SURABAYA,KORANRAKYAT.COM,- Dalam rangka meningkatkan sinergi antar anggota Kelompok Usaha Bank (KUB), PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) sukses menyelenggarakan sharing session di bidang Human Capital. Bertempat di Hotel Bumi Surabaya, acara tersebut dibuka secara resmi oleh Direktur Kepatuhan bankjatim, Umi Rodiyah. Turut hadir jajaran SEVP beserta Vice President Human Capital bankjatim sebagai salah satu pemateri.

Umi menjelaskan, melalui sharing session bertema Implementasi Sinergitas Antar Anggota Kelompok Usaha Bank (KUB) Dalam Bidang Human Capital ini, diharapkan  dapat memberikan ilmu tambahan serta menyamakan persepsi. ”Harapannya kita semua dapat menyamakan persepsi terkait beberapa hal, antara lain tentang penentuan Key Performance Indicator (KPI) pengurus, unit kerja, dan individu. Bank Jatim ingin dari lima bank anggota KUB yang bergabung dengan bankjatim diharapkan ada standarisasi,” terangnya.

Adapun sesi yang dibahas yaitu Blueprint Human Capital, KPI Pengurus, Unit Kerja & Individu, Punishment, Remunerasi dan Pengembangan Karir, Kamus Kompetensi, serta Sinergi Human Capital Untuk Meningkatkan Kolaborasi Antar Anggota KUB. Keenam hal tersebut merupakan komponen penting yang inline dengan masing-masing BPD. “Sharing session ini juga sebagai salah satu bentuk mewujudkan sinergitas kita dalam ber-KUB, diharapkan juga tidak ada ketimpangan ilmu, sehingga kita bisa menjadi bank yang besar,” ungkap Umi.

Sebagai bagian dari langkah strategis, Bank Jatim telah menjadi perusahaan induk terhadap 5 BPD melalui KUB. Yaitu Bank NTB Syariah, Bank Lampung, Bank NTT, Bank Banten, dan Bank Sultra.  Seiring dengan pelaksanaan aksi korporasi KUB tersebut, Bank Jatim juga telah mempersiapkan diri melalui transformasi terhadap 5 pilar yang menjadi fundamental bisnis perseroan. Yaitu peningkatan keunggulan dibidang human capital, penguatan struktur organisasi untuk beradaptasi dengan perkembangan jaman yang diikuti dengan sinkronisasi prosedur yang lebih adaptif dengan tetap berasaskan pada kehati-hatian, dan peningkatan utilitas di aspek teknologi informasi. Selanjutnya pilar terakhir adalah implementasi aksi korporasi penyertaan modal untuk kebutuhan pembentukan KUB.

Sebagai bank yang terus menjadi inovatif dan terpercaya, bankjatim telah membuktikan bahwa BPD dapat bersaing di kancah nasional. Maka dari itu, BJTM berkomitmen untuk terus memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham dan memperkuat pertumbuhan bisnisnya. Adapun kinerja yang solid yang di tunjukkan pada periode November 2024. Yakni aset bank jatim mencapai Rp 109,09 triliun, penyaluran kredit 

Rp 63,90 triliun, penghimpunan dana pihak ketiga berada di angka Rp 87,96 triliun, dan laba sebesar Rp 1,02 triliun.

Kemudian, inovasi layanan keuangan berkelanjutan dari Jconnect sukses mencatatkan angka pengguna sebanyak 811.575 user pada November 2024. Hal tersebut memperlihatkan peran BJTM yang terus bergerak bersama masyarakat dan pelaku usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.(an)

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM— Kejaksaan Agung menahan tujuh tersangka dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero) subholding dan kontraktor kontrak kerja sama pada periode 2018-2023. Kasus tersebut diperkirakan merugikan negara hingga Rp 193,7 triliun. Penetapan sekaligus penahanan tujuh tersangka perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah itu disampaikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Abdul Qohar di Kompleks Kejagung, Senin (24/2/2025) malam. Penyidik pada Jampidsus Kejagung telah memeriksa sedikitnya 96 saksi dan 2 ahli terkait kasus korupsi tersebut. Sebanyak tujuh saksi di antaranya kini ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

