Presiden Diperkirakan Lantik Gubernur Bengkulu Senin 10 Desember
Written by Redaksi
Masyarakat Bengkulu Ikuti Doa 10 Juta Umat Untuk Negeri
Written by Redaksi
BENGKULU (KORANRAKYAT.COM) Selepas ba'da Ashar, Masjid At-Taqwa Kota Bengkulu mulai dipadati oleh jamaah yang mengikuti Doa 10 Juta Umat Untuk Negeri. Sabtu (10/11/2018). Antusias masyarakat terlihat dalam mengikuti acara yang digagas oleh Pemkot Bengkulu.
Padahal, puncak acara tersebut baru dilaksanakan malam nanti seusai Sholat Isya, namun ruangan masjid sudah penuh oleh jamaah Doa 10 Juta Umat Untuk Negeri.Untuk mengatasi jumlah peserta doa yang diperkirakan akan berdatangan, Pemkot sudah menyiapkan tenda di sebelah kanan dan belakang masjid. Sedangkan untuk lokasi pengambilan air wudhu, telah diberi penambahan kran wudhu di belakang masjid, namun dihimbau kepada masyarakat untuk mensucikan diri dari rumah.
Sementara itu, Ustadz Saeed Kamyabi mengatakan, puncak acara Doa 10 Juta Umat Untuk Negeri baru akan dilaksanakan setelah Sholat Isya yang diisi dengan doa bersama.“Selepas Isya, kita akan dzikir dan doa bersama yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Muhammad Arifin Ilham,” jelasnya.
Tampak hadir pula dalam acara tersebut Komjen Pol Anton Bachrul Alam yang merupakan Purnawirawan Perwira Tinggi Polri yang juga akan mengisi acara dakwah. (In)
Presiden Jokowi Pimpin Upacara Hari Pahlawan 2018 di Bandung
Written by Redaksi
BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo pagi ini bertindak sebagai inspektur upacara pada Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2018. Tahun ini, peringatan Hari Pahlawan secara nasional dipusatkan di Bandung, Jawa Barat.
Upacara peringatan digelar di Taman Makam Pahlawan Nasional Cikutra, Kota Bandung, pada Sabtu, 10 November 2018.Tiba sekira pukul 08.10 WIB, Kepala Negara langsung memulai jalannya rangkaian upacara dengan melakukan penghormatan bagi arwah para pahlawan.
Selanjutnya, untuk mengenang pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, dalam suasana hening, dibunyikan sirene selama kurang lebih 1 menit yang diakhiri dengan mengheningkan cipta.
Upacara yang berlangsung dengan khidmat tersebut diakhiri dengan pembacaan doa untuk arwah para pahlawan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.Adapun jajaran Menteri Kabinet Kerja yang hadir di antaranya ialah Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.
Selepas upacara, Presiden meninggalkan tempat upacara sambil melaksanakan tabur bunga di pusara beberapa pahlawan seperti Laksamana Muda Udara Nurtanio Pringgoadisurdjo, Komodor Sulaiman, Dr. Setiabudi Danudirdja atau Douwes Dekker, Prof. Dr. Moestopo, dan HR. Moh. Yogie S. Memet.
Sebelum meninggalkan TMPN Cikutra, Presiden juga sempat beramah tamah dan berfoto bersama keluarga para pahlawan yang hadir dalam upacara peringatan Hari Pahlawan ini.( im)
Polri Turunkan 1400 Personil Sembilan Anggota Tewas Di Gempa Palu
Written by Redaksi
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Bencana Alam gempa bumi di Palu dan Sunami di Donggala Sulawesi Tengah kini menelan korban 844 orang, sementara untuk anggota Polri ada 9 anggota yang tewas. Ini belum termasuk yang belum ditemukan.
Kadiv Humas Mabes Polri, Irjend Pol Setyo Wasisto ditemui di Mabes Polri, Senin(1/10)2018 mengatakan sampai dengan saat ini di Sulawesi Tengah yang korban dari anggota Polri itu ada 9 orang, tetapi ada beberapa yang belum ditemukan."Karena pada pada saat kejadian ada acara masyarakat memperingati hari ulang tahun kota Palu, saat itu ada apel TNI dan Polri sebagai keamanan," ujarnya.
