.

JAKARTAiKORANRAKYAT.COMi Suasana akrab terlihat saat Presiden Joko Widodo menerima para ketua umum partai politik koalisi pemerintah di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 15 Juni 2022. Presiden menerima kehadiran para ketua umum parpol tersebut jelang pelantikan sejumlah menteri dan wakil menteri di Istana Negara.

"Apa kabar? Sehat semua?" sapa Presiden saat tiba di Presidential Lounge, didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Presiden Jokowi kemudian mengambil tempat duduk di tengah, diapit oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh. Tepat di seberangnya, duduk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Di sebelah kanan Prabowo tampak duduk Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, sedangkan di sebelah kirinya duduk Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Hadir pula dalam kesempatan tersebut yaitu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa.

Pertemuan berlangsung hangat dan dalam suasana penuh keakraban. Presiden Jokowi dan para ketua umum parpol pun berbincang-bincang, diselingi tawa.

"Sekali-kali kita makan di sini," ucap Presiden.

"Tempatnya bagus, Pak, lebih modern (desainnya)," ujar Airlangga.

Presiden Jokowi mengundang para ketua umum partai politik menjelang perombakan atau reshuffle kabinet. Siang ini (15/6), Presiden Jokowi akan melantik sejumlah menteri dan wakil menteri pada Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan 2019-2024.(eas)


.

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM ,- Presiden Joko Widodo meminta jajarannya melakukan edukasi politik yang masif kepada masyarakat dan para kontestan politik agar tidak terprovokasi oleh kepentingan-kepentingan politik yang tidak bermanfaat. Menurut Presiden, menjelang pesta demokrasi, biasanya suhu politik di masyarakat akan menghangat.

Hal ini disampaikan Presiden ketika memimpin rapat terbatas (ratas) yang membahas tentang persiapan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2024 bersama jajarannya di Istana Kepresidenan Bogor, pada Minggu, 10 April 2022.

"Saya juga minta dilakukan edukasi, dilakukan pendidikan politik yang masif kepada masyarakat, kepada para kontestan jangan membuat isu-isu politik yang tidak baik terutama isu-isu politik identitas yang mengedepankan isu politik sara saya kira kita memiliki pengalaman yang tidak baik di pemilu sebelumnya. Kita harapkan ini tidak terjadi di 2024," tandasnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga meminta agar alokasi dana untuk persiapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 dapat segera diputuskan, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan laporan yang diterima Presiden, anggaran pemilu dan pilkada serentak tersebut diperkirakan mencapai Rp110,4 triliun.

"Kemarin sudah disampaikan ke saya bahwa diperkirakan anggarannya sebesar Rp110,4 triliun, KPU dan Bawaslu. KPU-nya Rp76,6 triliun dan Bawaslunya Rp33,8 triliun. Ini saya minta didetailkan lagi, dihitung lagi, dikalkulasi lagi dengan baik dalam APBN maupun dalam APBD dan dipersiapkan secara bertahap," lanjutnya.

Selain itu, Kepala Negara juga mengarahkan agar pejabat bagi gubernur, bupati, dan wali kota yang masa jabatannya akan berakhir pada 2022 segera disiapkan dan diseleksi dengan baik. Menurutnya, akan ada 101 daerah yang membutuhkan figur pejabat untuk mengisi kekosongan kepala daerahnya dengan rincian 7 gubernur, 76 bupati, dan 18 wali kota.

"Saya minta seleksi figur-figur pejabat daerah ini betul-betul dilakukan dengan baik sehingga kita mendapatkan pejabat daerah yang capable, memiliki leadership yang kuat dan mampu menjalankan tugas yang berat di tengah situasi ekonomi yang tidak mudah, situasi ekonomi global yang tidak gampang. Agar nantinya penyiapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2022 ini bisa berjalan dengan baik," jelasnya.

Hadir dalam rapat tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan.(eas)

 

 

JAKARTAIKORANRAKYAT.COM  - Belum saja dibahas di DPR, RUU Sisdiknas berpotensi membuka polemik baru. Sejumlah pasal dianggap memicu kontroversi, mulai dari dana BOS hingga frasa Madrasah yang disebut-sebut dihilangkan dalam rancangan beleid sistem pendidikan nasional.

Sorotan tajam datang dari Fraksi PKB. Partai besutan Muhaimin Iskandar itu 'emoh' bila Madrasah dihapus dalam pasal RUU yang bakal merevisi UU Sisdiknas tahun 2003 itu. Anggota Komisi VIII DPR RI KH Maman Imanulhaq bahkan mewanti-wanti agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim tidak mengilangkan madrasah sebagai salah satu entitas pendidikan di Indonesia.  

