Israel dengan Palestina, Israel dengan Hizbullah, Israel dengan Iran, harus diselesaikan di meja perundingan. ”Dan semua harus menahan diri untuk tidak memperbesar eskalasi yang ada,” imbuhnya. Dia pun memastikan bahwa seluruh Warga Negara Indonesia yang berada di negara-negara yang tengah berkonflik itu terus menjadi atensi Kementerian Luar Negeri (Kemlu).
Para WNI itu termasuk seribu lebih prajurit TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Hariyanto menyampaikan bahwa sejauh ini masih belum ada keputusan untuk memulangkan mereka.
”Sementara sampai sekarang belum (evakuasi) dan kami masih menunggu instruksi selanjutnya. Ini masih koordinasi,” kata dia kepada awak media.(as)
Presiden Jokowi Resmikan Bendungan Timef Di Kab Timur Tengah Selatan
Written by Redaksi
TTS,KORANRAKYAT.COM ,-Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Temef, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Rabu, 2 Oktober 2024. Dalam sambutannya, Presiden menekankan betapa vitalnya peran air dalam mendukung kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di NTT, terutama untuk sektor pertanian.
“Air merupakan barang yang sangat vital, yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi di NTT, air begitu sangat pentingnya, sangat vital,” ujar Presiden Jokowi saat menyampaikan sambutannya.
Presiden menjelaskan, dengan adanya air, masyarakat NTT bisa menanam padi, jagung, singkong, dan komoditas lainnya. Ketersediaan air juga menjadi kunci kemakmuran di provinsi ini sehingga pemerintah telah membangun empat bendungan besar di NTT dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.
“Pemerintah dalam 10 tahun ini telah membangun bendungan di NTT ada 4: satu: Rotiklot, dua: Raknamo, tiga: Napun Gete, dan yang sekarang Bendungan Temef di Timor Tengah Selatan,” ungkap Presiden.
Bendungan Temef, yang mulai dibangun pada 2017 dengan total biaya Rp2,7 triliun tersebut, memiliki luas genangan mencapai 298 hektar dan mampu menampung hingga 45 juta meter kubik air. Bendungan ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi para petani, terutama untuk irigasi lahan pertanian seluas 4.200 hektare di wilayah tersebut.
“Ini nanti bisa menampung air sebanyak 45 juta meter kubik air, itu sangat besar sekali yang akan sangat bermanfaat bagi petani untuk menanam padi, jagung, ketela, dan lain-lain,” ucap Presiden.
Selain mendukung sektor pertanian, bendungan ini juga akan membantu mereduksi banjir di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Malaka. Presiden juga meminta agar bendungan ini dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Saya titip Pak Bupati, manfaatkan betul Bendungan Temef ini untuk kemakmuran, untuk kesejahteraan rakyat kita di Timor Tengah Selatan dan juga masyarakat sekitar,” pesan Presiden Jokowi mengakhiri sambutannya.
Dengan diresmikannya Bendungan Temef, diharapkan NTT semakin siap menghadapi tantangan air dan banjir, serta semakin makmur melalui sektor pertanian yang semakin maju. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi turut melakukan penanaman pohon Pulai di kawasan Bendungan Temef.
Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam peresmian tersebut adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Pj Gubernur NTT Andriko Noto Susanto, Pj Bupati TTS Seperius Edison Sipa, Dirut PT Waskita Karya Muhammad Hanugroho, Dirut PT Indra Karya Gok Ari Joso Simamora, dan Direktur Oprasional PT Nindya Karya Firmansyah.(eas)
Presiden Jokowi : Perlu Persiapan Total Untuk Pindah Ibu Kota Negara
Written by Redaksi
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,- Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan mengenai Keputusan Presiden (Kepres) terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang saat ini tengah menjadi perhatian publik. Dalam keterangannya, Kepala Negara menegaskan bahwa kesiapan menyeluruh sangat diperlukan sebelum pemindahan tersebut benar-benar terlaksana.
"Kita melihat itu kesiapan betul-betul. Di sana harus betul-betul siap, kalau hanya tandatangan gampang," ujar Presiden kepada awak media usai peresmian pembukaan 10th Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) Tahun 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada Rabu, 18 September 2024.