Selanjutnya, Setyo menegaskan kematian mereka ini akibat terjadi Sunami sampai sekarang sedang didata. "Mohon waktu, mohon sabar untuk rekan-rekan ada rekan-rekan kami yang belum ketemu mudah-mudahan hilang kontak saja tidak hilang secara fisik," tegasnya..
Ketika ditanya apa 9 orang yang tewas itu di Palu atau di Donggala juga gabungan, Setyo menjelaskan itu Di Palu . "Dongala masih kontak ampen down. Belum lancar komunikasi ,jalan belum bisa di tembus secara mulus," jelasnya.
Lebih jauh, Setyo merinci untuk korbang anggota Polri terntunya dari Polda, Polres . " Ini yang tewas rata-rata dari Polda dan Polresta Palu," rincinya.
Hingga kini , Setyo menandaskan Polri menurunkan 1.400 personil untuk membantu para relawan dalam pencarian dilakukan oleh Tim SAR dari BNPB. " Tentu Polri dan TNI senantiasa menantu warga dalam mengatasi bencana alam dan menjaga keamanan sehingga bantuan bagi masyarakat dapat berjalan lancar," tandasnya( vk)
Polisi Janji Proses Kelompok Yang Halangi Ceramah Uas
Written by Redaksi
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Ada nya dugaan ancaman dan intimidasi yang dilakukan kelompok atau perorangan untuk pengajian Ustad Somad, Polisi tunggu laporannya. Kalau ada laporan tentunya Polri akan memproses dan menindaknya.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat , Brigjend Pol Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri, Kamis (6/9)2018 mengatakan
Sampai saat ini dan pak Kadiv juga sudah menyampaikan belum pernah ada dan menerima pelaporan dari Ustad Abdul Somad tentang menurut pendapat beliau ada intimidasi atau ada ancaman kepada beliau. "Jadi kalau misalnya Ustad Abdul Somad sudah melaporkan kepihak Kepolisian pasti kita tangani," ujarnya.
Ketika didesak adanya dan Ini menjadi bagian Delik Aduan, Dedi menegaskan Kita tangani dan kita akan melakukan proses penyelidikan apakah ada unsur perbuatan melanggar dan melawan hukum yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok tertentu. Sampai sekarang belum ada laporan , kita sampai sekarang menunggu laporan." Setelah ada laporan pasti polisi akan melakukan proses," tegasnya.
Disunting apa tidak bisa melakukan penyelidikan, Dedi menjelaskan Dasarnya apa kita melakukan penyelidikan. Ustad Somat belum merasa dirugikan secara resmi misal tindakan seorang atau kelompok Ustad Abdul Somad merasa di rugikan secara pribadi melaporkan dan kita melakukan penyelidikan kita langsung penyidikan menemukan dua alat bukti kita tentukan apakah perbuatan ini pidana atau tidak. "Kalau ada perbuatan Pidana baru kita tingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan," jelasnya.
Menyoroti ini bagian dari delik aduan, Dedi menandaskan Ya , kita harus menunggu laporan. Kami menghimbau kepada ustad Abdul Donat apa bila merasa dirugikan tindakan-tindakan seseoarang atau kelompok dalam sosial media silakan laporkan ke kami, pasti kami akan menangani dengan serius."Ini jadi Polemik, karena terjadi peminjaman. Nah kita akan memprotes hal-hal positif dalam rangka mencerdaskan bangsa. Pasti kita akan layani dan tangani dengan baik.Kalau ada pengajian apakah polri akan memberikan perlindungan, Ya, kita akan melakukan pengamanan dengan baik," tandasnya.( vk)
MATARAM(KORANRAKYAT) Bencana Gempa Bumi di Lombok ,berakibat warga kehilangan tempat tinggal Kerala hancur,akhirnya Presiden Joko Widodo langsung memberikan bantuan sebesar Rp 264 Miliar untuk perbaikan 5.293 unit rumah rusak yang diserahkan kepada korban gempa di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho dalam keterangan tertulis yang diberikan kepada wartawan, Minggu(2/9)2018 mengatakan menyikapi bencana alam gempa yang berulang-ulang, akhirnya Presiden Joko Widodo langsung memberikan langsung bantuan sebesar Rp 264 Miliar untuk perbaikan 5.293 unit rumah.
