Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik dan tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Menteri BUMN Kunjungi Kantor Pos Bogor, Pos Indonesia Perkenalkan New Platform Layanan Digital Kurir dan Jasa Keuangan
Last Updated on Sep 13 2021

Menteri BUMN Kunjungi Kantor Pos Bogor, Pos Indonesia Perkenalkan New Platform Layanan Digital...

BOGOR KORANRAKYAT.COM- PT Pos Indonesia (Persero) memperkenalkan new platformlayanan digital Kurir dan Jasa Keuangan diantaranya adalah layanan digital PosAja!,Pospay serta Pos Migran Indonesia kepada Menteri BUMN Erick Thohir. Hal tersebutdilakukan dalam acara kunjungan kerja Menteri BUMN Erick...
 Jampidsus Kejagung  Periksa Saksi  Dugaan Korupsi Di LPEI dan Perum Perimdo
Last Updated on Sep 13 2021

Jampidsus Kejagung Periksa Saksi Dugaan Korupsi Di LPEI dan Perum Perimdo

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM  Dalam waktu bersamaan diperiksa  satu orang diperiksa  sebagai saksi dugaan tindak pidana korupsi pada perusahaan umum perikanan Indonesia ( Perum Perindo) tahun 2016 -2019  selain itu juga dalam waktu  yang sama terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam...
Bank Jatim Paparkan Kinerja  Selama Pandemi Melalui Public Expose Live 2021
Last Updated on Sep 07 2021

Bank Jatim Paparkan Kinerja Selama Pandemi Melalui Public Expose Live 2021

      SURABAYA ,KORANRAKYAT.COM Bankjatim bersyukur masih mampu memberikan kinerja  yang positif, khususnya untuk mendorong perekonomian Jawa Timur. “Portofolio positif bankjatim menunjukkan bahwa Bank dengan kode emiten BJTM ini dapat menjadi pilihan calon investor untuk dapat...
Rita Mantan Bupati Kuker Belum Tersangka KPK Disesak LSM
Last Updated on Sep 07 2021

Rita Mantan Bupati Kuker Belum Tersangka KPK Disesak LSM

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM, - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menetapkan mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari sebagai tersangka di kasus dugaan suap mantan penyidik KPK, Stepanus Robin Pattuju. Koordinator MAKI,...
Akhir Sebuah Dinasti Suami Istri Bupati Probolinggo Ditangkap  KPK
Last Updated on Aug 30 2021

Akhir Sebuah Dinasti Suami Istri Bupati Probolinggo Ditangkap KPK

 PROBOLINGGO,KORANRAKYAT.COM, - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 10 orang di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Minggu (29/8/2021) dini hari. Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan sejumlah aparatur sipil negara (ASN) ditangkap dalam OTT...

World Today

  •  
    TNI AD dan Tentara AS Gelar Latihan Perang

     

     

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM -Tentara Angkatan Darat Indonesia (TNI AD) dan Amerika Serikat atau

     

 



BALIKPAPAN,KORANRAKYAT.COM -Presiden Joko Widodo mengakhiri kunjungan kerja di Provinsi Kalimantan Timur dengan meninjau kegiatan vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat yang dilaksanakan di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) Dome, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Selasa, 24 Agustus 2021.

Kegiatan vaksinasi massal ini dilakukan kepada 1.900 masyarakat umum, termasuk para pelajar, ibu hamil, tokoh agama, tokoh masyarakat, penduduk lanjut usia (lansia), dan penyandang disabilitas dengan menggunakan vaksin Sinovac dan Moderna. Selain itu, vaksin juga diberikan kepada para tenaga kesehatan sebagai vaksin dosis ketiga (booster).

Melihat antusiasme masyarakat, Presiden menyempatkan diri untuk menyapa dan berbincang-bincang dengan masyarakat dan para tenaga kesehatan yang sedang mengikuti vaksinasi Covid-19.

Selain itu, Kepala Negara juga tampak berinteraksi dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, dan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud.

Setelah meninjau kegiatan vaksinasi tersebut, Kepala Negara segera menuju Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Kota Balikpapan untuk kembali ke Jakarta.(eas)



JAKARTA,KORANRAKYAT.COMPandemi Covid-19 yang belum berakhir menjadikan Indonesia harus bersiap menghadapi sejumlah ketidakpastian dan tantangan global lainnya, seperti ancaman perubahan iklim, peningkatan dinamika geopolitik, serta pemulihan ekonomi global yang tidak merata.

"Karena itu, APBN tahun 2022 harus antisipatif, responsif, dan fleksibel merespons ketidakpastian, namun tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian," ujar Presiden Joko Widodo saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR RI yang digelar di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin, 16 Agustus 2021.

Menurut Presiden, APBN berperan sentral untuk melindungi keselamatan masyarakat dan juga sebagai motor pengungkit pemulihan ekonomi. Bahkan, sejak awal pandemi, pemerintah telah menggunakan APBN sebagai perangkat kontra-siklus, mengatur keseimbangan "rem dan gas", mengendalikan penyebaran Covid-19, melindungi masyarakat yang rentan, dan sekaligus mendorong kelangsungan dunia usaha.

"Strategi ini membuahkan hasil. Mesin pertumbuhan yang tertahan di awal pandemi sudah mulai bergerak. Di kuartal kedua 2021, kita mampu tumbuh 7,07 persen (YoY) dengan tingkat inflasi yang terkendali di angka 1,52 persen (YoY)," ungkapnya.

Kepala Negara pun meminta agar capaian tersebut terus dijaga momentumnya. Presiden Jokowi berpandangan bahwa lompatan kemajuan yang dihasilkan Undang-Undang Cipta Kerja, Lembaga Pengelola Investasi, dan Sistem OSS Berbasis Risiko berdampak pada peningkatan produktivitas, peningkatan daya saing investasi, dan ekspor. Selain itu, juga berdampak pada penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.

"Dengan berpijak pada strategi tersebut, pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2022, yaitu “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Pemulihan sosial-ekonomi akan terus dimantapkan sebagai penguatan fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara optimal,"ucap Presiden.

Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa reformasi struktural harus terus diperkuat mengingat reformasi struktural merupakan hal yang sangat fundamental untuk pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi pascapandemi karena Indonesia bukan hanya harus tumbuh, tapi tumbuh dengan cepat dan berkelanjutan.