Presiden menambahkan bahwa penandatanganan Perpres pemindahan IKN memang bisa dilakukan dengan mudah, baik oleh dirinya maupun oleh presiden terpilih berikutnya, Prabowo Subianto. Namun, yang lebih penting adalah kesiapan IKN secara keseluruhan."Kalau yang namanya sudah ditandatangani, pindah itu semuanya harus siap," ungkap Presiden.
Presiden Jokowi juga menekankan bahwa kesiapan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari infrastruktur hingga sumber daya manusia. Ia juga menyebut proses pemindahan ini lebih kompleks, mengingat skala besar pemindahan sebuah ibu kota.
"Pindahan rumah saja ruwetnya kayak gitu, ini pindahan ibu kota, semuanya harus dihitung," ucap Presiden.Presiden pun menggarisbawahi pentingnya perhitungan matang terhadap ekosistem pendukung di IKN. Presiden mengingatkan bahwa ekosistem pendukung seperti logistik, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan juga harus dipersiapkan dengan baik agar pemindahan dapat berjalan lancar dan berkelanjutan."Logistik seperti apa? Sekolah untuk anak-anak yang nanti disana siap ndak? Rumah sakitnya siap ndak? Tidak hanya urusan kita pindah, kalau hanya orangnya hanya bawa baju," tutur Presiden. (eas)
Presiden Jokowi Gelar Jamuan Santap Malam untuk Pemimpin dan Delegasi IAF Ke-2 di Bali
Written by Redaksi
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,-Presiden Joko Widodo menggelar jamuan santap malam untuk para pemimpin dan delegasi yang hadir pada Indonesia-Africa Forum (IAF) ke-2, di Intercontinental Bali Resort, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Minggu, 1 September 2024. Dalam sambutannya, Kepala Negara menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mendukung perkembangan global yang inklusif dan berkelanjutan.
"Indonesia merasa terhormat menjadi tuan rumah High Level Multiparty Partnership Forum dan Indonesia-Africa Forum ke-2 untuk memajukan pembangunan global yang inklusif dan berkelanjutan," ujar Presiden.
Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya kerja sama dan solidaritas antara Indonesia dan negara-negara Afrika. Menurut Presiden, hubungan Indonesia dan negara-negara Afrika yang telah terjalin dengan baik harus terus dilanjutkan.
"Indonesia tetap berkomitmen untuk memperkuat kerja sama dan solidaritas dengan negara-negara di kawasan Afrika, dan ini akan terus dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya," ungkap Presiden.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi memperkenalkan Presiden terpilih Indonesia, Prabowo Subianto, yang akan dilantik bulan depan sebagai penerusnya. Hal ini mencerminkan transisi kepemimpinan yang mulus dan komitmen Indonesia untuk terus menjalin hubungan erat dengan negara-negara sahabat di Afrika.
"Pada kesempatan yang penuh kegembiraan ini, izinkan saya memperkenalkan Presiden terpilih Indonesia, Bapak Prabowo Subianto yang akan dilantik bulan depan dan akan memimpin Indonesia di masa depan," ucap Presiden.
Presiden Jokowi pun mengakhiri sambutannya dengan mengucapkan terima kasih kepada para hadirin. Presiden juga berharap para pemimpin negara dan delegasi yang hadir dapat menikmati jamuan makan malam yang telah disiapkan dengan penuh perhatian.
"Terima kasih, dan silakan menikmati makan malam ini," tutur Presiden.
Acara ini menjadi penutup yang sempurna untuk hari pertama Indonesia-Africa Forum ke-2, dan menjadi simbol kuat dari komitmen Indonesia untuk terus membangun kemitraan yang saling menguntungkan dengan negara-negara Afrika.(eas)
Buka IAPF di Bali, Puan Singgung RI-Afrika Punya Sejarah Panjang Sejak KAA di Era Presiden Sukarno
Written by Redaksi
Foto bersama Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani usai membuka IAPF (nyo)
BALI, KORANRAKYAT.COM , Ketua DPR RI Puan Maharani membuka perhelatan Indonesia-Africa Parliamentary Forum (IAPF) yang digelar di Bali.Dalam acara forum parlemen Indonesia dengan negara-negara Afrika itu, ia pun menyinggung soal sejarah panjang Indonesia-Afrika yang terjalin sejak Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung tahun 1955 saat era kepemimpinan Presiden Sukarno."Terima kasih atas kehadiran para Pimpinan dan Anggota Parlemen dari negara-negara Afrika pada Indonesia-Africa Parliamentary Forum,” kata Puan di awal sambutannya, Minggu (1/9/2024).Adapun rangkaian IAPF diselenggarakan sejak 31 Agustus hingga 2 September 2024 di Bali di mana pembukaan acara pagi ini berlangsung di Hotel Grand Hyatt, Nusa Dua. Selain Indonesia, acara ini dihadiri oleh delegasi parlemen dari 20 negara di Afrika yang sebagian dipimpin langsung oleh ketua parlemennya.Beberapa negara Afrika yang hadir itu antara lain dari Algeria, Angola, Benin, Burundi, Djibouti, Eswatini, Ghana, Kenya, Malawi, Mauritius, Morocco, Nigeria, Tanzania, Tunisia, Zimbabwe, Ethiopia, Libya, Mozambique, Somalia, dan South Africa.