"Kita perlu mendengar penjelasan Mas Nadiem soal isu penghapusan frasa Madrasah dalam RUU Sisdiknas," kata Wakil Sekertaris Dewan Syura DPP PKB kepada media, Senin (28/3).

Justru, kata Kiai Maman, RUU Sisdiknas harusnya memperkuat eksistensi madrasah sebagai basis pendidikan keagamaan yang sudah mengakar di kalangan masyarat Indonesia.

Untuk diketahui, Dalam pasal-pasal draft RUU Sisdiknas yang beredar, kata madrasah memang tidak lagi tercantum. Draft RUU Sisdiknas hanya mengatur tentang Pendidikan Keagamaan pada pasal 32 yang berbunyi, "Pendidikan Keagamaan merupakan Pendidikan yang mempersiapkan pelajar untuk menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang menjadi landasan untuk menjadi ahli ilmu agama atau peranan lain yang memerlukan penguasaan ajaran agama."

Meski begitu, Kiai Maman masih menunggu draft resmi yang nantinya diajukan ke DPR. Pasalnya, RUU Sisdiknas saat ini masih tahap awal pembahasan di tingkat pemerintah.

"Kita tunggu draft resmi yang akan diberikan pemerintah kepada DPR," pungkas Kiai Maman.(as)

JAKARTA IKORANRAKYAT.COM- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bakal membuka kembali penyelidikan kasus kardus durian yang menyeret nama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar . KPK berjanji akan mempelajari kasus tersebut. "Sekali lagi kami akan pelajari, kami analisa lebih lanjut kembali perkara-perkara yang dulu pernah ditangani di KPK yang dimaksud," ungkap Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Sabtu (19/3/2022).

        Ali menjelaskan pihaknya akan menggali fakta hukum dan mencari minimal dua alat bukti untuk menjerat tersangka dalam kasus ini. Apabila nantinya sudah ditemukan pihaknya bakal menaikan perkara ke tingkat penyidikan. "Kalau kemudian fakta hukum jelas, tentunya memang harusnya sudah dinaikan, apalagi kemudian sudah cukup lama perkara tersebut," ucapnya.  Seperti diketahui, dalam kasus suap DPID Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2011, Cak Imin disebut-sebut akan menerima jatah uang sebesar Rp1,5 miliar yang dimasukkan dalam 'kardus durian' itu. Namun, hal tersebut dibantah oleh Cak Imin. Dalam kasus ini sendiri sudah ada tiga orang yang dijatuhkan vonis bersalah karena terbukti melakukan praktik korupsi dalam kasus tersebut.Mereka adalah Sesditjen P2KT I Nyoman Suisnaya, Kepala Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan Dadong Irbarelawan, dan kuasa direksi PT Alam Jaya Papua Dharnawati. Ketika itu, Dharnawati mengaku memasukkan uang Rp1,5 miliar ke Kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Uang tersebut dimasukkan ke dalam kardus buah durian. Sebab itu, kasus ini kerap dikenal kasus "kardus durian". Uang tersebut merupakan tanda terima kasih karena PT Alam Jaya Papua telah diloloskan sebagai kontraktor DPPID di Kabupaten Keerom, Teluk Wondama, Manokwari, dan Mimika dengan nilai proyek Rp73 miliar. Pada persidangan 2012 silam, Dharnawati mengatakan uang Rp1,5 miliar dalam kardus durian itu ditujukan untuk Cak Imin. Namun, Cak Imin berkali-kali membantah (as)

 

JAKARTAIKORANRAKYAT.COM,- Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendorong pemerintah transparan mendistribusikan pupuk subsidi. Menurut LaNyalla, pemerintah harus meminimalisir penyelewengan dan agar pupuk subsidi sampai pada tangan petani yang benar-benar membutuhkan.

"Saya meminta kepada pemerintah untuk memastikan distribusi pupuk bersubsidi yang transparan agar diketahui dan sampai kepada para calon penerima manfaat," kata LaNyalla di sela-sela kegiatan resesnya di Jawa Timur, Rabu (9/3/2022).

Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, saat ini beban masyarakat sudah sangat berat karena disebabkan kelangkaan berbagai bahan pokok. Menurut LaNyalla, para petani kecil merupakan kelompok yang rentan terkena dampaknya.

"Bukan rahasia apabila tingkat kesejahteraan kelompok ini masih minim dan jauh dari kata sejahtera. Apalagi pada kelompok petani penggarap. Beban hidupnya semakin berat. Tentu saja permasalahan ini akan berdampak

pada konsumsi domestik, dan dapat kita prediksi tingkat kualitas hidup petani akan semakin menurun," katanya.

