Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik dan tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Bank Jatim Lepas Jamaah Umrah Pemenang Undian Kredit Multiguna
Last Updated on Feb 14 2025

Bank Jatim Lepas Jamaah Umrah Pemenang Undian Kredit Multiguna

  SURABAYA, KORANRAKYAT.COM,- Setelah akhir tahun lalu PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) melaksanakan kegiatan pengundian kredit multiguna berhadiah umrah, pada hari Rabu (13/2) bankjatim secara resmi telah melakukan pelepasan jama’ah umrah pemenang undian tersebut....
Pelunasan Biaya Haji 1446 H Jemaah Reguler Dibuka 14 Februari 2025
Last Updated on Feb 13 2025

Pelunasan Biaya Haji 1446 H Jemaah Reguler Dibuka 14 Februari 2025

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,-Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag segera membuka tahap pelunasan biaya haji bagi jemaah reguler 1446 H/2025 H. Tahap ini dibuka menyusul terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1446 Hijriah/2025 Masehi yang...
Ada Raja Kecil Yang Lawan Presiden Siapakah Yang Dimaksud Prabowo
Last Updated on Feb 12 2025

Ada Raja Kecil Yang Lawan Presiden Siapakah Yang Dimaksud Prabowo

SURABAYA,KORANRAKYAT.COM,- Presiden RI Prabowo Subianto telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi APBN dan APBD. Prabowo sempat menyinggung, ada 'raja kecil' dari birokrasi yang melawan karena kebijakannya tersebut.Siapa raja kecil yang dimaksud Prabowo?...
Presiden Prabowo Sambut Presiden Erdogan dalam Upacara Kenegaraan di Istana Bogor
Last Updated on Feb 12 2025

Presiden Prabowo Sambut Presiden Erdogan dalam Upacara Kenegaraan di Istana Bogor

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menyambut kedatangan Presiden Turkiye, Recep Tayyip Erdoğan di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu, 12 Februari 2025, dalam kunjungan kenegaraannya di Indonesia. Kunjungan ini menjadi momentum bersejarah dalam rangka...
Dukung Cashless, Bank Jatim Bersama Pemkab Pamekasan Launching KKI
Last Updated on Feb 08 2025

Dukung Cashless, Bank Jatim Bersama Pemkab Pamekasan Launching KKI

  PAMEKASAN, KORANRAKYAT.COM,- Dalam rangka meningkatkan penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Pemerintah Kabupaten Pamekasan bersama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) secara resmi telah melaunching Kartu Kredit Indonesia (KKI) pada hari Rabu...

World Today

  •  
    Presiden Prabowo Sambut Presiden Erdogan

    Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menyambut kedatangan Presiden Turkiye,

     

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,-Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag segera membuka tahap pelunasan biaya haji bagi jemaah reguler 1446 H/2025 H. Tahap ini dibuka menyusul terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1446 Hijriah/2025 Masehi yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat sudah terbit. Keppres Nomor 6 tahun 2025 ini ditandatangani Presiden pada 12 Februari 2025.

"Pelunasan Bipih jemaah haji reguler 1446 H mulai 14 Februari - 14 Maret 2025," ujar Dirjen PHU Hilman Latief di Jakarta, Kamis (13/2/2025).

“Jemaah haji sudah membayar setoran awal sebesar Rp25juta. Rata-rata dari mereka juga mendapat nilai manfaat yang masuk melalui virtual account sekitar Rp2 jutaan. Sehingga mereka dalam proses pelunasan nanti tinggal membayar selisihnya,” sambung Hilman.

Keppres Biaya Haji

Keppres Nomor 6 tahun 2025 ditandatangani Presiden pada 12 Februari 2025. Keppres ini mengatur Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) per embarkasi. 

"Ketentuan biaya ini berlaku bagi jemaah haji, Petugas Haji Daerah (PHD), dan Pembimbing Kelompok Bimbingan lbadah Haji dan Umrah (KBIHU),” ujar Dirjen PHU Hilman Latief.

Berikut Besaran Bipih Jemaah Haji:

a. Embarkasi Aceh sebesar Rp46.922.333,00

b. Embarkasi Medan sebesar Rp47.976.531,00

c. Embarkasi Batam sebesar Rp54.331.751,00

d. Embarkasi Padang sebesar Rp51.781.751,00

e. Embarkasi Palembang sebesar Rp54.411.751,00

f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede dan Bekasi) sebesar Rp58.875.751,00

g. Embarkasi Solo sebesar Rp55.478.501,00

h. Embarkasi Surabaya sebesar Rp60.955.751,00

i. Embarkasi Balikpapan sebesar Rp57.235.421,00

j. Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp59.331.751,00

k. Embarkasi Makassar sebesar Rp57.670.921,00

l. Embarkasi Lombok sebesar Rp56.764.801,00

m. Embarkasi Kertajati sebesar Rp58.875.751,00

Besaran Bipih jemaah haji ini dipergunakan untuk biaya: penerbangan haji, sebagian biaya akomodasi di Makkah, dan sebagian biaya akomodasi di Madinah, biaya hidup (living cost),” papar Hilman.

Berikut besaran Bipih PHD dan Pembimbing KBIHU:

a. Embarkasi Aceh sebesar Rp80.900.841,00

b. Embarkasi Medan sebesar Rp81.955.039,00

c. Embarkasi Batam sebesar Rp88.310.259,00

d. Embarkasi Padang sebesar Rp85.760.259,00

e. Embarkasi Palembang sebesar Rp88.390.259,00

f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede dan Bekasi) sebesar Rp92.854.259,00

g. Embarkasi Solo sebesar Rp89.457.009,00

h. Embarkasi Surabaya sebesar Rp94.934.259,00

i. Embarkasi Balikpapan sebesar Rp91.213.929,00

j. Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp93.310.259,00

k. Embarkasi Makassar sebesar Rp91.649.429,00

l. Embarkasi Lombok sebesar Rp90.743.309,00

m. Embarkasi Kertajati sebesar Rp92.854.259,00

Bipih PHD dan KBIHU ini dipergunakan untuk biaya penerbangan; akomodasi; konsumsi; transportasi; pelayanan di Arafah, Mudzalifah, dan Mina; pelindungan; pelayanan di embarkasi atau debarkasi; pelayanan keimigrasian; premi asuransi dan pelindungan lainnya; dokumen perjalanan; biaya hidup (living cost); pembinaan jemaah haji di tanah air dan Arab Saudi; pelayanan umum di dalam negeri dan Arab Saudi; dan pengelolaan BPIH

Keppres juga mengatur tentang Besaran BPIH Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi yang bersumber dari Nilai Manfaat yang digunakan untuk membayar selisih BPIH dengan besaran Bipih sebesar Rp6.831.820.756.658,34. Sementara Nilai Manfaat untuk Jemaah Haji Khusus sebesar Rp9.490.138.000,00.

Jemaah Berhak Lunas

Direktur Layanan Haji Dalam Negeri pada Ditjen PHU, Muhammad Zain menjelaskan, pihaknya telah merilis daftar nama jemaah haji reguler yang masuk alokasi kuota tahun 1446 H/2025 M. Daftar nama itu tertuang dalam Surat No B -04045/DJ/Dt.II.II.1/HJ.00/02/2025 tentang Daftar Nama Jemaah Haji Reguler Masuk Alokasi Kuota Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi. 

"Surat ini kami tujukan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi seluruh Indonesia dan Pimpinan Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih untuk disosialisasikan," sebut Muhammad Zain.