Lewat IAPF, Puan mengatakan Indonesia dan negara-negara Afrika memulai babak dan lembaran baru. Ia kemudian menyinggung pelaksanaan KAA di mana Indonesia menjadi salah satu negara pelopornya.
“Tahun 1955, 69 tahun lalu, Konferensi Asia Afrika (KAA) telah menjadi tonggak sejarah untuk memupuk persaudaraan dan solidaritas di antara bangsa-bangsa di Asia dan Afrika,” tuturnya.KAA yang dibuka oleh Presiden pertama RI Sukarno merupakan sebuah konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika, yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan. Pertemuan tersebut berlangsung di Gedung Merdeka, Bandung, dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia-Afrika serta melawan kolonialisme atau neokolonialisme.
“Solidaritas saat itu adalah untuk memperjuangkan kemerdekaan negara-negara di Asia dan Afrika,” tegas Puan.Berbeda dengan ketika pelaksanaan KAA, Puan mengatakan kondisi saat ini berbeda.“Jika pada tahun 1955, Pemerintah berperan dominan dalam mendorong kerja sama Asia-Afrika, saat ini, tahun 2024, Parlemen merupakan faktor penting untuk mendorong kerja sama kedua benua," jelas cucu Bung Karno tersebut.“Jika pada tahun 1955, keputusan penting diambil pemerintah, saat ini Pemerintah perlu berkonsultasi dengan Parlemen untuk melakukan kerja sama internasional,” lanjut Puan.
Menurut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu, membangun kemitraan antar Parlemen berarti memperluas hubungan Afrika dengan Indonesia menjadi lebih inklusif. Tak hanya itu, Puan menilai ada peningkatan hubungan Indonesia-Afrika dengan membangun kemitraan antar parlemen.“Artinya juga kita menjangkau hubungan antara masyarakat yang lebih luas,karena Parlemen adalah wakil rakyat," tegas Puan. Ditambahkannya, Parlemen bisa mendorong dan bersinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat kerja sama internasional. Terutama, kata Puan, antar negara berkembang.“Untuk memperluas kemitraan Afrika dengan Indonesia, maka kita perlu menghargai perbedaan di antara kita, dan mencari kesamaan,” ucapnya.
Puan kemudian mengingatkan apa yang disampaikan Presiden Sukarno dalam pidatonya di KAA dengan judul “Unity in Diversity Asia-Africa”. Menurutnya, hal yang disampaikan Bung Karno disebut masih relevan saat ini.
“Bahwa keberagaman dalam budaya, sosial, dan kebangsaan bukanlah faktor pemecah, melainkan sesuatu yang mempersatukan kita,” kata Puan mengutip Sukarno.
Lebih lanjut, Puan memberi sejumlah pertanyaan kepada para delegasi terkait IAPF: bagaimana IAPF berkontribusi meningkatkan hubungan antara negara-negara Afrika dengan Indonesia? bagaimana IAPF dapat bermanfaat untuk rakyat yang kita wakili? Dan bagaimana IAPF dapat merespon tantangan dinamika global dan berkontribusi bagi perdamaian dan kesejahteraan bersama?“Pertanyaan yang relevan ini akan kita jawab melalui dialog dan diskusi yang kita lakukan pada hari ini, pertemuan bilateral, dan kunjungan lapangan besok,” terang Puan.Sebagai tuan rumah, DPR mengangkat tema ‘Memperkuat Kemitraan Parlemen Indonesia-Afrika untuk Pembangunan’ pada pertemuan IAPF.
