JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,- Minggu, 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia di hadapan pimpinan dan anggota MPR RI. Tak menunggu lama, di malam hari Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming langsung bergerak cepat mengumumkan jajaran yang akan membantunya di kabinet pemerintahan pada masa bakti 2024-2029. Kabinet itu diberi nama Kabinet Merah Putih, kabinet yang menyatukan para profesional, birokrat, akademisi, tokoh masyarakat, hingga politisi dalam satu kepentingan, yaitu kepentingan nasional, kepentingan bangsa dan negara.

“Kabinet yang kita sepakati, kita beri nama Kabinet Merah Putih, untuk menjadi suatu simbol persatuan, simbol kebersamaan, simbol kebangsaan,” kata Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna perdana, di Kantor Presiden, Jakarta, 23 Oktober 2024.

Lembah Tidar pun menjadi saksi tekad Kabinet Merah Putih untuk menyamakan visi dan mengharmonisasikan gerak langkah dalam mengemban misi Asta Cita, demi mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Di tempat yang bersejarah ini, selama tiga hari para anggota kabinet dibekali dengan arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo serta dilatih kedisiplinan dan memupuk kekompakan untuk bersama-sama bekerja melayani rakyat, bersama mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

“Saya betul-betul merasakan harapan dari seluruh rakyat Indonesia. Dan karena itu, saya bersama pembantu-pembantu saya, bersama menteri-menteri, para menko, bersama petugas-petugas yang tergabung dalam Pemerintahan Republik Indonesia sekarang, kami sungguh-sungguh bertekad untuk bekerja keras, untuk melayani rakyat Indonesia,” tegas Presiden Prabowo.

Dan kini, tepat tanggal 29 Januari 2025, seratus hari sudah Kabinet Merah Putih mengemban amanat untuk melayani rakyat Indonesia. Seratus hari yang menjadi langkah awal dari perjalanan panjang pemerintah untuk sebuah perubahan besar, berbenah, berinovasi, dan bekerja keras untuk memberikan yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Dalam kurun waktu tersebut, berbagai program telah dilakukan dan sejumlah kebijakan pun telah diambil oleh pemerintah.

Penghapusan Utang UMKM
Kebijakan Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 yang ditandatangani Presiden Prabowo pada 5 November 2024. Kebijakan ini adalah langkah besar yang diambil pemerintah untuk meringankan beban pelaku UMKM, khususnya di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan.

“Pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita, para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting. Mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara,” kata Presiden Prabowo.

Program penghapusan utang UMKM dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, akan menjangkau 67 ribu pelaku UMKM dengan penghapusan utang senilai Rp2,4 triliun. Total nilai kredit macet yang akan dihapuskan mencapai Rp14 triliun untuk satu juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Penyelenggaraan Pilkada Serentak
Setelah melalui tahapan persiapan yang panjang, Rabu, 27 November 2024 bangsa Indonesia menggunakan hak pilihnya pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2024. Pesta demokrasi yang diselenggarakan di 545 daerah pemilihan, terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota, berjalan dengan aman dan damai.

Peningkatan Kesejahteraan Guru
Pendidikan merupakan kunci untuk kebangkitan sebuah bangsa dan guru adalah garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan para guru di seluruh penjuru tanah air. Di tahun 2025, alokasi anggaran untuk kesejahteraan guru, baik aparatur sipil negara (ASN) maupun non-ASN, mencapai Rp81,6 triliun, atau meningkat sebesar Rp16,7 triliun dari tahun sebelumnya.

Sejalan dengan peningkatan kesejahteraan guru, layanan pendidikan yang lebih bermutu dan merata juga terus diupayakan pemerintah. Anggaran sebesar Rp17,15 triliun dialokasikan untuk program rehabilitasi, perbaikan, dan renovasi 10.440 sekolah negeri dan swasta.

Kenaikan Upah Minimum Nasional
Di sektor ketenagakerjaan, pemerintah memutuskan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5 persen. Kebijakan tersebut diumumkan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada 29 November 2024. Upah minimum adalah jaringan pengaman sosial yang sangat penting, terutama bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan. Kenaikan upah minimum nasional ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga daya saing usaha.

“Kesejahteraan buruh adalah sesuatu yang sangat penting. Kita akan perjuangkan terus perbaikan kesejahteraan mereka,” ujar Presiden.

Penurunan Harga Tiket Pesawat
Momen-momen penting bagi masyarakat, seperti Natal dan Tahun Baru, tak luput dari perhatian Presiden Prabowo. Kebijakan penurunan harga tiket pesawat pun diambil untuk meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong pergerakan ekonomi dan pariwisata di tanah air pada masa libur Natal dan Tahun Baru 2025. Penurunan sebesar 10 persen berlaku pada 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025. Kolaborasi pemerintah dengan berbagai pihak, mulai dari maskapai, badan usaha milik negara (BUMN), hingga penyedia avtur menjadi kunci dari kebijakan ini.

“Mungkin pertama kali dalam beberapa tahun kita bisa menurunkan harga tiket pesawat. Biasanya menjelang akhir tahun atau hari libur harga-harga naik, kita bisa turunkan sedikit tiket pesawat untuk membantu masyarakat dan rakyat kita. Tapi kita juga waspada supaya juga penurunan tiket pesawat juga tidak merugikan industri penerbangan,” kata Kepala Negara.

Penurunan harga tiket adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menjamin keamanan, kelancaran, dan kenyamanan masyarakat dalam menghadapi momen Natal dan Tahun Baru. Dalam upaya tersebut, jajaran Kabinet Merah Putih juga bersinergi untuk menjamin ketersediaan bahan pangan, kelancaran pasokan bahan bakar, keamanan masyarakat, hingga sarana dan prasarana transportasi yang memadai untuk mobilitas orang dan barang.

Kenaikan HPP & Penghentian Impor Beras
Target swasembada pangan yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo tidak akan pernah tercapai tanpa adanya dukungan terhadap para petani di seluruh tanah air. Oleh karena itu, dalam kurun waktu seratus hari pertama, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang berorientasi pada para petani. Pertama, kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 dan jagung dari Rp5.000 menjadi Rp5.500. Pemerintah juga memutuskan untuk menampung seluruh produksi gabah dan jagung dari petani dengan harga yang telah ditetapkan tersebut. Selain itu, pemerintah juga memutuskan untuk tidak mengimpor beras. Kebijakan-kebijakan ini merupakan kabar gembira bagi para petani sekaligus langkah fundamental pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan nasional.

Komitmen pemerintah dalam mendorong percepatan swasembada pangan juga terlihat dari perhatian Presiden Prabowo terhadap pengembangan lumbung pangan di sejumlah daerah di tanah air. Peninjauan areal lumbung pangan di Merauke, Papua Selatan pun menjadi kunjungan kerja perdana Presiden Prabowo pascadilantik. Merauke diproyeksikan menjadi salah satu lokasi pengembangan kawasan sentra produksi pangan di wilayah timur Indonesia.