"Untuk itu, produktivitas harus ditingkatkan. Produktivitas akan bisa meningkat bila kualitas SDM membaik, diperkuat oleh konektivitas yang semakin merata, pembangunan infrastruktur yang dipercepat, termasuk infrastruktur digital, energi, dan pangan untuk mendorong industrialisasi, serta dukungan ekosistem hukum dan birokrasi yang kondusif bagi dunia usaha," imbuhnya.

Asumsi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2022,

Ekonomi Ditargetkan Tumbuh 5 Hingga 5,5 Persen

-Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah asumsi indikator ekonomi makro tahun 2022 yang berpijak pada kebijakan reformasi struktural serta memperhitungkan dinamika pandemi Covid-19 di Indonesia. Dalam asumsi tersebut, pemerintah berupaya untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen.

Hal tersebut diungkapkan Presiden saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR RI yang digelar di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin, 16 Agustus 2021.

"Pertumbuhan ekonomi 2022 diperkirakan pada kisaran 5 sampai 5,5 persen. Kita akan berusaha maksimal me…
Presiden: Konsolidasi Reformasi Fiskal Harus Terus Dilakukan secara Menyeluruh, Bertahap, dan Terukur

Presiden Joko Widodo berpandangan bahwa arsitektur kebijakan fiskal harus antisipatif dan responsif, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kemampuan counter cyclical dengan upaya pengendalian risiko agar keberlanjutan fiskal jangka panjang tetap dapat dijaga. Hal tersebut dibuat dengan mencermati dinamika perekonomian dan perkembangan penanganan Covid-19.

"Karena itu, konsolidasi dan reformasi fiskal harus terus dilakukan secara menyeluruh, bertahap, dan terukur, meliputi penguatan sisi penerimaan negara dan perbaikan sisi belanja serta pengelolaan pembiayaan yang prudent dan hati-hati, untuk mewujudkan pengelolaan fiskal yang lebih sehat, berdaya taha…
Pemerintah Anggarkan Rp2.708,7 Triliun dalam RAPBN 2022

Pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2022, pemerintah berencana mengalokasikan anggaran sesar Rp2.708,7 triliun, yang meliputi belanja perintah pusat sebesar Rp1.938,3 trilliun, serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp770,4 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk sejumlah hal, seperti kesehatan, perlindungan sosial, pembangunan sumber daya manusia, dan pembangunan infrastruktur.

Hal tersebut diungkapkan Presiden Joko Widodo saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR RI yang digelar di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin, 16 Agustus 2021.

"Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp255,3 triliun atau 9,4 persen dari belanja negara. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional),” ujar Presiden.

Pemerintah memfokuskan anggaran untuk mengantisipasi risiko dampak Covid-19, membenahi fasilitas layanan kesehatan, peningkatan ketahanan kesehatan, peningkatan kualitas dan redistribusi tenaga kesehatan, serta pengembangan teknologi informasi dalam layanan kesehatan.

“Kita harus bisa memanfaatkan pandemi sebagai momentum untuk perbaikan dan reformasi sistem kesehatan Indonesia. Kita harus mampu membangun produksi vaksin sendiri dan mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif,” lanjut Presiden.

Selanjutnya, pemerintah juga akan menjaga kesinambungan dan meningkatkan kualitas layanan JKN, serta melakukan percepatan penurunan kasus kekerdilan dengan memperkuat sinergi berbagai institusi.

Untuk perlindungan sosial, Presiden melanjutkan, pemerintah mengalokasikan sebesar Rp427,5 triliun untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan yang diharapkan dapat memotong rantai kemiskinan.

“Untuk mendukung reformasi program perlindungan sosial yang diarahkan pada melanjutkan penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan menyinergikan dengan berbagai data terkait,” ucap Kepala Negara.

“Mendukung reformasi perlindungan sosial secara bertahap dan terukur, mendukung Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, serta peningkatan kualitas implementasi perlindungan sosial dan pengembangan skema perlindungan sosial adaptif,” lanjutnya.

Selain itu, Presiden mengucapkan bahwa Indonesia harus dapat memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi. Oleh karena itu, pembangunan kualitas sumber daya manusia tetap menjadi agenda prioritas pemerintah. Anggaran yang disiapkan untuk sektor pendidikan adalah sebesar Rp541,7 triliun.

"Kita harus menyiapkan SDM yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa,” ucap Kepala Negara.

Presiden menuturkan, pemerintah juga akan menganggarkan Rp384,8 triliun untuk pembangunan infrastruktur. Untuk mendukung target pembangunan infrastruktur, strategi memadukan anggaran dengan bauran pendanaan atau blended finance akan terus dilakukan pemerintah.

“Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar, mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan, serta pemerataan infrastruktur dan akses teknologi Informasi dan komunikasi,” tuturnya.(eas)

Sunday, 25 July 2021 14:13

Jokowi Umumkan Perpanjangan PPKM hingga 2 Agustus

Written by

 

 

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 yang berakhir hari ini, Minggu (25/7/2021). Kebijakan itu diperpanjang terhitung sejak 26 Juli hingga 2 Agustus 2021. Keputusan tersebut diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada Minggu (25/7/2021) malam. "Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan dinamika sosial, saya memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM Level 4 dari 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Video Live Streaming Pernyataan Jokowi soal Kelanjutan PPKM Selama PPKM Level 4 berlaku, dilakukan pembatasan pada sejumlah sektor, mulai dari perkantoran, pendidikan, pusat perbelanjaan, tempat makan atau restoran, transportasi, wisata, seni budaya, hingga sosial kemasyarakatan. Jokowi pun mengklaim bahwa PPKM Darurat dan PPKM Level 4 sudah berhasil memperbaiki kondisi pandemi di Indonesia. Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. Daftarkan email "Kita tahu saat ini sudah terjadi tren perbaikan dalam pengendalian pandemi Covid-19," ujar Jokowi. "

       Laju penambahan kasus, BOR (bed occupancy rate), dan positivity rate mulai menunjukkan tren penurunan seperti yang terjadi di beberapa provinsi di Jawa," ucap Kepala Negara. Meski begitu, Jokowi tetap meminta masyarakat selalu waspada akan penularan virus corona, terutama adanya varian Delta yang membahayakan. "Namun demikian, kita harus tetap berhati-hati dalam menyikapi tren perbaikan ini. Tetap harus selalu waspada menghadapi varian Delta yang sangat menular," kata Kepala Negara.