Forum Parlemen Indonesia-Afrik ini sendiri akan terdiri dari tiga sesi diskusi yang membahas isu-isu penting antara lain kerja sama selatan-selatan untuk kemakmuran dan pembangunan berkelanjutan, pembangunan komunitas yang tangguh melalui inisiatif kesehatan dan ketahanan pangan, serta pemanfaatan potensi perdagangan dan investasi untuk pertumbuhan ekonomi inklusif.Puan pun menekankan pentingnya parlemen Indonesia-Afrika memetakan kerja sama ke depan untuk bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama. Apalagi Afrika telah memiliki Agenda 2063: The Africa we Want. “Agenda ini merupakan cetak biru untuk mentransformasi Afrika menjadi kekuatan utama dunia di masa depan. Indonesia menyampaikan kesiapannya menjadi mitra Afrika, dengan potensi Indonesia menjadi ekonomi ke-4 terbesar di dunia tahun 2050,” sebutnya.
Menurut African Development Bank, Afrika merupakan benua dengan pertumbuhan tertinggi kedua di dunia. Ekonomi Afrika juga diproyeksi tumbuh positif sebesar 3,7% tahun 2024, dan 4.3 % tahun 2025. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproyeksi sebesar 5,3% pada tahun 2024 dan 5,2% pada tahun 2025. Oleh karena itu, Puan menilai ada beberapa hal yang bisa dilakukan Indonesia-Afrika. Seperti kerja sama dalam pengembangan energi terbarukan, meningkatkan ketahanan pangan, dan membangun ekonomi digital."Kita dapat kerja sama untuk meningkatkan partisipasi perempuan khususnya di sektor ekonomi dan politik. Perempuan dapat berperan lebih besar di masyarakat jika diberikan kesempatan,” tambah Puan.
Atas dasar hal tersebut, Puan menganggap hubungan Afrika dan Indonesia bukan hanya sekadar hubungan historis, namun juga tentang bagaimana mengeksplorasi peluang kerja sama di masa depan. Untuk itu, Puan menegaskan Indonesia-Afrika harus membangun hubungan yang saling menguntungkan, saling menghormati, saling menghargai keberagaman, dan berdasar kesetaraan.
"Hubungan kesetaraan berarti tidak ada satu pihak yang ingin mendominasi hubungan ini. Hal ini semakin diperlukan, ketika kita hidup di era multipolar yang sedang menghadapi berbagai tantangan global yang bersifat multidimensi," urai mantan Menko PMK itu.
Berbagai tantangan yang dimaksud Puan seperti meningkatnya ketegangan geopolitik, perang dan konflik, persaingan kekuatan utama (major powers), gejolak ekonomi global, serta perubahan iklim.
“Dalam konteks kerja sama antar Parlemen, kita harus memajukan nilai nilai demokrasi, menghargai hak asasi manusia, dan menegakkan rule of law,” tukas Puan.
"Karenanya saya percaya, bahwa pertemuan IAPF ini harus dapat memberi ‘nilai tambah’ dalam hubungan negara-negara Afrika dengan Indonesia. Nilai tambah ini akan dicapai jika Parlemen dapat memperkuat, dan tidak menduplikasi, kerja sama antar Pemerintah," sambungnya.Puan menyatakan, nilai tambah akan didapat jika kerja sama IAPF berkontribusi mewujudkan aspirasi rakyat di Afrika dan Indonesia untuk menikmati kehidupan yang lebih damai dan sejahtera. Hal ini mengingat berbagai krisis di dunia berdampak langsung bagi rakyat Indonesia-Afrika sehingga Parlemen perlu lebih aktif berkontribusi menyelesaikan berbagai persoalan global. "Hal ini termasuk bahwa Parlemen harus mendorong terciptanya perdamaian. Saya mendorong kita menolak cara kekerasan. Kita harus mengedepankan dialog dan diplomasi dalam menyelesaikan masalah antar negara," ucap Puan.
Puan menyebut, perang dan konflik adalah pilihan kebijakan yang diambil satu negara. Maka dalam negara demokrasi, ia menegaskan bahwa Parlemen berperan menentukan kebijakan suatu negara apakah akan memulai perang atau menempuh cara damai.
"Termasuk dalam hal ini, kita perlu memperjuangkan kemerdekaan penuh Palestina, menghentikan perang di Gaza, Ukraina, dan berbagai wilayah yang dilanda perang dan konflik," tutur Puan.