Daftar nama Jemaah Haji Reguler yang masuk dalam alokasi kuota haji tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi dengan kriteria sebagai berikut:

a. Jemaah haji masuk alokasi kuota keberangkatan pada musim haji tahun berjalan dengan ketentuan:

1) Berstatus aktif;

2) Berusia paling rendah 18 tahun;

3) Belum pernah menunaikan ibadah haji atau sudah pernah menunaikan ibadah haji paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir pada tahun 1436 Hijriah/2015 Masehi kecuali pembimbing KBIHU bersertifikat.

b. Prioritas Jemaah Haji Reguler lanjut usia yang ditentukan:

1) Secara sistem berdasarkan urutan usia tertua di masing-masing provinsi;

2) Terdaftar sebagai Jemaah haji paling sedikit 5 tahun atau telah terdaftar sebagai Jemaah haji sebelum tanggal 3 Mei 2020.

Daftar nama tersebut dapat diakses melalui link sebagai berikut: https://drive.google.com/drive/folders/1X9JtECyQJiME0VQ2DX4Nm-YhaTJiAWMo (eas)

 

 

 

Friday, 07 February 2025 14:16

Sekitar 11.232 Jemaah Haji Khusus Lunasi Biaya Haji

Written by

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,- Pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) bagi jemaah haji khusus hari ini ditutup. Total, ada 11.232 jemaah haji khusus yang melunasi biaya haji.

Kuota haji khusus 2025 sebanyak 17.680 jemaah. Jumlah ini terdiri atas 3.404 jemaah haji khusus lunas tunda, 12.724 jemaah haji khusus berdasarkan nomor urut porsi berikutnya,177 jemaah haji khusus prioritas lansia (1%), serta 1.375 petugas haji (penanggung jawab PIHK, pembimbing, petugas kesehatan).

"Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau Bipih bagi jemaah haji khusus ditutup sore tadi, pukul 15.00 WIB. Total ada 11.232 jemaah melakukan pengisian kuota haji khusus," ujar Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Nugraha Stiawan di Jakarta, Jumat (7/2/2025).

"Karena masih ada sisa kuota, maka akan dibuka pelunasan Bipih haji khusus tahap berikutnya," lanjut Nugraha.

Mereka yang melunasi terdiri atas 3.219 konfirmasi keberangkatan jemaah lunas tunda, 8.012 jemaah yang masuk kuota berdasarkan nomor urut porsi, serta 91 jemaah prioritas lansia.

"Ada juga 3.245 jemaah haji khusus yang melakukan pengisian kuota, namun dengan status cadangan. Sehingga jika dijumlahkan dengan cadangan, total 14.467 jemaah sudah melakukan pelunasan Bipih haji khusus," sambung Nugraha, panggilan akrabnya.

Daftar nama jemaah haji khusus yang berhak melunasi biaya haji telah diumumkan oleh Kementerian Agama pada 23 Januari 2025. Daftar nama tersebut bisa diakses melalui laman dan media sosial Kementerian Agama.

Untuk pengisian kuota jemaah haji khusus, kata Nugraha, dilakukan setiap hari kerja mulai 24 Januari – 7 Februari 2025. Karena masih ada sisa, maka dibuka kembali pengisian sisa kuota mulai 17 – 21 Februari 2025.

“Untuk pengisian sisa kuota akhir, jika masih ada, maka itu akan dilakukan 27 – 28 Februari 2025,” jelasnya.

“Saya minta kepada para Kepala Bidang Haji, agar proses pengisian kuota haji khusus ini harus benar-benar dilakukan sesuai ketentuan,” tandasnya.(eas)

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,-Sampai dengan memasuki awal bulan Februarui 2025 (3/2/25) belum ada tanda-tanda pihak istana mengumumkan Keputusan Presiden (Keppres) atas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) reguler. Di laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara Keppres BPIH belum dirilis. 

Keppres BPIH sendiri merupakan proses lanjutan yang tidak terpisahkan dari pembahasan biaya haji yang sebelumnya digelar antara pemerintah yang diwakili oleh Menteri Agama dan Panja Komisi VIII DPR RI pada awal tahun silam.  Dalam UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UUPIHU) BPIH harus mendapatkan persetujuan dari DPR, lantas menjadi landasan presiden untuk menerbitkan Keppres.    

Keppres BPIH ini sangat vital sebagai landasan hukum bagi Kementerian Agama untuk menyampaikan besaran biaya dimasing-masing embarkasi dan waktu pelunasan yang akan menjadi bukti kepastian bagi calon jemaah berangkat ke tanah suci. 

Disamping itu yang tidak kalah krusial Keppres digunakan oleh Kementerian Agama sebagai dasar untuk menarik/ mencairkan dana dari BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) untuk membayar berbagai komponen kebutuhan haji baik di tanah dan di Arab Saudi seperti penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, biaya layanan di Arafah, Mudzalifah, dan Mina (Masyair), asuransi, layanan di embarkasi atau debarkasi, imigrasi, visa, premi asuransi, dokumen perjalanan, biaya hidup (living cost), pembinaan jemaah haji di tanah air dan di Arab Saudi, pelayanan umum (general service) di dalam negeri dan di Arab Saudi yang sudah harus segera dieksekusi. Jika Keppres belum terbit secara prosedural BPKH tidak dapat mengeluarkan dana haji.  

Bila merujuk pada jadwal yang sudah dirancang Kementerian Agama, 02 Mei 2025 merupakan pemberangkatan kloter pertama misi haji Indonesia ke tanah suci. Sedangkan tahapan penyelenggaraan ibadah haji 2025 yang telah ditetapkan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi pada Juni tahun silam, penandatanganan kontrak sudah dimulai 13 Januari 2025 (13 Rajab 1446 H) dan paling akhir 14 Februari 2025 (15 Sya’ban 1446 H) dengan sistem siapa cepat segera memperoleh layanan (first come first serve). 

Setiap negara pengirim jemaah dari seluruh dunia bersaing ketat mengincar lokasi-lokasi strategis agar jemaahnya menempati hotel/ penginapan yang jaraknya dekat dengan tempat peribadatan baik di Mekkah, Madinahm Arafah dan Mina. Sehingga jika lamban membayar kontrak, jemaahnya Indonesia berpotensi mendapatkan lokasi yang jauh dari sentra ibadah. Hal ini akan sangat memberatkan terutama bagi para lansia dan mereka yang mengalami persoalan kesahatan. Efeknya persiapan pelaksanaan haji bisa tidak maksimal.

Oleh sebab itu, Komnas Haji berharap agar Presiden Prabowo Subianto dapat segera menerbitkan Keppres BPIH dalam waktu dekat ini agar kontrak-kontrak segera bisa difinalisasi dan seluruh rencana persiapan penyelenggaraan haji bisa segera dijalankan. Sekedar menjadi pengingat, musim haji tahun lalu Keppres BPIH sudah diterbitkan pada 09 Januari 2024 sehingga calon jemaah punya waktu yang relatif panjang untuk melakukan pelunasan. (eas)

 

 

 

 

 

 

 

ABUDABI,KORANRAKYAT.COM,-Panitia Zayed Award for Human Fraternity hari ini, Jumat (31/1/2025), mengumumkan penerima penghargaan untuk edisi 2025. Ada tiga penerima, yaitu: 1) Perdana Menteri Barbados yang juga pejuang perubahan iklim Mia Amor Mottley; 2) organisasi kemanusiaan World Central Kitchen yang didirikan oleh Chef José Andrés; dan 3) inovator kesehatan berusia 15 tahun Heman Bekele – penerima penghargaan pemuda pertama.

Penghargaan yang ditujukan untuk individu dan organisasi ini, dinilai oleh juri independen atas kontribusi penting mereka terhadap isu-isu sosial yang mendesak serta dalam memelihara perdamaian dan solidaritas di seluruh komunitas yang beragam – baik secara global maupun di tingkat akar rumput.

Ketiganya akan menerima penghargaan dalam upacara pemberian award di Founder's Memorial di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, 4 Februari 2025, pukul 19.00 waktu Uni Emirat Arab. Seremonial pemberian penghargaan edisi ke-6 ini akan disiarkan melalui chanel youtube: Zayed Award for Human Fraternity.