Ketujuh tersangka itu adalah Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga RS, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional ⁠SDS, Dirut PT Pertamina International Shipping ⁠YF, Vice President Feed Stock Management PT Kilang Pertamina International ⁠AP, Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa ⁠MKAN, Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim DW, dan Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Dirut PT Orbit Terminal Mera ⁠YRJ.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menjelaskan, sejumlah saksi ada yang dipanggil untuk diperiksa pada Senin. Setelah itu, penyidik menetapkan tujuh orang di antaranya sebagai tersangka dan langsung ditahan.Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar memberikan keterangan pers, pada Senin (20/1/2025) di Kejaksaan Agung, Jakarta.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar memberikan keterangan pers, Senin (20/1/2025) di Kejaksaan Agung, Jakarta.

”Kami harapkan ke depan BUMN kita, seperti Pertamina, mengalami banyak perubahan positif, khususnya tata kelola, sehingga Pertamina memberikan kontribusi terbaik bagi kesejahteraan masyarakat,” katanya.Abdul Qohar menjelaskan, pada 2018-2023 pemenuhan kebutuhan minyak mentah dalam negeri seharusnya dipasok dari dalam negeri. Begitu pula dengan kontraktornya juga harus berasal dari dalam negeri. Ini sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018.

      Namun, fakta penyidikan Kejagung menemukan tersangka RS, SDS, dan AP mengondisikan rapat optimalisasi hilir. Rapat itu menjadi dasar untuk menurunkan produksi kilang sehingga produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap seluruhnya. Akhirnya pemenuhan minyak mentah dan kebutuhan kilang melalui impor.Adanya perbuatan melawan hukum itu merugikan negara sekitar Rp 193,7 triliun yang bersumber dari beberapa komponen.

       Pada saat penurunan produksi minyak mentah dalam, dibangun skenario untuk sengaja menolak Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S). Produksi minyak mentah oleh K3S dianggap tidak memenuhi nilai ekonomis. Padahal, harga yang ditawarkan masih tergolong rentang harga normal. Selain itu, produksinya juga ditolak dengan alasan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Alhasil, minyak mentah produksi K3S diekspor ke luar negeri.

Sementara itu, kebutuhan minyak mentah dalam negeri dipenuhi dengan cara impor. Namun, lanjut Abdul Qohar, terdapat perbedaan harga yang sangat tinggi antara minyak mentah impor dan yang diproduksi dalam negeri.

 Jejak Korupsi Karen Agustiawan di Pertamina Sampai Ditahan KPK

”Selanjutnya kegiatan pengadaan impor minyak mentah oleh PT Kilang Pertamina Internasional dan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga diperoleh fakta adanya permufakatan jahat atau mens rea antara tersangka penyelenggara negara dan tersangka broker,” tuturnya.Mereka diduga mengincar keuntungan lewat tindakan pelanggaran hukum dan merugikan keuangan negara. Ini terlihat dari pengaturan impor produk kilang dan minyak mentah seolah-olah terlaksana lewat ketentuan yang berlaku. Padahal, hal tersebut sudah dikondisikan sebelumnya.

Tersangka RS, SDS, dan AP memenangkan broker lewat cara yang melawan hukum. Tersangka DW dan DRJ berkomunikasi dengan AP untuk memperoleh harga tinggi saat syarat belum disetujui oleh SDS ketika mengimpor minyak mentah dan dari RS untuk produk kilang.Tersangka RS juga melakukan pembayaran produk kilang untuk Ron 92, padahal yang dibeli adalah Ron 90 atau lebih rendah. Kemudian, produk itu dicampurkan agar menjadi Ron 92. Ini tidak diperbolehkan oleh ketentuan yang ada.