“Demikian pula, merupakan suatu pilihan, apakah kita akan mendorong kerja sama yang saling menguntungkan dan bukan zero-sum approach, atau memperkuat multilateralisme, dan bukannya melakukan kebijakan unilateral,” imbuhnya.
Di sisi lain, Puan menilai kerja sama antar Parlemen ini juga dapat menjadi jembatan hubungan antar masyarakat atau people-to-peope contact antara Afrika dengan Indonesia. Tentunya hal tersebut penting karena posisi parlemen sebagai wakil rakyat.
"Akhir kata saya mengajak kita semua untuk menyuarakan aspirasi rakyat yang kita wakili agar kemitraan Afrika dengan Indonesia menghasilkan hasil nyata bagi rakyat kita,” kata Puan.
“Saya mengajak kita untuk menyuarakan lebih keras bahwa Parlemen akan berada di garda depan untuk memperjuangkan perdamaian dan kesejahteraan di Afrika, di Indonesia, dan di dunia,” tambahnya.
Puan kemudian secara resmi membuka IAPF. Bersama sejumlah pimpinan parlemen Afrika, ia memukul tifa secara bersama-sama tanda dimulainya konferensi.
"Dengan mengucapkan bismillahiramanirrahim, saya nyatakan pertemuan IAPF 2024 ini dibuka," kata Puan.
Pembukaan IAPF dimeriahkan dengan pertunjukan budaya, termasuk medley tari-tarian nusantara.
Turut hadir dalam acara pembukaan IAPF yakni Menlu Retno Marsudi sebagai perwakilan Pemerintah.
Kemudian ada pula Pj Gubernur Bali, S.M Mahendra Jaya.
“Forum ini merefleksikan kedekatan Indonesia dan Afrika seperti spirit deklarasi KAA Bandung,” kata Menlu Retno saat memberi sambutan.
Hal senada juga disampaikan Ketua Parlemen Zimbabwe, Jacob Mudenda sebagai perwakilan parlemen Afrika. Ia juga mengaku terkesan dengan hospitality Indonesia sebagai tuan rumah konferensi IAPF.
“Secara khusus kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani. Forum ini menghidupkan kembali semangat deklarasi Bandung,” ungkap Jacob Mudenda.Jacob Mudenda kemudian
menyampaikan sejumlah harapan, termasuk kerja sama Indonesia dan Afrika dalam mengatasi penyakit monkey pox (Mpox) atau cacar monyet yang tengah mewabah di Afrika.
“Dari penerapan protokol kesehatan hingga pengadaan vaksin,” harapnya.
Sebagai informasi, IAPF digelar berkesinambungan dengan penyelenggaraan Forum Tingkat Tinggi (FTT) Indonesia-Afrika atau Indonesia-Africa Forum) yang digelar Pemerintah Indonesia dalam waktu bersamaan di Bali.
Acara tersebut akan dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi).FTT Indonesia-Afrika juga diselenggarakan bersamaan dengan Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multi-pihak (High-Level Forum on Multi Stakeholder Partnerships),
yang merupakan kerja sama antara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI dan Bappenas. Total peserta diperkirakan mencapai 1.500 delegasi dari negara-negara Afrika serta negara Global South lainnya.(eas)
Plaza Seremoni Senilai Rp381,7 Miliar Diresmikan Presiden Jokowi
Written by Redaksi
KALTIM,KORANRAKYAT.COM,-Presiden Joko Widodo meresmikan Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pada Rabu pagi, 14 Agustus 2024. Peresmian tersebut menandai pencapaian penting dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara.
"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan plaza seremoni, sumbu kebangsaan IKN," ujar Presiden dalam sambutannya.
Presiden Jokowi menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara kini makin menunjukkan hasil yang nyata. Tidak hanya dalam bentuk infrastruktur dasar, tetapi pembangunan juga dilakukan dalam hal penyediaan berbagai fasilitas pendukung yang memperkaya keistimewaan IKN.
"Penataan ini meliputi pembangunan plaza seremoni, jalur pejalan kaki, jalur pesepeda, shared street, visitor center, amfiteater, galeri UMKM, dan forest trail," ungkap Presiden.
Presiden juga menambahkan bahwa Sumbu Kebangsaan merupakan ruang terbuka yang melambangkan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, dan manusia dengan sesama. Ia pun berharap agar Sumbu Kebangsaan dapat menjadikan IKN sebagai kota yang harmonis.
