JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Tim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (THN AMIN) resmi mendaftarkan gugatan hasil Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pendaftaran gugatan itu langsung dilakukan Ketua THN AMIN Ari Yusuf Amir.Dilansir dari laman MK, gugatan itu diterima dengan nomor 01-01/AP3-PRES/Pan.MK/03/2024. Pengajuan gugatan itu dipimpin Ketua THN AMIN Ari Yusuf Amir dan Kapten Timnas AMIN Syaugi Alaydrus. Ari menerangkan, pihaknya sudah sejak Kamis (21/3) pukul 01.00 WIB dini hari telah melakukan pendaftaran gugatan hasil Pemilu 2024 ke MK secara online."Dan saat ini tim kami sudah di MK lagi proses administrasi untuk kelengkapan berkasnya," ungkapnya.Ia menyatakan bahwa kerja-kerja THN untuk melakukan gugatan hasil Pemilu 2024 telah dilakukan sejak lama. Dengan berbagai persiapan itu, ia yakin dapat membuktikan adanya kecurangan dalam Pemilu 2024 yang memenangkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. "Sudah cukup lama, satu bulan lamanya kami menyiapkan permohonan gugatan ke MK ini. Kita sudah mengumpulkan banyak pakar dan ahli sehingga kajiannya sangat matang Insya Allah," tegasnya.

"Dan permohonan di MK ini kami lengkapi dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan, insya Allah," sambung Ari.Termasuk soal saksi-saksi atas dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 ini, ia juga mengaku yakin dapat membuktikan kecurigaan tersebut."Saksi-saksi juga yang sudah kami siapkan insya Allah cukup meyakinkan, nanti lebih detailnya setelah resmi diterima oleh MK," tandasnya. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih untuk periode 2024-2029.Hal itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asyari dalam rapat pleno penetapan hasil Pemilu 2024 di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/3)."Menetapkan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara nasional dalam Pemilu 2024," kata Ketua KPU Hasyim Asyari membacakan hasil penetapan Pemilu 2024.(as)

PONTIANAK,KORANRAKYAT.COM- Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan atas hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang sudah ditetapkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)  pada Rabu (20/3/2024). Pernyataan itu, disampaikan Presiden usai meninjau RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Kamis pagi. Pertama, Presiden menyatakan bersyukur karena penghitungan dan rekapitulasi hasil suara pemilu sudah selesai dilaksanakan oleh KPU. Sehingga, Presiden menghargai seluruh proses yang ada. "Ya kita patut bersyukur proses penghitungan, proses rekapitulasi dan penghitungan suara tadi malam sudah selesai dilakukan oleh KPU," ujar Jokowi
       "Saya sangat menghargai, mengapresiasi, proses-proses yang ada," tegasnya.  Selanjutnya, Kepala Negara menyampaikan apresiasinya untuk KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI yang sudah melaksanakan tahapan pemilu dengan baik. Menurut Jokowi seluruh proses sudah berhasil selesai tepat waktu. "Dan kerja keras KPU, Bawaslu saya kira patut kita apresiasi sehingga semuanya berjalan dengan baik dan tepat waktu," tambahnya. Diketahui KPU telah menetapkan hasil Pemilu 2024 dengan kemenangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
      Mereka unggul telak dengan perolehan suara 96,2 juta suara atau 58,58 persen dari jumlah keseluruhan suara, sedangkan pesaing terdekat mereka capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar hanya mendapat 24,95 persen atau 40,9 juta suara. Urutan terendah yakni paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan 27,04 juta suara atau 16,47 persen. Baca juga: Tim Hukum Anies-Muhamin Resmi Daftarkan Gugatan Pilpres 2024 ke MK KPU juga telah mengumumkan hasil penghitungan suara untuk partai politik dengan menempatkan PDI-P sebagai partai dengan suara tertinggi yakni 25,3 juta suara atau 16,72 persen dari 151,7 juta suara sah. Kemudian disusul Golkar 23,2 juta suara atau 15,29 persen, Gerindra 20,07 juta suara atau 13,22 persen, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 10,62 persen atau 16,1 juta suara. Baca juga: Tim Hukum Anies-Muhamin Resmi Daftarkan Gugatan Pilpres 2024 ke MK Urutan kelima Nasdem dengan 14,6 juta suara atau 9,66 persen, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 12,7 juta suara atau 8,42 persen, Partai Demokrat 11,2 juta suara atau 7,43 persen, Partai Amanat Nasional 10,9 juta suara atau 7,24 persen. Sisanya partai yang tidak lolos parlementary threshold yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 3,87 persen, PSI 2,8 persen, Perindo 1,29 persen, Gelora 0,84 persen, Hanura 0,72 persen, Buruh 0,64 persen, Ummat 0,42 persen, PBB 0,27 persen dan PKN 0,21 persen (as)

