JAKARTA,KORANRAKYAT.COM ,Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan beberapa anggota dewan meninjau kesiapan Kompleks Parlemen sebagai rumah sakit (RS) darurat bagi pasien Covid-19.

Peninjauan ini dilakukan lantaran kapasitas RS di ibu kota yang sudah penuh. Sehingga, adanya masukan agar Kompleks Parlemen bisa dialihfungsikan menjadi RS darurat Covid-19.

Dasco mengatakan, saat melakukan pengecekan ruang paripurna sebagai bangsal. Namun ada kendala, karena lift tidak memungkinkan saat dimasukkan tempat tidur. Bahkan ruang rapat tidak cocok dijadikan bangsal karena konstruksi lantai yang menurun.

“Problem lift enggak bisa dimasukin tempat tidur. Kemudian diusulkan menggunakan eskalator, oke kita menggunakan eskalator. Kemudian ke ruang paripurna itu ternyata konstruksinya menurun ke bawah, enggak rata, nah itu bagaimana mau dijadikan itu. tempat tidur mau ditarok di mana kalau lantainya menurun begitu,” ujar Dasco di Gedung DPR, Jakarta, Senin (12/7).

Selain itu, Gedung Nusantara I DPR juga memiliki prolemnya. Karena liftnya juga tidak muat untuk dimasuki lift. Bahkan lift di gedung tersebut sering macet.

“Sudah dicoba juga tempat tidur tidak bisa masuk lalu kemudian liftnya itu diusulkan direnovasi karena udah miringkan dan lift sering macet. Nah tadi kebetulan lift yang dinaiki wartawan tadi sempat macet,” katanya.

Apalagi di Gedung Nusantara I DPR tersebut setiap lantainya hanya ada satu kamar mandi. Sehingga apabila dijadikan RS darurat maka harus dibongkar keseluruhannya. “Jadi kemudian harus dibongkar total itu ruangkan kalau mau dijadikan RS darurat. Kalau darurat enggak bisa cepat,” ungkapnya.

 

Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini menegaskan, pimpinan DPR bukan menolak Kompleks Parlemen digunakan sebagai rumah sakit darurat bagi pasien Covid-19. Namun, berdasarkan peninjauan hari ini secara teknis sulit.

“Bukan enggak mau, kita pimpinan mau (gedung DPR dijadikan RS darurat Covid-19). Tapi secara teknis memungkinkan tidak. Makanya kita lihat tadi, kita bukannya dibilang enggak mau lalu dibilang tidak empati kepada masalah yang ada. Tapi kesiapan teknis kita tinjau dulu, bisa atau enggak,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, Dasco mengusulkan agar sejumlah tempat atau gedung di sekitar Gedung DPR/MPR yang bisa dipakai sebagai rumah sakit darurat bagi pasien Covid-19.

“Di seputaran DPR kan masih banyak tempat, kenapa harus dipaksakan di DPR. Kita kan harus bongkar lift untuk memasukan tempat tidur,” pungkasnya.(AS)

Saturday, 13 February 2021 14:08

Mafud MD : Kritis Pada Pemerintah Bukan Berarti Radikal

Written by

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD tak sepakat bila Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Din Syamsuddin memiliki pola pikir radikal. Menurut Mahfud, sikap kritis Din terhadap pemerintah bukan berarti dia radikal.

“Pemerintah tidak prnh menganggap Din Syamsuddin radikal atau penganut radikalisme. Pak Din itu pengusung moderasi beragama (Wasathiyyah Islam) yang juga diusung oleh Pemerintah. Dia juga penguat sikap Muhammadiyah bahwa Indonesia adalah Darul Ahdi Wassyahadah. Beliau kritis, bukan radikalis,” kata Mahfud melalui akun twitternya @mohmahfudmd, Sabtu (13/2).

Mahfud menyampaikan, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) kompak mengkampanyekan NKRI berdasar Pancasila sejalan dengan Islam. Sebagai tokoh PP Muhammadiyah, Din tidak pernah menunjukan sikap radikal atas keyakinannya.

“NU menyebut Darul Mietsaq, Muhammadiyah menyebut Darul Ahdi Wassyahadah. Pak Din Syamsuddin dikenal sebagai salah satu penguat konsep ini. Saya sering berdiskusi dengan dia, terkadang di rumah JK,” ucap Mahfud.

Atas dasar itu, Mahfud memastikan pemerintah tidak akan memproses laporan Gerakan Anti Radikalisme Institut Teknologi Bandung (GAR Bandung) yang menganggap Din radikal. Pemerintah hanya sebatas mendengar aspirasi dari pelapor, namun tidak akan diproses.

“Memang ada beberapa orang yang mengaku dari ITB menyampaikan masalah Din Syamsuddin kepada Menteri PAN-RB Pak Tjahjo Kumolo. Pak Tjahjo mendengarkan saja, namanya ada orang minta bicara untuk menyampaikan aspirasi ya didengar. Tapi pemerintah tidak menindaklanjuti apalagi memproses laporan itu,” kata Mahfud.