Penghargaan ini diberi nama Zayed Award for Human Fraternity untuk menghormati mendiang Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, pendiri Uni Emirat Arab. Penghargaan ini sekaligus merupakan bukti warisan kemanusiaan Sheikh Zayed dan komitmennya yang teguh untuk melayani masyarakat dari berbagai latar belakang.

“Merupakan kehormatan bagi Dewan Juri untuk menyoroti tiga penerima penghargaan luar biasa yang menangani beberapa tantangan paling mendesak saat ini—ketahanan iklim, bantuan kemanusiaan, dan inovasi yang digerakkan oleh kaum muda. Penerima tahun ini menunjukkan bahwa pekerjaan transformatif dapat dilakukan pada usia berapa pun, di tempat mana pun di dunia, dan di bidang apa pun,” terang Sekretaris Jenderal Zayed Award for Human Fraternity Konselor Mohamed Abdelsalam di Abu Dhabi, Jumat (31/1/2025). 

“Dengan menghormati Perdana Menteri Mottley, World Central Kitchen, dan Heman Bekele, kami berupaya menginspirasi orang lain untuk membayangkan dan bertindak demi masa depan yang lebih baik bagi dunia,” sambungnya.

 

Sementara itu, Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, anggota Dewan Juri 2025 yang juga Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia mengatakan bahwa para penerima penghargaan telah bekerja keras untuk membuat perbedaan dalam kehidupan sehari-hari orang-orang di seluruh dunia, yang akan bermanfaat bagi umat manusia di masa mendatang. 

“Dedikasi mereka untuk mengangkat masyarakat mencerminkan semangat Penghargaan Zayed untuk Persaudaraan Manusia dan berfungsi sebagai pengingat bahwa, melalui rasa persatuan di antara umat manusia dan komitmen satu sama lain, kita dapat mendorong perubahan yang mendalam dan langgeng,” sebutnya.

Capaian Penerima Zayed Award

Mia Amor Mottley dipilih oleh Dewan Juri atas kepemimpinannya dalam aksi dan kebijakan iklim. Perdana Menteri Mottley meluncurkan Bridgetown Initiative pada 2022, sebuah seruan untuk tindakan tegas guna mereformasi sistem keuangan global agar mempertimbangkan ketimpangan iklim. Ia telah berkomitmen untuk mencapai 100% energi terbarukan bagi Barbados pada 2030, berinvestasi dalam tenaga surya, angin, dan sumber energi bersih lainnya untuk mengurangi ketergantungan pulau tersebut pada bahan bakar fosil. Mia Amor Mottley juga telah memelopori pertukaran utang untuk iklim, yang memungkinkan negara-negara untuk mengalokasikan kembali utang nasional menuju proyek ketahanan iklim.

Organisasi bantuan pangan global World Central Kitchen (WCK) - didirikan oleh Chef José Andrés pada 2010 – menyediakan bantuan pangan bagi masyarakat yang menderita krisis kemanusiaan dan bencana alam. Sejak didirikan, WCK telah mengirimkan lebih dari 300 juta makanan ke masyarakat di lebih dari 30 negara, termasuk lebih dari 70 juta makanan untuk warga Palestina di Gaza sejak Oktober 2023. Bermitra dengan koki, relawan, dan pemasok lokal, WCK mendukung ekonomi lokal sambil menyediakan makanan segar dan bergizi. Melalui kolaborasi - termasuk dengan Uni Emirat Arab - dan pendekatan inovatif 'pertama di lapangan' yang memungkinkan respons cepat terhadap krisis dalam situasi yang menantang, WCK telah menunjukkan kemampuan inovatifnya dalam menyediakan makanan bagi orang-orang yang sangat membutuhkannya.

Inovator kesehatan Ethiopia Amerika berusia lima belas tahun Heman Bekele mendapat penghargaan atas ambisinya untuk menyelamatkan nyawa orang-orang yang paling rentan dan visinya tentang perawatan kesehatan yang mudah diakses dan terjangkau. Pada usia 14 tahun, ia mengembangkan sabun yang hemat biaya untuk mencegah dan mengobati kanker kulit stadium awal—sebuah ide yang membuatnya mendapatkan gelar ‘Anak Tahun Ini’ versi TIME tahun 2024 dan pengakuan dalam berbagai kompetisi sains. Heman kini berkolaborasi dengan para peneliti di Sekolah Kesehatan Masyarakat Johns Hopkins Bloomberg untuk mengembangkan sabun penyelamat nyawa dan berupaya memperluas akses global ke solusi perawatan kesehatan bagi mereka yang sangat membutuhkannya.

Tentang Zayed Award

Zayed Award for Human Fraternity adalah penghargaan internasional independen tahunan yang mengakui orang dan entitas dari semua latar belakang, di mana pun di dunia, yang bekerja tanpa pamrih dan tanpa lelah melintasi batas untuk memajukan nilai-nilai abadi solidaritas, integritas, keadilan, dan optimisme serta menciptakan terobosan menuju hidup berdampingan secara damai.

Penghargaan ini diluncurkan pada 2019 setelah pertemuan bersejarah di Abu Dhabi antara Paus Fransiskus dan Grand Syekh Al-Azhar Ahmed Al-Tayeb. Saat itu, keduany menandatangani Dokumen Persaudaraan Manusia.

Penghargaan ini dinamai untuk menghormati mendiang Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, pendiri Uni Emirat Arab, yang terkenal karena kemanusiaannya dan dedikasinya untuk membantu orang, apa pun latar belakang atau tempatnya di dunia.

 

JEDDAH,KORANRAKYAT.COM, Proses penyediaan layanan akomodasi, transportasi, konsumsi, dan layanan umum bagi jemaah haji Indonesia sudah memasuki tehap penandatanganan kontrak. Kantor Urusan Haji (KUH) pada KJRI Jeddah secara bertahap hari ini melaksanakan penandatanganan kontrak dengan para penyedia layanan di Arab Saudi. 

Pada tahap awal, penandatanganan kontrak dilakukan dengan penyedia akomodasi wilayah Mekkah. Penandatanganan berlangsung di kantor KUH, Musyrifah, Jeddah, Minggu (26/1/2025)

Ada 40 penyedia akomodasi yang menandatangani kontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen KUH Zakaria Anshori. Penandatanganan kontrak dipimpin Staff Teknis Haji/Konsul Haji pada KJRI Jeddah Nasrullah Jasam. 

 

Hadir menyaksikan, Plt. Irjen Kementrian Agama Faisal, Konsul Jenderal RI di Jeddah Yusron Bahauddin Ambary, Irwil I Itjen Kemenag Khairunnas, dan Irwil V Itjen Kemenag Ahmadun. Hadir juga, pengacara KUH Ehaab Abdulqadir Gamloo.

 

"Penandatanganan kontrak ini merupakan wujud dari komitmen pemerintah untuk mempersiapkan penyelenggaraan haji 1446 H/2025 M yang sudah di depan mata," terang Nasrullah Jasam. 

 

Penandatanganan kontrak ini, kata Nasrullah Jasam, merupakan hasil dari kerja keras seluruh Tim Penyediaan Layanan. Mereka telah bekerja sejak Desember 2024, mulai dari proses seleksi hingga negosiasi harga dengah para calon penyedia layanan.

 

"Kegiatan ini yang dilakukan secara bertahap yang dimulai dari kontrak layanan akomodasi, kemudian layanan umum, katering dan transportasi, baik di Makkah maupun Madinah," jelas Nasrullah yang sekaligus bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggara (KPA).

 

"Tim telah bekerja keras siapkan layanan terbaik bagi jemaah haji. Insya Allah, target kita kontrak selesai sebelum 14 Februari 2p25. Sebab, Pemerintah Arab Saudi menetapkan 14 Februari 2025 sebagai batas akhir penandatanganan kontrak layanan," jelas Nasrullah Jasam.