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui membuka penyidikan baru terkait dugaan korupsi pekerjaan retrofit sistem sootblowing di PLTU Bukti Asam oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumateran Bagian Selatan Tahun 2017-2022. Kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri menjelaskan, retrofi sistem sootblowing merupakan penggantian komponen suku cadang untuk mendukung dihasilkannya uap pada PLTU."KPK saat ini tengah melakukan penyidikan dugaan korupsi terkait pekerjaan retrofit sistem sootblowing PLTU Bukit Asam PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian," kata Ali Fikri di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (19/3).

"Setelah alat bukti tercukupi maka kami akan menyampaikan komposisi uraian dugaan perbuatan korupsinya, pihak yang ditetapkan sebagai Tersangka dan juga pasal apa saja yang disangkakan," ujar Ali. "Perkembangan dari proses penyidikan perkara ini, akan kami informasikan lebih lanjut," pungkasnya.(AS)

JAKARTA.KORANRAKYAT.COM,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelesaikan penggeledahan di rumah pengusaha Hanan Supangkat, pada Rabu (6/3) malam. KPK mengamankan berbagai alat bukti usai menggeledah rumah Hanan Supangkat, yang berlokasi di Kembangan, Jakarta Barat. Hanan Supangkat merupakan saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.”Rabu (6/3), tim penyidik telah melaksanakan kegiatan penggeledahan di rumah salah satu saksi yang pernah diperiksa dalam perkara dengan tersangka Syahrul Yasin Limpo dengan berlokasi di wilayah kota Jakarta Barat,” kata kepala bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (7/3).

       Dalam upaya paksa penggeledahan itu, kata Ali, tim penyidik berhasil mengamankan berbagai dokumen terkait catatan pekerjaan proyek di Kementan. Serta berupa alat elektronik yang juga diamankan dalam upaya paksa penggeledahan.”Dalam kegiatan ini, ditemukan adanya sejumlah dokumen berupa berbagai catatan pekerjaan proyek di Kementan RI dan bukti elektronik,” ucap Ali. Selain itu, penyidik KPK juga berhasil mengamankan alat bukti berupa uang tunai yang diperkirakan sebesar belasan miliar rupiah. Uang itu diduga ada kaitannya dengan kasus TPPU yang menjerat Syahrul Yasin Limpo.”Diperoleh pula uang dalam bentuk tunai rupiah dan valas dengan besaran sekitar belasan miliar rupiah yang diduga ada kaitan langsung dengan perkara ini,” tegas Ali.

        Ali berujar, pihaknya akan melakukan penyitaan untuk kemudian dianalisis dalam kaitannya kasus TPPU terhadap Syahrul Yasin Limpo. “Penyitaan dan analisis segera dilakukan,” ujar Ali.Upaya paksa penggeledahan itu dilakukan, setelah penyidik KPK memeriksa Hanan Supangkat, pada Jumat (1/3). Ia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Sebab, diduga terdapat komunikasi antara Yasin Limpo dengan Hanan Supangkat untuk mendapatkan proyek di Kementan. “Penyidik mendalami pengetahuan saksi antara lain terkait komunikasi antara saksi dengan SYL dan juga dikonfirmasi mengenai informasi dugaan adanya proyek pekerjaannya di Kementan,” ungkap Ali.

Ali menyampaikan, keterangan Hanan Supangkat penting untuk mendalami kasus TPPU yang saat ini tengah menjerat Syahrul Yasin Limpo.”Keterangan saksi memperjelas dugaan perbuatan tersangka SYL dan tim penyidik saat ini masih terus melengkapi semua informasi terkait pembuktian dugaan TPPU-nya,” urai Ali.