Sebelumnya, GAR ITB melaporkan Din Syamsuddin kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan tuduhan berbuat radikal. Laporan itu diterima KASN pada Oktober 2020.(as)

 

 

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Maraknya aksi politik praktis jelang Pilkada serentak 2020, Kapolri dengan tegas mengingatkan akan mencopot anggotanya yang terbukti berpolitik praktis. Siapa yang melanggar juga akan diproses Propam

.
Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis melalui keterangan tertulis, Sabtu (26/9)2020 mengatakan dan mengingatkan personilnya untuk tidak berpolitik praktis selama Pilkada Serentak 2020. Idham menegaskan, akan mencopot anggotanya yang terbukti berpolitik praktis. "Kalau ada yang melanggar perintah saya, maka saya akan copot dan proses melalui Propam, baik disiplin ataupun kode etik," Ujarnya
 
Selanjutnya, Idham menegaskan tugas Polri hanya mengamankan jalannya pelaksanaan pilkada. Anggota kepolisian tidak boleh melakukan upaya mendukung salah satu pasangan calon tertentu, maupun tindakan lainnya yang dapat mengganggu netralitas Polri. "Selain itu, Polri juga akan bertindak tegas kepada anggotanya yang melanggar dalam hal protokol kesehatan," tegasnya. 
 
Baru-baru ini, Kompol Joeharno dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Tegal Selatan akibat kasus konser dangdut yang dihadiri ribuan orang di Lapangan Tegal Selatan, Kota Tegal, pada Rabu (23/9/2020) malam. 
 
Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Argo Yuwono mengatakan selain dinonaktifkan dari jabatannya, Joeharno sedang diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.  "Kapolsek sudah diserahterimakan dan Kapolseknya diperiksa oleh Propam," ujarnya.
 
Polisi sedang melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut. Polisi telah memeriksa 10 orang saksi dan terlapor dalam kasus ini yaitu Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Wasmad Edi Susilo yang menyelenggarakan acara. 
 
Dugaan tindak pidana dalam kasus tersebut seperti tertuang dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Pasal 216 Ayat 1 KUHP.(vk)

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Polri kerahkan  sekitar 192.168 personel untuk mengamankan Pilkada Serentak 2020.Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono di  temui di Bareskrim di Jalan Tronojoyo No.3 Kebayoran Baru , Jakarta Selatan, Selasa (8/9)2020 mengatakan  untuk mengamankan Pilkada Serentak 2020.. “Pelibatan kekuatan pengamanan Pilkada Serentak 2020, Polri telah melakukan penggelaran kekuatan sebanyak sekitar 192.168 personel,” ujarnya.

 Selanjutnya, Awi menegaskkan Kepala satuan wilayah (kasatwil) akan menentukan jumlah personel di masing-masing daerah. Penentuan tersebut didasarkan pada potensi kerawanan di masing-masing daerah. Selain itu, polisi juga sudah menyiapkan ketentuan pengamanan tempat pemungutan suara (TPS) yang telah dikategorikan sesuai tingkat kerawanan. “Total sebanyak 137.729 personel yang akan disiagakan untuk mengamankan 300.152 TPS,” tegasnya. 

Untuk itu, Awi merinci terdapat 266.220 TPS dalam kategori aman yang akan dijaga oleh dua personel tiap 10 TPS.  "Kemudian, 34.863 TPS masuk kategori rawan dan akan dijaga oleh dua personel untuk dua TPS," rincinya. 

 

Lebih lanjut, Awi membeberkan terdapat 5.113 TPS yang termasuk kategori sangat rawan. Setiap TPS dengan kategori ini akan dijaga oleh dua personel. "Di kategori khusus, Polri mencatat terdapat 732 TPS, yang masing-masing TPS akan dijaga oleh dua personel,' bebernya. (vk).

 

PHILADELPHIA,KORANRAKYAT.COM - Seorang pria yang ikut demo rusuh atas kematian pria kulit hitam George Floyd di Amerika Serikat (AS) jadi sorotan media lengan kanannya bergambar peta Indonesia. Pria itu bernama Rainey Arthur Backues.

Foto-foto aksi Backues viral di media sosial. Salah satunya foto saat dia melemparkan benda-benda ke kaca bank Wells Fargo di Philadelphia, Pennsylvania. Dia mengenakan topi putih, kaus polos dan celana hitam.

Aksinya diabadikan jurnalis foto asal Philadelphia, Tom Kelly IV. Foto-foto tersebut juga dipublikasikan Tom di akun Facebook-nya pada Minggu (31/5/2020). George Floyd, pria kulit hitam di Minneapolis, Minnesota, meninggal setelah lehernya dicekik seorang polisi

kulit putih setempat. Dia awalnya ditangkap beberapa polisi atas tuduhan menggunakan uang kertas palsu.


Video saat dicekik lehernya di tanah dengan kondisi diborgol telah viral dan memicu kemarahan publik Amerika. Dia dinyatakan meninggal tak lama setelah dibawa ke rumah sakit terdekat. Kalimat terakhir saat Floyd dicekik yakni; "Saya tidak bisa bernapas" menjadi yel-yel yang disuarakan para demonstran yang menuntut keadilan untuk Floyd.

Sementara itu, Rainey Arthur Backues, sosok pria bertato peta Indonesia dalam demo rusuh di Philadelphia, telah memberikan klarifikasi melalui akun Facebook-nya. Dia mengaku lahir di Jawa, Indonesia, tapi sudah menjadi warga negara AS melalui proses naturalisasi. Dia juga menyampaikan permohonan maaf atas aksi rusuhnya di depan bank.