"Nilai total yang diserahkan sebanyak Rp 264 milyar untuk 5.293 KK yang rumahnya rusak berat, di mana masing-masing rumah rusak berat diberikan stimulus Rp 50 juta," ujarnya.
Selanjutnya, Sutopo menegaskan bantuan langsung ditransfer oleh Pemerintah dan masyarakat menerima dalam bentuk tabungan BRI. "Diharapkan tabungan sebesar Rp 50 juta dapat membantu masyarakat untuk membangun kembali rumahnya yang roboh akibat gempa," tegasnya.
Untuk itu, Sutopo menjelaskan adapun rincian warga yang mendapatkan dana stimulan dari pemerintah adalah Kabupaten Lombok Barat 359 orang, Kabupaten Lombok Utara 1.353 orang, Kabupaten Lombok Timur 2.782 orang, Kabupaten Lombok Tengah 779 orang, Kota Mataram 20 orang."Satu orang perwakilan dari masing-masing lima Kabupaten/Kota menerima secara simbolis bantuan langsung dari Presiden," jelasnya.
Untuk itu, Sutopo mengungkapkan Presiden berpesan, dana yang diberikan benar-benar untuk membangun rumah dan tidak digunakan untuk hal yang lain.
"Saya akan cek benar nanti, uangnya dibangunkan rumah atau tidak. Satu lagi pesan saya untuk pejabat pemerintah, jangan dipotong serupiah pun dana yang turun ke masyarakat," ungkapnya.
Lebih lanjut, Sutopo menuturkan Jokowi berharap masyarakat bersabar, untuk sementara yang diberikan dana stimulan masih sejumlah 5.293 orang.Sisanya 70.000-an orang masih dalam verifikasi sesuai aturan yang berlaku."Nantinya rumah yang akan dibangun harus memiliki kontruksi rumah tahan gempa seperti Risha.
Untuk itu pemerintah telah menunjuk Kementrian PUPR untuk melakukan pendampingan bersama-sama dengan insinyur, mahasiswa teknik yang telah diberikan pembekalan serta TNI dan Polri," tuturnya.
Kedatangan Presiden untuk yang ketiga kali ini adalah mengecek para korban yang telah tertangani dengan baik dan mendapat pertolongan, mengecek sekolah dan rumah sakit darurat, memastikan aktivitas perekonomian berjalan lancar serta menghibur masyarakat.
Selama perjalanan menuju Gunung Sari, Lombok Barat. Presiden menyempatkan ke pos pengungsian Desa Menggala dan Desa Kekait. Menyapa, berdialog dan shalat magrib berjamaah dengan pengungsi.
Malam harinya, Presiden bersama pejabat negara lainnya nonton bersama dengan para pengungsi acara penutupan Asian Games di Lapangan Sepakbola Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat.
Di tempat yang sama, Presiden juga akan menginap di tenda bersama para menteri, Kepala BNPB, Panglima TNI, Kapolri dan pejabat lainnya.( vk)
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) – Kinerja Polda Metro dipertanyakan oleh dr. Lukas Budi Adrianto kuasa direksi PT. Avetama Bhakti Mandiri (ABM), namun oleh Lutfi Setiawan , SH, MH kuasa hukum PT.Garuda Mas Raya VRD (PGMR) dianggap mengada ada penyataan Lukas,terkait kasus perteruan dan penggelapan yang saat ini ditangani Polda Metro.
