Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Presiden Jokowi Lantik Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku
Last Updated on Apr 24 2019

Presiden Jokowi Lantik Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku

    JAKARTA,kORANRAKYAT.COM Presiden Joko Widodo melantik Murad Ismail dan Barnabas Orno masing-masing sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku. Pelantikan keduanya berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 24 April 2019.Keduanya dilantik berdasarkan Keputusan Presiden...
Dituding Buat Quick Count Palsu dan Terima Rp 450 Miliar , Burhanuddin Lapor Ke Bareskrim
Last Updated on Apr 24 2019

Dituding Buat Quick Count Palsu dan Terima Rp 450 Miliar , Burhanuddin Lapor Ke Bareskrim

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Merasa diserang akunnya oleh ribuan akunt dituding menjadi dalang quick count palsu ditayangkan di televisi-televisi dan menerima bayaran Rp 450 Miliar dalam rangka menjalankan operasi quick count dengan memakai strategi postrouf. Itu tidak benar alias Hoaks dan...
Polri Tegaskan Siap Investigasi Akun Penyebar Video Pembakaran Surat dan Kotak Suara di Papua
Last Updated on Apr 24 2019

Polri Tegaskan Siap Investigasi Akun Penyebar Video Pembakaran Surat dan Kotak Suara di Papua

    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM -Upaya untuk membuktikan berita hoaks yang disebarkan dalam video   pembakaran surat dan kotak suara pemilu di Distrik Tingginambut, Papua. Oleh karena itu ,menjadi tugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua               Kepala Biro...
Polri Tegaskan Beredar Kabar Kantor KPU di Palembang Dibakar Itu Hoaks
Last Updated on Apr 24 2019

Polri Tegaskan Beredar Kabar Kantor KPU di Palembang Dibakar Itu Hoaks

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Gonjang ganjing ada pembakaran di Sumatera Selatan, akhirya kini Polri memastikan kabar kantor Komisi Pemilihan Umum ( KPU) di Palembang, Sumatera Selatan, yang dibakar massa adalah hoaks.                 Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi...
Situasi Pilpres Serentak Cukup Kondusif
Last Updated on Apr 21 2019

Situasi Pilpres Serentak Cukup Kondusif

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Pelaksanaan Pemilihan umum Presiden, Pemilihan Legislatif, Pemilihan DPD dan DPRD yang berlangsung dari pagi diseluruh indonesia berlngsung secara umum  kondusif, namum ada beberapa daerah sempat menghadapi kendala menyangkut  penundaan Pemilu di Papua dan Kabupaten...

World Today

  •  
    Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi Akan Bertemu

    Riyadh ( KORANRAKYAT.COM) Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi  akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran

     
Redaksi

Redaksi

Wednesday, 24 April 2019 16:59
 
 
JAKARTA,kORANRAKYAT.COM Presiden Joko Widodo melantik Murad Ismail dan Barnabas Orno masing-masing sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku. Pelantikan keduanya berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 24 April 2019.Keduanya dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 189/P Tahun 2018 tanggal 28 September 2018. Setelah resmi dilantik, Murad dan Barnabas akan mengemban amanah untuk masa jabatan tahun 2019 sampai dengan 2024 mendatang.
 
              Sebelum diambil sumpah, petikan Surat Keputusan Presiden diserahkan terlebih dahulu oleh Presiden Joko Widodo kepada calon gubernur dan wakil gubernur di Ruang Kredensial Istana Merdeka.Setelahnya, Presiden dengan didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bersama calon gubernur dan wakil gubernur yang akan dilantik menjalani prosesi kirab dengan berjalan kaki menuju tempat pelantikan di Istana Negara. Prosesi ini diiringi oleh pasukan kehormatan Paspampres selama berjalan menuju lokasi pelantikan.
            Setibanya di Istana Negara, calon gubernur dan wakil gubernur diambil sumpah oleh Presiden dan dilantik dengan berdasarkan pada Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tersebut di atas. "Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur/wakil gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa," demikian Presiden memimpin pengucapan sumpah jabatan. Acara pelantikan tersebut kemudian diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo untuk kemudian diikuti oleh tamu undangan yang hadir.(eas) 
Wednesday, 24 April 2019 15:16

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Merasa diserang akunnya oleh ribuan akunt dituding menjadi dalang quick count palsu ditayangkan di televisi-televisi dan menerima bayaran Rp 450 Miliar dalam rangka menjalankan operasi quick count dengan memakai strategi postrouf. Itu tidak benar alias Hoaks dan Fitnah.

                    Direktur Indikator  Politik Indonesia, Burhan Murtadi di temui di Bareskrim di Jalan Tronojoyo No. 3 Kebayoran Lama, Jakarta selatan , Senin(22/4)2019 mengatakan sesuai laporan Polisi dengan Nomor :LP/B/0394/IV/ Bareskrim tertanggal 22 April 2019, jadi saya atas nama pribadi Burhanuddin  Murtadi sejak kemarin diserang ribuan akunt yang menuduh saya menjadi dalang quick count palsu yang ditayangkan di televisi-televisi dan menerima bayaran Rp 450 Miliar " Ini  dalam rangka menjalankan operasi quick count dengan memakai strategi postrouf," ujarnya.

