SURABAYA(KORANRAKYAT.COM)  Di tengah ketidakstabilan perekonomian global di tahun 2017, bank jatim masih mampu menunjukkan pertumbuhan dan performa kinerja keuangan yang bagus bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (Year on Yean ‘YoY). Berdasarkan laporan keuangan tahun buku 2017 (audited), laba bersih bankjatim tercatat Rp1,16 triliun atau tumbuh 12,76 % dibandingkan tahun sebelumnya (YoY). Hal itu disampaikan Dirut Bank Jatim R. Soeroso dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS RUPS Bank Jatim Selasa (20/2)
       Sementara  masih dikatakan Soeroso Kredit tumbuh 7,01% atau sebesar 31,75 triliun (YoY), sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencatatkan pertumbuhan 21 ,48% (YoY) atau sebesar 39,84 triliun. Yang masih menunjukkan tren kepercayaan masyarakat teradap bankjatim cukup tinggi. CASA Rasio bank jatim selalu berada diatas 65%di tahun 2017 CASA bank jatim sebesar 69 ,89%Rasio keuangan bank jatim posisi Desember 2017 juga menunjukkan peforma yang membanggakan, antara lain Return On Equity (ROE) sebesar 17,43% Net Interest Margin (NIM) sebesar 6,68%, Retum On Asset (ROA) menjadi 3,12%, dan eflsiensi pada Biaya Operasional dibanding Pendapatan Operasional (BOPO) dari 72,22% menjadi 68,63%.
Tren kenaikan harga saham bank jatim (BJTM) juga menjadi perhatian masyarakat, mengingat selama tahun 2017 pertumbuhan harga saham BJTM mencapai 17,60% yang ditutup pada level Rp. 710 / lembar saham di penghujung tahun 2017. Ditahun ini pula, BJTM membukukan harga saham tertinggi daIam sejarah sejak IP0 di 2012 yaitu sebesar Rp. 840/ lembar saham di bulan April 2017. (RUPS TB 2017), di Ruang Bromo, bankiatim Kantor Pusat lantai 5, Surabaya,

Dikatakan juga agenda RUPS  TB 2017 ini, diantaranya: Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan Dan jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2017 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2017 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017, Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2016 Termasuk Pemberian Bonus Bagi Pegawai Serta Tantiem Untuk Direksi Dan Dewan Komisaris,Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018, Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Melakukan Penyesuaian Permodalan Perseroan Dengan Demikian Merubah Pasal 4 Anggaran Dasar Sehubungan Dengan Pelaksanaan Management and Employee Stock Option Plan (MESOP), Perubahan Susunan Pengurus Perseroan, Laporan Proses Pelaksanaan Spin off‘ Unit Usaha Syariah.

Selain itu juga  PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim)  dalam  rapat umum pemegang saham (RUPS) Salah satu agenda RUPS pergantian komisaris. Ferdian Satyagraha, Direktur Keuangan Bank Jatim bilang ada nama baru komisaris berdasarkan hasil RUPS sebanyak 2 orang. "Ada dua nama baru,"  ujar Ferdian kepada wartawan

      Dijelaskan Ferdian Dua nama baru itu  pertama adalah Candra Fajri Ananda sebagai komisaris independen. Candra adalah profesor dan guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.Selain itu, Budi Setiawan yang menjabat sebagai Kepala Bappeda Provinsi Jatim.Sedangkan nama lama, yaitu Ahmad Sukardi yang sebelumya menjabat sebagai komisaris independen Bank Jatim naik menjadi komisaris utama.Dua komisaris yang diganti adalah komisaris independen pertama Soebagyo dan Wibosono.