Berikut tulisan lengkap klarifikasi pria bertato peta Indonesia tersebut;

Anda mungkin mengenali saya dari beberapa foto yang beredar di media sosial dalam beberapa jam terakhir. Jika Anda mengenal saya secara pribadi, Anda akan tahu bahwa apa yang diwakili di sana sangat berbeda dengan saya.

Saya awalnya memulai hari saya dengan pergi naik sepeda setiap hari, dan saya pergi melalui Center City, berakhir di protes. Ini membantu menjelaskan mengapa saya tidak menutupi identitas saya di foto. Pada awalnya, saya hanya ingin mendokumentasikan cerita Instagram saya tentang apa yang saya lihat untuk mereka yang ada di rumah. Tetapi, ketika malam berlalu, saya mulai merasakan kemarahan gabungan dari pembunuhan George Floyd dan perasaan kuat yang merebak di dalam diri saya dari kerusuhan tentang ketidakadilan polisi nasional. Bahkan hari ini, saya masih merasakan hasrat sakit hati yang disebabkan oleh ketidakadilan rasial yang sering diarahkan pada orang kulit berwarna, termasuk saya sendiri. Emosi ini sangat dalam.

Namun, saya sekarang menyesal bahwa kemarahan dan dorongan saya yang dibenarkan untuk tidak tinggal diam terlalu cepat berubah menjadi gerakan untuk menghancurkan properti. Demonstrasi bukanlah hal yang sama dengan kehancuran. Karena itu, sekarang saya ingin meminta maaf kepada gerakan BLM (Black Lives Matter) dan juga kepada para pemrotes yang secara sah menunjukkan ketidaksetujuan mereka dengan ketidakadilan yang kita saksikan sekarang. Karena salah satu tato saya menunjukkan pulau-pulau Indonesia (saya adalah warga negara AS yang dinaturalisasi, tetapi saya lahir di pulau Jawa), saya juga ingin meminta maaf kepada masyarakat Indonesia di Philadelphia.

Akhirnya, untuk memperjelas, saya harus memperjelas bahwa, walaupun saya dengan bodohnya memasang selfie yang memegang sepatu sampai ke telinga saya di cerita Instagram saya, saya tidak menjarahnya dan tidak membawa pulang apa pun. Jalanan dipenuhi dengan pakaian dan sepatu dan saya pikir itu akan menekankan jumlah penjarahan yang terjadi jika saya berpose dengan mereka dengan cara ini. Saya sekarang menyesal mem-posting foto-foto itu. Sekali lagi, saya meminta maaf kepada semua komunitas yang telah terkena dampak negatif dan malu. Saya bersedia bertanggung jawab penuh atas tindakan saya. Saya telah belajar banyak dari kejadian ini.(as) 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga membacakan strategi kebijakan fiskal di tahun 2020 dalam pidato ketiga yang

berlangsung di Gedung Nusantara,

Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8). 

"Dengan terus meningkatkan daya saing nasional, dengan bertumpu pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan modal penting memasuki

era ekonomi berbasis digital berbagai program pembangunan SDM kita siapkan, untuk memastikan bonus demografi menjadi bonus lompatan kemajuan,"

ujar Presiden Jokowi.

Dengan fokus membangun generasi bertalenta yang berkarakter dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, Jokowi menuturkan Indonesia

memiliki modal awal untuk bersaing ditingkat global. "Jumlah penduduk kita nomor empat terbesar di dunia, sebagian besar penduduk kita berusia muda,"

tuturnya. 

Presiden Jokowi yakin dengan fokus pada peningkatan kualitas SDM, Indonesia dapat segera mewujudkanvisinya menjadi negara maju. "Dengan tekad

tersebut, tema kebijakan fiskal tahun 2020 adalah ”APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia”, jelasnya.

Tahun 2020, Presiden Jokowi menjelaskan Pemerintah akan menempuh tiga strategi kebijakan fiskal, yaitu: memobilisasi pendapatan dengan tetap

menjaga iklim investasi, meningkatkan kualitas belanja agar lebih efektif dalam mendukung program prioritas, serta mencari sumber pembiayaan secara

hati-hati dan efisien melalui penguatan peran kuasi fiskal.

"Sejalan dengan strategi tersebut, kebijakan RAPBN tahun 2020 dirancang ekspansif, namun tetap terarah dan terukur, Ini sebagai wujud dari komitmen

Pemerintah untuk membuat APBN lebih fokus dalam mendukung kegiatan prioritas dengan tetap menjaga agar risikonya berada dalam batas aman," ujar

Jokowi.

Sesuai dengan tema kebijakan fiskal tahun 2020, Jokowi menyebutkan fokus RAPBN diarahkan pada lima hal utama, yaitu, Pertama, penguatan kualitas

SDM untuk mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil, dan sejahtera. Kedua, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi.

Ketiga, penguatan program perlindungan sosial untuk menjawab tantangan demografi dan antisipasi aging population. Keempat, penguatan kualitas

desentralisasi fiskal untuk mendorong kemandirian daerah. Kelima, antisipasi ketidakpastian global.

"Dengan fokus pada lima hal tersebut, dan berpatok pada karakter kebijakan fiskal yang ekspansif namun terarah dan terukur, maka defisit anggaran tahun

2020 direncanakan sebesar 1,76% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB), atau sebesar Rp307,2 triliun. Dengan Pendapatan Negara dan Hibah sebesar

Rp2.221,5 triliun, serta Belanja Negara sebesar Rp2.528,8 triliun" ucap Jokowi.