Peluncuran Paket Stimulus Ekonomi
Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang merupakan amanat dari undang-undang tidak bisa dielakkan oleh pemerintah. Meski demikian, mendengarkan suara masyarakat, Presiden Prabowo memutuskan kenaikan tarif PPN hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah yang selama ini sudah dikenakan PPN Barang Mewah atau PPnBM, seperti pesawat jet pribadi, yacht, dan barang mewah lainnya yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat mampu. Artinya, tidak ada kenaikan PPN untuk barang dan jasa selain yang tergolong barang-barang mewah. Kemudian, untuk barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat, tetap mendapatkan fasilitas pembebasan PPN atau dikenakan tarif PPN nol persen. Presiden pun menegaskan komitmen pemerintah untuk mereformasi sistem perpajakan nasional dengan berorientasi pada masyarakat.

“Saya kira sudah sangat jelas bahwa pemerintah akan terus berupaya untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan prorakyat,” tegas Presiden Prabowo.

Sejalan dengan pemberlakuan kebijakan di bidang perpajakan ini, pemerintah juga meluncurkan paket stimulus dengan nilai mencapai Rp38,6 triliun yang menyasar rumah tangga berpenghasilan rendah, masyarakat kelas menengah, serta dunia usaha terutama untuk perlindungan UMKM dan industri padat karya. Stimulus antara lain berupa bantuan 10 kilogram beras per bulan bagi 16 juta penerima, diskon listrik sebesar 50 persen untuk pelanggan berdaya maksimal 2.200 volt, insentif pajak penghasilan (PPh) pasal 21 bagi pekerja dengan gaji sampai dengan Rp10 juta per bulan, dan pembebasan PPh bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun.

Makan Bergizi Gratis
Melaksanakan janji kepada masyarakat, di awal tahun 2025 pemerintah mulai melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG) secara bertahap. MBG adalah program strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul melalui akses gizi yang lebih baik. Program ini memberikan dampak di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, perekonomian masyarakat, hingga ketahanan pangan. Pemerintah menargetkan pada akhir tahun 2025, seluruh anak Indonesia dapat mengakses program MBG.

“Program makanan bergizi kita berjalan, alhamdulillah. Kita telah luncurkan tanggal 6 Januari yang lalu dan sampai sekarang berhasil melayani 650 ribu anak-anak kita di 31 provinsi. Dan, untuk Januari sampai April 2025 program ini sasarannya adalah 3 juta anak, bulan April sampai Agustus 2025 akan menuju 6 juta anak, September kita harapkan 15 juta anak, dan akhir 2025 target kita adalah semua anak-anak Indonesia bisa dapat makanan bergizi,” kata Presiden Prabowo.

Penurunan Biaya Haji
Pemerintah dan DPR RI menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1446 H/2025 M dengan rata-rata sebesar Rp89,4 juta atau turun sekitar Rp4 juta dibanding rerata BPIH tahun 2024. Penurunan ini tentunya berdampak pada  Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus ditanggung jemaah, yaitu turun sekitar Rp600 ribu. Presiden Prabowo menekankan, penurunan biaya haji ini tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan bagi para jemaah haji Indonesia.

“Mungkin pertama kali dalam sejarah republik juga kita turunkan harga naik haji. Itu pun saya belum puas. Saya perintahkan, cari lagi kesempatan, cari lagi peluang untuk turunkan harga, terus efisiensi, efisiensi, efisiensi,” ucapnya.

Pembaharuan Kebijakan DHE
Pemerintah juga memperbaharui kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) dan mewajibkan eksportir untuk menempatkan sebesar 100 persen DHE sumber daya alam di Indonesia minimal selama satu tahun. Kebijakan ini diambil untuk menjaga ketahanan dan stabilitas ekonomi nasional, sekaligus meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam demi kemakmuran rakyat.

“Semua perusahaan yang menerima kredit dari bank pemerintah harus menempatkan hasil penjualan ekspornya di bank di Indonesia. Saya kira ini hal yang wajar, ini masuk akal. Mereka berusaha dengan dana yang bersumber dari rakyat Indonesia, setelah mereka berusaha dan mereka lakukan penjualan, hasil penjualannya wajar kalau ditaruh di bank-bank di Indonesia,” tegas Kepala Negara.

Pembangunan Infrastruktur
Keberlanjutan pembangunan infrastruktur, terutama untuk menunjang program prioritas pemerintah seperti ketahanan pangan dan energi, juga menjadi perhatian pada seratus hari Kabinet Merah Putih. Di awal tahun 2025, tepatnya tanggal 20 Januari, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 37 proyek strategis ketenagalistrikan nasional yang mencakup 26 pembangkit listrik dengan kapasitas total 3,2 gigawatt, serta 11 jaringan transmisi dan gardu induk di 18 provinsi. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan kemandirian energi dalam lima tahun ke depan. Tak hanya mandiri, Presiden optimistis Indonesia mampu menjadi salah satu pemain utama dalam transformasi energi global.

Tak hanya mengandalkan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), pemerintah juga mendorong keterlibatan lebih dari sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur di tanah air.

“Ada yang mengatakan saya menghentikan proyek-proyek infrastruktur. Tidak benar, saya tidak menghentikan, saya mengubah. Infrastruktur akan sebagian besar saya serahkan kepada swasta untuk membangun,” kata Presiden.

Penanganan Cepat Bencana
Penanganan bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah juga menjadi fokus pemerintah. Tim gabungan dari Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB), Kementerian Sosial, TNI, Polri, hingga pemerintah daerah bergerak cepat dalam menangani bencana alam di tanah air, di antaranya erupsi Gunung Lewotobi Laki Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan tanah longsor di Pekalongan, Jawa Tengah. Di tengah kunjungannya ke Washington DC, Amerika Serikat, Presiden Prabowo pun tetap memantau kondisi di dalam negeri, terutama terkait penanganan bencana alam. Pada Selasa, 12 November 2024 pagi waktu Washington DC, Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas (ratas) melalui video conference dengan beberapa jajaran Kabinet Merah Putih untuk membahas perkembangan penanganan bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki Laki.

“Saya ingin diberi update bagaimana tentang keadaan bencana di Gunung Lewotobi Laki Laki di Flores Timur, NTT,” ujar Presiden saat membuka ratas.

Selain penanganan pascabencana, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya langkah mitigasi dan antisipasi terhadap bencana. Dalam ratas di Pangkalan TNI Halim Perdanakusuma, 23 Desember 2024, Presiden Prabowo menekankan pentingnya koordinasi antara berbagai pihak dan penyebaran informasi kepada masyarakat terkait perkembangan cuaca terkini.

