JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Disaat  harga belas melambung tinggi saat ini Presiden Jokowi mengharapkan agar petani bisa menjual hasil panenya dalam bentuk beras. Dimana selama ini petani menjual dalam bentuk Gabah.  Keuntungan terbesar dari menanam padi sawah terjadi saat pasca panen bukan pada saat panen. Pernyataan ini disampaikan Presiden Joko Widodo ketika berbicara pada Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) Terintegrasi di Kawasan Transmigrasi, KTM Kabupaten Mesuji, Minggu 21 Januari 2018. Selama ini, lanjut Presiden, petani mengurus sawah dengan mengairi, memupuk dan panen, setelah itu menjualnya dalam bentuk gabah.“Padahal keuntungan besar itu pada saat jadi beras. Jadi saya sampaikan agar jualnya dalam bentuk beras. Syukur sudah dikemas. Ini di penggilingan padi modern ini bisa dilakukan,” ucap Presiden.

Di lokasi tersebut terdapat pabrik penggilingan padi. Presiden ingin melihat produktivitas dari penggilingan padi tersebut. “Saya mau lihat dulu apa kapasitas di sini cukup atau enggak. Kalau enggak bisa ditambah. Bermanfaat atau tidak bermanfaat. Kalau tidak sudah tinggalkan. Kalau bermanfaat akan dibesarkan lagi sehingga kapasitasnya memenuhi yang ada di masyarakat,” ucap Presiden.Presiden kemudian memanggil seorang petani, Jumadi, untuk mengecek langsung harga gabah dan beras. 

Jumadi yang juga menjadi Pengurus Tani Srimukti Desa Wonosari, Mesuji mengelola sawah seluas dua hektare dan setiap hektarenya bisa menghasilkan 7 ton gabah. “Setelah panen 14 ton _diapain?_” tanya Presiden. Jumadi menjelaskan dirinya menyimpan sebanyak 1 ton gabah dan sisanya sebanyak 13 ton gabah dijual. “13 ton dijual _pas_ panen atau sudah jadi beras?” tanya Presiden. “Saat panen,” jawab Jumadi.

Harga gabah sebesar Rp3.500 setiap kilogram, sedangkan beras berada di kisaran Rp10.000 - Rp11.000 setiap kilogram.“Ini yang perlu kita lakukan bersama-sama sehingga sekali lagi produk pertanian kita tidak ketinggalan zaman. Ada pengerjaan setelah panen, pengeringan, digilang, dikemas baik apalagi diberi nama baik juga dikemas dalam kelompok besar petani, diberi merek. Itu akan memberi nilai tambah dengan menaikkan harga,” kata Presiden.

Selain itu para petani harus mulai memikirkan untuk menjual hasil sawahnya tidak hanya di sekitar Mesuji. “Kalau dikemas yang baik orientasinya bisa dijual ke provinsi lain, bisa ke Lampung, bisa ke luar pulau atau kalau berasnya organik sekarang ini permintaan ekspor juga banyak sekali,” ujar Presiden.Penjualan dapat dilakukan secara online melalui e-commerce dan media sosial. “Mulai harus seperti itu. Jadi pembelinya tidak sekitar itu kalau mulai online semua orang seluruh Indonesia, dunia, bisa membeli,” kata Presiden.(eas)

SINEGAL (KORANRAKYAT.COM) Diembiring, sebuah kota kecil di wilayah Casamance Senegal, saat ini sedang membuka peluang investasi besar-besaran.Tombon Gueye, Walikota Diembiring, yang melakukan kunjungan kerja ke KBRI Dakar selasa lalu mengatakan Pemerintah Senegal akan memberikan insentif pembebasan pajak selama 12 tahun bagi para investor yang berminat untuk menanamkan modalnya di Diembiring. 

Pemerintah Senegal juga memberlakukan pembebasan pajak selama 10 tahun untuk investasi di bidang pariwisata.Dikatakan oleh Tombon, Pemerintah Senegal lebih memprioritaskan distribusi dukungan finansial ke pedesaan ketimbang ke kota-kota besar untuk mendorong pengembangan investasi di pedesaan. 