Berdasarkan hal tersebut, LaNyalla meminta kepada pemerintah agar satu-satunya harapan mereka untuk meringankan bebannya adalah

tersalutkannya pupuk bersubsidi, sehingga mereka masih bisa bertani dan mengharap sawahnya menghasikan panen padi atau komoditas lainnya.

LaNyalla menilai bantuan dan alokasi sebesar apapun tidak akan berdampak jika tidak tepat sasaran. Untuk itulah LaNyalla mengingatkan kesungguhan kinerja pemerintah terkait penyaluran pupuk bersubsidi. 

"Jadi, jangan main- main dengan rakyat kecil, kasihan mereka," tegas LaNyalla.

LaNyalla meminta instansi terkait, baik itu Polri maupun TNI ikut terlibat dalam proses pengawasan distribusi pupuk subsidi. Tak hanya itu, LaNyalla juga meminta petani turut proaktif melakukan pengawasan agar hak mereka benar-benar bisa tersampaikan.

"Jangan sampai pupuk subsidi ini jatuh ke tangan mafia yang pada akhirnya justru merugikan petani. Pengawasan harus dilakukan ketat dan berlapis," pinta LaNyalla.(as)

 

SURABAYA,KORANRAKYAT.COM,-Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan biaya demokrasi yang mahal menjadi konsekuensi bagi Indonesia yang sudah mengadopsi sistem Barat. Padahal, Indonesia punya Pancasila. 

Hal itu disampaikan oleh Ketua DPD RI saat memberi pengantar dalam Program Acara Dialektika di TV Muhammadiyah, 'Menunda Pemilu Siapa yang Suruh', 

Sabtu (5/3/2022).

"Sudah konsekuensi bagi negara ini dengan Pemilu yang berbiaya mahal. Karena kita meniru sistem Presidensil dengan pola demokrasi Barat dimana semua dilakukan melalui pemilihan langsung," ujarnya.

Padahal, lanjutnya, bangsa ini sudah memiliki sistem sendiri, yakni Demokrasi Pancasila dengan mekanisme perwakilan. Dimana mandat rakyat diberikan melalui MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara.

"Tapi itu justru kita tinggalkan, sejak Amandemen 20 tahun lalu. Ya inilah konsekuensinya demokrasi berbiaya tinggi demi mengikuti demokrasi prosedural," tegasnya.

Oleh karena itu terkait wacana penundaan Pemilu 2024 karena alasan anggaran yang besar, menurut LaNyalla tidak bisa serta merta menjadi pembenar. Karena anggaran tersebut juga dikeluarkan secara bertahap.

"Toh pemerintah juga tidak sedang kesulitan anggaran. Buktinya proyeksi pembangunan IKN yang anggarannya lebih besar pun tetap jalan," papar Senator asal Jawa Timur itu.

Kemudian alasan Pemilu 2024 harus ditunda karena Indonesia masih pandemi, tegas LaNyalla, tak bisa dinalar dengan akal sehat. Mengingat pada Pilkada 9 Desember 2020 silam dipaksakan tetap jalan. Padahal saat itu angka positif Covid-19 sedang tinggi.

"Kami di DPD RI saat itu sempat mengundang KPU, Bawaslu dan Mendagri,  kenapa Pilkada dipaksa tetap jalan. Saat itu dijelaskan bahwa sudah dilakukan simulasi protokol kesehatan. Makanya kalau sekarang pandemi

dijadikan alasan menunda Pemilu, saya pikir tidak masuk akal," ucap dia.

Karenanya LaNyalla meminta para elit politik untuk stop membuat gaduh. Sebaiknya para elit fokus memikirkan masalah bangsa yang krusial, yakni memberi solusi konkret bagi rakyat.

"Rakyat di bawah semakin susah. Harga bahan pokok naik, elpiji dan BBM naik. Jeritan rakyat ini yang harus dipikirkan oleh elit politik," tutur tokoh Pemuda Pancasila itu.

Dalam kesempatan tersebut, LaNyalla juga menegaskan kembali posisi dirinya dan DPD RI dalam polemik wacana penundaan Pemilu 2024. 

Melalui siaran pers resmi Ketua DPD RI, Senin, 28 Februari lalu, LaNyalla sudah menyampaikan bahwa tidak boleh ada pihak-pihak yang melakukan upaya penundaan Pemilu. Karena mekanisme rakyat untuk mengevaluasi pemerintahan telah diatur dalam Konstitusi melalui Pemilu 5 tahun sekali.

"Jadi jangan kita mencari-cari celah untuk menunda Pemilu, yang kemudian memperpanjang masa jabatan Presiden yang pada akhirnya inkonstitusional," ujar dia.