Pada saat impor minyak mentah dan produk kilang ditemukan adanya manipulasi (mark up) kontrak pengiriman yang dilakukan YF lewat PT Pertamina International Shipping. Akibatnya, negara harus membayar fee sebesar 13-15 persen yang menguntungkan tersangka MKAN.Lebih jauh, karena mayoritas minyak mentah dan produk kilang berasal dari impor, komponen harga dasar yang menjadi acuan untuk penetapan harga indeks pasar bahan bakar minyak (BBM) yang dijual ke masyarakat menjadi lebih tinggi. Ini berdampak pada pemberian subsidi BBM melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).”Adanya perbuatan melawan hukum itu merugikan negara sekitar Rp 193,7 triliun yang bersumber dari berbagai komponen. Pertama kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri, kerugian impor minyak mentah melalui broker, kerugian impor BBM melalui broker, kerugian pemberian kompensasi, dan kerugian karena pemberian subsidi,” tuturnya.(as)

MAGELANG,KORARAKYAT.COM,-Retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah (Jateng) sudah berjalan sejak Jumat (21/2). Kegiatan tersebut akan berlangsung sampai Jumat pekan depan (28/2). Namun sampai hari ini (22/2) masih ada 47 kepala daerah tidak datang tanpa keterangan. Panitia penyelenggara retret belum tahu pasti alasan puluhan kepala daerah itu tidak datang. 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan bahwa ada beberapa kemungkinan para kepala daerah itu belum bergabung dengan ratusan peserta retret lainnya. ”Mungkin karena masalah gangguan perjalanan atau mungkin masalah kebijakan partainya,” kata Tito saat memberikan keterangan kepada awak media.

Apapun itu, lanjut Tito, kegiatan retret kepala daerah sangat penting. Pemerintah mengagendakan kegiatan tersebut agar seluruh kepala daerah bisa menyelaraskan program dengan pemerintah pusat. Selain itu, mereka ingin para kepala daerah tingkat satu dan tingkat dua bisa bersinergi dengan baik. Karena itu, mereka dikumpulkan di satu tempat.

Tito memastikan bahwa pihaknya sudah menyampaikan urgensi pelaksanaan retret kepala daerah kepada setiap partai. Tidak terkecuali PDIP. Partai berlambang banteng dengan moncong putih itu mengeluarkan instruksi agar seluruh kepala daerah dari PDIP menunda keberangkatan mereka ke Magelang untuk bergabung dalam retret yang dilaksanakan oleh pemerintah. 

Mantan kapolri tersebut memastikan, semua partai sudah mendapat informasi tersebut. Dia pun menekankan, undangan dari pemerintah kepada kepala daerah, bukan kepada perwakilan partai. ”Karena kepala daerah kan dia dipilih oleh rakyat dan dia bertanggung jawab kepada rakyat,” kata dia. Partai, lanjut Tito, hanya kendaraan untuk berkontestasi dalam pilkada.

”Ketika dia terpilih, dia tanggung jawab nomor satu bukan kepada partainya, nomor satunya tanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya,” tegas Tito.

Ratusan kepala daerah yang sudah terpilih dan telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto berbondong-bondong datang ke Akmil sejak kemarin. Mereka memulai kegiatan pembekalan dan orientasi kepala daerah hari ini. Salah satu pemberi materi yang sudah hadir dan menyampaikan pembekalan adalah Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Ace Hasan Syadzily. {ard)

JAKARTA.KORANRAKYAT.COM,-Proses pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) 1446 H/2025 M bagi jemaah haji khusus sudah berakhir.  Ada 16.305 jemaah yang melunasi sehingga seluruh kuota haji khusus sudah terisi.

Sebanyak 14.467 jemaah melunasi pada pengisian kuota jemaah haji khusus tahap pertama, 24 Januari – 7 Februari 2025. Sisanya, sebanyak 1.838 jemaah mengisi kuota pada tahap kedua, 14 – 21 Februari 2025.