Dikatakan Lutfi Setiawan, S.H, M.H., dari firma hukum SnCo Attorney & Counsellors Law, Rabu( 25/7)2018 mengatakan pernyataan Lukas yang beredar di berbagai media massa tentang kasus yang terjadi."Dalam pernyataannya ke media massa di Jakarta, dr. Lukas Budi Ariyanto selaku Kuasa Direksi PT ABM menyalahkan kinerja Kepolisian Daerah Metro Jaya, mengenai laporan penipuan dan penggelapan yang dituduhkan dilakukan oleh Direktur Utama PT Putra Garuda Mas Raya, VRD. Ini sudah melakukan pembohongan publik," ujarnya.
Dalam perkara laporan pidana tersebut, justru kliennya telah sangat kooperatif dan menjelaskan, seluruh duduk perkaranya kepada penyidik Polda Metro Jaya dengan baik, dan disertai dengan dokumen-dokumen pendukungnya. Bentuk kooperatif tersebut selain memberikan informasi dalam tahap pemeriksaan, juga selalu datang setiap ada panggilan yang disampaikan oleh penyidik, pada proses pemeriksaan tersebut.
"Justru sebaliknya bahwa terhadap laporan pidana yang dibuat oleh dr Lukas Budi Andriyanto, jelas-jelas telah merugikan klien kami. Selama 5 tahun lebih klien kami menjadi tersangka, dengan tidak ada kejelasan terhadap perkara ini akan berakhir kapan pada tingkat penyelidikan," ungkap Lutfi.
Apalagi melihat pasal sangkaan yang ditujukan kepada kliennya, yaitu Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan/atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, seharusnya perkara tersebut tidak sampai berlarut-larut dalam proses penyidikan. Akibat dari proses yang berlarut-larut tersebut, pihak Klien telah banyak menderita kerugian, baik materiil maupun moriil. "Dikarenakan begitu lamanya dalam proses penyidikan, klien kami terus berjuang untuk meletakkan kebenaran pada tempatnya," kata Lutfi.
Lebih lanjut, Lutfi menyatakan, bahwa PT PGMR memiliki dan punya wewenang melaksanakan kegiatan operasi penambangan, serta pengolahan pasir besi di Desa Bunton, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, seluas 31,9 hektare milik PT Pasir Besi Indonesia selaku Pemilik IUP/KP.
Kewenangan tersebut berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) pada 20 Mei 2010, antara PT PGMR dengan PT Pasir Besi Indonesia. Kegiatan operasi penambangan tersebut, telah dilakukan oleh PT PGMR sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut.
Menurut Lutfi, jumlah investasi yang telah ditanamkan oleh kliennya di are tambang tersebut, lebih dari Rp 35 milyar yang digunakan untuk pengurusan perizinan dan sewa lahan, pembelian alat-alat produksi, dan kegiatan produksi untuk pertama kali.
"Dalam proses kegiatan penambangan yang dilakukan oleh klien kami, pada pertengahan bulan Juni 2011 saudara dr Lukas Budi Andrianto, datang dan meminta kepada klien kami, agar dirinya dapat ikut melakukan kegiatan penambangan, di area tambang yang telah dikuasai oleh klien kami," ungkap Lutfi.
Akta Perjanjian Kerjasama
Berdasarkan hal tersebut, pada 27 Juli 2011, antara PT PGMR dengan dr. Lukas Budi Ariyanto melalui bendara PT ABM (yang menurut keterangannya bertindak berdasarkan surat kuasa direksi PT ABM), telah menandatangi Perjanjian Kerjasama yang tertuang dalam Akta Nomor 8.
Selanjutnya, menurut pengakuan Lukas kepada PT PGMR, PT ABM tidak atau belum dapat menambang sesuai perjanjian 27 Juli 2011, karenanya PT ABM minta kepada PT PGMR melalui Lukas agar perjanjian yang diterangkan dalam Akta Nomor 8 tersebut dapat diubah.
Atas dasar rasa kemanusiaan, lanjut Lutfi, Direktur Utama PT PGMR menyetujui untuk diubah (dibuatkan addendum), sebagaimana dimaksud dalam akta Nomor 01 tanggal 8 Maret 2012. Kedua perjanjian tersebut (Akta No. 8 dan Akta No.1) dibuat oleh Notaris G. Sri Mahanani SH, di Jakarta Timur, notaris yang ditunjuk oleh Lukas.