"Saya juga berikan apresiasi kepada PP Muhammadiyah melalui Sekretaris Umum Pak Abdul Mukti yang sudah menyatakan menolak wacana tersebut," kata LaNyalla lagi.(as)

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM ,Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan beberapa anggota dewan meninjau kesiapan Kompleks Parlemen sebagai rumah sakit (RS) darurat bagi pasien Covid-19.

Peninjauan ini dilakukan lantaran kapasitas RS di ibu kota yang sudah penuh. Sehingga, adanya masukan agar Kompleks Parlemen bisa dialihfungsikan menjadi RS darurat Covid-19.

Dasco mengatakan, saat melakukan pengecekan ruang paripurna sebagai bangsal. Namun ada kendala, karena lift tidak memungkinkan saat dimasukkan tempat tidur. Bahkan ruang rapat tidak cocok dijadikan bangsal karena konstruksi lantai yang menurun.

“Problem lift enggak bisa dimasukin tempat tidur. Kemudian diusulkan menggunakan eskalator, oke kita menggunakan eskalator. Kemudian ke ruang paripurna itu ternyata konstruksinya menurun ke bawah, enggak rata, nah itu bagaimana mau dijadikan itu. tempat tidur mau ditarok di mana kalau lantainya menurun begitu,” ujar Dasco di Gedung DPR, Jakarta, Senin (12/7).

Selain itu, Gedung Nusantara I DPR juga memiliki prolemnya. Karena liftnya juga tidak muat untuk dimasuki lift. Bahkan lift di gedung tersebut sering macet.

“Sudah dicoba juga tempat tidur tidak bisa masuk lalu kemudian liftnya itu diusulkan direnovasi karena udah miringkan dan lift sering macet. Nah tadi kebetulan lift yang dinaiki wartawan tadi sempat macet,” katanya.

Apalagi di Gedung Nusantara I DPR tersebut setiap lantainya hanya ada satu kamar mandi. Sehingga apabila dijadikan RS darurat maka harus dibongkar keseluruhannya. “Jadi kemudian harus dibongkar total itu ruangkan kalau mau dijadikan RS darurat. Kalau darurat enggak bisa cepat,” ungkapnya.

 

Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini menegaskan, pimpinan DPR bukan menolak Kompleks Parlemen digunakan sebagai rumah sakit darurat bagi pasien Covid-19. Namun, berdasarkan peninjauan hari ini secara teknis sulit.

“Bukan enggak mau, kita pimpinan mau (gedung DPR dijadikan RS darurat Covid-19). Tapi secara teknis memungkinkan tidak. Makanya kita lihat tadi, kita bukannya dibilang enggak mau lalu dibilang tidak empati kepada masalah yang ada. Tapi kesiapan teknis kita tinjau dulu, bisa atau enggak,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, Dasco mengusulkan agar sejumlah tempat atau gedung di sekitar Gedung DPR/MPR yang bisa dipakai sebagai rumah sakit darurat bagi pasien Covid-19.

“Di seputaran DPR kan masih banyak tempat, kenapa harus dipaksakan di DPR. Kita kan harus bongkar lift untuk memasukan tempat tidur,” pungkasnya.(AS)

Saturday, 13 February 2021 14:08

Mafud MD : Kritis Pada Pemerintah Bukan Berarti Radikal

Written by

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD tak sepakat bila Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Din Syamsuddin memiliki pola pikir radikal. Menurut Mahfud, sikap kritis Din terhadap pemerintah bukan berarti dia radikal.

“Pemerintah tidak prnh menganggap Din Syamsuddin radikal atau penganut radikalisme. Pak Din itu pengusung moderasi beragama (Wasathiyyah Islam) yang juga diusung oleh Pemerintah. Dia juga penguat sikap Muhammadiyah bahwa Indonesia adalah Darul Ahdi Wassyahadah. Beliau kritis, bukan radikalis,” kata Mahfud melalui akun twitternya @mohmahfudmd, Sabtu (13/2).

Mahfud menyampaikan, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) kompak mengkampanyekan NKRI berdasar Pancasila sejalan dengan Islam. Sebagai tokoh PP Muhammadiyah, Din tidak pernah menunjukan sikap radikal atas keyakinannya.

“NU menyebut Darul Mietsaq, Muhammadiyah menyebut Darul Ahdi Wassyahadah. Pak Din Syamsuddin dikenal sebagai salah satu penguat konsep ini. Saya sering berdiskusi dengan dia, terkadang di rumah JK,” ucap Mahfud.

Atas dasar itu, Mahfud memastikan pemerintah tidak akan memproses laporan Gerakan Anti Radikalisme Institut Teknologi Bandung (GAR Bandung) yang menganggap Din radikal. Pemerintah hanya sebatas mendengar aspirasi dari pelapor, namun tidak akan diproses.