“Sebagai bentuk transparansi, hari ini kami merilis daftar nama 16.305 jemaah haji khusus yang telah melunasi biaya haji 1446 H/2025 M,” terang Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief di Jakarta, Minggu (23/2/2025).

“Informasi ini menjadi bagian dari akuntabilitas kami setelah berakhirnya masa pelunasan biaya haji khusus. Para jemaah yang telah melunasi juga dapat mengecek namanya dan mendapatkan kepastian mereka masuk dalam daftar jemaah yang akan berangkat haji tahun ini,” sambungnya.

Bersamaan dengan rilis nama ini, lanjut Hilman, pihaknya juga menjelaskan prosedur penggantian jika ada jemaah haji khusus yang sudah melunasi lalu membatalkan atau menunda keberangkatan. Menurut Hilman, prosedur ini sudah disosialisasikan kepada seluruh pimpinan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

“Kami telah bersurat kepada pimpinan PIHK agar mereka mematuhi prosedur penggantian jika ada jemaah mereka yang menunda atau membatalkan keberangkatan setelah melunasi biaya haji khusus,” papar Hilman.

*Syarat dan Prosedur Penggantian*

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Nugraha Stiawan menambahkan, jika terdapat jemaah haji khusus yang telah melunasi Bipih Khusus dan menunda keberangkatan setelah pelunasan berakhir (selanjutnya disebut dengan istilah ‘lunas tunda ganti'), PIHK dapat menggantikannya dengan dua syarat:

a. Penggantinya adalah Jemaah Haji Khusus nomor urut berikutnya pada PIHK yang sama, dan

b. Penggantinya telah memiliki nomor porsi terhitung dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun sejak 22 Januari 2025.

“Dua syarat ini harus terpenuhi, yaitu sesuai nomor urut porsi berikutnya pada PIHK yang sama dan harus sudah punya nomor porsi atau terdaftar minimal sejak 22 Januari 2025,” tegas Nugraha Stiawan.

“PIHK juga harus melaporkan jemaahnya yang sudah melunasi Bipih khusus tahun 2025 tetapi mengajukan penundaan keberangkatan atau lunas tunda,” sambungnya.

Berikut prosedur pelaporan lunas tunda dan pengajuan penggantian Jemaah Haji Khusus lunas tunda:

a) PIHK melaporkan Jemaah Haji Khusus lunas tunda kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus;

b) PIHK mengajukan permohonan pengisian penggantian Jemaah Lunas Tunda kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus dengan melampirkan persyaratan: 

1) Surat Pernyataan bermeterai dari Jemaah atau ahli waris yang menunda keberangkatan; dan 

2) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari PIHK atas keabsahan data.

c) Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus melakukan verifikasi permohonan.

d) Dalam hal hasil verifikasi permohonan disetujui, permohonan dikonfirmasi ke dalam SISKOHAT.

e) Dalam hal PIHK tidak memiliki pengganti Jemaah Haji lunas tunda, maka sisa kuota diperuntukan bagi Jemaah Haji yang siap berangkat berdasarkan pengajuan PIHK dan/atau sesuai urut nomor porsi dalam database SISKOHAT.

f) Pengajuan penggantian Jemaah Haji Khusus lunas tunda berlaku satu kali kecuali:

1) Jemaah Haji Khusus sakit/hamil yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Rumah Sakit;

2) Jemaah Haji Khusus sedang menjalankan tugas pekerjaan dibuktikan dengan Surat Keterangan Pimpinan; atau

3) Jemaah Haji Khusus sedang menjalani proses hukum.

g) Laporan Jemaah Haji Khusus lunas tunda dan pengajuan penggantian Jemaah Haji Khusus lunas tunda diajukan mulai 24 Februari - 7 Maret 2025 pukul 16:00 WIB disampaikan melalui email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

“Pimpinan PIHK agar memedomani Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengisian Kuota Haji Khusus Tahun 1446 H/2025 M dan wajib menginformasikan regulasi tersebut kepada seluruh Jemaah Haji Khusus,” tandas Nugraha Stiawan(eas)

JAKARTA,KORANRAKYA.COM,- - Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Udara Jemaah Haji Reguler tahun 1446H/2025M dengan PT. Lion Mentari.

