LONDON(KORANRAKYAT.COM) Sebagai upaya pencarian sumber pendanaan baru untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pemerintah melalui salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Jasa Marga menerbitkan obligasi luar negeri  pertama kalinya di dunia dengan mata uang rupiah bernama Komodo Bond yang tercatat di London Stock Exchange pada Rabu 13 Desember 2017.

          PT. Jasa Marga yang merupakan BUMN  Indonesia pertama di pasar efek internasional itu, menerbitkan obligasi Rp4 triliun untuk mendanai rencana pembangunan infrastruktur di Indonesia. “Ini menambah akses likuiditas. Ini membuktikan kepercayaan investor internasional memiliki minat tinggi terhadap investasi di Indonesia,” kata Presiden Jokowi usai mengikuti KTT Luar Biasa OKI di Istanbul, Turki, 13 Desember 2017.

          Presiden berharap, Komodo Bond ini dapat menarik minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia sehingga dapat mempercepat pembangunan infrastruktur  dan membuka lapangan kerja di Indonesia serta memperkenalkan mata uang rupiah ke investor internasional.“Dan juga membuka akses ke sumber pendanaan baru guna membiayai pembangunan infrastruktur,” ujar Presiden.

         Nama Komodo Bond sendiri berasal dari hewan khas Indonesia di Nusa Tenggara Timur sehingga memiliki ciri khas Indonesia. Penamaan obligasi tersebut mencontoh beberapa obligasi bermata uang lokal milik beberapa negara seperti Dim Sum Bond milik Tiongkok dan Masala Bond milik India.Komodo bond dengan jangka waktu tiga tahun ini bernilai Rp4 triliun (setara USD295,7 juta). Dana dari obligasi tersebut akan digunakan oleh PT. Jasa Marga untuk mengakses investor global, melalui London Stock Exchange, guna mendukung rencana pembangunan infrastuktur di Indonesia dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. 

          Minat investor terhadap Komodo Bond milik Jasa Marga ini sangat tinggi, hal ini terlihat dari adanya kelebihan permintaan investor yang mencapai 4 kali nilai obligasi yang ditawarkan_(oversubscribed)._Peluncuran komodo band ini dihadiri oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso, Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani, Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wiroatmodjo, Direktur Utama BNI Achmad Baiquni dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir.(eas) 

SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau Bank Jatim berencana membeli kembali (buyback) sahamnya di pasar regular. Buyback saham ini dilakukan dalam rangka program long term insentif manajemen dan karyawan perseroan. Dalam aksi korporasi itu, bank Jatim  mengalokasikan dana Rp1,01 miliar yang akan dilakukan Kamis (7/12/2017).

        Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Bank Jatim Tbk, Soeroso usai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) di kantor pusat Bank Jatim Jalan Basuki Rahmat, Rabu (6/12/2017). Dana untuk buyback ini, kata Soeroso, berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya per Oktober 2017 sebesar Rp1,13 triliun.

          "Buyback ini kami lakukan secara berkesimbangunan. Akhir tahun lalu kami juga buyback senilai Rp1,2 miliar," katanya. Emiten berkode BJTM itu telah menunjuk PT Bahana Securities untuk melakukan pembelian kembali saham perseroan dalam periode yang sudah ditentukan itu.

           Nantinya, saham yang dibeli kembali akan masuk sebagai treasury stock perseroan. Sebelumnya BJTM juga pernah melakukan buyback saham di tahun 2015. Buyback saham di tahun ini sudah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai POJK Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Renumerasi Bagi Bank Umum. "Nilai saham Bank Jatim dari tahun ke tahun menunjukkan tren positif," ujar Soeroso.

           Alumnus jurusan ekonomi dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa) tersebut mengungkapkan, hingga akhir periode Oktober 2017, harga saham Bank Jatim sebesar Rp695 per lembar. Artinya, harga saham Bank Jatim naik 61,87% sejak penawaran saham perdana (Initial Public Offering/IPO) di 2012, di harga Rp430 per lembar saham.