Dalam perjalanannya, kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT ABM maupun Lukas telah melanggar kesepakatan kerja sama, antara lain, tidak memberikan laporan hasil kegiatan penambangan, tidak memberikan royalty dari hasil penjualan dan penjualan dilakukan secara langsung oleh Lukas melalui PT Gebe Nikindo kepada pihak ketiga, tanpa pemberitahuan kepada PT PGMR sebagaimana dimaksud dalam kesepakatan kerja sama.
"Atas tindakan tersebut, klien kami telah menderita kerugian materil berupa, hilangnya konsentrat biji besi sebesar 166.750,00 metrik ton, dengan kisaran harga pasar sebesar 60.00 USD per metrix ton atau setara dengan US$ 10.005.000, selama 23 bulan sejak 8 Juni 2012 hingga 14 April 2014, yang merupakan dampak dari kegiatan penambangan dan penjulan yang dilakukan oleh Lukas maupun PT ABM di area tambang yang dikuasai PT PGMR," ujarnya.
"Angka tersebut mengacu pada catatan klien kami dan Harga Patokan Ekspor (HPE) yang ditetapkan pemerintah (Kementrian ESDM) per bulan Juli 2013 pada kisaran HPE antara US$ 35.67 per ton sampai US$ 80.59 per ton, dengan kurs nilai tengah BI per Juli 2013 sebesar Rp. 11.234,00," katanya.
Sejak itu, pihak Lukas mamupun PT ABM tidak pernah menunjukkan itikad baiknya, sesuai nota perjanjian kerja sama yang telah disepakati bersama. Lukas malah melaporkan Direksi PT PGMR kepada Polda Metro Jaya.
"Atas kejadian tersebut, pada tanggal 29 Maret 2018, PT Putra Garuda Mas Raya melalui kuasa hukum, telah mendaftarkan gugatan perdata terhadap dr Lukas Budi Andrianto dkk, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan Nomor Perkara 156/PDT.G/2018/PN Jaktim," kata Lutfi.(vk)
Brigjen Hasanudin Dibebas tugaskan Sebagai Wakapolda Maluku
Written by Redaksi
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Pergantian struktur di Polda Maluku, menimbulkan dugaan-dugaan yang tak beralasan. Pasalnya terjadi seiring dengan adanya ada telegram Kapolri yang memutasi Wakapolda Maluku Briigjend Pol Hasanuddin dari Jabatannya
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Pol Setyo Wasisto ditemui di Mabes Polri, Kamis(21/6)2018 mengatakan Wakapolda Maluku Brigjen Pol Hasanuddin tidak dicopot dari jabatannya. Hasanuddin, kata Setyo, dimutasi dari jabatan di Polda Maluku."Saya koreksi teman-teman wartawan ada yang mengatakan dicopot. Tidak ada kata-kata dicopot (di dalam telegram Kapolri)," ujarnya.
Selanjutnya, Setyo menegaskan di dalam telegram Kapolri tidak menyebut tentang ketidak netralan Hasanuddin. ;Yang dinyatakan di dalam telegram itu adalah Hasanuddin dibebastugaskan dari jabatan lama dan dimutasi ke jabatan baru," tegasnya.
Untuk itu, Setyo menjelaskan pertimbangan terkait mutasi pejabat Polri itu pasti ada. Mutasi dapat dilakukan karena promosi jabatan dan mutasi tidak promosi.
"Saya melihat faktanya saja. Ada telegram itu dan itu dilaksanakan,"jelasnya.
Sesuai data, Setyo merincinya Lewat telegram bertanggal 20 Juni 2018, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengeluarkan keputusan untuk memutasi" Hasanuddin yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Maluku menjadi analis kebijakan utama bidang Bindiklat Lemdiklat Polri," rincinya.
Dugaan awal menandaskan Posisi Wakapolda Maluku digantikan oleh Brigjen Akhmad Wiyagus yang sebelumnya menjabat sebagai direktur tindak pidana korupsi.