Dalam RAPBN tahun 2020, Belanja Negara direncanakan akan mencapai Rp2.528,8 triliun, atau sekitar 14,5% dari PDB. Presiden menyampaikan Belanja

Negara tersebut akan digunakan untuk memperbaiki kualitas SDM dan melanjutkan program perlindungan sosial untuk menjawab tantangan demografi.

Selain itu, belanja juga ditujukan untuk meningkatkan investasi dan ekspor, melalui peningkatan daya saing dan  produktivitas, akselerasi infrastruktur untuk

meningkatkan konektivitas dan mendukung transformasi ekonomi, serta penguatan kualitas desentralisasi fiskal.

"Sesuai dengan amanat konstitusi, Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari belanja negara. Pada tahun 2020, anggaran

pendidikan direncanakan sebesar Rp505,8 triliun, atau meningkat 29,6%, dibandingkan realisasi anggaran pendidikan di tahun 2015 yang sekitar Rp390,3

triliun," kata Presiden Jokowi.(eas)

Thursday, 04 July 2019 14:04

Oknum Brimob Pengeroyok Warga Diperiksa

Written by

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Oknum angota Brimob yang diduga melakukan pengeroyokan seoarang  warga di depan Masjid Al Huda Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat.  oknun itu sudah ditemukan dan hingga sekarng  yang bersangkautan sudah diperiksa. Perintah pimpinan diperiska dan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

         Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo  ditemui di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (4/7)2019.mengatakan   Polri sudah menemukan oknum anggota Brimob yang diduga mengeroyok seorang warga di depan Masjid Al Huda Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Kamis (23/5/2019). Namun, Ia tidak merinci lebih jauh perihal identitas pelaku. "Sudah ditemukan dan yang bersangkutan sudah diperiksa, perintah pimpinan agar tetap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujanya. 

           Selanjutnya, Dedi menegaskan  pihak yang akan menanganinya adalah kesatuan asal anggota tersebut. "Saat ini pengembalian para anggota Brimob yang bertugas selama pengamanan Pilpres 2019 ke kesatuan asalnya masih berlangsung," tegasnya. 

           Untuk itu,  Dedi menjelaskan  jika terbukti bersalah, pelaku pemukulan dapat dikenai sanksi disiplin hingga pidana. Penentuan bentuk hukuman tersebut akan melalui sidang secara internal. Ketika dikonfirmasi kembali bahwa oknum tersebut sudah ditindak. "Namun, ia  belum dapat berkomentar banyak perihal hal tersebut, termasuk terkait identitas pelaku. Sudah ditindak infonya. Coba nanti saya tanyakan dulu," jelasnya

          Sebelumnya, viral video pemukulan seorang warga oleh sekelompok orang berseragam hitam hitam, layaknya aparat Brimob Polri. Video itu menyebar setelah kerusuhan 21-22 Mei di Jakarta pecah.  

            Menurut keterangan polisi, pria yang dipukuli dalam video itu adalah Andri Bibir. Polisi menangkapnya karena diduga terlibat sebagai salah satu perusuh dan provokator dalam aksi di depan Bawaslu. (vk)

Tuesday, 14 May 2019 04:48

Lieus Sungkharisma Di Periksa Bareskrim

Written by

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM-  Lieus Sungkharisma  diperiksa penyidik Bareskrim Mabes Polri, Selasa (14/5/2019), terkait dugaan penyebaran berita bohong dan makar. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri, Jalan Tronojoyo No.3 Kebayoran Lama,Jakarta Selatan, Senin(13/502019 Mengatakan  Lieus akan dimintai keterangan sebagai saksi. "Informasi dari Bareskrim Selasa (14/5) 2019 yang bersangkutan  dimintai keterangan sebagai saksi di Bareskrim pada pukul 10.00," ujarnya.. 

         Dedi menegaskan  bahwa surat panggilan telah diberikan kepada Lieus. Penyidik nanti akan menggali keterangan Lieus perihal laporan tersebut berdasarkan fakta hukum. "Penyidik secara teknis yang akan menggali berdasarkan suatu fakta hukum,. Sebelumnya, Lieus dilaporkan oleh Eman Soleman, yang merupakan seorang wiraswasta. Laporan dengan nomor LP/B/0441/V/2019/BARESKRIM tersebut tertanggal 7 Mei 2019." ujarnya. 

Dikatakan  Dedi  Selain Lieus, Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen juga dilaporkan dengan dugaan yang sama." Pasal yang disangkakan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 14 an/atau Pasal 15, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 dan/atau Pasal 163 jo Pasal 107," tambahnya.(vk) 

Monday, 13 May 2019 23:37

Kivlan Diperiksa Bareskrim

Written by

 

JAKARTA,KORANRKYAT.COM- Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayjen (Purn) Kivlan Zen diperiksa sebagai saksi terkait dugaan penyebaran berita bohong dan makar.

Kivlan diperiksa sekitar lima jam. Ia keluar didampingi tim kuasa hukumnya sekitar pukul 15.30 WIB.