Dari segi keuangan periode Oktober 2017, laba tercatat Rp1,13 triliun, naik 26,07% dibanding periode yang sama tahun lalu. "Untuk DPK (dana pihak ketiga) sebesar Rp48,01 triliun, tumbuh 16,72%," tandasnya.

                   Sedangkan dari sisi pengucuran kredit, lanjut dia, hingga Oktober sudah mencapai Rp31,10 triliun, tumbuh 4,67% dibanding periode yang sama tahun lalu. Soeroso optimistis, hingga akhir tahun ini kucuran kredit bisa tembus ke angka Rp32 triliun lebih atau tumbuh sebesar 8%.

"Angka pertumbuhan kredit 8% ini sesuai dengan proyeksi Bank Indonesia (BI). Awalnya, menargetkan kredit perbankan tumbuh di atas 10%, tapi karena situasi ekonomi agak kurang bagus akhir dikoreksi menjadi 7,5% hingga 8%," pungkas Soeroso.

             Di sisi lain, sebagai bagian dari peningkatan kinerja, Bank Jatim siap menjadi bank penerima setoran dana haji seiring pengalihan pengelolaan dana haji ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bulan depan. Salah satu yang disiapkan adalah virtual account seperti yang disyaratkan BPKH.

               Viirtual account adalah rekening virtual yang bisa digunakan untuk mengecek saldo simpanan dana haji para calon jamaah haji yang sudah menyetor dana awal pemberangkatan haji. "Sistem ini memberikan transparasi pada jamaah haji akan hasil investasi dari dana setoran awal yang dikelola oleh BPKH," kata Direktur Retail Konsumer dan Usaha Syariah PT Bank Jatim Tbk, Tony Sudjiaryanto.(luk)

MALANG(KORANRAKYAT.COM)  Disaat kondisi daya beli masyarakat anjlok,pemerintah menaikan tarip cukai hingga 10,04 Prosen. Tentunya kabar, ini bukan menjadi satu kegembiraan bagi para pengusaha rokok di tanah air maupun di Malang Raya. Jadi tak bisa dipunkiri bila sampai terjadi gulung  tikar satu persatu perusahaan rokok di tanah air, karena regulasinya  banyak merugikan para pengusaha rokok .

Johny Ketua Gabungan Perusahaan  Rokok (Gapero) Malang pada koranrakyat Kamis (22/11) usai menerima sosialisasi kenaikan tarip cukai oleh Dinas Perindustrian Kota Malang mengatakan, bahwa disaat daya beli masyarakat sebaiknya pemerintah bisa menerem berbagai kenaikan termasuk kenaikan tarip cukai.” Sebetulnya  dari Gaperoma sudah usul, mbok yao status Quo dulu, kondisi saat  ekonomi kita kan cukup berat apalagi daya beli masyarakat saat ini sangat rendah,”tandasnya.   

“Kita sudah mondar  mandir  Malang- Jakarta untuk memperjuangkanya, namun ternyata tetap turun regulasi kenaikan yang dibuat oleh Pemerintah, yah akhirnya kita pasrah mau apa lagi,”Kalau kita naikan harga rokoknya, masyarakat akan berat belinya , akibatnya kita hanya bisa  bertahan , tidak gulung tikar aja sudah untung,” tandasnya.

Hal senada juga disampaikan Eko Soenjojo dari perusahaan rokok Bentoel Group, bahwa kalau kita selalu ditekan dengan melalui regulasi, yah tak akan bisa berbuat apa apa, rokok tidak naik aja tidak ada pembelinya apalagi rokok dinaikkan dimana daya beli masyarakatsaat ini cukup rendah. Mustinya  sebelum adanya kenaikan harus duduk bareng antara pemerintah dengan Gaperoma, sehingga tidak merugikan peerusahaan. Dicontohkan  aja  sebelumnya jumlah pabrik rokok di Malang Raya mencapai 100 lebih,karena banyak aturan yang dianggap merugikan  tinggal hampir 80 an Perusahaan Rokok di Malang Raya, jadi sepertinya kita tidak ada perlindungan padahal sebelumya  dari  sektor cukai merupakan paling besar untuk menyumbangkan pajak di tanah air.   