Sedangkan Rencana Bisnis BankJatim Tahun 2018  sesuai dengan  Perkembangan teknologi yang semakin pesat, memaksa industri Perbankan untuk terus ben’novasi dan bersaing dengan tidak hanya mengandalkan Pendapatan Bunga, tak terkecuali dengan bankjatim‘ di tahun 2018 bankiatim berencana untuk meningkatkan fee Based Income sejalan dengan pengembangan teknologi digital e-banking yang telah dimiliki oleh bankjatim.
Bank jatim saat ini telah memiliki beberapa produk e-banking guna memberikan kemudahan bagi para nasabah dalam melakukan transaksi seperti ATM, sms bankir lntemet Banking untuk individu dan korporasi, juga Mobile Banking. Di tahun ini pula bankjatim juga mencanangkan e-KD (electronic Keuangan Daerah). Sebuah terobosan dari bankjatim untuk memfasilitasi transaksi pemerintah daerah agar lebih rapi dan akunfabel. (ng)

.        

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Komitmen Freeport membangun smelter di Gresik belum Direalisasikan . Oleh karena itu, sebaiknya Freeport memiliki itikad baik dalam merealisasikan janjinya. “Terus terang saya sangat sedih kenapa kita harus membeli Tanah Air kita sendiri,“ ujar Anggota Komisi VII DPR, Hj Eni Maulani Saragih, SE, SPD  dalam dialog yang bertajuk "Freeport untuk siapa?" yang digelar KOMNAS RIM dan FORUM 33 di Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Dikatakan, kalau janjinya membangun smelter saja tidak didesak pemerintah agar bisa dilaksanakan, apalagi  Indonesia bisa menguasai 51% atau mayoritas saham PT Freeport Indonesia (PT FI).” Saya kok masih ragu ya,” ujarnya.

Dikatakan Eni yang juga sebagai anggota Panja Freeport bahwa  negosiasi antara Indonesia dan FI masih berjalan alot. Ujar Politisi dari Partai Golkar  ini, bahkan Panja Freeport telah memanggil sejumlah stakeholder seperti Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), pihak FI dan Dirjen Minerba untuk mengetahui alotnya Indonesia bisa menguasai 51% saham FI. "Proses negoisasi masih berjalan sampai Juni 2018 mendatang. Saat ini Panja Freeport juga masih menunggu progres dari negosiasi itu seperti  pembangunan smelter dan lainnya
     Diungkapkan juga oleh Eni   ia menyampaikan kepada stakeholder seperti Menteri ESDM, Dirjen Minerba dan Freeport bahwa proses untuk kepemilihan saham 51% Freeport telah berlangsung lama namun ternyata belum terwujud juga. Oleh karena itu pihaknya berharap pemerintah untuk membeberkan dan menceritakan apa yang terjadi sehingga proses kepemilikan saham 51% saham Freeport belum terwujud juga. Padahal sumber daya alam yang dikelola Freeport di Papua merupakan milik Indonesia."Kami menginginkan pemerintah berbicara apa adanya kepada kami. Ceritakan apa yang terjadi supaya rakyat juga mendengar," paparnya.Saat ditanya siapa yang bermain hingga kepemilikan saham 51% Freeport belum terwujud, Eni mengaku tidak mengetahuinya secara pasti. Apalagi Panja Freeport dalam bekerja tidak bisa dilakukan dengan menduga-duga. "Kita tidak tahu, kita tidak bisa mengada - ngada siapa yang bermain," jelasnya.
       Sementara itu Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamudin Daeng yang menjadi tersangka terkait tulisan "Ada Penjarahan Uang BUMN untuk Beli Saham Rio Tinto di Freeport" mengatakan, keberadaan Freeport adalah wujud nyata adanya eksploitasi dan penghisapan dari lubang tambang. Sehingga buah kejahatan kemanusian dan lingkungan hidup terpotret sangat jelas dari lubang tambang. Apalagi yang dilakukan Freeport juga telah melanggar UU yang berlaku di Indonesia."Dalam kasus Freeport saya ini cuman nyenggol sedikit, masalah divestasi yang kita tahu tidak selesai-selasai," ujarnya.