                Selanjutnya, Burhanuddin menegaskan dalam viral yang menyebar itu disebutkan saya bicara di suatu forum ada video pendek sekitar 4 menit  yang menyebutkan saya dituduh melakukan strategi postrouf dengan memborbadir publik melalui quick count yang memenangkan paslon  O1. "Pada hal kalau saya dan anda semua bisa cek video pendek tersebut sama sekali tidak ada kaitan dengan quick count," tegasnya.

                Untuk itu, Burhanuddin menjelaskan jadi pada 21 Maret 2019 saya bersama dengan prof Renold Gazali di undang dalam acara diskusi untuk membicarakan tentang  eklektabilitas Pak Jokowi. "Saat itu, saya mengatakan Pak Jokowi paling banter dapat 55 persen karena survey saya sebelumnya sebelum pemilu itu hanya perolehan Pak Jokowi berkisar 54,9 persen," jelasnya.

                 Lebih lanjut, Burhanuddin merinci Kemudian muncul pertanyaan mengapa Pak Jokowi dengan performa sebagai Presiden Petahana tidak bisa mencapai 60 persen. "Disitu saya menjelaskan sekarang di ere postrouf dimana objektif trouf tidak terlalu penting adalah emosional trouf dan ini bukan fenomena unik indonesia tetapi fenomena global," rincinya.

               Seiring dengan, Burhanuddin membeberkan jadi video pendek itu saya jelaskan bahwa postrouf sudah masuk mulai dari kemenangan partai Vides di Honggaria yang di pimpin oleh Victor Orban, kemudian kemenangan Melosjemen Presiden Ceko beraliran kanan." Kemudian Blacksit kemenangan Presiden Donal Trum di Amerika Serikat waktu Pimilihan Presiden 2016 adalah Presiden Berasil Fres Bosenaro.  Fenomena fostrouf ini juga merasuk ke Indonesia  melalui proses musoning Therueoter," bebernya.

             Lebih jauh, Burhanuddin mengungkapkan Jadi media , BPS terus di serang dan orang tidak lagi bicara soal angka atau data tetapi orang bicara soal emosi. Media Sosial memfasilitasi bekerjanya operasi fostrout di Media sosial pemilih hanya bukan hanya berbagai informasi tetapi sekarang pemilih berbagi emosi. (vk)

Wednesday, 24 April 2019 15:07

 

 

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM -Upaya untuk membuktikan berita hoaks yang disebarkan dalam video   pembakaran surat dan kotak suara pemilu di Distrik Tingginambut, Papua. Oleh karena itu ,menjadi tugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua 

             Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Mabes Polri,Jalan Tronojoyo No.3,Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (24/4) 2019 mengatakan. dari hasil pendalaman juga dari Polda Papua khususnya dari Direktur Kriminal Khusus akan melakukan investigasi terhadap akun yang menyebarkan informasi tersebut dan menambah lagi narasi-narasinya," Logistik Pemilu 2019 yang dibakar tersebut merupakan sisa logistik yang tidak terpakai," ujarnya.

                  Selanjutnya,Dedi menegaskan  hal itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan surat dan kotak suara yang tak digunakan. "Langkah tersebut merupakan keputusan petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Pembakaran tersebut juga sudah dimuat dalam berita acara," tegasnya.

                    Untuk itu, Dedi menjelaskan para pemilik akun yang ikut menyebarkan hoaks tersebut, kata Dedi, dapat dijerat dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).  "Itu bisa dijerat UU ITE kepada pemilik akun yang menyebarkan berita hoaks yang tidak sesuai fakta sebenarnya," jelasnya.

                    Lebih lanjut, Dedi merinci beredar rekaman video pembakaran surat dan kotak suara di Papua. Video berdurasi lima menit itu ramai diperbincangkan di media sosial. Orang yang merekam kejadian ini menyebut, logistik dibakar lantaran kecewa pada pelaksanaan pemungutan suara. "Sebab, warga hanya mendapat surat suara pemilu legislatif dan tak mendapat surat suara pilpres,"rincinya

                          Dedi menandaskan pemungutan suara pilpres di wilayah itu menggunakan sistem noken atau ikat. Warga merasa sistem ini tidak adil. Untuk diketahui, KPU menerapkan sistem noken di 12 kabupaten di Papua. " Penetapan penggunaan sistem noken/ikat ini tertuang dalam PKPU Nomor 810 Tahun 2019 tertanggal 5 April 2019. Sebanyak 12 kabupaten ini yaitu Tolikara, Puncak Jaya, Puncak, Jayawijaya, Nduga, Paniai, Deiyai, Lanny Jaya, Yahukimo, Mambramo Tengah, Intan Jaya dan Dogiyai," tandasnya.(VK)

 

 

Wednesday, 24 April 2019 14:51

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Gonjang ganjing ada pembakaran di Sumatera Selatan, akhirya kini Polri memastikan kabar kantor Komisi Pemilihan Umum ( KPU) di Palembang, Sumatera Selatan, yang dibakar massa adalah hoaks. 

               Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jalan Tronojoyo No.3  Kebayoran Lama, Jakarta Selatan , Rabu (24/4)2019 mengatakan, kepastian itu setelah pihak dari kepolisian setempat dan KPU menuju lokasi yang dimaksud. "Yang jelas Kabid Humas sudah meluncur ke sana bersama KPU yaitu diluruskan yang ada di media sosial, itu tidak benar," ujarnya.

 

             Untuk itu, Dedi menjelaskan  akan menyampaikan jika terdapat perkembagan terbaru perihal kabar tersebut. Berikutnya, polisi akan mendalami akun-akun yang menyebarkan hoaks tersebut. " Penyebarnya dapat dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Apabila ada akun-akun yang menyebarkan berita-berita yang tidak sesuai dengan fakta, berita hoaks, itu sama, bisa dijerat UU ITE," jelasnya. (vk)

Sunday, 21 April 2019 00:33

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Pelaksanaan Pemilihan umum Presiden, Pemilihan Legislatif, Pemilihan DPD dan DPRD yang berlangsung dari pagi diseluruh indonesia berlngsung secara umum  kondusif, namum ada beberapa daerah sempat menghadapi kendala menyangkut  penundaan Pemilu di Papua dan Kabupaten Manggai Sulawesi Tengah.

            Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas, Brigjend Pol Dedi Prasetyo di temui di Mabes Polri, Jalan Tronojoyo No.3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu(17/4)2019 mengatakan Sementara secara umum bisa disimpulkan situasi Kantibmas   seluruh indonesia dari Aceh sampai Papua cukup kondusif ya. "Ada beberapa kejadian dan masalah penundaan pelaksanaan Pemilu di Papua dan sudah dikoordinasikan antara KPU dengan aparat setempat hari ini di upayakan tetap dilaksanakan,"ujarnya.

                 Selanjutnya, Dedi menegaskan demikian juga ada beberapa keterlambatan dan penghambatan masalah pemunggutan suara hari ini di Kabupaten Banggai di Sulawesi Tengah teng karena keterlambatan dari pelipatan surat suara oleh staf KPU hari ini. "Diupayakan tetap dilaksanakan . Yang menonjol Pemunggutan suara hari ini di Sulteng dan di Papua. Itu saja dan kalau yang lain alhamdulilah berjalan dengan lancar," Tegasnya.

           Disinggung untuk yang mau menghalang-halangi ke TPS ada engga ya, Dedi menjelaskan ya,ada beberapa pasal Undang-undang No.7 tahun 2017 dan termasuk juga ada peraturan KPU dibuat ada pasal 46, ada pasal 51 . "Isinya dan bunyinya; Barang siapa yang menghalang-halangi seseorang untuk melaksanakan menyampaikan inspirasinya ke TPS itu akan melakukan pencoblosan di Pidana dengan ancaman 2 tahun, kemudian dengan denda Rp 42 Juta," jelasnya.

             Lebih lanjut, Dedi merinci bisa juga di kenakan pasal 511 dan pasal yang di UU No.7 tahun 2018. Tergantung dari Panwas bersama aparat kepolisian ada di Gakumdu melihat fakta Hukum perbuatan seseorang tersebut." Artinya perbuatan orang tersebut telah menghalang-halangi seseorang untuk menyampaikan hak pilihnya adalah ancaman Pidananya," rincinya.

            Ketika ditanya apa sudah yang dilaporkan, Dedi membeberkan laporan sampai hari ini belum ada ,itu tetap akan kita pantau karena pasal itu diterapkannya pada pencoblosan saat ini. "Nanti dari Panwaslu akan melaksanakan hal ini dan Patroli terpadu kepolsian dan TNI akan melaksanakan hal ini patroli terpadu dalam rangka mengantisipasi dengan memberhentikan peristiwa-peristiwa tersebut,"bebernya.

              Seiring dengan itu, Dedi mengungkapkan tanggal sebelumnya ini sebelumnya untuk tindak pidana   pidana Pemilu ada 1 kasus dan proses sidik 1 kasus .
"Menurut tanggal sekarang artinya dari tadi malam sampai tadi pagi ada 3 kasus dan proses sidik 2 kasus dan tahap 2 ada 1 kasus . Tindak Pidana Pemilu selama operasi mantap brata yang sudah terlapor siaga ops Mabes Polri jumlah kasus ada 301 kasus yang proses sidik 91 kasus , kemudian yang tahap 2 pelimpahan tersangka dan barang buktinya ke JPU ada 109 Kasus," ungkapnya.