“Memang ada beberapa orang yang mengaku dari ITB menyampaikan masalah Din Syamsuddin kepada Menteri PAN-RB Pak Tjahjo Kumolo. Pak Tjahjo mendengarkan saja, namanya ada orang minta bicara untuk menyampaikan aspirasi ya didengar. Tapi pemerintah tidak menindaklanjuti apalagi memproses laporan itu,” kata Mahfud.

Sebelumnya, GAR ITB melaporkan Din Syamsuddin kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan tuduhan berbuat radikal. Laporan itu diterima KASN pada Oktober 2020.(as)

 

 

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Maraknya aksi politik praktis jelang Pilkada serentak 2020, Kapolri dengan tegas mengingatkan akan mencopot anggotanya yang terbukti berpolitik praktis. Siapa yang melanggar juga akan diproses Propam

.
Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis melalui keterangan tertulis, Sabtu (26/9)2020 mengatakan dan mengingatkan personilnya untuk tidak berpolitik praktis selama Pilkada Serentak 2020. Idham menegaskan, akan mencopot anggotanya yang terbukti berpolitik praktis. "Kalau ada yang melanggar perintah saya, maka saya akan copot dan proses melalui Propam, baik disiplin ataupun kode etik," Ujarnya
 
Selanjutnya, Idham menegaskan tugas Polri hanya mengamankan jalannya pelaksanaan pilkada. Anggota kepolisian tidak boleh melakukan upaya mendukung salah satu pasangan calon tertentu, maupun tindakan lainnya yang dapat mengganggu netralitas Polri. "Selain itu, Polri juga akan bertindak tegas kepada anggotanya yang melanggar dalam hal protokol kesehatan," tegasnya. 
 
Baru-baru ini, Kompol Joeharno dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Tegal Selatan akibat kasus konser dangdut yang dihadiri ribuan orang di Lapangan Tegal Selatan, Kota Tegal, pada Rabu (23/9/2020) malam. 
 
Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Argo Yuwono mengatakan selain dinonaktifkan dari jabatannya, Joeharno sedang diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.  "Kapolsek sudah diserahterimakan dan Kapolseknya diperiksa oleh Propam," ujarnya.
 
Polisi sedang melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut. Polisi telah memeriksa 10 orang saksi dan terlapor dalam kasus ini yaitu Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Wasmad Edi Susilo yang menyelenggarakan acara. 
 
Dugaan tindak pidana dalam kasus tersebut seperti tertuang dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Pasal 216 Ayat 1 KUHP.(vk)

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Polri kerahkan  sekitar 192.168 personel untuk mengamankan Pilkada Serentak 2020.Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono di  temui di Bareskrim di Jalan Tronojoyo No.3 Kebayoran Baru , Jakarta Selatan, Selasa (8/9)2020 mengatakan  untuk mengamankan Pilkada Serentak 2020.. “Pelibatan kekuatan pengamanan Pilkada Serentak 2020, Polri telah melakukan penggelaran kekuatan sebanyak sekitar 192.168 personel,” ujarnya.

 Selanjutnya, Awi menegaskkan Kepala satuan wilayah (kasatwil) akan menentukan jumlah personel di masing-masing daerah. Penentuan tersebut didasarkan pada potensi kerawanan di masing-masing daerah. Selain itu, polisi juga sudah menyiapkan ketentuan pengamanan tempat pemungutan suara (TPS) yang telah dikategorikan sesuai tingkat kerawanan. “Total sebanyak 137.729 personel yang akan disiagakan untuk mengamankan 300.152 TPS,” tegasnya. 

Untuk itu, Awi merinci terdapat 266.220 TPS dalam kategori aman yang akan dijaga oleh dua personel tiap 10 TPS.  "Kemudian, 34.863 TPS masuk kategori rawan dan akan dijaga oleh dua personel untuk dua TPS," rincinya. 

 

Lebih lanjut, Awi membeberkan terdapat 5.113 TPS yang termasuk kategori sangat rawan. Setiap TPS dengan kategori ini akan dijaga oleh dua personel. "Di kategori khusus, Polri mencatat terdapat 732 TPS, yang masing-masing TPS akan dijaga oleh dua personel,' bebernya. (vk).

 

PHILADELPHIA,KORANRAKYAT.COM - Seorang pria yang ikut demo rusuh atas kematian pria kulit hitam George Floyd di Amerika Serikat (AS) jadi sorotan media lengan kanannya bergambar peta Indonesia. Pria itu bernama Rainey Arthur Backues.