Efisiensi Anggaran
Arahan Presiden Prabowo kepada jajaran Kabinet Merah Putih sangat jelas, bahwa pemerintah harus fokus pada pembangunan ekonomi kesejahteraan rakyat. Pemerintahan yang bersih dan efisien, yang terbebas dari penyelewengan, kebocoran, hingga kongkalikong, harus diwujudkan. Penggunaan anggaran harus berorientasi pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, program swasembada pangan dan energi, serta mendorong terobosan teknologi.

Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dikeluarkan Presiden Prabowo pada 22 Januari 2025 menjadi pedoman jajaran pemerintah, pusat dan daerah, untuk meningkatkan efisiensi di kementerian/lembaga dan daerah masing-masing, dengan memprioritaskan pada peningkatan kinerja dalam pelayanan publik. Presiden meminta kegiatan-kegiatan yang tidak esensial, seperti yang bersifat seremoni hingga perjalanan dinas, dipangkas secara signifikan.

“Saya terus menerus monitor, saya terus menerus menuntut penghematan, efisiensi, saya menuntut keberanian, memotong hal-hal yang tidak esensial,” kata Presiden.

Dorong Investasi dan Perkuat Kerja Sama Luar Negeri
Pada November 2024, Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan perdana ke luar negeri dengan mengunjungi enam negara sekaligus, yaitu Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Amerika Serikat, Peru, Brasil, Inggris, dan Persatuan Emirat Arab. Kunjungan ini dilakukan untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC di Lima, Peru dan KTT G20 di Rio de Janeiro, Brasil serta memenuhi undangan negara-negara sahabat. Lawatan perdana Presiden Prabowo ini memiliki arti penting dalam menunjukkan potensi sekaligus menjadi langkah signifikan dalam menjadikan Indonesia sebagai mitra strategis di kancah global. Upaya penguatan kemitraan menjadi bahasan utama Presiden Prabowo saat bertemu dengan sejumlah pemimpin negara sahabat, termasuk di sela-sela KTT APEC dan G20. Dari lawatan ini, Presiden kembali ke tanah air dengan membawa komitmen investasi senilai 18,5 miliar dolar AS.

Pada Desember 2024, Presiden Prabowo menghadiri KTT D8 di Kairo, Mesir. D8 merupakan sebuah organisasi kerja sama ekonomi dan pembangunan yang beranggotakan Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Turki. Indonesia akan memegang keketuaan organisasi ini untuk periode tahun 2026-2027.

Dalam kurun seratus pemerintahan, Presiden Prabowo juga memperoleh tanda kehormatan dari berbagai negara sahabat. Dalam upacara resmi di Lima, 14 November 2024, Presiden Peru Dina Boluarte menyerahkan tanda kehormatan tertinggi “Grand Cross of the Order of the Sun of Peru” kepada Presiden Prabowo. Penghargaan ini melambangkan persahabatan dan penghormatan yang mendalam antara Indonesia dan Peru. Saat kunjungan ke Negeri Jiran, Malaysia, Senin, 27 Januari 2025, Presiden Prabowo menerima penghargaan Darjah Kerabat Johor Yang Amat Dihormati Pangkat Pertama (D.K I Johor) yang diserahkan langsung oleh Yang di-Pertuan Agong XVII Sultan Ibrahim di Istana Negara Malaysia. Penghargaan ini merupakan salah satu tanda kehormatan tertinggi Kerajaan Johor yang diberikan kepada raja-raja Melayu, kerabat dekat kerajaan, serta pemimpin negara asing yang berjasa dalam memperkuat hubungan bilateral. Kehormatan juga diberikan oleh pemerintahan India, yang menjadikan Presiden Prabowo Subianto sebagai tamu utama atau chief guest dalam Perayaan Ke-76 Hari Republik India yang digelar 26 Januari di New Delhi.

Seratus hari telah dilalui oleh Kabinet Merah Putih, sebuah momentum yang menjadi langkah awal dari perubahan besar untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Maju 2045. Berbagai pembenahan, inovasi, dan terobosan akan terus dilakukan demi menuntaskan misi Asta Cita, sekaligus mewujudkan Indonesia adil, makmur, dan sejahtera. Tetap optimistis melangkah ke depan untuk Indonesia yang lebih baik.

“Di sana-sini tentunya masih harus kita perbaiki, itu wajar. Tetapi yang saya rasakan adalah semua menteri, semua wakil menteri punya keinginan yang sangat keras untuk memberi hasil kepada rakyat. Itu yang saya rasakan. Dan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Saudara-saudara sekalian.
Demikianlah yang diharapkan rakyat kita, kita berada di trajektori yang benar,”(ard)

ABUDABI,KORANRAKYAT.COM,-Panitia Zayed Award for Human Fraternity hari ini, Jumat (31/1/2025), mengumumkan penerima penghargaan untuk edisi 2025. Ada tiga penerima, yaitu: 1) Perdana Menteri Barbados yang juga pejuang perubahan iklim Mia Amor Mottley; 2) organisasi kemanusiaan World Central Kitchen yang didirikan oleh Chef José Andrés; dan 3) inovator kesehatan berusia 15 tahun Heman Bekele – penerima penghargaan pemuda pertama.

Penghargaan yang ditujukan untuk individu dan organisasi ini, dinilai oleh juri independen atas kontribusi penting mereka terhadap isu-isu sosial yang mendesak serta dalam memelihara perdamaian dan solidaritas di seluruh komunitas yang beragam – baik secara global maupun di tingkat akar rumput.

Ketiganya akan menerima penghargaan dalam upacara pemberian award di Founder's Memorial di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, 4 Februari 2025, pukul 19.00 waktu Uni Emirat Arab. Seremonial pemberian penghargaan edisi ke-6 ini akan disiarkan melalui chanel youtube: Zayed Award for Human Fraternity.

Penghargaan ini diberi nama Zayed Award for Human Fraternity untuk menghormati mendiang Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, pendiri Uni Emirat Arab. Penghargaan ini sekaligus merupakan bukti warisan kemanusiaan Sheikh Zayed dan komitmennya yang teguh untuk melayani masyarakat dari berbagai latar belakang.

“Merupakan kehormatan bagi Dewan Juri untuk menyoroti tiga penerima penghargaan luar biasa yang menangani beberapa tantangan paling mendesak saat ini—ketahanan iklim, bantuan kemanusiaan, dan inovasi yang digerakkan oleh kaum muda. Penerima tahun ini menunjukkan bahwa pekerjaan transformatif dapat dilakukan pada usia berapa pun, di tempat mana pun di dunia, dan di bidang apa pun,” terang Sekretaris Jenderal Zayed Award for Human Fraternity Konselor Mohamed Abdelsalam di Abu Dhabi, Jumat (31/1/2025). 