 

Plt. Irjen Kemenag RI Faisal mewanti-wanti para penyedia untuk mentaati komitmen kontrak yang telah ditandatangani. Mereka akan menghadapi sanksi akibat pelanggaran terhadap kontrak, baik berupa denda hingga daftar hitam (blacklist)di masa yang akan datang. 

Faisal juga memastikan aparat pemerintah tidak bermain-main dalam proses pengadaan pelayanan ini. Ia minta para penyedia untuk melaporkan kepada Itjen apabila terdapat pihak-pihak yang meminta imbalan dalam bentuk apapun. 

Konjen RI di Jeddah Yusron Ambary mengajak para penyedia akomodasi dan penyedia layanan lainnya untuk menggunakan produk produk asal Indonesia dalam memberikan layanan kepada para jemaah ibadah haji Indonesia.

"Kami akan mengundang para penyedia layanan untuk menghadiri pameran produk Indonesia pada 23 atau 24 Februari 2025 di Jeddah agar mereka dapat bertemu dengan mitra mitra dari Indonesia," jelas Yusron.(eas)

 

Sunday, 26 January 2025 12:17

Peringatan Isra Mikraj, Menag: Mari Tegakkan Salat!

Written by

 

JAKARTA.KORANRAKYAT.COM,-Umat Islam memperingati Isra Mikraj Nabi Muhammad saw. Menag Nasaruddin Umar mengatakan, salah satu pesan terpenting dari peristiwa Isra Mikraj adalah Salat. Menag ajak umat Islam untuk menegakkan Salat.

Isra Mikraj adalah peristiwa monumental yang membawa pesan mendalam bagi umat manusia. Isra’ Mi’raj menjadi perjalanan suci dan bersejarah sekaligus titik balik kebangkitan dakwah Rasulullah SAW.

Ada tiga perjalanan penting Rasulullah saw., yaitu: Isra Mikraj, Hijrah, dan Haji Wada. Hijrah dari Mekkah ke Madinah menjadi momentum perubahan, Haji Wada menandai kemenangan. Isra Mi’raj adalah puncak perjalanan seorang hamba (al-abd) menuju sang pencipta (al-Khalik) menuju kesempurnaan ruhani (insan kamil). 

"Oleh-oleh Isra Mikraj adalah salat. Karenanya, pesan terpenting dari peringatan Isra Mikraj adalah menegakkan salat. Mati meneggakkan salat," pesan Menag Nasaruddin Umar di Jakarta, Minggu (26/1/2025).

"Rasulullah dalam sebuah hadis menyebut salat sebagai Mi’rajnya orang mukmin. Salat juga tiang agama," sambungnya.

Salat, kata Menag, adalah fondasi spiritualitas dan pilar agama. Salat mengajarkan kedisiplinan, ketundukan, dan hubungan yang erat dengan Sang Pencipta. Dan, salat ditutup dengan salam, memberi pesan tentang pentingnya menebar kedamaian dan keselamatan. Salat mengajarkan tentang pentingnya keseimbangan antara hubungan dengan Allah SWT dan hubungan dengan sesama manusia.

"Salat menguatkan fondasi spiritual dalam membangunan umat dan bangsa. Ketika fondasi ini kuat, nilai-nilai keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan akan tumbuh dan membawa manfaat bagi semua. Spiritualitas yang terinternalisasi dengan baik akan menjadi landasan untuk membangun persatuan, toleransi, dan harmoni sosial," papar Menag. 

"Salat mengajarkan kita bahwa kesalehan individual harus berdampak pada kesalehan sosial, yang menjadi pilar penting dalam membangun masyarakat yang adil dan bermartabat," sambungnya.

Menag berharap, peringatan Isra Mikraj tahun ini menjadi inspirasi bagi umat untuk terus memperkuat iman, memperbaiki amal, dan membangun masa depan bangsa yang lebih baik. "Dengan menjadikan spiritualitas sebagai landasan, salat sebagai pilar, mari hadirkan peradaban yang penuh rahmat dan keberkahan," tandasnya.(eas)

 

 

 

THAiLAND,KORANRAKYAT.COM,-Sekjen Kementerian Agama Kamaruddin Amin mewakili Indonesia pada Konferensi Islam ASEAN III di Thailand. Kamaruddin Amin hadir sebagai salah satu pembicara kunci dan membahas masalah kemanusiaan dan pelestarian lingkungan.

Konferensi Islam ASEAN digelar oleh Kerajaan Arab Saudi di Bangkok, Thailand, 25 – 27 Januari 2025. Konferensi ini dibuka oleh Menteri Urusan Agama Arab Saudi Syekk Abdul Latif bin Abd Aziz Al Syekh. Acara internasional ini dihadiri para pejabat, tokoh agama, intelektual dan akademisi, serta para peneliti dari negara anggota ASEAN.

Konferensi ini menjadi platform untuk menyebarkan pesan harmoni, cinta dan toleransi, mempromosikan perdamaian dan moderasi, serta menolak ekstremisme dan terorisme.  Konferensi ini terdiri dari 6 sesi, setiap sesi ada enam pembicara. Sehingga total ada 36 pembicara dari berbagai negara di ASEAN. 

Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin menjadi salah satu pembicara kunci pada sessi yang bersamaan dengan Menteri Agama Arab Saudi. Berbicara dalam Bahasa Arab, Kamaruddin Amin membahas tema tentang Pilar Umat Terbaik (Mabadi Khairu Ummah) untuk Kemanusian dan Keberlanjutan Lingkungan.

Menurutnya, Al-Qur'an dalam surat Ali Imran ayat 110 menyebutkan bahwa umat Islam adalah "umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, serta beriman kepada Allah." Ayat ini menjelaskan posisi ideal umat Islam sebagai komunitas pembawa kebaikan. Namun, menjadi umat terbaik bukanlah label yang diwariskan begitu saja, melainkan amanah yang harus diwujudkan melalui keimanan, amal saleh, dan kontribusi nyata bagi umat manusia.

“Rasulullah saw sebagai teladan utama telah menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip Islam diterapkan dalam membangun masyarakat yang adil, beradab, dan harmonis. Ajaran Rasulullah mencakup hubungan vertikal (hablum minallah), yaitu ketaatan kepada Allah swt, serta hubungan horizontal (hablum minannas), yakni interaksi yang adil dan penuh kasih sayang dengan sesama manusia,” terang Kamaruddin Amin di Bangkok, Sabtu (25/1/2025). 

“Rasulullah saw juga menekankan pentingnya menjaga hubungan dengan alam (hablum minal 'alam), yang mencakup kewajiban untuk merawat lingkungan dan memanfaatkan sumber daya secara bertanggung jawab. Prinsip-prinsip ini terangkum dalam konsep Khaira Ummah,” sambungnya.

Mabadi Khaira Ummah

Dijelaskan Kamaruddin, Mabadi Khaira Ummah adalah prinsip-prinsip dasar yang dirumuskan untuk membangun komunitas ideal dan unggul. Prinsip ini menawarkan fondasi etis dan praktis untuk membangun masyarakat yang unggul dan berakhlak mulia. Ada lima prinsip utama, yaitu:

1. Ash-Shidq (Kejujuran). Kejujuran adalah pilar utama dalam membangun kepercayaan. “Dalam konteks masyarakat modern, kejujuran bukan hanya menjadi dasar hubungan interpersonal, tetapi juga landasan tata kelola pemerintahan dan transparansi dalam berbagai sektor kehidupan,” paparnya.

2. Al-Amanah wal Wafa' bil 'Ahd (Amanah dan Menepati Janji). Amanah melibatkan kemampuan untuk memikul tanggung jawab, baik sebagai individu maupun masyarakat. “Menepati janji adalah inti dari integritas yang diperlukan dalam hubungan antarmanusia, termasuk dalam menjaga komitmen terhadap kelestarian lingkungan,” sebutnya.

