Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Rungkut Dan Krembangan Ditengarai Kawasan Paling  Banyak Penyebaranya Covid 19
Last Updated on May 25 2020

Rungkut Dan Krembangan Ditengarai Kawasan Paling Banyak Penyebaranya Covid 19

    SURABAYA (KORANRAKYAT.COM) Dua kecamatan di Kota Surabaya, yakni Kecamatan Rungkut dan Kecamatan Krembangan dinyatakan tertinggi kasus penyebaran dan penularan korona (Covid-19) di Ibu Kota Provinsi Jawa Timur itu. “Kami sudah masif melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik itu di...
Adik Via Vallen Diduga Positip Covid 19
Last Updated on May 25 2020

Adik Via Vallen Diduga Positip Covid 19

      SURABAYA (KORANRAKYAT.COM) Pedangdut Via Vallen mengatakan adiknya dinyatakan positif virus korona atau Covid-19 berdasarkan hasil tes swab yang dilakukan di sebuah rumah sakit Jawa Timur. Pemilik single hit Sayang itu memutuskan melakukan pemeriksaan terhadap adiknya karena mengalami...
Kemenlu Bantah Covid 19 Hanya Warga Indonesia  Yang Tidak Bisa Masuk Keenam Negara
Last Updated on May 25 2020

Kemenlu Bantah Covid 19 Hanya Warga Indonesia Yang Tidak Bisa Masuk Keenam Negara

      JAKARTA, KORANRAKYAT.COM , Di media sosial (medsos) dan WhatsApp Group ramai beredar pesan berantai yang menyatakan kalau Indonesia di-lockdown oleh dunia. Hal tersebut terkait dengan ketidak patuhan masyarakatnya dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga angka...
Polri Tetapkan 2 Tersangka dari Perusahaan yang Berangkatkan ABK WNI di Kapal Luqing Yuan Yu 623
Last Updated on May 20 2020

Polri Tetapkan 2 Tersangka dari Perusahaan yang Berangkatkan ABK WNI di Kapal Luqing Yuan Yu 623

      JAKARTA, KORANRAKYAT.COM - Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah menetapkan dua tersangka dari perusahaan agensi yang memberangkatkan anak buah kapal ( ABK) Indonesia di kapal Luqing Yuan Yu 623. Direktur Tindak Pidana Umum...
Laksamana Madya Yudo Margono  KSAL Dan  Marsekal Madya Fadjar Prasetyo sebagai  KSAU Baru Dilantik Presiden
Last Updated on May 20 2020

Laksamana Madya Yudo Margono KSAL Dan Marsekal Madya Fadjar Prasetyo sebagai KSAU Baru Dilantik...

     JAKARTA, KORANRAKYAT.COM - Presiden Joko Widodo melantik Laksamana Madya Yudo Margono sebagai Kepala Staf Angkatan Laut ( KSAL) dan Marsekal Madya Fadjar Prasetyo sebagai Kepala Staf Angkatan Udara ( KSAU). Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Rabu (20/5/2020) pukul 09.35...

World Today

  •  
    Indonesia-Belanda Teguhkan Komitmen Kerja

    I

    BOGOR(KORANRAKYAT.COM) Indonesia dan Belanda meneguhkan komitmen untuk terus bekerja sama di

     
Redaksi

Redaksi

Monday, 25 May 2020 07:34

 

 

SURABAYA (KORANRAKYAT.COM) Dua kecamatan di Kota Surabaya, yakni Kecamatan Rungkut dan Kecamatan Krembangan dinyatakan tertinggi kasus penyebaran dan penularan korona (Covid-19) di Ibu Kota Provinsi Jawa Timur itu.

“Kami sudah masif melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik itu di wilayah perkampungan, perumahan, pasar maupun pertokoan. Tapi dalam prosesnya itu, kami menemui berbagai kendala di lapangan,” kata Camat Rungkut Surabaya Yanu Mardianto, di Surabaya, Ahad (24/5), pada wartawan .

Diketahui Data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya pada Kamis, (21/5) menyebutkan, terdapat 10 kecamatan di Surabaya yang mengalami kasus tertinggi Covid-19 yakni Kecamatan Rungkut 180, Krembangan 172, Tambaksari 101, Sawahan 87, Wonokromo 85, Gubeng 76, Bubutan 73, Mulyorejo 58, Tegalsari 55 dan Sukolilo 54.

Sedangkan di tingkat kelurahan, 10 kasus tertinggi Covid-19 berada di Kelurahan Kemayoran 113, Kalirungkut 75, Kedung Baruk 61, Jepara 40, Ngagel Rejo 39, Banyu Urip 37, Mojo 31, Morokrembangan 27, Mulyorejo 26 dan Ketintang 24.

Dari data tersebut wilayah di Kecamatan Rungkut dan Kecamatan Krembangan ditetapkan sebagai dua kecamatan tertinggi kasus penyebaran Covid-19 di Surabaya.