Kuasa hukum Kivlan, Pitra Romadoni di temui di Bareskrim di Jalan Tronojoyo No.3 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Senin(13/5)2019 mengatakan Kivlan Zen mendapat 26 pertanyaan yang diajukan penyidik kepada kliennya."Penyidik juga bersikap baik selama pemeriksaan tersebut.Ada sekitar 26 pertanyaan, saya rasa penyidik baik memperlakukan klien kami selaku saksi," ujarnya

Selanjutnya,Pitra menegaskan Kepada penyidik, kliennya telah memberikan sejumlah klarifikasi atas tuduhan tersebut."Kliennya tidak berniat melakukan makar seperti yang dituduhkan oleh pelapor," tegasnya.

Selanjutnya, Pitra menjelaskan
Telah kita klarifikasi poin-poin pentingnya antara lain yang pertama, bahwasanya kita tidak ada upaya untuk menggulingkan pemerintah seperti dalam pasal makar tersebut. "KIta hanya protes, kita hanya unjuk rasa terhadap kecolongan-kecolongan, dan itu hanya dilakukan di Bawaslu dan di KPU,"jelasnya.
.
Lebih lanjut, Pitra merinci sebelumnya, Kivlan dilaporkan oleh seorang wiraswasta bernama Jalaludin. "Laporan tersebut telah diterima dengan nomor LP/B/0442/V/2019/ BARESKRIMtertanggal 7 Mei 2019," rincinya..

Jadi, Pitra menandaskan Pasal yang disangkakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 14 an/atau Pasal 15." Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 dan/atau Pasal 163 jo Pasal 107," tandasnya.( vk)

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Merasa diserang akunnya oleh ribuan akunt dituding menjadi dalang quick count palsu ditayangkan di televisi-televisi dan menerima bayaran Rp 450 Miliar dalam rangka menjalankan operasi quick count dengan memakai strategi postrouf. Itu tidak benar alias Hoaks dan Fitnah.

                    Direktur Indikator  Politik Indonesia, Burhan Murtadi di temui di Bareskrim di Jalan Tronojoyo No. 3 Kebayoran Lama, Jakarta selatan , Senin(22/4)2019 mengatakan sesuai laporan Polisi dengan Nomor :LP/B/0394/IV/ Bareskrim tertanggal 22 April 2019, jadi saya atas nama pribadi Burhanuddin  Murtadi sejak kemarin diserang ribuan akunt yang menuduh saya menjadi dalang quick count palsu yang ditayangkan di televisi-televisi dan menerima bayaran Rp 450 Miliar " Ini  dalam rangka menjalankan operasi quick count dengan memakai strategi postrouf," ujarnya.

                Selanjutnya, Burhanuddin menegaskan dalam viral yang menyebar itu disebutkan saya bicara di suatu forum ada video pendek sekitar 4 menit  yang menyebutkan saya dituduh melakukan strategi postrouf dengan memborbadir publik melalui quick count yang memenangkan paslon  O1. "Pada hal kalau saya dan anda semua bisa cek video pendek tersebut sama sekali tidak ada kaitan dengan quick count," tegasnya.

                Untuk itu, Burhanuddin menjelaskan jadi pada 21 Maret 2019 saya bersama dengan prof Renold Gazali di undang dalam acara diskusi untuk membicarakan tentang  eklektabilitas Pak Jokowi. "Saat itu, saya mengatakan Pak Jokowi paling banter dapat 55 persen karena survey saya sebelumnya sebelum pemilu itu hanya perolehan Pak Jokowi berkisar 54,9 persen," jelasnya.

                 Lebih lanjut, Burhanuddin merinci Kemudian muncul pertanyaan mengapa Pak Jokowi dengan performa sebagai Presiden Petahana tidak bisa mencapai 60 persen. "Disitu saya menjelaskan sekarang di ere postrouf dimana objektif trouf tidak terlalu penting adalah emosional trouf dan ini bukan fenomena unik indonesia tetapi fenomena global," rincinya.

               Seiring dengan, Burhanuddin membeberkan jadi video pendek itu saya jelaskan bahwa postrouf sudah masuk mulai dari kemenangan partai Vides di Honggaria yang di pimpin oleh Victor Orban, kemudian kemenangan Melosjemen Presiden Ceko beraliran kanan." Kemudian Blacksit kemenangan Presiden Donal Trum di Amerika Serikat waktu Pimilihan Presiden 2016 adalah Presiden Berasil Fres Bosenaro.  Fenomena fostrouf ini juga merasuk ke Indonesia  melalui proses musoning Therueoter," bebernya.

             Lebih jauh, Burhanuddin mengungkapkan Jadi media , BPS terus di serang dan orang tidak lagi bicara soal angka atau data tetapi orang bicara soal emosi. Media Sosial memfasilitasi bekerjanya operasi fostrout di Media sosial pemilih hanya bukan hanya berbagai informasi tetapi sekarang pemilih berbagi emosi. (vk)

Sunday, 21 April 2019 00:33

Situasi Pilpres Serentak Cukup Kondusif

Written by

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Pelaksanaan Pemilihan umum Presiden, Pemilihan Legislatif, Pemilihan DPD dan DPRD yang berlangsung dari pagi diseluruh indonesia berlngsung secara umum  kondusif, namum ada beberapa daerah sempat menghadapi kendala menyangkut  penundaan Pemilu di Papua dan Kabupaten Manggai Sulawesi Tengah.

            Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas, Brigjend Pol Dedi Prasetyo di temui di Mabes Polri, Jalan Tronojoyo No.3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu(17/4)2019 mengatakan Sementara secara umum bisa disimpulkan situasi Kantibmas   seluruh indonesia dari Aceh sampai Papua cukup kondusif ya. "Ada beberapa kejadian dan masalah penundaan pelaksanaan Pemilu di Papua dan sudah dikoordinasikan antara KPU dengan aparat setempat hari ini di upayakan tetap dilaksanakan,"ujarnya.