 

                Jadi, Dedi mengakui kemudian yang di selesaikan  P21 ada 45 kasus jadi masih proses untuk selanjutnya P21 dilimpahkan ke tahap 2 . "Untuk kasus menonjol menyangkut masalah pemilu ada 2 kasus.Yang kemudian diselesaikan SP3 dari 301 kasus itu ada 22 kasus yang di SP3 karena tidak  cukup bukti sehingga berhenti dan ada 29 kasus yang P19 oleh JPU. Karena belum lengkap," akunya.(vk)

Sunday, 21 April 2019 00:02

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Sebanyak 9 anggota Polri tewas  saat melaksanakan tugas menjaga keamanan pemungutan suara Pemilu 2019.Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo  ditemui di Mabes Polri, Jalan Tronojoyo No. 3, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat (19/4)2019 mengatakan, sejumlah anggota Polri gugur saat melaksanakan pengamanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan pasca penghitungan suara." Para anggota Polri yang meninggal dunia saat bertugas mengawal Pemilu 2019," ujarnya. 

          Selanjutnya, Dedi menegaskan anggota Polri yang        mendinggal dalam tugas akan dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.  "Semua Almarhum dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi. Termasuk Brigjenpol Syaiful Zahri menjadi Irjenpol," tegasnya.

        Untuk itu, Dedi menjelaskan para anggota kepolisian yang gugur dalam tugas adalah: 1. Aiptu M. Saepudin, Bhabinkamtibmas Cilengkrang, Polsek Cileunyi. Gugur karena kelelahan setelah mengawal kotak suara. 2. Aiptu M. Supri, anggota Polresta Sidoarjo. Gugur saat melaksanakan pengamanan TPS 21 di Desa Bareng Krajan, Kecamatan Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. 3. AKP Suratno, Panit Subdit II Ekonomi Ditintelkam Polda Kaltim. Gugur dikarenakan sakit. 4. Brigadir Prima Leion Nurman Sasono, anggota Polsek Cerme, Polres Bondowoso. Gugur dalam kecelakaan menuju TPS," jelasnya. 

Dedi katakan   5. Bripka Ichwanul Muslimin, personel Polres Lombok Tengah, Polda NTB. Gugur karena kecelakaan menuju salah satu Polsek untuk apel kesiapan pengamanan TPS. 6. Aipda Stef Pekualu, anggota Polres Kupang, NTT. Gugur saat pengamanan Pemilu 2019. 7. Brigadir Arif Mustaqim, anggota Brimob Cikarang, Polda Metro Jaya. Gugur saat pengamanan Pemilu 2019. 8. Brigadir Slamet Dardiri, anggota Polsek Tosari, Polres Pasuruan. Gugur dalam kecelakaan saat pengamanan Pemilu 2019. 9. Brigjen Syaiful Zahri, Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri,"rincinya. (vk)

 

 

Sunday, 14 April 2019 09:44

 

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengungkap 4 jaringan besar dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan orang di  Maroko, Suriah, Turki dan di Arab Saudi. Para sidikat jaringan mampu meraup uang Rp 600 Juta hingga 1,5 Miliar berhasil menjual pekerja Migran Indonesia diperdagangan secara Ilegal.

            Biro Penerangan Masyarakat, Brigjend Pol Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (9/4)2019 mengatakan  Faksos  tentang tindak Pidana Perdagangan orang  ini adalah satu tim. Perlu disampaikan rekan-rekan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang( TPPO) yang diungkap  oleh Bareskrim ini adalah kasus yang terbesar yang pernah di ungkap Polri karena korbannya lebih dari seribu orang ." Ini juga merupakan kejatahan trans organisasi crime. Ada 4 negara tujuan , kasus ini nanti akan dikembangkan terus oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim," ujarnya.

                Selanjutnya, Dedi menegaskan tentunya kita juga bekerjasama dengan stecholder yang hadir pada siang hari ini nanti dari Dirtipidum akan menjelaskan secara detail bagaimana pengungkapan kasus tersebut dan langkah apa-apa saja sudah dilakukan. Rekan-rekan bisa bertanya kepada rekan-rekan stecholder terkait bekerjasama dalam rangka mengungkap kasus TPPO yang ada di Indonesia. "Kita juga cukup prihatin dengan kejadian seperti ini namun demikian Polri bersama stechlder terkait memberikan komitmen untuk tidak pernah berhenti dalam rangka menindak kasus-kasus TPPO," tegasnya. .

                    Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Umum, Brigjend Pol Herry Rudolf Bajak ditemui di Bareskrim, Jalan Tronojoyo No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Selasa(9/4)2019 mengatakan pada kesempatan ini kami akan menyampaikan informasi tentang perpekerrjakara Tindak Pidana Perdagangan Orang( TPPO) yang berhasil di ungkap Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri dalam beberapa waktu belakangan ini . "Kalau bisa dilihat ada tayangan disana yang kami sampaikan ini ada 4 laporan Polisi yang kita tangani dan nanti saya akan jelaskan satu persatu," ujarnya. 