Ada dugaan mutasi tersebut terkait keterlibatan Hasanuddin dalam kampanye salah satu pasangan calon Gubernur Maluku, yakni Irjen Purnawirawan Murad Ismail yang merupakan mantan Kakor Brimob Polri.( vk)
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Rapat koordinasi melalui vidio confrensi dengan pemerintah daerah TNI Polri sudah ditagetkan 4 pengamanan Operasi ketupat 2018 juga mengamankan mudik hingga pemberantasan terorisme. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian ketika memimpin apel pasukan Operasi Ketupat 2018 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Senin (6/6/2018) pagi, Saat memberikan arahan menyatakan bahwa Operasi Ketupat 2019 mencanangkan beberapa target dengan tujuan utamanya, yakni menciptakan kondisi Hari Raya Fitri yang aman dan nyaman bagi masyarakat. "Operasi Ketupat 2018 dalam rangka pengamanan Idul Fitri yang akan berlangsung 18 hari dari 7 juni sampe 24 Juni 2018," ujarnya.
Selanjutnya, Tito menegaskan seiring dengan itu menegaskan untuk beraksi memberikan target pertama Operasi Ketupat 2018 adalah pengamanan arus mudik dan balik Lebaran. Diprediksi pada Jumat 8 Juni 2018, arus mudik akan dimulai. “Selama ini, banyak perbaikan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah, “ tegasnya.
Untuk itu, Tito menjelaskan.oleh karena itu, ia meminta jajarannya kerja keras urai kemacetan dan tekan kecelakaan. “Kedua, target stabilitas harga pangan jelang Lebaran. Menurut Kapolri, berdasarkan penyataan Menteri Pertanian, Mentari Perdagangan dan Dirut Bulog, stok pangan Lebaran aman. "Problem hanya tinggal masalah distribusi jangan sampai ada penimbunan, mafia yang main," jelasnya.
Lebih lanjut, Titio mengakui Ketiga, pengamanan masyarakat dari kejahatan konvensional yang kerap marak jelang Lebaran. Kejahatan tersebut seperti copet, jambret, hipnotis, sehingga pembiusan masyarakat. “Target keempat, yakni mengamankan masyarakat dari ancaman terorisme,” akunya
Jadi,Tito menambahkan dan memastikan, jajarannya akan tidak akan berhenti untuk menumpas terorisme meski jelang Lebaran. “Kapolri berharap, segenap jajaran polisi yang dibantu oleh TNI, dan jajaran lembaga lainnya bekerja sungguh-sungguh, tulus dalam melayani masyarakat hingga tujuan utama Operasi Ketupat 2018 bisa tercapai,” tambahnya.(vk)
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Adanya keterlambatan keberangkatan Pesawat Lion Air rute Jakarta-Belitung tertahan hampir 2 jam di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Rabu (2/5/2018). Ini terjadi, kali ini keterlambatan (delay) karena ada informasi ada bom di kabin pesawat yang kemudian tak terbukti.
Corporate Communications Strategic of Lion Air Danang Mandala Prihantoro, ketika mengirim lewat keterangan pers, Rabu (2/5) 2018 menyebutkan adanya keterlambatan pesawat Lion Rute Jakarta -belitung hamper dua jam adanya penyebabnya."Kejadian bermula dari adanya informasi dari salah satu penumpang berinisial FW bahwa ada bom di pesawat tersebut," ujarya,
Selanjutnya, Danang menegaskan Pesawat dimaksud adalah Boeing 737-800NG dengan nomor registrasi PK-LJY. “Berdasarkan jadwal semula, pesawat lepas landas dari Bandara Soekarno Hatta pada pukul 09.25 WIB, dengan tujuan pendaratan di Bandara HAS Hanandjoeddin di Tanjung Pandan, Belitung,” tegasnya.