                 Selanjutnya, Dedi menegaskan demikian juga ada beberapa keterlambatan dan penghambatan masalah pemunggutan suara hari ini di Kabupaten Banggai di Sulawesi Tengah teng karena keterlambatan dari pelipatan surat suara oleh staf KPU hari ini. "Diupayakan tetap dilaksanakan . Yang menonjol Pemunggutan suara hari ini di Sulteng dan di Papua. Itu saja dan kalau yang lain alhamdulilah berjalan dengan lancar," Tegasnya.

           Disinggung untuk yang mau menghalang-halangi ke TPS ada engga ya, Dedi menjelaskan ya,ada beberapa pasal Undang-undang No.7 tahun 2017 dan termasuk juga ada peraturan KPU dibuat ada pasal 46, ada pasal 51 . "Isinya dan bunyinya; Barang siapa yang menghalang-halangi seseorang untuk melaksanakan menyampaikan inspirasinya ke TPS itu akan melakukan pencoblosan di Pidana dengan ancaman 2 tahun, kemudian dengan denda Rp 42 Juta," jelasnya.

             Lebih lanjut, Dedi merinci bisa juga di kenakan pasal 511 dan pasal yang di UU No.7 tahun 2018. Tergantung dari Panwas bersama aparat kepolisian ada di Gakumdu melihat fakta Hukum perbuatan seseorang tersebut." Artinya perbuatan orang tersebut telah menghalang-halangi seseorang untuk menyampaikan hak pilihnya adalah ancaman Pidananya," rincinya.

            Ketika ditanya apa sudah yang dilaporkan, Dedi membeberkan laporan sampai hari ini belum ada ,itu tetap akan kita pantau karena pasal itu diterapkannya pada pencoblosan saat ini. "Nanti dari Panwaslu akan melaksanakan hal ini dan Patroli terpadu kepolsian dan TNI akan melaksanakan hal ini patroli terpadu dalam rangka mengantisipasi dengan memberhentikan peristiwa-peristiwa tersebut,"bebernya.

              Seiring dengan itu, Dedi mengungkapkan tanggal sebelumnya ini sebelumnya untuk tindak pidana   pidana Pemilu ada 1 kasus dan proses sidik 1 kasus .
"Menurut tanggal sekarang artinya dari tadi malam sampai tadi pagi ada 3 kasus dan proses sidik 2 kasus dan tahap 2 ada 1 kasus . Tindak Pidana Pemilu selama operasi mantap brata yang sudah terlapor siaga ops Mabes Polri jumlah kasus ada 301 kasus yang proses sidik 91 kasus , kemudian yang tahap 2 pelimpahan tersangka dan barang buktinya ke JPU ada 109 Kasus," ungkapnya.

 

                Jadi, Dedi mengakui kemudian yang di selesaikan  P21 ada 45 kasus jadi masih proses untuk selanjutnya P21 dilimpahkan ke tahap 2 . "Untuk kasus menonjol menyangkut masalah pemilu ada 2 kasus.Yang kemudian diselesaikan SP3 dari 301 kasus itu ada 22 kasus yang di SP3 karena tidak  cukup bukti sehingga berhenti dan ada 29 kasus yang P19 oleh JPU. Karena belum lengkap," akunya.(vk)

Thursday, 21 March 2019 23:58

TNI -Polri Gelar Pasukan Pengamanan Pemilu

Written by

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Upaya menjaga keamanan jelang kampanye rapat umum yang akan dilaksanakan ,Minggu 24 Maret hingga 13 April 2019 yang akan dilaksanakan seluruh indonesia. Hingga kini TNI Polri sudah melakukan mapping maka besok bersama stecholder bangda ini  akan dilakukan Apel  siaga,Jumat (22/3)2019 pengamanan Pemilu dan khusus Papua akan ada penambahan pasukan fokus pada pengamana Pemilu. 

           Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Brigjend Pol Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan , Kamis(21/3)2019 mengatakan  untuk Papua buat korban yang gugur anggota Polri Bhayangkara II  rencana dikirim ke rumah duka di rumah orang tuanya Kalimantan Utara. Apabila sudah sampai rencana hari ini di makamkan. Ada dua jenasah di makamkan di makam pahlawan sesuai permintaan dari pihak keluarga."Kemudian untuk Satgas yang ada di TNI Polri tetap fokus dalam rangka melakukan upaya-upaya pencegahan kemudian juga upaya-upaya antisipasi terhadap segala kemungkinan yang bisa terjadi setiap saat disana, " ujarnya.

          Selanjutnya, Dedi menegaskan Polri hari ini juga fokus dalam rangka persiapan menjaga kembali bersama TNI pengamanan Pemilu khususnya nanti tanggal 24 Maret sampai 13 April akan melaksanakan kampanye terbuka. "Potensi-potensi kerawanan seperti ini sudah di Mapping makanya besok rencana TNI Polri seluruh indonesia bersama seluruh komponen bangsa akan mengelar Apel Siaga Pengamanan Pemilu," tegasnya.