"Saya berharap kehadiran Sumbu Kebangsaan yang dilandasi filosofi keluhuran hubungan Tuhan, manusia, dan alam ini akan menjadikan ibu kota negara Nusantara sebagai kota yang harmonis, nyaman, dan damai," ucap Presiden.(eas)
KALTIM,KORANRAKYAT.COM,-Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tiba di IKN usai menyampaikan pengunduran dirinya dari Ketua Umum Golkar. Airlangga tampak menikmati bakso di IKN bersama Presiden Jokowi.Dilihat wartawan , Minggu (11/8/2024) kedatangan Airlangga di IKN ini terlihat dalam video yang diunggah Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam akun Instagram resminya. Dalam postinganya Zulhas terlihat tiba di IKN pada malam hari, Ia bersama dengan Airlangga lantas terlihat menaiki bus menuju lokasi makan malam.Sementara itu, kehadiran Airlangga di IKN juga terlihat dalam akun Instagram resmi Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sri Mulyani tampak mengunggah beberapa foto yang menampilkan suasana makan malam Presiden Jokowi dan para menteri.
Dalam foto, Airlangga terlihat berada disamping Jokowi. Hadir pula, Wapres Ma’ruf Amin, Menhan Prabowo Subianto, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menkominfo Budi Arie, hingga Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono.Sri Mulyani mengatakan makan malam dilakukan di lokasi dengan latar belakang Istana Negara dan Istana Garuda. Ia juga menambahkan keterangan Airlangga tengah menyantap bakso saat makan malam berlangsung.
“Baru saja tiba di Sumbu Kebangsaan IKN. Di bawah sinar bulan sabit diatas langit. Berfoto dengan yang paling sibuk dan paling bertanggung jawab pembangunan IKN Pak Basuki Hadimuljono Ketua OIKN/Menteri PUPR – dan Ketua Satgas Pembangunan Infrastruktur PUPR Pak Danis Sumadilaga – Ibu Dirjen Cipta Karya PUPR Ibu Diana Kusumastuti,” tulis Sri Mulyani.
Untuk diketahui, Jokowi beserta para menteri ini berada di IKN untuk mengikuti sidang kabinet paripurna. Sidang dijadwalkan berlangsung pada Senin 12 Agustus 2024.(as)
Presiden Jokowi Terima Surat Kepercayaan 10 Duta Besar Negara Sahabat: Brunei, AS, hingga Rusia
Written by Redaksi
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,- Presiden Joko Widodo menerima surat kepercayaan dari 10 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) negara-negara sahabat. Penyerahan surat kepercayaan tersebut digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 8 Agustus 2024.Prosesi acara penyerahan surat kepercayaan dimulai dengan diperdengarkannya lagu kebangsaan dari masing-masing negara sahabat setelah para duta besar tiba di Istana Merdeka. Adapun 10 duta besar negara sahabat yang diterima oleh Presiden Jokowi antara lain
Brigadir Jenderal (Purn) Dato Seri Pahlawan Haji Abdul Razak bin Haji Abdul Kadir, Duta Besar LBBP Designate Resident Brunei Darussalam untuk Republik Indonesia, Dagmar Gonzales Grau, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Kuba untuk Republik Indonesia,Mohamed Trabelsi, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Tunisia untuk Republik Indonesia, Sergei G. Tolchenov, Duta Besar LBBP Designate Resident Federasi Rusia untuk Republik Indonesia;
Tanya Dimitrova, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Bulgaria untuk Republik Indonesia, Simon Namiss, Duta Besar LBBP Designate Resident Negara Merdeka Papua Nugini untuk Republik Indonesia,Kamala Shirin Lakhdhir, Duta Besar LBBP Designate Resident Amerika Serikat untuk Republik Indonesia,Darius Gaidys, Duta Besar LBBP Designate Non-Resident Republik Lituania berkedudukan di Singapura, Biljana Stefanovska, Duta Besar LBBP Designate Non-Resident Republik Makedonia Utara berkedudukan di Canberra; dan Marko Ham, Duta Besar LBBP Designate Non-Resident Republik Slovenia berkedudukan di Canberra.Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya penugasan resmi para duta besar tersebut di Indonesia.