Foto-foto aksi Backues viral di media sosial. Salah satunya foto saat dia melemparkan benda-benda ke kaca bank Wells Fargo di Philadelphia, Pennsylvania. Dia mengenakan topi putih, kaus polos dan celana hitam.

Aksinya diabadikan jurnalis foto asal Philadelphia, Tom Kelly IV. Foto-foto tersebut juga dipublikasikan Tom di akun Facebook-nya pada Minggu (31/5/2020). George Floyd, pria kulit hitam di Minneapolis, Minnesota, meninggal setelah lehernya dicekik seorang polisi

kulit putih setempat. Dia awalnya ditangkap beberapa polisi atas tuduhan menggunakan uang kertas palsu.


Video saat dicekik lehernya di tanah dengan kondisi diborgol telah viral dan memicu kemarahan publik Amerika. Dia dinyatakan meninggal tak lama setelah dibawa ke rumah sakit terdekat. Kalimat terakhir saat Floyd dicekik yakni; "Saya tidak bisa bernapas" menjadi yel-yel yang disuarakan para demonstran yang menuntut keadilan untuk Floyd.

Sementara itu, Rainey Arthur Backues, sosok pria bertato peta Indonesia dalam demo rusuh di Philadelphia, telah memberikan klarifikasi melalui akun Facebook-nya. Dia mengaku lahir di Jawa, Indonesia, tapi sudah menjadi warga negara AS melalui proses naturalisasi. Dia juga menyampaikan permohonan maaf atas aksi rusuhnya di depan bank.

Berikut tulisan lengkap klarifikasi pria bertato peta Indonesia tersebut;

Anda mungkin mengenali saya dari beberapa foto yang beredar di media sosial dalam beberapa jam terakhir. Jika Anda mengenal saya secara pribadi, Anda akan tahu bahwa apa yang diwakili di sana sangat berbeda dengan saya.

Saya awalnya memulai hari saya dengan pergi naik sepeda setiap hari, dan saya pergi melalui Center City, berakhir di protes. Ini membantu menjelaskan mengapa saya tidak menutupi identitas saya di foto. Pada awalnya, saya hanya ingin mendokumentasikan cerita Instagram saya tentang apa yang saya lihat untuk mereka yang ada di rumah. Tetapi, ketika malam berlalu, saya mulai merasakan kemarahan gabungan dari pembunuhan George Floyd dan perasaan kuat yang merebak di dalam diri saya dari kerusuhan tentang ketidakadilan polisi nasional. Bahkan hari ini, saya masih merasakan hasrat sakit hati yang disebabkan oleh ketidakadilan rasial yang sering diarahkan pada orang kulit berwarna, termasuk saya sendiri. Emosi ini sangat dalam.

Namun, saya sekarang menyesal bahwa kemarahan dan dorongan saya yang dibenarkan untuk tidak tinggal diam terlalu cepat berubah menjadi gerakan untuk menghancurkan properti. Demonstrasi bukanlah hal yang sama dengan kehancuran. Karena itu, sekarang saya ingin meminta maaf kepada gerakan BLM (Black Lives Matter) dan juga kepada para pemrotes yang secara sah menunjukkan ketidaksetujuan mereka dengan ketidakadilan yang kita saksikan sekarang. Karena salah satu tato saya menunjukkan pulau-pulau Indonesia (saya adalah warga negara AS yang dinaturalisasi, tetapi saya lahir di pulau Jawa), saya juga ingin meminta maaf kepada masyarakat Indonesia di Philadelphia.

Akhirnya, untuk memperjelas, saya harus memperjelas bahwa, walaupun saya dengan bodohnya memasang selfie yang memegang sepatu sampai ke telinga saya di cerita Instagram saya, saya tidak menjarahnya dan tidak membawa pulang apa pun. Jalanan dipenuhi dengan pakaian dan sepatu dan saya pikir itu akan menekankan jumlah penjarahan yang terjadi jika saya berpose dengan mereka dengan cara ini. Saya sekarang menyesal mem-posting foto-foto itu. Sekali lagi, saya meminta maaf kepada semua komunitas yang telah terkena dampak negatif dan malu. Saya bersedia bertanggung jawab penuh atas tindakan saya. Saya telah belajar banyak dari kejadian ini.(as) 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga membacakan strategi kebijakan fiskal di tahun 2020 dalam pidato ketiga yang

berlangsung di Gedung Nusantara,

Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8). 

"Dengan terus meningkatkan daya saing nasional, dengan bertumpu pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan modal penting memasuki

era ekonomi berbasis digital berbagai program pembangunan SDM kita siapkan, untuk memastikan bonus demografi menjadi bonus lompatan kemajuan,"

ujar Presiden Jokowi.