Yanu Mardianto mengatakan ketika terjadi pandemi dan bertepatan dengan awal pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Surabaya, pihaknya masif melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik itu di wilayah perkampungan, perumahan, pasar maupun pertokoan.

“Kita lakukan sosialisasi kepada pemilik warung dan pengusaha terkait aturan apa saja yang boleh dan tidak saat PSBB. Khususnya protokol kesehatan yang harus disiapkan, oleh tempat usaha yang boleh buka ketika PSBB,” kata Yanu.

Namun, lanjut dia, dalam prosesnya itu, pihaknya menemui berbagai kendala di lapangan seperti halnya ada orang diajak berkomunikasi bisa memahami, namun ada pula yang masih merasa acuh.

Meski begitu, kata dia, pihaknya tak menyerah untuk tetap menyampaikan kewajiban kepada masyarakat. “Kewajiban kita tetap menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka paham terhadap aturan-aturan PSBB. Ketika ada yang melakukan pelanggaran juga kita tindak,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya bersama puskesmas juga aktif melakukan pelacakan di lapangan. Ketika diketahui ada warga yang terkonfirmasi positif Covid-19 dan masih berada di rumah, maka ia berkolaborasi dengan RT/RW dan Pekerja Sosial Masyarakat untuk menghubungi warga itu agar mau dilakukan penjemputan dan diarahkan ke rumah sakit.

“Sedangkan keluarga yang ditinggalkan menjadi tanggungan pemkot untuk mendapatkan pemakanan, karena dia harus isolasi mandiri. Sebab, begitu ada satu keluarga yang konfirmasi, maka dalam satu keluarga itu masuk ODP (orang dalam pemantauan),” katanya.

Hal sama juga dialami Camat Krembangan Agus Tjahyono. Ia mengatakan pada saat pihaknya bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya menggelar tes cepat (rapid test) massal, rupanya banyak warga yang tiba-tiba menghilang dari rumahnya.

“Jadi pada saat tes cepat banyak yang hari H itu mereka menghilang dari kampungnya. Ibaratnya sekitar 50 orang ikut tes cepat pada saat itu, yang datang itu hanya sekitar 30 orang. Jadi 20 di antaranya itu ternyata saat kami cari di rumahnya itu tidak ada,” kata Agus.

Informasinya, kata Agus, sepertinya mereka takut ikut tes cepat. Untuk itu, ia mengambil strategi lain dengan mengunjungi dari rumah ke rumah dalam pelaksanaan tes cepat tersebut.

Tak hanya itu, Agus mengakui saat proses mobilisasi warga ke rumah sakit untuk dilakukan isolasi pun juga demikian. Meski tak banyak, namun ada saja warga yang menolak saat dirawat dan diisolasi ke rumah sakit.

Alasan mereka pun bervariatif, seperti ingin isolasi mandiri di rumah karena ada anak dan istri sendirian di rumah. “Tapi akhirnya kami memobilisasi warga yang bersedia. Kemudian besoknya baru kita jelaskan orang-orang yang menolak itu akhirnya mereka mau,” katanya. (an)

Monday, 25 May 2020 05:48

 

 

 

SURABAYA (KORANRAKYAT.COM) Pedangdut Via Vallen mengatakan adiknya dinyatakan positif virus korona atau Covid-19 berdasarkan hasil tes swab yang dilakukan di sebuah rumah sakit Jawa Timur. Pemilik single hit Sayang itu memutuskan melakukan pemeriksaan terhadap adiknya karena mengalami pneumonia.

          Adik postitif virus korona, bagaimana dengan Via Vallen dan keluarga ? Ketika dikonfirmasi tentang hal itu, Lala selaku teman dekat Via dan keluarganya mengaku belum dapat memberikan kepastian. “Informasinya masih simpang siur, saya juga belum sempat ke sana karena masih momen keluarga,” aku Lala kepada wartawan, Senin (15/5).

         Via Vallen sendiri belum merespons telepon maupun pesan singkat yang kami layangkan. Demikian juga dengan manajernya, Yanto, belum bisa memberikan penjelasan apapun sampai artikel ini dinaikkan.

          Via Vallen melalui akun Instagramnya mengonfirmasi bahwa adiknya positif Covid-19. Perempuan kelahiran Surabaya, 1 Oktober 1991 itu memutuskan melakukan pemeriksaan karena kepala adiknya sempat terbentur ke lantai dan mimisan.  Setelah dilakukan pengecekan lewat uji laboratorium, diketahui kalau adik Via Vallen mengidap penyakit pneumonia.

       Via Vallen dan keluarganya pun khawatir itu bagian dari gejala Covid-19. Apalagi sang adik kerap melakukan antar jemput pacarnya yang bekerja di sebuah pusat perbelanjaan di Surabaya. “Aktifitas adikku hampir setiap hari ke surabaya anter jemput pacarnya kerja di Mall,” cerita Via Vallen, Senin (25/5).