Perkara TPPU yang menjerat Syahrul Yasin Limpo ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi. Dalam perkara asalnya, Yasin Limpo tengah menjalani proses persidangan.Yasin Limpo didakwa didakwa melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi. Adapun pemerasan yang diduga diterima Syahrul Yasin Limpo sebesar Rp 44.546.079.044 atau Rp 44,54 miliar. Serta menerima gratifikasi sebesar Rp 40.647.444.494 atau Rp 40,64 miliar, sepanjang Januari 2020 sampai dengan Oktober 2023.Tindak pidana pemerasan ini dilakukan SYL bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta, yang dilakukan sepanjang 2020-2023.

 Dalam penerimaan pemungutan uang ini, Syahrul Yasin Limpo didakwa melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf f jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Selain itu, Syahrul Yasin Limpo bersama-sama dengan Kasdi dan Muhammad Hatta didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp 40.647.444.494 atau Rp 40,64 miliar, sepanjang Januari 2020 sampai dengan Oktober 2023. Dalam penerimaan gratifikasi ini, Syahrul Yasin Limpo didakwa melanggar Pasal 12 B jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.(as)

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM . PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) berhasil menyabet penghargaan bergensi dari Warta Ekonomi pada hari Selasa (5/3). Penghargaan yang sukses diraih bankjatim dalam acara Indonesia Best BUMD Awards 2024 yaitu sebagai Top BUMD 2024 with Corporate Strategy to Increase Credit Distribution Growth untuk kategori BPD. Bertempat di JS Luwansa Hotel & Convention Jakarta, penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Utama bankjatim Busrul Iman dan didampingi oleh Komisaris Independen bankjatim Sumaryono dan Corporate Secretary bankjatim Wioga Adhiarma Aji.

      Busrul menjelaskan, pencapaian yang berhasil diraih perseroan ini karena bankjatim sebagai BUMD dinilai telah melakukan strategi korporasi dengan sangat baik sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan penyaluran kredit. Sebagai informasi, selama tahun 2023, penyaluran kredit bankjatim sukses berada di angka Rp 54,7 triliun atau tumbuh signifikan sebesar 18,54% (YoY). Oleh karenanya, aset bankjatim pun terus tumbuh sepanjang 2023 menjadi Rp 103,85 triliun. Pertumbuhan kredit tertinggi bankjatim terjadi pada sektor produktif (komersial & SME) sebesar 34,28% (YoY) dan sektor konsumer sebesar 8,91% (YoY).

       ”Penghargaan ini dipersembahkan untuk seluruh pekerja bankjatim atau Jatimers, serta semua nasabah yang telah setia menggunakan layanan bankjatim. Nominasi yang diterima ini sekaligus menjadi motivasi dan pendorong semangat kami untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik lagi,” ujar Busrul.

 Menurut Busrul lagi, prestasi yang berhasil dicapai perseroan tersebut karena bankjatim aktif melakukan kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak. Kolaborasi adalah bagian dari strategi bankjatim untuk memberikan kontribusi positif pada pengembangan bisnis, yang pada akhirnya akan membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur maupun nasional. “Dengan kinerja yang baik, pengakuan dari berbagai lembaga kredibel, termasuk penghargaan ini, tentu akan memberikan nilai tambah bagi kami untuk terus berinovasi dan mendorong kinerja bankjatim menjadi lebih baik dari waktu ke waktu,” tambahnya. Pencapaian bankjatim yangdinobatkan sebagai TOP BUMD 2024 tak lepas dari kinerja impresif perseroan. Terutama di lini digital. Hal tersebut dapat terlihat di sepanjang2023,penggunaJConnectMobilesuksesmencapai641.266useratautumbuh 29% (YoY). Lalu untuk nominal transaksinya berada di angka Rp 42 triliun, naik45% (YoY). Selanjutnya, user JConnect IB Corporate berada di angka 8.319 atau naik31%(YoY)dengannominaltransaksisebesarRp11,7triliun.Tidakhanyaitusaja,jumlahAgenJatimsepanjang2023jugatumbuh76persen(YoY)menjadi8.066denganjumlahtransaksinyaRp92,3miliar.Kemudian untuktahun2024ini,bankjatimsudahberencanaakanmeluncurkanNewJConnect Mobile. Progressnya sekarang masih dalam pengurusan perizinan OJK.”Kami harap dengan penghargaan yang telah diraih ini bisa semakin memotivasi kami untuk terus melakukan berbagai inovasi agar bankjatim dapat selalu memberi yang terbaik untuk negeri ini,” urai Busrul.