Hal senada juga disampaikan  Boyke  General Manager  Perusahaan Rokok Bentoel Disinggung  juga  soal usulan asosiasi tembakau agar perusahaan rokok bisa membeli tembakau lokal sebetulnya tidak ada masalah. Namun, asosiasi harus bisa menjamin stok tidak sampai kekurangan dan rasa   harus bisa di  jamin . Kita contohkan tembakau asal pulau garam saja itu kan paling baik, tapi kalau sudah kena hujan rasanya jadi beda.” Jadi, sebetulnya kemitraan sangat perlu  antara petani tembakau dan Gaperoma,sehingga perusahaan rokok akan membeli tembakaunya,tapi sebetulnya yang  impor tidak banyak , lebih banyak membeli tembakau lokal. Soal regulasi kenaikan, mustinya pemerintah harus bisa memperhatikan agar tidak terjadi gulung tikar, karena regulasi kan harus kita patuhi, tentunya kalau sudah tak bisa berbuat yah pasrah dengan aturan tersebut.  

Secara terpisdah Bambang dari Dinas Perindustrian Kota Malang, bahwa tidak  kurang 50 perusahaan rokok yang mengikuti sosialisasi kenaikan cukai, kita hanya mengikuti ketentuan pusat,kita sampaikan pada para pengusaha rokok di Malang.

         Secara nasional  Kemenkeu melalui Bea Cukai dalam 10 tahun terakhir telah mengurangi jumlah pabrik rokok dari 4.669 pabrik menjadi 754 pabrik di 2016. "Tak hanya itu, pertumbuhan produksi hasil tembakau pun telah dikendalikan, sehingga selama 10 tahun terakhir menunjukkan tren negatif yaitu sebesar -0,28%, di mana pada saat bersamaan jumlah penduduk Indonesia tumbuh sebesar 1,4%," kata dia.

         Sementara Dari aspek ketenagakerjaan, kebijakan cukai juga berdampak pada keberlangsungan lapangan pekerjaan sektor formal sebesar 401.989 orang, di mana tiga perempatnya atau 291.824 orang terlibat produksi sigaret kretek tangan yang merupakan industri padat karya.  Jika ditambah sektor informal, maka kebijakan ini berdampak pada kehidupan 2,3 juta petani tembakau, 1,5 juta petani cengkeh, 600 ribu buruh tembakau, dan 1 juta pedagang eceran. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan cukai memberikan pengaruh berarti terhadap kehidupan lebih dari 5,8 juta masyarakat Indonesia. "Data ini juga didukung oleh studi LPEM UI 2013 bahwa kebijakan cukai berpengaruh langsung terhadap lebih dari enam juta orang," pungkasnya.(as)

.

SURABAYA (KORANRAKYAT.COM) PT, Bank Pembangunan daerah Jawa Timur Tbk memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian dan kesejahteraan Jawa Timur. Hal itu disampaikan  Gubernur Jawa Timur Soekarwo saat memberikan sabutan dalam Gemerlap hadiah undian Simpeda Regional 2017 yang diselenggarakan Bank Jatim di Atrium Grand City Mall Surabaya, Minggu (19/11) siang.

Kontribusi tersebut, kata Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo yang akrab panggil Pakde Karwo itu digambarkan lewat kondisi perekonomian Jawa Timur yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2016 mencapai Rp. 1.855 Trilyun atau setara 140 Milyar Dollar.

Dari 1.855 trilyun PDRB itu, uang pemerintah, baik pusat, provinsi, kabupaten dan kota itu hanya 146 trilyun atau 7,8 persen. Sementara yang 92,2 persen adalah uangnya swasta yang dihimpun oleh perbankan, termasuk nasabah Bank Jatim. Jadi bapak ibu para nasabah sudah amal jariyah ikut membangun Jatim terus menerus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Jatim,” ungkapnya.