          Seputar PPKM Level 4 sebagai Perpanjangan PPKM Darurat Adapun PPKM Level 4 sudah berlaku selama lima hari, yakni 21-25 Juli 2021. Kebijakan itu diterapkan di kabupaten/kota di Pulau dan Bali yang mencatatkan nilai asesmen level 4 dan 3. Level 4 artinya, setiap provinsi mencatatkan kasus Covid-19 lebih dari 150/100.000 penduduk per minggu. Kemudian, perawatan pasien di rumah sakit lebih dari 30/100.000 penduduk per minggu, dan kasus kematian lebih dari 5/100.000 penduduk per minggu.

          Penularan Sangat Tinggi, WHO Desak Indonesia Perketat dan Perluas PPKM Sementara level 3 berarti daerah yang mencatatkan kasus virus corona 50-150/100.000 penduduk per minggu. Lalu, perawatan pasien di rumah sakit mencapai 10-30/100.000 penduduk per minggu, dan kasus kematian berkisar 2-5/100.000 penduduk per minggu. PPKM Level 4 sendiri merupakan perpanjangan dari PPKM Darurat yang diberlakukan selama 3-20 Juli 2021 lalu.

             Sebaran 1.266 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi Jawa Timur Hingga Minggu ini kasus Covid-19 di Indonesia sudah mencapai 3.166.505 orang sejak awal pandemi berlangsung. Dalam 24 jam terakhir, ada penambahan 38.679 pasien atau kasus baru Covid-19. Adapun, angka kematian akibat Covid-19 kini berjumlah 83.279 orang setelah terjadi penambahan 1.266 pasien yang meninggal setelah terinfeksi virus corona.

         Selama PPKM Darurat dan PPKM Level 4 berlangsung, kasus Covid-19 di Indonesia justru memperlihatkan kenaikan tajam. Kasus malah terlihat turun seiring pemerintah mengurangi jumlah testing. Dalam Sepekan, Kasus Covid-19 Turun 40 Persen karena Testing Berkurang Sejak 3 Juli 2021 hingga saat ini, ada penambahan 909.654 kasus baru Covid-19. Adapun, angka kematian Covid-19 sejak 3 Juli 2021 hingga saat ini bertambah 23.252 pasien Covid-19. Indonesia juga tercatat sebagai salah.(eas)


 



JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Pemerintah terus memantau implementasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang telah dijalankan sejak 3 Juli 2021 lalu melalui sejumlah aplikasi pemantauan seperti Google Traffic dan Facebook Mobility. Hasil evaluasi selama periode 3-10 Juli 2021, mobilitas dan aktivitas masyarakat di seluruh provinsi di Jawa-Bali telah menunjukkan penurunan, meskipun masih berada di bawah target yang dicanangkan pemerintah.

Demikian disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kamaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam keterangan pers secara virtual usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo melalui konferensi video pada Senin, 12 Juli 2021.

"Hasil yang kami dapat selama periode 3-10 Juli seluruh Provinsi Jawa-Bali sudah menunjukkan penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat pada level 10-15 persen dari target kita sebenarnya 20 persen atau lebih. Implementasi di lapangan kami lihat semakin baik dan kami berharap satu minggu ke depan mobilitas kegiatan masyarakat juga semakin turun sesuai harapan kita," ujar Luhut.

Luhut berharap, kebijakan PPKM Darurat dapat menekan angka kasus konfirmasi harian Covid-19 agar tidak lebih dari angka 30 ribuan seperti yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Jika semua pihak berdisiplin dalam menaati aturan PPKM Darurat, Luhut berharap minggu depan angka kasus bisa ditekan terus sehingga kurvanya kembali menjadi landai.

"Kalau semua berjalan kita disiplin, akan mulai flating atau mulai rata dan kita harap nanti cenderung akan terkendali dan kita berharap juga dengan disiplin kita semua dan program vaksin jalan, protokol kesehatan jalan, kombinasi semua ini, pematuhan pada tadi PPKM Darurat, kita akan bisa bertambah baik," ungkapnya.

Terkait penambahan tempat tidur rumah sakit, Luhut menilai bahwa kerja sama antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah berjalan dengan sangat baik. Selain di Jakarta, penambahan tempat tidur rumah sakit juga dilakukan di sejumlah daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur, dan Bali.

"Kami sudah minta juga supaya TNI membuka rumah sakit-rumah sakit lapangan sehingga jumlah rumah sakit ini, untuk ICU khususnya, itu makin banyak terpenuhi sehingga akan mengurangi kesulitan untuk dapat tempat tidur," imbuhnya.

Dalam rapat tersebut juga diputuskan bahwa Presiden menginstruksikan agar mulai Rabu, 14 Juli 2021 ini diluncurkan 300 ribu paket obat untuk orang tanpa gejala (OTG) dan untuk pasien dengan gejala ringan. Sebanyak 10 persen paket tersebut diperuntukkan bagi OTG, 60 persen bagi pasien dengan anosmia, dan 30 persen bagi pasien dengan gejala demam dan batuk.

"Jadi paket obat ini akan menjangkau hampir 210 ribu kasus aktif yang kita berikan dan ini akan berlangsung selama beberapa bulan ke depan. Ini akan dibagikan nanti oleh TNI bersama-sama elemen-elemen yang lain. Prosedurnya sudah disusun sehingga bisa jalan," jelasnya.

Adapun terkait pemenuhan kebutuhan oksigen, pemerintah terus mengatur dan menata hal tersebut hasil kerja sama Kementerian Kesehatan dibantu oleh Kementerian PUPR dan BUMN. Selain itu, pemerintah juga tengah memproses impor 40 ribu ton oksigen cair untuk antisipasi.

"Kita berjaga-jaga walaupun sebenarnya kita tidak butuh sebanyak itu. Tapi kalau melihat tren dunia, perkembangan di Amerika, perkembangan di Inggris, di mana trennya sekarang meningkat tajam, kita lebih bagus berjaga-jaga sehingga kita tidak caught by surprise," ungkapnya.

Di sisi bantuan sosial, pemerintah juga akan memberikan bantuan beras kepada masyarakat sesuai dengan instruksi Presiden. Luhut menekankan arahan Presiden Joko Widodo bahwa rakyat tidak boleh ada yang kelaparan.