Untuk itu, Danang menjelaskan Pimpinan awak kabin kemudian berkoordinasi dengan seluruh kru yang bertugas untuk menjalankan tindakan sesuai prosedur operasional. "Dalam menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pelanggan dan kru, pilot sebagai PIC memutuskan untuk menurunkan kembali (penumpang),"jelasnya.
Lebih lanjut, Danang merincinya Sebagai bagian dari prosedur, 174 penumpang yang sudah berada di pesawat diturunkan kembali. Sesudah itu, kru melakukan pengecekan menyeluruh di pesawat tersebut"Dengan kerja sama yang baik antara kru pesawat, petugas layanan di darat (ground handling) dan petugas keamanan bandar udara, proses pemeriksaan diselesaikan secara tepat dan benar," rincinya.
Namun, Danang mengakui ternyata, tidak ditemukan bom di pesawat tersebut. Namun, proses pengamanan dan pemeriksaan menyeluruh mengakibatkan pesawat tertunda terbang selama hampir 2 jam. "Lion Air telah menerbangkan (pesawat itu) dengan jadwal keberangkatan terbaru menuju Tanjung Pandan pada pukul 11.15 WIB," akuya,
Seiiring dengan itu, Danang membeberkan adapun penumpang yang memberikan informasi terkait bom itu masih menjalani pemeriksaan lanjutan. Lion Air, lanjut Danang, telah menyerahkan FW ke petugas keamanan bandara (avsec) dan aparat kepolisian di bandara. "Lion Air akan meminimalisir dampak yang timbul agar rute penerbangan lainnya tidak terganggu," bebernya..
Jadi, Danang menandaskan siapa pun termasuk penumpang pesawat jangan pernah sekali-sekali bergurau mengenai bom. Kabar bohong soal bom terkait penerbangan juga terancam sanksi pidana Pasal 437 UU Penerbangan. "Semua yang terkait informasi bom baik sungguhan atau bohong akan diproses dan ada sanksi tegas oleh pihak berwajib," tandasnya. (vk)
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Upaya memberikan pelayanan bagi masyarakat yang tingga di Kepulauan Nias Imigrasi Gunung Sitoli, Sumatera Utara akhirnya menbangun kantor yang baru Unit Kerja Kator yang dikenal UKK. Ini dilakukan sehingga masyarakat mendapat kesempatan baik agar dapat mengurus paspor dan lain nya dapat dilakukan dengan baik.
Direktur Jenderal Imigrasi DR Ronny F Sompie SH, MH ketika ditemui Koranrakayat, Senin (1/4) 2018 mengatakan mewakili Menteri Hukum dan HAM Yasonna H, Laoly saya meresmikan Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi Gunung Sitoli, Sumatera Utara pada Sabtu(31/3)2018. “ Kantor imigrasi ini akan membuka pelayanan keimigrasian bagi masyarakat yang tinggal di Kepulauan Nias,” ujarnya.
Selanjutnya, Ronny menegaskan bahwa saat ini pelayanan keimigrasian haruslah memenuhi unsur kepastian hukum yang jelas, waktu yang cepat, pengurusan yang transparan dan akuntabel.” Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis untuk mendekatkan diri kepada masyarakat sekaligus memberikan pelayanan prima,” tegasnya.
Untuk itu, Ronny menjelaskan melalui kehadiran UKK Imigrasi Gunung Sitoli di Pulau Nias maka pelayanan keimigrasian terhadap seluruh lapisan masyarakat khususnya yang berada di Pulau Nias dapat dipenuhi dengan lebih baik lagi.“Masyarakat yang tinggal di Pulau Nias tidak perlu pergi ke Sibolga atau Medan untuk mendapatkan pelayanan keimigrasian karena mereka dapat dilayani di daerahnya sendiri,” jelasnya.
Lebih jauh, Ronny merincinya Pemkot telah menyiapkan sebidang tanah untuk dijadikan sebagai kantor imigrasi di Kepulauan Nias sehingga kami berharap ke depan bisa menjadi kantor imigrasi. “Sejak diujicobakan pada 2 Februari 2018, UKK Imigrasi Gunung Sitoli telah melayani 193 penerbitan paspor. Di samping pelayanan paspor, UKK Imigrasi juga akan membuka layanan izin tinggal bagi orang asing dan menjalankan fungsi pengawasan keimigrasian dalam wadah Tim Pengawasan Orang Asing,” rincinya.