                Herry menjelaskan pertama laporan Polisi 152 kita berhasil menangkap dua orang tersangka dalam jaringan Tindak Pidana Perdagangan Orang( TPPO) yang kita sebut jaringan pengiriman ke Maroko. "Tersangkanya namanya Mutiara binti Muhammad Abbas, kedua Farhan Bin Abuyarman. Dua tersangka ini rekornya sudah cukup  hebat  merekrut dan mengirimkan Pkerja Migran Indonesia ini yang dilakukan secara nonprosedural itu hingga saat ini tersangka Mutiara mengirimkan kurang lebih 300 orang. Kemudian saudara Farhan sudah mengirimkan kurang lebih 200 orang," jelasnya.

              Selanjutnya, Herry merinci dari 2 tersangka ini saja kurang lebih 500 orang diberangkatkan. Kasusnya adalah korban yang diambil kebanyakan dari NTB dan Sumbawa. Kemudian dari Sumbawa di bawa ke Lombok , dari Lombok ke Jakarta rutenya seperti itu dari Jakarta ditampung lagi di Batam, dari Batam menyebrang ke Malaysia, baru dari Malaysia di berangkatkan ke Maroko. Itu rutenya perjalanan dan disana berhubungan dengan Agen yang memesan dari Maroko. Itu jalur Maroko."Kemudian si tersangka Mutiara ini untuk menawarkan korban untuk bekerja di toko sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji Rp 3 juta sampai Rp 4 Juta perbulan. Kemudian setelah bekerja disana ternyata tidak dapat bekerja lanjut karena sering mengalami kekerasan," rincinya.

              Lebih lanjut, Herry  mengungkapkan Saya boleh katakan tenaga-tenaga kerja Migran Indonesia itu yang berangkat secara prosedural itu baru bisa terungkap bila korbannya mengalami persoalan. Misalnya mengalami kekerasan ,mengalami perkosaan atau disana engga dibayar gajinya. Itu baru kemudian menjadi persoalan karena tenaga kerja  untuk kabur kalau bisa dia kabur ke KBRI atau ke Konjen dan sebagainya baru kemudian dia menyampaikan atau persoalannya." Dari sana baru kita kemudian  bisa mengetahui  ada persoalan pengiriman pekerja Imigran  Itu non prosedural. Baru kemudian kita melakukan ungkapan. Itu biasanya dari situ. Itu ada laporan korban. Pasal-pasal dalam undang-undang negatif harus ada korban. Jadi yang saya sebut 200 itu dikirim Budi dengan Farhan itu kemungkinan besar mereka saat ini ada disana tidak mengalami masalah,:" ungkapnya.

              Diungkpakan  Hadi   namanya pekerja indonesia yang berangkat ke luar negeri tanpa prosedural atau non prosedural tapi karena tidak masalah begitulah disana mungkin kerjanya bagus saja atau gajinya cocok saja tidaj mengalami penganiayaa dan pemerkosaan . Atau setidak-tidaknya terkait disana ya engga laporan. Begitu laporan dan ketika masyarakat. "Ya seperti ini mengalami kekerasasan kemudian dia lari dari majikannya  ke KBRI atau Konjen dan disitulah mulai kita melakukan penyelidikan. Biasanya kami mendapat info masih dari Kementerian Luar Negeri konfirmasi ke Bareskrim kemudian melakukan penyelidikan sampai akhirnya menemukan para tersangka. Itu kira-kira modus operandinya," akunya..

             Hasil  pemeriksaan, Hery menandaskan Jaringan ke 2 adalah ke Turki, dengan Turki ini tersangkanya adalah Erna Rachmawati Binti Supeno alias Yolanda. Kedua, Saleha Binti Sahidun. Dari mereka berdua ini kurang lebih 220 orang yang diberangkatkan di tahun 2018 dan 2019. Ini juga kebanyakan dari Bima NTB. Kemudian jalur yang dipakai Jakarta ke Oman baru ke Istambul dan baru selanjutnya ke Turki."Yang ini korban di janjikan dengan gaji Rp 7 Juta perbulan , bekerja 1 minggu tidak di gaji karena sakit kemudian terjadi pelecehan seksual. Nanti ada korban kita siap  kan bisa wawancara dengan korban agar lebih jelas. Kenapa itu terjadi pada dirinya, Kemudian korban kabur ke Konjen di Istambul kemudian dilaporkan. Seperti saya katakan tadi kalau sudah mengalami masalah pasti mereka melaporkan ke Konjen atau KBRI," tandasnya.