"Nanti TNI-Polri akan membagi-bagikan karena perintah Presiden tidak boleh rakyat sampai kelaparan atau tidak makan. Jadi semua titik-titik yang memungkinkan ada kekurangan pangan atau beras, akan dibagikan oleh TNI dan akan mulai berlaku mungkin hari Rabu ini," tegasnya.

Pemerintah juga akan menambah cakupan vaksinasi pada bulan Juli ini karena stok vaksin yang dimiliki pemerintah saat ini melebihi target. Dukungan dari sejumlah negara menambah stok vaksin dari tadinya 31 juta menjadi 45 juta, untuk bulan ini saja.

"Kami sepakat akan peningkatan vaksinasi dilakukan oleh TNI-Polri dan juga Dinkes langsung ke daerah-daerah marginal. Jadi pinggiran-pinggiran kota, langsung tim akan menyuntikkan di sana dan itu saya kira akan bisa berjalan dalam minggu ini," jelasnya.

"Jadi saya pikir dengan tadi pelaksanaan vaksinasi, kemudian tadi PPKM jalan secara bersamaan dan juga obat, oksigen, kemudian juga tempat tidur saya melihat dalam 4-5 hari ke depan kita situasinya akan membaik," tutup Luhut.(eas)

Tuesday, 29 June 2021 14:49

Kapal Yunicee Tenggelam Di Pelabuhan Gilimanuk

Written by

 

 

BALI, KORANRAKYAT.COM — Kapal penumpang KMP Yunicee dilaporkan tenggelam di perairan kawasan pelabuhan Gilimanuk, Bali hari ini, Selasa, 29 Juni 2021, pukul 19.12 WITA.
Musabab tenggelamnya KMP Yunicee disebut karena mengalami pecah lambung.

Diketahui, KMP Yunice diketahi berangkat dari pelabuhan Ketapang Banyuwagi menuju Gilimanuk sekitar pukul 17.12 WIB.Saat hampir sampai ke pelabuhan Gilimanuk, KMP Yunicee terseret arus lalu tenggelam.Saat ini kapal yang mengangkut beberapa truk, motor hingga mobil ini sedang dievakuasi. Saat ini ada ada dua kapal yang melakukan evakuasi KMP Yunicee yaitu KMP Sms Swakarya dan KMP Samudera Utama.

Berdasarkan video yang diunggah oleh salah satu pekerja di kapal Samudera Utama, berapa korban penumpang KMP Yunicee berbondong-bondong menuju kapal evakuasi.

Menjelang merapat ke pelabuhan Gilimanuk, KMP Yunicee terseret arus, pecah lambung lalu lalu tenggelam.

Kapal penyeberangan antar pulau itu selain mengangkut penumpang, juga biasanya membawa kendaraan bermotor seperti truk, bus, mobil hingga motor.

Dari unggahan video Instagram @gilimanukkomunitas terlihat sejumlah orang berusaha menolong dengan melemparkan pelampung ke arah KMP Yunicee yang tenggelam.Sementara di sekitar KMP Yunicee yang miring 90 derajat dan separuh tenggelam terlihat sejumlah penumpang mengenakan pelampung berwarna oranye.Hingga saat ini belum diketahui penyebab pasti tenggelamnya KMP Yunicee.Sejumlah kalangan menduga karena ombak begitu besar di pesisir pantai. (fd)

 

.

 
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah arahan kepada para kepala daerah dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah Tahun 2021 yang digelar secara virtual pada Rabu, 14 April 2021. Dalam pembuka arahannya, Presiden mengingatkan bahwa jabatan yang diemban para kepala daerah adalah kehormatan sekaligus sebuah tanggung jawab yang besar sehingga para kepala daerah harus bekerja dengan berorientasi pada hasil.
 
"Jabatan yang diberikan kepada saudara-saudara adalah kehormatan, tetapi sekaligus juga sebuah tanggung jawab yang besar, tanggung jawab yang berat. Oleh sebab itu, jangan sampai saudara-saudara ini hanya mengikuti prosedur yang ada. Harus _goal oriented_, harus _result oriented_. Orientasinya adalah hasil. Harus berani berinovasi, bukan sekadar mengikuti rutinitas," ujar Presiden dari Istana Negara, Jakarta.
 
Karena itu, Kepala Negara meminta agar para kepala daerah jangan hanya puas membaca laporan saja dalam bekerja, melainkan harus langsung melakukan pengecekan dan kontrol di lapangan. Inovasi, kecepatan, ketepatan kebijakan adalah hal yang sangat diperlukan saat ini sehingga para kepala daerah perlu bekerja dengan menggunakan skala prioritas.
 
"Bapak, ibu, dan saudara sekalian harus membuat kebijakan yang fokus dengan skala prioritas yang jelas sehingga nanti alokasi anggarannya juga lebih fokus dan terkonsentrasi. Saya melihat satu provinsi ada yang mata anggaran kegiatannya sampai 40 ribu. Menurut saya, semakin sedikit kegiatan secara manajemen akan semakin gampang mengontrol dan mengeceknya dan hasilnya akan kelihatan," paparnya.
 
Terkait dengan anggaran, Presiden pun berpesan agar para kepala daerah cukup membuat beberapa kegiatan besar dengan anggaran yang terkonsentrasi ke kegiatan tersebut dibandingkan dengan dibagi ke banyak kegiatan kecil. Dengan demikian, hasilnya akan bisa dilihat dan dirasakan oleh masyarakat.
 
"Sebagai contoh, ada anggaran di sebuah kabupaten Rp2 triliun misalnya. Hati-hati, saya titip yang namanya belanja aparatur, belanja pembangunan, belanja modal dilihat lebih besar yang mana. Usahakan agar belanja pembangunan, belanja modal itu lebih besar dari belanja aparatur. Kalau sudah ketemu belanja pembangunan belanja modal, jangan sampai yang namanya anggaran itu dibagi rata ke masing-masing unit atau dinas. Hati-hati," jelasnya.
 
Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.*(eas)


 

 

 

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM - Presiden Joko Widodo memastikan, pajak penghasilan (PPh) untuk insan pers akan ditanggung pemerintah hingga Juni 2021.