            Seiring dengan itu, Dedi menjelaskan untuk Papua khususnya akan ada penambahan pasukan fokusnya dalam rangka untuk pengamanan Pemilu." Ya untuk satuan-satuan saat ini ada di Nduga sudah cukup dalam rangka melakukan investigasi dan langkah-langkah antisipasi terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata yang mencoba akan mengganggu proses jalannya Pemilu atau Pemunggutan Suara yang ada di sana," jelasnya.

               Ketika ditanya bentuk seperti apa, Dedi merinci  Kalau pasukan sudah cukup dari TNI Polri sudah cukup dan terutama yang dilakukan oleh satuan-satuan disana adalah penegakan hukum."Dengan melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap segala bentuk ancaman maupun serangan yang dilakukan oleh Kelompok tersebut untuk menggangu situasi kamtibmas disana," rincinya. ( vk).

 

 

 

 

BENGKULU. (KORANRAKYAT.COM) - Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah berupaya mengenalkan Kopi asli Bengkulu ke masyarakat luas. Salah satunya dengan cara menawarkan kerjasama untuk Promosi Bencoolen Coffe ke Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta jalan medan merdeka Jakarta Pusat, Selasa (12/3).

          Harapan Rohidin, kerjasama untuk promosi Produk Kopi Bengkulu dapat berlanjut, sehingga produk ini dikenal di seluruh Indonesia bahkan hingga ke mancanegara dengan citarasa khasnya

          Dalam kesempatan ini, Gubernur Bengkulu DR.H.Rohidin Mersyah mendampingi Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan bersama  pejabat dilingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menikmati Minuman Khas Bengkulu, Bencoolen Coffe.

"Sehingga diharapkan kerjasama tersebut lanjut Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menjadi kopi Bengkulu semakin dikenal masyarakat luas bahkan mancanegara berkat citarasa khasnya,"Ujar Gubernur Bengkulu.(1nd)

 

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Setelah penangkapan terhadap Saudara Andi Arief ((AA)  yang diketahui sebagai wakil sekjen Partai Demokrat , ditangkap oleh  petugas sendiri dan gonganjing ganjing yang terus beredar ada seorang perempuan yang menjadi sorotan tajam, akhirnya sesuai petunjuk ada seorang perempuan didalam kamar sebelum dilakukan pengerebekan entah dimana apa sudah cek out, diluar  yang sudah disampaikan.

           Kadiv Humas Mabes Polri, irjend Pol Muhammad Iqbal  ditemui di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (5/3)2019 mengatakan  di  beberapa media televisi saat   ini yang  jadi news  maker saya ini. Statmen tentang saudara AA ,saya sudah sampaikan kemarin tentang apakah pada saat pengerebekan ada orang lain. "Saya sudah sampaikan kemarin , pada saat pengerebekan benar petugas kami menemukan hanya saudara AA. Itu kan belum titik masih koma saya sampaikan kemarin bahwa kedepan  hasil pengembangan apakah ada yang  cek out dulu,ada yang keluar sebelum penggerebekan akan kami sampaikan. Banyak itu di media-media  tv dimana-mana.  Nah untuk itu sore ini saya sampaikan bahwa dari hasil  pendalaman dan  pengembangan sesuai dengan apa yang disampaikan saya pada saat konfrensi Pers kemarin  petugas kami menemukan petunjuk bahwa diduga ada seorang wanita dikamar tersebut," ujarnya. 

         Selanjutnya,Iqal menegaskan  begitu. Bagaimana wanita itu masuk pada saat pengerebekan itu dimana dia,visualnya sudah kemana-mana saat ini seda ng didalami. Saat ini sedang didalam dan diperiksa. "Saya juga sampaikan kemarin ada  beberapa saksi   yang akan kami rampungkan. Saat ini penyidik Direktorat Narkoba Bareskrim sedang melakukan pendalaman pemeriksaan secara marathon," tegasnya.

          Ketika ditanya apakah wanita itu siapa dan hubungannya dengan AA , Iqbal menjelaskan  diduga sahabat . Kenal satu sama lain .Ya foto yang mana karena foto banyak sekali. "Ya betul inisial nya L. tidak ada kaitannya dengan yang beredar itu. Ya ada yang sampaikan itu L adalah  Caleg, apa lagi itu tidak ada kaitannya sama sekali terkait.kita akan sampaikan," rincinya

          Disinggung apakah Polisi akan tetap mengusut Andi Ariefnya atau seperti apa, Iqbal merinci Ya kita akan fokus kepeda kasus AA. Tetapi sampai saat ini masih pendalaman,hasil pemeriksaan ya. Tidak konek atau tidak berkolerasi dengan jaringan-jaringan tertentu mafia-mafia dan lain-lain. "Kalau tidak salah proses esesment sudah selesai sekarang   kita akan sampaikan mana proses esesment di BNN  karena itu adalah mekanisme yang ada.untuk seorang penguna yang barang bukti narkobanya tidak kita temukan.Pada hal kasus ini barang bukti tidak kita temukan penyidik di lokasi," rincinya. 

          Disorot  apakah L ini sudah diperiksa belum , Iqbal mengakui  sedang kita dalami ,saya sebutkan L ya jangan LL. Nanti di plesetkan lagi . 