             Salamudin mengakui, pihaknya memang sedikit menyenggol permasalahan terkait dengan divestasi yang dilakukan pemerintah Indonesia atas Freeport. Ia mempertanyakan posisi pemerintah yang seakan menggunakan keuangan BUMN melalui BUMN Holding tambang yang ditugaskan untuk mengakuisisi saham Freeport yang tersisa."Senggolan ini berkaitan dengan rencana pemerintah untuk mengambil alih saham PT Freeport Indonesia, dengan menggunakan keuangan BUMN dan holding ini dengan valuasi aset, equity dan lain sebagainya," jelasnya.Lebih jauh, Daeng menegaskan,  dengan pemerintah mengunakan Holding BUMN Tambang itu, maka akan ada utang mencapai 3 kali lipat akibat pembelian saham itu. Padahal menurutnya, jika berpegang pada kontrak karya, seharusnya pada tahun 2011 lalu masalah akusisi saham sudah selesai."Akan ada utang 3 kali lipat lah dari saham Freeport. Kalau kita berpegang dengan kontrak karya harusnya Freeport itu sudah selesai. Harusnya sudah selesai pada 2021," paparnya.
            Pengkaji Geopolitik GFI, Hendrajit mengatakan, untuk menguasai saham Freeport maka harus ada kalkulasi untuk melakukan gerakan revolusioner. Sayangnya untuk mencapai gerakan revolusioner tersebut menjadi terkendala karena saat ini TNI telah berada dalam zona nyaman. Sehingga gerakan revolusioner menjadi tidak skematis. Oleh karena itu harus ada kesadaran geo politik atas kekayaan alam Indonesia yang dimanfaatkan untuk rakyat Indonesia sendiri.(eas)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Presiden Joko Widodo meluapkan kekesalannya saat membuka rapat kerja Kementerian Perdagangan di Istana Negara, Jakarta, Rabu 31 Januari 2018. Hal itu lantaran nilai ekspor RI ketinggalan jauh dari negara-negara tetangga.

"Ini fakta, dan angka itu ada. Dengan Thailand, Vietnam, Malaysia. Kalau kita terus begini bisa kalah dengan Kamboja dan Laos," tegas Presiden Jokowi.

Dia mencontohkan, Thailand saja bisa menghasilkan US$231 Miliar dari ekspor. Tertinggi di Asia Tenggara. Malaysia US$184 miliar, dan Vietnam mencapai US$160 miliar. Sementara Indonesia, hanya US$145 miliar.

Jokowi juga membandingkan jumlah penduduk negara-negara tersebut. Thailand hanya 68,86 juta jiwa, Malaysia 31,19 juta jiwa, dan Vietnam 92,7 juta jiwa.

"Baru merdeka sudah bisa ekspor US$160 miliar. Ini banyak yang keliru dari rutinitas kita lakukan bertahun-tahun tanpa perubahan. Kita merasa bekerja tapi kalau dibandingkan hasilnya, ini ngomong apa adanya," jelas Jokowi.

Ia mengatakan, Thailand saja yang penduduknya seperempat dari Indonesia, hasil ekspor 1,5 kali ekspor dari kita. Malaysia juga demikian, nilai ekspornya di atas Indonesia.

"Ada yang keliru ini. Pasti ada yang keliru," katanya.

Lanjut Presiden, salah satu yang kembali disoroti adalah pasar. Di mana, tegas Jokowi, bertahun-tahun hanya mengurusi pasar yang sudah ada. Padahal, negara lain sudah mulai melakukan pelebaran sayap untuk mencari pasar baru.

"Kita terlalu monoton ngurus pasar tradisional kita. Sudah bertahun-tahun kita ditinggal negara lain yang mulai menusuk intervensi pasar baru. Kita enggak pernah tengok pasar baru," katanya.

Seperti Pakistan, lanjut Presiden, tidak pernah Indonesia menengok pasar di sana. "Dibiarkan tidak kita urus," katanya.