 Sementara itu, Credibility Catalyst to Develop Regional Economy dipilih sebagai tema dalam kegiatan ini dikarenakan BUMD adalah salah satu garda terdepan dalam pengembangan ekonomi Indonesia melalui penyediaan layanan yang kredibel. Selain itu, BUMD juga dianggap memiliki aksesibilitas guna menopang terciptanya ekonomi daerah maupun kinerja pembangunan daerah yang mumpuni.(an)

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM  - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membantah bahwa dalam pengurusan izin usaha atau perpanjangan pertambangan (IUP) terdapat biaya atau fee yang besar.

Bahlil yang dituduh mematok tarif atau fee Rp 25 Miliar untuk pemulihan IUP yang telah dicabut tersebut menantang balik pihak yang menuduh untuk membuktikannya. Ia juga meminta siapapun pihak yang terbukti melakukan permainan izin tambang harus segera ditangkap. 

“Dari mana itu? Siapa yang bilang? Dari mana kabarnya? Lapor ke polisi dan tangkap itu orang,” ungkap Bahlil dalam acara peresmian Pabrik PT Kaltim Amonium Nitrat (KAN) di Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim), dikutip Rabu (6/3). 

Politisi Partai Golkar ini memastikan seluruh perizinan tidak dapat dipermainkan dengan pemberian uang pelicin atau amplop. Dia pun meminta masyarakat apabila menemukan kejadian semacam itu untuk melapor kepada polisi atau kepadanya langsung. 

“Gak bener lah, mana ada. Sekarang urus-urus izin gak boleh ada macam-macam amplop-amplop. Kalo ada yang kayak begitu, ada yang mengatasnamakan, lapor ke polisi. Kalau gak, lapor ke saya,” tegasnya.

Selama menjabat sebagai Menteri Investasi, Bahlil menyebut telah mencabut sebanyak 2.078 IUP yang tidak produktif. Ia juga membantah soal adanya isu IUP tidak produktif yang belum dicabut oleh BKPM.

“Oh udah dicabut semua. Jadi gak bener, semua 2.078 IUP aku udah cabut,” tambahnya.

Izin yang dicabut itu lantaran perusahaan yang telah mengantongi izin usaha, termasuk Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), tidak kunjung menyerahkan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB). Bahkan ada juga perusahaan yang sudah diberikan izin usaha namun justru dijual ke pihak lain.

Sebelumnya, di awal tahun ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga telah mengumumkan 2.078 IUP yang dicabut itu terdiri dari 1.776 perusahaan pertambangan mineral, termasuk mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan. Ditambah dengan 302 perusahaan pertambangan batubara.

Untuk wilayah IUP pertambangan mineral yang dicabut tercatat dengan luas wilayah 2.236.259 Hektare dan tersebar antara lain di Provinsi Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

Sedangkan wilayah IUP pertambangan batubara, dengan luas wilayah 964.787 Hektar yang dicabut, tersebar antara lain di Provinsi Bengkulu, Jambi, Riau Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.(AS)

 JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,Dirjend Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Asep Nana Mulyana. Dalam persidangan, Asep mengatakan bahwa pada prinsipnya suami istri yang telah bercerai secara hukum masih diberikan hak dan tanggung jawab terhadap anak akibat perceraian sehingga kedua belah pihak harus tetap memiliki itikad baik demi perkembangan anak.Ujar Asep Mulyana dalam persidangan Rabu (6/3) 2024.