3. Al-'Adalah (Keadilan). Keadilan adalah prinsip universal yang melampaui batas agama, bangsa, dan kelas sosial. “Prinsip ini mendasari sistem hukum yang inklusif dan mendukung pemerataan sumber daya alam secara berkelanjutan,” kata Kamaruddin.

4. At-Ta’awun (Tolong-menolong). Solidaritas sosial menjadi kunci dalam menghadapi tantangan global, termasuk krisis kemanusiaan dan lingkungan. “Prinsip ini mendorong kolaborasi lintas bangsa untuk menciptakan solusi kolektif,” tuturnya.

5. Al-Istiqamah (Konsistensi). Konsistensi dalam menjalankan nilai-nilai Islam memastikan keberlanjutan usaha umat dalam menyelesaikan persoalan manusia dan alam, meskipun menghadapi tantangan besar.

“Prinsip Mabadi Khaira Ummah memiliki relevansi yang sangat kuat dalam menghadapi dua isu utama abad ini: krisis kemanusiaan dan kerusakan lingkungan,” tegasnya. 

 

Tawaran Solusi

Kamaruddin lalu menawarkan tiga solusi utama dalam menguatkan nilai kemanusiaan dan merawat lingkungan. Pertama, penguatan pendidikan multidimensional. Menurutnya, pendidikan berbasis nilai Islami perlu diperkuat dengan pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan aspek spiritual, sosial, dan ekologis. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan kurikulum yang tidak hanya menekankan ilmu agama, tetapi juga menanamkan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan dan solidaritas kemanusiaan. 

“Negara-negara ASEAN dapat mempromosikan pertukaran pelajar dan program lintas budaya untuk memperkuat pemahaman dan kerja sama antarbangsa dalam semangat Khaira Ummah,” ujar Kamaruddin. 

Kedua, kolaborasi regional untuk keberlanjutan. Negara-negara ASEAN perlu memperkuat kolaborasi dalam mengatasi tantangan lingkungan melalui kebijakan bersama yang berfokus pada keberlanjutan. Ini mencakup inisiatif seperti pengelolaan hutan secara kolektif, investasi dalam teknologi hijau, dan upaya bersama untuk mengurangi emisi karbon. 

“Prinsip At-Ta’awun atau tolong-menolong harus menjadi landasan dalam menciptakan kebijakan yang berkeadilan bagi seluruh anggota ASEAN, tanpa meninggalkan negara yang belum maju secara ekonomi,” sebutnya. 

Ketiga, membangun kepemimpinan moral di kawasan. Dunia Islam, khususnya di ASEAN, perlu melahirkan pemimpin-pemimpin moral yang mampu menjadi teladan dalam menyelesaikan krisis global. Pemimpin dengan integritas yang tinggi dan berpegang teguh pada prinsip Al-Istiqamah atau konsistensi akan mampu mengarahkan masyarakat menuju kemajuan yang berkelanjutan. 

“Kongres ini dapat menjadi langkah awal untuk menyusun forum kepemimpinan Islam yang membahas tantangan regional dan memberikan solusi yang terinspirasi dari Mabadi Khaira Ummah,” tandasnya.(an)

 

 

 

JAKARTA.KORANRAKYAT.COM,-Langkah Menteri Agama (Menag) Nazarudin Umar menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini (23/1) untuk meminta pendampingan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2025 M/ 1446 H patut diapresiasi. Inisiatif semacam ini sudah sangat tepat dengan melibatkan lembaga anti rasuah sejak dini, sehingga pengawasan bisa dilakukan secara preventif untuk mencegah potensi terjadinya tindakan maupun kebijakan yang bisa menjurus pada praktik koruptif mulai dari hulu sampai dengan hilir. 

Dengan begitu penyelenggaraan haji tahun ini benar-benar bebas dari unsur korupsi sehingga semua layanan yang diberikan kepada 221 ribu jemaah nantinya benar-benar sesuai standar yang telah ditentukan tidak ada penyimpangan. Pelibatan KPK sangat positif untuk membangun integritas Kemenag.

Komnas haji berharap pertemuan antara Menag yang didampingi Kepala BPKH dan Kepala BP Haji dengan Ketua KPK tidak hanya berhenti pada tataran seremonial, harus ada tindak lanjut yang kongkrit dan nyata. KPK nantinya perlu membentuk tim yang diterjunkan pada tiga fase penting penyelenggaraan haji. Pertama, di tahap pra musim haji yaitu pada proses penandatanganan kontrak-kontrak dari mulai asuransi, penerbangan, pengadaan konsumsi, hotel, pemondokan, bus angkutan jemaah dan berbagai kontrak pengadaan lainnya baik di tanah air maupun di tanah s

Kedua fase penyelenggaraan yang ditandai dengan pemberangkatan jemaah keloter (kelompok terbang) ke Arab Saudi, apakah seluruh pembiayaan yang sudah disepakati dalam kontrak benar-benar berjalan dan sesuai terutama pada puncak haji di Armuzna (Arafah, Muzdalifah dan Mina) yang menjadi titik paling krusial. Ketiga fase pasca puncak haji hingga pemulangan jemaah ke tanah air. Tahap ini juga tidak kalah penting untuk memastikan layanan tetap sesuai dengan koridor.    

Pelibatan unsur KPK secara langsung sangat dimungkinkan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Merujuk UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji terdapat kuota pengawas internal pemerintah (PIP) dan pengawas eksternal, KPK bisa memanfaatkkan kuota eksternal. 

Komnas Haji memahami langkah cepat Menag Nazarudin Umar, di luar soal pentingnya pelibatan pengawasan KPK untuk menjaga dana haji tidak bocor, ada hal yang tidak kalah urgen yaitu memastikan transisi penyelenggaraan ibadah haji dari Kementerian Agama ke Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) benar-benar berjalan lancar dan mulus, meminimalisir timbulnya kegaduhan yang tidak perlu, terutama dalam mencegah timbulnya isu-isu negatif khususnya terkait  anggaran maupun penggunaan wewenang yang tidak tepat. 

Untuk diketahui haji tahun 2025 M/ 1446 H ini merupakan tahun terakhir haji diselenggarakan oleh Kemenag, setelah Presiden Prabowo lembaga tersendiri haji akan ditangani BP Haji mulai tahun 2026 M/1447 H (eas)

 

 JAKARTA KORANRAKYAT.COM ,-Direktorat Jenderal Penyelenggaran Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama membuat terobosan dalam operasional haji 1446 H/2025 M. Ditjen PHU mengumumkan daftar nama Jemaah Haji Khusus yang berhak melunasi biaya haji tahun ini.

Hal ini ditegaskan oleh Dirjen PHU Hilman Latief dalam rapat daring bersama Staf Khusus Menteri Agama, Sekretaris Ditjen PHU Arfi Hatim, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Nugraha, Konsul Haji pada KJRI Jeddah Nasrullah Jasam, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Akhmad Fauzin, para Kepala Bidang Haji Kanwil Kemenag Provinsi, Pimpinan Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, serta para pimpinan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPS BPIH).

“Daftar nama jemaah haji khusus diumumkan secara terbuka melalui website resmi Kementerian Agama dan media. Ini bagian dari transparansi,” tegas Hilman Latief di Jakarta, Kamis (23/1/2025).

“Pendekatan ini sama dengan yang dilakukan jemaah haji reguler. Mereka yang berhak melunasi diumumkan secara terbuka,” sambungnya.

Selama ini, kata Hilman, daftar nama jemaah haji khusus tidak diumumkan, melainkan dipanggil melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Mulai tahun ini, daftar nama jemaah haji khusus diumumkan secara terbuka.

“Sehingga, semua jemaah bisa mengakses daftar nama yang berhak melunasi biaya haji tahun ini. Ini komitmen kami terhadap keterbukaan informasi,” jelas Hilman.