“Investasi di Cap Skirring tidak akan rugi karena banyak turis dan merupakan lokasi konsumen," ujar Tombon.

Tombon yang membawa sejumlah delegasi dalam kunjungannya tersebut mempresentasikan berbagai peluang investasi yang dapat dimanfaatkan oleh pengusaha Indonesia.Sejumlah bidang kerja sama disebutkan oleh Tombon seperti budidaya kelapa sawit, padi dan mangga. Tombon mengatakan pertanian di Diembiring masih dikelola secara tradisional dan sangat bergantung pada hujan sehingga sangat memerlukan transfer pengetahuan dan teknologi dari Indonesia agar hasil pertanian tersebut dapat diproduksi secara massal dan diekspor. 

Tombon menjelaskan bahwa pertanian di Diembiring belum dikelola secara profesional padahal memiliki keuntungan tanah yang subur dan curah hujan tinggi.

Bidang lainnya yaitu peternakan dan aquakultur terbuka lebar untuk investasi bagi Indonesia. 

Guna memenuhi kebutuhan hewan kurban khususnya pada waktu perayaan Idul Adha, Pemerintah Senegal memerlukan investasi besar-besaran di bidang peternakan. Selama ini Senegal mengimpor sapi dari Mali dan Guinea-Bissau untuk memenuhi permintaan hewan kurban.Tombon juga mengharapkan adanya kerja sama sister city dengan kota di Indonesia, pemberian beasiswa bagi pemuda setempat, dan renovasi masjid di Cap Skirring. 

Menanggapi peluang investasi yang disampaikan oleh Tombon, Dubes Mansyur meminta kepada Walikota Diembiring untuk memberikan informasi yang lebih detil mengenai berapa luas wilayah yang dimiliki oleh Diembiring untuk investasi di bidang pertanian khususnya kelapa sawit.

Dubes Mansyur mengatakan investasi di Diembiring cukup menjanjikan karena wilayahnya yang subur dan terkenal akan industri pariwisatanya, yaitu Cap Skirring yang merupakan kawasan wisata pantai dan resort terbaik di Senegal. 

“Peluang besar bagi para pengusaha Indonesia sehingga perlu dimanfaatkan karena insentif pajak yang diberikan oleh Pemerintah Senegal sangat menarik. Kita akan upayakan juga kerja sama sister city antara Diembiring dengan Gorontalo yang memiliki konsep desa mandiri," imbuh Dubes.Untuk menjajaki kerja sama ini, Dubes Mansyur mengatakan KBRI Dakar akan segera mengumpulkan data yang lebih detil karena informasi investasi ini sangat penting untuk diangkat dalam Rapat Kerja Seluruh Kepala Perwakilan RI yang diadakan bulan Februari nanti di Jakarta.(eas)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Terkait dengan perintah Presiden Jokowi meminta Polri segera melakukan koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dimotori mengatur dan mengawal penyaluaran Bahan Bakar Minyak dengan Satu harga  sampai ke Seluruh Indonesia. Selain itu ikut mengawasi  distribusi  LPG 3 kg untuk memudahkan masyarakat dan mengurangi beban masyarakat agar BBM  terjangkau.Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian  ditemui di Mabes Polri, Jumat (5/1) 2018 mengatakan  Polri  koordinasi  dengan BPH Migas ada terkait dengan  kebijakan  Presiden terkait BBM satu harga mulai dari sabang sampai merauke. “Beliau menginginkan satu harga sampai ke Papua dan daerah-daerah terpencil,” ujarnya.