Khawatir dengan kondisi sang adik, dia pun sempat menanyakan ke beberapa dokter spesialis paru soal penyakit pnemonia. Mereka pun mengatakan tidak ada masalah yang serius. “Semuanya bilang enggak apa-apa. Itu gara-gara rokok, bla bla bla.”

          Mendapat penjelasan seperti itu, Via Vallen tetap khawatir. Karena sejumlah penderita Covid-19 juga mengalami penyakit pneumonia. Dia merasa perlu mendapat kepastian karena di rumahnya ada orang tua yang rentan. Untuk memastikannya, pemilik nama lahir Maulidia Octavia kemudian membawa adiknya ke sebuah rumah sakit rujukan Covid-19 dan hasilnya non reaktive.

      Untuk dapat benar-benar memastikannya, Via Vallen kemudian membujuk sang adik untuk melakukan tes Covi-19 dengan cara swab. Karena dengan cara ini dapat dipastikan keakuratannya apakah seseorang positif virus korona atau tidak. Dan ternyata adik Via Vallen dinyatakan positif Covid-19.

“Setelah menunggu 10 hari, ternyata hasilnya positif. Dan dari Dinkes ada yang lapor ke RT buat bantu ngawasin adekku,” katanya.

       Mengacu pada kejadian yang dialami adiknya, Via Vallen berkesimpulan bahwa rapid test tidak 100 persen menunjukkan data yang akurat. Dia juga menduga pasian positif virus korona lebih besar dari data yang ada sekarang.

“Berarti sebenarnya jumlah orang terpapar corona lebih besar dari jumlah yang di data ya. Karena kebanyakan ketika TCM dan rapid yang hasilnya non reactive sudah dirasa cukup, padahal jika di swab bisa saja hasilnya positif,” tandas Via Vallen.(ar)

Monday, 25 May 2020 05:16

 

 

 

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM , Di media sosial (medsos) dan WhatsApp Group ramai beredar pesan berantai yang menyatakan kalau Indonesia di-lockdown oleh dunia. Hal tersebut terkait dengan ketidak patuhan masyarakatnya dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga angka infeksi positif Covid-19 masih tinggi.

 

          Dalam pesan berantai yang viral tersebut, Warga Negara Indonesia (WNI) dikatakan jadi tidak boleh bepergian ke sejumlah negara karena khawatir membawa wabah Covid-19. Dalam pesan tersebut juga menyebut untuk bisa berkunjung ke negara tertentu, WNI harus melengkapi sejumlah persyaratan.

 

Berikut narasi asli pesan berantai yang beredar di medsos dan WhatsApp Group yang menyatakan kalau Indonesia di -lockdown oleh dunia.

 

Dianggap  Bandel Indonesia  Di Lockdown Beberapa Negara

 

Info Kedubes:

 

1. SINGAPURA, Kedutaan Singapura Jkt, Warga Negara Indonesia yang akan berkunjung ke Singapura, saat ini tidak di perbolehkan sampai batas waktu yang tidak di tentukan.(pengisian form kesehatan dll , saat ini di tangguhkan sampai ada kebijakan baru dari pemerintah Singapura).

 

2. JEPANG, Kedubes Jepang, Warga Negara Indonesia yang akan berkunjung ke Jepang, saat ini tidak di perbolehkan sampai dengan Awal Juni.(namun larangan ini akan di perpanjang atau tidak, tergantung kebijakan pemerintah Jepang)

 

3. KOREA SELATAN, Bagian Korea Visa Application Center (KVAC) Jakarta, menginformasikan Warga Negara Indonesia yang akan berkunjung ke Korea, saat ini tidak di perbolehkan sampai dengan batas waktu yang tidak di tentukan.

 

4. TAIWAN, Konsulat Taiwan Jakarta, Warga Negara Indonesia yang akan berkunjung ke Taiwan, saat ini tidak di perbolehkan sampai batas waktu yang tidak di tentukan

 

5. HONGKONG, Info dari CX, WNI tidak di perbolehkan transit ataupun masuk ke Hongkong sampai batas waktu yang tidak di tentukan

 

6. AUSTRALIA & NEW ZEALAND, Info dari Kedubes Australia dan NZ Jkt, saat ini WNI Indonesia belum bisa berkunjung ke Australia & NZ sampai batas waktu yang tidak di tentukan.

 

Noted: Credit just illustrated nothing directly connected with statements guys…… thanks

 

Menanggapi hal tersebut, pihak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyatakan bahwa pesan berantai tersebut tidak benar. Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Kemenlu Teuku Faizasyah.

 

“Tidak benar karena peraturan tersebut berlaku umum. Misalnya untuk ke Singapura ketentuan tersebut berlaku juga utk semua Warga Negara Asing (WNA),” ujarnya saat dikonfirmasi Wartawan.