Kepada para Kepala Bidang Haji Kanwil Kemenag Provinsi, Hilman Latief berpesan agar dapat ikut menyosialisasikan daftar nama jemaah haji khusus yang berhak melunasi biaya haji. Tujuannya, agar jemaah bisa tahu lebih awal dan bisa segera melakukan proses pelunasan.

“Sosialisasi juga diperlukan dalam rangka mengoptimalkan serapan kuota haji khusus. Tahun lalu, kuota haji khusus masih tersisa 250, lebih besar dari sisa kuota haji regular. Tahun ini pengisian kuota harus lebih maksimal,” sebut Hilman.

 

Kuota haji khusus 2025 sebanyak 17.680 jemaah. Jumlah ini terdiri atas 16.128 jemaah haji khusus yang berhak melunasi biaya haji berdasarkan nomor urut porsi, 177 jemaah haji khusus prioritas lansia (1%), serta 1.375 petugas haji (penanggung jawab PIHK, pembimbing, petugas kesehatan).

 

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Nugraha Stiawan menjelaskan bahwa pengisian kuota jemaah haji khusus dilakukan setiap hari kerja mulai 24 Januari – 7 Februari 2025. Jika masih ada sisa, maka dibuka kembali pengisian sisa kuota mulai 17 – 21 Februari 2025. 

 

“Untuk pengisian sisa kuota akhir, jika masih ada, maka itu akan dilakukan 27 – 28 Februari 2025,” jelasnya.

 

“Saya minta kepada para Kepala Bidang Haji, agar proses pengisian kuota haji khusus ini harus benar-benar dilakukan sesuai ketentuan,” tandasnya.(eas)

 

 

 

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,-Diraktorat Urusan Agama Islam dan Bina Syariah (Urais-Binsyar) pada Ditjen Bimas Islam melakukan pertemuan dengan Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Pertemuan yang dilakukan secara terpisah itu digelar dalam rangka merespons sejumlah isu sekaligus menguatkan sinergi program keagamaan.

Pertemuan pertama berlangsung dalam kunjungan Dit Urais-Binsyar ke kantor Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah pada 15 Januari 2025. Sepekan berikutnya, Dit Urais-Binsyar berkunjung ke kantor LF PBNU.

"Kami ingin memperkuat kolaborasi dengan ormas Islam agar dapat merespons isu-isu keagamaan secara efektif, terutama terkait penetapan awal bulan hijriah yang menjadi perhatian besar umat," ujar Arsad di Jakarta, Kamis (23/1/2025). Hadir mendampingi, Kasubdit Hisab-Rukyat Ismail Fahmi, Kasubdit Kemasjidan Akmal Salim Ruhana, Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Keagamaan Dedi Slamet Riyadi, dan Kasubdit Kepustakaan Islam Nur Rahmawati.

Arsad memaparkan empat program prioritas yang akan dikembangkan bersama ormas Islam. Pertama, penguatan peran masjid dalam isu lingkungan dan kemanusiaan melalui kelanjutan Deklarasi Istiqlal. “Program ini bertujuan menjadikan masjid sebagai pusat kepedulian sosial dan lingkungan dengan mendorong kegiatan dakwah dan edukasi yang berwawasan lingkungan,” sebutnya. 

Kedua, penanganan paham keagamaan dengan memperkuat moderasi beragama untuk menjaga harmoni kehidupan beragama di tengah dinamika sosial. Ketiga, penetapan awal bulan hijriah yang mengacu pada kriteria Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS). “Ini kami diskusikan guna mengikhtiarkan adanya kesepahaman dalam proses penentuan awal bulan Hijriyah, utamanya Ramadan, Idulfitri, dan Iduladha,” sebutnya. 

Keempat, pengembangan literasi keislaman melalui platform digital ELIPSKI, yang menyediakan berbagai referensi keagamaan, termasuk naskah khotbah dan buku digital. "Kami berharap seluruh program ini dapat berjalan dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan ormas Islam," jelas Arsad.

Sebelumnya, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, Hamim Ilyas, menyambut baik kerja sama yang terjalin dengan Bimas Islam. Dia menggarisbawahi pentingnya sinergi dalam memperkuat pemahaman keagamaan di masyarakat. Ia juga menyoroti peran masjid Muhammadiyah dalam dakwah dan berharap dukungan pemerintah untuk pengembangan fasilitas keagamaan. 

"Kami memiliki lebih dari 12.000 masjid aktif, namun masih banyak yang membutuhkan perhatian dalam hal infrastruktur dan program pemberdayaan," ungkapnya.

Hamim menambahkan bahwa kerja sama ke depan dapat diperluas tidak hanya dalam hal hisab dan rukyat, tetapi juga dalam upaya memperkuat pemahaman keagamaan untuk bersama-sama mengatasi berbagai permasalahan di masyarakat.

Terpisah, Ketua LF PBNU, Sirril Wafa, menekankan pentingnya pemahaman dalam metode hisab dan rukyat. "NU tidak hanya menggunakan rukyat, tetapi juga hisab dengan tingkat akurasi tinggi sebagai bagian dari metode penetapan awal bulan hijriah," tegasnya. 

Sirril menjelaskan bahwa PBNU telah mengadopsi metode Qath’iyu al-Ruqyah, yang memungkinkan penetapan awal bulan hijriah jika elongasi hilal mencapai 9,9 derajat, menggantikan metode sebelumnya menggunakan  rukyat murni.

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,-Menteri Agama dinilai berkinerja terbaik di antara jajaran Kabinet Merah Putih (KMP) Pemerintahan Prabowo - Gibran. Hal ini didasarkan pada Hasil Evaluasi Kinerja yang dilakukan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Jakarta.

CELIOS adalah lembaga penelitian independen yang fokus pada kajian makro-ekonomi, keadilan fiskal, transisi energi, dan kebijakan publik. Ada lima indikator yang dinilai, yaitu: Pencapaian Program, Kesesuaian Rencana Kebijakan dengan Kebutuhan Publik, Kualitas Kepemimpinan dan Koordinasi, Tata Kelola Anggaran, dan Komunikasi Kebijakan.

Menag Nasaruddin Umar berterima kasih atas evaluasi yang diberikan. Baginya, evaluai itu adalah motivasi untuk terus fokus memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

"Kita fokus layani umat. Bagaimana umat merasakan kehadiran Kementerian Agama karena kemudahan akses atas layanan yang semakin baik dan bermutu. Ini fokus yang akan kita terus upayakan ke depan," terang Menag di Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Dilantik Presiden Prabowo sebagai Menteri Agama pada 21 Oktober 2024, Nasaruddin Umar melakukan sejumlah terobosan. Bersama DPR, Kemenag telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan rata-rata turun sekitar Rp4 juta dibanding tahun sebelumnya. Menag juga berkomitmen menyelesaikan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi 625.481 guru madrasah dan guru agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Rekruitmen 20.722 formasi CPNS dan 89.781 formasi CPPPK Kementerian Agama juga berjalan lancar, transparan, dan akuntabel.

"Tahun ini ada banyak hajat besar Kementerian Agama. Indonesia jadi tuan rumah MTQ Internasional yang diikuti utusan dari 38 negara. Lalu persiapan PPG bagi Guru Dalam Jabatan. Disusul Ramadan, lalu penyelenggaraan haji. Semua ini berkaitan langsung dengan orang banyak, ratusan ribu," ujarnya.

"Mohon doa semoga Kemenag bisa terus menginisiasi beragam program yang berdampak pada pemberdayaan publik, termasuk pemberdayaan ekonominya," tandas Menag.