Selanjutnya, Tito menegaskan  pengawasan distribusi tentang Gas 3kg yang juga menjadi program  Presiden  dalam rangka memudahkan masyarakat dan mengurangi beban masyarakat dengan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjangkau kemudian gas yang bisa terjangkau disubsidi oleh Pemerintah sehingga masyadakat bawah terutama itu betul-betul merasa terbantu tertolong dengan adanya kebijakan pemerintah ini. “ Lebih lanjut dengan kebijakan ini saya serahkan kepada bapak Ivan  BPH Migas. Point dan nanti saya akan sampaikan apakah yang sudah dikerjakan dan apa yang akan dikerjakan oleh kepolisian,” tegasnya.    

Ditempat yang sama, Kepala  Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) , M. Fanshurullah Asa alias Ivan mengatakan   Kapolri tadi sudah menyampaikan bahwa  alhamdullilah dari BPH MIgas sudah bisa ketemu dengan  Kapolri dengan tim didampingi Komisoner BPH Migas ini adalah satu wujud sinergi kelembagaan  dimana paling penting ada kebijakan pemerintah yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden tengtang BBM satu harga. “Dimana dalam Permen  No 32 dan Permen No.36 oleh Kementerian ESDM ditugas kan kepada BPH MIgas untuk melaksanakan lima hal: Pertama, menunjuk badan usahanya  yaitu Pertamina dan ada Badan Usaha Swasta  PT Aneka Dumai Raya. Kedua , mengatur quota BBMnya  baik Subsidi Detium Premium, Ketiga, melaksanakan kegiatan pengawasan sejauh mana BBM satu harga ini berjalan dengan baik dan terdistribusi dengan baik kepenghujun bukan hanya keadilan harga tetapi keadilan didalam ketersedian dalam keadilan dalam distribusi, “ ujarnya.

 Selanjutnya, Frans menegaskan Keempat, melaksanakan klarifikasi tiap satu liter pun yang jelas dicanangkan oleh Badan usaha tadi akan diveryfikasi oleh tim BPH Migas. Kelima, tugas BPH Migas dalam satu harga adalah memberikan sanksi kepada Badan Usaha yang tidak dikenakan penyaluran satu harga dengan baik . “Kami menyampaikan kepada Bapak Kapolri tadi dengan lima tugas tadi kedala yang dihadapi BPH Migas karena BPH Migas sampai hari ini kami belum punya perwakilan di daerah dalam pengawasan.  Kedua,  Pengawasan kami  tahap penyidikan atau pengawasan, jadi dengan kekuatan Bapak Kapolri sampai ada model desa  ,kita akan mewujudkan dana desa satgas terpadu dan nantinya tidak hanya sampai ke SPBU  ke penyalur BBM itu ke Cukai dan kami ingin belum distribusi  itu tepat sasaran ke Masyarakat kecil. Apalagi ini diutamakan di BPH satu harga diwilayah  tiga ,ruang kedepan dan terpencil,” tegasnya. Untuk itu, Frans menjelaskan dalam konteks kita mau pengecer-pengecer ini yang banyak sekali dan memang dalam aturan pemerintah itu belum ada ,yang disebut dalam perpres hanya penyalur PPO. “Kita kepengen sebentar disitribusi pengecer ini bisa dikendalikan dengan baik sehingga  yang diharapkan oleh Bapak Presiden kita oleh Pemerintah untuk wujudkan keadilan social bagi seluruh masyarakat Indonesia rakyat dindonesia dibidang BBM yang satu harga betul-betul terwujud dengan baik,” jelasnya.

 Lebih lanjut, Tito  menandaskan  Jadi initinya  ini kebijakan dari Presiden untuk BBM satu harga  dan juga subsidi LPG yang 3 kg itu tujuannya unrtuk meringankan rakyat kecil. Ini dibebankan sejumlah instansi BPH MIgas, kemudian nanti ada Pertamina dan juga dimonitor dan dikoordinir oleh Kementerian Ekonomi kemudian Maritim juga ada juga dari EDSM ,BUMN dan ini semua.” Nah kita melihat dengan adanya tugas-tugas yang diemban diberbagai instansdi dengan tujuan yang sama ini perlu ada sinergi dan perlu ada kesepakatan , perlu ada pembagian tugas dan seterusnya yang saling mengisih,” tandasnya .