Prosesi perjanjian kerja sama yang ditandatangani Dirjen PHU Hilman Latief dan Direktur Utama PT Lion Mentari digelar di Ruang Sidang I, Ditjen PHU Lt. 5 Kementerian Agama RI Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta. 

Dalam perjanjian kerja sama tersebut maskapai Lion Air akan melayani keberangkatan jemaah tahun 1446H/2025M  melalui dua embarkasi yakni Padang (PDG) dan embarkasi Banjarmasin (BDJ) dengan tipe pesawat Airbus 330 seat 423 orang/penumpang. 

Dirjen PHU Hilman Latief mengatakan kerja sama transportasi udara untuk jemaah haji reguler Indonesia dengan maskapai dibawah PT Lion Mentari ini merupakan kali pertama dalam sejarah proses penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. 

Sebelumnya lanjut Hilman Latief, Kemenag melalui Ditjen PHU juga sudah melakukan perjanjian kerja sama angkutan transportasi udara bagi jemaah regular dengan Garuda dan Saudi Airlines. 

*Kami menyambut baik kerja sama yang terjalin dengan PT Lion Mentari Air dalam bidang transportasi haji. Keterlibatan maskapai nasional ini merupakan langkah positif dalam upaya memberikan pelayanan haji yang nyaman dan aman bagi jemaah Indonesia, " kata Hilman Latief, Jumat (21/02/2025) .

Menurut Hilman penambahan maskapai dalam penyelenggaraan penerbangan haji diharapkan dapat mengatasi berbagai kendala yang kerap muncul terkait transportasi udara. 

"Kami optimis, kerja sama ini akan meningkatkan kualitas layanan penerbangan secara keseluruhan," ujar Hilman.

Ditjen PHU lanjut Hilman mengimbau PT Lion Mentari Air untuk memberikan perhatian khusus pada layanan dan sarana prasarana di dalam pesawat yang akan digunakan jemaah haji. 

Meskipun pada tahap awal kerja sama ini mencakup embarkasi Padang dan Banjarmasin, dan Kemenag menekankan pentingnya standar pelayanan yang tinggi bagi seluruh jemaah.

Dengan bergabungnya PT Lion Mentari Air, kini terdapat tiga maskapai yang melayani penerbangan haji, yaitu Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Lion Air. 

"Kami berharap, akan mendorong peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan, " kata Hilman Latief 

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Muhammad Zain menambahkan 

dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446H/2025M, Kementerian Agama akan menyiapkan video informasi yang dipasang pada inflight entertaiment di maskapai pengangkut jemaah haji.

“Video informasi yang akan dipersiapkan oleh Kementerian Agama yaitu video tentang keselamatan selama penerbangan, video manasik, video informasi tentang akomodasi, konsumsi dan transportasi selama di Arab Saudi dan video informasi tentang kesehatan,” ujar Zain. 

Angkut 11.762 Jemaah Haji

Sementara itu Direktur Utama Lion Air, Rudy Lumingkewas menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Agama RI, serta masyarakat atas kepercayaan yang diberikan untuk turut serta dalam menyediakan layanan ibadah haji yang aman, nyaman, dan berkualitas.

"Perjanjian kerja sama transportasi udara Lion Air dengan Kemenag untuk jemaah haji reguler ini menjadi momen penting bagi kami,," kata Rudy Lumingkewas. 

"Penandatanganan perjanjian kerjasama yang menandai langkah penting 

dalam memastikan kelancaran perjalanan ibadah haji bagi jemaah Indonesia antara Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia dan PT Lion Mentari Airlines, " sambungnya. 