          “Itikad baik dalam perilaku hukum sangat penting dilakukan yang dalam implementasinya para pihak yang bersengketa harus tetap melaksanakan putusan pengadilan dengan baik dan dalam hal ini jika ingin melakukan perbuatan atau tindakan berkaitan dengan anak dimana orang tua sudah cerai. Tindakan terhadap anak yang diasuh berdasarkan putusan pengadilan seharusnya dilaksanakan dengan suatu kesepakatan-kesepakatan untuk menghindari dampak yang negatif terhadap anak. Dimana jika anak secara hukum telah menjadi hak asuh ibunya, maka ayah sebagai mantan suami harus bersepakat terlebih dahulu dengan mantan istri sebagai ibu anak,” terangnya

Namun, sambung Asep, jika ayah sebagai mantan suami melakukan tindakan-tindakan terhadap anak tanpa adanya kesepakatan terhadap mantan istri sebagai hak asuh anak, dapat berdampak yang tidak baik. Implikasi terhadap tindakan ayah terhadap anak dalam kondisi perceraian yang tidak dilandasi atas dasar itikad baik dalam hal ini tidak adanya kesepakatan atau bahkan dengan sengaja mengambil paksa atau dengan cara lain atau berniat tidak baik merupakan perbuatan melawan hukum, dalam keadaan yang demikian Ibu sebagai hak asuh dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib (Polisi) sebagai rasa tanggung jawab terhadap anak

    Diungkapkan juga  permohonan dengan Nomor 140/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh lima ibu, yakni Aelyn Halim, Shelvia, Nur, Angelia Susanto, dan Roshan Kaish Sadaranggani. Kelima Pemohon merupakan para ibu yang sedang memperjuangkan hak asuh anak. Para Pemohon menguji frasa “Barangsiapa” dalam Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1946 (KUHP 1946).Selengkapnya Pasal 330 ayat (1) KUHP menyatakan, “Barang siapa dengan sengaja menarik seorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan yang digelar di MK pada Kamis (2/11/2023), kuasa Pemohon, Sisca Siagian selaku kuasa hukum mengatakan para Pemohon seluruhnya memiliki kesamaan, yakni setelah bercerai dengan suaminya, memiliki hak asuh anak. Namun, saat ini tidak mendapat hak tersebut karena mantan suaminya mengambil anak mereka secara paksa. Misalnya yang dialami Aelyn Halim. Ia mengaku tidak mengetahui di mana putrinya yang bernama Arthalia Gabrielle itu berada, karena telah disembunyikan oleh mantan suaminya. Peristiwa ini bermula  pada 15 Agustus 2020, pada saat Arthalia berusia 2 tahun 8 bulan. Mantan suami Aelyn yang juga ayah kandung Arthalia itu, mengambil Arthalia saat Aelyn sedang beraktivitas di luar rumah.Selanjutnya Aelyn melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian. Namun, laporan Aelyn tidak diterima dengan alasan yang membawa kabur adalah ayah kandungnya. Disinilah permasalahannya padahal Aelyn adalah pemegang hak asuh berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan.

Dalam kasus ini Aelyn menegaskan bahwa banyak ibu-ibu pejuang hak asuh anak  yang sudah diputus pengadilan berkekuatan hukum tetap namun anaknya diambil paksa oleh mantan suami, total kurang lebih 100 orang diseluruh pelosok Indonesia " Saya inisiatif untuk mengumpulkan semua ibu-ibu diluar sana untuk mencari keadilan, kita berjuang bersama mencari anak kandung kita dan saya kaget ternyata seperti fenomena gunung es" ujar Aelyn Halim si pemegang hak asuh anak berkekuatan hukum tetap.(as)

            JAKARTA KORANRAKYAT.COM – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) tak henti-hentinya melakukan berbagai gebrakan demi terwujudnya akselerasi bisnis perusahaan. Setelah melakukan proses Kelompok Usaha Bank (KUB) dengan Bank NTB Syariah dan Bank Lampung beberapa waktu lalu, kini emiten dengan kode BJTM tersebut kembali melakukan penjajakan kerja sama KUB dengan Bank Banten. Bertempat di Hotel Borobudur Jakarta Pusat, Direktur Utama bankjatim Busrul Iman dan Direktur Utama Bank Banten Muhammad Busthami secara resmi telah melakukan penandatanganan MoU terkait penjajakan KUB dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pemenuhan Modal Inti Minimum (MIM) Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Konsolidasi Perbankan Daerah pada hari Senin (4/3). Turut hadir menyaksikan prosesi penandatanganan tersebut Pj. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono dan Pj. Gubernur Banten Al Muktabar.