Hal ini dilakukan sebagai upaya negara dalam meringankan beban industri media di masa pandemi Covid-19. Menurut Jokowi, pajak bagi awak media masuk ke dalam daftar pajak yang dibayarkan oleh pemerintah. "Artinya pajak dibayar oleh pemerintah. Ini berlaku hingga Juni 2021.

Tolong ini nanti diikuti dan dikawal dengan Menteri Keuangan," ujar Jokowi dalam puncak peringatan Hari Pers Nasional 2021, . Selasa (9/2/2021). Selain itu, pemerintah juga mengurangi PPh badan usaha untuk membantu industri media. Bantuan lainnya adalah pembebasan PPh untuk dua jenis impor dan percepatan restitusi serta insentif yang juga berlaku hingga Juni 2021. "Selain itu, ada pula kebijakan pembebasan abonemen listrik bagi badan usaha media," ungkap Jokowi. Menurut Jokowi, sejumlah keringanan dan bantuan untuk industri media memang jumlahnya tidak seberapa. Namun, Jokowi mengingatkan bahwa saat ini negara memiliki beban fiskal yang berat. "Perlu saya sampaikan beban fiskal pemerintah berada pada posisi yang sangat berat. Untuk menangani kesehatan masyarakat dan juga berat untuk menggerakkan perekonomian tatkala sektor swasta alami perlambatan yang signifikan," tambah Jokowi.(eas)

.

 

 
 
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo mengumumkan enam nama yang akan segera bekerja sebagai anggota Kabinet Indonesia Maju. Bersama dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kepala Negara memperkenalkan enam figur tersebut kepada publik dari veranda Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa petang, 22 Desember 2020.
 
"Pada sore hari yang berbahagia ini saya bersama-sama dengan Bapak Wakil Presiden ingin mengumumkan menteri-menteri baru yang akan duduk di anggota Kabinet Indonesia Maju," ujarnya.
 
Keenam figur tersebut ialah Tri Rismaharini, Sandiaga Salahuddin Uno, Budi Gunadi Sadikin, Yaqut Cholil Qoumas, Sakti Wahyu Trenggono, dan Muhammad Lutfi. Keenamnya hadir secara langsung saat Presiden memberikan keterangan.
 
Tri Rismaharini ialah Wali Kota Surabaya selama dua periode, yakni pada 2010-2015 dan 2016-2021. Dalam Kabinet Indonesia Maju, Presiden Joko Widodo memberikan tanggung jawab kepada Risma untuk memimpin Kementerian Sosial.
 
"Beliau adalah Wali Kota Surabaya dan saat ini Bu Tri Rismaharini akan kita berikan tanggung jawab untuk menjadi menteri sosial," ucapnya memperkenalkan figur yang akrab disapa Ibu Risma tersebut.
 
Figur lainnya, Sandiaga Salahuddin Uno, merupakan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Sandiaga diketahui juga pernah menjadi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) pada 2005-2008. Presiden memberikan amanah kepada Sandiaga untuk memimpin Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
 
"Dulu beliau adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta dan Ketua Hipmi. Saat ini beliau akan kita berikan tanggung jawab untuk memimpin Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif," kata Presiden.
 
Kemudian, Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri BUMN, akan ditugaskan tanggung jawab sebagai Menteri Kesehatan oleh Presiden Joko Widodo. Sebelumnya Budi Gunadi Sadikin juga telah malang melintang dalam sejumlah posisi seperti Direktur Utama Bank Mandiri dan Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium. Yang bersangkutan saat ini juga bertugas sebagai Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional dan terlibat langsung dalam upaya penanganan pandemi serta pemulihan ekonomi nasional.
 
"Sekarang kita berikan tanggung jawab untuk memimpin Kementerian Kesehatan," tuturnya.
 
Dalam kesempatan tersebut, Presiden turut memperkenalkan Yaqut Cholil Qoumas sebagai calon anggota Kabinet Indonesia Maju. Pria yang akrab disapa Gus Yaqut tersebut adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor.
 
"Beliau adalah tokoh muslim Ketua PP GP Ansor dan akan kita berikan tanggung jawab sebagai Menteri Agama," ucap Presiden.
 
Selanjutnya ialah Sakti Wahyu Trenggono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Kepala Negara menugaskan beliau untuk mengisi posisi Menteri Kelautan dan Perikanan.
 
"Beliau sekarang ini memegang jabatan di Wakil Menteri Pertahanan dan akan kita berikan tanggung jawab untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan," ujarnya.
 
Terakhir, Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Muhammad Lutfi, turut diperkenalkan Presiden Joko Widodo. Kali ini, Kepala Negara akan memberikan tanggung jawab kepada Lutfi untuk memimpin Kementerian Perdagangan.
 
"Beliau sebelumnya pernah di Kepala BKPM, kemudian Menteri Perdagangan, kemudian Duta Besar Indonesia untuk Jepang, dan terakhir Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Sekarang akan kita berikan tugas memimpin Kementerian Perdagangan," tandasnya.
 
Menurut rencana, Presiden Joko Widodo akan melantik keenam figur tersebut untuk resmi menjadi anggota Kabinet Indonesia Maju pada Rabu, 23 Desember 2020, esok.(eas)
 

 

 
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Kebutuhan yang sangat besar masyarakat dunia terhadap pangan membuka peluang yang amat besar dan akan terus bertumbuh bagi sektor tersebut. Pengembangan sektor pangan dilakukan bukan hanya untuk merespons kemungkinan terjadinya krisis pangan akibat pandemi, tapi juga sejalan dengan melonjaknya populasi penduduk dunia yang berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan pangan.
 
Saat membuka Jakarta Food Security Summit (JFSS) ke-5 Tahun 2020 secara virtual, Presiden Joko Widodo mendorong dan mendukung pengembangan sektor pangan tersebut. Namun, menurutnya, pengembangan tersebut membutuhkan cara-cara baru yang inovatif dan berdampak besar bagi kepentingan banyak.
 
"Pengembangan sektor pangan membutuhkan cara-cara baru yang inovatif, yang meningkatkan efisiensi proses produksi, pangan berkualitas dengan harga terjangkau, memperbaiki daya dukung lingkungan, dan yang menyejahterakan para petani," ujarnya Presiden pada Rabu, 18 November 2020.
 