Nampak dalam peresmian gedung yang baruturut, hadir pada peresmian UKK Imigrasi, antara lain Kakanwil Kemenkumham Sumut Liberty Sitinjak, Direktur Kerjasama Keimigrasian Efendy B. Peranginangin, dan Unsur Muspida Kota Gunung Sitoli.
Kantor UKK Imigrasi Gunung Sitoli berada di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Sibolga. Letak Pulau Nias yang cukup jauh dari Sibolga menjadi alasan pendirian UKK Imigrasi Gunung Sitoli tersebut. (VK)
Menag Berharap Masalah Masjid di Papua Harus Selesai Lewat Musyawarah
Written by Redaksi
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Persekutuan Gereja-gereja di Kabupaten Jayapura (PGGJ) menuntut pembongkaran menara Masjid Al-Aqsha Sentani karena lebih tinggi dari bangunan gereja yang sudah banyak berdiri di daerah itu. Hal ini menuai respons dari sejumlah pihak.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berharap agar masalah ini bisa diselesaikan dengan musyawarah. Menag juga mendukung rencana tokoh agama untuk menggelar dialog yang produktif dengan para pihak terkait.“Selesaikan dengan musyawarah. Kami mendukung penuh langkah-langkah pemuka agama, tokoh masyarakat, dan Pemda yang akan melakukan musyawarah antar mereka,” kata Menag di Jakarta, Minggu (18/03).
“Saya telah berkomunikasi dengan para tokoh Islam Papua, juga Ketua Umum PGI Pusat dan Ketua FKUB Papua untuk ikut menyelesaikan masalah tersebut," sambungnya.Menag juga mengingatkan agar ketentuan regulasi sebagai hukum positif dan hukum adat beserta nilai-nilai lokal yang berlaku haruslah menjadi acuan bersama. Selain itu, Menag meminta masing-masing pihak mengedepankan sikap saling menghormati dan menghargai, serta tidak memaksakan kehendak dan pandangan masing-masing. Menurutnya, kerukunan antar umat serta persatuan dan kesatuan bangsa harus ditempatkan pada tujuan tertinggi dalam menyelesaikan masalah.
“Kedepankan suasana kedamaian dan kerukunan antarumat beragama di Papua yang telah dicontohkan dan diwariskan para pendahulu kepada kita semua,” ujarnya. Menag juga telah memerintahkan jajarannya di Kanwil Kemenag Provinsi Papua dan Kakankemenag Jayapura untuk proaktif dalam ikut menyelesaikan persoalan ini. Kakanwil dan Kakankemenag diminta bertindak konkret dengan memfasilitasi proses dialog dan musyawarah yang akan digelar dengan baik.“Saya minta Kakanwil dan Kakankemenag proaktif dan terus melaporkan progress penyelesaian masalah di sana,” tuturnya.
Diinformasikan bahwa PGGJ menuntut agar pembangunan menara Masjid Al-Aqsha Sentani dihentikan dan dibongkar. PGGJ meminta agar tinggi gedung masjid tersebut diturunkan sehingga sejajar dengan tinggi bangunan gedung gereja yang ada di sekitarnya. PGGJ beralasan menara Masjid Al-Aqsha saat ini lebih tinggi dari bangunan gereja yang sudah banyak berdiri di Sentani.
Ketua Umum PGGJ, Pendeta Robbi Depondoye meminta agar pembongkaran dilakukan selambatnya 31 Maret 2018, atau 14 hari sejak tuntutan resmi diumumkan hari ini. PGGJ juga sudah menyurati unsur pemerintah setempat untuk pertama-tama menyelesaikan masalah sesuai aturan serta cara-cara persuasif.(eas)
.
Panglima TNI : Pembentukan Markas Komando Pasmar 3 di Sorong Masih Tahap Proses
Written by Redaksi