Dengan fokus membangun generasi bertalenta yang berkarakter dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, Jokowi menuturkan Indonesia

memiliki modal awal untuk bersaing ditingkat global. "Jumlah penduduk kita nomor empat terbesar di dunia, sebagian besar penduduk kita berusia muda,"

tuturnya. 

Presiden Jokowi yakin dengan fokus pada peningkatan kualitas SDM, Indonesia dapat segera mewujudkanvisinya menjadi negara maju. "Dengan tekad

tersebut, tema kebijakan fiskal tahun 2020 adalah ”APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia”, jelasnya.

Tahun 2020, Presiden Jokowi menjelaskan Pemerintah akan menempuh tiga strategi kebijakan fiskal, yaitu: memobilisasi pendapatan dengan tetap

menjaga iklim investasi, meningkatkan kualitas belanja agar lebih efektif dalam mendukung program prioritas, serta mencari sumber pembiayaan secara

hati-hati dan efisien melalui penguatan peran kuasi fiskal.

"Sejalan dengan strategi tersebut, kebijakan RAPBN tahun 2020 dirancang ekspansif, namun tetap terarah dan terukur, Ini sebagai wujud dari komitmen

Pemerintah untuk membuat APBN lebih fokus dalam mendukung kegiatan prioritas dengan tetap menjaga agar risikonya berada dalam batas aman," ujar

Jokowi.

Sesuai dengan tema kebijakan fiskal tahun 2020, Jokowi menyebutkan fokus RAPBN diarahkan pada lima hal utama, yaitu, Pertama, penguatan kualitas

SDM untuk mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil, dan sejahtera. Kedua, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi.

Ketiga, penguatan program perlindungan sosial untuk menjawab tantangan demografi dan antisipasi aging population. Keempat, penguatan kualitas

desentralisasi fiskal untuk mendorong kemandirian daerah. Kelima, antisipasi ketidakpastian global.

"Dengan fokus pada lima hal tersebut, dan berpatok pada karakter kebijakan fiskal yang ekspansif namun terarah dan terukur, maka defisit anggaran tahun

2020 direncanakan sebesar 1,76% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB), atau sebesar Rp307,2 triliun. Dengan Pendapatan Negara dan Hibah sebesar

Rp2.221,5 triliun, serta Belanja Negara sebesar Rp2.528,8 triliun" ucap Jokowi.

Dalam RAPBN tahun 2020, Belanja Negara direncanakan akan mencapai Rp2.528,8 triliun, atau sekitar 14,5% dari PDB. Presiden menyampaikan Belanja

Negara tersebut akan digunakan untuk memperbaiki kualitas SDM dan melanjutkan program perlindungan sosial untuk menjawab tantangan demografi.

Selain itu, belanja juga ditujukan untuk meningkatkan investasi dan ekspor, melalui peningkatan daya saing dan  produktivitas, akselerasi infrastruktur untuk

meningkatkan konektivitas dan mendukung transformasi ekonomi, serta penguatan kualitas desentralisasi fiskal.

"Sesuai dengan amanat konstitusi, Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari belanja negara. Pada tahun 2020, anggaran

pendidikan direncanakan sebesar Rp505,8 triliun, atau meningkat 29,6%, dibandingkan realisasi anggaran pendidikan di tahun 2015 yang sekitar Rp390,3

triliun," kata Presiden Jokowi.(eas)

Thursday, 04 July 2019 14:04

Oknum Brimob Pengeroyok Warga Diperiksa

Written by

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Oknum angota Brimob yang diduga melakukan pengeroyokan seoarang  warga di depan Masjid Al Huda Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat.  oknun itu sudah ditemukan dan hingga sekarng  yang bersangkautan sudah diperiksa. Perintah pimpinan diperiska dan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

         Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo  ditemui di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (4/7)2019.mengatakan   Polri sudah menemukan oknum anggota Brimob yang diduga mengeroyok seorang warga di depan Masjid Al Huda Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Kamis (23/5/2019). Namun, Ia tidak merinci lebih jauh perihal identitas pelaku. "Sudah ditemukan dan yang bersangkutan sudah diperiksa, perintah pimpinan agar tetap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujanya. 

           Selanjutnya, Dedi menegaskan  pihak yang akan menanganinya adalah kesatuan asal anggota tersebut. "Saat ini pengembalian para anggota Brimob yang bertugas selama pengamanan Pilpres 2019 ke kesatuan asalnya masih berlangsung," tegasnya. 