Ia menambahkan Lion Air diperkirakan akan mengangkut 11.762 jemaah haji, dengan rincian Embarkasi Padang (PDG): 6.293 orang jemaah dan Embarkasi Banjarmasin (BDJ): 5.469  orang jemaah.

Lion Air mempersiapkan empat armada pesawat berbadan lebar generasi modern dan berusia muda(rata-rata 5 – 7 tahun), yaitu Airbus 330-300CEO dan Airbus 330-900NEO, dengan kapasitas 436 kursi. 

Pesawat ini dilengkapi dengan fitur kenyamanan terbaik, termasuk kabin yang luas, serta kursi ergonomis yang dirancang untuk memastikan kenyamanan selama penerbangan jarak jauh.

Selain itu, Lion Air lanjutnya telah mempersiapkan kru pesawat yang profesional, termasuk pilot, awak kabin, dan teknisi, yang telah menjalani pelatihan ketat sesuai standar operasional prosedur (SOP) penerbangan haji. 

"Makanan dan minuman selama penerbangan juga telah dipersiapkan dengan memperhatikan aspek nutrisi 

dan preferensi jemaah," tutupnya.(eas/phu)

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,­-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, pada Kamis (20/2). Hasto menyatakan penahanannya hari ini merupakan bentuk kooperatif dirinya dalam menjalani proses hukum di KPK.Hasto Kristiyanto harus mendekam di penjara setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 8 jam, sejak pukul 10.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB.

"Kepada seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan, terima kasih, hari ini saya telah kooperatif memenuhi tanggung jawab sebagai warga negara Republik Indonesia, mengikuti proses pemeriksaan sebagai tersangka," kata Hasto sesaat sebelum memasuki mobil tahanan, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/2).Hasto mengaku, dalam pemeriksaan hari ini dirinya dicecar 62 pertanyaan oleh penyidik KPK. Menurutnya, tidak ada hal-hal baru yang dipertanyakan kepada dirinya."Ada 62 pertanyaan yang saya jawab, dari penyidik KPK juga sangat ramah, sangat kooperatif, 62 pertanyaan itu berkaitan dengan persoalan-persoalan yang sudah inkracht. Sehingga tidak ada hal yang baru di dalam pertanyaan-pertanyaan, bahkan banyak juga yang mengulang pertanyaan itu," ucap Hasto.Hasto menegaskan, dirinya tidak pernah menyesal, meski saat ini harus mendekam dibalik jeruji besi. Hasto menegaskan, dirinya dengan kepala tegak menerima konsekuensi apapun. Hasto pun menegaskan, penahanan dirinya harus menjadi momentum bagi KPK untuk mengusut kasus dugaan korupsi yang melibatkan keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

"Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi, trimakasih, merdeka," tegas Hasto dengan lantang.

Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan bahwa pihaknya telah menetapkan Hasto Kristiyanto, sejak 24 Desember 2024. Hasto terjerat atas dua tindak pidana, yakni dugaan suap dan perintangan penyidikan KPK."Pada saat penyidikan berkas perkara Harun Masiku dan upaya pencarian DPO Harun Masiku sedang berlangsung, penyidik menemukan bukti keterlibatan saudara Hasto Kristiyanto (HK) selaku Sekjen PDI Perjuangan dan saudara Donny Tri Istiqomah (DTI) selaku orang kepercayaan saudara HK dalam perkara dimaksud," kata Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/2).

Setyo menjelaskan, KPK menemukan bukti Hasto turut bersama-sama Harun Masiku memberikan suap kepada Wahyu Setiawan sebagai komisioner KPU. Bahkan, sebagian suap yang diberikan Harun kepada Wahyu Setiawan berasal dari Hasto. "Dari proses pengembangan penyidikan, ditemukan bukti petunjuk bahwa sebagian uang yang digunakan untuk menyuap Saudara Wahyu berasal dari Saudara HK. Bahwa dalam proses perencanaan sampai dengan penyerahan uang Saudara HK mengatur dan mengendalikan Saudara Saeful Bahri dan Saudara DTI dalam memberikan suap kepada komisioner KPU Wahyu Setiawan," ucap Setyo. Sementara itu, dalam kasus perintangan penyidikan, KPK menemukan bukti Hasto memerintahkan anak buahnya untuk menghubungi Harun Masiku agar merendam HP dalam air dan melarikan diri.