Menurutnya, para pelaku usaha di sektor tersebut sudah seharusnya meninggalkan paradigma lama dan melompat maju dengan cara-cara baru dan skala produksi yang lebih besar. Semua itu dicapai dengan menjadikan korporasi petani sebagai basis pengembangan sektor pangan.
 
Nantinya, pengembangan harus dilakukan dengan mengedepankan nilai tambah di tahap _on-farm_ maupun _off-farm_ serta berbasis teknologi modern yang lebih efisien dan lebih produktif untuk memberikan kesejahteraan yang lebih baik kepada para petani dan sektor-sektor pendukungnya.
 
"Saya berharap para pengusaha yang tergabung di Kadin (Kamar Dagang dan Industri) menjadi bagian dalam cara-cara baru ini," kata Presiden.
 
Secara khusus, Presiden memuji model kerja sama yang digagas Kadin berupa sistem _inclusive closed loop_. Melalui skema tersebut, kemitraan antara para petani dan ekosistem usaha akan dibangun mulai dari hulu hingga hilir sehingga keberlanjutan produksi dapat terjaga dan petani juga lebih sejahtera.
 
"Saya mendukung berbagai inisiatif kolaboratif yang melibatkan petani, koperasi, perbankan, dan _offtaker_. Beberapa inisiatif kolaborasi seperti petani hortikultura di Garut dan industri minyak sawit di berbagai daerah perlu untuk terus diperbaharui agar produktivitas dan nilai tambah bagi petani semakin meningkat dan perlu untuk direplikasi ke daerah-daerah lain," imbuhnya.
 
Selain itu, Kepala Negara juga meminta Kadin untuk terus memberikan pendampingan kepada jutaan petani swadaya agar dapat terwujud kemitraan yang saling menguntungkan bagi para petani dan para pelaku usaha pangan.
 
"Saya yakin Kadin mampu mencapai target ini. Saya sangat berharap model bisnis kolaboratif yang inklusif ini bisa mendongkrak sektor pangan sebagai kekuatan ekonomi baru yang membuka lebih banyak lapangan kerja dan menjadi sumber kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia," tandasnya.(eas)


 

 

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM - Hari ini Polisi telah melaksanakan gelar perkara kasus kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung pada kamis(1/10) 2020. Gelar itu dilaksanakan dari pukl 10.WIB hingga pukul 13.30 WiB , gelar perkara ini dengan jaksa peneliti atau P16 gunakan ekspos hasil penyelidikan.

KkKepala Biro Penerangan Masyarakat(Karopermas) Divisi Humas Polri, Brijen (Pol) Awi Setiyono di Bareskrim di Jalan Tronojoyo No.3 KeKebayoran Baru,Jakarta Selatan, Kamis(1/10)2020 mengatakan Polisi telah melaksanakan gelar perkara kasus kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung bersama pihak kejaksaan pada Kamis (1/10/2020). "Tadi pukul 10.00 WIB hingga pukul 13.30 WIB telah dilaksanakan gelar perkara dengan jaksa peneliti atau P-16 guna ekspose hasil penyidikan," ujarnya.

SeSelanjutnya, Awi menegaskan gelar perkara tersebut dipimpin langsung oleh Kabareskrim Komjen (Pol) Listyo Sigit Prabowo." Gelar perkara turut dihadiri Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Ferdy Sambo, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Fadil Zumhana, dan tim jaksa peneliti. Dalam gelar tersebut, penyidik kepolisian menyampaikan hasil proses penyidikan yang telah dilakukan kepada jaksa peneliti," tegasnya.

laUntuk itu, Awi menjelaskan selanjutnya, saran dan pendapat yang diterima penyidik akan dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki berkas perkara. Pasalnya gelar perkara tersebut dilakukan agar pelimpahan berkas kepada jaksa peneliti nantinya dapat berjalan lancar. "Biar nanti kalau sudah tahap satu bisa berjalan dengan lancar, jangan sampai berkas bolak-balik. Jadi istilahnya kita sinkronisasi, kita sampaikan apa fakta-fakta yang kita dapatkan dalam proses penyidikan ini," jelasnya..

Kekegiatan penyidikan juga masih terus dilakukan polisi hingga hari ini, termasuk pemeriksaan saksi. Penyidik memeriksa empat orang saksi pada hari ini yang terdiri dari, staf ahli Jaksa Agung, anggota Biro Hukum Kejagung, staf Kementerian Perdagangan, dan penjual mintak pembersih (dust cleaner) merek TOP.

Dari gelar perkara dan pemeriksaan saksi yang dilakukan, Awi menandaskan polisi belum menetapkan tersangka. Dalam kasus ini, polisi menemukan adanya dugaan tindak pidana. Setelah polisi melakukan gelar perkara, kasus tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan. Unsur pidana yang dimaksud seperti tertuang dalam Pasal 187 KUHP dan/atau Pasal 188 KUHP.

Pasal 187 KUHP menyebutkan, barang siapa yang dengan sengaja menimbulkan kebakaran terancam 12 tahun penjara, atau 15 tahun penjara, atau seumur hidup apabila ada korban meninggal. Kemudian, Pasal 188 KUHP menyebutkan, barang siapa dengan kesalahan atau kealpaan menyebabkan kebakaran dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.

Kebakaran yang terjadi pada 22 Agustus 2020 pukul 18.15 WIB itu akhirnya dapat dipadamkan keesokkan harinya, 23 Agustus 2020 pukul 06.15 WIB. Akibat kejadian itu, seluruh ruangan di Gedung Utama Kejagung habis terbakar.(vk)

 

 

 JAKARTA, KORANRAKYAT.COM - Presiden Joko Widodo melantik Laksamana Madya Yudo Margono sebagai Kepala Staf Angkatan Laut ( KSAL) dan Marsekal Madya Fadjar Prasetyo sebagai Kepala Staf Angkatan Udara ( KSAU). Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Rabu (20/5/2020) pukul 09.35 WIB. Adapun pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden Nomor 32 dan 33 TNI Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan KSAL dan KSAU.

Selain itu, dibacakan juga Keputusan Presiden Nomor 34 dan 35 TNI Tahun 2020 tentang Kenaikan Pangkat dalam Golongan Tinggi TNI. Setelah pembacaan Keppres, Jokowi menandu sumpah jabatan kedua pimpinan TNI tersebut. "Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," demikian sumpah janji yang dilafalkan keduanya.