“Dengan menghormati Perdana Menteri Mottley, World Central Kitchen, dan Heman Bekele, kami berupaya menginspirasi orang lain untuk membayangkan dan bertindak demi masa depan yang lebih baik bagi dunia,” sambungnya.

Sementara itu, Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, anggota Dewan Juri 2025 yang juga Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia mengatakan bahwa para penerima penghargaan telah bekerja keras untuk membuat perbedaan dalam kehidupan sehari-hari orang-orang di seluruh dunia, yang akan bermanfaat bagi umat manusia di masa mendatang. 

“Dedikasi mereka untuk mengangkat masyarakat mencerminkan semangat Penghargaan Zayed untuk Persaudaraan Manusia dan berfungsi sebagai pengingat bahwa, melalui rasa persatuan di antara umat manusia dan komitmen satu sama lain, kita dapat mendorong perubahan yang mendalam dan langgeng,” sebutnya.

Capaian Penerima Zayed Award

Mia Amor Mottley dipilih oleh Dewan Juri atas kepemimpinannya dalam aksi dan kebijakan iklim. Perdana Menteri Mottley meluncurkan Bridgetown Initiative pada 2022, sebuah seruan untuk tindakan tegas guna mereformasi sistem keuangan global agar mempertimbangkan ketimpangan iklim. Ia telah berkomitmen untuk mencapai 100% energi terbarukan bagi Barbados pada 2030, berinvestasi dalam tenaga surya, angin, dan sumber energi bersih lainnya untuk mengurangi ketergantungan pulau tersebut pada bahan bakar fosil. Mia Amor Mottley juga telah memelopori pertukaran utang untuk iklim, yang memungkinkan negara-negara untuk mengalokasikan kembali utang nasional menuju proyek ketahanan iklim.

Organisasi bantuan pangan global World Central Kitchen (WCK) - didirikan oleh Chef José Andrés pada 2010 – menyediakan bantuan pangan bagi masyarakat yang menderita krisis kemanusiaan dan bencana alam. Sejak didirikan, WCK telah mengirimkan lebih dari 300 juta makanan ke masyarakat di lebih dari 30 negara, termasuk lebih dari 70 juta makanan untuk warga Palestina di Gaza sejak Oktober 2023. Bermitra dengan koki, relawan, dan pemasok lokal, WCK mendukung ekonomi lokal sambil menyediakan makanan segar dan bergizi. Melalui kolaborasi - termasuk dengan Uni Emirat Arab - dan pendekatan inovatif 'pertama di lapangan' yang memungkinkan respons cepat terhadap krisis dalam situasi yang menantang, WCK telah menunjukkan kemampuan inovatifnya dalam menyediakan makanan bagi orang-orang yang sangat membutuhkannya.

Inovator kesehatan Ethiopia Amerika berusia lima belas tahun Heman Bekele mendapat penghargaan atas ambisinya untuk menyelamatkan nyawa orang-orang yang paling rentan dan visinya tentang perawatan kesehatan yang mudah diakses dan terjangkau. Pada usia 14 tahun, ia mengembangkan sabun yang hemat biaya untuk mencegah dan mengobati kanker kulit stadium awal—sebuah ide yang membuatnya mendapatkan gelar ‘Anak Tahun Ini’ versi TIME tahun 2024 dan pengakuan dalam berbagai kompetisi sains. Heman kini berkolaborasi dengan para peneliti di Sekolah Kesehatan Masyarakat Johns Hopkins Bloomberg untuk mengembangkan sabun penyelamat nyawa dan berupaya memperluas akses global ke solusi perawatan kesehatan bagi mereka yang sangat membutuhkannya.

Tentang Zayed Award

Zayed Award for Human Fraternity adalah penghargaan internasional independen tahunan yang mengakui orang dan entitas dari semua latar belakang, di mana pun di dunia, yang bekerja tanpa pamrih dan tanpa lelah melintasi batas untuk memajukan nilai-nilai abadi solidaritas, integritas, keadilan, dan optimisme serta menciptakan terobosan menuju hidup berdampingan secara damai.

Penghargaan ini diluncurkan pada 2019 setelah pertemuan bersejarah di Abu Dhabi antara Paus Fransiskus dan Grand Syekh Al-Azhar Ahmed Al-Tayeb. Saat itu, keduany menandatangani Dokumen Persaudaraan Manusia.

Penghargaan ini dinamai untuk menghormati mendiang Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, pendiri Uni Emirat Arab, yang terkenal karena kemanusiaannya dan dedikasinya untuk membantu orang, apa pun latar belakang atau tempatnya di dunia.

JAKARTA.KORANRAKYAT.COM,-Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama menerbitkan edaran terkait tema Khutbah Jumat pada 31 Januari dan 7 Februari 2025. Edaran terbit dalam rangka Hari Internasional Persaudaraan Manusia yang diperingati setiap 4 Februari.

Edaran ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi/Ketua BKM provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama kab./kota/Ketua BKM kab./kota, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/Ketua BKM kecamatan, para Ketua BKM kelurahan/desa, serta Ketua Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid seluruh Indonesia.

Hari Internasional Persaudaraan Manusia (International Day of Human) ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 4 Februari 2019. Penetapan ini sehubungan ditandatanganinya ‘Piagam Persaudaraan Manusia’ oleh Grand Syekh Al-Azhar Ahmed Al Tayeb dan Pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

"Sebagai dukungan atas peringatan tersebut, sebagaimana tahun lalu, kami terbitkan edaran yang mengimbau para khatib Jumat untuk menyampaikan pesan-pesan persaudaraan manusia (ukhuwah insaniyah) pada dua pelaksanaan Salat Jumat pada 31 Januari 2025 dan 7 Februari 2025," terang Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad di Jakarta, Rabu (29/1/2025).

Secara khusus, lanjut Abu Rokhmad, ada dua pesan pokok yang ingin ditonjolkan pada peringatan Hari Internasional Persaudaraan Manusia 2025. Pertama, 

Gerak Bersama Memberdayakan Penyandang Disabilitas untuk Masa Depan yang Inklusif. Kedua, Merawat Lingkungan.”

"Dua pesan utama ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo dan Wapres Gibran," jelas Abu Rokhmad.

"Tema inklusi dan lingkungan juga sejalan dengan semangat Deklarasi Istiqlal yang ditandatangani Menag Nasaruddin Umar dan Paus Fransiskus pada September 2024," sambungnya.

Sebagai alternatif, Kemenag juga menyertakan beberapa naskah Khutbah Jumat yang dapat diunduh pada tautan: https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/portal-web/naskah-khotbah.