 Adhy menjelaskan, kerja sama antar BPD dengan melakukan penguatan permodalan dan konsolidasi perbankan dapat menjadi salah satu cara untuk menghadapi dinamika perekonomian saat ini. Terlebih lagi, berdasarkan POJK 12/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, BPD wajib meningkatkan modal intinya minimal Rp 3 triliun paling lambat 31 Desember 2024, atau cukup memiliki Rp 1 triliun sepanjang BPD tersebut efektif tergabung menjadi anggota dari KUB. Apabila tidak dapat terpenuhi, maka BPD itu wajib menyesuaikan bentuk usahanya menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dengan demikian, BPD yang memiliki modal inti di bawah Rp 3 triliun tersebut akan berburu dengan waktu karena waktu pemenuhannya tersisa sekitar 9 bulan lagi.

        Nah, menurut Adhy, bankjatim termasuk bank yang masuk dalam kategori bank dengan modal inti antara Rp 1 triliun p 5 triliun. Bahkan, per Desember 2023, bankjatim memiliki modal sebesar Rp 11,541 trilliun dengan Aset Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) sebesar Rp 44,897 trilliun. Tidak hanya itu saja, rasio CAR Bank Jatim juga telah mencapai 25,71 persen per Desember 2023. Pemprov Jatim sendiri memiliki modal dasar seri A di bankjatim sebesar 51,13 persen atau sekitar Rp 1.919.228.412.000. Untuk konsep KUB yang ditawarkan bankjatim, lanjut Adhy, adalah fully protection growing together. Artinya, bankjatim akan memberikan dukungan penuh terhadap likuiditas dan permodalan serta menjalankan sinergitas bisnis yang saling menguntungkan. “Pada intinya, harus ada kesesuaian. Kita sama-sama mempunyai syarat, tapi kita tidak membuat syarat yang sulit supaya mereka juga tidak susah. Kita membantu tetapi tetap harus akuntabel, bank harus sehat, dan profesional sehingga bisa sama-sama maju," tegasnya.

         Sementara itu, Busrul menambahkan, semangat KUB adalah semangat kolaborasi untuk saling bersinergi. Tujuannya, meningkatkan basis bisnis, memperluas jangkauan konsumen serta saluran distribusi dengan sasaran pencapaian akselerasi pertumbuhan. Sehingga diharapkan penandatanganan MoU terkait penjajakan KUB dengan Bank Banten ini bisa menjadi bagian dalam rangka memperkuat kolaborasi.

 ”MoU atau Nota  Kesepahaman  ini merupakan ikatan moril bagi para pihak, dimana hal ini sebagai dasar kedua belah pihak untuk melakukan tahapan-tahapan proses selanjutnya. Kami siap untuk melakukan kerja sama bisnis dengan Bank Banten di berbagai sisi. Mulai dari human capital, teknologi, hingga bisnis prosesnya,” ungkap Busrul.

        Selain Bank Banten, lanjut Busrul, saat ini bankjatim juga sedang melakukan tahap penyelesaian proses KUB dengan Bank NTB Syariah. Kemudian juga sedang berprogress dengan Bank Lampung. ”Nah, sekarang ini tengah melakukan tahap penjajakan dengan Bank Banten. Pada intinya, bankjatim masih membuka peluang kerja sama dengan BPD lain di Indonesia demi mewujudkan kemajuan bersama yang saling menguntungkan. Sebab, inisiatif KUB merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat posisi BPD secara grup perbankan dalam industri perbankan nasional,” urai Busrul.

 Benefit yang bisa diberikan oleh bankjatim terhadap BPD - BPD lain yang ber-KUB dengan banknya arek-arek Jawa Timur itu juga tidak sedikit. Dengan pengalaman yang dimiliki, bankjatim bisa melakukan transfer teknologi di bidang IT kepada anggota KUB. Selain itu juga bisa sharing pendanaan kredit yang bisa berdampak terhadap peningkatan kinerja BPD yang ber KUB dengan bankjatim.(an)

TULUNGAGUNG, KORANRAKYAT.COM. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) tak hanya fokus pada orientasi bisnis saja, melainkan juga senantiasa memperhatikan berbagai program sosial lewat bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) demi memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Seperti yang ditunjukkan kali ini, bankjatim secara resmi telah menyerahkan bantuan CSR kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung berupa 1 unit mobil layanan keliling Dinas Penananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulungagung. Bertempat di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bangsa Kabupaten Tulungagung, bantuan tersebut diberikan secara simbolis oleh Vice President Kredit Konsumer bankjatim A. Sastriono kepada Pj. Bupati Tulungagung Heru Suseno pada hari Senin (4/3).