Ditambahkan, himpunan dana Bank Jatim tsb digunakan untuk membiayai konsumsi, investasi, perdagangan eksport import serta perdagangan antar provinsi. “Dari sinilah perekonomian masyarakat Jatim semakin berkembang. Dan sekarang, bank jatim dan direksi membuat program sambung rasa bersama dengan nasabah agar dana pihak ketiganya bisa nyimpan uangnya lagi di Bank Jatim, itu maksudnya,” ujar Pakde Karwo. “Kami menyampaikan rasa terima kasih kami kepada nasabah dari Bank Jatim. Hari ini Bank Jatim asetnya menjadi Rp.52 trilyun mengalami kenaikan

 Pendapatan perkapita masyarakat Jatim tahun 2016, lanjutnya, sebesar Rp. 47,950 juta. Ini merupakan pendapatan terbesar kedua setelah DKI Jakarta. Dirinya menambahkan, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur selalu di atas rata-rata nasional sejak tahun 2010. Bahkan, menjelang akhir tahun 2017 ini, pendapatan perkapita masyarakat Jatim kurang lebih sudah mencapai Rp. 52 Juta lebih. “Pada posisi seperti itu, jumlah masyarakat kelas menengah jatim naik, dari sebanyak 17,02%menjadi 18,0%,” ujarnya. Hal tsb  terlihat dalam daya beli masyarakat Jatim pada pembelian kendaraan bermotor yang mengalami peningkatan untuk jenis mobil.Maksimalkan Sisa Lending Kredit 5,5 Persen Menyinggung soal simpanan pihak ketiga yang naik 8%, dengan lending credit sebesar 5,5%, Pakde Karwo berharap agar sisanya bisa segera disalurkan kepada masyarakat.

“Ini jadi pekerjaan rumah kita untuk terus di lending karena suasana Jatim yang nyaman dan bagus,” katanya. Meski sekarang masih ada hambatan tentang lending kredit yang dinilainya masih terlalu berhati-hati karena banyak usaha yang lagi turun, dirinya berharap usaha tersebut harus tetap dijalankan.  “Saya kira dengan skema pembiayaan yang lebih baik, salah satunya rencana pak H. Soeroso (Dirut Bank Jatim) memberikan kredit skema bunga lebih murah dipastikan marketnya akan lebih luas. Memelihara yang sudah ada dan memperluas yang akan datang. Ini bagian kinerja baru,” terangnya.

       Untuk itu dirinya memberikan tiga langkah yang harus dilakukan Bank Jatim dalam merestrukturisasi bidang moneter. Pertama dirinya berharap agar Bank Jatim semakin peduli terhadap sektor UMKM. “Ini juga menjadi rekomendasi G2G di Moskow,” jelasnya.

         Kedua, Bank Jatim harus bisa memberikan suku bunga murah dengan mencari dana pihak ketiga, Selanjutnya ketiga, kendati perlu kehati-hatian, tetapi Pakde Karwo berharap agar lending kredit yang dilakukan tidak terlalu ngerem.

        “Memang ada dua hal yang saling bertentangan, mau lending takut NPL utangnya naik. Tidak lending juga menjadi beban membayar bunga. Makanya ekonomi Jatim besar kalau sektor UMKM kita pegang. UMKM ada sekitar 54,98 persen dari total PDRB 1000 Trilyun lebih,” terangnya.

        Sementara itu, Direktur Utama Bank Jatim, H. R. Soeroso mengatakan, acara gemerlap undian hadiah simpeda regional 2017 ini merupakan serangkaian undian yang sudah dilaksanakan di beberapa tempat. Yakni di Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Blitar. “Ada dua undian simpeda yang kita laksanakan, yakni di tingkat nasional dan regional,” kata Soeroso.

        Mantan Dirut Bank UMKM Jatim ini menambahkan, untuk undian simpeda tingkat nasional dikucurkan dengan total hadiah sebesar Rp. 6 Miliar yang diundi dua kali dalam setahun. Untuk periode pertama dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat dan periode kedua dilaksanakan di Manado. Sedang, undian simpeda tingkat regional dikucurkan dengan total sebesar Rp. 6,65 Miliar dengan undian sekali dalam setahun. Sehingga total undian hadiah simpeda 2017 yang diselenggarakannya mencapai Rp. 12,65 Miliar.