           Untuk itu,  Dedi menjelaskan  jika terbukti bersalah, pelaku pemukulan dapat dikenai sanksi disiplin hingga pidana. Penentuan bentuk hukuman tersebut akan melalui sidang secara internal. Ketika dikonfirmasi kembali bahwa oknum tersebut sudah ditindak. "Namun, ia  belum dapat berkomentar banyak perihal hal tersebut, termasuk terkait identitas pelaku. Sudah ditindak infonya. Coba nanti saya tanyakan dulu," jelasnya

          Sebelumnya, viral video pemukulan seorang warga oleh sekelompok orang berseragam hitam hitam, layaknya aparat Brimob Polri. Video itu menyebar setelah kerusuhan 21-22 Mei di Jakarta pecah.  

            Menurut keterangan polisi, pria yang dipukuli dalam video itu adalah Andri Bibir. Polisi menangkapnya karena diduga terlibat sebagai salah satu perusuh dan provokator dalam aksi di depan Bawaslu. (vk)

Tuesday, 14 May 2019 04:48

Lieus Sungkharisma Di Periksa Bareskrim

Written by

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM-  Lieus Sungkharisma  diperiksa penyidik Bareskrim Mabes Polri, Selasa (14/5/2019), terkait dugaan penyebaran berita bohong dan makar. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri, Jalan Tronojoyo No.3 Kebayoran Lama,Jakarta Selatan, Senin(13/502019 Mengatakan  Lieus akan dimintai keterangan sebagai saksi. "Informasi dari Bareskrim Selasa (14/5) 2019 yang bersangkutan  dimintai keterangan sebagai saksi di Bareskrim pada pukul 10.00," ujarnya.. 

         Dedi menegaskan  bahwa surat panggilan telah diberikan kepada Lieus. Penyidik nanti akan menggali keterangan Lieus perihal laporan tersebut berdasarkan fakta hukum. "Penyidik secara teknis yang akan menggali berdasarkan suatu fakta hukum,. Sebelumnya, Lieus dilaporkan oleh Eman Soleman, yang merupakan seorang wiraswasta. Laporan dengan nomor LP/B/0441/V/2019/BARESKRIM tersebut tertanggal 7 Mei 2019." ujarnya. 

Dikatakan  Dedi  Selain Lieus, Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen juga dilaporkan dengan dugaan yang sama." Pasal yang disangkakan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 14 an/atau Pasal 15, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 dan/atau Pasal 163 jo Pasal 107," tambahnya.(vk) 

Monday, 13 May 2019 23:37

Kivlan Diperiksa Bareskrim

Written by

 

JAKARTA,KORANRKYAT.COM- Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayjen (Purn) Kivlan Zen diperiksa sebagai saksi terkait dugaan penyebaran berita bohong dan makar.

Kivlan diperiksa sekitar lima jam. Ia keluar didampingi tim kuasa hukumnya sekitar pukul 15.30 WIB.

Kuasa hukum Kivlan, Pitra Romadoni di temui di Bareskrim di Jalan Tronojoyo No.3 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Senin(13/5)2019 mengatakan Kivlan Zen mendapat 26 pertanyaan yang diajukan penyidik kepada kliennya."Penyidik juga bersikap baik selama pemeriksaan tersebut.Ada sekitar 26 pertanyaan, saya rasa penyidik baik memperlakukan klien kami selaku saksi," ujarnya

Selanjutnya,Pitra menegaskan Kepada penyidik, kliennya telah memberikan sejumlah klarifikasi atas tuduhan tersebut."Kliennya tidak berniat melakukan makar seperti yang dituduhkan oleh pelapor," tegasnya.

Selanjutnya, Pitra menjelaskan
Telah kita klarifikasi poin-poin pentingnya antara lain yang pertama, bahwasanya kita tidak ada upaya untuk menggulingkan pemerintah seperti dalam pasal makar tersebut. "KIta hanya protes, kita hanya unjuk rasa terhadap kecolongan-kecolongan, dan itu hanya dilakukan di Bawaslu dan di KPU,"jelasnya.
.
Lebih lanjut, Pitra merinci sebelumnya, Kivlan dilaporkan oleh seorang wiraswasta bernama Jalaludin. "Laporan tersebut telah diterima dengan nomor LP/B/0442/V/2019/ BARESKRIMtertanggal 7 Mei 2019," rincinya..

Jadi, Pitra menandaskan Pasal yang disangkakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 14 an/atau Pasal 15." Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 dan/atau Pasal 163 jo Pasal 107," tandasnya.( vk)

Page 1 of 10

Panggung Koruptor

  •  

     

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,- Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang

     
  •  

     

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,_Rabu 27 April 2022 bertempat di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta,

     
  •  

     

    JAKARTA.KORANRAKYAT.COM,, Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang

     
  •  

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) sikat Habis mafia tanah