Selain edaran khutbah, Kemenag bekerja sama dengan Majelis Hukama Muslimin (MHM) juga menyelenggarakan lomba menulis Khutbah Jumat dengan tema yang sama, inklusi dan lingkungan. MHM merupakan lembaga internasional yang didirikan oleh Grand Syekh Al Azhar Prof Dr Ahmed Al Tayeb. Tokoh Indonesia yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Agama (1998), Prof. Dr. M Quraish Shihab tercatat sebagai pendiri dan sekaligus anggota. 

"Ada lebih 30 juta hadiah yang disiapkan untuk lomba menulis naskah khutbah ini," tandasnya.(eas)

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM,- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) kembali menorehkan prestasi gemilang. Pada hari Jumat (24/1), bankjatim sukses meraih empat penghargaan sekaligus. Rinciannya, tiga penghargaan dari Indonesia Human Capital Brilliance Award (IHCBA) dan satu penghargaan dari Warta Ekonomi.

Untuk penghargaan dari IHCBA, bankjatim dinobatkan sebagai Brilliant Digital Transformation in Human Capital of year 2024, Brilliant Equality and Inclusion Initiativies of Year 2024, dan Brilliant Employee Development Strategies of Year 2024. Bertempat di Jakarta, penghargaan tersebut diterima oleh AVP Learning Center Divisi Human Capital bankjatim Enddy Winata. Kemudian dari Warta Ekonomi, bankjatim berhasil menyabet penghargaan kategori Public Relations 2025 in Building Strong Brand Identity Through Strategic Collaboration Category Regional Bank dalam ajang Indonesia Public Relations Award (IPRA) 2025.

Direktur Utama bankjatim, Busrul Iman, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas penghargaan yang telah diberikan kepada perseroan. Menurutnya, penghargaan ini merupakan pencapaian yang membanggakan serta membuktikan bankjatim telah berhasil dalam menerapkan pengelolaan SDM yang inovatif dan kompeten. “Kami terus berkomitmen untuk konsisten melakukan transformasi bisnis dan Sumber Daya Manusia (SDM) demi mewujudkan pertumbuhan bisnis perusahaan serta memberikan layanan terbaik bagi seluruh nasabah bankjatim,” paparnya.

Busrul menerangkan bahwa inovasi strategi yang diterapkan dalam pengelolaan human capital bankjatim tidak hanya bertujuan meningkatkan kinerja internal, tetapi juga sebagai bentuk adaptasi menghadapi tantangan masa depan dunia kerja. Pihaknya percaya bahwa karyawan adalah aset terbesar perusahaan, sehingga investasi dalam pengembangan human capital terus menjadi prioritas utama guna memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan.

Lebih lanjut, Busrul menambahkan bahwa citra bankjatim saat ini terus meningkat karena selalu konsisten memberikan kontribusi sebagai penggerak dan pendorong laju perekonomian. Selain itu, bankjatim sebagai mitra utama pemerintah juga fokus mendukung pengelolaan keuangan sekaligus memberikan layanan optimal kepada nasabah.

“Kinerja positif yang diraih bankjatim tentunya membuat citra perusahaan menjadi semakin cemerlang, sehingga usaha kami dalam membangun persepsi publik berhasil berjalan dengan baik. Kami berharap semoga bankjatim dapat terus berkontribusi positif dan memberikan manfaat yang optimal, baik di Jawa Timur maupun nasional,” tutup Busrul.

Sementara itu, Ketua Penyelenggara IHCBA 2024 Sifa Rickewine menuturkan, pengelolaan SDM yang berkualitas menjadi elemen penting dalam mencapai target Indonesia Emas 2045. SDM tidak hanya harus adaptif dan inovatif, tetapi juga unggul agar mampu mendorong pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan. “Organisasi dan perusahaan harus memastikan bahwa pengelolaan SDM tidak hanya bertujuan untuk mencapai profitabilitas jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan jangka panjang dan kesejahteraan tenaga kerja,” paparnya.

Indonesia Human Capital Brilliance Awards (IHBCA) 2024 yang diselenggarakan oleh BusinessUpdate.id tersebut merupakan upaya untuk melihat bagaimana perusahaan/organisasi mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, perubahan pasar, dan tantangan global. “Kepemimpinan yang efektif memainkan peran penting dalam mengarahkan dan menginspirasi perubahan, sementara pengembangan SDM yang berfokus pada inovasi dan keberlanjutan menjadi pondasi bagi keberlangsungan bisnis,” pungkasnya.(an)

JEDDAH,KORANRAKYAT.COM, Proses penyediaan layanan akomodasi, transportasi, konsumsi, dan layanan umum bagi jemaah haji Indonesia sudah memasuki tehap penandatanganan kontrak. Kantor Urusan Haji (KUH) pada KJRI Jeddah secara bertahap hari ini melaksanakan penandatanganan kontrak dengan para penyedia layanan di Arab Saudi. 

Pada tahap awal, penandatanganan kontrak dilakukan dengan penyedia akomodasi wilayah Mekkah. Penandatanganan berlangsung di kantor KUH, Musyrifah, Jeddah, Minggu (26/1/2025)

Ada 40 penyedia akomodasi yang menandatangani kontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen KUH Zakaria Anshori. Penandatanganan kontrak dipimpin Staff Teknis Haji/Konsul Haji pada KJRI Jeddah Nasrullah Jasam. 

Hadir menyaksikan, Plt. Irjen Kementrian Agama Faisal, Konsul Jenderal RI di Jeddah Yusron Bahauddin Ambary, Irwil I Itjen Kemenag Khairunnas, dan Irwil V Itjen Kemenag Ahmadun. Hadir juga, pengacara KUH Ehaab Abdulqadir Gamloo.

"Penandatanganan kontrak ini merupakan wujud dari komitmen pemerintah untuk mempersiapkan penyelenggaraan haji 1446 H/2025 M yang sudah di depan mata," terang Nasrullah Jasam. 

Penandatanganan kontrak ini, kata Nasrullah Jasam, merupakan hasil dari kerja keras seluruh Tim Penyediaan Layanan. Mereka telah bekerja sejak Desember 2024, mulai dari proses seleksi hingga negosiasi harga dengah para calon penyedia layanan.

"Kegiatan ini yang dilakukan secara bertahap yang dimulai dari kontrak layanan akomodasi, kemudian layanan umum, katering dan transportasi, baik di Makkah maupun Madinah," jelas Nasrullah yang sekaligus bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggara (KPA).

"Tim telah bekerja keras siapkan layanan terbaik bagi jemaah haji. Insya Allah, target kita kontrak selesai sebelum 14 Februari 2p25. Sebab, Pemerintah Arab Saudi menetapkan 14 Februari 2025 sebagai batas akhir penandatanganan kontrak layanan," jelas Nasrullah Jasam.