              Seiring  dengan itu, Herry membeberkan  jaringan berikutnya Suriah. Ini jaringan Suriah pelakunya ini Abdul Halim , korbannya kurang lebih 300 orang. Kalau di jumlah berapa sekitar 1000 lebih. Ini tersangkanya dan jalurnya dari Jakarta ke Surabaya dulu, dari Surabaya terbang ke Malaysia untuk mendapatkan kemudahan ke luar negeri. Karena kita ketahui rekan-rekan sekalian sampai saat ke Timur Tengah ini masih moratorium. "Tidak ada pengiriman pekerja Migran Indonesia ke Timur Tengah sampai saat ini. Jadi kalau ada pekerja indonesia masuk ke sana mesti ilegal. Kalau ke Timur Tengah pasti pekerja Migran Indonesia pasti Ilegal oleh pemerintah selama ini dihentikan pengirimannya. Yang Legalpun di hentikan. Ini jalurnya Jakarta ke Surabaya baru ke Malaysia ke Dubai Turki baru Sudan dan ke Suriah," bebernya.

           , Heri   sampaikan kasusnya bisa digali dari si korban Endang Heriyati. Ini dia mau ngomong. Rekan-rekan sekalian ada modus Operandi yang dilakukan oleh agen-agen yang takut kasus pekerja Imigran yang dia perintahkan dan dibawa ke luar negeri datang kesini dan kemudian melapor karena sudah terjadi sesuatu kemudian melapor. "Untuk mengantisipasi itu biasanya apa bila ada pengiriman dari luar negeri kembali ke Indonesia bagi tenaga kerja yang sudah bemasalah ini. Kini Agen supaya engga kasus dia proaktif mengambil sendiri nih orang tujuannya supaya orang ini langsung dibujuk si korban dikasih duit sedemikian rupa supaya tidak membuat laporan ke Polisi atau menganggap masalah sudah selesai. Istilahnya diajak damai. Jadi pekerja Imigran Indonesia yang sudah keluar kemudian bermasalah lapor ke KBRI kemudian oleh KBRI dibawa ke Indonesia dan disini diambil oleh mereka seolah-olah damai, setelah damai atau orang ini tidak melapor . Ini ada modus seperti itu yang terjadi terhadap si Endang  Heriyanto," akunya.

Lebih jauh, Herry menuturkan Nanti teman-teman bisa bongkar karena dia sudah balik ke Indonesia dan dia diberangkatkan lagi oleh agen yang sama. Ini sudah dua kali kena. Nama Lengkap Endang Heriyanto bahkan sudah di perkosa . "Ini sampai dua kali kejadian dan ini juga kejadian yang baru selama kita menangani kasus tindak Pidana Perdagangan Orang baru ini. Sudah berangkat mengalamo kasus dan balik lagi disini di jemput sama agennya di berangkat lagi. Kenapa diberangkatkan lagi karena agen ini sudah mengeluarkan duit untuk perdamaian dan sebagainya supaya bisa kembali duitnya di berangkatkan lagi dengan ketentuan-ketentuan baru yang mereka berikan kepada si korban.Ini modusnya, bahkan sudah 3 kali di periksa," tuturnya.

Jadi, Herry menambahkan kemudian jaringan Arab Saudi, rekan ada spesifik dari sini karena pelaku ini adalah warga negara Asing Etopia kelahiran Ryad namanya Faizal Husein dan Abdala Ibrahim alias Abdullah. Yang seru dari Faizal ini adalah sebetulnya pengungsi yang dulu diamankan disini karena terlibat kasus PS Smalding. Jadi ada orang kesini dan  transit area atau transit country ini rekan-rekan paham ya. Dari berbagai daerah dissition countrinya adalah Australia atau New zealand ,jadi indonesia adalah transit country. Ini kaitan dengan itu kapal yang dibawa mau berangkat kesana singgah disini tetap otoritas indonesia oleh Imigrasi atau Polri kemudian dia masuk lah sebagai pengungsi yang dilindungi oleh UNCR." Sehingga dia bebas untuk tidak di reportase karena statusnya pengungsi. Nah dalam status pengungsi ini dia menjadi agen TPPO . Ini lah remaja Faizal dan Abdallah. Dia juga agak sedikit berbeda menampung korban tidak ditempat-tempat tapi di apartemen di tampungnya.Kemudian karyawannya dia merekrut beberapa orang asing. Itu kira-kira yang lain tersangka Faizal dan Abdalla ini. Yang diberangkatkan kurang lebih 200 orang. Kalau ditotal sudah 1.200 orang.Routenya Lombok ke Jakarta baru ke Arah Saudi," tambahnya..

Sesuai data, Herry  menandaskan Untuk tindak Pidana TPPO, undang yang dipersangkakan dan pasal yang dipersangkakan adalah pasal 4 Undang-undang RI No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ( PTPPO). Kemudian pasal 10 Undang-undang RI tahun 2007 , lalu pasal 81 Undang-undang RI No. 18 tahun 2017 tentang  Perlindungan Pekerja Migran  Indonesia ( PMI) pasal 81 kemudian pasal 86 huruf b itu pasal yang dilanggar. "Ancaman hukuman adalah disana maksimalnya 15 tahun untuk Undang-undang PTPPO, kemudian maksimal  5 tahun untuk Undang-undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Tandasnya.(vk).