CELIOS dalam Evaluasi Kinerja Menteri Kabinet Merah-Putih mengajukan dua Pertanyaan kepada responden. Pertama, siapa menurut Anda Menteri Berkinerja Terbaik dalam Kabinet Prabowo-Gibran selama 100 hari pertama?; Kedua, siapa menurut Anda Menteri Berkinerja Buruk dalam Kabinet Prabowo-Gibran selama 100 hari pertama?

Hasilnya, skor tertinggi (Kinerja Terbaik) diraih Menteri Agama Nasaruddin Umar. Bahkan, nilainya mendekati 100, mencerminkan tingginya skor yang diterima terkait kebijakan di sektor agama.

Pada evaluasi Kinerja Menteri/Kepala Badan di Bidang Sosial & Politik, Menag juga menempati posisi pertama. 

 

Citra Positif

Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Setjen Kemenag Akhmad Fauzin menilai, hasil evaluasi CELIOS bahwa Menag Nasaruddin Umar mendapat nilai tertinggi dalam kinerja 100 hari, terafirmasi oleh survei Harian Kompas pada Januari 2025. Kompas menempatkan Menag sebagai menteri dengan citra positif tertinggi.

"Alhamdulillah, hari ini saya membaca hasil survei Kompas dan Menag Nasaruddin dinilai menteri dengan citra positif tertinggi, angkanya mencapai 95,6%," sebut Akhmad Fauzin.

"Ini sebuah apresiasi sekaligus cambuk yang memotivasi kami untuk terus bekerja lebih baik, menyukseskan program Menag dan Wamenag dalam memberikan layanan terbaik kepada umat," sambungnya.

Kompas merilis 10 nama anggota Kabinet Merah Putih dengan nilai tertinggi pada survei tajuk "Popularitas dan Citra Positif Kabinet Merah Putih". Sesuai namanya, ada dua indikator yang disurvei, yaitu: popularitas dan citra positif. Survei pada Januari 2025 ini melibatkan 1.364 responden yang dipilih secara acak, dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error 2,65%.(eas)

 

 

JAKARTA.KORANRAKYAT.COM,-19 Januari 2025 – Pemerintah Republik Indonesia mengumumkan bahwa mulai tahun 2026, penyelenggaraan ibadah haji tidak lagi berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag), tetapi akan dikelola oleh Badan Penyelenggara Haji (BPH). 

Menteri Agama Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji 2025 akan menjadi yang terakhir dikelola oleh Kemenag. Dalam pernyataannya, ia menegaskan komitmen untuk menjadikan tahun ini sebagai momentum yang penuh kedamaian dan kenyamanan bagi para jemaah.

Keputusan ini menandai langkah besar dalam tata kelola penyelenggaraan haji, yang diharapkan membawa peningkatan kualitas layanan kepada jemaah Indonesia.

Pengalihan penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Badan Penyelenggara Haji (BPH) mulai tahun 2026 bisa jadi merupakan reformasi paling progresif dalam tata kelola ibadah haji di Indonesia modern. Meski langkah ini diharapkan dapat membawa peningkatan kualitas layanan, proses transisi tersebut juga harus diawasi secara ketat agar tidak menimbulkan tantangan baru.  

Menurut Dadi Darmadi, peneliti haji dan umroh dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, transisi ini adalah momentum penting untuk melakukan reformasi menyeluruh terhadap tata kelola haji di Indonesia. “Pengelolaan ibadah haji selama ini menghadapi sejumlah tantangan, seperti transparansi dalam pengelolaan dana, alokasi kuota, hingga fasilitas di Tanah Suci. Dengan pembentukan BPH, kita berharap ada perbaikan signifikan, tetapi itu hanya mungkin jika dilakukan secara terencana dan akuntabel,” jelasnya.  

Beberapa Catatan untuk Perbaikan  

Ada beberapa catatan penting untuk perbaikan penyelenggaraan haji Indonesia ke depan.

Pertama, reformasi tata kelola dan transparansi. Salah satu masalah adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana haji dan distribusi kuota. Kasus pengalihan kuota tambahan yang ramai dibicarakan pada 2024 menjadi pengingat bahwa regulasi harus diperketat untuk memastikan keadilan dan mencegah penyimpangan.  

Kedua, perbaikan fasilitas di Tanah Suci.  Masalah kronis seperti kepadatan di Mina dan Arafah, serta minimnya fasilitas sanitasi, menunjukkan perlunya kerja sama lebih erat antara pemerintah Indonesia dan otoritas Arab Saudi. "Kita perlu memastikan bahwa fasilitas dan logistik tidak hanya cukup, tetapi juga memenuhi standar kenyamanan dan keselamatan," tambahnya.  

Ketiga, peningkatan pelatihan jemaah haji.  Dadi Darmadi juga menyoroti pentingnya pelatihan yang lebih baik bagi jemaah, termasuk aspek teknis dan spiritual. “Sayang sekali jika manasik haji hanya menjadi rutinitas formalitas. Padahal, pemahaman jemaah tentang ibadah dan tantangan di lapangan sangat krusial untuk keamanan dan kenyamanan mereka selama haji,” ujarnya.  

Keempat, pengawasan independen. Dadi Darmadi juga menekankan pentingnya pengawasan independen dalam penyelenggaraan haji, terutama ketika nanti BPH mulai beroperasi. “Kita membutuhkan pengawas yang independen dan memiliki kredibilitas untuk kebaikan BPH sebagai lembaga berwibawa ke depannya, dan memastikan bahwa layanan tetap berorientasi pada kebutuhan jemaah, bukan yang lain.”  

Harapan untuk Masa Depan Penyelenggaraan Haji  

Pengurangan biaya haji menjadi Rp55,4 juta untuk tahun 2025 layak diapresiasi sebagai langkah positif dari pemerintahan Prabowo-Gibran, tetapi perlu dipastikan bahwa efisiensi ini tidak mengorbankan kualitas layanan. “Biaya yang lebih rendah harus sejalan dengan peningkatan mutu, bukan menjadi alasan untuk menurunkan standar pelayanan,” tegasnya.  

 

Terakhir, Dadi Darmadi menambahkan bahwa transisi ini harus menjadi momen refleksi bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan haji. “Penyelenggaraan haji adalah tanggung jawab besar. Reformasi ini hanya akan berhasil jika seluruh pihak mengutamakan prinsip layanan berbasis jemaah — bukan profit atau kepentingan politik,” tutupnya.  (eas)

 

 

 

 

 

 

JAKARTA.KORANRAKYAT.COM,-Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan Pemerintah Arab Saudi mengapresiasi Pemerintah Indonesia karena mengelola penyelenggaraan ibadah haji dengan profesional dan humanis. Menurut pemerintah Arab Saudi, hal ini berkontributif terhadap peningkatan penyelenggaraan ibadah haji secara global.

Menurut Menag, apresiasi ini disampaikan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F. Al-Rabiah saat bertemu dengannya di Jeddah akhir pekan lalu. “Kami mendapatkan apresiasi dari Kerajaan Arab Saudi. Menurut mereka, Indonesia kalau memikirkan sesuatu bukan hanya untuk jemaahnya sendiri tetapi juga untuk kemaslahatan umum untuk haji seluruh dunia dan bagaimana mempromosikan haji yang humanis,” ungkap Menag Nasaruddin setibanya di Bandara Soekarno Hatta usai melakukan lawatan ke Arab Saudi, Kamis (16/1/2025).  

Haji yang humanis menurut Menag adalah haji yang mencerminkan kepuasan batin. “Jadi kita bukan memamerkan kekecewaan tetapi justru pameran kedamaian, pameran kesejukan. Nah itu sangat diapresiasi, Indonesia dianggap sangat memperhatikan kemaslahatan,” kata Menag. 

Pemerintah Arab Saudi juga mengapresiasi Indonesia karena pengelolaan haji yang dimiliki amat profesional. “Alhamdulillah kita dibaca (oleh Pemerintah Arab Saudi) bahwa Indonesia sangat profesional. Karena saat ini, langsung kita lihat on the spot, apa yang perlu kita perbaiki, kita bicarakan dan itu berbuah poin semuanya,” ungkap Menag yang juga telah meninjau persiapan penyelenggaraan haji di Jeddah, Makkah, dan Madinah. 