Plt. Irjen Kemenag RI Faisal mewanti-wanti para penyedia untuk mentaati komitmen kontrak yang telah ditandatangani. Mereka akan menghadapi sanksi akibat pelanggaran terhadap kontrak, baik berupa denda hingga daftar hitam (blacklist)di masa yang akan datang. 

Faisal juga memastikan aparat pemerintah tidak bermain-main dalam proses pengadaan pelayanan ini. Ia minta para penyedia untuk melaporkan kepada Itjen apabila terdapat pihak-pihak yang meminta imbalan dalam bentuk apapun. 

Konjen RI di Jeddah Yusron Ambary mengajak para penyedia akomodasi dan penyedia layanan lainnya untuk menggunakan produk produk asal Indonesia dalam memberikan layanan kepada para jemaah ibadah haji Indonesia.

"Kami akan mengundang para penyedia layanan untuk menghadiri pameran produk Indonesia pada 23 atau 24 Februari 2025 di Jeddah agar mereka dapat bertemu dengan mitra mitra dari Indonesia," jelas Yusron.(eas)

JAKARTA.KORANRAKYAT.COM,-Umat Islam memperingati Isra Mikraj Nabi Muhammad saw. Menag Nasaruddin Umar mengatakan, salah satu pesan terpenting dari peristiwa Isra Mikraj adalah Salat. Menag ajak umat Islam untuk menegakkan Salat.

Isra Mikraj adalah peristiwa monumental yang membawa pesan mendalam bagi umat manusia. Isra’ Mi’raj menjadi perjalanan suci dan bersejarah sekaligus titik balik kebangkitan dakwah Rasulullah SAW.

Ada tiga perjalanan penting Rasulullah saw., yaitu: Isra Mikraj, Hijrah, dan Haji Wada. Hijrah dari Mekkah ke Madinah menjadi momentum perubahan, Haji Wada menandai kemenangan. Isra Mi’raj adalah puncak perjalanan seorang hamba (al-abd) menuju sang pencipta (al-Khalik) menuju kesempurnaan ruhani (insan kamil). 

"Oleh-oleh Isra Mikraj adalah salat. Karenanya, pesan terpenting dari peringatan Isra Mikraj adalah menegakkan salat. Mati meneggakkan salat," pesan Menag Nasaruddin Umar di Jakarta, Minggu (26/1/2025).

"Rasulullah dalam sebuah hadis menyebut salat sebagai Mi’rajnya orang mukmin. Salat juga tiang agama," sambungnya.

Salat, kata Menag, adalah fondasi spiritualitas dan pilar agama. Salat mengajarkan kedisiplinan, ketundukan, dan hubungan yang erat dengan Sang Pencipta. Dan, salat ditutup dengan salam, memberi pesan tentang pentingnya menebar kedamaian dan keselamatan. Salat mengajarkan tentang pentingnya keseimbangan antara hubungan dengan Allah SWT dan hubungan dengan sesama manusia.

"Salat menguatkan fondasi spiritual dalam membangunan umat dan bangsa. Ketika fondasi ini kuat, nilai-nilai keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan akan tumbuh dan membawa manfaat bagi semua. Spiritualitas yang terinternalisasi dengan baik akan menjadi landasan untuk membangun persatuan, toleransi, dan harmoni sosial," papar Menag. 

"Salat mengajarkan kita bahwa kesalehan individual harus berdampak pada kesalehan sosial, yang menjadi pilar penting dalam membangun masyarakat yang adil dan bermartabat," sambungnya.

Menag berharap, peringatan Isra Mikraj tahun ini menjadi inspirasi bagi umat untuk terus memperkuat iman, memperbaiki amal, dan membangun masa depan bangsa yang lebih baik. "Dengan menjadikan spiritualitas sebagai landasan, salat sebagai pilar, mari hadirkan peradaban yang penuh rahmat dan keberkahan," tandasnya.(eas)

THAiLAND,KORANRAKYAT.COM,-Sekjen Kementerian Agama Kamaruddin Amin mewakili Indonesia pada Konferensi Islam ASEAN III di Thailand. Kamaruddin Amin hadir sebagai salah satu pembicara kunci dan membahas masalah kemanusiaan dan pelestarian lingkungan.

Konferensi Islam ASEAN digelar oleh Kerajaan Arab Saudi di Bangkok, Thailand, 25 – 27 Januari 2025. Konferensi ini dibuka oleh Menteri Urusan Agama Arab Saudi Syekk Abdul Latif bin Abd Aziz Al Syekh. Acara internasional ini dihadiri para pejabat, tokoh agama, intelektual dan akademisi, serta para peneliti dari negara anggota ASEAN.

Konferensi ini menjadi platform untuk menyebarkan pesan harmoni, cinta dan toleransi, mempromosikan perdamaian dan moderasi, serta menolak ekstremisme dan terorisme.  Konferensi ini terdiri dari 6 sesi, setiap sesi ada enam pembicara. Sehingga total ada 36 pembicara dari berbagai negara di ASEAN. 

Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin menjadi salah satu pembicara kunci pada sessi yang bersamaan dengan Menteri Agama Arab Saudi. Berbicara dalam Bahasa Arab, Kamaruddin Amin membahas tema tentang Pilar Umat Terbaik (Mabadi Khairu Ummah) untuk Kemanusian dan Keberlanjutan Lingkungan.

Menurutnya, Al-Qur'an dalam surat Ali Imran ayat 110 menyebutkan bahwa umat Islam adalah "umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, serta beriman kepada Allah." Ayat ini menjelaskan posisi ideal umat Islam sebagai komunitas pembawa kebaikan. Namun, menjadi umat terbaik bukanlah label yang diwariskan begitu saja, melainkan amanah yang harus diwujudkan melalui keimanan, amal saleh, dan kontribusi nyata bagi umat manusia.

“Rasulullah saw sebagai teladan utama telah menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip Islam diterapkan dalam membangun masyarakat yang adil, beradab, dan harmonis. Ajaran Rasulullah mencakup hubungan vertikal (hablum minallah), yaitu ketaatan kepada Allah swt, serta hubungan horizontal (hablum minannas), yakni interaksi yang adil dan penuh kasih sayang dengan sesama manusia,” terang Kamaruddin Amin di Bangkok, Sabtu (25/1/2025). 

“Rasulullah saw juga menekankan pentingnya menjaga hubungan dengan alam (hablum minal 'alam), yang mencakup kewajiban untuk merawat lingkungan dan memanfaatkan sumber daya secara bertanggung jawab. Prinsip-prinsip ini terangkum dalam konsep Khaira Ummah,” sambungnya.