,Apakah L sudah diperiksa urin, lagi di Direktur Tindak Pidana narkoba . kita akan sampaikan berikutnya.  Latar belakang L ini apa politisi juga atau pengusaha , itu  tidak ada  dan tidak ada sama sekali. "Sahabat atau sesama aktivis, Nanti akan kita sampaikan. Kenal lama dengan L, ya. Apakah L ini mengkonsumsi narkoba, apakah L ini ada kaitan dengan jaringan sedang jalan,"akunya.

         lebih lanjut, Iqbal menandaskan  pada saat pengerebekan  L tidak ada,   itu nanti akan menggangu teknis penyidikan. Sekarag L  sedang diperiksa. Status terperiksa. Sebagai saksi. "Penegasan saja karena AA ini tidak ditmukan barang bukti, ini diluar penyidikan ini asesment saja. betul. dan saya sudah sampaikan mme ituelalaui Pak Dedi diminta untuk menyampaikan , ada mekanisme itu. Karena kalau misalnya pengguna itu adalah pertimbangan yang matang surat edaran Bareskrim itu di komunikasikan dengan berbagai pihak," tandasnya.

         Berkaitan kondom, Iqbal membeberkan  Ya sampai sekarang temuan itu tidak tau. Engga tidak melihat difoto-foto. IPW menyebutkan perempuan itu berbaju pink dan berbagai identtas. " Saya nanti akan sampaikan yang jelas ini sudah tegaskan dari pengmbangan dan pendalaman bahwa ada petunjuk ada seorang wanita di kamar tersebut.  Pengerebekan itu tidak ada orang atau dia sembunyi atau dia diluar nanti kita sampaikan.," bebernya

            Dipertayakan  bilang foto-foto itu bukan dari Polisi lalu dari mana, Iqbal  mengakui begini saya sudah sampaikan kemarin   tidak semua benar dan program ini kita aplikasi dimedia-media menstrim ini kan  yang dipedomani oleh masyarakat , foto-foto yang resmi kita tidak boleh juga mengadukasi  dan saya juga tidak membantah itu semua tetapi tidak semua benar seperti yarng saya sampaikan kemarin. "Benar bahwa saudara AA positif lagi periksa urin .Saya tidak akan menyampaikan hasil pemeriksaan ,dari hasil esement sementara sepertinya sudah selesai esement bahwa saudara AA mengkonsumsi narkoba bukan hanya sekarang sudah bebeapa kali dan setelah kita lakukan asesment , terus provaling saudara A hanya sebagai pengguna," akunya. 

          Jadi sudah diketahui beli dimana juga, Iqbal menambahkan   ini yang sedang kita dalami .Belum ada pemasok dari mana dan  belum.Alasan, belum. beberapa teman-teman . "Yang jelas dalam kasus AA kita ingin menyampaikan bahwa kita prihatian kepada saudara  AA atau penguna-penguna lain. Saya sampaikan kemarin AA adalah korban pengguna sampai saaat ini pemeriksaan masih berjalan. Apakah saudara AA ini sedang pusing iseng-iseng dan lain-lain nanti saya akan hadirkan beberapa teman-teman nanti akan disampaikan secara utuh," tambahnya.(vk)

 

Thursday, 28 February 2019 16:03

Soal eKTP Diduga Dimiliki WNA Bukan Rana Polisi

Written by

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Adanya dugaan warga  Negara asing  memiliki Kartu tanda Penduduk (KTP) ,  saat ini sedang ditelusuri dan soal KTP , rananya idi  Dukcapil Mendagri. Polisi hanya bisa melakukan proses hukum setelah berkoordinasi dan bila Dukcapil , KPU dan Banwaslu menyerahkan apa bila ada pidana umum .

            Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Brigjend Pol Dedi Prasetyo di temui di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (27/2) 2019 mengatakan kalau masalah KTP  yang dicek utama adalah Dirjen Dukcapil itu lah yng paling berkompeten yang sisi regulasi  Dukcapil yang menjelaskan secara teknis . Kalau KTP yang dimiliki oleh warga  negara asing  ada regulasinya. " Menyangkut masalah pemilu yang punya kewenangan KPU dan Bawaslu. Sudah ada juga ketentuan Undang-undang Pemilu yang boleh mengikti Pemilu sudah jelas adalah warga negara Indonesia. Diluar warga negara indonesia berarti itu tidak boleh. Itu penjelasan dari KPU dan Bawaslu," ujarnya.

          Ketika ditanya black campain di Kerawang, himbauan dari Polri, Dedi menegaskan himbauan Polri dari awal sebelum digelar pelaksanaan kampanye di bulan Agustus selalu kita sosialisaikan bersama dengan KPU ,Bawaslu  kemudian dari seluruh Partai Politik yang ikut dalam konstestasi pemilu. Kita membuat deklarasi damai. Termasuk anti Hoax, deklarasi anti black  campain." Polri sangat tegas sikapnya apabila  terbukti melakukan kampanye hitam maka polisi akan secara profesional mengambil langkah penegakan hukum," tegasnya.

 

         Dikatakan black campain atau kampaye hitam bisa dijerat beberapa regulasi di UU ITE jika di viralkan melalui media sosial  dan tahun UU No 1 tahun 1946. Kalau diviralkan melalui verbal KUHP juga bentuk penghinaan secara verbal , kemudian perbuatan tidak menyenangkan. Misalnya kalau dia melanggar tindak Pidana Pemilu Gamkudu yang akan menindak lanjuti," ungkapnya. (vk).

  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  7 
  •  8 
  •  9 
  •  Next 
  •  End 
Page 1 of 9

Panggung Koruptor

  •