 

 

Sunday, 14 April 2019 09:30

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Aksi kejahatan legal akses atau legal hacking  yang merusak  server terjadi, kali ini di  PT Indomaret yang dilakukan oleh 4 orang yaitu  EG, IT, LW dan BP. Dimana  mantan karyawan  EG dan ITE dengan modus operandi untuk membeli voucer game online UNIPIN dan Google Play. Indomaret akhirnya menderita kerugian Rp 2,5 Miliar.

            Kepala Bagian Penerangan Umum, Kombes Pol Asep Adi Saputra di Bareskrim Polri, Jalan Tronojoyo No.3, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan, Jumat(12/4)2019 mengatakan sore hari ini kita akan lakukan press concerns Direktorat Siber Bareskriim Polri terkait dengan pengungkapan kasus tindak pidana legal akses atau legal hacking terhadap server suatu  PT yang bergerak di Mini Market yaitu PT indomaret. Kasus ini berlanjut dengan modus operandi untuk membeli voucer game online UNIPIN dan Google Play ."Kronologi kasus ini dimulai dari kasus ini adanya sebuah kecurigaan dari PT infomaret ini adanya transaksi yang berjumlah ribuan 4.000 lebih yang dibaca sebuah transaksi untuk pembeli game atau vocer game on.line. Kecurigaan ini pada sekitar Febuari  2018 atas temuan itu dilaporkan ke Direktorat Siber Bareskrim ini, selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh para penyidik Direktorat Siber Polri dan alhamdulilah pada hari ini kita bisa merilis kasus tersebut sehingga terungkap akan adanya sebuah sindikasi kecil didalam pengungkapan kasus ini yang bisa kita sampaikan," ujarnya.

              Selanjutnya, Asep menegaskan kasus ini melibatkan 4 orang tersangka dimana dua tersangka atas nama EG dan ITE masing-masing 22 tahun ini adalah mantan pegawai ITE di Indomaret tersebut. Yang bersangkutan ini pun dikeluarkan oleh PT tersebut karena ada catatan pernah melakukan diduga tindak pidana penipuan pun ada persoalan lain sehingga orang ini mantan dari PT Indomaret tersebut yang dari pada ITE." Kedua, ada tersangka LW dan BP masing-masing 24 tahun mereka berperan membantu aksi kejahatan ini. Setelah mulai didapatkan kemudian 2 orang ini yang berperan untuk memasarkannya," tegasnya. \

          Untuk itu, Asep menjelaskan Kita ketahui di publik bahwa vocher ini yang didapat di Goegel Play harga pasarannya adalah badlah Rp 500.000 masing-masing punya harga marketnya. Nah ini setelah mendapatkan di jual harga pasar itu tersebut setengahnya bahkan ya kalau Rp 500.000 di dalam dunia pasar jejarinvan ini dijualnya  Rp 250.000. "Akibat dari kejaksaan ini PT Indomaret mengalami kekayaan juga Kita melihat adanya kasus ini memiliki Tempat Kejadian Perkara(TKP) di Palembang ungkapan itu tetapi dalam aksi kejahatan itu pelaku menggunakan beberapa tempat upaya pengelabuhan sebagai aksi kegiatan ini.Dalam hal ini polisi mengdeteksian ini apakah ada dan kerugian juga di alami PT Indomaret ini," jelasnya.

            Sementara itu, Kasubdit I, Direktorat Siber Polri, Kombes Dani Kustoni mengatakan  tadi sudah dijelaskan oleh Kabag Penum dengan pengungkapan Direktorat Siber secara spesifik dimana modus operandi  para pelaku kita tangkap 2 pelaku utama  dan ada dua orang yang membantu ini adalah tindak pidana ilegal Akses jadi lagal akses yang bersangkutan dulu bekerja di Indomaret  berada masing-masing." Pelakunya antara lain pekerja indomare tahu user name, kemudian tahu tersebut selalu menggunanakan. Untuk google  Play  yang suka lupa wilayah. Pengungkapan tadi yang bersangkutan ini sudah melakukan transaksi ribuan transaksi dengan menggunakan ITE dari addres yang tentunya berbeda tempat. Hampir ratusan gray juga Indomart berbagai wilayah dia cukup mengakses di wilayah Palembang,".ujarnya .

           Dani menegaskan jadi seolah-olah transaksi ini dilakukan contohnya pelaku melakukan remote di wilayah Palembang kemudian menggunakan indomart yang berada di wilayah  Yogjakarta Pasar Palangkaraya itu seolah-olah saksi indomart kepada Inipun baik terkait voucer game online maupun voucer google Play. Jadi yang bersangkutan melakukan di wilayah Palembang." Kerugian sampai saat ini tentunya dari pihak indomart kurang lebih ada 2,5 Miliar dan voucer yang sudah terjual secara keseluruhan cukup banyak tetapi yang bersangkutan menjual dengan taktik yang memang seharusnya Rp500.000 sudah disampaikan di jual Rp 250. 000 sampai Rp 300.000,' tegasnya.