            Direktur Utama bankjatim Busrul Iman menjelaskan, bantuan mobil itu bertujuan untuk memudahkan aksesbilitas bagi semua kalangan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang prima dari pemerintah daerah terkait proses perizinan. ”Dengan adanya mobil keliling ini kami berharap masyarakat bisa lebih gampang untuk mengakses pelayanan perizinan melalui DPMPTSP Kabupaten Tulungagung dan sekaligus memberikan pemahaman bahwa mengurus izin itu mudah serta ada kepastian waktu,” katanya.

         Adapun layanan di dalam mobil keliling tersebut meliputi banyak hal. Mulai dari penerimaan serta pemeriksaan berkas, informasi, konsultasi, hingga pengaduan. Semua yang terkait dengan pelayanan perizinan bisa dilayani di mobil keliling tersebut. ”Ini tentu saja sesuatu yang bagus karena kita jemput bola. Semoga bantuan dari bankjatim ini bisa semakin memudahkan masyarakat dan memberi dampat yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi Tulungagung,” ucap Busrul.

 Busrul juga menegaskan, pemberian CSR dari bankjatim ini merupakan wujud kecintaan dan kepedulian perseroan kepada masyarakat Tulungagung yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan dalam keberlangsungan bisnis bankjatim. ”Kami berkomitmen akan senantiasa hadir dengan beragam layanan guna memberikan kemudahan dalam bertransaksi kepada masyarakat,” imbuhnya.

 Selain penyerahan CSR, dalam kesempatan tersebut bankjatim juga melangsungkan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Kredit Multiguna dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung dan MoU e-parkir dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung.

 Busrul memaparkan, kredit multiguna itu diperuntukkan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung. Tujuannya, mencukupi seluruh kebutuhan dana darurat P3K dengan bunga yang sangat ringan dan proses yang cepat. ”Semoga dengan MoU ini dapat meningkatkan kesejahteraan para P3K di lingkungan Kabupaten Tulungagung,” ungkapnya.

 Kemudian terkait dengan MoU e-parkir, menurut Busrul, hal tersebut menandakan bahwa bankjatim sangat mendukung program Pemkab Tulungagung untuk go digital. “Kami sangat support gerakan Pemkab Tulungagung untuk meningkatkan pembayaran nontunai di kalangan masyarakat,” ungkapnya.

 Sebab, di era masyarakat yang saat ini makin melek digital, otomatis akan muncul tuntutan yang lebih besar terhadap kecepatan pelayanan publik dan hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menghadirkan layanan berbasis teknologi digital untuk menyesuaikan perkembangan zaman. ”Nah, dengan terobosan baru berupa bayar parkir pakai QRIS bankjatim di Kabupaten Tulungagung juga bisa meningkatkan pendapatan daerah dan sekaligus memantau kinerja juru parkir itu sendiri,” papar Busrul.

 Sementara itu, Pj. Bupati Tulungagung Heru Suseno sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bankjatim atas bantuan CSR yang telah diberikan serta kerja sama yang telah dilakukan. ”Kami berharap semoga kerja sama ini dapat terus berlanjut dan semakin baik ke depannya. Sehingga bankjatim bisa terus memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tulungagung," ungkap Heru.(an)

SURABAYA, KORANRAKYAT.COM,. Sebagai wujud dukungan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) terhadap program Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bernama JATIM BEJO (Jawa Timur Belanja Online), emiten dengan kode BJTM tersebut pada hari Senin (4/3) telah melakukan penandatanganan dua perjanjian sekaligus dengan Pemprov Jawa Timur dan CV Gratis Ongkir di Ruang Semeru Kantor Pusat bankjatim.