Tiga Senyum Jemaah Haji

Menag menambahkan memberikan pelayanan haji yang penuh dengan kedamaian, keamanan, serta kenyamanan menjadi komitmen pemerintah Indonesia saat ini. “Hal ini tentunya sudah dipesankan oleh Presiden Prabowo. Dan saya minta komitmen ini juga dimiliki oleh kita semua yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji. Saya optimis, penyelenggaraan haji ini akan berhasil,” ujar Menag.

Ia juga meminta jajarannya untuk dapat memberikan pelayanan sepenuh hati bagi jemaah haji Indonesia. “Ini adalah penyelenggaraan ibadah haji terakhir yang akan dikelola Kemenag, jadi kita ingin husnul khotimah. Kita ingin menciptakan senyuman bagi para jemaah haji Indonesia,” tuturnya. 

Saat ini, kata Menag, jemaah haji Indonesia sudah tersenyum karena ada penurunan biaya haji. “Mereka juga akan tersenyum jika setibanya di tanah suci yang betul-betul mereka rindukan mendapatkan pelayanan terbaik dari kita semua,” ujar Menag. 

“Senyum ketiga para jemaah haji akan tercipta Ketika mereka pulang dan menjadi haji mabrur. Artinya, manasik haji juga perlu kita perhatikan betul. Kita ciptakan senyuman-senyuman ini,” sambungnya.(eas)

 

 

 

KORANRAKYAT,JAKARTA– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mulai melakukan sidang pemeriksaan terhadap Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari.Itu menyusul laporan anggota panitia pemilihan luar negeri (PPLN) Belanda yang mengaku mendapat perilaku tak senonoh dari Hasyim.Dalam sidang perdana yang digelar di kantor DKPP RI, Jakarta, kemarin, DKPP mengundang korban atau pengadu, Hasyim sebagai teradu, para saksi dan pihak terkait, serta ahli dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM.Di antara saksi yang dimintai keterangan adalah presenter Deddy Mahendra Desta. Desta terlibat dalam salah satu bukti video yang diajukan pengadu. Di video itu, Hasyim bersama Desta menyampaikan ucapan untuk korban. Saat mengirimkan video, Hasyim menyertakan caption bernada rayuan.

 

Namun, Desta tidak hadir pada persidangan kemarin. Selain video tersebut, pengadu menyampaikan puluhan bukti lainnya yang didominasi percakapan chat pribadi. Persidangan yang digelar selama delapan jam itu berlangsung tertutup sesuai prosedur sidang kasus asusila.Ditemui setelah sidang, kuasa hukum pengadu, Aristo Pangaribuan, mengatakan, dalam persidangan pihaknya telah membeberkan tudingan secara lengkap. Di situ, ketua KPU memang membantah. Namun, bantahan itu dinilainya tidak sesuai bukti yang ada. ’’Kita mengajukan bukti sangat banyak, mungkin hampir 20,’’ sebutnya.Bahkan, pihaknya berencana menambah alat bukti sebagai respons atas pertanyaan dan pernyataan dalam sidang. Yakni, berupa percakapan-percakapan sensitif antara keduanya. Karena itu, pihaknya sangat optimistis akan dikabulkan.

 

Jalannya persidangan, kata Aristo, cukup dramatis sehingga berlangsung sampai delapan jam. Di beberapa kesempatan, kliennya bahkan tak kuasa mengelola perasaannya. Sehingga harus didampingi psikolog klinis serta pantauan Komnas Perempuan dan Komnas HAM. "Ketika korban tidak mampu mengontrol dirinya, sidang dihentikan, jadi agak lama," jelasnya.

 

      Sementara itu, Hasyim menegaskan telah membantah semua aduan yang disampaikan pengadu. Dia berdalih, apa yang disampaikan pengadu tidak sesuai dengan fakta. "Jadi, ada poin-poin atau ada sekian banyak pokok persoalan yang dituduhkan kepada saya semuanya saya bantah," ujarnya

 

Namun, saat disinggung lebih detail, Hasyim menolak berkomentar. Sesuai prinsip persidangan tertutup, hal-hal yang berkaitan langsung dengan substansi aduan tidak boleh dibuka di muka umum. Terkait dihadirkannya Desta, Hasyim mengaku itu untuk mengklarifikasi salah satu bukti video. Dia berdalih itu hanya ucapan ulang tahun. Namun, dia kembali menolak membeberkan detailnya.(as)

 

 

 

Tuesday, 09 May 2023 17:30

Wulan Gabung Film Bukanya Aku Tak Mau Nikah

Written by

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,– –Wulan Guritno ikut memperkuat film Bukannya Aku tidak Mau Nikah. Film garapan sutradara Guntur Soeharjanto tersebut rencananya akan tayang di seluruh bioskop mulai 11 Mei 2023 mendatang.

      Di film ini, Wulan Guritno beradu akting dengan Amanda Rawless. Keduanya diceritakan sebagai ibu dan anak. Diceritakan dalam film itu, karakter yang diperankan Wulan sangat protektif kepada anaknya dengan tujuan ingin memberikan yang terbaik.

“Ceritanya anakku, Manda, sudah punya tunangan dan ibunya punya trauma masa lalu. Aku jadi posesif dan protektif banget ke anaknya akan pernikahan. Jadi dia maunya dia yang milihin, kriteria yang menurut dia baik, tapi kan itu belum tentu baik untuk anak,” beber Wulan Guritno di bilangan Epicentrum Rasuna Said Jakarta Selatan, Senin (8/5).

 

 

 

 

           Beradu akting dengan Amanda Rawless, Wulan Guritno mengaku tidak mengalami kesulitan berarti. Karena menurutnya perempuan 22 tahun tersebut memiliki kemampuan sangat baik dalam mendekatkan diri dengan pemain lain dan Amanda Rawless memiliki kuatitas akting yang bagus.

         “Kita kan ada reading, Manda itu aktris yang sangat bagus dalam membangun chemistry. Kita gak lama kok, semua terjadi dengan indah nggak ada kendala. Semuanya aman lancar,” kata Wulan Guritno

         Menurutnya, ada adegan cukup sulit dilakukan dalam film Bukannya Aku tidak Mau Nikah. Adegan itu membutuhkan konsentrasi tingkat tinggi. Wulan Guritno senang dan bersyukur karena semua orang di lokasi syuting sangat supportif sehingga proses syuting pun berhasil terlewati dengan baik.

“Sebenarnya yang paling sulit adalah pada saat adegan-adegan yang begitu compleks. Tapi karena ada sutradara yang jagain, ada lawan main yang baik, terus ada kru yang ikut mensupport,” tuturnya.

             Berdasarkan sinopsis, film Bukannya Aku tidak Mau Nikah menceritakan tentang Manda (Amanda Rawless) yang seminggu lagi akan menikah dengan kekasihnya yang bernama Dimas (Roy Sungkono). Merayakan bridal shower, Manda pun pergi ke Bali bersama dua sahabatnya, Aul (Zsazsa Utari) dan Dee (Amel Carla).

Ketika Manda, Aul, dan Dee ke Bali untuk melakukan acara bridal shower, tak disangka ternyata Manda bertemu dengan Bossas (Daffa Wardhana) yang merupakan pemuda lokal dengan karakter berbeda jauh dari Dimas.

          Keduanya semakin hari kian dekat. Kedekatan mereka membuat Manda merasakan kenyamanan. Manda merasa telah menemukan sosok pendamping hidup yang dia cari. Namun Manda sadar ibunya (Wulan Guritno) tidak akan menyukai. (an)

 

 

  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  Next 
  •  End 
Page 1 of 2