Diungkapkan juga bahwa bahwa sampai dengan Oktober 2017 jumlah nasabah tabungan Simpeda  bankjatim sebanyak 1.872 Juta nasabah  dengan nominal tabungan Rp.10.25 Trilliun salah satu yang menggembirakan bankjatim menjadi penghimpun terbanyak tabungan simpeda seluruh BPD SI lebih dari 10 tahun terakhir, ujar Soeroso  . “Hadiah pertama berupa 41 uang tunai masing-masing Rp. 100 juta dan kedua 41 uang tunai sebesar Rp. 50 juta serta grand prize uang tunai sebesar Rp. 500 juta,” katanya.

    Acara gemerlap hadiah undian simpeda regional 2017 yang diselenggarakan Bank Jatim di Atrium Grand City Surabaya dimeriahkan dengan hadirnya dua penyanyi ibukota, yakni Virzha Idol dan Bunga Citra Lestari (BCL). Meski berbeda tempat, Virzha Idol yang menyemarakkan di acara Fun Run 2 K Gemerlap Undian Hadiah Simpeda 2017, BCL manggung di acara pengundian gemerlap undian hadiah simpeda 2017 di Atrium Grand City Mall Surabaya berjalan semarak.

       Ikut hadir pada acara tersebut, Ibu Nina Soekarwo istri Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo, Ketua OJK Regional IV Heru Cahyono beserta istri, Sekdaprov Dr. H. Akhmad Sukardi beserta istri, Perwakilan BI Herwanto, beberapa pimpinan OPD Pemprov Jatim, Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jatim. (an)

MENADO(KORANRAKYAT.COM) Pemerintah tetap berusaha keras divestasi saham 51 persen pemerintah terhadap PT Freeport Indonesia. ”Berapa puluh tahun kita hanya diberi sembilan persen, diam saja. Saya enggak tahu diamnya karena apa. Apakah takut? Apakah karena diberi sesuatu karena memang saya enggak ngerti?” ucap Presiden. kata Jokowi (15/11)  2017saat memberi sambutan di Kongres Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Manado, Sulawesi Utara,

       Untuk itu, Presiden memberikan tugas kepada tiga jajarannya, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Ignasius Jonan, dan Menteri BUMN Rini Soemarno, untuk melakukan perundingan. Walaupun sudah berlangsung selama tiga tahun, negosiasi masih terus dipertahankan. “Nego terus minta 51 persen, jangan mundur,” ujar Presiden. Hal ini dikarenakan Presiden meyakini jika usaha keras pemerintah akan memberikan hasil yang terbaik."Tapi saya yakin kita dapat (51 persen). Kalau kita ragu-ragu terus ya dimainin terus,” ujarnya. 

             Sementara pada September lalu, Chief Executive Officer Freeport McMoran Inc Richard Adkerson menyampaikan keberatan ihwal proses negosiasi divestasi saham 51 persen. Ada lima hal yang menjadi keberatan Freeport. Beberapa di antaranya terkait dengan divestasi, perpanjangan kontrak, dan due diligence (penilaian kinerja perusahaan).

         Dalam hal divestasi, Freeport sepakat mendiskusikan dengan pemerintah waktu penyelesaian divestasi. Freeport mengusulkan divestasi awal berlangsung sesegera mungkin lewat penawaran saham perdana, lalu divestasi penuh berlangsung bertahap dalam jangka waktu yang sama dengan yang ditentukan pemerintah.

             Adapun terkait dengan perpanjangan kontrak, Adkerson ingin Freeport memiliki hak kontrak beroperasi sampai 2041. Pasal 31 dari kontrak karya menyatakan: "Persetujuan ini harus berjangka waktu 30 tahun sejak tanggal penandatanganan Persetujuan ini; dengan ketentuan bahwa Perusahaan berhak mengajukan permohonan perpanjangan dua tahun berturut-turut untuk masa jabatan tersebut, yang tunduk pada persetujuan Pemerintah. Pemerintah tidak akan menahan atau menunda persetujuan tersebut secara tidak wajar. Permohonan tersebut oleh Perusahaan dapat dilakukan setiap saat. (as/eas)