 Pertama, Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara bankjatim dengan CV Gratis Ongkir tentang Pengembangan dan Pengelolaan Jasa Perbankan atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Melalui Marketplace Gratis Ongkir. PKS tersebut ditandatangani oleh Direktur Mikro, Ritel, dan Menengah bankjatim R. Arief Wicaksono dan Direktur CV Gratis Ongkir Haryopramandito Nandastun Irawan.

 Kedua, Perjanjian Teknis antara bankjatim dengan Pemprov Jawa Timur dan CV Gratis Ongkir tentang Pemanfaatan Produk Perbankan bankjatim dalam Program Jatim Bejo di Provinsi Jawa Timur melalui Toko Daring Gratis Ongkir. Perjanjian itu diteken oleh Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Endy Alim Abdi Nusa, Direktur Mikro, Ritel, dan Menengah bankjatim R. Arief Wicaksono, serta Direktur CV Gratis Ongkir Haryopramandito Nandastun Irawan.

 Adapun Jatim Bejo adalah salah satu cara optimalisasi digital dalam hal pemanfaatan toko daring untuk pengadaan barang/jasa pemerintah di Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut juga sebagai upaya dalam peningkatan peran serta pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) dan sekaligus menjaga transparansi serta akuntabilitas pengadaan barang/jasa. ”Nah, tujuan dari perjanjian teknis itu sendiri salah satunya adalah untuk memfasilitasi pemanfaatan produk perbankan bankjatim terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah dan UMK serta koperasi dengan metode e-purchasing melalui toko daring Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP),” papar Arief.

 Dia menjelaskan, ruang lingkup perjanjian teknis tersebut cukup luas. Antara lain pemanfaatan platform toko daring Gratis Ongkir, layanan konsultasi dan pendampingan mengenai tata cara pengadaan barang/jasa lewat platform Gratis Ongkir, sampai pemanfaatan produk perbankan bankjatim dalam program Jatim Bejo. ”Pihak Pemprov akan memberikan dukungan data atau informasi yang dibutuhkan oleh CV Gratis Ongkir dan bankjatim dalam rangka pemanfaatan toko online Gratis Ongkir. Selain itu, Pemprov bersama Gratis Ongkir dan bankjatim juga akan masif melakukan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan kepada seluruh pengguna platform Gratis Ongkir dalam pengadaan barang/jasa Pemprov Jawa Timur,” terang Arief.

 Nah, dengan adanya perjanjian teknis ini, bankjatim akan mengelola seluruh pembayaran dalam proses transaksi pengadaan barang/jasa melalui toko daring Gratis Ongkir di lingkungan pemerintah daerah. Baik untuk proses pembayaran atas transaksi biasa maupun pembayaran pelunasan kredit untuk debitur.

 ”Nantinya, penyedia barang/jasa sebelum memanfaatkan produk perbankan bankjatim, terlebih dahulu harus memiliki rekening bankjatim dan berdomisili di wilayah Jawa Timur yang terdaftar dalam toko Gratis Ongkir. Setelah itu baru bisa melakukan pengajuan platform/batasan pemanfaatan produk perbankan bankjatim melalui Gratis Ongkir dan dapat segera memanfaatkan produk perbankan bankjatim berupa Purchase Order (PO) Financing,” tambahnya.

 Penyedia barang/jasa yang memanfaatkan KUR PO Financing itu terlebih dahulu harus mengisi formulir dalam menu pinjaman di platform Gratis Ongkir yang akan terhubung dengan aplikasi KUR PO Financing yang dimiliki bankjatim. ”Penyedia barang/jasa yang telah mendapatkan pesanan melalui toko online Gratis Ongkir dapat memanfaatkan produk perbankan bankjatim berupa PO Financing itu,” imbuh Arief.

 Menurut Arief, adanya platform tersebut merupakan salah satu upaya untuk menjalankan pengawasan dan menjaga transparansi harga barang/jasa. ”Kami sangat mendukung keseriusan Pemprov Jawa Timur dalam melakukan transformasi digital pengadaan barang/jasa. Dengan adanya sistem seperti ini, pelaku usaha seperti UMK dapat semakin mudah dan cepat dalam menerima pembayaran, ini harus terus kita dorong bersama-sama,” tegasnya.(an)