Begitu juga dengan Bangladesh. Padahal, kata Jokowi, jumlah penduduknya bukan angka kecil, yakni 160 juta. "Ini pasar besar meskipun kita sudah surplus tapi masih terlalu kecil angkanya," katanya.

Begitu juga dengan pasar Afrika, menurutnya juga tidak pernah diperhatikan, padahal potensinya besar. "Padahal di Bangladesh ada expo kita enggak ikut. Kesalahan seperti ini yang rutin kita ulang dan enggak diperbaiki," katanya.

Disinggung soal marahnya, Jokowi mengatakan bahwa sikapnya itu adalah hal biasa yang dilakukan untuk para bawahannya. "Ya biasa saja. Dengan semua menteri, semua staf semua dirjen biasa saja," katanya.

Menurutnya, semua harus dievaluasi apa yang sudah dilakukan, sehingga bisa lebih baik ke depannya.

"Kalau bekerja enggak dievaluasi, dikoreksi, diawasi ya gimana, yang terjadi rutinitas saja, monoton semua. Yang belum baik saya perintah untuk diperbaiki, pasti itu," katanya. (eas)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Disaat  harga belas melambung tinggi saat ini Presiden Jokowi mengharapkan agar petani bisa menjual hasil panenya dalam bentuk beras. Dimana selama ini petani menjual dalam bentuk Gabah.  Keuntungan terbesar dari menanam padi sawah terjadi saat pasca panen bukan pada saat panen. Pernyataan ini disampaikan Presiden Joko Widodo ketika berbicara pada Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) Terintegrasi di Kawasan Transmigrasi, KTM Kabupaten Mesuji, Minggu 21 Januari 2018. Selama ini, lanjut Presiden, petani mengurus sawah dengan mengairi, memupuk dan panen, setelah itu menjualnya dalam bentuk gabah.“Padahal keuntungan besar itu pada saat jadi beras. Jadi saya sampaikan agar jualnya dalam bentuk beras. Syukur sudah dikemas. Ini di penggilingan padi modern ini bisa dilakukan,” ucap Presiden.

Di lokasi tersebut terdapat pabrik penggilingan padi. Presiden ingin melihat produktivitas dari penggilingan padi tersebut. “Saya mau lihat dulu apa kapasitas di sini cukup atau enggak. Kalau enggak bisa ditambah. Bermanfaat atau tidak bermanfaat. Kalau tidak sudah tinggalkan. Kalau bermanfaat akan dibesarkan lagi sehingga kapasitasnya memenuhi yang ada di masyarakat,” ucap Presiden.Presiden kemudian memanggil seorang petani, Jumadi, untuk mengecek langsung harga gabah dan beras. 

Jumadi yang juga menjadi Pengurus Tani Srimukti Desa Wonosari, Mesuji mengelola sawah seluas dua hektare dan setiap hektarenya bisa menghasilkan 7 ton gabah. “Setelah panen 14 ton _diapain?_” tanya Presiden. Jumadi menjelaskan dirinya menyimpan sebanyak 1 ton gabah dan sisanya sebanyak 13 ton gabah dijual. “13 ton dijual _pas_ panen atau sudah jadi beras?” tanya Presiden. “Saat panen,” jawab Jumadi.

Harga gabah sebesar Rp3.500 setiap kilogram, sedangkan beras berada di kisaran Rp10.000 - Rp11.000 setiap kilogram.“Ini yang perlu kita lakukan bersama-sama sehingga sekali lagi produk pertanian kita tidak ketinggalan zaman. Ada pengerjaan setelah panen, pengeringan, digilang, dikemas baik apalagi diberi nama baik juga dikemas dalam kelompok besar petani, diberi merek. Itu akan memberi nilai tambah dengan menaikkan harga,” kata Presiden.