 

Dirinya lebih jauh menyebut kalau pesan berantai yang beredar serupa dengan kebijakan visa ke Indonesia. “Itu serupa dengan kebijakan visa ke Indonesia yang tidak membolehkan WNA terkecuali, tertentu, seperti diplomat dan pemegang Kartu Ijin Tinggal Terbatas (Kitas). Yang saya ketahui, ketentuan tersebut berlaku umum, tidak hanya WNI,” tandas Faizasyah.(as)

 

 

 

Wednesday, 20 May 2020 15:04

 

 

 

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM - Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah menetapkan dua tersangka dari perusahaan agensi yang memberangkatkan anak buah kapal ( ABK) Indonesia di kapal Luqing Yuan Yu 623. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Ferdy Sambo saat dihubungi Selasa (19/5)2020 mengtakan.sebelumnya, beredar video di media sosial terkait seorang ABK WNI di kapal tersebut yang mengalami penyiksaan dan jenazahnya dilarung ke Perairan Somalia. "Satgas TPPO Polda Jateng sudah tetapkan dua tersangka dari PT yang memberangkatkan ABK tersebut,"ujarnya.

 
Selanjutnya, Fredy menandaskan  namun belum memberi keterangan lebih lanjut terkait kedua tersangka dan kasusnya.  Informasi itu diselidiki oleh Polda Jateng dalam rangka efektivitas penanganan. Sebab, perusahaan agensi yang memberangkatkan ABK berlokasi di Tegal, Jawa Tengah,' tandasnya. 
 
Hingga kini , Fredy menegaskan  Satgas TPPO Bareskrim tetap mendampingi proses penyelidikan tersebut. "Perusahaan yang memberangkatkan hanya satu lokasi di Tegal sehingga untuk efektivitas penanganan perkara ditangani Polda Jateng," tegasnya. 
 
Dari data yang dihimpun, bermula dari video yang diunggah oleh akun bernama Suwarno Canö Swe, Sabtu (16/5/2020). Dalam unggahan, disebutkan bahwa jenazah merupakan ABK asal Indonesia yang dilarung di Perairan Somalia. Ada tiga cuplikan video berdurasi 29 detik yang diunggah oleh akun tersebut. 
 
Dalam video yang diunggah, tampak seorang ABK yang bekerja di kapal Luqing Yuan Yu 623 mengalami siksaan hingga tutup usia dan jasadnya dilarung ke laut. ABK asal Indonesia itu diduga bukan hanya mengalami siksaan, tetapi juga menjadi korban praktik perbudakan sekaligus penganiayaan dengan barang-barang keras. 
 
Korban pun disebut mengalami kelumpuhan pada bagian kaki setelah menerima tendangan serta pukulan dari bahan kayu, besi dan botol kaca. Bahkan korban disebut juga menerima setruman.(Vk)
Wednesday, 20 May 2020 03:49

 

 

 JAKARTA, KORANRAKYAT.COM - Presiden Joko Widodo melantik Laksamana Madya Yudo Margono sebagai Kepala Staf Angkatan Laut ( KSAL) dan Marsekal Madya Fadjar Prasetyo sebagai Kepala Staf Angkatan Udara ( KSAU). Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Rabu (20/5/2020) pukul 09.35 WIB. Adapun pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden Nomor 32 dan 33 TNI Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan KSAL dan KSAU.

Selain itu, dibacakan juga Keputusan Presiden Nomor 34 dan 35 TNI Tahun 2020 tentang Kenaikan Pangkat dalam Golongan Tinggi TNI. Setelah pembacaan Keppres, Jokowi menandu sumpah jabatan kedua pimpinan TNI tersebut. "Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," demikian sumpah janji yang dilafalkan keduanya.

Presiden Joko Widodo melantik Laksamana Madya Yudo Margono sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) dan Marsekal Madya Fadjar Prasetyo sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), .

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit. Setelah pembacaan sumpah janji, acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara. Setelah itu, Presiden Jokowi dan para tamu undangan yang hadir mengucapkan selamat kepada Yudo dan Fadjar yang telah resmi menjabat. Yudo akan menggantikan Laksamana Siwi Sukma Adji yang memasuki masa pensiun pada Mei 2020 ini. Adapun Fadjar menggantikan Marsekal Yuyu Sutrisna yang bakal pensiun pada Juni 2020. Hadir dalam pelantikan ini di antaranya Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD serta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Jumlah tamu dibatasi sesuai protokol pencegahan Covid-19.(eas)



Sunday, 03 May 2020 12:36
 
 
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis menunjuk Kapolda Kepulauan Riau Irjen Andap Budhi Revianto sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. 
Penunjukan itu tertuang dalam Surat Telegram Nomor ST/1378/KEP./2020 tertanggal 1 Mei 2020 yang ditandatangani Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono. Berdasarkan data  yang diperoleh 
pelantikan Andap sebagai Irjen Kemenkumham akan digelar pada Senin (4/5/2020). Saat ini jabatan Irjen Kemenkumham dijabat oleh Jhoni Ginting yang merangkap sebagai Plt Direktur Jenderal
Imigrasi Kemenkumham.  Adapun jabatan Kapolda Kepulauan Riau nantinya diisi oleh Irjen Aris Budiman yang kini menjabat sebagai Ketua STIK Lemdiklat Polri. Mutasi yang dilakukan Idham kali ini terbilang besar-besaran,
Irjenpol Mohammad Fadil Imran resmi memimpin jajaran Kepolisian Daerah Jawa Timur. Posisisnya sebagai Kapolda menggantikan Irjenpol Luki Hermawan yang menduduki jabatan baru
sebagai Wakil Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Wakalemdiklat) Polri.