Setelah selesai menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Joko Widodo, para duta besar berpamitan. Lagu kebangsaan Indonesia Raya turut diperdengarkan pada kesempatan tersebut. Turut mendampingi Presiden dalam kesempatan tersebut antara lain Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Rudy Saladin, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden M. Yusuf Permana. (as)
Presiden Jokowi Apresiasi Kecepatan KIT Batang Tarik Investasi Asing ke Indonesia
Written by Redaksi
BATANG,KORANRAKYAT.COM,-Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi terhadap Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang yang berhasil menarik banyak investasi asing ke Tanah Air. Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Negara usai meninjau sejumlah pabrik yang ada di KIT Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, pada Jumat, 26 Juli 2024."Kawasan Industri Terpadu Batang ini sangat cepat sekali menarik investasi dari luar ke Indonesia dan bermacam-macam Industri ada di sini," ujar Presiden dalam keterangannya kepada awak media usai acara ekspor perdana 16 ribu pasang sepatu PT Yih Quan Footwear Indonesia ke Amerika Serikat.
Presiden menyebut bahwa saat ini terdapat sejumlah industri yang sudah mulai dan akan beroperasional di KIT Batang, di antaranya adalah industri sepatu, industri kaca, hingga industri pipa plastik. Selain itu, terdapat 18 perusahaan lain yang masih dalam proses pembangunan."Kita harapkan nanti tidak hanya yang di sebelah utara jalan tol yang 800 hektare tetapi juga yang di sebelah Selatan yang totalnya nanti akan menjadi 4.300 hektare," ungkap Presiden.
Presiden menegaskan bahwa KIT Batang akan memberikan banyak manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Tengah. Mulai dari lapangan pekerjaan hingga tingkat perekonomian daerah sekitarnya.
"Kurang lebih 250 ribu karyawan tenaga kerja yang bisa bekerja. Ini sesuatu yang sangat bagus dan juga tentu saja bagus untuk growth ekonomi Provinsi Jateng," ucapnya.
Untuk diketahui, sebelum meresmikan operasional KIT Batang, Presiden Jokowi terlebih dahulu meninjau sejumlah perusahaan yang ada di kawasan tersebut. Salah satunya adalah PT Samator Indo Gas yang merupakan perusahaan gas industri yang mengoperasikan 55 pabrik dan 103 filling stations yang tersebar di 29 provinsi di Indonesia.
Selain itu, Presiden juga melakukan peninjauan ke PT KCC Glass Indonesia yang merupakan perusahaan industri kaca yang memiliki line produksi terbesar di Asia Tenggara. Saat ini, perkembangan pembangunan pabrik telah mencapai 90 persen dan direncanakan beroperasi pada bulan September 2024 mendatang.(eas)
Dipaksa Bayar Iuran Tapera Pengusaha Dan Buruh Siap Melawan Lakukan Aksi Demo
Written by Redaksi
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,- - Pengusaha hingga buruh menyatakan sikap tegasnya dalam menolak aturan terkait iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Dan berencana mengadukan hal ini ke Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) bilamana pemerintah tak kunjung merespons penolakan dari mereka
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani bersama Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita mendesak pemerintah, untuk mereview atau mengkaji kembali Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 dan Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat "Apa langkah kita selanjutnya? Kalau memang harus dilakukan judicial review ya mungkin kita akan ke arah situ, yang akan kita lakukan bersama-sama (dengan buruh). Karena kami merasa perlu ada satu posisi bersama (dengan buruh) untuk memberi masukkan kepada pemerintah. Kadang-kadang pemerintah juga bingung tentang berbagai kepentingannya, dalam saat ini kepentingan sama," kata Shinta dalam konferensi pers terkait Tapera di Kantor Pusat Apindo Jakarta, Jumat (31/5/2024).
Adapun dilakukannya judicial review ini, lanjut Shinta, jika memang dari pemerintah benar-benar tidak ada kesepakatan yang sama. Namun saat ini, katanya, baik pihak pengusaha maupun buruh akan berupaya untuk meminta klarifikasi lebih dulu kepada pemerintah, untuk dapat menentukan sikap ke depannya akan bagaimana."Kita perlu ada public private consultation. Ini penting antara pemerintah dan pemangku kepentingan. Makanya kami tunggu itu terjadi dulu, sebelum kita mungkin nantinya akan mengambil sikap," ucapnya.
Menurut Shinta, pengusaha dan buruh memiliki hak dan posisi untuk memberikan masukan kepada pemerintah, lantaran mereka terdampak langsung dengan adanya rencana implementasi iuran Tapera. Sayangnya, pemerintah seakan tuli, tidak mau mendengarkan aspirasi yang disampaikan pengusaha maupun buruh.