Presiden Joko Widodo melantik Laksamana Madya Yudo Margono sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) dan Marsekal Madya Fadjar Prasetyo sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), .

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit. Setelah pembacaan sumpah janji, acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara. Setelah itu, Presiden Jokowi dan para tamu undangan yang hadir mengucapkan selamat kepada Yudo dan Fadjar yang telah resmi menjabat. Yudo akan menggantikan Laksamana Siwi Sukma Adji yang memasuki masa pensiun pada Mei 2020 ini. Adapun Fadjar menggantikan Marsekal Yuyu Sutrisna yang bakal pensiun pada Juni 2020. Hadir dalam pelantikan ini di antaranya Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD serta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Jumlah tamu dibatasi sesuai protokol pencegahan Covid-19.(eas)



JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dipastikan terjangkit Virus Corona. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Budi, di Kantor Sekretariat Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Sabtu, 14 Maret 2020.

"Dari hasil laboratorium confirm COVID-19," kata Wakil Direktur RSPAD Gatot Soebrot Kolonel Albertus Budi Sulistya, Sabtu malam, 14 Maret 2020. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan sudah mendapat izin dari keluarga untuk menyampaikan bahwa Budi Karya positif Corona.

"Sekali lagi atas izin keluarga, yang disampaikan tadi adalah Pak Budi Karya Sumadi, Pak Menhub. Sekali lagi ini kami sampaikan atas izin keluarga. Tugas beliau sebagai menhub memang menjadi terdepan dan beliau aktif menjadi bagian penting penanganan dampak Covid-19 ini," kata Pratikno.

Pratikno mengatakan pemerintah masih melakukan tracking untuk menelusuri kapan Budi Karya terpapar. "Kerja keras beliau luar biasa untuk menjadi bagian dari penanganan dampak. Saya sudah dapat laporan dari Pak Menkes bahwa kondisi Pak Menhub semakin baik. Alhamdulillah doa kita bersama dan RS bekerja keras agar beliau semakin sehat dan demikian bagi pasien yang lain," katanya Sementara sebagai pejabat Ad interm  Luhut  Panjaitan selaku Menko Kemaritiman. (as)   

 

Thursday, 09 January 2020 16:34

Presiden Tegaskan Hak Berdaulat Indonesia di ZEE

Written by

 

 

Natuna(Koranrakyat,com) Dalam kunjungan kerjanya ke Kepulauan Natuna, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau pada Rabu, 8 Januari 2020, Presiden Joko Widodo hendak memastikan adanya penegakan hukum hak berdaulat Indonesia atas sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

                 Untuk itu, setelah bertemu dengan ratusan nelayan di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Pelabuhan Perikanan Selat Lampa Natuna, Kabupaten Natuna, Presiden meninjau KRI Usman Harun 359 dan KRI Karel Satsuit Tubun 356 di Pangkalan Angkatan Laut Terpadu Selat Lampa.

         "Saya ke sini juga ingin memastikan penegakan hukum atas hak berdaulat kita, hak berdaulat negara kita Indonesia atas kekayaan sumber daya alam laut kita di zona ekonomi eksklusif. Kenapa di sini hadir Bakamla dan Angkatan Laut? Untuk memastikan penegakan hukum yang ada di sini," ucap Presiden.

  Sebagaimana banyak diberitakan, beberapa waktu belakangan terdapat kapal asing yang memasuki wilayah Indonesia. Perlu diketahui bahwa kapal asing tersebut berada di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia, bukan laut teritorial Indonesia, di mana di zona tersebut kapal internasional dapat melintas dengan bebas.

"Yang ada (kapal asing) hanya masuk ke zona ekonomi eksklusif. Itu lewat semua kapal bisa," ucapnya.

         Meski demikian, di zona tersebut Indonesia memiliki hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya. Maka itu, apabila terdapat kapal asing yang memanfaatkan kekayaan alam di dalamnya secara ilegal, maka Indonesia memiliki hak berdaulat untuk menangkap atau menghalau kapal asing tersebut.

       Presiden sendiri tiba di Pangkalan Angkatan Laut Terpadu Selat Lampa sekitar pukul 11.47 WIB dan langsung menyapa awak kapal. Tak berselang lama, Presiden menaiki Kapal Republik Indonesia (KRI) Usman Harun yang tengah bersandar di dermaga.

         Dari atas KRI Usman Harun, sekira sepuluh menit Presiden meninjau situasi di Perairan Natuna bersama sejumlah jajaran yang mendampinginya, antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.(eas)

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo menghadiri Perayaan Natal Nasional tahun 2019 di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, pada Jumat, 27 Desember 2019. Perayaan Natal Nasional tahun ini bertema "Hiduplah sebagai Sahabat bagi Semua Orang".

Sejalan dengan tema tersebut, dalam sambutannya, Presiden mengatakan dirinya merasakan suasana kerukunan, persahabatan, persaudaraan, dan cinta kasih sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Menurutnya, Natal adalah momentum yang sangat indah untuk merayakan persahabatan.

"Momen yang sangat berharga bagi kita semuanya untuk merajut persaudaraan, kerukunan antaranak bangsa, dan juga momen bagi kita bangsa Indonesia untuk mensyukuri indahnya keberagaman, indahnya kemajemukan yang menyatukan kita semuanya sebagai sebuah bangsa besar, bangsa Indonesia," kata Presiden.

Melalui pesan Natal tersebut, lanjut Kepala Negara, umat Kristiani diajak untuk bersama-sama merawat persaudaraan, kerukunan, harmoni kehidupan, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang merusak persahabatan dan persaudaraan di antara bangsa Indonesia. Presiden berpesan agar semua pihak tidak melakukan ujaran kebencian, menebar fitnah atau hoaks, hingga bersikap intoleran.

"Kita tidak ingin tali silaturahmi jembatan persahabatan, jembatan persaudaraan, yang telah terjalin dengan sangat baik antarsesama anak bangsa, yang telah terjalin sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu justru dirusak oleh provokasi-provokasi yang memecah kita sebagai saudara sebangsa dan setanah air," ungkapnya.

Menurut Presiden, sebagai negara yang dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa keberagaman dan kemajemukan, baik itu suku, agama, dan bahasa daerah, bangsa Indonesia selalu belajar untuk hidup dalam kebersamaan sebagai saudara dan satu sahabat. Sehingga nilai-nilai persaudaraan telah menjadi watak asli bangsa Indonesia dan bisa disebut sebagai DNA-nya bangsa Indonesia.