Merespons adanya mutasi di tubuh polr itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengatakan, dirinya yakin jika mantan staf Ahli Sosial Budaya (Sahli Sosbud) Kapolri ini bisa membawa Jawa Timur ini aman, nyaman dan kondusif.

“Saya mengamati sosok Irjenpol Fadil Imran sejak beliau menjadi Kapolres Metro Jakbar tahun 2013. Beliau memang seorang polisi reserse sejati. Banyak sekali kasus-kasus besar yang telah berhasil beliau bongkar,” ujar Adies dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Minggu (3/5).

Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI ini juga mengatakan, selain dikenal religius, Fadil juga sosok komunikatif yang bisa diterima semua kalangan.

“Fadil bisa selalu menyesuiakn posisinya, baik itu antar lembaga pemerintah dan pengusaha. Cocok di Jawa Timur karen daerah itu kental dengan kegiatan keagamaan, para ulama, kyai, dan santri,”

ungkap anggota DPR yang berangkat dari Dapil Jatim I Surabaya-Sidoarjo ini.

Sementara dari lima surat telegram mutasi yang diterima  total ada 568 perwira menengah dan tinggi Polri yang berganti jabatan.
Beberapa jabatan strategis turut dimutasi kali ini antara lain 
 
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Suhardi Alius yang digantikan Irjen Boy Rafli Amar. 
Kadiv Humas Polri Irjen Muhammad Iqbal yang digantikan Brigjen Polisi Argo Yuwono, serta jabatan sembilan kapolda. 
 
Berikut rinciannya: 
Kapolda Jawa Timur akan diisi oleh Irjen Mohammad Fadil Imran yang sebelumnya merupakan Staf Ahli Sosbud Kapolri. 
Kapolda Jawa Tengah akan diisi oleh Brigjen Polisi Ahmad Luthfi yang sebelumnya Wakapolda Jawa Tengah. 
Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) akan diisi oleh Irjen Muhammad Iqbal yang sebelumnya menjabat Kepala Divisi Humas. 
Kapolda Banten akan diisi oleh Irjen Fiandar yang saat ini masih menjabat sebagai Gubernur Akademi Kepolisian. 
Kapolda Bengkulu akan diisi oleh Brigjen Polisi Teguh Sarwono yang saat ini menjabat sebagai Wakapolda Maluku. 
Kapolda Kalimantan Tengah akan diisi oleh Brigjen Dedi Prasetyo yang kini menjabat seabagai Karobinkan SSDM Polri. 
Kapolda Kepulauan Riau akan diisi oleh Irjen Aris Budiman yang saat ini merupakan Ketua STIK Lemdiklat Polri. 
Kapolda Kalimantan Selatan akan diisi oleh Irjen Nico Afinta yang saat ini merupakan Staf Ahli Sospol Kapolri.
Kapolda Sumatera Selatan akan diisi oleh Irjen Eko Indra Heri yang saat ini merupakan Asisten SDM Polri.(vk/an)
 
 
 
Friday, 24 April 2020 13:04

 

 

 

 

SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) | Jum’at, 24 April 2020, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 (RUPST TB 2019), di Ruang Bromo, bankjatim Kantor Pusat lantai 5, Surabaya. Berbeda dengan RUPS sebelumnya, kali ini RUPS diadakan di tengah-tengah wabah COVID-19. Mungkin banyak masyarakat bertanya-tanya mengapa bankjatim tetap mengadakan RUPS di tengah wabah Covid-19 (corona) yang sampai dengan saat ini masih melanda Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat mungkin juga khawatir dengan kegiatan RUPS yang akan dilaksanakan oleh bankjatim berkaitan dengan fenomena pandemi Covid-19 (corona). Namun terdapat beberapa hal, yang mendasari tentang mengapa RUPS tetap dilaksanakan di tanggal 24 April 2020.

 