KPK juga menduga, Hasto memerintahkan stafnya, Kusnadi untuk menenggelamkan HP-nya agar tidak ditemukan KPK. Bahkan, Hasto mengumpulkan saksi dan mengarahkan agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Setyo memastikan tim penyidik akan terus bekerja dan mengembangkan perkara suap dan perintangan penyidikan yang menjerat Hasto Kristiyanto. "Komisi Pemberantasan Korupsi akan terus mendalami perkara ini dan akan mendalami peran semua pihak yang dianggap berperan aktif untuk dimintakan pertanggungjawabannya," terang dia. (as)

MALANG, KORANRAKYAT.COM,- Sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada lingkungan sekitar, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) terus gencar menyalurkan Corporate Social Responsibility (CSR) ke berbagai daerah. Salah satunya ke Pemerintah Kota Malang. Bertempat di Balai Kota Malang, CSR berupa 1 unit mobil pelayanan pembayaran PBB dan pajak daerah lainnya itu diserahkan oleh Direktur Manajemen Risiko bankjatim Eko Susetyono kepada Pj Walikota Malang Iwan Kurniawan pada hari Senin (17/2).

Eko menjelaskan, bantuan CSR tersebut memiliki beberapa tujuan. Antara lain mendukung program optimalisasi penerimaan pajak daerah, meningkatkan aksesibilitas pelayanan pajak, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), dan efisiensi dalam pengelolaan pajak daerah. “Sehingga masyarakat Kota Malang bisa memanfaatkan program-program pembayaran PBB dan pajak daerah lainnya tanpa harus jauh-jauh datang ke kantor. Mudah-mudahan dengan adanya mobil ini tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak semakin meningkat. Sebab, pajak akan kembali memberikan manfaat bagi semua warga Kota Malang,” paparnya.

Menurut Eko, bantuan tersebut juga sebagai bentuk tanggung jawab bankjatim yang merupakan BUMD milik Pemprov Jawa Timur. Pihaknya berharap semoga CSR ini bisa membantu tercapainya target PAD Kota Malang untuk pembangunan daerah yang tujuannya menyejahterakan masyarakat. “Semoga kerja sama yang sudah terjalin dengan Pemkot Malang dapat semakin baik lagi dan mampu memberikan kontribusi positif untuk daerah,” terangnya.

Iwan Kurniawan mengapresiasi dukungan bankjatim dalam meningkatkan pelayanan publik. “Mobil keliling ini akan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pajak, sehingga kesadaran membayar pajak bisa meningkat. Sinergi ini menunjukkan bahwa pembangunan kota tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah, tetapi juga melibatkan banyak sektor, termasuk perbankan. Mobil layanan pajak keliling itu akan segera dioperasikan dan ditempatkan di berbagai titik strategis di Kota Malang yang mudah diakses,” tegasnya.

Sementara itu, di hari berikutnya, bankjatim juga menyerahkan CSR kepada Pemerintah Kabupaten Tulungagung berupa lampu taman aloon-aloon dan lampu hias Taman Kartini. Bertempat di Pendopo Kongas Arum Kusumaningbongso, bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan bankjatim Arif Suhirman kepada Pj Bupati Tulungagung Heru Suseno pada Selasa malam (18/2).