Selain itu para petani harus mulai memikirkan untuk menjual hasil sawahnya tidak hanya di sekitar Mesuji. “Kalau dikemas yang baik orientasinya bisa dijual ke provinsi lain, bisa ke Lampung, bisa ke luar pulau atau kalau berasnya organik sekarang ini permintaan ekspor juga banyak sekali,” ujar Presiden.Penjualan dapat dilakukan secara online melalui e-commerce dan media sosial. “Mulai harus seperti itu. Jadi pembelinya tidak sekitar itu kalau mulai online semua orang seluruh Indonesia, dunia, bisa membeli,” kata Presiden.(eas)

SINEGAL (KORANRAKYAT.COM) Diembiring, sebuah kota kecil di wilayah Casamance Senegal, saat ini sedang membuka peluang investasi besar-besaran.Tombon Gueye, Walikota Diembiring, yang melakukan kunjungan kerja ke KBRI Dakar selasa lalu mengatakan Pemerintah Senegal akan memberikan insentif pembebasan pajak selama 12 tahun bagi para investor yang berminat untuk menanamkan modalnya di Diembiring. 

Pemerintah Senegal juga memberlakukan pembebasan pajak selama 10 tahun untuk investasi di bidang pariwisata.Dikatakan oleh Tombon, Pemerintah Senegal lebih memprioritaskan distribusi dukungan finansial ke pedesaan ketimbang ke kota-kota besar untuk mendorong pengembangan investasi di pedesaan. 

“Investasi di Cap Skirring tidak akan rugi karena banyak turis dan merupakan lokasi konsumen," ujar Tombon.

Tombon yang membawa sejumlah delegasi dalam kunjungannya tersebut mempresentasikan berbagai peluang investasi yang dapat dimanfaatkan oleh pengusaha Indonesia.Sejumlah bidang kerja sama disebutkan oleh Tombon seperti budidaya kelapa sawit, padi dan mangga. Tombon mengatakan pertanian di Diembiring masih dikelola secara tradisional dan sangat bergantung pada hujan sehingga sangat memerlukan transfer pengetahuan dan teknologi dari Indonesia agar hasil pertanian tersebut dapat diproduksi secara massal dan diekspor. 

Tombon menjelaskan bahwa pertanian di Diembiring belum dikelola secara profesional padahal memiliki keuntungan tanah yang subur dan curah hujan tinggi.

Bidang lainnya yaitu peternakan dan aquakultur terbuka lebar untuk investasi bagi Indonesia. 

Guna memenuhi kebutuhan hewan kurban khususnya pada waktu perayaan Idul Adha, Pemerintah Senegal memerlukan investasi besar-besaran di bidang peternakan. Selama ini Senegal mengimpor sapi dari Mali dan Guinea-Bissau untuk memenuhi permintaan hewan kurban.Tombon juga mengharapkan adanya kerja sama sister city dengan kota di Indonesia, pemberian beasiswa bagi pemuda setempat, dan renovasi masjid di Cap Skirring. 

Menanggapi peluang investasi yang disampaikan oleh Tombon, Dubes Mansyur meminta kepada Walikota Diembiring untuk memberikan informasi yang lebih detil mengenai berapa luas wilayah yang dimiliki oleh Diembiring untuk investasi di bidang pertanian khususnya kelapa sawit.

Dubes Mansyur mengatakan investasi di Diembiring cukup menjanjikan karena wilayahnya yang subur dan terkenal akan industri pariwisatanya, yaitu Cap Skirring yang merupakan kawasan wisata pantai dan resort terbaik di Senegal. 

“Peluang besar bagi para pengusaha Indonesia sehingga perlu dimanfaatkan karena insentif pajak yang diberikan oleh Pemerintah Senegal sangat menarik. Kita akan upayakan juga kerja sama sister city antara Diembiring dengan Gorontalo yang memiliki konsep desa mandiri," imbuh Dubes.Untuk menjajaki kerja sama ini, Dubes Mansyur mengatakan KBRI Dakar akan segera mengumpulkan data yang lebih detil karena informasi investasi ini sangat penting untuk diangkat dalam Rapat Kerja Seluruh Kepala Perwakilan RI yang diadakan bulan Februari nanti di Jakarta.(eas)