   Pgs Direktur Utama Ferdian Timur Satyagraha  didampingi Corporate Secretary Glemboh  Priambodo  mengatakan Pertama, bankjatim akan membagikan deviden kepada pemegang saham seri A dan pemegan saham seri B. Seperti kita tahu pemegang saham seri A bankjatim merupakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Dividen bagi pemegang saham seri A merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah masing masing Kabupaten/Kota. Pembagian Dividen tersebut tentunya harus melalui keputusan RUPS terlebih dahulu. Pada RUPS kali ini, bankjatim membagikan dividen sebesar Rp. 48,20 per lembar saham. Total dividen yang dibagi kepada pemegang saham adalah sebesar Rp. 723.747.007.552,40 atau sebesar 52,58%  dari laba bersih. Pembagian dividen yang selalu meningkat setiap tahunnya menjadikan saham BJTM sebagai salah satu saham favorit pilihan masyarakaKedua, Laporan Tahunan bankjatim Tahun Buku 2019 telah selesai, sehingga dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan pada RUPS. Dan Ketiga, Kantor Akuntan Publik telah menyelesaikan Laporan Keuangan Audited Tahun Buku 2019 dengan opini wajar dalam semua hal yang material.Mungkin ada rasa kekhawatiran bagi para pemegang saham baik saham seri A atau seri B yang ingin mengikuti jalannya kegiatan RUPS tersebut mengingat akan diadakan di tengah wabah Covid-19 yang sampai dengan saat ini masih melanda. Namun demikian bankjatim telah menyiapkan skenario dan protokol antisipasi pencegahan penyebaran Covid-19 demi kelancaran dan kenyamanan pemegang saham yang ingin mengikuti jalannya RUPS.Skenario pertama, para pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek tanpa mengurangi hak pemegang saham untuk hadir. Skenario berikutnya, pemegang saham yang berhak hadir dapat menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui live streaming

                                                      Demi alasan kesehatan, bankjatim tidak menyediakan makanan/minuman, laporan tahun baik cetak atau elektronik, serta tidak menyediakan tanda terimakasih kepada para pemegang saham yang hadir.Dan yang terakhir, pemegang saham yang menghadiri kegiatan RUPS dimohon untuk menandatangani "Deklarasi Kesehatan" dan wajib memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan protokol pemerintah yang akan diimplementasikan pada saat kegiatan RUPS berlangsung.

AGENDA RUPST TB 2019  diantaranya:

1.    Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan Dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2019 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris  Selama Tahun Buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019  Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019 Termasuk Pemberian Bonus Bagi Pegawai Serta Tantiem dan Remunerasi Untuk Direksi Dan Dewan Komisaris; Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020;Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Melakukan Penyesuaian Permodalan Perseroan Dengan Demikian Merubah Pasal 4 Anggaran Dasar Sehubungan Dengan Pelaksanaan Management and Employee Stock Options Plan (MESOP);

5.    Perubahan Anggaran Dasar

6.    Penetapan Susunan Pengurus Kinerja keuangan bankjatim Tahun Buku 2019 menunjukkan performa yang bagus dan tumbuh bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (Year on Year / YoY). Berdasarkan kinerja Desember 2019, aset bankjatim tercatat Rp. 76,72 triliun atau tumbuh 22,37 %, laba bersih bankjatim tercatat Rp. 1,38 triliun atau tumbuh 9,22 % (YoY).  Selama Tahun Buku 2019, Dana Pihak Ketiga (DPK) bankjatim mencatatkan pertumbuhan 18,91 % (YoY) yaitu sebesar Rp. 60,55 triliun. Pertumbuhan dana pihak ketiga yang signifikan tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat kepada bankjatim meningkat. Pertumbuhan DPK tersebut didominasi oleh pertumbuhan giro 23,54% atau tercatat Rp. 23,83 triliun, diikuti oleh pertumbuhan tabungan sebesar 16,28% atau tercatat Rp. 22,22 triliun dan pertumbuhan deposito sebesar 15,81% atau tercatat Rp. 14,50 triliun. Dari komposisi tersebut, terlihat kemampuan bankjatim dalam menghimpun dana murah cukup baik.  Selain itu pencapaian DPK  tersebut diperkuat dengan CASA rasio bankjatim sebesar 76,06 % (selama lebih dari 15 tahun, CASA rasio bankjatim berada diatas 65 %).

Dari sisi pembiayaan, kali ini bankjatim mampu mencatatkan pertumbuhan kredit tertinggi dalam beberapa tahun terakhir yaitu 13,16% (YoY) atau sebesar Rp. 38,35 triliun. Pertumbuhan kredit tersebut diikuti dengan penurunan rasio Non Performing Loan (NPL) secara signifikan yaitu sebesar 2,77%. Hal ini menunjukkan kualitas kredit bankjatim dari tahun ke tahun semakin meningkat. Kredit di sektor konsumsi menjadi penyumbang tertinggi yaitu sebesar Rp. 23,10 triliun atau tumbuh 7,12 % (YoY). Sedangkan pertumbuhan paling tinggi didapat dari sektor komersial sebesar 27,11% atau tercatat Rp. 9,23 triliun . pertumbuhan yang tinggi tersebut didongkrak dari pertumbuhan kredit sindikasi yang signifikan sebesar 118,98 %. Komposisi rasio keuangan bankjatim periode Desember 2019 antara lain Return on Equity (ROE) sebesar 18,00 %, Net Interest Margin (NIM) sebesar  6,11 %, dan Return On Asset (ROA) 2,73 %. Sedangkan Biaya Operasional dibanding Pendapatan Operasional (BOPO) masih tetap terjaga di angka 71,40 % (ard).

 

 

 

Sunday, 15 March 2020 13:14

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dipastikan terjangkit Virus Corona. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Budi, di Kantor Sekretariat Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Sabtu, 14 Maret 2020.