 Seiring dengan itu, Tito mengungkapkan  Polri diberikan tugas untuk membantu mengawasi agar tidak jadi pelanggaran jangan sampai nanti uang negara  disubsidi untuk masyarakat kecil justru yang menikmati adalah kelas menengah. Nah ini tidak boleh terjadi karena itu karena pengawasan memerlukan jaringan yang luas sampai ke daerah-daerah tempat-tempat terpencil sampai ke Papua pegunungan . “ Sementara BPH Migas sampai mengawasi distribusinya tingkat SPBU setelah itu dibeli oleh Oknum-oknum tertentu dan diborong habis setelah itu kongkalikong saya tidak mengerti setelah itu dijual ke masyarakat sehingga harganya tinggi . Artinya BBM satu harga ini tidak jalan diterima oleh masyarajat  oleh karena itu langkah yang kami lakukan pertama membentuk tim teknis antara BPH Migas dengan Polri kita akan membuat penyusun MOU apa saja yang harus kita kerjakan , Polisi dimana mainnya  untuk mau membantu kebijakan Pemerintah termasuk kerjaan BPH Migas. Setelah itu nanti kita akan bermain di pencegahan sampai di penindakan Hukum, “ ungkapnya. (vk)

MALANG(KORANRAKYAT.COM) Perusahaan Industri rokok sebagai penyumbang pajak terbesar  dalam penerimaan pajak yang ada di Kanwil Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jatim  III mencapai 100,33% dari target penerimaan Rp25,72 triliun di 2017 mengatakan realisasi penerimaan sampai dengan 29 Desember 2017 mencapai Rp25,80 Triliun sehingga melampaui dari target penerimaan pajak tahun ini..ujar Kepala Kanwil DJP Jatim III Rudy Gunawan Bastari.

Dikatakan Rudi bahwa Alhamdullilah kita menempati urutan kedua se Indonesia  setelah Banten. memang perusahaan rokok yang ada di wilayah DJP Jatim III cukup banyak   mulai dari kecil hingga besar, bahkan ada juga yang kecil-kecil mereka di sasar semua agar taat membayar pajak.Sedangkan yang besar ada PT. Gudang Garam Tbk,yang juga menjadi sasaran DJP Jatim III bisa dengan membayar pajaknya secara maksimal. “ Selain itu sejumlah perusahaan yang dianggap tak layak sebagai perusahaan asal ia memiliki NPWP juga jadi sasaran,kita tidak mau tau itu perusahaan dikatakan orang umum sebagai perusahaan gelap, asal memiliki legalitas tetap kami sasar.”ujarnya.  

“Yang paling banyak menyumbang penerimaan, sektor industri pengolahan,” ujarnya di Malang, Sabtu (30/12/2017).Sektor industri pengolahan dimaksud, industri hasil tembakau (IHT) karena di wilayah kerja Kanwil DJP Jatim III banyak berdiri industri rokok. Industri pengolahan menyumbang 65,38% dari total penerimaan pajak. Sumbangan dari IHT mencapai 85% dari total penerimaan di sektor industri pengolahan.Selanjutnya, sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 9,19%, perdagangan besar dan eceran serta reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor sebesar 5,86%.

Administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib sebesar 4,98%, konstruksi 4,30%, dan sektor lainnya sebesar 10,29%.Dia memperkirakan, relatif tingginya realisasi penerimaan dari IHT dipicu pelaku di industri tersebut memanfaatkan untuk menyetok pita cukai rokok karena per-1 Januari 2018 tarifnya naik. Dengan banyaknya stok pita cukai rokok, maka pelaku industri masih dapat menikmati tarif pita cukai rokok yang berlaku pada 2017 yang belum ada kenaikanDampak dari tingginya pemesanan pita cukai rokok pada Desember 2017, otomatis memacu penerimaan pajak dari cukai IHT sehingga berpengaruh pada total penerimaan pajak di tahun ini.