Mabadi Khaira Ummah

Dijelaskan Kamaruddin, Mabadi Khaira Ummah adalah prinsip-prinsip dasar yang dirumuskan untuk membangun komunitas ideal dan unggul. Prinsip ini menawarkan fondasi etis dan praktis untuk membangun masyarakat yang unggul dan berakhlak mulia. Ada lima prinsip utama, yaitu:

1. Ash-Shidq (Kejujuran). Kejujuran adalah pilar utama dalam membangun kepercayaan. “Dalam konteks masyarakat modern, kejujuran bukan hanya menjadi dasar hubungan interpersonal, tetapi juga landasan tata kelola pemerintahan dan transparansi dalam berbagai sektor kehidupan,” paparnya.

2. Al-Amanah wal Wafa' bil 'Ahd (Amanah dan Menepati Janji). Amanah melibatkan kemampuan untuk memikul tanggung jawab, baik sebagai individu maupun masyarakat. “Menepati janji adalah inti dari integritas yang diperlukan dalam hubungan antarmanusia, termasuk dalam menjaga komitmen terhadap kelestarian lingkungan,” sebutnya.

3. Al-'Adalah (Keadilan). Keadilan adalah prinsip universal yang melampaui batas agama, bangsa, dan kelas sosial. “Prinsip ini mendasari sistem hukum yang inklusif dan mendukung pemerataan sumber daya alam secara berkelanjutan,” kata Kamaruddin.

4. At-Ta’awun (Tolong-menolong). Solidaritas sosial menjadi kunci dalam menghadapi tantangan global, termasuk krisis kemanusiaan dan lingkungan. “Prinsip ini mendorong kolaborasi lintas bangsa untuk menciptakan solusi kolektif,” tuturnya.

5. Al-Istiqamah (Konsistensi). Konsistensi dalam menjalankan nilai-nilai Islam memastikan keberlanjutan usaha umat dalam menyelesaikan persoalan manusia dan alam, meskipun menghadapi tantangan besar.

“Prinsip Mabadi Khaira Ummah memiliki relevansi yang sangat kuat dalam menghadapi dua isu utama abad ini: krisis kemanusiaan dan kerusakan lingkungan,” tegasnya. 

Tawaran Solusi

Kamaruddin lalu menawarkan tiga solusi utama dalam menguatkan nilai kemanusiaan dan merawat lingkungan. Pertama, penguatan pendidikan multidimensional. Menurutnya, pendidikan berbasis nilai Islami perlu diperkuat dengan pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan aspek spiritual, sosial, dan ekologis. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan kurikulum yang tidak hanya menekankan ilmu agama, tetapi juga menanamkan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan dan solidaritas kemanusiaan. 

“Negara-negara ASEAN dapat mempromosikan pertukaran pelajar dan program lintas budaya untuk memperkuat pemahaman dan kerja sama antarbangsa dalam semangat Khaira Ummah,” ujar Kamaruddin. 

Kedua, kolaborasi regional untuk keberlanjutan. Negara-negara ASEAN perlu memperkuat kolaborasi dalam mengatasi tantangan lingkungan melalui kebijakan bersama yang berfokus pada keberlanjutan. Ini mencakup inisiatif seperti pengelolaan hutan secara kolektif, investasi dalam teknologi hijau, dan upaya bersama untuk mengurangi emisi karbon. 

“Prinsip At-Ta’awun atau tolong-menolong harus menjadi landasan dalam menciptakan kebijakan yang berkeadilan bagi seluruh anggota ASEAN, tanpa meninggalkan negara yang belum maju secara ekonomi,” sebutnya. 

Ketiga, membangun kepemimpinan moral di kawasan. Dunia Islam, khususnya di ASEAN, perlu melahirkan pemimpin-pemimpin moral yang mampu menjadi teladan dalam menyelesaikan krisis global. Pemimpin dengan integritas yang tinggi dan berpegang teguh pada prinsip Al-Istiqamah atau konsistensi akan mampu mengarahkan masyarakat menuju kemajuan yang berkelanjutan. 

“Kongres ini dapat menjadi langkah awal untuk menyusun forum kepemimpinan Islam yang membahas tantangan regional dan memberikan solusi yang terinspirasi dari Mabadi Khaira Ummah,” tandasnya.(an)

SURABAYA, KORANRAKYAT.COM, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah (Bank NTB Syariah) pada hari Senin (20/1). Perjanjian ini membahas implementasi teknis atas perjanjian antar pemegang saham (shareholder agreement). Bertempat di Pakuwon Imperial Ballroom, perjanjian tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama bankjatim Busrul Iman dan Direktur Dana & Jasa Bank NTB Syariah H. Nurul Hadi.

Busrul menjelaskan bahwa PKS ini merupakan tindak lanjut dari shareholder agreement (SHA) yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, serta pasca diperolehnya izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam lingkup pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) antara bankjatim sebagai perusahaan induk dengan Bank NTB Syariah sebagai perusahaan anak. ”Perjanjian ini mengatur hal-hal teknis terkait implementasi kewenangan perusahaan induk dan aspek-aspek teknis lainnya dalam aktivitas KUB, termasuk sinergitas bisnis seperti sharing biller, remittance, trade finance, hingga pembiayaan sindikasi,” ujarnya.

Untuk kerja sama seperti sharing biller, bankjatim memiliki berbagai layanan fitur yang dapat dimanfaatkan oleh Bank NTB Syariah. Fitur-fitur tersebut meliputi pembayaran tagihan listrik, PDAM, PBB, pengisian ulang (top-up) uang elektronik, dan layanan lainnya yang memudahkan para nasabah Bank NTB Syariah dalam memenuhi kebutuhan finansial mereka. ”Kerja sama ini tentunya akan menguntungkan kedua belah pihak,” lanjut Busrul.

Oleh karena itu, Busrul berharap kolaborasi ini dapat memperluas cakupan pelayanan perbankan di wilayah NTB sehingga memberikan kemudahan transaksi bagi masyarakat setempat. ”Semoga kerja sama ini memberikan energi positif sehingga kami dapat bertumbuh bersama dalam mengembangkan layanan perbankan di tanah air. Kami siap menjadi mitra strategis Bank NTB Syariah dalam mengakselerasi digitalisasi layanan keuangan demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih masif lagi,” tegasnya.