"Dari hasil laboratorium confirm COVID-19," kata Wakil Direktur RSPAD Gatot Soebrot Kolonel Albertus Budi Sulistya, Sabtu malam, 14 Maret 2020. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan sudah mendapat izin dari keluarga untuk menyampaikan bahwa Budi Karya positif Corona.

"Sekali lagi atas izin keluarga, yang disampaikan tadi adalah Pak Budi Karya Sumadi, Pak Menhub. Sekali lagi ini kami sampaikan atas izin keluarga. Tugas beliau sebagai menhub memang menjadi terdepan dan beliau aktif menjadi bagian penting penanganan dampak Covid-19 ini," kata Pratikno.

Pratikno mengatakan pemerintah masih melakukan tracking untuk menelusuri kapan Budi Karya terpapar. "Kerja keras beliau luar biasa untuk menjadi bagian dari penanganan dampak. Saya sudah dapat laporan dari Pak Menkes bahwa kondisi Pak Menhub semakin baik. Alhamdulillah doa kita bersama dan RS bekerja keras agar beliau semakin sehat dan demikian bagi pasien yang lain," katanya Sementara sebagai pejabat Ad interm  Luhut  Panjaitan selaku Menko Kemaritiman. (as)   

 

Wednesday, 11 March 2020 23:43

I

BOGOR(KORANRAKYAT.COM) Indonesia dan Belanda meneguhkan komitmen untuk terus bekerja sama di sejumlah bidang. Sebagai dua negara yang memiliki sejarah cukup panjang, Presiden Joko Widodo mengajak Raja Belanda Willem-Alexander untuk menjadikan sejarah tersebut sebagai peneguhan kerja sama antara kedua negara. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pernyataan pers bersama dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Raja Belanda Willem-Alexander dan Ratu Máxima di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 10 Maret 2020. "Kita jadikan pelajaran sejarah tersebut untuk meneguhkan komitmen kita membangun sebuah hubungan yang setara, yang saling menghormati dan saling menguntungkan," kata Presiden Joko Widodo dalam pernyataan pers bersama Raja Willem-Alexander.

               Presiden Jokowi memandang Belanda sebagai salah satu mitra penting Indonesia di Eropa sekaligus mitra strategis di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata. Di kawasan Eropa, Belanda merupakan mitra dagang Indonesia terbesar ke dua, mitra investasi terbesar pertama, dan mitra pariwisata terbesar keempat."Saya menyambut baik kunjungan Sri Baginda yang juga disertai pengusaha Belanda dalam jumlah yang besar. Selama kunjungan Yang Mulia Sri Baginda, kita telah melakukan penandatanganan berbagai kerja sama antarpemerintah," ungkap Presiden Jokowi.Beberapa kerja sama yang baru dan penting antara lain, kerja sama produksi kelapa sawit berkelanjutan, kerja sama dalam isu perempuan, perdamaian, dan keamanan, serta kerja sama pengelolaan pengendalian penyakit menular. Selain itu, sejumlah kerja sama antarbisnis juga dilakukan dengan nilai yang cukup besar, kurang lebih USD1 miliar."Sebagai penutup saya ingin menyampaikan bahwa kita tentu tidak dapat menghapus sejarah, namun kita dapat belajar dari masa lalu," ujarnya.

             Sementara itu, Raja Willem-Alexander mengatakan bahwa kunjungannya ke Indonesia merupakan tanda yang sangat menjanjikan bahwa dua negara yang pernah berada di pihak yang berlawanan dapat menjalin hubungan yang semakin erat dan mengembangkan sebuah hubungan baru berdasarkan rasa hormat, saling percaya dan persahabatan. "Ikatan di antara kita semakin erat dan beragam. Ini sungguh menggembirakan saya. Dan saya tahu di Belanda banyak yang merasakan hal yang sama. Banyak orang di Belanda merasakan ikatan yang kuat dengan Indonesia," kata Raja Willem-Alexander.

            Menurut Raja Willem-Alexander, ikatan kedua negara juga terlihat dari jumlah pelajar Indonesia yang belajar di Belanda. Terlebih, ini juga terlihat dalam jalinan kerja sama erat antara kedua negara kita dalam bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, pengelolaan air, perlindungan alam dan iklim.Raja Willem-Alexander juga mengakui kontribusi Indonesia di dunia internasional dan mengatakan bahwa Belanda membutuhkan Indonesia. Menurutnya, Indonesia adalah anggota G20 serta anggota terkemuka di ASEAN."Indonesia berperan besar dalam menjaga kestabilan keamanan di Asia Tenggara. Saat ini Indonesia juga menjabat sebagai anggota Dewan Keamanan dan Dewan Hak Azasi Manusia PBB," jelasnya.

           Sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia dan salah satu ekonomi terbesar di Asia, kata Raja Willem-Alexander, Indonesia memegang peran kepemimpinan. Contohnya, dalam upaya bersama untuk mempromosikan dan melindungi tatanan internasional berbasis aturan."Indonesia memiliki tradisi yang lama dalam bidang toleransi agama dan dalam hal ini bisa memainkan peran yang konstruktif. Sangat penting untuk melanjutkan kerja sama dalam pemeliharaan perdamaian, keadilan dan perlindungan bagi kaum minoritas, dengan tetap menjunjung tinggi kedaulatan dan integritas teritorial," paparnya.(eas)

 

 

Wednesday, 11 March 2020 15:59

Malang (KORANRAKYAT.COM)  Rapat paripurna DPRD Kabupaten Malang. Penyampaian empat( 4)  rancangan Peraturan daerah (raperda) pada (11/3) 2020 di gedung DPRD Kabupaten Malang.  Dikatakan Bupati Malang H  Sanusi  empat Raperda yang dibahas tentang  perubahan kelima atas peraturan daerah nomor 10 tahun 2010 tentang retribusi jasa umum.  Perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 11 tahun 2010 tentang retribusi jasa usaha. Ketiga perusahaan perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemda  Kab  Malang . Keempat perubahan kedua atas perda Nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Masih dikatakan Bupati pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020. Sebagai pelaksanaan dari ketentuan dalam Pasal 239 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,Paripurna Penyampaian 4 Raperda 3

     Diungkapkan  bupati  bahwa ”Program pembentukan Perda disusun oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda”, dimana telah ditindaklanjuti dengan Keputusan DPRD Kabupaten Malang  Nomor: 188.4/40/KPTS/35.07.040/2019 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020, yang diantaranya berisi Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang:

                 Masih dikatakan   Bupati  penjelasan terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang, sebagai berikut 1. Raperda tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi Daerah merupakan instrumen untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah, sebagai bagian dari pelaksanaan Otonomi Daerah. Dalam rangka optimalisasi

Pendapatan Asli Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana Paripurna

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan perkembangan kondisi daerah, sehingga perlu dilakukan pengkajian ulang terkait perubahan tarif dan

Penambahan item layanan retribusi. Adapun secara garis besar, isi dari Raperda tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum, antara lain: 1. Usulan perubahan tarif dan penambahan item layanan pada tempat pengujian dan kalibrasi alat kesehatan dan pengujian kendaraan bermotor; 2. Pemungutan Retribusi Parkir terhadap Pengguna Jasa Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum dilakukan melalui sistem pemungutan

langsung, sistem pemungutan mingguan/bulanan dan system berlangganan; 3. Pembayaran retribusi dapat dilakukan dengan cara Pembayaran Tunai dan/atau Transaksi elektronik; 4. Mencabut ketentuan tarif retribusi bagi Perangkat Daerah yang telah menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya tarif layanan ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

 Selanjutnya penjelasan  Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha.Adapun secara garis besar, isi dari Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha, antara lain: 1. Perubahan tarif Retribusi pemakai kekayaan Daerah, Retribusi terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong  Hewan dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

 Pembayaran Retribusi dapat dilakukan dengan pembayaran tunai dan/atau transaksi elektronik. 3. Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang. Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Malang atau Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat

           Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang, memiliki peran penting dan strategis dalam menunjang aspek peningkatan keuangan

Kabupaten Malang, serta memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah. Peran penting dan strategis dimaksud tidak

terlepas dari arah kebijakan daerah dalam memajukan pengelolaan

PT BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang.

Diungkapkan pula oleh Bupati Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Malang atau PT BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang, disesuaikan bentuk badan Paripurna Penyampaian 4 Raperda 6 hukumnya yang semula berbentuk Perseroan Terbatas menjadi

Perusahaan Perseroan Daerah. Muatan materi pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang terdiri atas 21 BAB dan 122 pasal.

 Sementara  Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dalam Pasal 79 ayat (1)

disebutkan, ”Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima) Inspektur Pembantu”. Hal ini akan mempengaruhi tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Malang yang saat ini dengan tipe A, dimana terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) Inspektur Pembantu. Penambahan 1 (satu) Inspektur Pembantu tersebut berdampak pada Pasal 9

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun

2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selain itu dalam Pasal 122 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah disebutkan, ”Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintah umum diundangkan”. Dalam perkembangannya telah diundangkan

             Sementara Paripurna Penyampaian 4 Raperda 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Dengan diundangkannya Peraturan Menteri tersebut maka perlu dilakukan penyesuaian dan

perubahan terhadap struktur organisasi, tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang. ]

         Sementara  Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagaimana hasil dari monitoring tingkat kematangan organisasi Perangkat Daerah dengan tingkat kematangan sedang, dalam upaya keefektifan tugas dan fungsi perlu adanya pengurangan jumlah bidang, dari 4 (empat) bidang menjadi 3 (tiga)bidang.(adv/fdl)

Ekonomi Makro

  •  

     

     

     

     

    SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) | Jum’at, 24 April 2020, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa

     
  •  

Malang Raya

Rendra Bupati Malang Ditahan