"DNA itu telah hidup ratusan tahun menjadi budaya dalam masyarakat kita. Ke mana pun kita pergi, ke seluruh penjuru Tanah Air, kita akan diterima seperti sahabat, seperti saudara. Inilah budaya kita Indonesia, inilah kepribadian kita bangsa Indonesia," imbuhnya.

Di hadapan ribuan hadirin, Presiden juga menegaskan bahwa Indonesia merupakan negeri Pancasila yang menjamin kebebasan beragama dan beribadah menurut agamanya masing-masing bagi para penduduknya. Untuk itu, Presiden mengajak semua pihak untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan di antara sesama anak bangsa.

 

"Saya tegaskan di sini, sekali lagi, negara menjamin kebebasan beragama dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Di negeri Pancasila ini kita harus saling menghormati dan menghargai perbedaan dan keberagaman kita di antara sesama anak-anak bangsa dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Di negeri Pancasila kita harus bersatu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tegasnya.

Mengakhiri sambutannya, Presiden mengajak seluruh umat kristiani untuk menggunakan momen perayaan Natal tahun ini untuk bersama-sama bersikap dan berperilaku dalam memaknai persahabatan. 

"Dari hal-hal yang kecil perilaku keseharian menghomati satu sama lain, menghargai perbedaan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan menunjukkan watak asli kita sebagai bangsa yang besar, bangsa yang berbudaya, bangsa yang berbudi luhur," lanjutnya. 

"Saya mengucapkan selamat hari Natal 2019 dan tahun baru 2020. Semoga Tuhan memberkati," tandasnya.

 

Tampak hadir dalam acara Perayaan Natal Nasional tahun 2019 antara lain Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Gomar Gultom, dan Uskup Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) Kardinal Ignatius Suharyo.(as)  

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)

Keberhasilan sebuah negara dan masyarakatnya sangat ditentukan oleh kemampuan untuk menerima dan mengelola kemajemukan. Semakin masyarakat dapat mengelola kemajemukan dan perbedaannya, maka akan semakin matang pula kedewasaan sehingga mendorong inovasi yang mengarah pada kemajuan bangsa.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada acara peresmian pembukaan Forum Titik Temu "Kerja Sama Multikultural untuk Persatuan dan Keadilan" di Hotel Double Tree Hilton, Jakarta, Rabu, 18 September 2019. 

"Kemajemukan itu adalah sebuah kebutuhan karena kemajemukan akan membuat kita menjadi kaya imajinasi untuk berinovasi. Kemajemukan membuat kita akan semakin matang, akan semakin dewasa, dan kemajemukan itu akan menjadi satu bagian tak terpisahkan dari sebuah kemajuan ekonomi," kata Presiden.

 

Pada dasarnya, kemajemukan dan kemampuan suatu negara dalam memanfaatkan keterbukaan menjadi kunci bagi lompatan kemajuan. Presiden mengatakan, banyak contoh negara yang bertransformasi menjadi negara maju dengan kemajemukan tersebut, salah satunya Persatuan Emirat Arab (PEA).

Menurut Presiden, Indonesia bisa mengambil contoh dari Persatuan Emirat Arab (PEA) yang berhasil melompat menjadi sebuah negara maju karena sikap terbuka dan kemampuannya mengelola perbedaan.

"Empat puluh tahun yang lalu Uni Emirat Arab (PEA) merupakan negara yang tertinggal. Tingkat melek hurufnya rendah, budaya pendidikannya tertutup dan tradisional. Namun, Uni Emirat Arab sekarang menjadi negara yang sangat makmur dan maju," paparnya.

PEA diketahui juga tidak memiliki sumber daya alam sebanyak Indonesia namun dapat tumbuh menjadi negara maju dan modern. Saat bertemu dengan Syekh Mohamed (Putra Mahkota Abu Dhabi), Presiden Jokowi mencoba mencari tahu rahasia kemajuan negara tersebut.

"Menurut saya salah satu kunci utamanya adalah keterbukaan dan toleransi. Dan itu saya dapatkan langsung dari beliau, Syekh Mohamed. Bahkan tahun ini di sana menyebut sebagai Tahun Toleransi," tuturnya.

Kepala Negara menjelaskan, keterbukaan dan toleransi tersebut misalnya bisa terlihat dari keberanian mereka mengundang talenta-talenta besar dunia untuk menjadi pucuk pimpinan perusahaan dan tenaga ahli di negaranya, yang kemudian pada saatnya secara bertahap digantikan oleh warga asli PEA. Tak hanya itu, mereka juga berani mengundang puluhan rektor, dosen, dan guru-guru hebat dari perguruan tinggi dunia.

"Dengan kata lain, isu kemajemukan bukan semata-mata isu sosial atau politik. Penerimaan terhadap kemajemukan juga menjadi isu pembangunan ekonomi. Tanpa adanya penerimaan terhadap kemajemukan, tanpa adanya penerimaan terhadap anggota warga dengan latar belakang yang berbeda-beda, maka masyarakat tersebut akan menjadi masyarakat yang tertutup dan tidak berkembang," ucap Presiden.

Kepala Negara sendiri mensyukuri bahwa Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara terlahir dengan kemajemukan sejak awal berdirinya. Meski berbeda-beda, sambungnya, bangsa Indonesia memiliki semangat untuk bersatu dalam perbedaan sebagaimana semboyan negara, Bhinneka Tunggal Ika.

"Marilah kita kembalikan lagi kepada semangat berdirinya negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang mampu mengelola kemajemukan di internal bangsa kita, yang bisa menjadi teladan, menjadi panutan dunia dalam merawat toleransi dan persatuan, dan juga berani terbuka untuk kemajuan bangsa," tandasnya.

Untuk diketahui, Forum Titik Temu merupakan tempat berkumpulnya masyarakat yang berorientasi pada gerakan kultural, yang diselenggarakan oleh Nurcholish Madjid Society, Jaringan Gusdurian, dan Maarif Institute. Acara ini digelar sebagai penegasan kebutuhan masyarakat Indonesia untuk terus bekerja sama dan berjalan beriringan dengan berpedoman pada Pancasila.(eas)

 

Page 1 of 17

Panggung Koruptor

  •