               Dani  katakana  tersangka dibantu  saudaranya LW dan BP ini membantu untuk mengumpulkan voucer-voucher yang diambil oleh pelaku dimasukan dalam satu email atau akun dalam gmail untuk di kumpulkan dan dihimpun maksimal Rp 23 Juta dalam per akun  gmail kemudian di jual setengah harga kurang lebih Rp 10 Juta bahkan di bawah harga pasaran google Play ini. "Kemudian barang bukti kita lihat ada kurang lebih ada 7 Hand Phone ini semua hasil dari kejahatan menurut yang bersangkutan hasil dari kejahatan hartanya digunakan untuk foya-foya, digunakan untuk membeli barang-barang ada didepan kami ini dan rekan-rekan juga termasuk visi ada dua itu juga dibelikan pelaku dari hasil kejahatan," jelasnya.

 

              Lebih lanjut, Dani merinci kemudian sudah kita lakukan pemeriksaan,pengecekan di rekening yang tersisa kurang lebih ada Rp 50 Juta yang saat ini sudah kita lakukan penyitaan dan para tersangka ini kita kenakan pasal 46 Junto Pasal 30 Undang-undang No.19 tahun 2016 ." Tentunya kita kenakan juga Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang . Ancaman hukumannya kurang lebih 20 tahun," rincinya.( vk)

Sunday, 14 April 2019 09:11

Riyadh ( KORANRAKYAT.COM) Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi  akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran Muhammad bin Salman Cuaca cerah menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, Arab Saudi pada Minggu 14 April 2019 pukul 08.50 Waktu Setempat (WS) atau pukul 12.50 WIB.

         Di bandara tersebut Presiden dan Ibu Iriana disambut antara lain oleh Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi Agus Maftuh dan Gubernur Riyadh Pangeran Faisal bin Bandar Al Saud serta Menteri Perdagangan dan Investasi Majid Bin Abdullah Al Qasabi.   

       Rencananya pada siang hari waktu setempat, Presiden akan menghadiri undangan Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud untuk jamuan santap siang bersama dan dilanjutkan dengan pertemuan di Istana yang berada di Riyadh.

           Setelah bertemu dengan Raja Salman, pada petang hari nanti, Presiden akan bertemu dengan Putra Mahkota Muhammad bin Salman.

 

Malam harinya, Presiden dan Ibu Iriana akan bertolak ke Jeddah. Dari Jeddah, Presiden dan Ibu Iriana akan melanjutkkan perjalanan menuju Makkah untuk menunaikan ibadah umrah.(eas)

Sunday, 07 April 2019 15:00

 

 

JAKARTA  (KORANRAKYAT.COM)  Calon presiden nomor  urut  02 Prabowo Subianto menyebut 1 juta pendukungnya hadir dalam kampanye akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Minggu (7/4/2019).Para pendukung yang sebagian besar memakai pakaian serba putih itu memenuhi lapangan stadion dan bangku di bagian tribun.

            Prabowo juga mengatakan, sekitar ratusan ribu pendukung berada di luar area stadion, tidak bisa masuk karena keterbatasan tempat."Panitia, berapa yang sudah hadir di sekitar Senayan? 1 juta lebih," ujar Prabowo di sela-sela kampanyenya.Terkait dengan  jumlah peserta  tersebut, berapa sesungguhnya kapasitas Stadion Utama GBK, dan arena di luarnya? Direktur Utama Pusat Pengelola Kompleks Gelora Bung Karno (PPK GBK) Winarto menuturkan, Stadion Utama GBK memiliki daya tampung mencapai 78.000 kursi.

 

     “Kapasitasnya 78.000 kursi. Itu total untuk semua kelas penonton,” ujar Winarto ketika dihubungi wartawan , Minggu (7/4/2019)Di samping itu, area di dalam stadion yang bisa digunakan untuk menampung orang jika ada perhelatan di luar olahraga yaitu lapangan sepak bola dan trek atletik. Winarto mengungkapkan, secara keseluruhan, lapangan sepak bola dan lintasan atletik dirancang seluas 13.000 meter persegi.(as) 

Ekonomi Makro

  •  

     

     

    JAKARTA (KORANRAKYAT.COM) Maskapai penerbangan Garuda Indonesia telah menghentikan

     
  •  

     

     

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo hari ini, Selasa, 12 Maret 2019, membuka Rapat

     
  •  



      JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Badan koordinasi kepariwisataan, di ketuai Wapres RI Jusuf Kalla 

     
  •  

Malang Raya

Rendra Bupati Malang Ditahan