Meski demikian, baik Shinta maupun Elly mengaku tidak akan menyerah dan akan terus berupaya menyampaikan masukan terkait Tapera kepada pemerintah. Bahkan, tidak menutup kemungkinan juga bagi serikat buruh melakukan aksi besar-besaran, berdemo menolak diwajibkannya iuran tersebut."Sekarang kita sedang pikirkan dulu apa yang mau kita bawa ke MA, karena serikat buruh tidak serta merta langsung turun aksi besar-besaran. Itu ada hal-hal yang step-by-step yang akan kita bicarakan lagi ke depannya," kata Elly dalam kesempatan yang sama. "Di daerah-daerah mungkin akan digelar aksi seperti ini dulu, kami menyiapkan kertas posisi punya kami bersama dengan Apindo dalam waktu dekat. Tapi jelas pasti akan ada aksi turun ke jalan untuk menolak (aturan terkait iuran Tapera)," pungkasnya.
Sementara - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera memastikan gaji karyawan swasta yang telah memiliki rumah tetap dipotong untuk iuran Tapera setiap bulannya. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, mengatakan kewajiban itu sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Terlebih, kesenjangan kepemilikan rumah atau backlog di Indonesia masih sangat tinggi, saat ini diangka 9,9 juta orang atau keluarga yang tidak memiliki rumah.
Sementara itu, kata Heru, kemampuan Pemerintah dengan berbagai skema subsidi dan fasilitas pembiayaan hanya bisa menyediakan kurang lebih sebesar 250 ribu rumah."Jadi kalau hanya mengandalkan pemerintah saja, enggak akan ngejar, sampai kapan backlognya akan selesai. Makanya perlu ada grand design dengan melibatkan sertakan masyarakat untuk bersama-sama pemerintah, bareng-bareng ini, dan konsepnya bukan iuran, nabung. Konsepnya adalah nabung," kata Heru
"Bagi yang sudah punya rumah, dari hasil pemupukan tabungannya, sebagian digunakan untuk mensubsidi biaya KPR bagi yang belum punya rumah. Supaya apa? supaya bunganya masih bisa tetap terjaga di level lebih rendah dibandingkan dengan bunga komersial," imbuhnya.Lebih lanjut, Heru juga membeberkan bahwa saat ini bunga KPR Tapera ditetapkan sebesar 5 persen. Besaran itu masih bisa dikaji lebih lanjut, apalagi jika nantinya banyak karyawan swasta yang menabung di Tapera.
Oleh sebab itu, Heru menegaskan karyawan swasta yang sudah punya rumah tetap menabung di Tapera sebagai bentuk prinsip gotong-royong yang ada di UU Nomor 4 Tahun 2016."Kenapa harus ikut nabung? Tadi prinsipnya gotong-royong di undang undangnya, pemerintah, masyarakat yang punya rumah bantu yang belum punya rumah. Semua membaur, kalau itu bisa dikonstruksikan dalam Tapera, ini sangat mulia sebenarnya," jelas Heru."itukan indah sekali, maka leverage kemampuan gotong royong antara pemerintah dan masyarakat untuk mendeliver output perumahan dalam rangka mengejar kesenjangan kepemilikan rumah bisa terkejar," pungkasnya.
Untuk diketahui, besaran iuran Tapera ditetapkan sebesar 3 persen dari Gaji atau Upah. Besaran simpanan untuk Peserta Pekerja ditanggung bersama oleh Pemberi Kerja sebesar 0,5 persen dan pekerja sebesar 2,5 persen.Nantinya, dana tersebut dikumpulkan pada Rekening Dana Tapera oleh Bank Kustodian di Bank Penampung. Nantinya, iuran itu akan dikumpulkan dan diinvestasikan atau dilakukan pemupukan dana dalam rangka meningkatkan nilai dana Tapera milik Peserta oleh Bank Kustodian.
Dana Tapera diinvestasikan pada deposito perbankan, surat utang/sukuk negara, surat utang/sukuk daerah, surat berbarga di bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta bentuk investasi lain yang aman dan menguntungkan sesuai dengan amanat UU Tapera.
Untuk nantinya, dana Tapera bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan bagi peserta MBR terdiri dari Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Bangun Rumah (KBR), dan Kredit Renovasi Rumah (KRR).(as)