Selain itu, Busrul juga berharap bahwa kerja sama ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi kedua bank serta para pemangku kepentingan (stakeholders). Hal ini meliputi peningkatan aset bankjatim melalui pertumbuhan anorganik, terwujudnya sinergitas dan efisiensi operasional, serta terciptanya daya saing yang lebih baik melalui pemanfaatan bersama teknologi, penelitian pasar, pengembangan produk, pemasaran, hingga peningkatan akses ke sumber daya keuangan dan pasar internasional. ”Kolaborasi adalah elemen utama yang harus dilakukan BPD dalam berinovasi dan bertransformasi untuk bersaing di industri perbankan. bankjatim, yang kaya akan pengalaman serta menjadi pionir berbagai aksi korporasi BPD, seharusnya dapat membagikan pengalaman tersebut kepada sesama BPD, khususnya anggota KUB, demi mewujudkan pertumbuhan dan kemajuan bersama,” pungkasnya.(an)

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) telah melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang pengelolaan kas negara pada hari Kamis (23/1). Bertempat di Gedung AA Maramis Jakarta, perjanjian tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama bankjatim Busrul Iman dan Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti. Dalam kesempatan itu, bankjatim juga sukses meraih penghargaan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai Terbaik Mitra Transaksi Treasury Dealing Room Tahun 2024 kategori Bank Pembangunan Daerah.

Busrul menjelaskan, ruang lingkup perjanjian yang ditandatangani mencakup beberapa hal. Antara lain penyaluran gaji melalui rekening aparatur sipil negara / prajurit tantara nasional Indonesia / anggota kepolisian negara Republik Indonesia dan pejabat negara secara terpusat. Selain itu juga melakukan pelaksanaan penerimaan negara secara elektronik melalui collecting agent, pengelolaan rekening pemerintah milik satuan kerja lingkup kementerian negara/lembaga, serta global master repurchase agreement (GMRA) Indonesia. 

”Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, efisien, dan akuntabel. Kerja sama yang kami lakukan dengan DJPb merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyederhanakan dan mengintegrasikan pengelolaan kas negara melalui sinergi antara pemerintah dan lembaga-lembaga keuangan,” paparnya.

Busrul juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penghargaan yang telah diberikan kepada bankjatim. Keberhasilan ini tentu saja tidak lepas dari peran penting para nasabah setia bankjatim yang telah mempercayakan layanan finansialnya di bankjatim. Busrul juga berharap ke depannya Transaksi Treasury Dealing Room bankjatim dapat terus memberikan pelayanan yang optimal sehingga mampu menunjang pengembangan transaksi treasury yang lebih profitable namun tetap dapat terukur risikonya. ”Nasabah yang terus percaya kepada produk-produk yang kami tawarkan adalah salah satu pilar untuk terus maju dan berkembang. Ke depannya, kami akan terus mendukung pemerintah Indonesia, memberikan literasi dan memperkaya produk keuangan, serta senantiasa selalu berada di sisi nasabah dalam memberikan solusi finansial,” tutur Busrul.

Sementara itu, Astera menyampaikan, saat ini pengelolaan kas negara telah berkembang pesat dengan dukungan kualitas sistem penerimaan dan pengeluaran negara yang modern dan berbasis digital. Sepanjang tahun 2024, terdapat lebih dari 100 juta transaksi penerimaan negara (NTPN). Kemudian jumlah transaksi pengeluaran negara (SP2D) mencapai lebih dari 5,6 juta dokumen atas seluruh belanja negara yang disalurkan. 

“Kita tahu APBN kita tahun 2025 sebesar Rp 3.600 triliun, sepertiga dari itu ditransfer ke daerah. Dari jumlah sekian yang saya sebutkan ini adalah koneksi antara pemerintah dengan perbankan karena uang ini untuk bisa digunakan tentu lewat perbankan/lembaga keuangan nonbank/lembaga persepsi baik dari sisi masuk yang akan dikeep oleh negara maupun pada saat dikeluarkan. Jadi tentu kita sangat mengharapkan layanan yang baik dari Bapak Ibu sekalian sehingga kita semua bisa memberikan nilai tambah dari kegiatan treasury yang dilakukan,” lanjut Astera.(an)

JAKARTA.KORANRAKYAT.COM,-Langkah Menteri Agama (Menag) Nazarudin Umar menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini (23/1) untuk meminta pendampingan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2025 M/ 1446 H patut diapresiasi. Inisiatif semacam ini sudah sangat tepat dengan melibatkan lembaga anti rasuah sejak dini, sehingga pengawasan bisa dilakukan secara preventif untuk mencegah potensi terjadinya tindakan maupun kebijakan yang bisa menjurus pada praktik koruptif mulai dari hulu sampai dengan hilir. 

Dengan begitu penyelenggaraan haji tahun ini benar-benar bebas dari unsur korupsi sehingga semua layanan yang diberikan kepada 221 ribu jemaah nantinya benar-benar sesuai standar yang telah ditentukan tidak ada penyimpangan. Pelibatan KPK sangat positif untuk membangun integritas Kemenag.

Komnas haji berharap pertemuan antara Menag yang didampingi Kepala BPKH dan Kepala BP Haji dengan Ketua KPK tidak hanya berhenti pada tataran seremonial, harus ada tindak lanjut yang kongkrit dan nyata. KPK nantinya perlu membentuk tim yang diterjunkan pada tiga fase penting penyelenggaraan haji. Pertama, di tahap pra musim haji yaitu pada proses penandatanganan kontrak-kontrak dari mulai asuransi, penerbangan, pengadaan konsumsi, hotel, pemondokan, bus angkutan jemaah dan berbagai kontrak pengadaan lainnya baik di tanah air maupun di tanah s

Kedua fase penyelenggaraan yang ditandai dengan pemberangkatan jemaah keloter (kelompok terbang) ke Arab Saudi, apakah seluruh pembiayaan yang sudah disepakati dalam kontrak benar-benar berjalan dan sesuai terutama pada puncak haji di Armuzna (Arafah, Muzdalifah dan Mina) yang menjadi titik paling krusial. Ketiga fase pasca puncak haji hingga pemulangan jemaah ke tanah air. Tahap ini juga tidak kalah penting untuk memastikan layanan tetap sesuai dengan koridor.    

Pelibatan unsur KPK secara langsung sangat dimungkinkan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Merujuk UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji terdapat kuota pengawas internal pemerintah (PIP) dan pengawas eksternal, KPK bisa memanfaatkkan kuota eksternal. 

Komnas Haji memahami langkah cepat Menag Nazarudin Umar, di luar soal pentingnya pelibatan pengawasan KPK untuk menjaga dana haji tidak bocor, ada hal yang tidak kalah urgen yaitu memastikan transisi penyelenggaraan ibadah haji dari Kementerian Agama ke Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) benar-benar berjalan lancar dan mulus, meminimalisir timbulnya kegaduhan yang tidak perlu, terutama dalam mencegah timbulnya isu-isu negatif khususnya terkait  anggaran maupun penggunaan wewenang yang tidak tepat. 

Untuk diketahui haji tahun 2025 M/ 1446 H ini merupakan tahun terakhir haji diselenggarakan oleh Kemenag, setelah Presiden Prabowo lembaga tersendiri haji akan ditangani BP Haji mulai tahun 2026 M/1447 H (eas)