Arif menerangkan, pemberian lampu taman dan lampu hias ini dapat meningkatkan dan memperindah sarana prasarana serta mampu menambah nilai fungsi dan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Tulungagung. “Dengan adanya lampu taman dan lampu hias maka tentu saja akan semakin memperindah Kabupaten Tulungagung, terutama saat malam hari. Semakin cantiknya aloon-aloon maupun taman-taman di Tulungagung, pasti akan menambah rasa nyaman sehingga berdampak terhadap peningkatan kunjungan masyarakat. Nah, tingginya kunjungan itu tentu bakal memicu kegiatan dan pertumbuhan ekonomi di Tulungagung,” terangnya. 

Maka dari itu, bankjatim berharap kerja sama dengan Kabupaten Tulungagung dapat terus terjalin dengan baik ke depannya. “Bantuan ini juga sebagai wujud kecintaan dan kepedulian kami kepada masyarakat Tulungagung yang telah memberikan kepercayaan dan dukungannya kepada bankjatim dalam mengembangkan bisnisnya, serta supaya dapat menjadi inspirasi dan membawa dampak positif kepada lingkungan serta masyarakat,” tambahnya.

Heru Suseno menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada bankjatim atas program CSR yang sudah bisa dinikmati oleh masyarakat. Pihaknya berharap semoga program ini terus berlanjut kedepannya. Sebab, selain menjadi bagian dari wajah Tulungagung, aloon-aloon juga menjadi ruang pubik yang dapat dimanfaatkan secara multifungsi. Yakni sebagai tempat rekreasi masyarakat dan pusat perekonomian rakyat.(an)

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,-Presiden Prabowo Subianto menghadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2024 yang digelar di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, pada Rabu, 19 Februari 2025. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota peradilan atas perannya dalam menegakkan hukum di Indonesia.

“Saya ingin menyampaikan hormat saya, penghargaan saya kepada seluruh keluarga besar peradilan Indonesia. Saya mengakui baru sekarang saya sungguh-sungguh sadar dan mengerti betapa berat beban Bapak-Bapak, Ibu-Ibu para hakim, para peradil,” ucapnya.

Kepala Negara menegaskan bahwa keberhasilan suatu negara bergantung pada sistem hukum yang berlaku. Presiden turut berpendapat bahwa kelangsungan hidup sebuah bangsa juga bergantung pada penegakan hukum di negara tersebut.

“Hukum adalah jaminan keadilan, dan keadilan adalah tidak hanya hak setiap warga negara, keadilan adalah tuntutan setiap warga negara. Karena itu adalah sesuatu yang sangat saya hargai,” tegasnya.

Untuk itu, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatannya kepada seluruh hakim di Indonesia yang menjadi garda terdepan dalam memberikan keadilan kepada masyarakat. Ia menekankan bahwa rakyat Indonesia menjadikan para hakim sebagai harapan mereka dalam mencari keadilan.

“Rakyat kita berharap keadilan. Rakyat kita, apalagi yang paling lemah, yang paling miskin, dan paling tidak berdaya, tempat terakhir mereka mencari keadilan adalah kepada para hakim,” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menyoroti tingkat kepuasan masyarakat terhadap putusan pengadilan yang masih perlu ditingkatkan. Kepala Negara mengingatkan agar para hakim terus menjaga integritas, menjadi pelindung rakyat, serta menegakkan hukum secara adil dan tanpa pandang bulu.

“Saya percaya dan atas nama rakyat Indonesia saya mengimbau jadilah hakim yang tadi sesuai tema Saudara. Jadilah Hakim yang berintegritas, jadilah pengayom dan pelindung rakyat, berilah keadilan, tegakkan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia dengan tidak pandang bulu,” kata Presiden.

Sebagai penutup, Presiden menekankan bahwa dalam sistem demokrasi kekuasaan yudikatif, legislatif, dan eksekutif memiliki kedudukan yang setara. Oleh karena itu, hakim harus berani menegakkan kebenaran, menjunjung tinggi kejujuran, dan turut serta dalam memberantas korupsi.

“Mari kita bekerja yang sebaik-baiknya untuk anak dan cucu kita,” pungkasnya.(ard)