Pencapaian penerimaan di 9 Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kanwil DJP Jatim III, dia menegaskan, semuanya melampaui target penerimaan. KPP Pratama Kepanjen 108,22%, KPP Pratama Malang Selatan 104,62%, KPP Madya Malang 103,69%, KPP Pratama Batu 102,85%.  Selanjutnya, KPP Pratama Situbondo 102,41%, KPP Pratama Malang Utara 102,36%, KPP Pratama Singosari 101,97%, KPP Pratama Kediri 100,97%, dan KPP Pratama Pasuruan 100,55%.

Di 2018, kata dia, Kanwil DJP Jatim III akan berusaha menjaga loyalitas wajib pajak (WP) bayar, bahkan diupayakan meningkat agar penerimaan pajak di wilayah kerja kantor tersebut tetap terjaga baik.Bagi mereka, baik badan maupun orang pribadi, yang sebenarnya sudah masuk dalam kategori wajib bayar pajak namun belum membayar pajak, maka pihaknya akan melakukan penyisiran agar mereka dapat terkover pajak.

Kanwil DJP Jatim III juga akan terus melakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar sadar dan senang untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. Pihaknya juga melatih relawan pajak agar dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara luas. Kanwil DJP Jatim III juga mendinamisasikan Tax Center-Tax Center di kampus-kampus untuk mendukung upaya menggenjot penerimaan pajak.“Kami juga akan bekerja sama dengan Media  dan pemda untuk menggencarkan sosialisasi tentang pajak,” ungkapnya.(an)

LONDON(KORANRAKYAT.COM) Sebagai upaya pencarian sumber pendanaan baru untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pemerintah melalui salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Jasa Marga menerbitkan obligasi luar negeri  pertama kalinya di dunia dengan mata uang rupiah bernama Komodo Bond yang tercatat di London Stock Exchange pada Rabu 13 Desember 2017.

          PT. Jasa Marga yang merupakan BUMN  Indonesia pertama di pasar efek internasional itu, menerbitkan obligasi Rp4 triliun untuk mendanai rencana pembangunan infrastruktur di Indonesia. “Ini menambah akses likuiditas. Ini membuktikan kepercayaan investor internasional memiliki minat tinggi terhadap investasi di Indonesia,” kata Presiden Jokowi usai mengikuti KTT Luar Biasa OKI di Istanbul, Turki, 13 Desember 2017.

          Presiden berharap, Komodo Bond ini dapat menarik minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia sehingga dapat mempercepat pembangunan infrastruktur  dan membuka lapangan kerja di Indonesia serta memperkenalkan mata uang rupiah ke investor internasional.“Dan juga membuka akses ke sumber pendanaan baru guna membiayai pembangunan infrastruktur,” ujar Presiden.

         Nama Komodo Bond sendiri berasal dari hewan khas Indonesia di Nusa Tenggara Timur sehingga memiliki ciri khas Indonesia. Penamaan obligasi tersebut mencontoh beberapa obligasi bermata uang lokal milik beberapa negara seperti Dim Sum Bond milik Tiongkok dan Masala Bond milik India.Komodo bond dengan jangka waktu tiga tahun ini bernilai Rp4 triliun (setara USD295,7 juta). Dana dari obligasi tersebut akan digunakan oleh PT. Jasa Marga untuk mengakses investor global, melalui London Stock Exchange, guna mendukung rencana pembangunan infrastuktur di Indonesia dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. 

          Minat investor terhadap Komodo Bond milik Jasa Marga ini sangat tinggi, hal ini terlihat dari adanya kelebihan permintaan investor yang mencapai 4 kali nilai obligasi yang ditawarkan_(oversubscribed)._Peluncuran komodo band ini dihadiri oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso, Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani, Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wiroatmodjo, Direktur Utama BNI Achmad Baiquni dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir.(eas)